01622 - Percobaan (Poging) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Konseptual-Jurisprudensial dan Implementasi Kontemporer

Attempted Crime (Poging) in the Perspective of Islamic Criminal Law: A Conceptual-Jurisprudential Study and Contemporary Implementation

Abstract

This article examines the concept of attempted crime (poging) within the framework of Islamic criminal law (fiqh jinayah), focusing on the condition where the execution of a criminal act is not completed due to factors beyond the perpetrator's control. Using a normative-jurisprudential approach and comparative analysis of classical and contemporary sources, this study identifies three complementary theses. First, an attempt requires a combination of intent (niyyah) and a relevant act, as explicitly reflected in the concept of an "unsuccessful attempt to kill." Second, examples of attempted crimes—such as attempted theft and attempted murder—are classified as jarimah ta'zīr, a category of offenses without fixed penalties in which sentencing is subject to judicial discretion based on public interest and the circumstances of the case. Third, the element of "not completed due to factors outside the perpetrator's control" finds its closest historical articulation in the Ottoman Penal Code, which treated attempted crimes as offenses that failed to materialize due to circumstances beyond the perpetrator's control, resulting in a lighter sentence alongside consideration of criminal intent. This article also highlights the methodological caution that contemporary applications of Islamic criminal law frequently adopt European procedural frameworks without adequate reference to traditional Islamic procedural protections, thus risking procedural injustice in the enforcement of criminal sanctions. The findings affirm that discussing attempted crime in Islamic law involves not only the question of whether the perpetrator has commenced the act, but also ensuring valid evidentiary standards, applying the hudud-to-ta'zīr transformation mechanism in cases of doubt, and exercising judicial discretion purposefully to achieve societal protection without sacrificing the principles of justice.

Keywords: attempted crime, poging, Islamic criminal law, ta'zīr, fiqh jinayah, criminal intent, hudud

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep percobaan (poging) dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh jinayah), dengan fokus pada kondisi ketika pelaksanaan suatu tindak pidana tidak selesai karena faktor di luar kendali pelaku. Dengan menggunakan pendekatan normatif-jurisprudensial dan analisis komparatif terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer, studi ini mengidentifikasi tiga tesis yang saling melengkapi. Pertama, percobaan menuntut kombinasi niat (niyyah) dan langkah tindakan yang relevan, sebagaimana tercermin secara eksplisit dalam konsep "unsuccessful attempt to kill." Kedua, contoh-contoh percobaan tindak pidana—seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan—diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zīr, yakni kategori delik tanpa sanksi baku yang penentuan pidananya diserahkan pada diskresi hakim berdasarkan kepentingan publik dan keadaan perkara. Ketiga, unsur "tidak selesai bukan karena kehendak pelaku" memperoleh artikulasi historis yang paling dekat dalam Ottoman Penal Code, yang memperlakukan percobaan sebagai delik yang gagal terwujud karena keadaan di luar kontrol pelaku, dengan konsekuensi pidana lebih ringan dan pertimbangan atas intensi pelaku. Artikel ini juga menyoroti kehati-hatian metodologis bahwa penerapan kontemporer hukum pidana Islam kerap mengadopsi kerangka prosedural Eropa tanpa rujukan memadai pada perlindungan prosedural Islam tradisional, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan prosedural dalam penegakan sanksi pidana. Temuan ini menegaskan bahwa pembahasan percobaan dalam hukum Islam bukan hanya soal apakah pelaku sudah memulai tindakan, tetapi juga soal memastikan standar pembuktian yang sah, mekanisme transformasi hudud ke ta'zīr dalam kondisi keraguan, serta penggunaan diskresi hakim secara bertujuan untuk mencapai perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Kata Kunci: percobaan tindak pidana, poging, hukum pidana Islam, ta'zīr, fiqh jinayah, niat pidana, hudud

