01624 - Peristiwa Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Aplikatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep peristiwa hukum dalam kerangka hukum Islam secara komprehensif, meliputi dimensi konseptual, klasifikasi, dan aplikasinya dalam berbagai bidang hukum. Peristiwa hukum dipahami sebagai kejadian atau keadaan yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya akibat hukum, meliputi perbuatan hukum dan peristiwa bukan perbuatan hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan analitis-normatif dengan menelaah berbagai literatur fiqh dan hukum Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa peristiwa hukum dalam hukum Islam tidak semata kategori teknis, melainkan terkait erat dengan cara fiqh mengidentifikasi, mengkualifikasikan, dan menetapkan akibat hukum yang sejalan dengan tujuan dan prinsip syarīʻah. Klasifikasi besar peristiwa hukum mencakup: perbuatan hukum intensional seperti akad muʻāmalah dan perkawinan, serta peristiwa faktual non-intensional seperti kelahiran, kematian, dan keadaan memaksa. Kompleksitas semakin meningkat dalam konteks modern yang melibatkan entitas legal korporasi dan peristiwa-peristiwa baru yang menuntut ijtihad. Disimpulkan bahwa pembahasan peristiwa hukum dalam hukum Islam harus senantiasa memperhatikan dinamika fiqh, maqāṣid al-syarīʻah, dan proses kualifikasi peristiwa untuk menetapkan akibat hukum yang adil serta dapat dioperasionalkan.

Kata Kunci: Peristiwa hukum; hukum Islam; akad; fiqh; maqāṣid al-syarīʻah

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of legal events within the framework of Islamic law, covering conceptual dimensions, classification, and application across various fields of law. A legal event is understood as an occurrence or condition that the law associates with the arising of legal consequences, encompassing legal acts and non-legal-act events. This study employs an analytical-normative approach by reviewing various fiqh literature and contemporary Islamic law. The findings indicate that legal events in Islamic law are not merely a technical category, but are closely related to the way fiqh identifies, qualifies, and determines legal consequences in accordance with the objectives and principles of sharīʻah. The major classifications of legal events include: intentional legal acts such as muʻāmalah contracts and marriage, as well as non-intentional factual events such as birth, death, and force majeure. Complexity increases in the modern context involving corporate legal entities and emerging events that demand ijtihad. It is concluded that discussions of legal events in Islamic law must consistently attend to the dynamics of fiqh, maqāṣid al-sharīʻah, and the process of qualifying events in order to establish legal consequences that are just and operationalizable.

Keywords: Legal events; Islamic law; contract (ʻaqd); fiqh; maqāṣid al-sharīʻah

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna "Peristiwa Hukum" dalam Kerangka Hukum Islam

Dalam kerangka hukum Islam, pembahasan "peristiwa hukum" tidak dapat dilepaskan dari cara hukum (syarīʻah) dipahami sebagai seperangkat aturan komprehensif yang bersumber dari ajaran Islam dan dimaksudkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, yang kemudian dioperasionalkan melalui proses fiqh (penalaran/interpretasi yurisprudensial atas sumber-sumbernya) (Rizkiah & Muhammadin, 2020). Syarīʻah dalam literatur juga dijelaskan tidak berbentuk satu kodifikasi tunggal, melainkan diturunkan dari sumber-sumber utama (al-Qurʼan dan Sunnah) serta sumber-sumber tambahan seperti ijmāʻ (konsensus) dan qiyās (analogi hukum) (Rizkiah & Muhammadin, 2020).

Konsekuensinya, peristiwa atau keadaan faktual—misalnya terjadinya akad, lahirnya anak, wafatnya seseorang, atau terjadinya kecelakaan/kerugian—menjadi relevan secara hukum sejauh ia dapat "dikaitkan" dengan norma syarīʻah/fiqh yang menimbulkan akibat hukum berupa hak, kewajiban, keabsahan, tanggung jawab, sanksi, atau dampak pembuktian (Rizkiah & Muhammadin, 2020; Anggraeni et al., 2023). Selain itu, sebagian literatur menekankan bahwa hukum Islam kerap membedakan antara imperatif moral dan aturan legal; tidak semua kewajiban moral otomatis menjadi kewajiban legal dalam desain fiqh tertentu, dan ketegangan ini merupakan bagian dari dinamika sistem hukum yang bersumber dari teologi universal (Rizkiah & Muhammadin, 2020).

Dengan demikian, "peristiwa hukum" dalam perspektif hukum Islam tidak semata kategori teknis, tetapi terkait dengan cara fiqh mengidentifikasi peristiwa yang relevan, mengkualifikasikannya, lalu menetapkan akibat hukum yang sejalan dengan tujuan dan prinsip syarīʻah (Rizkiah & Muhammadin, 2020).

________________________________________

2. Peristiwa Hukum sebagai Objek Kerja Penemuan Hukum: Konstatir, Kualifisir, dan Pengaitan dengan Norma

Dalam praktik peradilan, peristiwa hukum dipahami melalui tahapan kerja hakim: pertama "mengkonstatir" peristiwa, yakni memastikan peristiwa itu benar-benar terjadi melalui pembuktian; kemudian "mengkualifisir" peristiwa, yakni menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti dengan memilih mana yang merupakan peristiwa/kejadian hukum dan menghubungkannya dengan norma hukum yang relevan (Aziz et al., 2021). Kerangka ini juga selaras dengan penjelasan bahwa dalam proses mengadili, hakim menilai peristiwa yang terjadi (qualifying the event) dan menempatkannya dalam sistem hukum yang mengikat peristiwa tersebut, sehingga "menemukan" hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta yang telah terbukti (Kamaruddin, 2010).

Perspektif ini penting untuk memahami peristiwa hukum dalam hukum Islam—bukan hanya sebagai "kejadian", melainkan sebagai kejadian yang: (i) dapat dibuktikan, (ii) relevan secara normatif, dan (iii) oleh norma fiqh/aturan syarīʻah dikaitkan dengan akibat tertentu, misalnya sah/batalnya akad, lahirnya kewajiban nafkah, berpindahnya tanggung jawab, atau munculnya sanksi (Aziz et al., 2021; Kamaruddin, 2010).

