01619 - Peraturan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Siyasah dan Implementasi Regulasi Bernuansa Syariah di Indonesia

Government Regulations in the Perspective of Islamic Law: A Study of Fiqh Siyasah and the Implementation of Sharia-Nuanced Regulations in Indonesia

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan instrumen peraturan perundang-undangan yang menempati posisi strategis dalam hierarki norma hukum Indonesia, sekaligus menjadi perangkat utama pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang bersentuhan dengan prinsip syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan dan fungsi PP dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui kerangka fiqh siyasah dusturiyyah dan siyasah shar'iyyah, dengan memperhatikan praktik regulasi di bidang zakat, wakaf, ekonomi syariah, dan jaminan produk halal. Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif-konseptual dengan pendekatan kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PP dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kebijakan ulil amri yang sah, sepanjang berorientasi pada kemaslahatan, menegakkan keadilan, tidak memberatkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam konteks negara hukum Indonesia, legitimasi PP harus memenuhi dua horizon sekaligus: legitimasi konstitusional yang diuji kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945, serta legitimasi normatif Islam yang bersandar pada maqashid al-shariah. Konsep birokratisasi syariah menjadi kerangka analitik yang relevan untuk menjelaskan bagaimana PP berfungsi sebagai jembatan antara norma undang-undang dan implementasi prinsip syariah tanpa menggantikan sistem hukum nasional dengan sistem hukum agama.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, Hukum Islam, Fiqh Siyasah, Birokratisasi Syariah, Maqashid al-Shariah, Regulasi Indonesia

________________________________________

Abstract

Government Regulations (Peraturan Pemerintah/PP) occupy a strategic position in Indonesia's legal normative hierarchy and serve as the primary instrument for implementing legislation across various fields intersecting with Islamic principles. This article examines the position and function of PP from the perspective of Islamic law, particularly through the frameworks of fiqh siyasah dusturiyyah and siyasah shar'iyyah, with attention to regulatory practices in the fields of zakat, waqf, Islamic economics, and halal product assurance. This study employs a normative-conceptual method with a literature-based approach. The findings indicate that PP can be understood as a legitimate form of policy ijtihad by ulil amri, insofar as it is oriented toward public benefit (maslahah), upholds justice, does not impose undue burdens, and does not contradict fundamental principles of Islamic law. Within the framework of Indonesia's rule of law, the legitimacy of PP must satisfy two horizons simultaneously: constitutional legitimacy tested against Pancasila and the 1945 Constitution, and Islamic normative legitimacy grounded in maqashid al-shariah. The concept of sharia bureaucratization (birokratisasi syariah) serves as a relevant analytical framework for explaining how PP functions as a bridge between statutory norms and the implementation of Islamic principles without replacing the national legal system with a religious legal system.

Keywords: Government Regulation, Islamic Law, Fiqh Siyasah, Sharia Bureaucratization, Maqashid al-Shariah, Indonesian Regulation

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam tata hukum Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang keberadaannya dipahami melalui kerangka hierarki norma yang ditetapkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam praktiknya PP berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang memperinci pelaksanaan norma pada tingkat undang-undang dalam bidang-bidang tertentu, misalnya zakat, wakaf, jaminan produk halal, dan perbankan berbasis prinsip syariah (Fauzan & Fata, 2018; Solihin, 2023; Zada, 2015). Pada saat yang sama, ketika PP memuat atau mengadministrasikan norma yang berakar pada ajaran Islam—misalnya "prinsip syariah" dalam regulasi ekonomi—maka pembahasannya sering diletakkan dalam horizon fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyyah dan siyasah shar'iyyah, yang memberi kerangka normatif tentang legitimasi, tujuan (kemaslahatan), serta batasan pembentukan kebijakan oleh penguasa (ulil amri) (Zada, 2015b; Sila, 1970).