________________________________________

1. Pendahuluan: "Percobaan (Poging)" dalam Lensa Hukum Pidana Islam

Dalam pembahasan hukum pidana, istilah "percobaan (poging)" pada dasarnya menunjuk pada situasi ketika pelaku sudah memulai pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendak pelaku, melainkan karena adanya faktor eksternal yang berada di luar kendalinya. Konsepsi "tindak pidana yang tidak terwujud karena keadaan di luar kontrol pelaku" secara eksplisit tampak dalam formulasi hukum pidana Ottoman (Ottoman Penal Code/OPC) ketika membahas perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan penghinaan yang "tidak dilakukan karena keadaan di luar kontrol pelaku" (Azhar, 2013).

Namun, ketika topik ini dipindahkan ke ranah "hukum Islam" (syariah/fiqh jinayah), persoalannya menjadi lebih kompleks karena syariah sebagai sistem normatif bukanlah satu "kode pidana" tunggal yang seragam dan sepenuhnya terkodifikasi untuk semua komunitas Muslim. Literatur menegaskan bahwa syariah merupakan bagian integral dari Islam tetapi tidak konsisten untuk semua Muslim, serta berkembang sebagai "jurists' law" (hukum para yuris/faqih) yang dibentuk dan dikembangkan terutama oleh para spesialis (doktrin, fiqh), bukan semata-mata oleh legislator negara (Reza, 2013; Радева & Ma, 2020).

Dengan demikian, pembahasan "percobaan" dalam hukum Islam perlu ditempatkan secara metodologis pada dua lapis: (i) lapis konseptual-jurisprudensial, yakni bagaimana kategori jarimah dan logika pertanggungjawaban dibangun dalam fiqh; dan (ii) lapis implementasi dalam sistem hukum modern yang mengklaim menerapkan hukum pidana Islam tetapi sering menggunakan perangkat hukum acara dan struktur kodifikasi yang diadopsi dari tradisi Eropa pada abad ke-20 (Müller, 2020; Reza, 2013).

________________________________________

2. Fondasi Hukum Pidana Islam yang Relevan untuk Membaca Konsep "Percobaan"

Syariah dipahami sebagai "jalan" atau "path" yang harus diikuti oleh Muslim dan merupakan seperangkat regulasi, prinsip, serta nilai yang menjadi sumber bagi legislasi dan hukum Islam, dengan rujukan utama pada al-Qur'an dan Sunnah, serta pengembangan melalui instrumen seperti ijma' dan analogi (qiyas) dalam tradisi yurisprudensi (Minda & Nowak, 2015; Reza, 2013; Радева & Ma, 2020). Dalam konteks normatif ini, syariah mengatur tidak hanya aspek ritual ('ibadat) tetapi juga relasi antarmanusia (mu'amalat), sehingga ia hadir sebagai kerangka yang luas untuk penilaian perilaku, termasuk perilaku yang dinilai kriminal (Minda & Nowak, 2015; Радева & Ma, 2020).

Pada saat yang sama, studi tentang praktik kontemporer menunjukkan bahwa negara-negara modern yang menyatakan menerapkan hukum pidana Islam kerap menjalankan prosedur peradilan pidana yang diadopsi dari Eropa tanpa selalu merujuk pada batasan dan perlindungan prosedural yang terdapat dalam sumber-sumber klasik Islam, sehingga menimbulkan problem "ketidakislaman" (unislamic) dalam penerapan ketika larangan pidana ditegakkan tanpa prosedur yang sejalan dengan prinsip syariah (Müller, 2020). Konsekuensinya, ketika menilai "percobaan," tidak cukup hanya bertanya apakah suatu perbuatan "sudah dimulai," tetapi juga bagaimana pembuktian dan prosedur yang tepat untuk memastikan pertanggungjawaban pidana berjalan adil dalam kerangka Islam (Alotaibi, 2021; Müller, 2020).