Dalam literatur yang membahas rukun (pilar) suatu peristiwa/perbuatan hukum, rukun dijelaskan sebagai elemen yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum—misalnya pada "perjanjian perkawinan" sebagai contoh—baik dari segi subjek maupun objeknya, dan rukun ini menentukan sah atau tidak sahnya suatu peristiwa/perbuatan hukum (Gulam, 2023). Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, peristiwa/perbuatan hukum tersebut dinilai tidak sah (null and void) (Gulam, 2023). Konsepsi rukun ini memberi fondasi metodologis: suatu kejadian baru menjadi "peristiwa hukum" yang efektif menimbulkan akibat hukum apabila elemen pembentuknya terpenuhi menurut fiqh/ketentuan syarīʻah yang dijadikan rujukan (Gulam, 2023). Karena itu, pembahasan peristiwa hukum dalam hukum Islam secara inheren terkait dengan pertanyaan: apakah peristiwa tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan fiqh, dan bagaimana akibatnya ditetapkan ketika rukun/syarat terpenuhi atau tidak terpenuhi (Aziz et al., 2021; Gulam, 2023).

________________________________________

3. Klasifikasi Besar: Perbuatan Hukum dan Peristiwa Bukan Perbuatan Hukum

Bila disarikan secara analitis, peristiwa hukum dalam hukum Islam dapat didekati melalui dua rumpun besar. Pertama, peristiwa hukum yang bersumber dari perbuatan (tindakan) subjek—misalnya akad muʻāmalah, pernikahan, atau perjanjian-perjanjian turunan—yang akibat hukumnya bergantung pada terpenuhinya rukun-syarat, kapasitas (ahliyyah), bentuk pernyataan kehendak (ṣīghah), dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syarīʻah (Gulam, 2023; Lubis, 2023). Kedua, peristiwa hukum yang bersumber dari keadaan atau kejadian faktual yang tidak selalu merupakan perbuatan hukum—dalam arti tidak selalu berupa tindakan kehendak yang membentuk akad—seperti wafatnya seseorang, lahirnya anak, kondisi hilang/ketidakmampuan, atau keadaan memaksa (force majeure) yang mengganggu pelaksanaan kewajiban; peristiwa-peristiwa ini dalam berbagai konteks dapat mengubah atau memindahkan kewajiban, memunculkan kebutuhan pembuktian administratif, atau menjadi dasar penetapan tanggung jawab/kompensasi (Effendi, 2018; Fuadi & Ichsan, 2022; Nur et al., 2022; Sefriani, 2007).

Dalam konteks ini, terlihat bahwa fiqh mengoperasikan peristiwa hukum tidak hanya pada ranah kontraktual, tetapi juga pada ranah status personal/keluarga, pertanggungjawaban, dan bahkan penyesuaian hukum terhadap situasi darurat atau perubahan keadaan (Fuadi & Ichsan, 2022; Masriani, 2016; Nur et al., 2022).

________________________________________

4. Perbuatan Hukum (Tindakan yang Disengaja) dalam Fiqh: Akad sebagai Prototipe Peristiwa Hukum

4.1 Akad sebagai Tindakan Intensional yang Menimbulkan Akibat Mengikat

Dalam diskursus hukum ekonomi/keperdataan Islam, akad dipahami sebagai tindakan yang disengaja dari dua pihak berdasarkan kerelaan/kesepakatan yang melahirkan konsekuensi mengikat secara hukum (Lubis, 2023). Penekanan pada unsur "lahir dan batin" dalam akad juga ditonjolkan, yang menunjukkan bahwa perbuatan hukum dalam Islam tidak semata formalitas, tetapi terkait dengan kesungguhan kehendak para pihak yang diwujudkan dalam pernyataan (lisan/tertulis) (Lubis, 2023).

Pada saat yang sama, literatur yang membahas prinsip perjanjian menegaskan bahwa dalam Islam perjanjian dipandang "suci" dan pemenuhan perjanjian merupakan kewajiban; salah satu dasar normatif yang dikutip adalah kewajiban menunaikan akad dalam Q.S. al-Māʼidah (5):1 serta akuntabilitas atas setiap perjanjian dalam Q.S. al-Isrāʼ (17):34 (Effendi, 2018). Dengan fondasi ini, akad merupakan bentuk peristiwa hukum yang secara paradigmatik memperlihatkan bagaimana "tindakan" memicu akibat hukum (hak-kewajiban) dan sekaligus memuat dimensi pertanggungjawaban yang melampaui aspek duniawi semata (Effendi, 2018; Susamto, 2012).

4.2 Rukun dan Syarat Akad: Subjek, Ṣīghah, Objek, dan Tujuan yang Selaras Syarīʻah

Rukun dan syarat akad dalam muʻāmalah dijelaskan mencakup: para pihak yang berakad beserta syarat kapasitas (ahliyyah), bentuk akad (kesesuaian ijāb-qabūl, kejelasan pemahaman, kesungguhan, serta berlangsung dalam satu majelis), objek akad (eksistensi objek, kepemilikan, kemampuan diserahterimakan, deskripsi jelas, dan kemurnian), serta tujuan akad yang harus sesuai dengan syarīʻah. Dimensi "kapasitas bertindak" (ahliyyah al-adāʼ) ditekankan sebagai kemampuan seseorang melakukan tindakan yang diakui hukum dan menimbulkan akibat hukum, baik dalam ibadah maupun muʻāmalah.

Selain itu, tujuan akad (mawḍūʻ al-ʻaqd) menurut para fuqahāʼ hanya dapat dinilai melalui syarīʻah; akad yang tujuan atau akibat hukumnya bertentangan dengan kehendak syarīʻah dinilai tidak sah, termasuk akad-akad rekayasa untuk melegitimasi riba seperti praktik al-ʻīnah yang disebut sebagai pseudo-contract. Kerangka ini menunjukkan bahwa peristiwa hukum berupa akad tidak cukup hanya "terjadi", melainkan harus memenuhi rukun-syarat agar akibat hukumnya diakui fiqh; bila tidak, statusnya menjadi tidak sah sehingga akibat hukumnya tidak berlaku atau gugur (Gulam, 2023).

4.3 Janji (Waʻd) dan Perdebatan Daya Ikat: Peristiwa Normatif antara Moral dan Legal

Selain akad, praktik komersial kontemporer juga menampilkan peristiwa normatif berupa janji (waʻd). Waʻd dijelaskan sebagai komitmen dari satu pihak kepada pihak lain dan terkait dengan kewajiban menjaga amanah (Sefriani, 2007). Namun, daya ikat waʻd diperdebatkan: ada pandangan yang membedakan janji biasa yang tidak mengikat secara legal dari janji yang disertai ikatan/komitmen sehingga berubah menjadi kewajiban yang mengikat (Sefriani, 2007), sementara pandangan lain menilai janji pada dasarnya mengikat secara legal bagi pihak yang berjanji (Sefriani, 2007).

Perdebatan ini memperlihatkan bagaimana suatu "peristiwa" (pemberian janji) dapat ditempatkan pada spektrum moral–legal, bergantung pada konstruksi fiqh yang dianut dan konteks komersialnya, termasuk perhatian pada niat pihak yang wanprestasi dalam situasi ketidakmampuan memenuhi janji (Rizkiah & Muhammadin, 2020; Sefriani, 2007).

