01625 - Perjanjian (Overeenkomst) Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konsep Akad, Rukun, Syarat, Dan Akibat Hukumnya

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep perjanjian (overeenkomst) dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan konsep akad beserta rukun, syarat, dan akibat hukumnya. Kajian ini juga menelaah keterkaitan antara syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata—yang meliputi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal—dengan kerangka normatif akad dalam fikih muamalah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata dapat diparalelkan secara konseptual dengan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, dengan catatan bahwa hukum Islam memberikan penekanan eksplisit bahwa substansi akad harus sejalan dengan syariat dan terbebas dari unsur yang dilarang seperti riba, objek haram, dan praktik penipuan. Akad yang memenuhi rukun dan syaratnya melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, sedangkan ketidaksesuaian dengan rukun-syarat tersebut mengakibatkan akad berstatus tidak sah atau batal. Kerangka ini tetap relevan dalam konteks perjanjian kontemporer, termasuk perjanjian elektronik, selama prinsip kejelasan, kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal dijaga sesuai tuntunan syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: perjanjian; akad; hukum Islam; fikih muamalah; KUH Perdata

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of agreement (overeenkomst) from the perspective of Islamic law through the conceptual framework of akad (contract), including its pillars (rukun), conditions (syarat), and legal consequences. The study also analyzes the relationship between the validity requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code—comprising consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause—and the normative framework of akad in Islamic transactional jurisprudence (fiqh muamalah). A literature review method with a comparative approach between positive law and Islamic law is employed. The findings indicate that the four validity requirements under the Civil Code can be conceptually paralleled with the pillars and conditions of akad in Islamic law, with the important caveat that Islamic law places explicit emphasis on ensuring that the substance of the akad conforms to sharia and is free from prohibited elements such as riba, unlawful objects, and deceptive practices. An akad that fulfills its pillars and conditions gives rise to binding rights and obligations for the parties involved, whereas non-compliance renders the akad invalid or void. This framework remains relevant in the context of contemporary agreements, including electronic contracts, as long as the principles of clarity, consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause are maintained in accordance with sharia guidance and applicable legal provisions.

Keywords: agreement; akad; Islamic law; fiqh muamalah; Civil Code

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, interaksi antarmanusia meniscayakan adanya pedoman yang menjamin rasa aman, kepastian, dan keteraturan hubungan, salah satunya melalui perjanjian (overeenkomst) sebagai instrumen untuk mengatur relasi hak dan kewajiban para pihak secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Ikbar, 2020; Santoso & Lestari, 2017; Suprapti & Tarigan, 2021). Dalam tradisi hukum Indonesia, perjanjian—yang dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai agreement—dipahami sebagai konsep luas yang dapat mencakup hubungan bisnis maupun non-bisnis, dan ketika berhubungan dengan aktivitas bisnis sering pula disebut sebagai contract (Suprapti & Tarigan, 2021).

Di sisi lain, dalam hukum Islam, padanan konseptual terhadap "kontrak/perjanjian" lazim dirumuskan melalui konsep akad, yang dipakai untuk membicarakan perikatan (hubungan hukum) dalam bidang muamalah (Jalil, 2016; Suprapti & Tarigan, 2021; Tutik, 2016). Karena itu, pembahasan "perjanjian menurut hukum Islam" secara metodologis bertumpu pada bangunan konsep akad beserta rukun, syarat, dan akibat hukumnya, termasuk kaitannya dengan syarat sah perjanjian yang juga dikenal dalam Pasal 1320 KUH Perdata (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal) sebagaimana sering dijadikan tolok ukur formal dalam praktik kontraktual di Indonesia (Ikbar, 2020; Jalil, 2016; Suprapti & Tarigan, 2021).