Kerangka klasifikasi jarimah dan uqubat yang dominan dalam literatur hukum pidana Islam membagi tindak pidana dan sanksi ke dalam tiga kategori besar: ḥudūd (hudud), qiṣāṣ/diyāt (qisas/diyat), dan ta'zīr (tazir) (Alqurashi, 2022; Reza, 2013; Salma et al., 2022). Hudud diposisikan sebagai delik dengan sanksi tetap yang disebut jelas dalam teks-teks (al-Qur'an dan Sunnah); qisas/diyat berkaitan dengan pembalasan/kompensasi dalam kejahatan terhadap jiwa atau anggota tubuh; sedangkan tazir mencakup delik-delik yang tidak memiliki sanksi baku sehingga penentuannya diserahkan pada otoritas hakim/penguasa sesuai kemaslahatan dan keadaan perkara (Alqurashi, 2022; Muntoha & Fitri, 2023; Salma et al., 2022).

Kerangka ini penting karena sumber yang tersedia secara eksplisit menempatkan contoh "attempted theft" (percobaan pencurian) dan "attempted murder" (percobaan pembunuhan) di bawah kategori jarimah ta'zīr (Aghtaie & Staines, 2022), sehingga "percobaan" dalam contoh yang diberikan lebih dekat dengan wilayah diskresi pemidanaan, bukan wilayah hudud atau qisas yang sanksinya terikat nash.

________________________________________

3. Asas Legalitas dan Ruang Ta'zīr sebagai Basis Kriminalisasi "Percobaan"

Salah satu prinsip yang ditekankan dalam studi tentang hukum pidana Islam adalah kaidah "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman kecuali dengan teks" (no crime and no punishment without a text), yang dipahami sebagai kebutuhan adanya landasan normatif yang jelas untuk mempidanakan suatu perbuatan atau kelalaian (Badar et al., 2026). Dalam penerapannya, kaidah ini tampil kuat pada hudud dan qisas/diyat karena syariah menempatkan definisi dan sanksinya secara relatif determinatif, sehingga hakim tidak bebas memilih bentuk sanksi lain ketika syarat pembuktian dan unsur delik terpenuhi (Alqurashi, 2022; Badar et al., 2026).

Namun, literatur juga menjelaskan bahwa dalam wilayah ta'zīr, syariah tidak menetapkan satu sanksi tertentu untuk setiap perbuatan. Syariah hanya menyediakan spektrum sanksi dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan otoritas pemidanaan didelegasikan kepada hakim/penguasa untuk menilai sanksi yang proporsional bagi tiap kasus (Muntoha & Fitri, 2023; Salma et al., 2022). Bahkan, ta'zīr dipahami sebagai sanksi bagi perbuatan yang tidak memiliki hukuman tertentu (fixed penalty), baik yang menyangkut hak Allah, hak individu lain, maupun kepentingan umum, dengan basis legitimasi yang dilacak pada al-Qur'an, hadith, ijma', dan penalaran (ijtihad) (Muntoha & Fitri, 2023).

Keterkaitan kaidah legalitas dengan "percobaan" muncul melalui dua jalur. Pertama, karena "percobaan" sering kali berhubungan dengan perbuatan yang belum menghasilkan akibat final—misalnya belum terjadi pencurian sempurna atau kematian korban—maka pengkualifikasian hukumnya cenderung bergerak dari delik "selesai" menuju wilayah diskresi untuk menilai apakah perbuatan yang sudah dimulai itu cukup signifikan untuk dipidana. Dalam sumber yang tersedia, perumusan eksplisit bahwa "attempted theft" dan "attempted murder" termasuk jarimah ta'zīr menunjukkan bahwa kriminalisasi "percobaan" dipahami sebagai bagian dari wilayah yang tidak disertai sanksi tetap dan karenanya membutuhkan penilaian diskresioner (Aghtaie & Staines, 2022; Muntoha & Fitri, 2023). Kedua, karena ta'zīr memberi ruang besar bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan perkara, tujuan korektif, serta karakter pelaku, maka pembacaan "permulaan pelaksanaan yang tidak selesai bukan karena kehendak pelaku" menjadi faktor relevan dalam pemidanaan, baik dalam hal mitigasi maupun penentuan jenis dan berat sanksi (Muntoha & Fitri, 2023; Salma et al., 2022).