________________________________________

5. Peristiwa Bukan Perbuatan Hukum: Kelahiran, Kematian, dan Keadaan Memaksa sebagai Pemicu Akibat Hukum

5.1 Kelahiran sebagai Peristiwa Hukum dan Dampak Administratif-Perlindungan

Dalam pembahasan nikah siri, salah satu literatur menegaskan bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa hukum terpenting sehingga memerlukan aturan tertulis dan bukti konkret untuk menunjukkan identitas seseorang, yang dihubungkan dengan pentingnya akta/sertifikat kelahiran (Fauzi, 2015). Dengan demikian, kelahiran berperan sebagai peristiwa (faktual) yang memicu kebutuhan pembuktian administratif sekaligus berimplikasi pada perlindungan hak anak dalam ranah hukum keluarga dan relasi keperdataan (Fauzi, 2015; Mardiyono, 2016).

Bahkan dalam kajian komparatif filiasi anak di Indonesia, Malaysia, dan Turki, dijelaskan bahwa status perkawinan orang tua memengaruhi tipologi filiasi (maternitas, paternitas biologis, paternitas nasab) dan berimplikasi pada hak pemeliharaan (maintenance) dan waris; secara umum, anak dari perkawinan sah memperoleh hak dari kedua orang tua, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat/non-marital hanya memperoleh hak dari ibu dalam konstruksi hukum negara yang dikaji, meskipun terdapat putusan tertentu di Indonesia dan Turki yang memberikan hak dari kedua orang tua (Mardiyono, 2016). Ini menunjukkan bahwa satu peristiwa faktual (kelahiran) dapat melahirkan akibat hukum yang berbeda bergantung pada "kualifikasi" peristiwa perkawinan orang tua (tercatat/sah menurut kerangka tertentu) dan rezim hukum yang dipakai (fiqh vs. hukum positif) (Apriyani et al., 2024; Mardiyono, 2016).

5.2 Kematian sebagai Peristiwa Hukum: Peralihan Kewajiban dan Sengketa Akibat Kontrak

Kematian juga berfungsi sebagai peristiwa hukum yang memicu konsekuensi terhadap hubungan perjanjian dan kewajiban. Dalam studi sengketa pembiayaan musyārakah, disebutkan bahwa sengketa muncul setelah nasabah meninggal sehingga pembayaran angsuran terhenti; bank kemudian menuntut ahli waris bertanggung jawab menyelesaikan sisa kewajiban, dan putusan (pada level tertentu) mempertahankan bahwa kontrak pembiayaan tetap valid dan mengikat sehingga hak dan kewajiban harus dijalankan sesuai kontrak (Purnama et al., 2023). Ini memperlihatkan bagaimana peristiwa faktual (kematian) mengubah konfigurasi pelaksanaan kewajiban tanpa serta-merta menghapus keberlakuan akad, sekaligus memunculkan persoalan siapa subjek yang memikul kewajiban setelahnya, misalnya ahli waris (Azizah, 2020; Purnama et al., 2023).

Dalam konteks kewajiban pemeliharaan (nafkah), literatur tentang hukum keluarga Islam di Selangor menegaskan bahwa terdapat ketentuan yang mewajibkan keluarga pihak ayah memberi nafkah kepada anak dalam keadaan ayah meninggal, hilang, atau mengalami disabilitas; efektivitasnya bergantung pada pemahaman dan penerapan di pengadilan serta siapa yang dikualifikasi "liable under hukum syarak" (Ramli & Ghadas, 2019). Kajian lain menjelaskan bahwa rujukan "person liable under Hukum Syaraʼ" dalam beberapa ketentuan Malaysia dipahami oleh para jurist sebagai kewajiban yang jatuh pada ahli waris (ahl al-wārith) (Azizah, 2020). Dengan demikian, kematian bukan perbuatan hukum, tetapi menjadi peristiwa pemicu peralihan atau pengambilalihan kewajiban nafkah oleh kerabat/ahli waris sesuai konstruksi hukum syarʻī yang dipositifkan dalam legislasi tertentu (Azizah, 2020; Ramli & Ghadas, 2019).

5.3 Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagai Peristiwa Faktual yang Mengganggu Kewajiban Kontraktual

Dalam literatur kontrak bisnis, force majeure dijelaskan sebagai klausul yang menggambarkan situasi ketika satu atau kedua pihak dibebaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kontrak karena kejadian di luar kendali yang tidak dapat diantisipasi atau dicegah; pandemi Covid-19 disebut sebagai contoh kejadian tak terduga yang dapat dianggap force majeure (Nur et al., 2022). Unsur force majeure dijelaskan meliputi peristiwa alam/tidak terduga dan kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan melaksanakan kewajiban kontrak baik seluruhnya maupun untuk waktu tertentu (Nur et al., 2022).

Walaupun pembahasan ini berangkat dari kontrak bisnis, ia membantu memperlihatkan bagaimana peristiwa faktual eksternal dapat menjadi "peristiwa hukum" dalam arti menjadi dasar perubahan penilaian terhadap pemenuhan prestasi dan tanggung jawab kontraktual (Aziz et al., 2021; Nur et al., 2022). Dari perspektif metodologis hukum Islam, kemampuan adaptasi hukum terhadap tantangan baru juga ditekankan melalui penerapan prinsip-prinsip syarīʻah dan fiqh pada konteks yang sebelumnya tidak dibahas, misalnya "fiqh di ruang angkasa", serta asas bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil jelas yang melarang, dan tindakan dinilai menurut niat (Rizkiah & Muhammadin, 2020). Dengan demikian, keadaan memaksa sebagai peristiwa faktual dapat dipertimbangkan melalui prinsip-prinsip fiqh yang relevan, misalnya melihat kemudaratan, kemampuan, dan niat, sekalipun detail operasionalnya memerlukan ijtihad dan kualifikasi yang tepat (Fuadi & Ichsan, 2022; Rizkiah & Muhammadin, 2020).

________________________________________

6. Peristiwa Hukum dalam Hukum Keluarga Islam: Nikah, Pencatatan, Nafkah, Poligami, dan Harta

6.1 Perkawinan sebagai Peristiwa Hukum: Akad yang Kuat dan Melahirkan Hak–Kewajiban

Perkawinan dipahami sebagai salah satu peristiwa dalam ranah hukum perdata yang pengaturannya terdapat dalam hukum perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan sebagai "mitsaqan ghalidzan" untuk melaksanakan perintah Allah serta bernilai ibadah (Susamto, 2012). Literatur lain juga menegaskan bahwa Islam memandang perkawinan bukan semata kontrak sipil, melainkan lebih penting sebagai ibadah; ikatan perkawinan itu sakral dan al-Qurʼan memandangnya sebagai perjanjian yang kuat (Sari & Tanawijaya, 2023). Sejalan dengan itu, disebutkan pula bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada lahirnya hak dan kewajiban suami-istri menurut perspektif hukum Islam (Sastro et al., 2023).

