01620 - Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Komparatif

Abstrak

This article examines the concept of unlawful acts (onrechtmatige daad/PMH) in Indonesian civil law and its conceptual equivalents in Islamic law. Using a normative-comparative legal approach, this study analyzes the elements and forms of PMH, its terminological parallels in Islamic jurisprudence, and its application in sharia economic disputes in Indonesia. The results show that PMH in Islamic law can be termed mas'ūliyyah taqṣīriyyah, ḍamān al-'udwān, or fi'l al-ḍarar, and that ijtihad through 'urf serves as a legitimate method for adjudicating cases where explicit norms are insufficient. However, at the institutional level, PMH has not been clearly regulated in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), creating challenges for legal certainty in sharia economic dispute resolution.

Keywords: unlawful acts, onrechtmatige daad, Islamic law, mas'ūliyyah taqṣīriyyah, sharia economic disputes

________________________________________

Abstrak Artikel ini mengkaji konsep perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad/PMH) dalam hukum perdata Indonesia dan padanannya secara konseptual dalam hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif, penelitian ini menganalisis unsur-unsur dan bentuk-bentuk PMH, padanan terminologisnya dalam fikih Islam, serta penerapannya dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMH dalam hukum Islam dapat disebut sebagai mas'ūliyyah taqṣīriyyah, ḍamān al-'udwān, atau fi'l al-ḍarar, dan bahwa ijtihad melalui 'urf merupakan metode yang sah untuk memutus perkara ketika norma eksplisit belum memadai. Namun, pada tataran institusional, PMH belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga menimbulkan tantangan bagi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum, onrechtmatige daad, hukum Islam, mas'ūliyyah taqṣīriyyah, sengketa ekonomi syariah

________________________________________

I. Pendahuluan: "Perbuatan Melawan Hukum" (Onrechtmatige Daad) dan Ruang Lingkupnya

Dalam literatur hukum perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum (PMH) dipahami sebagai padanan istilah Belanda onrechtmatige daad dan secara konseptual kerap disandingkan dengan istilah tort dalam tradisi common law. Dalam praktik, konsep PMH berfungsi sebagai dasar tuntutan ganti rugi ketika kerugian timbul bukan karena pelanggaran kontrak (wanprestasi), melainkan karena suatu perbuatan—atau tidak berbuat—yang dinilai "melawan hukum" dalam arti luas. Pemaknaan "melawan hukum" ini tidak dibatasi hanya pada pelanggaran norma tertulis (undang-undang), tetapi juga dapat mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan/etika, dan kepatutan atau kehati-hatian yang seharusnya dijaga dalam pergaulan bermasyarakat (غانم, 2021). Karena itu, rumusan yang lazim digunakan dalam kajian PMH di Indonesia—yakni "perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan yang menyebabkan kerugian"—selaras dengan pemetaan bentuk-bentuk "melawan hukum" sebagaimana dimaksud (غانم, 2021).

Perkembangan penting yang sering menjadi landasan teoretis dalam literatur adalah perluasan makna PMH melalui yurisprudensi Belanda (Hoge Raad) dalam perkara Lindenbaum v. Cohen (1919), yang menandai pergeseran dari tafsir sempit—hanya pelanggaran undang-undang tertulis—menuju tafsir luas yang juga memasukkan norma tak tertulis dan standar kepatutan/kesusilaan (جبير, 2014; غانم, 2021). Perkembangan semacam ini relevan untuk menjelaskan mengapa PMH dalam arti modern dapat menilai "melawan hukum" berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata teks peraturan (جبير, 2014; غانم, 2021). Kerangka inilah yang kemudian menjadi jembatan analitis ketika membahas padanan dan konseptualisasi PMH dalam perspektif hukum Islam, khususnya ketika perbuatan yang dinilai "melawan hukum" perlu diletakkan pada horizon norma agama, etika, dan kebiasaan sosial ('urf) (التونسي & المعلم, 2024; غانم, 2021).