________________________________________

II. TERMINOLOGI: PERJANJIAN (OVEREENKOMST), PERIKATAN, DAN AKAD

Dalam kajian hukum perdata, "perikatan" dijelaskan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut (Rahmawati, 2016; Suprapti & Tarigan, 2021). Literatur juga menunjukkan adanya kedekatan—dan dalam praktik, kadang pertukaran pemakaian istilah—antara "perjanjian" dan "perikatan" karena keduanya berkaitan dengan lahirnya hubungan hak-kewajiban; namun tetap dimungkinkan pembedaan konseptual, misalnya "kontrak" sering didefinisikan lebih sempit pada perjanjian/perikatan yang tertulis (Rahmawati, 2016; Suprapti & Tarigan, 2021).

Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan untuk membahas kontrak/perjanjian adalah akad, dan cakupannya dipandang lebih luas daripada pengertian kontrak yang semata tertulis karena akad mencakup baik bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Jalil, 2016; Rahmawati, 2016; Yulianti, 2008). Secara leksikal, akad mengandung makna "mengikat" atau "mempertemukan," menegaskan karakter dasarnya sebagai tindakan hukum yang menautkan kehendak para pihak sehingga melahirkan keterikatan normatif (Jalil, 2016; Tutik, 2016).

________________________________________

III. DEFINISI PERJANJIAN (AKAD) MENURUT HUKUM ISLAM

Sejumlah rujukan fikih dan kajian hukum ekonomi syariah mendefinisikan akad sebagai pertalian/pertautan antara ijab (pernyataan kehendak/penawaran untuk mengikatkan diri) dan kabul (pernyataan penerimaan) yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan syariat, dan dari pertautan itu timbul akibat hukum pada objek perikatan (Baidhowi, 2018; Ikbar, 2020; Lubis, 2023). Definisi ini menekankan dua hal: pertama, akad merupakan ekspresi kehendak dua pihak (atau lebih) yang bertemu melalui ijab–kabul; kedua, pertemuan kehendak tersebut harus "sesuai kehendak syariat," sehingga perikatan tidak dianggap sah bila bertentangan dengan ketentuan syara' (Anggriyana et al., 2023; Banking and Accounting Issues, 2022; Ikbar, 2020).

Karena itulah, akad bukan sekadar kesepakatan faktual, melainkan kesepakatan yang memperoleh legitimasi normatif dari aturan syariah, dan dari legitimasi ini lahir perlindungan atas hak-hak harta (property rights) sekaligus tuntutan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab para pihak (Banking and Accounting Issues, 2022; Lamusu et al., 2021; Ridwan, 2021).

Dalam perspektif kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Hardiati et al., 2021; Jalil, 2016). Rumusan ini memperlihatkan bahwa akad dalam kerangka KHES diposisikan sebagai mekanisme normatif untuk menimbulkan, mengubah, atau mengakhiri akibat hukum tertentu melalui kesepakatan para subjek hukum (Jalil, 2016; Ridwan, 2021).

________________________________________

IV. RUKUN AKAD DAN SYARAT-SYARAT UMUM PEMBENTUKANNYA DALAM MUAMALAH

Keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syaratnya, dan literatur menunjukkan bahwa rincian rukun ini dapat bervariasi menurut para ahli fikih (Lubis, 2023). Dalam KHES, rukun akad dirumuskan mencakup: (i) pihak-pihak yang melakukan akad, (ii) objek akad, (iii) tujuan pokok akad, dan (iv) kesepakatan (Jalil, 2016; Ridwan, 2021). Sementara itu, kajian lain memaparkan unsur/elemen akad dalam Islam yang mencakup shighat al-'aqd (pernyataan mengikatkan diri/ijab–kabul), pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan tujuan akad, menegaskan bahwa struktur minimal akad selalu mengandaikan adanya subjek, objek, dan ekspresi kehendak yang valid (Arif & Sari, 2022; Fitrido et al., 2022).

Dalam transaksi muamalah, akad dipahami sebagai "pintu" penting bagi realisasi transaksi; substansi akad menentukan apakah transaksi legal atau tidak menurut syariah karena akad merealisasikan kerelaan (ridha) dan kesepakatan para pihak melalui pernyataan ijab–kabul yang kerap dinyatakan secara tertulis dalam kontrak (Banking and Accounting Issues, 2022; Lamusu et al., 2021).