Karena itu, perkawinan adalah prototipe peristiwa hukum yang sekaligus merupakan perbuatan hukum (akad) dan status event (perubahan status personal) yang memicu konsekuensi normatif luas: nafkah, relasi anak, dan pengaturan harta, baik dalam fiqh maupun dalam aturan positif yang mengadopsi prinsip syarīʻah (Sari & Tanawijaya, 2023; Susamto, 2012).

6.2 Rukun Nikah sebagai Penentu Sah/Tidak Sahnya Peristiwa Hukum Perkawinan

Rukun perkawinan menurut mazhab Syafiʻi—yang disebut dominan di Indonesia dan diakomodasi dalam KHI—dijelaskan mencakup calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta ijab-qabul (Gulam, 2023). Dalam kajian nikah siri juga ditegaskan bahwa perkawinan sah menurut Islam jika memenuhi rukun seperti adanya wali, saksi, ijab-qabul, dan mahar (Hendrawati et al., 2018; Laman, 2022). Karena rukun merupakan elemen yang melekat pada peristiwa/perbuatan hukum dan menentukan sah atau tidak sah, maka absennya rukun tertentu menyebabkan peristiwa perkawinan dinilai tidak sah (null and void) dalam perspektif fiqh yang dipakai (Gulam, 2023). Kerangka rukun ini menunjukkan bahwa "peristiwa nikah" baru menimbulkan akibat hukum keluarga (hak-kewajiban) jika ia terkualifikasi sebagai perkawinan sah menurut rukun-syarat yang ditetapkan (Gulam, 2023; Laman, 2022).

6.3 Pencatatan Perkawinan: Perbedaan Dimensi Keabsahan Agama dan Pengakuan Hukum Negara

Sejumlah literatur menegaskan adanya perbedaan dimensi antara sahnya perkawinan menurut hukum Islam (berbasis rukun-syarat) dan pencatatan perkawinan sebagai pengakuan administratif negara. Kajian maqāṣid tentang pencatatan nikah menyatakan bahwa perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang sah menurut pandangan hukum Islam; perkawinan dan pencatatan merupakan dua dimensi berbeda: akad nikah melahirkan hubungan hukum keagamaan, sedangkan pencatatan melahirkan pengakuan hukum dalam perspektif hukum nasional dan melindungi pasangan dari masalah hukum di masa depan (Apriyani et al., 2024).

Literatur lain menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi indikator sah tidaknya akad nikah, tetapi berdampak pada lemahnya kekuatan hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan karena tindakan hukum dalam sistem pembuktian bertumpu pada bukti autentik (Amberi, 2023). Dalam studi nikah siri, ditegaskan pula bahwa nikah siri sah menurut Islam jika memenuhi rukun, namun di mata negara dianggap tidak sah apabila tidak dicatat, dan dampaknya dapat mengenai kedudukan anak serta hak istri (nafkah dan waris) (Hendrawati et al., 2018; Laman, 2022). Bahkan disebutkan bahwa KHI menegaskan perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Hendrawati et al., 2018).

Karena itu, peristiwa perkawinan dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda tergantung rezim yang dipakai untuk mengkualifikasi peristiwa: fiqh menekankan rukun-syarat, sedangkan hukum positif menambahkan prasyarat pembuktian dan pengakuan administratif (Amberi, 2023; Apriyani et al., 2024). Keterpisahan dimensi ini juga menimbulkan persoalan pembuktian. Studi tentang perkawinan tidak tercatat menyebut bahwa statusnya sulit diakui oleh pengadilan agama karena tidak ada bukti perkawinan yang dapat ditunjukkan, sehingga disarankan melakukan isbat nikah agar perkawinan diakui dan didaftarkan oleh negara melalui otoritas terkait (Apriyani et al., 2024). Dengan demikian, pencatatan dapat dipahami sebagai peristiwa hukum administratif yang memengaruhi daya bukti dan akses perlindungan hukum, walaupun tidak selalu menentukan sah tidaknya peristiwa nikah secara fiqh (Amberi, 2023; Apriyani et al., 2024).

6.4 Nafkah: Peristiwa Pelanggaran Kewajiban sebagai Pemicu Upaya Hukum dan Akibat Keluarga

Kewajiban nafkah suami terhadap istri dijelaskan sebagai kewajiban dan tanggung jawab legal suami, sekaligus hak legal istri; pelanggaran terhadap hak nafkah memposisikan istri sebagai korban yang berhak menuntut pemulihan atau memberi pemaafan. Disebut pula bahwa pandangan mayoritas jurist menyatakan ketiadaan nafkah dapat menjadi dasar pembubaran perkawinan. Dalam perspektif kelembagaan keluarga, ditegaskan bahwa kegagalan suami memenuhi tanggung jawab, termasuk tidak membayar nafkah, menimbulkan korban langsung bagi istri dan anak (Sari & Tanawijaya, 2023).

Pada titik ini, "peristiwa" berupa kelalaian/tidak dipenuhinya nafkah menjadi peristiwa hukum karena oleh norma syarīʻah dan legislasi keluarga tertentu dihubungkan dengan konsekuensi yuridis, yaitu gugatan, perceraian, perintah pengadilan, atau pemindahan beban pemeliharaan pada kerabat dalam situasi ayah meninggal/hilang/tidak mampu (Ramli & Ghadas, 2019).

6.5 Poligami: Peristiwa Hukum yang Diikat Prosedur dan Prinsip Keadilan

Kajian tentang poligami dalam hukum keluarga Malaysia menyatakan bahwa undang-undang keluarga Islam mensyaratkan izin tertulis pengadilan sebelum seorang laki-laki melakukan perkawinan lain, dan perkawinan tanpa izin tidak dapat didaftarkan, meskipun pengadilan dapat memerintahkan pendaftaran jika sesuai hukum syarak dengan terpenuhinya prosedur tertentu (Riyanto & Cholil, 2018). Kajian yang sama menekankan bahwa kegagalan atau penolakan suami untuk berlaku adil menimbulkan kemudaratan (ḍarar sharʻī) dan merupakan pelanggaran serius (Riyanto & Cholil, 2018).

Ini menunjukkan bahwa peristiwa hukum poligami bukan hanya "akad nikah kedua", tetapi rangkaian peristiwa prosedural dan substantif—izin pengadilan, pembuktian syarat, keadilan—yang menentukan pengakuan dan akibat hukumnya (Riyanto & Cholil, 2018; Sari & Tanawijaya, 2023).