Karena itu, pertanyaan "PP menurut hukum Islam" di Indonesia umumnya tidak diarahkan untuk mengganti sistem hukum nasional dengan sistem hukum agama, melainkan untuk menilai bagaimana produk regulasi negara—termasuk PP—dapat dipahami sebagai kebijakan ulil amri yang sah, sejauh memenuhi tujuan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah maupun prinsip konstitusional negara-bangsa Indonesia (Nurcholis, 2020; Sila, 1970; Zada, 2015b).

________________________________________

II. Kedudukan PP dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Secara normatif, Indonesia menempatkan PP di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Beberapa rujukan yang dikutip dalam literatur menunjukkan bahwa hierarki tersebut mencakup UUD 1945, UU/Perpu, PP, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, dengan perincian yang berkembang dalam rezim undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (Fauzan & Fata, 2018; Solihin, 2023; Zada, 2015a). Uraian mengenai hierarki ini juga ditegaskan ketika kajian tentang hukum Islam dan regulasi di Indonesia menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya dalam UU No. 10 Tahun 2004, mencantumkan PP sebagai salah satu jenis peraturan yang berada di bawah UU/Perpu dan di atas Peraturan Presiden (Rasyid, 2017; Solihin, 2023).

Dengan demikian, pembacaan tentang PP sebagai regulasi negara harus memperhatikan dua hal: (i) PP adalah bagian dari sistem norma berjenjang yang mensyaratkan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan (ii) PP berperan sebagai instrumen yang lazim dipakai untuk operasionalisasi norma undang-undang melalui pengaturan yang lebih teknis (Fauzan & Fata, 2018; Solihin, 2023; Zada, 2015a).

Dalam praktik legislasi dan administrasi hukum, fungsi PP sebagai regulasi pelaksana tampak dari banyak contoh PP yang secara eksplisit diberi judul atau posisi sebagai "pelaksanaan" undang-undang. Misalnya, dalam konteks zakat, keberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditopang oleh PP No. 14 Tahun 2014 yang disebut sebagai aturan pelaksana UU tersebut (Halim, 2013). Dalam konteks wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 hadir sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Ansori, 2022; Apsari et al., 2022; Zakiruddin, 2021). Contoh lain ialah PP No. 9 Tahun 1975 yang disebut sebagai peraturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Zahra, 2023). Pola seperti ini memperlihatkan bahwa PP dipakai negara untuk memastikan norma undang-undang dapat dijalankan melalui perangkat pengaturan yang lebih implementatif (Halim, 2013; Zahra, 2023; Zakiruddin, 2021).

PP juga tampak sebagai bentuk regulasi yang ditetapkan pada level eksekutif tertinggi ketika literatur menguraikan bahwa Presiden menetapkan PP tertentu dalam kebijakan nasional. Kajian tentang kebijakan Presiden Joko Widodo, misalnya, menyebutkan bahwa Presiden menetapkan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, dan juga mengaitkan kebijakan jaminan produk halal dengan PP dalam rangkaian regulasi pelaksana undang-undang (Alim, 2010). Demikian pula, kajian tentang perbankan syariah mencatat bahwa pemerintah mengeluarkan PP No. 72 Tahun 1992 untuk mengatur bank dengan prinsip bagi hasil setelah kerangka pengakuan dalam undang-undang perbankan (Yosarie & Kosandi, 2023). Contoh-contoh tersebut menguatkan bahwa PP adalah instrumen eksekutif yang bekerja di dalam mandat undang-undang, dan secara kelembagaan dikaitkan dengan kewenangan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan (Alim, 2010; Yosarie & Kosandi, 2023).

________________________________________

III. Kerangka Hukum Islam untuk Memahami Regulasi Negara: Fiqh Siyasah dan Siyasah Shar'iyyah

Dalam diskursus hukum Islam yang beririsan dengan ketatanegaraan, salah satu cabang yang relevan ialah siyasah dusturiyyah, yang dalam kajian fiqh siyasah dipahami sebagai kebijakan terkait konstitusi, legislasi, peradilan, dan administrasi pemerintahan—dengan orientasi membentuk peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Literatur yang membahas fiqh siyasah dusturiyyah juga merumuskan kriteria normatif bagi pembentukan undang-undang/peraturan: (i) selaras dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, (ii) menjamin persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, (iii) tidak memberatkan masyarakat, (iv) menegakkan keadilan, dan (v) mengorientasikan kemaslahatan manusia. Kerangka ini menyediakan "parameter evaluatif" untuk menilai legitimasi normatif suatu kebijakan negara, termasuk PP, dari sudut pandang tujuan syariah (maqashid al-shariah) dan etika pemerintahan (Sila, 1970).