________________________________________

V. KESEPAKATAN DAN KERELAAN (AL-TARADI) SEBAGAI ASAS AKAD

Kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak merupakan asas yang sangat penting bagi keabsahan akad dalam muamalah (Hulaify, 2019; Jurnal, 2019). Literatur menegaskan bahwa keridaan bersifat subjektif dan sulit diukur, sehingga harus dibuktikan melalui ekspresi nyata para pihak—baik lewat kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat—yang dalam praktik akad diwujudkan melalui ijab–kabul (Hulaify, 2019; Lamusu et al., 2021).

Prinsip ini juga sejalan dengan gagasan bahwa muamalah harus didasarkan pada suka sama suka dan tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain; karena itu, persetujuan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan transaksi dan pelaksanaan ijab–kabul dipandang sebagai cara untuk menunjukkan adanya kerelaan tersebut (Devita & Himayasari, 2022; Jurnal, 2019). Dengan demikian, "kesepakatan" dalam akad bukan hanya syarat prosedural, tetapi juga manifestasi nilai etik muamalah berupa voluntariness (tanpa paksaan) dan keadilan dalam pertukaran (Cindawati, 2017; Hulaify, 2019).

________________________________________

VI. SHIGHAT (IJAB–KABUL): PENGERTIAN DAN SYARAT KEABSAHANNYA

Ijab dipahami sebagai pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan yang dikehendaki, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima isi penawaran tersebut (Arso et al., 2021; Baidhowi, 2018). Dalam kerangka fikih, ijab–kabul harus memenuhi syarat-syarat agar mengikat secara syar'i, antara lain: tujuan pernyataan harus jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul; serta pernyataan tersebut merefleksikan kehendak para pihak secara pasti tanpa keragu-raguan (Arif & Sari, 2022; Fitrido et al., 2022).

Kajian lain merumuskan syarat-syarat sahnya ijab–kabul dalam istilah yang sejalan: jala'ul ma'na (tujuan/makna pernyataan jelas), tawafuq (kesesuaian penawaran dan penerimaan), dan jazmul iradataini (ketegasan kehendak para pihak) (Santoso & Lestari, 2017). Dalam beberapa pembahasan, juga ditekankan adanya "satu majelis" (kesinambungan antara ijab dan kabul, tidak terpisah lama), sehingga apabila pihak yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul atau terjadi keterputusan majelis sebelum kabul, maka ijab tersebut batal (Zulkarnaen, 2020; Zulkifli & Yustiloviani, 2022).

Karena itu, dalam konteks transaksi modern, ekspresi akad dapat dilakukan melalui lisan, surat-menyurat (al-kitabah), isyarat, atau tanda-tanda, sepanjang tetap memenuhi prinsip kejelasan kehendak dan kesesuaian ijab–kabul (Cindawati, 2017; Yulianti, 2008).

________________________________________

VII. PIHAK YANG BERAKAD DAN KECAKAPAN (AHLIYYAH) BERTINDAK HUKUM

Rukun akad mensyaratkan adanya minimal dua pihak, yakni pihak yang menyampaikan ijab (mu'jib) dan pihak yang menyampaikan kabul, tanpa mensyaratkan "jumlah orang" semata, melainkan "dua pihak kehendak" yang bertemu (Lubis, 2023; Sjaiful, 2016). Para pihak harus memiliki kecakapan bertindak hukum; literatur menegaskan bahwa persetujuan (ridha) untuk melakukan ijab–kabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan (ahliyyah), yaitu balig dan berakal (Hulaify, 2019; Kholis, 2018).

Sejalan dengan itu, transaksi/akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau pihak yang berada di bawah pengampuan dipandang batal dengan sendirinya dalam kerangka syariah (Rahmawati, 2016), dan dalam konteks muamalah, kecakapan menggunakan hak (capacity) dipandang menentukan kemampuan seseorang melakukan perbuatan hukum dan berinteraksi secara sah dengan pihak lain (Baidhowi, 2018; Nasrun et al., 2020). Di tingkat praktik lembaga keuangan syariah, kecakapan pihak-pihak yang berakad juga dipahami sebagai syarat legal dalam kontrak pembiayaan, termasuk keterkaitan kapasitas para pihak untuk memahami dan menyepakati konsekuensi akad (Gunawan, 2018; Hidayanto, 2023).