6.6 Harta Perkawinan dan Perceraian: Peristiwa Hukum yang Memicu Rezim Kepemilikan dan Pembagian

Dalam diskursus harta, disebutkan bahwa dalam KHI terdapat konsep bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri (Article 86), sehingga harta tetap dikuasai pihak yang memilikinya (Anggraini & Mashdurohatun, 2019). Namun, kajian tentang harta bersama pascaperceraian menegaskan adanya konsep "harta bersama" yang diperoleh selama perkawinan, dan menurut KHI pembagiannya saat perceraian memberi hak pada masing-masing pihak untuk memperoleh setengah selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Solihah et al., 2019). Literatur lain menekankan bahwa persoalan harta bersama tidak disebutkan secara jelas dan eksplisit dalam hukum Islam sehingga membuka ruang ijtihad, misalnya melalui qiyās/analogi, dalam merumuskan penyelesaiannya (Ahmad, 2016).

Dengan demikian, perceraian sebagai peristiwa hukum menimbulkan akibat hukum terhadap status harta, tetapi bentuk konsekuensinya dapat bergantung pada konstruksi normatif yang dipakai, misalnya ketentuan KHI tentang harta bersama vs. prinsip pemisahan harta, serta ruang ijtihad yang diakui (Anggraini & Mashdurohatun, 2019; Solihah et al., 2019).

6.7 Peristiwa Hukum dalam Perjanjian Perkawinan: Taklik Talak dan Perjanjian sebagai Instrumen Proteksi

Perjanjian perkawinan dipahami sebagai bentuk perbuatan hukum (agreement) yang mengikat dan melahirkan akibat hukum; pelanggaran dapat memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menempuh tindakan hukum (Rizky et al., 2020). Literatur tentang perjanjian perkawinan dalam KHI menyebut bahwa tidak ada ayat atau hadis yang secara eksplisit mengatur perjanjian perkawinan, namun secara umum perjanjian dibolehkan selama tidak mengharamkan yang halal, sehingga prinsip kontraktual Islam dipahami melintasi domain perkawinan maupun muʻāmalah (Rizky et al., 2020).

Dalam kajian perjanjian pranikah, disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak bagi istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau menggugat sebagai alasan di Pengadilan Agama (Yasin, 2012). Sementara itu, kajian taklik talak menegaskan bahwa taklik talak sebagai perjanjian perkawinan bertujuan melindungi hak istri agar suami tidak sewenang-wenang memenuhi kewajibannya, namun terdapat perbedaan pandangan mazhab tentang apakah perjanjian semacam ini wajib dilaksanakan secara hukum, misalnya pandangan Hanbali vs. Syafiʻi/Hanafi/Maliki (Yunus et al., 2020).

Perbedaan ini memperlihatkan lagi bahwa satu peristiwa (pengucapan atau keberadaan perjanjian/taklik) dapat diposisikan berbeda dalam daya ikat legalnya, bergantung pada konstruksi fiqh yang dipakai, meski fungsinya dipahami sebagai instrumen protektif dalam relasi hak-kewajiban keluarga (Rizky et al., 2020; Yunus et al., 2020).

________________________________________

7. Peristiwa Hukum dalam Muʻāmalah Kontemporer: Murābaḥah, Ijārah, Musyārakah, dan Jaminan

Dalam transaksi murābaḥah di perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, dan murābaḥah dipahami sebagai akad jual beli berbasis amanah pada barang tertentu (Khasan, 2021). Dengan demikian, peristiwa hukum "pembiayaan murābaḥah" pada hakikatnya adalah peristiwa akad yang harus terkualifikasi syarʻī untuk melahirkan akibat hukum yang sah (Khasan, 2021).

Pada ranah ijārah (sewa), dijelaskan bahwa kewajiban pihak-pihak mencakup penggunaan barang sewaan secara bertanggung jawab dan pembayaran sewa pada waktu yang disepakati; upah/ujrah harus jelas dan disepakati serta berasal dari harta yang halal, dan bila upah berupa sesuatu yang haram/najis maka akad ijārah tidak sah (Nastangin, 2018). Ini menegaskan lagi bahwa peristiwa hukum muʻāmalah bukan semata pertukaran faktual, tetapi pertukaran yang harus memenuhi syarat kejelasan, kerelaan, dan kesesuaian syarīʻah agar akibat hukumnya diakui (Nastangin, 2018).

Dalam praktik pembiayaan dengan jaminan, kajian eksekusi jaminan murābaḥah menyoroti potensi "kezaliman" dalam proses lelang jaminan—misalnya nilai jaminan sejak awal lebih tinggi dari fasilitas, minim pelibatan nasabah dalam penentuan harga, hingga kurangnya pemberitahuan eksekusi—yang dinilai bertentangan dengan nilai-prinsip syariah dalam transaksi dan penyelesaian masalah, misalnya prinsip sukarela, kebebasan berkontrak yang dibingkai kewajiban menunaikan hak-kewajiban (Muslihun, 2018). Dengan demikian, peristiwa "gagal bayar" dan "eksekusi jaminan" adalah peristiwa hukum yang memicu serangkaian akibat hukum—penagihan, penjualan jaminan, penyelesaian sengketa—tetapi dalam kerangka syariah juga harus diuji dari sisi etika-legal agar tidak melahirkan ketidakadilan (zulm) (Muslihun, 2018).

Dalam sengketa musyārakah, literatur menegaskan konsep kewajiban (iltizām) sebagai konsekuensi hukum akad yang harus dipenuhi sesuai objek kewajiban, dan menyebut contoh kewajiban pengembalian barang pinjaman (ʻāriyah) atau pelaksanaan pekerjaan dalam ijārah (Purnama et al., 2023). Kajian lain tentang wanprestasi musyārakah menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim: sebagian berorientasi pada keadilan formal yang menekankan bunyi akad dan fakta persidangan, sementara pendekatan lain menekankan keadilan substantif dengan menggali substansi kesetaraan dan prinsip kemitraan, sehingga kekurangan dalam pembiayaan dapat dibebankan proporsional sesuai porsi dana yang disetor (Wahid, 2018). Ini menunjukkan bahwa "peristiwa hukum" wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai kegagalan memenuhi prestasi, tetapi juga sebagai peristiwa yang memerlukan kualifikasi terhadap karakter akad (kemitraan vs. utang) dan prinsip keadilan yang melandasinya (Aziz et al., 2021; Purnama et al., 2023; Wahid, 2018).