________________________________________

II. Unsur dan Bentuk "Melawan Hukum" dalam PMH: Kerangka Pembanding

Dalam praktik gugatan PMH, literatur menekankan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi agar pertanggungjawaban perdata dapat dibebankan kepada pelaku. Sejumlah karya menegaskan unsur inti berupa: (i) adanya perbuatan, termasuk berbuat maupun tidak berbuat; (ii) adanya sifat melawan hukum; (iii) adanya kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian; (iv) adanya kerugian; dan (v) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (al-Khatib, 2023; Toumahuw et al., 2023). Namun, terdapat variasi formulasi: sebagian literatur merangkum unsur menjadi empat, yakni perbuatan melawan hukum, kesalahan/kelalaian, kerugian, dan kausalitas, sementara yang lain memisahkan "perbuatan" dan "melawan hukum" sehingga menjadi lima unsur (Toumahuw et al., 2023). Perbedaan ini lebih bersifat cara mengurai elemen, bukan perbedaan substansi, karena "perbuatan melawan hukum" dalam rumusan empat unsur pada dasarnya sudah mengandung unsur adanya daad (perbuatan) dan unsur onrechtmatig (melawan hukum) (Toumahuw et al., 2023).

Mengenai bentuk-bentuk "melawan hukum" atau kriteria unlawfulness, literatur menyebut bahwa PMH dapat mencakup: (a) pelanggaran terhadap hak orang lain; (b) pelanggaran kewajiban hukum; (c) pelanggaran norma etika/kesusilaan; dan (d) pelanggaran standar kehati-hatian atau kepatutan (duty of care) yang semestinya dipatuhi dalam pergaulan masyarakat. Di sini penting dicatat pula bahwa PMH mencakup tindakan aktif maupun pasif (omission), sebab "perbuatan" dalam konteks PMH dipahami dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (Arrozi, 2014). Kerangka unsur dan bentuk "melawan hukum" ini dipakai luas dalam berbagai konteks, misalnya pelayanan medis dan sengketa kerugian, sehingga cukup mapan sebagai pijakan pembanding ketika konsep serupa dicari dalam hukum Islam.

________________________________________

III. Titik Masuk Hukum Islam: "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Perspektif Syariah

Dalam salah satu sumber, hukum Islam dijelaskan sebagai "koleksi daya upaya para fukaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat" (التونسي & المعلم, 2024). Sumber yang sama juga menjelaskan istilah jināyāt sebagai nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syarak, mencakup perbuatan yang mengenai jiwa, harta benda, maupun hal lainnya (التونسي & المعلم, 2024). Meskipun jināyāt lazimnya ditempatkan dalam ranah pidana Islam, deskripsi ini penting karena menunjukkan bahwa dalam paradigma syariah, tindakan "terlarang"—melawan ketentuan syarak—tidak hanya menyasar pelanggaran terhadap tubuh/jiwa, tetapi juga dapat berkaitan dengan harta dan kepentingan lainnya (التونسي & المعلم, 2024). Dengan demikian, terdapat ruang konseptual untuk membahas kerugian dan pelanggaran kepentingan, misalnya harta, sebagai sesuatu yang dipandang "melawan syarak" dan berpotensi memunculkan pertanggungjawaban, meskipun sumber yang tersedia tidak menguraikan secara rinci konstruksi perdata fikih klasik (Dibrata et al., 2023; التونسي & المعلم, 2024).

Secara lebih langsung terkait dengan padanan PMH dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, sebuah kajian menyatakan bahwa "perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam" dapat disebut sebagai mas'ūliyyah taqṣīriyyah, ḍamān al-'udwān, atau fi'l al-ḍarar (Dibrata et al., 2023). Sumber tersebut mengutip pemaknaan dari Wahbah Zuhaili bahwa istilah itu mengarah pada pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi undang-undang, dalam arti terjadi pelanggaran normatif yang menimbulkan tanggung jawab (Dibrata et al., 2023). Walaupun rujukan ini muncul dalam pembahasan sengketa ekonomi syariah dan relasinya dengan hukum positif, ia memberikan terminologi internal dalam diskursus hukum Islam yang diposisikan sebagai padanan konseptual bagi PMH (Dibrata et al., 2023).

