01621 - Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Normatif, Prosedural, Dan Perlindungan Hak Pasca-Putusnya Perkawinan

Abstrak

Artikel ini mengkaji perceraian sebagai peristiwa hukum dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara terpadu. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan sintesis literatur, kajian ini menelaah konstruksi regulatif perceraian yang meliputi kewenangan Pengadilan Agama, kategorisasi cerai talak dan cerai gugat, alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, mekanisme pembuktian, serta akibat hukum pasca perceraian. Hasil kajian menunjukkan bahwa perceraian dalam konteks Indonesia merupakan integrasi antara nilai-nilai syariat (kemaslahatan, pencegahan mudarat, keadilan) dan hukum negara yang mensyaratkan proses yudisial melalui Pengadilan Agama. Prinsip mempersulit perceraian diwujudkan melalui kewajiban mediasi, persyaratan alasan hukum, dan kontrol yudisial atas ikrar talak. Ketegangan antara fikih klasik dan hukum positif tetap nyata, namun literatur pembaruan menempatkan kewajiban bercerai melalui pengadilan sebagai ijtihad institusional demi kepastian hukum dan perlindungan pihak yang rentan, khususnya perempuan.

Kata kunci: perceraian, cerai talak, cerai gugat, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines divorce as a legal event within the integrated framework of Islamic law and Indonesian positive law. Using a normative-juridical approach and literature synthesis, this study analyzes the regulatory construction of divorce, encompassing the authority of the Religious Court (Pengadilan Agama), the categorization of cerai talak and cerai gugat, grounds for divorce under Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI), evidentiary mechanisms, and legal consequences following divorce. The findings indicate that divorce in the Indonesian context constitutes an integration of Sharia values—benefit (maslahah), prevention of harm (mafsadah), and justice—with state law requiring a judicial process through the Religious Court. The principle of making divorce difficult is operationalized through mandatory mediation, legal grounds requirements, and judicial control over the pronouncement of talak. Tensions between classical jurisprudence (fiqh) and positive law remain evident; however, reform literature positions the requirement of court-processed divorce as an institutional ijtihad aimed at legal certainty and the protection of vulnerable parties, particularly women.

Keywords: divorce, cerai talak, cerai gugat, Religious Court, Compilation of Islamic Law, Indonesian marriage law

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Perceraian — putusnya perkawinan atas kehendak suami dan/atau istri berdasarkan alasan-alasan yang diatur undang-undang, melalui proses pengadilan.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (ṭalāq/cerai) dipahami sebagai mekanisme penyelesaian terakhir ketika relasi perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan tanpa menimbulkan kerusakan (mafsadah) terhadap hak dan kewajiban para pihak; karena itu talak sering diposisikan sebagai "pintu darurat" bagi konflik keluarga yang buntu (Sari & Maharani, 2023; Suherman & Hafis, 2023). Sejumlah kajian dalam konteks Indonesia juga menegaskan narasi normatif bahwa perceraian memang dibolehkan, tetapi tidak dikehendaki sebagai pilihan pertama; ia baru ditempuh ketika upaya perdamaian tidak berhasil dan rumah tangga tidak lagi mewujudkan ketenteraman dan keadilan bagi suami-istri (Ainul, 2022; Suherman & Hafis, 2023). Pada saat yang sama, dinamika masyarakat menunjukkan adanya ketegangan antara praktik fikih klasik (yang cenderung memberi keleluasaan lebih besar pada suami untuk menjatuhkan talak) dan kebutuhan negara modern untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah kesewenang-wenangan dalam pemutusan ikatan perkawinan (Ainul, 2022; Sari & Maharani, 2023).

Dalam tata hukum Indonesia bagi umat Islam, perceraian diposisikan sebagai peristiwa hukum yang harus ditangani melalui institusi peradilan (Pengadilan Agama), sehingga "putusnya perkawinan" karena kehendak suami dan/atau istri harus didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan diproses melalui pengadilan (Ainul, 2022; Dahwadin et al., 2020). Kerangka ini secara eksplisit ditegaskan dalam berbagai rujukan yang menyatakan bahwa perceraian "hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama" setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil (Ainul, 2022; Dahwadin et al., 2020). Formulasi tersebut juga dipahami sebagai instrumen untuk membangun ketertiban (order), disiplin hukum, dan kemaslahatan bagi para pencari keadilan di lingkungan peradilan agama (Dahwadin et al., 2020; Sari & Maharani, 2023).