________________________________________

4. Unsur "Niat" dan "Permulaan Pelaksanaan" sebagai Garis Batas antara Niat Semata dan "Percobaan"

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa niat (intention) mempunyai signifikansi besar dalam hukum Islam dan legal maxims. Konsekuensi hukum suatu tindakan sangat bergantung pada niat di baliknya, dan perubahan niat dapat mengubah akibat hukumnya (Al-Shamari, 2024). Relevansi ini menjadi makin spesifik ketika pembahasan masuk ke bidang pidana: sebuah tindak pidana dipahami berhubungan dengan niat dan tindakan, dan salah satu bentuk yang diidentifikasi adalah ketika "intent to commit a crime" ada tetapi "act of committing a crime is not committed," yang digambarkan sebagai "unsuccessful attempt to kill" (percobaan pembunuhan yang gagal) (Al-Shamari, 2024).

Dengan demikian, sumber ini menyediakan sebuah pembedaan minimal yang penting: niat saja tidak identik dengan tindak pidana selesai, dan "percobaan" menuntut adanya kaitan antara niat melakukan kejahatan dan langkah tindakan yang mengarah pada realisasi delik, meskipun realisasi itu tidak terjadi (Aghtaie & Staines, 2022; Al-Shamari, 2024).

Lebih jauh, sumber yang sama mengakui adanya problem garis batas: dalam beberapa rezim hukum, "initial attempts" terhadap kejahatan kecil atau sebab yang masih jauh terhadap kejahatan besar tidak diterima sebagai "beginning of that crime" (Al-Shamari, 2024). Pernyataan ini penting untuk membaca frasa "permulaan pelaksanaan" secara hati-hati: hukum—termasuk diskursus Islam yang memperhatikan niat dan tindakan—memerlukan kriteria tertentu untuk menentukan kapan suatu rangkaian tindakan sudah cukup dekat dengan tindak pidana sehingga dapat dipandang sebagai "percobaan" yang dapat dipidana, bukan sekadar persiapan yang masih terlalu jauh (Al-Shamari, 2024; Muntoha & Fitri, 2023).

Karena ta'zīr berada dalam wilayah diskresi hakim, penentuan "kedekatan" antara tindakan awal dan tindak pidana yang dituju sangat mungkin dipertimbangkan berdasarkan konteks, tingkat bahaya, serta kepentingan umum yang hendak dilindungi (Muntoha & Fitri, 2023; Salma et al., 2022).

________________________________________

5. Percobaan sebagai Jarimah Ta'zīr: Konsekuensi Normatif dan Model Pemidanaan

Di antara sumber yang disediakan, rujukan yang paling langsung mengaitkan "percobaan" dengan klasifikasi jarimah adalah pernyataan bahwa jarimah ta'zīr mencakup, sebagai contoh, "attempted theft" dan "attempted murder" (Aghtaie & Staines, 2022). Dalam konstruksi tersebut, percobaan dipahami sebagai tindakan terlarang yang belum memenuhi syarat—atau belum mencapai hasil—untuk dikenai hudud atau qisas, tetapi tetap dapat dipandang sebagai pelanggaran yang membutuhkan respons pemidanaan pada tingkat diskresi (Aghtaie & Staines, 2022; Muntoha & Fitri, 2023). Hal ini sejalan dengan pemahaman umum dalam literatur bahwa ta'zīr mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki sanksi tertentu dan penetapan sanksinya bergantung pada pertimbangan hakim terhadap kepentingan publik, keadaan tindak pidana, serta tujuan koreksi terhadap pelaku (Alqurashi, 2022; Muntoha & Fitri, 2023).