________________________________________

8. Peristiwa Hukum dalam Tanggung Jawab dan Ganti Rugi (Ḍamān): Dari Kerugian Umum hingga Risiko Teknologi Tinggi

Dalam perspektif syariah terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, literatur menyatakan bahwa tanggung jawab deliktual (tortious liabilities) dalam syariah berlandaskan daman dan dipulihkan melalui pemberian ganti rugi memadai kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks kelalaian, disebutkan bahwa semua jurist dari empat mazhab berpandangan penyedia jasa bertanggung jawab atas tindakan kelalaiannya; pembebanan tanggung jawab memperhatikan kerusakan/kerugian, dan disebut bahwa rasionalitasnya bertumpu pada konsep "damage liability" (tanggung jawab berbasis kerugian). Dengan demikian, peristiwa faktual berupa timbulnya kerusakan/kerugian akibat layanan menjadi pemicu akibat hukum (daman/kompensasi) tanpa harus selalu dipusatkan pada kesalahan subjektif semata sebagaimana dalam beberapa rezim hukum lain (Vitarani & Rumawi, 2024).

Pada isu berisiko tinggi seperti kerusakan nuklir, kajian perbandingan menyimpulkan adanya kemiripan prinsip: konvensi internasional dan hukum positif Indonesia menganut strict liability, dan dalam hukum Islam meskipun tidak disebut eksplisit, prinsip tanggung jawab pada dasarnya melekat pada terjadinya bahaya/kerugian yang diderita korban sehingga sejalan dengan logika strict liability (Vitarani & Rumawi, 2024). Kajian tersebut juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam, tanggung jawab kerugian ditanggung pihak yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan, serta batas kompensasi dapat ditentukan melalui model kesepakatan para pihak (at-taqdīr al-ittifāqī), putusan hakim (at-taqdīr al-qaḍāʼī), atau ketentuan legislator (at-taqdīr asy-syārʻī) (Vitarani & Rumawi, 2024). Ini memperlihatkan bagaimana suatu peristiwa faktual berupa kecelakaan/kerusakan—tanpa harus menunggu pembuktian kesalahan subjektif—dapat langsung terkualifikasi sebagai peristiwa hukum pemicu kewajiban ganti rugi dalam kerangka fiqh kompensasi (ḍamān) (Vitarani & Rumawi, 2024).

________________________________________

9. Peristiwa Hukum dalam Jināyah/Jarīmah: Tindakan, Kelalaian, dan Konsekuensi Sanksi

Dalam hukum pidana Islam, peristiwa hukum berupa tindak pidana dijelaskan menggunakan istilah jināyah/jarīmah, dan jarīmah dibagi ke dalam tiga kategori: hudūd, qiṣāṣ/diyāt, dan taʻzīr (Isnantiana, 2017). Pertanggungjawaban pidana dalam syariah didefinisikan sebagai pembebanan akibat (effect) dari tindakan atau tidak tindakan yang dilakukan seseorang dengan kehendaknya sendiri, dalam keadaan ia mengetahui maksud dan konsekuensi perbuatannya; pembebanan terjadi karena perbuatan itu bertentangan dengan syarʻ (larangan melakukan atau larangan meninggalkan perintah) (Isnantiana, 2017). Ini penting karena menunjukkan bahwa "peristiwa hukum pidana" dalam Islam dapat berupa tindakan aktif maupun omisi (tidak melakukan kewajiban), sepanjang terkualifikasi sebagai pelanggaran syarʻī (Apriyani et al., 2024; Isnantiana, 2017).

Literatur juga menegaskan adanya faktor yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban, misalnya paksaan (al-ikrāh) yang dipahami harus bersifat material dan nyata, serta mabuk (as-syukr) yang menghilangkan akal; kondisi-kondisi ini dibahas sebagai faktor yang mengubah penilaian atas kemampuan dan kesengajaan pelaku (Isnantiana, 2017). Selain itu, disebutkan bahwa anak tidak dikenai hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukan karena tidak ada pertanggungjawaban hukum sampai ia mencapai usia balig; qāḍī hanya dapat memberi teguran atau pembatasan untuk perbaikan anak (Isnantiana, 2017). Maka, dalam hukum pidana Islam, peristiwa yang sama, misalnya suatu perbuatan terlarang, dapat menghasilkan akibat hukum berbeda bergantung pada kualifikasi subjek (balig/mukallaf atau belum) dan kondisi kehendak/akal pelaku (Isnantiana, 2017).

Dalam konteks modern seperti malpraktik medis, kajian menyebut malpraktik dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai jarīmah (perbuatan terlarang) dan dikenai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban (Busari et al., 2019). Dalam isu perdagangan manusia, kajian maqāṣid al-syarīʻah menyatakan bahwa trafficking bertentangan dengan tujuan syariah dan dilarang; sanksinya dapat berupa taʻzīr yang bergantung pada keputusan hakim/penguasa, dan bila konsekuensinya menghilangkan jiwa maka dapat dikenai qiṣāṣ, sehingga penentuan sanksi sangat bergantung pada konsekuensi perbuatan trafficking (Budiana & Aptaningsih, 2020). Dengan demikian, konsekuensi—akibat nyata berupa kerugian, eksploitasi, bahkan kematian—menjadi aspek penting dalam mengkualifikasi peristiwa sebagai pemicu sanksi tertentu dalam jināyah (Budiana & Aptaningsih, 2020; Isnantiana, 2017).

________________________________________

10. Subjek Hukum dan Peristiwa Hukum pada Entitas Modern: Badan Hukum, Liabilitas Terbatas, dan Zakat Korporasi

Peristiwa hukum dalam masyarakat modern tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga badan hukum/korporasi. Literatur tentang korporasi dalam perspektif syariah menyoroti adanya perdebatan di kalangan fuqahāʼ tentang penerimaan legal person (al-shakhsiyyah al-iʻtibāriyyah) dan implikasinya terhadap konsep tanggung jawab, khususnya pada doktrin "liabilitas terbatas" (limited liability) (Nurhayati et al., 2022). Kajian tersebut menyimpulkan bahwa pendirian entitas legal selain manusia alami dan pembatasan tanggung jawab pemilik dari utang perusahaan sangat sulit dibenarkan menurut syariah, walaupun realitas ekonomi global menuntut pengembangan model baru agar selaras dengan kebutuhan ekonomi dan konsistensi syariah (Nurhayati et al., 2022). Artikel lain yang membahas penerapan prinsip syariah pada perusahaan modern juga menempatkan "legal entity" dan "liability" sebagai isu kunci kontemporer yang memerlukan pendekatan integratif agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam institusi bisnis modern (Yelwa, 1970).

