01618 - Peraturan Daerah dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif atas Kedudukan, Pembentukan, dan Implementasi Perda Bernuansa Syariah di Indonesia

Abstract

This article examines the position and formation of Regional Regulations (Perda) in the Indonesian legal system from the perspective of Islamic law. Using a normative legal approach with literature study methods, this article synthesizes academic studies on sharia-nuanced regional regulations in the post-reform era. The findings show that Perda, as a product of regional autonomy formed jointly by the Regional People's Representative Council (DPRD) and regional heads, occupies a formal position in the national legal hierarchy and remains subject to review mechanisms regardless of its religious nuance. From the perspective of Islamic law, particularly fiqh siyasah dusturiyyah and maqasid al-shariah, Perda should be understood as a human ijtihad product (qanun), not divine revelation, so it remains open to evaluation and correction. The substantive legitimacy of sharia-nuanced Perda is measured not by its symbolic label, but by its ability to realize public benefit (maslahah), prevent harm (mudarat), uphold justice, and avoid discrimination against women and minorities. This article also identifies five normative criteria for a Perda that can be considered "Islamic" within the Pancasila state framework: epistemically correct, oriented toward maqasid, constitutionally compliant, non-discriminatory, and accountably governed. The conclusion emphasizes that the articulation of Islamic values in regional regulations is most productive when approached as substantiation of values, not formalization of religious symbols that conflict with the constitutional principles of a pluralistic nation-state.

Keywords: Regional Regulation (Perda), Islamic Law, Fiqh Siyasah Dusturiyyah, Maqasid al-Shariah, Regional Autonomy, Sharia Perda

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode studi kepustakaan, artikel ini mensintesis berbagai kajian akademis mengenai Perda bernuansa syariah di era pascareformasi. Temuan menunjukkan bahwa Perda, sebagai produk otonomi daerah yang dibentuk bersama oleh DPRD dan kepala daerah, berkedudukan formal dalam hierarki hukum nasional dan tetap tunduk pada mekanisme pengujian tanpa memandang nuansa keagamaannya. Dari perspektif hukum Islam, khususnya fiqh siyasah dusturiyyah dan maqasid al-shariah, Perda harus dipahami sebagai produk ijtihad manusia (qanun), bukan wahyu, sehingga terbuka untuk evaluasi dan koreksi. Legitimasi substantif Perda bernuansa syariah diukur bukan dari labelnya, melainkan dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan publik, mencegah mudarat, menegakkan keadilan, dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan serta kelompok minoritas. Artikel ini juga mengidentifikasi lima kriteria normatif Perda yang dapat dinilai "Islami" dalam bingkai negara Pancasila: tepat secara epistemik, berorientasi maqasid, sesuai konstitusi, nondiskriminatif, dan dikelola secara akuntabel. Kesimpulan menegaskan bahwa artikulasi nilai Islam dalam regulasi daerah paling produktif didekati sebagai substantialisasi nilai, bukan formalisasi simbol keagamaan yang bertentangan dengan prinsip konstitusional negara-bangsa yang pluralistik.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Hukum Islam, Fiqh Siyasah Dusturiyyah, Maqasid al-Syariah, Otonomi Daerah, Perda Syariah

________________________________________

A. Pendahuluan

Peraturan Daerah (Perda) dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan secara spesifik mengatur ruang lingkup wilayahnya masing-masing (Gazali, 2024; Sodikin, 2021). Pemaknaan ini menempatkan Perda sebagai salah satu instrumen utama penyelenggaraan otonomi daerah, karena Perda merupakan legalisasi kebijakan publik daerah yang lahir melalui "kemitraan" pembentuk norma antara unsur legislatif daerah (DPRD) dan unsur eksekutif daerah (kepala daerah) (Gazali, 2024; Ismail, 2018). Dengan demikian, sejak otonomi daerah bergulir pascareformasi, daerah memiliki ruang kebijakan yang besar untuk merumuskan norma yang dianggap relevan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi sosial-budaya setempat, sepanjang tetap berada dalam koridor sistem peraturan perundang-undangan nasional (Arizal, 2022; Sodikin, 2021).