________________________________________

2. KERANGKA NORMATIF PERCERAIAN BAGI MUSLIM INDONESIA: KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN PRINSIP "PERCERAIAN DIPERSULIT"

Kajian-kajian normatif menempatkan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 beserta perubahan), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana, Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama pengaturan perceraian bagi orang Islam (Ainul, 2022; Dahwadin et al., 2020; Fadri et al., 2020). Dalam konstruksi ini, Pengadilan Agama ditegaskan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu di antara orang-orang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan/perceraian (Dahwadin et al., 2020; Fadri et al., 2020). Penekanan pada forum Pengadilan Agama tidak hanya merupakan pilihan prosedural, melainkan juga dipahami sebagai kebijakan untuk menghadirkan kepastian hukum dan menghindari tindakan sepihak yang merugikan pihak rentan (terutama perempuan) pasca-perceraian (Fauzizah, 2024; Sari & Maharani, 2023).

Di tingkat asas, beberapa penelitian menyebut bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut prinsip "mempersulit terjadinya perceraian," yang diwujudkan melalui persyaratan alasan-alasan tertentu dan kewajiban upaya perdamaian/mediasi sebelum perceraian diputus (Ainul, 2022; Fawaid & Ridho, 2023). Dalam praktik persidangan, prinsip ini dipotret sebagai proses yang mewajibkan adanya alasan hukum yang relevan, pemeriksaan pembuktian, dan fasilitasi perdamaian, sehingga perceraian tidak berlangsung semata karena kehendak sepihak melainkan melalui kontrol yudisial (Ainul, 2022; Fawaid & Ridho, 2023). Sejalan dengan itu, perceraian di depan pengadilan dipahami sebagai pembaruan (pembaruan hukum keluarga Islam) yang berorientasi kemaslahatan dan berupaya menegakkan asas egaliter (kesetaraan kedudukan para pihak dalam proses) dalam bingkai UU Perkawinan dan KHI (Ainul, 2022; Sari & Maharani, 2023).

________________________________________

3. BENTUK PUTUSNYA PERKAWINAN DAN KATEGORISASI PERCERAIAN: CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan (Hudafi, 2021; Ropei & Sururie, 2021). Dalam konteks umat Islam, KHI dan praktik peradilan agama menegaskan adanya dua jalur prosedural utama perceraian: (i) cerai talak (permohonan cerai oleh suami) dan (ii) cerai gugat (gugatan perceraian oleh istri) (Anam & Nelli, 2021; Fakhria, 2019). Pembedaan ini juga dijelaskan sebagai konsekuensi karakteristik hukum keluarga Islam yang membedakan mekanisme permohonan suami (talak) dan gugatan istri (gugat/khulu' dalam wacana fikih), dengan implikasi prosedural dan akibat hukum yang tidak selalu identik (Daud, 2021; Fakhria, 2019).

Dalam definisi hukum formal KHI, "talak" dipahami sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Ropei & Sururie, 2021; Taufik, 2022). Definisi ini menunjukkan pergeseran penting dari sebagian tradisi fikih klasik yang memandang talak dapat jatuh ketika lafaz talak diucapkan (tanpa harus di forum pengadilan), menuju konsep legal-positivistik Indonesia yang mensyaratkan validitas talak melalui proses persidangan (Ainul, 2022; Ropei & Sururie, 2021). Karena itu, ketika perceraian dibicarakan "menurut hukum Islam di Indonesia," yang dimaksud bukan semata norma fikih klasik, melainkan integrasi fikih dengan hukum negara (UU Perkawinan–KHI) yang mengikat administrasi dan pembuktian perceraian (Ainul, 2022; Sari & Maharani, 2023).

________________________________________

4. ALASAN-ALASAN PERCERAIAN: STANDAR LEGAL (PP NO. 9/1975) DAN ELABORASI KHI (PASAL 116)

Secara normatif, alasan-alasan perceraian dalam konteks Pengadilan Agama sering dirujuk pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI sebagai basis legal untuk menilai apakah "cukup alasan" untuk bercerai terpenuhi (A'yun & Hidayatullah, 2023; Khosyi'ah & Jundan, 2020; Safiudin et al., 2022). Penelitian tentang praktik putusan cerai talak, misalnya, menunjukkan hakim mengabulkan permohonan cerai talak dengan berpedoman pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yakni alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali (Khosyi'ah & Jundan, 2020; Safiudin et al., 2022). Dengan demikian, "alasan" bukan sekadar narasi konflik, melainkan kualifikasi yuridis yang harus dibuktikan dalam persidangan untuk memenuhi standar regulatif (Fawaid & Ridho, 2023; Khosyi'ah & Jundan, 2020).