Konsekuensi penting dari peletakan "percobaan" di wilayah ta'zīr adalah fleksibilitas bentuk sanksi. Sumber menjelaskan bahwa ta'zīr dapat berkisar dari nasihat hingga eksekusi, bergantung pada pertimbangan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat, serta disesuaikan dengan keadaan pelanggaran dan karakter/rekam jejak pelaku (Muntoha & Fitri, 2023). Pada saat yang sama, ta'zīr digambarkan sebagai kategori yang penalti (sanksinya) tidak ditentukan secara definitif (indefiniteness of penalties) dan otoritas penentuannya didelegasikan kepada hakim; bahkan hakim dapat memaafkan (forgive) pelaku dalam konteks ta'zīr (Muntoha & Fitri, 2023).

Dalam kerangka ini, "permulaan pelaksanaan tindak pidana yang tidak selesai bukan karena kehendak pelaku" secara konseptual dapat diperlakukan sebagai variabel penting yang memengaruhi apakah pemidanaan dijatuhkan, bentuknya, dan tingkat beratnya, karena penilaian diskresioner memang menuntut pembacaan terhadap intensi dan keadaan material perkara (Alqurashi, 2022; Muntoha & Fitri, 2023).

________________________________________

6. "Tidak Selesai bukan karena Kehendak Pelaku": Relevansi Faktor Eksternal dalam Konsepsi Percobaan dan Gradasi Pidana

Walaupun sumber yang tersedia tidak menyajikan satu rumusan tunggal "definisi percobaan" dalam fiqh jinayah klasik, gambaran yang sangat dekat dengan frasa "tidak selesai bukan karena kehendak pelaku" tampak jelas dalam diskursus kodifikasi pidana di wilayah Ottoman yang secara eksplisit menyebut perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, atau penghinaan yang "tidak dilakukan karena keadaan di luar kontrol pelaku" sebagai konteks pengaturan percobaan (Azhar, 2013).

Dalam evaluasi terhadap OPC, juga dinyatakan bahwa meskipun OPC tidak membedakan secara tegas bentuk percobaan "completed atau uncompleted," ia mendukung hukuman yang jauh lebih ringan untuk percobaan yang tidak selesai dibandingkan tindak pidana yang selesai, serta memberi ruang bagi pengadilan untuk menentukan hukuman dengan mempertimbangkan "criminal intent" dan "nature of the crime" (Azhar, 2013). Dua poin ini penting untuk menjembatani topik: (i) faktor eksternal yang menggagalkan penyelesaian delik merupakan elemen kunci untuk mengidentifikasi situasi "percobaan," dan (ii) ketidakselesaian delik berimplikasi pada gradasi pemidanaan yang lebih ringan dan berbasis pertimbangan intensi serta karakter delik (Azhar, 2013; Muntoha & Fitri, 2023).

Dengan menempatkan temuan tersebut berdampingan dengan prinsip ta'zīr, terlihat koherensi konseptual: ketika perbuatan belum mencapai hasil final—misalnya korban belum meninggal dalam percobaan pembunuhan—karena faktor di luar kehendak pelaku, sistem pemidanaan yang mengandalkan diskresi (ta'zīr) menyediakan perangkat untuk menilai intensi pelaku, bahaya sosial dari rangkaian tindakan yang sudah dilakukan, serta alasan kegagalan penyelesaian delik, lalu menetapkan sanksi yang dipandang layak bagi kepentingan umum (Muntoha & Fitri, 2023; Salma et al., 2022).

Dengan kata lain, walaupun OPC adalah produk hibrida modern-religius dan bukan identik dengan fiqh, ia memberi ilustrasi historis tentang bagaimana sistem yang mengakui otoritas syariah dapat mengartikulasikan "percobaan" sebagai delik yang gagal terwujud karena keadaan eksternal, dan mengikatkannya pada penurunan pidana dibanding delik selesai (Azhar, 2013; Радева & Ma, 2020).