________________________________________

VIII. OBJEK AKAD: KEJELASAN, KEBERADAAN, KEPEMILIKAN, DAN KEHALALAN

Objek akad (ma'qud 'alaih) merupakan unsur esensial; sejumlah rujukan merinci syarat objek akad dalam muamalah, antara lain: objek harus ada pada waktu akad diadakan (barang yang belum wujud tidak dapat menjadi objek menurut kebanyakan fuqaha); harus berada dalam kepemilikan pemiliknya; dapat diserahterimakan; deskripsinya jelas; serta suci dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Baidhowi, 2018; Lubis, 2023).

Dalam konteks marketplace halal, kriteria objek jual beli yang diperbolehkan dirangkum: barang halal menurut syariat, bersih/tidak najis, bermanfaat, milik pihak yang melakukan akad, bentuknya jelas, dan dapat diserahkan (Setyorini et al., 2021). Literatur lain menekankan bahwa objek akad harus "sah atau halal dijadikan akad menurut hukum Islam," jelas bendanya, dapat diserahterimakan, dan harus ada pada waktu akad, serta dapat berbentuk manfaat (misalnya dalam ijarah/sewa) (Anggriyana et al., 2023; Cipta, 2016). Dalam praktik perbankan syariah, juga ditegaskan bahwa setiap barang yang menjadi objek akad harus terbebas dari unsur haram, harganya jelas, dan sepenuhnya dalam kepemilikan penjual, menegaskan dimensi kepemilikan dan kejelasan sebagai aspek legalitas akad (Mahmud, 2021).

________________________________________

IX. TUJUAN POKOK AKAD DAN SEBAB YANG TIDAK BERTENTANGAN SYARIAH

Tujuan akad (maudlu'/tujuan pokok) dipandang sebagai salah satu unsur/rukun yang menentukan, dan dalam KHES tujuan pokok akad ditempatkan bersama pihak, objek, dan kesepakatan sebagai rukun (Jalil, 2016; Ridwan, 2021). Tujuan akad harus selaras dengan syariah; rujukan menunjukkan bahwa perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (misalnya minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya perikatan menurut hukum Islam (Sjaiful, 2016), dan dalam praktik lembaga keuangan syariah jenis usaha/aktivitas yang dibiayai juga harus sesuai syariah (halal) (Gunawan, 2018).

Kaidah umum yang juga dikutip dalam kajian fatwa menegaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sehingga penilaian tujuan/sebab akad harus memastikan tidak ada unsur yang dilarang seperti riba, ketidakpastian harga, penipuan, atau sejenisnya (Suprapdi & Hilmi, 2023; Susana & Safitri, 2023).

________________________________________

X. EMPAT SYARAT SAH PERJANJIAN: KESEPAKATAN, KECAKAPAN, HAL TERTENTU, DAN SEBAB HALAL (SINTESIS HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF SYARIAH)

Dalam konteks Indonesia, Pasal 1320 KUH Perdata diposisikan sebagai instrumen utama untuk menguji sahnya perjanjian/kontrak karena mengatur empat syarat: (i) kesepakatan para pihak, (ii) kecakapan untuk membuat perikatan, (iii) suatu hal tertentu (objek tertentu), dan (iv) suatu sebab/kausa yang halal (Jalil, 2016; Suprapti & Tarigan, 2021). Banyak kajian yang menegaskan bahwa suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi empat syarat ini agar sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Hidayanto, 2023; Suryaningsih et al., 2023). Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif: semuanya harus terpenuhi agar perjanjian sah menurut hukum, dan dalam doktrin perdata syarat kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif (Amethystia, 2021; Rahayu et al., 2019).