Pada saat yang sama, sumber tersebut juga menyoroti problem kepastian: dalam putusan-putusan sengketa ekonomi syariah yang dikaji, dalil PMH tidak dicantumkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga disimpulkan bahwa PMH "belum diatur secara jelas" dalam KHES (Dibrata et al., 2023). Dengan demikian, pada level institusional di Indonesia, istilah dan kerangka PMH dalam sengketa syariah memperlihatkan adanya kebutuhan konseptualisasi dan rechtsvinding (penemuan hukum) yang lebih terang, bukan sekadar transplantasi mekanis dari Pasal 1365 KUHPerdata (Dibrata et al., 2023; غانم, 2021).

________________________________________

IV. Etika, Tanggung Jawab Moral, dan Orientasi "Hak–Salah" sebagai Fondasi Normatif

Salah satu karya tentang hadis dan etika menyebut adanya parameter pencarian etika dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk: (a) hak dan salah (right and wrong); (b) keadilan dan kekuasaan Tuhan; serta (c) kebebasan moral dan tanggung jawab (Anindita & Adnan, 2017). Karya yang sama juga menempatkan pembahasan etika dalam tradisi "memerintahkan yang benar dan mencegah yang mungkar" (al-amr bi-l-ma'rūf wa-l-nahy 'an al-munkar) sebagai salah satu kerangka penting dalam literatur Islam klasik (Anindita & Adnan, 2017). Walaupun sumber ini bukan buku fikih muamalah tentang ganti rugi, ia menunjukkan bahwa penilaian moral atas tindakan—benar/salah—dan tanggung jawab merupakan tema sentral dalam tradisi normatif Islam (Anindita & Adnan, 2017). Hal ini relevan sebagai konteks etis ketika membicarakan tindakan yang merugikan orang lain dan konsekuensi pertanggungjawabannya dalam horizon syariah (Anindita & Adnan, 2017; Dibrata et al., 2023).

Di sisi lain, dalam konteks hukum Islam dan praktik peradilan, sebuah kajian menyatakan bahwa nilai keadilan merupakan salah satu nilai Islam yang tinggi (غانم, 2021). Pernyataan ini penting untuk menautkan pembahasan PMH—yang dalam hukum perdata bertujuan melindungi pihak yang dirugikan melalui mekanisme ganti rugi—dengan orientasi keadilan yang diakui sebagai nilai utama dalam Islam menurut sumber tersebut (غانم, 2021). Dalam sengketa ekonomi syariah, sumber lain menyebut bahwa "prinsip syariah" mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan, universalisme, kemaslahatan, serta terbebas dari unsur zhalim (kezaliman) di samping unsur larangan lain, misalnya gharar, maysir, dan riba (Tektona et al., 2020). Rangkaian prinsip ini memberi kerangka normatif bahwa tindakan yang bersifat zhalim diposisikan sebagai sesuatu yang harus dihindari dalam aktivitas ekonomi syariah (Tektona et al., 2020), sehingga secara konseptual beririsan dengan gagasan PMH sebagai perbuatan yang mencederai hak/kepatutan dan menimbulkan kerugian (Tektona et al., 2020).

________________________________________

V. 'Urf dan Ijtihad sebagai Mekanisme Penilaian "Kepatutan" dalam Perkara yang Tidak Terang Aturannya

Keterbatasan aturan positif atau ketidakjelasan norma seringkali memaksa hakim melakukan rechtsvinding. Dalam literatur metode penemuan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata bahkan disebut sebagai contoh norma yang "terlalu luas" sehingga hakim perlu melakukan penyempitan/pengkongkritan agar dapat diterapkan pada peristiwa konkret (جبير, 2014). Dalam konteks hukum Islam, sebuah kajian menyatakan bahwa ketika peraturan tidak mengatur kasus yang diajukan kepada hakim, Islam mengajarkan untuk melakukan ijtihad; dan metode ijtihad yang tepat dalam kondisi tersebut adalah 'urf (غانم, 2021). Sumber yang sama menilai tindakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen yang melakukan penemuan hukum dan merujuk yurisprudensi dalam penerapan PMH materiil sebagai tindakan yang "benar" menurut hukum Islam karena sejalan dengan ajaran ijtihad ketika aturan tidak mengatur kasus (غانم, 2021). Dengan demikian, setidaknya dalam pandangan sumber tersebut, 'urf diposisikan sebagai mekanisme yang legitim untuk membantu menilai dan memutus perkara ketika norma tertulis belum memadai (غانم, 2021).