Dalam praktiknya, perluasan ruang kebijakan daerah tersebut juga berkorelasi dengan menguatnya kecenderungan sebagian daerah untuk melahirkan Perda "bernuansa syariah" atau "berbasis syariah"—yakni Perda yang muatan normatifnya mengambil inspirasi dari ajaran Islam atau fiqh, baik secara eksplisit maupun implisit (Sodikin, 2021; Wibowo, 2020). Fenomena ini memunculkan perdebatan akademik dan ketatanegaraan: pada satu sisi, ia dipandang sebagai ekspresi kesadaran hukum masyarakat beragama dan upaya pelembagaan nilai moral lokal; pada sisi lain, ia dipersoalkan karena berpotensi melampaui kewenangan daerah, menimbulkan disharmonisasi regulasi, atau berimplikasi pada hak-hak konstitusional warga dalam masyarakat yang plural (Gazali, 2024; Hakim, 2021; Santing, 2019). Oleh karena itu, membahas "Perda menurut hukum Islam" tidak dapat dilepaskan dari dua kerangka yang saling berkelindan: (i) kerangka hukum positif Indonesia tentang pembentukan dan kedudukan Perda, dan (ii) kerangka teori hukum Islam—khususnya fiqh siyasah dusturiyyah serta maqasid al-shariah/maslahah—yang sering dijadikan basis etik-normatif bagi legislasi di tingkat lokal (Amaluddin & Saputra, 2021; Mustapa & Chakti, 2023; Na'imah, 2016).

________________________________________

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian akademis terkait Perda bernuansa syariah di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui sintesis berbagai kajian yang telah dipublikasikan, dengan fokus pada aspek kedudukan, pembentukan, implementasi, dan pengujian Perda dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Kedudukan Perda dalam Hierarki Hukum Indonesia dan Konsekuensi Ketatanegaraannya

Secara ketatanegaraan, Perda adalah produk hukum yang harus tunduk pada tertib hukum Indonesia dan asas hierarki norma, sehingga muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Arizal, 2022; Ulum, 2018). Beberapa kajian menegaskan bahwa secara formal Perda berada dalam struktur peraturan perundang-undangan nasional dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila (Hakim, 2021; Ulum, 2018). Prinsip ini penting karena Perda—termasuk Perda bernuansa syariah—pada dasarnya tetaplah hukum positif (positive law) yang validitasnya ditentukan oleh prosedur pembentukan, kewenangan pembentuk, serta kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi (Arizal, 2022; Harahap, 2018). Dengan kata lain, "nuansa Islam" dalam Perda tidak otomatis menjadikannya berada di luar mekanisme pengujian, pengawasan, dan harmonisasi yang berlaku bagi seluruh produk hukum daerah (Arizal, 2022; Ulum, 2018).

Landasan normatif tentang ruang lingkup materi Perda juga ditegaskan dalam pembahasan tentang pembentukan Perda: Perda harus memuat pengaturan terkait pelaksanaan otonomi daerah, tugas pembantuan, akomodasi kondisi khusus daerah, dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Arizal, 2022; Wibowo, 2020). Rumusan ini menjadi titik krusial ketika Perda membawa muatan keagamaan: sepanjang diposisikan sebagai akomodasi "kondisi khusus daerah" atau sebagai penjabaran norma yang lebih tinggi, Perda memperoleh argumen legal-formal; namun apabila memasuki domain yang secara eksplisit menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat—misalnya "agama"—Perda berisiko dipersoalkan dari aspek kewenangan (kompetensi) dan sinkronisasi (Khaidir et al., 2020; Wibowo, 2020). Karena itu, perbincangan "Perda menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia selalu bersentuhan dengan dua batas: batas konstitusional-hierarkis hukum nasional dan batas etik-substantif hukum Islam—kemaslahatan, keadilan, dan amanah (Mustapa & Chakti, 2023; Na'imah, 2016; Wibowo, 2020).