Kerangka lain yang sering dipakai ialah siyasah shar'iyyah, yang dalam kajian tentang praktik konstitusional Indonesia dijelaskan memberi penguasa legitimasi syariah untuk menghasilkan produk kebijakan, dengan konsekuensi adanya ruang pembagian peran—atau negosiasi—dengan otoritas keulamaan dalam hal pemberlakuan norma (Sila, 1970). Kajian tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan sengketa tafsir hukum Islam menyatakan bahwa MK memposisikan diri sebagai otoritas hukum negara, menafsirkan serta membatasi efektivitas norma Islam sesuai agenda negara, namun tetap menggunakan konsep dan kosakata hukum Islam untuk justifikasi, sehingga putusan-putusan itu dipandang berada dalam cakupan siyasah shar'iyyah (Sila, 1970). Walaupun konteksnya putusan pengadilan, gagasan ini penting karena memperlihatkan bahwa "hukum Islam" dalam negara-bangsa modern dipraktikkan melalui mekanisme institusional kenegaraan—legislasi, regulasi, dan adjudikasi—bukan sekadar sebagai norma moral yang berdiri di luar sistem hukum positif (Nurcholis, 2020; Sila, 1970).

Kedua kerangka ini membantu menjelaskan bahwa, dari perspektif hukum Islam, regulasi negara seperti PP dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kebijakan penguasa yang sah (ijtihad al-hakim/ulil amri) selama memenuhi ukuran kemaslahatan, keadilan, dan tidak menimbulkan mudarat yang ditolak oleh tujuan syariah (Zada, 2015b). Pemahaman "kewajiban patuh" terhadap produk hukum negara juga muncul dalam kajian yang menilai Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk ijtihad pemerintah (ulil amri), dan karenanya kepatuhan dinilai wajib karena membawa kemaslahatan serta mencegah kerusakan (mudarat) dalam perspektif maqashid syariah (Zada, 2015b). Dengan logika yang sejalan, PP yang dibentuk untuk mengoperasionalisasikan undang-undang dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad kebijakan ulil amri dalam penyelenggaraan pemerintahan, selama PP itu memenuhi tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh undang-undang induknya (Zada, 2015b).

________________________________________

IV. PP sebagai Instrumen Birokratisasi Syariah dalam Negara Hukum Indonesia

Kajian tentang rekonstruksi syariah di Indonesia menguraikan konsep "birokratisasi syariah", yakni proses inkorporasi norma syariah ke dalam hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan pencapaian keadilan dalam sengketa. Konsep ini dibedakan dari proyek "syariatisasi" yang mengandaikan penggantian hukum nasional dengan hukum agama (Rasyid, 2017). Dalam konteks ekonomi syariah, birokratisasi juga terlihat melalui transformasi produk fatwa—khususnya DSN-MUI—menjadi peraturan yang mengikat melalui kanal regulasi negara, misalnya regulasi Bank Indonesia dan OJK (Rasyid, 2017). Dengan kata lain, negara tidak menempatkan fatwa sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi menjadikannya sumber materiil atau referensi normatif yang dapat diserap dalam regulasi formal (Rasyid, 2017; Suhli et al., 2022).

Di sini PP dapat memainkan peran penting sebagai "jembatan" antara norma undang-undang dan detail implementasi yang memerlukan definisi operasional terhadap prinsip syariah. Contohnya terlihat dalam regulasi koperasi: kajian tentang fasilitasi pesantren dan koperasi menyebutkan bahwa PP No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan "prinsip syariah" sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian yang berdasar pada fatwa lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah (Amri & Iyasi, 2021). Contoh ini memperlihatkan mekanisme khas birokratisasi syariah: norma Islam (fatwa) tidak otomatis mengikat sebagai hukum negara, tetapi PP dapat mengadopsi fatwa sebagai acuan definisional dan operasional untuk menjalankan mandat undang-undang di bidang tertentu (Amri & Iyasi, 2021; Rasyid, 2017; Suhli et al., 2022).