Dari perspektif hukum Islam, empat syarat ini dapat disintesiskan dengan kerangka rukun-syarat akad:

1. "Kesepakatan" berkorespondensi dengan asas taradi dan perwujudannya melalui ijab–kabul yang sah;

2. "Kecakapan" berkorespondensi dengan ahliyyah para pihak (balig dan berakal) untuk melakukan perbuatan hukum muamalah;

3. "Hal tertentu" berkorespondensi dengan syarat objek akad yang harus jelas, ada/tertentu, dapat diserahterimakan, serta berada dalam kepemilikan yang sah; dan

4. "Sebab halal" berkorespondensi dengan syarat tujuan dan substansi akad yang harus sesuai syariah serta terbebas dari hal yang dilarang (misalnya riba atau objek haram) (Baidhowi, 2018; Lubis, 2023; Rahmawati, 2016).

Karena itu, rumusan "persetujuan dua pihak atau lebih yang menimbulkan perikatan; sah jika memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab halal" dapat dibaca secara paralel dalam dua sistem: sebagai syarat formal perjanjian menurut KUH Perdata dan sebagai bagian yang kompatibel dengan syarat-syarat material akad dalam fikih muamalah—dengan catatan bahwa hukum Islam menambahkan penekanan eksplisit bahwa substansi akad harus sejalan dengan syariat (tidak boleh menyimpang, misalnya melalui penipuan atau ketidakjelasan) (Febriandika et al., 2022; Ikbar, 2020).

________________________________________

XI. SEBAB YANG HALAL (LAWFUL CAUSE) DAN KEPATUHAN SYARIAH: TITIK KRITIS KEABSAHAN

Syarat "sebab yang halal" dipandang penting dan mendasar untuk mewujudkan perjanjian yang sah, terutama karena Indonesia berada dalam lingkungan plural sistem hukum sehingga perbedaan konseptual antara perjanjian konvensional dan perjanjian syariah dapat memunculkan implikasi praktik (Lestari & Santoso, 2018; Santoso & Lestari, 2017). Dalam KUH Perdata, pembahasan sebab/kausa juga terkait dengan ketentuan bahwa perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sebab terlarang tidak mempunyai kekuatan, dan sebab yang halal dipahami sebagai sebab yang tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum (Zulkarnaen, 2020).

Dalam literatur perdata, juga dikenal ketentuan bahwa meskipun sebab tidak dinyatakan, sepanjang ada sebab yang halal, perjanjian tetap dapat dinilai sah, menunjukkan bahwa legalitas causa berfungsi sebagai mekanisme kontrol normatif terhadap tujuan perikatan (Arif & Sari, 2022; Zulkarnaen, 2020). Dalam hukum Islam, prinsip sejenis dinyatakan melalui syarat bahwa akad dan objeknya bukan hal yang dilarang syariat dan harus sesuai ketentuan syara', sehingga sebab/tujuan akad yang bertentangan syariah menggugurkan keabsahan akad (Ikbar, 2020; Rahmawati, 2016). Dengan demikian, "sebab halal" dalam bingkai syariah tidak hanya menyasar legalitas formal, tetapi juga kepatuhan terhadap batas halal–haram dalam muamalah (misalnya menghindari riba atau objek haram) (Gunawan, 2018; Sjaiful, 2016).

________________________________________

XII. AKIBAT HUKUM AKAD: KETERIKATAN, HAK-KEWAJIBAN, DAN BATALNYA PERJANJIAN

Akad yang sah menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban para pihak pada objek yang diakadkan, dan karena itu akad dipandang sebagai pilar penting yang membuat substansi transaksi menjadi "nyata" sekaligus menentukan status legal atau tidaknya transaksi (Banking and Accounting Issues, 2022; Lamusu et al., 2021). Prinsip keterikatan ini juga tercermin dalam ajaran untuk memenuhi akad dan janji, yang dalam literatur perbankan syariah dirujuk melalui QS. Al-Maidah: 1 tentang kewajiban memenuhi akad-akad (Latifah & Maika, 2022).