________________________________________

7. Pembuktian, Hudud-Avoidance, dan Transformasi dari Hudud ke Ta'zīr: Mengapa Percobaan Sering Berujung pada Rezim Ta'zīr

Aspek pembuktian (evidentiary rules) merupakan simpul yang sangat menentukan dalam hukum pidana Islam, dan secara tidak langsung berhubungan erat dengan "percobaan." Literatur menegaskan bahwa pelaksanaan hudud tetap "rare" (jarang) di banyak konteks karena syarat pembuktian yang sangat ketat dalam fiqh harus dipenuhi sebelum hukuman diterapkan (Alotaibi, 2021). Hal ini berkaitan dengan kaidah penghindaran hudud ketika terdapat keraguan (hudud-avoidance in cases of doubt), yang disebut sebagai salah satu prinsip yang dibahas dalam literatur fiqh dan menjadi latar penting mengapa penerapan hukuman tetap dapat tereduksi atau dialihkan ketika bukti tidak mencapai ambang yang dipersyaratkan (Alotaibi, 2021).

Dalam studi perbandingan mengenai eksklusi bukti, dinyatakan bahwa syariah menetapkan pilar objektif dan metode pembuktian prosedural untuk sejumlah kejahatan tertentu agar hudud dapat diterapkan; namun terdapat pengecualian berupa "transforming the crime from a hudud punishment to a tazir punishment," yakni ketika bukti dapat diterima tetapi pelaku dihukum dengan sanksi yang lebih ringan daripada yang ditentukan bagi hudud (Raheem & Kasi, 2021). Contoh yang sangat tegas mengenai ketatnya pembuktian muncul pada delik zina: empat saksi diperlukan; jika tiga saksi memberikan kesaksian yang valid namun tidak ada saksi keempat, para saksi tersebut justru dapat dihukum karena jumlah kesaksian tidak lengkap (Raheem & Kasi, 2021).

Dalam konteks "percobaan," implikasinya dapat dirumuskan secara berbasis sumber sebagai berikut. Pertama, karena hudud menuntut pembuktian ketat dan ketika terdapat keraguan atau bukti tidak lengkap penerapannya dapat dihindari atau ditransformasikan, mekanisme transformasi tersebut menggeser respons pemidanaan ke wilayah ta'zīr yang lebih ringan dan diskresioner (Alotaibi, 2021; Raheem & Kasi, 2021). Kedua, "percobaan" sering secara konseptual menghadirkan situasi di mana akibat final tidak terjadi—misalnya pembunuhan tidak terjadi—atau pembuktiannya tidak memenuhi syarat untuk kategori tertentu; hal ini secara struktural mendorong penanganannya dalam rezim ta'zīr yang memberi ruang penilaian berdasarkan intensi dan bahaya perbuatan (Aghtaie & Staines, 2022; Muntoha & Fitri, 2023). Ketiga, karena due process dalam sumber-sumber tradisional Islam mencakup prinsip-prinsip mengenai cara menyidik, menuntut, mengadili, dan menghukum, tetapi praktik modern sering menyimpang dengan mengadopsi prosedur Eropa tanpa rujukan memadai pada perlindungan prosedural Islam, maka risiko "ketidakadilan prosedural" juga dapat memengaruhi bagaimana percobaan seharusnya diproses dan dibuktikan agar tidak terjadi pemidanaan yang "unislamic" (Müller, 2020; Raheem & Kasi, 2021).