Kerangka di atas juga konsisten dengan kajian kedudukan fatwa DSN-MUI: fatwa dipahami sebagai perangkat yang pada dirinya tidak mengikat secara hukum positif dan tidak memaksa sasaran fatwa, namun pada saat yang sama terdapat kewajiban regulator—misalnya Bank Indonesia—untuk menyerap dan mentransformasikan substansi fatwa menjadi prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan (Suhli et al., 2022). Literatur lain menegaskan bahwa fatwa MUI tidak memperoleh tempat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya dalam konstruksi UU No. 10 Tahun 2004, tetapi DSN-MUI menjalankan fungsi regulasi dan kontrol dalam implementasi UU Perbankan Syariah (Qolby, 2021). Dengan demikian, PP—sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan—secara teoretik dapat menjadi wadah penting untuk menguatkan daya laku prinsip syariah yang telah dinyatakan dalam undang-undang, sepanjang ia tetap tunduk pada hierarki dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik (Solihin, 2023; Suhli et al., 2022; Zada, 2015a).

________________________________________

V. Contoh Konkret: PP sebagai Perangkat Implementasi Regulasi Bernuansa Syariah

5.1 Bidang Zakat

Di bidang zakat, literatur menunjukkan kebutuhan aturan pelaksana, termasuk PP, agar norma undang-undang dapat berjalan efektif. Dalam kajian politik hukum zakat dan perbankan syariah, kelemahan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat antara lain disebutkan sebagai ketiadaan perangkat peraturan teknis di bawahnya yang mengikat berupa PP, yang menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian implementasi di kalangan pemangku kepentingan. Sebaliknya, untuk melaksanakan UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah mengeluarkan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU tersebut, dan langkah ini dipahami sebagai bentuk keseriusan negara dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, termasuk dalam ekosistem kelembagaan melalui instrumen kebijakan lain (Halim, 2013). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa dalam logika negara hukum, PP berfungsi tidak sekadar administratif, melainkan sebagai instrumen yang menentukan kepastian prosedural dan kelembagaan agar tujuan pengelolaan zakat dapat diaktualkan (Halim, 2013).

5.2 Bidang Wakaf

Di bidang wakaf, peran PP tampak baik dalam fase historis maupun pascareformasi. Kajian tentang penyerapan hukum Islam dalam perundang-undangan menyebut bahwa setelah kehadiran UU No. 1 Tahun 1974, lahir pula aturan pelaksana; pola serupa dijelaskan untuk perwakafan melalui PP No. 28 Tahun 1977 (Zahra, 2023). Studi implementasi wakaf produktif menegaskan bahwa UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) memandatkan pengaturan wakaf tanah milik melalui PP, yang kemudian melahirkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Rofiq et al., 2023). Setelah itu, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diturunkan melalui PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf, yang juga dirujuk dalam kajian kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Ansori, 2022; Apsari et al., 2022; Zakiruddin, 2021).

Bahkan, pembahasan mengenai posisi PP terhadap instrumen eksekutif lain, misalnya Inpres, memperlihatkan bahwa PP dipandang lebih tinggi daripada Inpres dalam perspektif hierarki, sehingga penguatan payung hukum wakaf melalui UU dan PP dipahami mempertegas daya mengikat pengaturan wakaf (Fitriani et al., 2023). Dengan demikian, dalam kasus wakaf, PP dapat dibaca sebagai instrumen yang menata aspek kelembagaan, administrasi, dan mekanisme pengelolaan agar tujuan wakaf—yang dalam UU Wakaf diarahkan pada kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum—memiliki perangkat operasional dalam tata kelola negara (Apsari et al., 2022; Fitriani et al., 2023; Zakiruddin, 2021).