Dalam kajian konsep akad, juga ditegaskan bahwa akad yang memenuhi rukun dan syaratnya digolongkan sebagai akad sahih/shahih dan karenanya mengikat para pihak, sedangkan akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat digolongkan sebagai akad tidak sah (tidak shahih), sehingga akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad (Arif & Sari, 2022; Fitrido et al., 2022). Sejalan dengan itu, sejumlah studi menyatakan bahwa jika prinsip atau asas dalam perjanjian syariah tidak terpenuhi, akad menjadi batal atau tidak sah (Arso et al., 2021; Suryaningsih et al., 2023).

Pada tataran praktik, pelanggaran pelaksanaan perjanjian dapat memunculkan masalah wanprestasi (default) dan kerugian pihak lain; studi tentang perjanjian iklan radio menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural perjanjian tidak bermasalah, dalam praktik terjadi kelalaian yang menyebabkan iklan tidak diputar sesuai waktu yang disepakati sehingga merugikan pihak pengiklan, dan penilaian hukum Islam dalam kasus tersebut mengarah pada adanya syarat yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Ikbar, 2020). Dalam kerangka perbandingan dengan hukum positif, studi itu juga menegaskan konsekuensi kerugian dan kemungkinan tuntutan kompensasi, memperlihatkan bahwa ketidakpatuhan pada isi kesepakatan dapat memicu akibat hukum lanjutan (Ikbar, 2020). Literatur lain juga menegaskan secara normatif: ketika akad atau perjanjian dibuat dan dijalankan tidak sesuai kesepakatan kedua belah pihak, konsekuensi hukumnya adalah akad/perjanjian menjadi batal (Arif & Sari, 2022; Fitrido et al., 2022).

________________________________________

XIII. BENTUK AKAD DALAM PRAKTIK KONTEMPORER: LISAN, TERTULIS, DAN ELEKTRONIK

Ekspresi kehendak dalam akad tidak terbatas pada bentuk lisan; kajian hukum perjanjian syariah menyebutkan cara-cara kehendak dapat diwujudkan melalui lisan, surat-menyurat (al-kitabah), isyarat, dan pertanda (al-dalalah), sepanjang merefleksikan kehendak dan mufakat para pihak (Cindawati, 2017; Yulianti, 2008). Dalam konteks ekonomi digital, penelitian perbandingan kontrak jual beli elektronik menegaskan bahwa transaksi online dapat dinilai sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun jual beli yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, dan bila tidak memenuhi syarat-rukun tersebut maka perjanjian dianggap tidak sah (Arso et al., 2021).

Sejalan dengan itu, studi tentang marketplace halal memaknai penyediaan aplikasi/penawaran barang di website sebagai bentuk ijab, dan pengisian serta pengiriman aplikasi oleh pembeli sebagai bentuk kabul, menggambarkan adaptasi mekanisme ijab–kabul dalam medium elektronik (Setyorini et al., 2021). Namun, literatur juga menunjukkan potensi kelemahan implementasi: misalnya, kajian tentang model kontrak investasi security crowdfunding berbasis syariah menyimpulkan bahwa salah satu persoalan pokok dapat terletak pada ketidakjelasan terjadinya ijab–kabul yang memenuhi syarat syariah, sehingga kontrak berpotensi dapat dibatalkan dan aktivitas transaksinya dipandang haram jika rukun-syarat akad tidak terpenuhi (Fitri, 2023).

Di sisi lain, literatur juga memperlihatkan adanya nuansa pada jenis transaksi tertentu: misalnya, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah disebutkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, pengalihan utang (hiwalah) tidak mempersyaratkan ijab dan kabul dan dinilai valid bila dinyatakan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat, sehingga tidak semua bentuk hubungan perikatan diperlakukan identik dalam hal formalitas ijab–kabul (Hidayah & Azis, 2023). Nuansa seperti ini menguatkan kebutuhan kehati-hatian metodologis: prinsip umum akad menuntut ijab–kabul yang sah, tetapi terdapat bentuk-bentuk tertentu dalam praktik fikih yang diperlakukan dengan konstruksi syarat yang berbeda sesuai karakter akadnya (Hidayah & Azis, 2023; Yulianti, 2008).