Di sisi lain, beberapa kajian menekankan bahwa KHI memberikan perincian alasan perceraian yang lebih luas/terperinci bagi umat Islam dibandingkan rumusan PP No. 9/1975; misalnya, kajian tentang perceraian karena murtad menyatakan bahwa PP No. 9/1975 jo. UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur perceraian karena murtad, sementara KHI memasukkannya sebagai alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (h) (Bhudiman & Ratnawaty, 2021). Dengan kata lain, dalam praktik hukum keluarga Islam Indonesia, KHI dipakai sebagai instrumen "pelengkap" yang memberi elaborasi lebih rinci bagi perkara-perkara spesifik umat Islam di Pengadilan Agama (Bhudiman & Ratnawaty, 2021; Samad, 2022). Selain murtad, studi cerai gugat karena suami tidak memberi nafkah menegaskan bahwa kelalaian nafkah diposisikan sebagai alasan yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI (A'yun & Hidayatullah, 2023), sehingga "nafkah" bukan hanya isu moral-ekonomi, tetapi juga kategori yuridis yang dapat menjustifikasi pemutusan perkawinan melalui gugatan istri (A'yun & Hidayatullah, 2023; Fauzizah, 2024).

________________________________________

5. PROSES PENGADILAN SEBAGAI PRASYARAT SAH PERCERAIAN: UPAYA DAMAI/MEDIASI DAN PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN

Berbagai sumber menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Ainul, 2022; Dahwadin et al., 2020). Artinya, prosedur perceraian dirancang tidak sekadar untuk "memutus," melainkan juga untuk menguji kemungkinan rujuk/rekonsiliasi sebelum putusan final — yang selaras dengan prinsip mempersulit perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia (Ainul, 2022; Fawaid & Ridho, 2023). Dalam kerangka tersebut, mediasi sering dipahami sebagai instrumen operasional yang mengimplementasikan asas pencegahan perceraian dan penguatan perdamaian, sekalipun efektivitasnya dapat bervariasi dalam praktik (Anam & Nelli, 2021; Fawaid & Ridho, 2023).

Studi empiris tentang mediasi cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, misalnya, menegaskan bahwa cerai talak (permohonan suami) pada prinsipnya masih dapat diupayakan pencegahannya melalui mediasi, termasuk mediasi yang dipimpin mediator non-hakim, walaupun penelitian yang sama juga mencatat adanya problem kepastian hukum dan ketidaksesuaian praktik (misalnya terkait waktu pelaksanaan dan arahan mediator) serta temuan ketidakberhasilan mediasi pada konteks tertentu (Anam & Nelli, 2021). Dengan demikian, meskipun norma mewajibkan upaya perdamaian, implementasi institusionalnya dapat menghadapi kendala prosedural dan biaya yang berpotensi membebani pihak berperkara (Anam & Nelli, 2021; Fawaid & Ridho, 2023). Namun, secara normatif, keberadaan mekanisme damai/mediasi tetap diposisikan sebagai bagian dari desain hukum perkawinan Indonesia untuk menekan perceraian yang impulsif dan memperkuat pertimbangan yang adil sebelum pemutusan perkawinan (Ainul, 2022; Anam & Nelli, 2021).

________________________________________

6. CERAI TALAK (PERMOHONAN SUAMI): LOGIKA PROSEDURAL, IKRAR TALAK, SAKSI, DAN KONSEKUENSI BILA IKRAR TIDAK TERLAKSANA

Dalam hukum formal Indonesia, cerai talak dipahami sebagai proses ketika suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, dan talak dipandang sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (Ropei & Sururie, 2021; Taufik, 2022). Setelah izin/putusan pengadilan, talak harus diikrarkan di persidangan; dan dalam rezim UU Peradilan Agama, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim membuat penetapan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan (Afrianto & Fahmi, 2023). Hal ini menegaskan bahwa "momen putusnya" perkawinan dalam cerai talak ditempatkan pada titik ikrar talak di forum pengadilan, bukan sekadar pada kehendak internal suami (Afrianto & Fahmi, 2023; Ainul, 2022).

Aspek pembuktian juga relevan dalam cerai talak, termasuk pembuktian melalui saksi. Kajian tentang kewajiban menghadirkan saksi mengangkat perdebatan fikih (misalnya pandangan Ibn Hazm yang mewajibkan saksi) dan relevansinya dengan regulasi peradilan agama yang mempraktikkan penyaksian di persidangan; penelitian tersebut menyimpulkan adanya relevansi antara praktik menghadirkan saksi di pengadilan dan pandangan Ibn Hazm (Suherman & Hafis, 2023). Sejalan dengan itu, KHI juga dipotret mengandung mekanisme "sidang penyaksian ikrar talak" yang kemudian melahirkan penetapan sebagai bukti perceraian (Suherman & Hafis, 2023), sehingga saksi tidak sekadar formalitas melainkan bagian dari verifikasi yudisial atas terjadinya talak (Suherman & Hafis, 2023; Taufik, 2022).