5.3 Bidang Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah

Di bidang perbankan syariah dan ekonomi syariah, PP juga berperan sebagai perangkat pengenalan dan operasionalisasi prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional. Kajian konfigurasi politik hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa pelembagaan hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari berdirinya Bank Muamalat dan kerangka regulasi yang mencakup UU Perbankan serta PP No. 72 Tahun 1992 yang memperkenalkan prinsip bagi hasil dalam perbankan (Ramdhani, 2021). Literatur lain yang membahas dinamika perbankan syariah menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, serta mengaitkannya dengan pengakuan sistem perbankan yang mengakomodasi konsep bagi hasil (Yosarie & Kosandi, 2023).

Di sisi kebijakan yang lebih luas, kajian kebijakan pemerintah tentang lembaga keuangan syariah juga mencatat adanya PP dan regulasi turunan lain, misalnya PP terkait penjaminan simpanan berbasis prinsip syariah, sebagai bagian dari perangkat yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah pada era reformasi (Alfitri, 2016). Rangkaian ini menunjukkan bahwa PP berfungsi sebagai "teknologi regulasi" yang memungkinkan prinsip syariah, misalnya bagi hasil, bergerak dari norma umum undang-undang menuju kerangka implementasi dalam institusi keuangan (Alfitri, 2016; Ramdhani, 2021; Yosarie & Kosandi, 2023).

5.4 Bidang Jaminan Produk Halal

Di bidang jaminan produk halal, PP tampak sebagai instrumen yang menjalankan mandat undang-undang dan menyusun tata kelola pelaksanaannya. Sejumlah kajian menyebut bahwa setelah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hadir PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai peraturan yang memperkuat implementasi jaminan halal (Hadi, 2018; Itang, 2014). Kajian tentang ekosistem industri halal juga menegaskan keterkaitan mandat UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020 dengan PP No. 39 Tahun 2021, serta menekankan perubahan sifat sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib sebagai bagian dari desain regulatif yang menuntut ekosistem implementasi (Majid, 2021). Pada titik ini, PP dapat dibaca sebagai instrumen negara untuk mengoperasionalkan tujuan hukum—kenyamanan, keamanan, kepastian—dalam bentuk mekanisme penyelenggaraan yang lebih teknis dan terstruktur, yang sekaligus menunjukkan model birokratisasi norma halal dalam kerangka peraturan perundang-undangan (Hadi, 2018; Itang, 2014; Majid, 2021).

________________________________________

VI. Parameter Islami bagi PP: Kemaslahatan, Keadilan, dan Tidak Memberatkan

Bila PP dinilai melalui perspektif fiqh siyasah, parameter normatif yang sering dipakai adalah keselarasan dengan syariat, keadilan/persamaan, kemudahan (tidak memberatkan), dan kemaslahatan. Parameter ini sejalan dengan pendekatan maqashid syariah yang dalam kajian tentang kewajiban patuh pada hukum perkawinan dan KHI dipahami sebagai kewajiban karena membawa maslahat dan menghindari mudarat (Zada, 2015b). Maka, PP yang dimaknai "menurut hukum Islam" bukan sekadar PP yang memakai terminologi Islam, melainkan PP yang secara substansi dan implementasi memenuhi kriteria kemaslahatan, keadilan, dan proporsionalitas beban sosial (Zada, 2015b).

Dalam konteks Indonesia, parameter tersebut juga harus dibaca bersamaan dengan tesis bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak identik dengan agenda negara Islam, melainkan berada pada level akomodasi yang harus lulus pengujian kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 (Nurcholis, 2020). Literatur politik hukum Islam menegaskan bahwa akomodasi hukum Islam tidak perlu ditakuti karena didorong oleh kekuatan Islam kultural, dan bahwa pada tataran sumber hukum, akomodasi itu mengalami pengujian ketat agar selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Nurcholis, 2020). Karena itu, dalam negara hukum Indonesia, PP yang memuat materi bernuansa syariah harus memenuhi dua horizon legitimasi sekaligus: legitimasi konstitusional—hierarki norma dan kesesuaian dengan Pancasila/UUD—dan legitimasi normatif Islam, yakni kemaslahatan, keadilan, dan tidak memberatkan (Nurcholis, 2020).