________________________________________

XIV. KESIMPULAN

Perjanjian (overeenkomst) dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya dibahas melalui konsep akad, yakni pertalian ijab dan kabul yang dibenarkan syariat dan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan (Baidhowi, 2018; Ikbar, 2020; Lubis, 2023). Akad meniscayakan adanya kerelaan (al-taradi) dan kesepakatan yang diekspresikan secara jelas melalui shighat (ijab–kabul), dilakukan oleh para pihak yang cakap bertindak hukum, terhadap objek yang jelas, dapat diserahterimakan, dimiliki secara sah, dan halal, serta untuk tujuan/sebab yang sesuai dengan syariah (Hulaify, 2019; Lamusu et al., 2021; Lubis, 2023).

Dalam konteks Indonesia, syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata—kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab halal—sering dipakai sebagai tolok ukur formalitas perjanjian, dan secara konseptual dapat diparalelkan dengan rukun-syarat akad dalam muamalah, sepanjang "sebab halal" dan substansi perikatan dijaga agar tidak bertentangan dengan syariat (misalnya riba, objek haram, atau praktik penipuan/ketidakjelasan) (Jalil, 2016; Sjaiful, 2016; Suprapti & Tarigan, 2021). Apabila rukun-syarat tersebut terpenuhi, akad menjadi sah dan mengikat sehingga melahirkan hak dan kewajiban; sebaliknya, ketidaksesuaian dengan kesepakatan atau tidak terpenuhinya rukun-syarat dapat menjatuhkan akad pada status tidak sah/batal dan menimbulkan implikasi kerugian serta sengketa (Arif & Sari, 2022; Fitrido et al., 2022; Ikbar, 2020). Kerangka ini tetap relevan pada bentuk perjanjian kontemporer—termasuk elektronik—selama prinsip kejelasan, kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab halal dijaga sesuai tuntunan syariah dan perangkat hukum yang berlaku (Arso et al., 2021; Fitri, 2023; Setyorini et al., 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Amethystia, A. (2021). Kedudukan hukum yayasan yang dialihkan secara hibah (Studi kasus Yayasan Jala Nanggala Kota Malang). Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 5(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10820

Anggriyana, R., Syaikhu, S., & Masyasari, N. (2023). Jual beli emas secara tukar tambah di Pasar Besar Palangka Raya. JISYAKU, 2(1), 36–47. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6617

Arif, M., & Sari, W. R. (2022). Konsep akad dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Berasan Journal of Islamic Civil Law, 1(2), 130. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054

Arso, D. D., Edytiawarman, E., & Muljono, S. (2021). Perbandingan kontrak jual beli elektronik menurut hukum positif dan hukum Islam. Justitia Et Pax, 37(1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3278

Baidhowi, B. (2018). Rekonstruksi akad murabahah (studi akad murabahah di BMT SM NU Pekalongan). Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(2), 221. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237

Banking and Accounting Issues. (2022). https://doi.org/10.5772/intechopen.98048

Cindawati, C. (2017). Perkembangan perjanjian dalam praktik perdagangan (perspektif hukum Islam dan hukum positif). Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 219. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3717

Cipta, H. (2016). Diskursus konsep dan prinsip akad dalam hukum Islam. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 1(1), 63–90. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.666

Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli emas rongsok. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 113–120. https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364

Febriandika, N. R., Majid, N., & Kumar, R. (2022). Review of Islamic law on microtransaction contracts in the gacha system. Borobudur Law Review, 4(2), 86–98. https://doi.org/10.31603/burrev.6789

Fitri, W. (2023). The legal protection for security crowdfunding based on sharia investment in MSMEs economic recovery. International Journal of Law Reconstruction, 7(1), 39. https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30917

Fitrido, K., Yusefri, Y., & Hartini, H. (2022). Pengelolaan zakat di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berasan Journal of Islamic Civil Law, 1(2), 219. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.5888

Gunawan, K. (2018). Permasalahan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1). https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3985

Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan kontrak perjanjian pembiayaan ba'i murabahah dalam perspektif perjanjian hukum perdata dan hukum perjanjian syariah (studi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(1), 70–83. https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.897

Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of progressive law in sharia banking dispute settlement: Case study of religious court decisions in Indonesia. Ulumuna, 27(1), 227–257. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652