Implikasinya terhadap topik PMH adalah sebagai berikut: karena salah satu dimensi PMH modern adalah "kepatutan" dan "kesusilaan" sebagai tolok ukur melawan hukum, maka penggunaan 'urf—sebagaimana dinilai tepat untuk ijtihad oleh sumber tersebut—dapat dipahami sebagai cara untuk mengidentifikasi standar kepatutan/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dalam proses memutus perkara (غانم, 2021). Namun, perlu dicatat secara ketat bahwa sumber yang tersedia hanya menegaskan 'urf sebagai metode ijtihad dalam konteks kekosongan aturan dan tidak merinci doktrin fikih perdata yang sistematis mengenai unsur kerugian, kausalitas, dan bentuk ganti rugi (Dibrata et al., 2023; غانم, 2021). Karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari sumber yang disediakan lebih berupa legitimasi metodologis—ijtihad melalui 'urf—untuk menilai perkara, bukan kodifikasi rinci unsur-unsur "tanggung jawab perdata Islam" sebagaimana lazim ditemukan dalam kitab-kitab fikih muamalah klasik yang tidak disediakan dalam daftar referensi ini (Dibrata et al., 2023; غانم, 2021).

________________________________________

VI. Relasi PMH, Ganti Rugi, dan Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Problem Kepastian dan Kompetensi

Dalam sengketa ekonomi syariah, salah satu sumber menyatakan bahwa tanggung jawab (liability) dapat timbul karena dua hal: PMH dan wanprestasi (Tektona et al., 2020). Sumber tersebut juga menegaskan prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan bebas dari zhalim sebagai bagian dari kerangka syariah yang seharusnya mewarnai praktik lembaga keuangan syariah (Tektona et al., 2020). Sementara itu, kajian mengenai kepastian hukum PMH dalam ekonomi syariah menyimpulkan bahwa PMH tidak diatur secara jelas dalam KHES, dan dalam beberapa putusan yang ditelaah, baik penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil PMH dalam KHES (Dibrata et al., 2023). Nuansa ini menunjukkan adanya ketegangan praktis: di satu sisi, sengketa syariah dapat dibingkai sebagai PMH; di sisi lain, perangkat kompilasi yang menjadi rujukan materiil—KHES—dipandang belum memberi rumusan yang jelas menurut sumber tersebut (Dibrata et al., 2023; Tektona et al., 2020).

Dalam hal forum penyelesaian sengketa bisnis syariah, sebuah kajian menyebut bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh menurut hukum Islam, misalnya ṣulḥ, taḥkīm, dan wilāyat al-qaḍā', maupun menurut hukum positif Indonesia, yakni perdamaian/ADR, arbitrase, dan litigasi (Asnawi, 2018). Kajian lain—dalam konteks sengketa perbankan syariah—menyatakan bahwa kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah berada pada Pengadilan Agama (Tektona et al., 2020). Kedua sumber ini, pada level yang berbeda, sama-sama menempatkan sengketa "syariah" dalam konfigurasi kelembagaan yang khas: ada jalur institusional yang berbeda dari peradilan umum, tetapi substansi perkara dapat mencakup kategori perdata seperti wanprestasi maupun PMH (Asnawi, 2018; Tektona et al., 2020). Dalam konteks itulah problem konseptualisasi PMH menurut hukum Islam menjadi signifikan: bukan hanya untuk kebutuhan doktrinal, melainkan juga untuk konsistensi argumentasi hukum dalam putusan dan kepastian hukum bagi para pihak (Dibrata et al., 2023; Tektona et al., 2020).