________________________________________

VII. Batasan dan Pengawasan: Hierarki, Uji Konsistensi, dan Risiko Disharmonisasi

Karena PP adalah bagian dari sistem norma berjenjang, literatur ketatanegaraan menekankan bahwa peraturan di bawah dapat dibatalkan bila bertentangan dengan peraturan di atasnya (Andoko, 2022). Dalam konteks pengujian peraturan di bawah undang-undang, kajian tentang perda bernuansa syariah menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Riswanto, 2016). Meskipun pembahasannya mengenai perda, prinsip ini relevan secara umum untuk menegaskan bahwa PP sebagai regulasi di bawah undang-undang berada di bawah rezim konsistensi vertikal, dan oleh karenanya harus dirancang untuk memperkuat—bukan menyimpangi—tujuan undang-undang (Andoko, 2022; Riswanto, 2016).

Pada saat yang sama, sejumlah kajian memperingatkan adanya problem disharmonisasi dalam regulasi apabila aturan pelaksana tidak konsisten secara kelembagaan maupun norma. Misalnya, kajian tentang pengelolaan Dana Abadi Umat dan hukum haji mengangkat isu disharmonisasi regulasi dan kelembagaan yang berpotensi menimbulkan dualisme dan konflik di masa depan, sambil menegaskan pentingnya prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 (Zada, 2015a). Dari sudut pandang fiqh siyasah, disharmonisasi semacam ini problematik karena berisiko mengganggu kepastian hukum dan keadilan implementasi, padahal prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyyah menuntut keadilan, kemaslahatan, dan ketidakmemberatan (Zada, 2015a).

Perdebatan mengenai regulasi bernuansa syariah juga tampak pada level daerah, yang memberi pelajaran penting bagi pembentukan PP agar sensitif terhadap pluralisme dan hak asasi manusia. Sebagian kajian menyimpulkan bahwa perda syariah berimplikasi besar karena mengikat masyarakat daerah, sehingga penting agar muatannya memuat nilai Pancasila guna menghindari disintegrasi (Darsono, 2022). Namun, kajian lain menyimpulkan bahwa perda bermuatan syariah merupakan implementasi kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945, bersifat khusus bagi pemeluk Islam, dan sejauh itu tidak merugikan kelompok lain serta berkontribusi pada pembangunan sistem hukum nasional (Riswanto, 2016). Nuansa pro-kontra ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa "nuansa syariah" dalam peraturan—termasuk PP jika kelak memengaruhi ruang publik luas—dapat diperdebatkan dari sudut pandang perlindungan hak, pluralisme, dan kesesuaian konstitusional (Darsono, 2022; Riswanto, 2016).

________________________________________

VIII. Sintesis: Makna PP Menurut Hukum Islam dalam Konteks Indonesia

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, "PP menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling memadai dipahami melalui empat poin berikut.

Pertama, PP adalah instrumen peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki norma negara dan lazim dipakai untuk mengoperasionalkan pelaksanaan undang-undang di bidang-bidang tertentu, termasuk bidang yang bersentuhan dengan syariah, seperti zakat, wakaf, ekonomi syariah, dan halal (Halim, 2013; Solihin, 2023; Zada, 2015a).

Kedua, dari perspektif fiqh siyasah dusturiyyah dan siyasah shar'iyyah, PP dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad kebijakan ulil amri yang sah sepanjang berorientasi pada kemaslahatan, menegakkan keadilan/persamaan, tidak memberatkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Sila, 1970; Zada, 2015b).

Ketiga, dalam negara hukum Indonesia, legitimasi tersebut harus bergerak dalam koridor akomodasi hukum Islam yang diuji kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945, serta tunduk pada mekanisme konsistensi vertikal dan kemungkinan pengujian norma, termasuk pada level peraturan di bawah undang-undang (Andoko, 2022; Nurcholis, 2020; Riswanto, 2016).