2. Hukum Islam sebagai Sumber Nilai dan Tantangan Reduksi Terminologis (Syariah–Fiqh–Qanun)

Dalam diskursus hukum Islam di Indonesia, penggunaan istilah "syariah", "fiqh", dan "qanun" sering kali tumpang tindih, bahkan dipertukarkan secara tidak presisi oleh sebagian akademisi maupun legislator (Amaluddin & Saputra, 2021). Kajian tentang dimensi kognitif hukum Islam menegaskan bahwa syariah, fiqh, dan qanun memiliki perbedaan mendasar dari sisi pencipta (creator), sumber, ruang lingkup, sifat, hingga karakter—yang pada intinya menunjukkan bahwa fiqh dan qanun merupakan produk ijtihad/penalaran manusia yang tidak identik dengan wahyu itu sendiri (Amaluddin & Saputra, 2021). Ketika Perda diberi label "syariah" tanpa kehati-hatian epistemik, muncul risiko menjadikan produk legislasi manusia (qanun/Perda) seolah-olah memiliki otoritas absolut setara wahyu, padahal secara konseptual fiqh/qanun adalah hasil pemahaman manusia atas Al-Qur'an dan Hadis (Amaluddin & Saputra, 2021; Mustapa & Chakti, 2023). Risiko ini bukan sekadar problem terminologi, melainkan berimplikasi pada cara publik memahami kritik, evaluasi, dan koreksi atas Perda: jika Perda dianggap "syariah" dalam makna wahyu absolut, kritik terhadap Perda dapat dipersepsi sebagai kritik terhadap agama, padahal Perda adalah produk kebijakan publik yang—dalam negara hukum—harus selalu terbuka untuk diuji dan dievaluasi (Amaluddin & Saputra, 2021; Ulum, 2018).

Dari sudut fiqh siyasah dusturiyyah, legislasi (kekuasaan membuat hukum) dikenal sebagai wilayah al-sulthah al-tasyri'iyyah, yaitu otoritas institusional untuk menetapkan aturan yang mengikat masyarakat (Na'imah, 2016). Namun, dalam horizon normatif Islam, ditegaskan pula bahwa otoritas menetapkan hukum secara prinsipil bersumber pada Allah, sementara perumusan norma operasional dalam kehidupan sosial-politik melibatkan kerja ijtihad dan pengaturan (tanzhim) oleh manusia melalui mekanisme pemerintahan (Mustapa & Chakti, 2023; Na'imah, 2016). Di titik ini, Perda dapat dipahami sebagai "qanun" (dalam pengertian regulasi positif) yang seharusnya memproyeksikan nilai-nilai dasar syariah—keadilan, kemaslahatan, perlindungan dari mudarat—dalam format yang kompatibel dengan sistem hukum nasional dan realitas sosial lokal (Amaluddin & Saputra, 2021; Wahanisa et al., 2023).

3. Dasar Konstitusional dan Pluralisme Hukum: Ruang bagi Aspirasi Keagamaan, Bukan Tanpa Batas

Sebagian kajian ketatanegaraan menilai bahwa keberadaan Perda bernuansa syariah memiliki pijakan konstitusional, terutama melalui jaminan kebebasan beragama dan pengakuan peran agama dalam kehidupan bernegara, yang sering dirujuk pada UUD 1945 serta Pancasila (Gazali, 2024; Wibowo, 2020). Dalam argumen tersebut, Perda bernuansa syariah dipandang muncul karena kesadaran hukum warga sebagai masyarakat beragama, sehingga dianggap selaras dengan jaminan konstitusional untuk menjalankan ajaran agama (Gazali, 2024). Pada saat yang sama, beberapa kajian juga menekankan karakter plural masyarakat Indonesia dan realitas pluralisme hukum—yakni koeksistensi hukum Islam, hukum adat, dan warisan hukum kolonial—yang membentuk gaya hukum Indonesia (Gazali, 2024; Santing, 2019). Dalam kerangka ini, artikulasi nilai Islam dalam Perda tidak otomatis diposisikan sebagai anomali, melainkan sebagai salah satu ekspresi pluralisme sumber nilai dalam hukum nasional (Santing, 2019; Sodikin, 2021).

Namun, ruang konstitusional tersebut tidak bersifat tak terbatas. Kajian tentang legal pluralism dan tantangan rule of law serta HAM menunjukkan bahwa sebagian Perda dapat dipersoalkan bila melanggar hak-hak fundamental dalam konstitusi, seperti prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi (Hakim, 2021; Santing, 2019). Dengan demikian, sekalipun Perda bernuansa syariah dapat dibela melalui argumentasi konstitusional tentang pengakuan agama, validitas substantifnya tetap harus diuji pada parameter konstitusional yang sama dengan Perda lain: non-diskriminasi, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan norma di atasnya (Hakim, 2021; Ulum, 2018). Di sinilah muncul ketegangan inti: bagaimana menerjemahkan aspirasi moral-keagamaan menjadi hukum daerah tanpa mengubah ruang publik plural menjadi ruang pemaksaan norma kelompok tertentu (Hakim, 2021; Hamidi, 2003).