Hidayanto, B. I. (2023). Kohesi klausul basmalah pada perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan, 2(01), 50–60. https://doi.org/10.58812/sek.v2i01.269

Hulaify, A. (2019). Asas-asas kontrak (akad) dalam hukum syari'ah. At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen, 3(1). https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801

Ikbar, A. N. (2020). Perjanjian iklan di Radio Suara Akbar Surabaya menurut hukum Islam dan hukum positif. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(2), 172–196. https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.2.1-25

Jalil, M. A. (2016). Tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Konstitusi, 10(4), 627. https://doi.org/10.31078/jk1044

Jurnal, T. (2019). Full journal vol. 5 no. 1 (2018). Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 5(1), 1–90. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.8910

Kholis, N. (2018). Potret perkembangan dan praktik keuangan Islam di dunia. Millah Journal of Religious Studies, 1–30. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1

Lamusu, S., Rahman, Aulia F., & Adib, N. (2021). Sharia conformity for mudharabah financing practices in sharia banks based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 year 2000: A case study. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10(4), 239–248. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1201

Latifah, F. N., & Maika, M. R. (2022). Buku ajar manajemen strategik bank syariah. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-041-0

Lestari, T. W. S., & Santoso, L. (2018). Komparasi syarat keabsahan "sebab yang halal" dalam perjanjian konvensional dan perjanjian syariah. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(2), 281. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240

Lubis, I. H. (2023). The pillars and conditions of a contract in muamalat transactions. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Mahmud, M. D. B. (2021). Pemenuhan asas transaksi syariah pada pembiayaan dengan akad murabahah. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 128–141. https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.10914

Nasrun, M., Usman, B., & Sari, Y. I. (2020). Pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah dalam perspektif hukum Islam. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 77–95. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.817

Rahayu, N. I., Syafa'at, R., & Widiarto, A. E. (2019). Penggunaan bahasa Indonesia sebagai syarat objektif dalam pembuatan perjanjian pinjam meminjam (akad 'ariyah) yang berbentuk akta otentik: Studi kasus terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2015. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 9(2), 147. https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5591

Rahmawati, R. (2016). Dinamika akad dalam transaksi ekonomi syariah. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2494

Ridwan, M. (2021). Formulasi hukum bisnis syariah kontemporer (implementasi kaidah fiqhiyah dalam hukum e-commerce). Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5556

Santoso, L., & Lestari, T. W. S. (2017). Komparasi syarat keabsahan "sebab yang halal" dalam perjanjian konvensional dan perjanjian syariah. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 2(1), 1. https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152

Setyorini, W., Jannah, A. R., Wulansari, U., & Nisa', M. (2021). Opportunities and challenges halal marketplace in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 90. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97

Sjaiful, M. (2016). Studi kritis model perjanjian mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 15(1), 119. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.119-136

Suprapdi, S., & Hilmi, I. L. (2023). Rahn emas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (studi analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 tentang rahn emas). Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 7(1). https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5846

Suprapti, E., & Tarigan, A. (2021). Itikad baik dalam perjanjian suatu perspektif hukum dan keadilan. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(1), 147–158. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377

Suryaningsih, S., Rojak, E. A., & Himayasari, N. D. (2023). Analisis fikih muamalah dan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian endorsement melalui direct message. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 91–98. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2790

Susana, L. M., & Safitri, N. (2023). Investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Fastabiq Jurnal Studi Islam, 4(1), 40–53. https://doi.org/10.47281/fas.v4i1.125

Tutik, T. T. (2016). Kedudukan hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27

Yulianti, R. T. (2008). Asas-asas perjanjian (akad) dalam hukum kontrak syari'ah. La_riba, 2(1), 91–107. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7

Zulkarnaen, V. Z. (2020). Perlindungan musytari terhadap klausula baku dalam pembiayaan murabahah bil wakalah PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Lex Renaissance, 5(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art9

Zulkifli, Z., & Yustiloviani, Y. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap inkonsistensi gambar produk dengan wujud asli dalam jualan online di platform Lazada. Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2(01), 37–50. https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.105