________________________________________

8. Rasionalitas Pemidanaan atas Percobaan: Kemaslahatan, Pencegahan Bahaya, dan Peluang Pemaafan

Tazir dipaparkan sebagai instrumen pemidanaan untuk perbuatan yang tidak memiliki sanksi tertentu, dan kerangka legitimasi tazir dikaitkan dengan tujuan menjaga ketertiban umum serta kepentingan masyarakat (Muntoha & Fitri, 2023). Di sisi lain, literatur juga menyebut bahwa syariah mewajibkan manusia menjaga lima hal—agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal—dan menempatkan sanksi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut (Muntoha & Fitri, 2023). Rasionalitas pemidanaan pada wilayah ta'zīr karenanya dapat dibaca sebagai upaya koreksi dan pencegahan, dengan sanksi yang dipilih mempertimbangkan keadaan delik dan pelaku (Muntoha & Fitri, 2023; Salma et al., 2022).

Dalam diskursus maslahah (kemaslahatan), disebut pula contoh kebijakan Khalifah Umar yang membebaskan seorang pencuri dari hukuman potong tangan pada masa kelaparan karena adanya "syubhat" (keraguan/kondisi yang menghalangi penerapan hukuman), yang menunjukkan bahwa faktor keadaan (contextual circumstances) dapat menjadi penghalang penerapan sanksi yang berat (Alotaibi, 2021; Schirrmacher, 2020). Walaupun contoh ini tidak berbicara langsung tentang "percobaan," ia menguatkan prinsip umum berbasis sumber bahwa kondisi yang memunculkan syubhat atau ketidaklayakan menerapkan hukuman tertentu dapat menggeser respons hukum ke bentuk yang lebih moderat atau diskresioner (Alotaibi, 2021; Raheem & Kasi, 2021; Schirrmacher, 2020).

Karena percobaan—sebagaimana dicontohkan: attempted theft dan attempted murder—ditempatkan sebagai jarimah ta'zīr (Aghtaie & Staines, 2022), maka logika pemidanaannya terhubung erat dengan diskresi hakim dan bahkan kemungkinan pemaafan. Sumber menyebut bahwa dalam ta'zīr, hakim tidak hanya menentukan sanksi berdasarkan kepentingan masyarakat dan keadaan pelanggaran, tetapi juga dapat memaafkan pelaku (Muntoha & Fitri, 2023).

Selain itu, studi tentang amnesti dalam syariah dan regulasi Saudi menegaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan fiqh mengenai sejauh mana penguasa dapat memaafkan kejahatan ta'zīr; sebagian membolehkan amnesti yang luas, sementara yang lain membatasi (Syarif, 2019). Perbedaan pandangan ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa sekalipun "percobaan" berada dalam rezim diskresi, tidak otomatis berarti ada satu model tunggal pemidanaan atau pemaafan; ia bergantung pada konstruksi otoritas, kepentingan publik, dan kerangka regulasi yang dianut (Muntoha & Fitri, 2023; Syarif, 2019).

Dengan demikian, dalam kasus "permulaan pelaksanaan yang tidak selesai bukan karena kehendak pelaku," faktor eksternal yang menggagalkan delik dapat—secara koheren dengan sumber—berfungsi sebagai dasar untuk meringankan sanksi, memilih bentuk sanksi korektif, atau dalam kondisi tertentu membuka ruang pemaafan. Namun hal itu selalu berada dalam batas diskresi yang dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar prinsip pembuktian serta keadilan prosedural (Azhar, 2013; Müller, 2020; Muntoha & Fitri, 2023).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, "percobaan (poging)" dalam horizon hukum Islam paling dapat dipahami melalui tiga tesis yang saling melengkapi.

Pertama, percobaan menuntut kombinasi niat dan langkah tindakan yang relevan, dan sumber menyebut secara eksplisit bentuk "unsuccessful attempt to kill" sebagai situasi ketika intent ada tetapi realisasi delik tidak terjadi (Al-Shamari, 2024).

Kedua, contoh yang diberikan menempatkan percobaan (attempted theft, attempted murder) sebagai jarimah ta'zīr, yaitu wilayah delik tanpa sanksi baku yang penentuan pidananya diserahkan pada diskresi hakim dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan keadaan perkara (Aghtaie & Staines, 2022; Muntoha & Fitri, 2023).