Dalam isu zakat korporasi, dibahas bahwa perdebatan terkait subjek kewajiban (mukallaf) menjadi sentral: sebagian pandangan menyatakan khithāb syarʻī dalam hukm taklīfī ditujukan kepada individu, bukan entitas legal, karena entitas legal bukan mukallaf; namun terdapat pula diskusi tentang konsep al-dhimmah dalam fiqh sebagai landasan teoretik bagi pemahaman kapasitas/keberadaan entitas dalam diskursus syariah (Syibly & Arisman, 2019). Dengan demikian, "peristiwa" berupa aktivitas bisnis/perolehan harta oleh korporasi dapat dipersoalkan sebagai pemicu kewajiban (zakat) bergantung pada bagaimana fiqh mengkualifikasi subjek hukum dan daya alamat (addressability) kewajiban syarʻī pada entitas non-alami (Nurhayati et al., 2022; Syibly & Arisman, 2019).

Dalam konteks ini, definisi badan hukum juga dikaitkan dengan pengertian legal persons sebagai entitas yang diciptakan hukum dan diberi hak-kewajiban tertentu layaknya manusia dalam penalaran hukum, sebagaimana dirujuk dalam pembahasan korporasi dan tata kelola bank syariah (Hsb, 2020). Seluruhnya menunjukkan bahwa peristiwa hukum dalam hukum Islam kontemporer tidak dapat diurai tanpa memeriksa bagaimana fiqh memposisikan subjek hukum, kapasitas, dan konsekuensi liabilitas dalam struktur kelembagaan modern (Nurhayati et al., 2022; Syibly & Arisman, 2019).

________________________________________

11. Dinamika Ijtihad dan Reformasi: Ketika Peristiwa Baru Menuntut Kualifikasi Baru

Karena syariah beroperasi melalui fiqh dan ijtihad, peristiwa-peristiwa baru dapat menuntut pembaruan kualifikasi hukum. Literatur reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia menekankan bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan ʻillat (legal reasoning) dan sejalan dengan maqāṣid al-syarīʻah; dikaitkan dengan gagasan pembaruan hukum ketika hukum tidak lagi sesuai dengan kepentingan masyarakat, waktu, dan tempat (Fuadi & Ichsan, 2022).

Pada konteks yang sangat baru seperti perjalanan ruang angkasa, disebut bahwa tidak ada pembatasan dalam hukum Islam yang melarang eksplorasi ruang angkasa; prinsip umum yang dikutip adalah segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali ada bukti jelas yang melarang, dan tindakan dinilai berdasarkan niat (Rizkiah & Muhammadin, 2020). Dalam konteks darurat, kajian prosedur pidana Islam pada persidangan daring menekankan bahwa perlindungan jiwa (al-mukhāfaẓah ʻalā al-nafs) menjadi prioritas maqāṣid yang dapat mengalahkan kewajiban lain, termasuk penyesuaian praktik ibadah demi mencegah bahaya (Masriani, 2016).

Keseluruhan ini menunjukkan bahwa "peristiwa hukum" tidak statis: peristiwa baru, misalnya pandemi, teknologi baru, atau konteks ruang angkasa, dapat memerlukan kualifikasi fiqh baru agar akibat hukum yang ditetapkan tetap koheren dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan syariah (Fuadi & Ichsan, 2022; Rizkiah & Muhammadin, 2020).

________________________________________

12. Penutup: Sintesis Konseptual

Berdasarkan sintesis berbagai literatur di atas, peristiwa hukum menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai kejadian atau keadaan yang setelah dikonstatir (dibuktikan) dan dikualifisir (dinilai relevansi hukumnya), oleh norma syarīʻah/fiqh dihubungkan dengan akibat hukum tertentu—baik dalam bentuk keabsahan/batalnya tindakan hukum (akad/nikah), lahirnya hak dan kewajiban (nafkah, kewajiban kontraktual), pertanggungjawaban dan ganti rugi (daman/ḍamān), maupun sanksi pidana (jināyah/jarīmah) (Aziz et al., 2021; Gulam, 2023; Kamaruddin, 2010).

Peristiwa hukum dapat bersumber dari perbuatan intensional—misalnya akad muʻāmalah, perjanjian perkawinan, janji komersial—yang mensyaratkan rukun-syarat, kapasitas, dan tujuan yang selaras syarīʻah (Lubis, 2023; Rizky et al., 2020), atau bersumber dari kejadian faktual non-intensional—misalnya kelahiran, kematian, kondisi hilang/tidak mampu, force majeure—yang menggeser struktur hak-kewajiban dan memicu kebutuhan pembuktian serta mekanisme perlindungan (Fauzi, 2015; Nur et al., 2022; Purnama et al., 2023; Ramli & Ghadas, 2019).

Dalam masyarakat modern, kompleksitas meningkat ketika subjek hukum meliputi entitas legal (korporasi) dan ketika peristiwa baru menuntut ijtihad, sehingga pembahasan peristiwa hukum dalam hukum Islam harus senantiasa memperhatikan dinamika fiqh, maqāṣid al-syarīʻah, dan proses kualifikasi peristiwa untuk menetapkan akibat hukum yang adil serta dapat dioperasionalkan (Fuadi & Ichsan, 2022; Nurhayati et al., 2022; Syibly & Arisman, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, S. (2016). The Singapore Fatwa and Irsyad on Nzar-Nuzriah. Icr Journal, 7(3), 368–378. https://doi.org/10.52282/icr.v7i3.249

Amberi, M. (2023). Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(1), 239. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12404

Anggraeni, R. D., Imanuddin, I., & Purmanto, P. (2023). The Debtor's Liability For The Loading Of Personal Security In Indonesia. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 11(1), 17–30. https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1180

Anggraini, D. W., & Mashdurohatun, A. (2019). Juridical Deed Review Of The Cooperation Agreement To Build Handover (Build Operate And Transfer) Bot Between Government And Private Sector. Jurnal Akta, 6(3), 469. https://doi.org/10.30659/akta.v6i3.5106

Apriyani, R., Susanti, E., Erwinta, P., Sanata, K., & Edwarni, Muh. S. (2024). Criminal Liability Arising from Medical Malpractice on Patients: A Review from the Perspective of Positive Law And Islamic Law. Krtha Bhayangkara, 18(1), 85–106. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1615

Aziz, N. A., Abdullah, R., Ibrahim, I., & Raof, N. A. (2021). Duty of Paternal Family Members in the Maintenance of Children According to Section 73(2) of Islamic Family Law (Selangor) Enactment 2003. Iium Law Journal, 29(S1), 111–134. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i(s1).638

Azizah, N. (2020). The Regulation of Marital Registration In Indonesia and Muslim Countries. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 5(2), 301–312. https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1927