Lebih jauh, beberapa studi menunjukkan bahwa cerai talak dapat gagal pada tahap eksekusi ikrar talak. Penelitian mengenai "gugurnya ikrar talak" pada Pengadilan Agama Kuningan menegaskan bahwa ketidakhadiran pemohon (suami) pada hari sidang penyaksian ikrar talak dapat menyebabkan permohonan ikrar talak menjadi tidak berjalan dan dinyatakan gugur menurut hukum positif (Bakri, 2024). Dalam spektrum lain, penelitian tentang putusan Ponorogo menampilkan model perlindungan hak perempuan pasca-perceraian: hakim memprioritaskan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan menetapkan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dipenuhi sebelum ikrar talak dilakukan; jika tidak dipenuhi, ikrar talak tidak dapat dilaksanakan (gugur) dan para pihak tetap berstatus suami-istri secara hukum (Noviana, 2019). Dengan demikian, dalam praktik peradilan agama, tahap ikrar talak tidak hanya "ritus pemutusan," tetapi dapat dikondisikan oleh pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan pasca-perceraian untuk memastikan keseriusan dan keadilan substantif (Fauzizah, 2024; Noviana, 2019).

________________________________________

7. CERAI GUGAT (GUGATAN ISTRI), KHULU', DAN TAKLIK TALAK: AKSES PEMUTUSAN PERKAWINAN DARI PIHAK ISTRI MELALUI MEKANISME PERADILAN

Cerai gugat dipahami sebagai perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dan diproses melalui putusan hakim (Daud, 2021; Fakhria, 2019). Dalam wacana fikih dan hukum positif, cerai gugat kerap dikaitkan dengan konsep khulu' (perceraian atas permintaan istri dengan tebusan/iwāḍ), namun kajian perbandingan menegaskan bahwa prosedur khulu' versi fikih tidak selalu identik dengan prosedur cerai gugat dalam hukum positif Indonesia karena hukum positif mensyaratkan pengajuan ke pengadilan dan putusan yudisial (Daud, 2021; Muhazir, 2021). Penelitian tentang perlindungan hukum istri dalam pengajuan khulu' menegaskan khulu' sebagai jalan keluar yang diajukan istri, disertai pembayaran 'iwāḍ (uang atau barang) sebagai imbalan penjatuhan talak, dan mekanisme tersebut diposisikan sebagai bentuk perlindungan hukum negara bagi istri melalui pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama (Daud, 2021; Putri et al., 2019).

Pada tingkat alasan gugatan, studi cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa salah satu motif dominan gugatan cerai adalah suami tidak memberi nafkah; dan secara yuridis alasan ini dirujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI (A'yun & Hidayatullah, 2023). Studi yang sama juga mengaitkan basis normatif Islam (misalnya rujukan Al-Qur'an) untuk menjustifikasi pemisahan ketika dikhawatirkan kedua pihak tidak dapat menjalankan "hukum Allah," sehingga istri dapat menebus dirinya (khulu') untuk dipisahkan dari suami (A'yun & Hidayatullah, 2023). Dengan demikian, cerai gugat memperlihatkan integrasi dua dimensi: (i) alasan yang dikualifikasi sebagai kategori hukum positif dan (ii) argumen normatif Islam yang memberi legitimasi etis-teologis atas pemutusan (A'yun & Hidayatullah, 2023; Putri et al., 2019).

Selain itu, praktik perjanjian perkawinan (termasuk taklik talak) juga dapat menjadi "pintu" cerai gugat. Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam KHI, taklik talak dipahami sebagai perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan pelanggarannya tidak serta-merta menjatuhkan talak; untuk menjatuhkan talak, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (Afrianto & Fahmi, 2023). Studi tentang sighat ta'liq menekankan fungsi taklik talak sebagai perlindungan bagi istri dari penyalahgunaan kekuasaan suami; bila suami melanggar, istri memiliki hak menggugat ke Pengadilan Agama (Hermansyah, 2024). Namun, analisis kritis berbasis teori feminis juga menunjukkan adanya problem konsekuensi: pelanggaran taklik talak dapat berujung pada khuluk yang berimplikasi pada lepasnya hak-hak tertentu (misalnya nafkah iddah dan mut'ah) serta kewajiban istri membayar tebusan talak, sehingga memunculkan diskursus ketidaksetaraan gender dalam akibat hukum yang melekat (Fakhria, 2019; Sumirat, 2020). Artinya, meskipun taklik talak dimaksudkan sebagai instrumen protektif, akibat hukumnya dapat diperdebatkan dari sudut keadilan gender dan distribusi beban ekonomi pasca perceraian (Fakhria, 2019; Sumirat, 2020).