Keempat, pengalaman regulasi bernuansa syariah menunjukkan PP seringkali menentukan kualitas implementasi—ketiadaan PP dapat melemahkan efektivitas undang-undang, sementara PP yang tidak harmonis dapat melahirkan ketidakpastian, disharmonisasi, atau kontroversi sosial—sehingga dari perspektif hukum Islam (maqashid) maupun hukum tata negara, kualitas PP menjadi titik strategis untuk memastikan kemaslahatan benar-benar terwujud dalam tata kelola negara (Zada, 2015a).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfitri, A. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 296. https://doi.org/10.31078/jk1125

Alim, M. (2010). Perda bernuansa syariah dan hubungannya dengan konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(1), 119–142. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6

Amri, A., & Iyasi, M. (2021). Pengelolaan dana masyarakat oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Al-Iqtishadiah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 145–154. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v2i2.1408

Andoko, I. F. (2022). Legalitas pendaftaran sertifikasi produk halal sebagai implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Journal Analytica Islamica, 11(2), 166. https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.12831

Ansori. (2022). Implementasi pengaturan fasilitasi pesantren dalam pengembangan koperasi pondok pesantren. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 109–122. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6749

Apsari, P. I., Setiyowati, A., & Huda, F. (2022). Implementation of synergy of ZIS fund management in sharia banking and zakat management organizations (OPZ) for strengthening the zakat ecosystem. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590

Darsono, E. (2022). Implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada operasional bank. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI), 1(1), 43–53. https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5

Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi syariah di Indonesia, legalisasi atau birokratisasi? Jurnal Konstitusi, 15(3), 592. https://doi.org/10.31078/jk1537

Fitriani, F., Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia. J-Ebi Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 2(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210

Hadi, S. (2018). Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(2), 229. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043

Halim, A. (2013). Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938

Itang, I. (2014). Kebijakan pemerintah tentang lembaga keuangan syariah era reformasi. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 14(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1280

Majid, Z. A. (2021). Interpretation approach in the dynamics of sharia banking. Al-Risalah, 12(2), 346–358. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1471

Nurcholis, Moch. (2020). Kontribusi MUI dalam rekonfigurasi syariah di Indonesia. Tafáqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 8(2), 179–196. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.295

Qolby, N. S. L. (2021). Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan dan stabilitas sistem keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Uniska Law Review, 2(1), 80. https://doi.org/10.32503/ulr.v2i1.1830

Ramdhani, U. (2021). Hukum ketenagakerjaan. https://doi.org/10.31219/osf.io/h6uv9

Rasyid, F. A. (2017). Konfigurasi politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(2), 297. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.297-315

Riswanto, A. (2016). Strategi politik-hukum meningkatkan kualitas kinerja DPR RI dalam produktivitas legislasi nasional. Jurnal Cita Hukum, 4(2). https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4140

Rofiq, N., Tamtowi, M., Rahmawati, R., Muhammad, M., & Hadji, K. (2023). Hukum keluarga Islam: Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah terhadap dasar wajib patuh pada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 173–193. https://doi.org/10.61136/cbgbze13

Sila, M. A. (1970). Menantang negara sekuler: Upaya Islamisasi hukum di Indonesia. Studia Islamika, 16(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v16i2.486

Solihin, D. (2023). Tafsir normatif terhadap perkembangan politik hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5

Suhli, S., Wijaya, S. H., Muttaqin, A. Z., & Mujahadah, A. (2022). Implikasi penerapan perda syariah terhadap pluralisme di Indonesia. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 383–398. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117

Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Analisis penempatan prajurit TNI di jabatan sipil pada masa Orde Baru dan pascareformasi. Indonesian Journal of Religion and Society, 5(2), 82–94. https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352

Zada, K. (2015a). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41–70. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.588

Zada, K. (2015b). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41. https://doi.org/10.19105/ihkam.v10i1.588

Zahra, M. F. (2023). BPJS menjadi persyaratan administrasi publik tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i1.1211

Zakiruddin, M. A. (2021). Problematika regulasi pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi kelembagaan dan legal standing. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 23(1), 35. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9494