Budiana, I. N., & Aptaningsih, N. M. I. (2020). Menelisik dan Respons Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perjanjian antara Kelurahan Serangan dengan PT. BTID sebagai Kawasan Pariwisata. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 16(1), 61–76. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3016

Busari, S. A., AbdulAziz, A., Zakariyah, L., & Amanullah, M. (2019). Dana Gas Sukuk default: a juristic analysis of court judgement. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(4), 569–585. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2019-0033

Effendi, C. S. (2018). The Analysis of Obligation Disputes on Returned Partnership Funds in Religious High Court of Medan. International Journal of Nusantara Islam, 5(2), 174–187. https://doi.org/10.15575/ijni.v5i2.1917

Fauzi, A. (2015). The Judge's Role in Islamic Family Law Reform in Indonesia. Al-Mawarid, 15(2), 161–176. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art8

Fuadi, G., & Ichsan, M. (2022). Liability for Nuclear Damage: Perspectives of International Conventions, Indonesian Positive Law, and Islamic Law. Asy-Syirʻah Jurnal Ilmu Syariʻah Dan Hukum, 55(2), 195. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1223

Gulam, H. (2023). Law For Space Travel: Analysis of Fiqh in Space. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 9(1), 39–62. https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.7655

Hendrawati, H., Nurwati, N., & Budiharto, B. (2018). Children's Criminal Responsibilities: Comparative Study in Islamic and Criminal Law. Varia Justicia, 14(2), 101–108. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i2.2417

Hsb, P. H. (2020). The Legal Accountability Transportation To The Passengers And Goods Transport That Caused By Forgetfulness. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 5(2), 283–300. https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.2092

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 18(2), 41. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920

Kamaruddin, M. N. bin H. M. Z. (2010). Assessing the Working Draft of the Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance: Malaysian Sharīʻah Perspective. Malaysian Journal of Syariah and Law, 2(1), 95–118. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol2no1.31

Khasan, M. (2021). From Textuality to Universality: The Evolution of Ḥirābah Crimes in Islamic Jurisprudence. Al-Jāmiʻah Journal of Islamic Studies, 59(1), 1–32. https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.1-32

Laman, I. (2022). Silariang (Marriage) According to the View of Traditional Law and Islamic Law in the Kec. Pattalassang District, Gowa. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 9(2), 190–199. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i2.34659

Lubis, I. H. (2023). The Pillars and Conditions of A Contract in Muamalat Transactions. Muʻāmalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Mardiyono, M. (2016). Tanggung Jawab Negara dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 29. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p29-44

Masriani, Y. T. (2016). The Position of Notarial Deed in the Sharia Economic Dispute. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 162. https://doi.org/10.22146/jmh.15861

Muslihun, M. (2018). Legal Positivism, Positive Law, and the Positivisation of Islamic Law In Indonesia. Ulumuna, 22(1), 77–95. https://doi.org/10.20414/ujis.v22i1.305

Nastangin, N. (2018). Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan). Mahakim Journal of Islamic Family Law, 2(1). https://doi.org/10.30762/mh.v2i1.969

Nur, N. F., Yahya, A., & Idris, E. (2022). Maqashid Shariah Study on The Recording of Unregistered Marriage in The Family Card. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(3), 411–422. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.411-422

Nurhayati, N., Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. (2022). Human Trafficking in the Perspective of Maqashid Al-Sharia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 150. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304

Purnama, D., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2023). Prinsip Proporsional Pertanggungan Ganti Rugi dalam Perkara Wanprestasi Akad Musyārakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 624 K/AG/2017). Justicia Islamica, 20(2), 241–260. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.6845

Ramli, N., & Ghadas, Z. A. A. (2019). An Appraisal on the Obligation of Companies to Pay Zakat: The Malaysian Law and Shariah Perspectives. International Journal of Law Government and Communication, 8–17. https://doi.org/10.35631/ijlgc.415002

Riyanto, R., & Cholil, A. (2018). Implementation Agreement By Mixed Marriage Based On Act No. 1 of 1974 Concerning Marriage After Constitutional Court Ruling No. 69/PUU-XIII/2015 (Study of Notary Role). Jurnal Akta, 5(4), 829. https://doi.org/10.30659/akta.v5i4.3712

Rizkiah, S. K., & Muhammadin, F. M. (2020). A Critical Examination Towards the Islamic Discourse on "Limited Liability." Uum Journal of Legal Studies, 11. https://doi.org/10.32890/uumjls.11.1.2020.7309

Rizky, M., Abubakar, M., & Mansur, T. M. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah dalam Akta Jual Beli Tanah PPAT yang Batal Demi Hukum oleh Putusan Pengadilan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(4), 888. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p15

Sari, R. L., & Tanawijaya, H. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertipikat Hak atas Tanah yang Perolehannya secara Itikad Baik. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12557

Sastro, M., Kammelo, T., & Yahya, A. (2023). Doctrines Affecting the Principle of Propriety in Indonesian Civil Law. Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law Legal Studies and Social Science (MICoLLS), 2, 00053. https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.137

Sefriani, S. (2007). Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional. Unisia, 30(65), 292–309. https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art7

Solihah, C., Widjajaatmadja, D. A. R., & Husaeni, U. A. (2019). The Element of "Injustice" in The Process of Executing The Auction of Collateral Items From The Murabaha Financing Contract at Shariah Commercial Bank. Justicia Islamica, 16(2), 343–366. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1638

Susamto, B. (2012). How Should Sharīʻah Principles Be Applied in Modern Company? De Jure Jurnal Hukum Dan Syariʻah, 4(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2156

Syibly, M. R., & Arisman, D. (2019). An Overview of Islamic Law on Accommodation Leasing in Nglanjaran, Sardonoharjo Village, Ngaglik Sub District, Sleman Regency. Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan, 18(2), 313–334. https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art6

Vitarani, K., & Rumawi, R. (2024). Consumer Protection Due to Disclaimer Clause in Internet Site. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 18(1), 111–142. https://doi.org/10.24239/blc.v18i1.2850

Wahid, A. (2018). Harta Bersama dan Kedudukan Anak yang Bercerai dari Pernikahan Sirri: Kajian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Jurnal Syariah, 26(3), 359–372. https://doi.org/10.22452/js.vol26no3.3

Yasin, R. F. binti F. (2012). Analysis of Polygamy Provision Under the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 with Reference to the Qurʼān and Sunnah. Iium Law Journal, 18(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i2.25

Yelwa, M. I. (1970). Protection of Wife's Right to Maintenance in Islamic Law and Its Implementation in the Malaysian Islamic Family Law. Iium Law Journal, 21(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v21i2.102

Yunus, H., Rusli, R., & Abidin, A. (2020). The Concept of A Marriage Agreement in the Compilation of Islamic Law. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 2(2), 33–45. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss2.20