________________________________________

8. PEMBUKTIAN DAN KESAKSIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN: SAKSI, SUMPAH, DAN ISU KOMPATIBILITAS FIKIH–HUKUM ACARA

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama, pembuktian melalui saksi dipotret sebagai elemen penting, dan praktik peradilan dapat memperlihatkan isu-isu khusus terkait kualitas kesaksian. Kajian tentang saksi dalam talak menempatkan perdebatan klasik (Ibn Hazm vs. ijma' jumhur fuqaha') dan memperlihatkan bagaimana regulasi/realitas persidangan mengakomodasi kehadiran saksi dalam proses perceraian (Suherman & Hafis, 2023). Di level praktik, penelitian mengenai penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan adanya putusan banding yang menerima kesaksian saksi tanpa disumpah, tetapi penelitian itu menilai hal tersebut tidak dapat diterima menurut hukum Islam sebagai alat bukti utuh karena tidak memenuhi kewajiban sumpah, dan hanya mungkin diperlakukan sebagai persangkaan semata (Yahya & Alsa, 2020). Dengan demikian, kesaksian bukan hanya "ada atau tidak ada," tetapi terkait juga dengan formalitas (misalnya sumpah) yang menentukan bobot pembuktiannya (Fawaid & Ridho, 2023; Yahya & Alsa, 2020).

Persoalan lain adalah kesaksian non-Muslim. Studi kasus di Pengadilan Agama Curup menegaskan adanya alasan dan dasar hukum hakim untuk menerima saksi non-Muslim sebagai alat bukti perceraian dengan merujuk ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan tertentu; namun penelitian yang sama menyimpulkan bahwa penerimaan saksi non-Muslim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mayoritas pandangan fikih Islam (Fuadi, 2022). Temuan ini memperlihatkan secara konkret bagaimana hukum acara Pengadilan Agama (yang dalam beberapa hal merujuk pada hukum acara perdata umum kecuali diatur khusus) dapat menghasilkan praktik pembuktian yang dipandang problematis dari sisi doktrin fikih (Fuadi, 2022; Yahya & Alsa, 2020). Dengan kata lain, perceraian "melalui proses pengadilan" tidak hanya menuntut alasan substantif, tetapi juga menuntut pembuktian yang sah menurut hukum acara — yang kadang memunculkan friksi dengan norma fikih tertentu (Fuadi, 2022; Suherman & Hafis, 2023).

________________________________________

9. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN: NAFKAH IDDAH, MUT'AH, EKSEKUSI PUTUSAN, DAN PERLINDUNGAN PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN

Berbagai kajian menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak dalam KHI melahirkan kewajiban tertentu bagi mantan suami, termasuk pemberian mut'ah dan nafkah iddah (dengan pengecualian tertentu) (Fanani, 2018; Wijayati, 2022). Dalam praktik, isu krusialnya bukan hanya "hak itu ada," tetapi bagaimana hak tersebut dijamin efektivitasnya. Studi tentang hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo menjelaskan bahwa hakim dapat menggunakan kewenangan ex officio untuk membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada suami meskipun tidak diminta dalam petitum, demi menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi pihak istri pasca cerai talak (Rachmatulloh et al., 2022). Studi lain mengenai ex officio dalam perkara nusyuz juga menegaskan penggunaan ex officio untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, atau hak anak meskipun tidak dituntut, dengan merujuk Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai landasan perlindungan hak istri (Fakhria, 2019; Fauzizah, 2024). Ini menunjukkan bahwa desain perlindungan pasca-perceraian tidak semata bertumpu pada inisiatif litigasi istri, tetapi dapat diaktifkan oleh hakim melalui kewenangan jabatan (Fauzizah, 2024; Rachmatulloh et al., 2022).

Pada aspek eksekusi, penelitian mengenai eksekusi nafkah perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang menegaskan bahwa hakim memiliki otoritas memerintahkan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah māḍiyah, dan hadhanah, serta bila tidak dipenuhi mantan istri dapat mengajukan eksekusi; ketua pengadilan memiliki kewenangan melakukan aanmaning dan melaksanakan eksekusi bila pihak yang dibebani tidak patuh (Fanani, 2018). Sementara itu, studi Ponorogo menunjukkan model lain: pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dijadikan prasyarat sebelum ikrar talak, sehingga ikrar talak dapat "tertahan" bila kewajiban tersebut belum dipenuhi (Noviana, 2019). Pendekatan ini memperlihatkan ragam strategi yudisial untuk membuat hak-hak ekonomi perempuan tidak sekadar normatif, tetapi juga operasional dalam tahapan proses cerai (Fanani, 2018; Noviana, 2019).

Dalam perkembangan kebijakan, terdapat pula instrumen administratif untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Studi tentang penahanan akta cerai menjelaskan adanya kebijakan berupa surat badan peradilan yang memfasilitasi penahanan akta cerai (dalam konteks cerai gugat) sampai tuntutan pihak perempuan dipenuhi, dengan tujuan menjamin perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun penelitian tersebut juga mengkritik aspek implementasi seperti ketiadaan tenggat pemenuhan yang berdampak pada kepastian hukum (Hudafi, 2021). Dengan demikian, perlindungan pasca-perceraian dapat bergerak pada tiga level: (i) norma hak dalam KHI/UU, (ii) aktivasi ex officio dalam putusan, dan (iii) kebijakan administratif terkait dokumen (akta cerai) untuk memaksa kepatuhan (Fauzizah, 2024; Hudafi, 2021; Rachmatulloh et al., 2022).