Ketiga, frasa "tidak selesai bukan karena kehendak pelaku" memperoleh ilustrasi historis yang sangat dekat dalam OPC, yang memperlakukan percobaan sebagai delik yang gagal terwujud karena keadaan di luar kontrol pelaku dan mengarah pada pidana lebih ringan serta pertimbangan intensi pelaku (Azhar, 2013).

Namun, sumber yang sama juga menuntut kehati-hatian metodologis: praktik kontemporer penerapan hukum pidana Islam sering tidak sepenuhnya mengikuti aturan/proteksi prosedural tradisional yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan fiqh, karena negara modern cenderung mengadopsi prosedur Eropa tanpa merujuk pada batasan syariah, sehingga penegakan pidana dapat menjadi tidak adil dan "unislamic" jika prosedur pembuktian dan due process diabaikan (Müller, 2020).

Karena itu, membahas percobaan menurut hukum Islam bukan hanya soal "apakah pelaku memulai," tetapi juga soal bagaimana memastikan pembuktian yang sah, menghindari hudud dalam keraguan melalui mekanisme yang diakui seperti transformasi hudud ke ta'zīr, dan menggunakan diskresi tazir untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan (Alotaibi, 2021; Muntoha & Fitri, 2023; Raheem & Kasi, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aghtaie, N., & Staines, J. (2022). Child execution in Iran: Furthering our understanding of child execution as a form of structural violence. Critical Criminology, 30(2), 387–402. https://doi.org/10.1007/s10612-022-09605-4

Al-Shamari, K. S. (2024). Exclusion of evidence and its impact on criminal justice: A comparative study. Arab Law Quarterly, 40(1–2), 1–51. https://doi.org/10.1163/15730255-bja10143

Alotaibi, H. A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. Cogent Social Sciences, 7(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413

Alqurashi, Y. S. (2022). Negative crime in the Saudi law. Global Journal of Management and Business Research, 45–51. https://doi.org/10.34257/gjmbrgvol22is1pg45

Azhar, M. (2013). Power, religion, and capital punishment. Cornell International Affairs Review, 7(1). https://doi.org/10.37513/ciar.v7i1.449

Badar, M. E., Altuntas, U., & Amin, E. M. A. (2026). Human dignity at crossroads: Navigating Eurocentrism in Sharia punishments in Prosecutor v. Al Hassan. Leiden Journal of International Law, 39(1), 252–284. https://doi.org/10.1017/s0922156525100587

Minda, A., & Nowak, J. (2015). Sharia criminal law – Structure and influence throughout history. Studenckie Zeszyty Naukowe, 18(27), 19. https://doi.org/10.17951/szn.2015.18.27.19

Muntoha, M., & Fitri, S. M. (2023). Does caning contribute to criminal law enforcement? A case study of Aceh, Indonesia. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13368

Müller, D. (2020). Brunei's Sharia Penal Code Order: Punitive turn or the art of non-punishment? Journal of Islamic Law, 1(1). https://doi.org/10.53484/jil.v1.muller

Raheem, A., & Kasi, A. Z. (2021). Political and constitutional aspect of Raymond Davis case in Islamic perspective of Qisas and Diyat law. Rahat-Ul-Quloob, 73–80. https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/279

Reza, S. (2013). Due process in Islamic criminal law. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229

Salma, S., Fajri, A., Hidayat, T., & Safri, E. (2022). The other side of the history of the formulation of Aceh Jinayat Qanun. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 22(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000

Schirrmacher, C. (2020). Leaving Islam (pp. 81–95). https://doi.org/10.1163/9789004331471_008

Syarif, N. (2019). Transformation of Islamic law into national law: Model, problem and alternative solution of practicing Sharia in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 407. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373

Радева, Н., & Ma, S. (2020). The French legal system and Ottoman criminal law. AIR, (2), 103–114. https://doi.org/10.37075/air.2020.2.04