________________________________________

VII. Sintesis: PMH "Menurut Hukum Islam" dalam Batas Bukti yang Tersedia

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikaji, PMH dalam horizon hukum Islam dapat disintesiskan secara hati-hati sebagai konsep pertanggungjawaban atas tindakan yang menyelisihi norma—melawan syarak/aturan—dan menimbulkan dampak merugikan. Dalam terminologi tertentu, konsep ini dapat disebut mas'ūliyyah taqṣīriyyah / ḍamān al-'udwān / fi'l al-ḍarar (Dibrata et al., 2023), serta dinilai dan diputus melalui mekanisme ijtihad ketika norma eksplisit belum memadai, dengan menggunakan 'urf sebagai metode yang dipandang tepat (غانم, 2021). Pada saat yang sama, sumber etika menegaskan bahwa diskursus Islam memusatkan perhatian pada parameter benar–salah dan tanggung jawab moral, serta kerangka "memerintahkan yang benar dan mencegah yang mungkar," yang memberi konteks normatif terhadap penilaian tindakan yang merugikan pihak lain (Anindita & Adnan, 2017). Dalam praktik Indonesia, kajian ekonomi syariah mengingatkan bahwa PMH dalam sengketa syariah menghadapi tantangan kepastian karena KHES dipandang belum mengatur PMH secara jelas (Dibrata et al., 2023), meskipun prinsip syariah yang disebut—keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, bebas dari zhalim—memberi arah normatif untuk menilai tindakan yang merugikan (Tektona et al., 2020).

Karena keterbatasan referensi yang tersedia, rincian doktrin perdata Islam tentang struktur unsur, standar pembuktian, dan tipologi ganti rugi tidak dapat dinyatakan secara lebih spesifik tanpa melampaui bukti yang diberikan. Dengan kata lain, sumber-sumber ini mendukung: (i) keberadaan padanan terminologis PMH dalam diskursus hukum Islam (Dibrata et al., 2023); (ii) legitimasi metodologis ijtihad melalui 'urf ketika aturan positif tidak memadai (غانم, 2021); dan (iii) konteks etis-teleologis berupa benar–salah, tanggung jawab moral, dan orientasi keadilan (Anindita & Adnan, 2017; غانم, 2021). Namun demikian, sumber-sumber ini tidak menyediakan uraian komprehensif setingkat kodifikasi fikih muamalah mengenai seluruh parameter pertanggungjawaban perdata Islam, yang membutuhkan rujukan fikih primer/sekunder tambahan di luar daftar ini (Dibrata et al., 2023; غانم, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anindita, S. L., & Adnan, L. (2017). Putusan pengadilan pidana sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan uang pengganti. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), 100. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.137

Arrozi, F. (2014). Perbuatan melawan hukum materiil menurut hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 71–91. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.71-91

Asnawi, M. (2018). Perlindungan hukum kontrak dalam perspektif hukum kontrak kontemporer. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 55. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68

Dibrata, S., Afriana, A., & Faisal, P. (2023). Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam nama perusahaan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dihubungkan dengan KUHPerdata. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 386–396. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.782

Tektona, R. I., Susanti, D. O., & Iskliyono, S. E. (2020). Wanprestasi pada akad murabahah (Studi putusan nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg). Jurnal Supremasi, 52–65. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.935

Toumahuw, B. N., Wijaya, A. U., & Widianto, R. M. (2023). Tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian malpraktik. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), 57–68. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.84

al-Khatib, M. (2023). Ḥadīth and ethics through the lens of interdisciplinarity. https://doi.org/10.1163/9789004525931

التونسي, أ. آ. ب. أ., & المعلم, د. س. ب. م. (2024). القواعد والإجراءات المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية وآثارها القانونية. Arab Journal for Scientific Publishing, 7(73), 368–411. https://doi.org/10.36571/ajsp7321

جبير, د. م. ع. ح. (2014). ركن الخطأ في مسئولية الإدارة التقصيرية. Queen Arwa University Journal, 13(13), 237–288. https://doi.org/10.58963/qausrj.v13i13.195

غانم, م. ع. ا. ا. (2021). الاستكشاف في المواد المدنية: دراسة في قواعد الإجراءات المدنية الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 7(1), 1–203. https://doi.org/10.21608/jdl.2021.174429