________________________________________

10. AKTA CERAI, WAKTU TUNGGU ('IDDAH), DAN KEPASTIAN HUKUM ADMINISTRASI: MENGAPA PERCERAIAN HARUS "MELALUI PENGADILAN"

Kerangka hukum Indonesia menempatkan akta cerai sebagai bukti formal terjadinya perceraian dan sebagai prasyarat penting untuk memastikan status hukum para pihak dalam tindakan hukum berikutnya (misalnya perkawinan kembali). Studi tentang perceraian di Pengadilan Agama menjelaskan bahwa setelah putusan/penetapan berkekuatan hukum tetap, kepaniteraan Pengadilan Agama menerbitkan akta cerai sebagai produk hukum lanjutan (Ainul, 2022). Dalam praktik administrasi 'iddah, penelitian tentang penetapan awal masa 'iddah menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara surat edaran Kementerian Agama dan pandangan kepala KUA, tetapi penelitian tersebut menegaskan bahwa penentuan awal masa 'iddah tetap bertumpu pada dasar tanggal putusan/penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, dan juga menunjukkan problem ketika para pihak terlambat mengambil akta cerai sehingga berdampak pada kepastian administrasi masa tunggu (Athar, 2022). Ini menegaskan bahwa "perceraian lewat pengadilan" bukan sekadar formalitas yudisial, melainkan juga pengunci tertib administrasi status personal, termasuk perhitungan 'iddah (Ainul, 2022; Athar, 2022).

Sebaliknya, perceraian di luar pengadilan dipotret menghasilkan konsekuensi serius: negara tidak mengakui perceraian tersebut karena tidak ada akta cerai, sehingga pihak (terutama istri) dapat terhambat untuk menikah kembali secara resmi (Mustafa, 2020; Muzakkir, 2022). Studi yuridis perceraian luar pengadilan di Madura menegaskan bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan dapat dipandang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan tidak menghasilkan akta cerai yang diakui negara (Mustafa, 2020). Studi lain tentang dampak perceraian yang tidak sesuai prosedur perundang-undangan menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar diakui, sejalan dengan mandat UU Perkawinan yang menghendaki perceraian di depan pengadilan setelah upaya perdamaian gagal (Muzakkir, 2022). Karena itu, urgensi pengadilan dan akta cerai dihubungkan langsung dengan perlindungan hak anak/istri/suami dan kepastian status perdata pasca putusnya perkawinan (Amzad & Safudin, 2023; Muzakkir, 2022).

Kajian maqāṣid al-syarī'ah dan hukum positif mengenai talak di luar pengadilan juga menguatkan argumentasi kemaslahatan: talak di luar pengadilan dinilai sangat merugikan karena tidak ada sertifikat/akta cerai yang berkekuatan hukum, sehingga menimbulkan hambatan administrasi di KUA dan berpotensi memicu nikah di bawah tangan; selain itu, hak nafkah iddah (dan hak-hak pasca cerai) rentan tidak terpenuhi karena tidak ada instrumen pemaksaan pengadilan (Amzad & Safudin, 2023; Widodo, 2022). Dengan demikian, kewajiban bercerai melalui pengadilan dapat dibaca sebagai sintesis antara tujuan kepastian hukum negara dan tujuan kemaslahatan syariat (menghilangkan mudarat) (Sari & Maharani, 2023; Widodo, 2022).

________________________________________

11. KETEGANGAN FIKIH KLASIK, FATWA, DAN HUKUM NEGARA: PLURALISME PANDANGAN DAN ARAH PEMBARUAN

Sejumlah penelitian menegaskan adanya perbedaan tajam antara fikih/fatwa tertentu dan hukum negara terkait validitas talak di luar pengadilan. Studi tentang Fatwa MPU Aceh menyatakan bahwa menurut perspektif hukum Islam (sebagaimana dipahami MPU Aceh) talak di luar pengadilan dapat dipandang jatuh apabila memenuhi syarat-syarat talak, sedangkan menurut hukum positif Indonesia talak hanya diakui jika dilakukan di depan sidang pengadilan (Hamid, 2020). Artikel tentang pluralisme hukum perceraian di Aceh juga menguatkan bahwa fatwa dan fikih cenderung melegitimasi talak di luar pengadilan serta talak tiga (kumulatif atau terpisah) sebagai talak tiga, sedangkan hukum negara (dan praktik Pengadilan Agama) mengambil konstruksi berbeda (Iskandar & Zaeni, 2022). Dalam konteks ini, pluralisme hukum memunculkan "pilihan hukum" (legal choice) di masyarakat dan berpotensi melemahkan tertib hukum formal perceraian (Hamid, 2020; Iskandar & Zaeni, 2022).

Namun, sejumlah studi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menegaskan bahwa kewajiban ikrar talak di pengadilan memiliki urgensi untuk menjaga nilai universal kebahagiaan (mempertahankan perkawinan) dan keadilan; pendekatan ma'ānī al-ḥadīth dipakai untuk menyatakan bahwa pembacaan kontekstual atas hadis-hadis perceraian mendukung kebijakan negara yang mensyaratkan ikrar talak di pengadilan demi maslahah (Sari & Maharani, 2023; Wijayati, 2022). Kajian lain juga menegaskan bahwa pembaruan ini adalah "keberanjakan" dari fikih klasik menuju hukum perkawinan modern yang lebih menekankan kepastian hukum dan pencegahan kesewenang-wenangan suami (Ainul, 2022; Sari & Maharani, 2023). Bahkan, studi perbandingan menyatakan bahwa regulasi kewajiban talak di depan pengadilan tidak dipandang bertentangan dengan fikih, melainkan dapat dibaca sebagai ijtihad untuk memenuhi kebutuhan sosial dan perlindungan (Novianti, 2021; Samad, 2022).

Dalam perbandingan lintas negara Muslim modern, kajian tentang Tunisia menunjukkan bahwa perceraian sepihak tidak otomatis menjatuhkan talak dan perceraian yang sah harus diputuskan pengadilan (Widyakso, 2018). Sementara kajian perbandingan Mesir–Indonesia menegaskan bahwa kewajiban ikrar talak di depan pengadilan dipahami sebagai upaya mempersulit dan mengurangi perceraian, serta dinyatakan berdampak pada tidak berlakunya konsep talak tiga sekaligus dalam praktik hukum Indonesia (dan dinyatakan juga paralel dengan Mesir dalam isu talak tiga) (Ilahiya & Musadad, 2023; Yahya & Alsa, 2020). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa arah kebijakan Indonesia (talak di pengadilan) memiliki resonansi dengan tren reformasi hukum keluarga di sejumlah negara Muslim modern yang menekankan legalitas, perlindungan perempuan, dan kontrol institusional atas pemutusan perkawinan (Ilahiya & Musadad, 2023; Widyakso, 2018).

________________________________________

12. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, perceraian menurut "hukum Islam" dalam konteks Indonesia harus dipahami sebagai konstruksi normatif yang mengintegrasikan syariat (nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat) dengan hukum positif (UU Perkawinan, PP No. 9/1975, UU Peradilan Agama, dan KHI). Dalam desain ini, putusnya perkawinan atas kehendak suami (cerai talak) dan/atau istri (cerai gugat/khulu') hanya diakui sah apabila ditempuh melalui proses Pengadilan Agama, dengan alasan yang ditentukan undang-undang, upaya damai/mediasi, mekanisme pembuktian (termasuk saksi), serta pemenuhan/penjaminan hak-hak pasca-perceraian (nafkah iddah, mut'ah, hak anak) yang semakin diperkuat melalui strategi putusan (ex officio), eksekusi, dan kebijakan administratif dokumen (akta cerai).

Ketegangan antara fikih/fatwa yang mengakui talak di luar pengadilan dan hukum negara yang mensyaratkan pengadilan tetap nyata, tetapi literatur pembaruan menempatkan syarat pengadilan sebagai ijtihad institusional untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan, terutama untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan perlindungan hak pihak yang rentan. Dengan demikian, perceraian dalam hukum Islam Indonesia bukan sekadar peristiwa keagamaan, melainkan peristiwa hukum yang sepenuhnya beroperasi dalam bingkai negara hukum modern yang berperspektif keadilan dan perlindungan.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, F., & Fahmi, M. N. (2023). Perjanjian tidak dipoligami dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa, 13(1), 39–55. https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol13.iss1.383

Ainul, V. F. (2022). Putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah perspektif hukum positif dan hukum Islam. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 3(2), 201–214. https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286

Amzad, M., & Safudin, E. (2023). Hak ex officio hakim dan permasalahan nusyuz dalam perkara cerai talak. Jurnal Antologi Hukum, 3(2), 317–334. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596

Anam, Moch. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian di depan Pengadilan Agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia: Studi analisis multi disipliner. JIL: Journal of Indonesian Law, 2(1), 1–24. https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24

Athar, M. (2022). Konsep pernikahan dalam Al-Qur'an. Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 44–54. https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.324

A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif maslahah dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-Undang Perkawinan. Harmoni, 22(1), 22–47. https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667

Bakri, M. (2024). Putusan dan penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng tentang gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak. El Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, 3(1), 31–56. https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.223

Bhudiman, B., & Ratnawaty, L. (2021). Tinjauan hukum terhadap perceraian karena murtad menurut hukum positif. Yustisi, 8(1), 53–64. https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686

Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 87. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622

Daud, F. K. (2021). Khulu' and talak, is it same? Philosophical-comparative study of women's divorce rights in fiqh and positive law. Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 1(1), 16–31. https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.175

Fadri, K., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pembebanan nafkah anak akibat perceraian pegawai negeri sipil. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1), 48. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488

Fakhria, S. (2019). Cerai gugat dan implikasinya terhadap hak-hak finansial perempuan. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 91–119. https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648

Fanani, A. (2018). Hak ex officio hakim: Studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015. Tsaqafah, 13(2), 339. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091

Fauzizah, S. (2024). Analisis maslahat Imam al-Ghazali dalam penahanan akta cerai sebagai upaya jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125

Fawaid, B., & Ridho, F. A. (2023). Perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran (syiqaq). Qistie, 16(1), 1–17. https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8408

Fuadi, A. (2022). Kesaksian non-Muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian menurut hukum Islam: Studi kasus di Pengadilan Agama Curup. Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 1(1), 62. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i1.4770

Hamid, A. (2020). Praktik perceraian masyarakat Mandailing Natal: Analisis keberanjakan dari fikih kepada hukum perkawinan di Indonesia. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 6(2), 69–90. https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.189

Hermansyah, H. (2024). Interpretasi asas mempersulit perceraian dalam perspektif hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 1110–1121. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307

Hudafi, H. (2021). Faktor-faktor meningkatnya perceraian di Kota Medan dan kaitannya dengan pandemi Covid-19. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 17(1), 28–45. https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1913

Ilahiya, S. R., & Musadad, A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap petitum cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(2), 320–333. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965

Iskandar, A., & Zaeni, A. (2022). Ikrar talak di pengadilan perspektif ma'anil hadis. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 7(01). https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495

Khosyi'ah, S., & Jundan, G. M. (2020). Perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 1(2), 146–164. https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9912

Muhazir, M. (2021). Islam, fatwa, dan negara: Meretas pluralisme hukum perceraian di Aceh. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 233–248. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150

Mustafa, F. (2020). Status wanita cerai dan gugat cerai: Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2014–2015. Alim: Journal of Islamic Education, 2(2), 123–136. https://doi.org/10.51275/alim.v2i2.180

Muzakkir, M. (2022). Integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(1), 61–69. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5609

Noviana, L. (2019). Status wanita di negara Muslim modern: Studi terhadap hukum keluarga di Tunisia dan Indonesia. Kodifikasia, 13(2), 197. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1832

Novianti, N. (2021). Perceraian disebabkan impotensi menurut Ibnu Hazm. El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 1(1), 103–121. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1618

Putri, K. D., Saputri, A. D. E., Firdausi, N. J., & Nisa, L. C. (2019). Analisis yuridis perceraian luar pengadilan di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura. Al-Hukama, 9(2), 433–458. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458

Rachmatulloh, M. A., Faridah, D., Hidayati, N., Jannah, C., & Ansory, R. (2022). Studi hukum keluarga Islam di Afghanistan. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 3(2), 106–119. https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.943

Ropei, A., & Sururie, R. W. (2021). Dinamika penjatuhan talak melalui WhatsApp dalam paradigma pembaruan hukum keluarga Islam. Al-Hukama, 11(1), 160–184. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184

Safiudin, A., Nashukha, N., Alfarizi, E., Nasada, A. M. I. F., & Ridwan, Moh. (2022). Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang cerai talak. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 3(1), 84–101. https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.122

Samad, M. R. (2022). Analisis hukum tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Studi kasus di Pengadilan Agama Sidrap. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 40–54. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.527

Sari, R. M., & Maharani, S. (2023). Mediasi oleh mediator non-hakim sebagai upaya pencegahan terjadinya cerai talak. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 12(2), 32–38. https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2574

Suherman, J., & Hafis, M. (2023). Obligation to attend witness in Religious Courts and its relevance to Ibnu Hazm's views. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 4(2), 285–303. https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18909

Sumirat, I. R. (2020). Pelanggaran perjanjian perkawinan serta akibat hukumnya: Analisis hukum positif dan hukum Islam. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(2). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2353

Taufik, A. (2022). Putusan verstek Pengadilan Agama pada cerai talak perspektif keadilan gender. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 2(2), 67–77. https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i2.85

Widodo, M. F. S. (2022). Legal standing kuasa istimewa untuk mewakili mengucapkan ikrar talak dalam perkara cerai talak. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 3(1), 35–52. https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.123

Widyakso, R. (2018). Eksekusi nafkah perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Ulumuddin, 11(1), 116. https://doi.org/10.22219/ulum.v11i1.10409

Wijayati, M. (2022). [Judul tidak tersedia]. Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 264. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.7006

Yahya, F., & Alsa, W. M. (2020). Penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak: Analisis putusan hakim tingkat banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2), 242. https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6517