4. Batas Kewenangan Daerah: Agama sebagai Kewenangan Absolut Pusat dan Strategi "Penyerapan Nilai" yang Konstitusional

Salah satu problem paling sering muncul dalam Perda bernuansa syariah adalah isu kewenangan. Kajian tentang pengaturan Perda syariah menegaskan bahwa dalam UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), bidang "agama" termasuk kewenangan absolut pemerintah pusat; konsekuensinya, pemerintah daerah tidak berhak mencampuri urusan yang menyangkut agama tertentu dalam arti menetapkan regulasi yang mengatur agama sebagai bidang kewenangan (Ihsan, 2023; Khaidir et al., 2020). Pada titik ini, Perda yang membawa muatan keislaman harus sangat cermat membedakan antara: (i) pengaturan "agama" sebagai urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah, dan (ii) pengaturan ketertiban umum, pelayanan publik, atau karakteristik lokal yang kebetulan diartikulasikan dengan bahasa dan nilai keagamaan (Khaidir et al., 2020; Wibowo, 2020). Kajian lain tentang Perda bernuansa syariah pascareformasi juga menyebut bahwa Perda syariah di luar wilayah otonomi khusus—seperti Aceh—cenderung dipersoalkan karena daerah-daerah tersebut tidak memperoleh mandat kekhususan untuk mengatur syariat secara khusus (Ihsan, 2023; Mufidah et al., 2021).

Sejalan dengan itu, beberapa kajian menawarkan strategi normatif: nilai-nilai Islam dapat "diperjuangkan" ke dalam Perda tanpa harus memformalkan syariah secara sempit-ritual, melainkan diarahkan pada perlindungan kelompok marginal, pencegahan diskriminasi, dan orientasi kemaslahatan publik sehingga Perda tetap "menjiwai" nilai Islam sekaligus kompatibel dengan prinsip ketatanegaraan (Ihsan, 2023; Mustapa & Chakti, 2023). Pendekatan ini juga selaras dengan gagasan bahwa Perda harus disusun dengan menampung kondisi khusus daerah dan sebagai penjabaran peraturan lebih tinggi, bukan sebagai pembentukan rezim hukum baru yang bertentangan dengan pembagian urusan pemerintahan (Ulum, 2018; Wibowo, 2020). Dengan demikian, "Perda menurut hukum Islam" dalam negara Pancasila lebih tepat diposisikan sebagai proses objektivikasi nilai (substantialisasi) ketimbang klaim legal-formal yang memperlakukan Perda sebagai substitusi atas hukum nasional (Amaluddin & Saputra, 2021; Ihsan, 2023).

5. Proses Pembentukan Perda dan Relevansinya dengan Prinsip Musyawarah serta Amanah dalam Islam

Dari perspektif hukum positif, pembentukan Perda mengikuti tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kajian normatif tentang pembentukan Perda berbasis syariah menegaskan bahwa tahapan pembentukan Perda meliputi perencanaan, penyusunan (drafting), pembahasan, penetapan, dan pengundangan (Sodikin, 2021). Uraian yang lebih operasional juga menjelaskan mekanisme pembuatan Perda: identifikasi isu dan masalah; identifikasi landasan hukum (legal baseline); penyusunan naskah akademik; penulisan rancangan Perda; konsultasi publik; pembahasan di DPRD; serta pengesahan dan pengundangan (Na'imah, 2016). Berbagai kajian hukum tata negara menegaskan pula bahwa rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah, dan setelah disetujui bersama, kepala daerah menetapkan Perda melalui penandatanganan (Arizal, 2022; Ulum, 2018). Struktur prosedural ini penting karena dalam teori hukum Islam (fiqh siyasah dusturiyyah), legislasi bukan hanya soal "hasil" (produk norma), tetapi juga soal "prosedur" yang mencerminkan amanah kekuasaan dan tanggung jawab penguasa di hadapan masyarakat (Ismail, 2018; Na'imah, 2016).

Keterkaitan dengan prinsip Islam tampak, misalnya, dalam penekanan pada unsur musyawarah (deliberasi) dan keterlibatan publik. Model pembuatan Perda berbasis syariat Islam dalam perspektif legislative drafting kontemporer menekankan bahwa proses pembuatan Perda—dari perencanaan hingga sosialisasi/evaluasi—harus mengikuti prinsip pembentukan hukum yang baik dan demokratis serta mengakomodasi nilai dan prinsip Islam; ini mensyaratkan kemampuan legislative drafting sekaligus pemahaman sistem hukum nasional dan adat agar Perda tidak terlepas dari konteks negara hukum (Wahanisa et al., 2023). Dalam kajian partisipasi, disebutkan bahwa pelibatan ulama dalam penyusunan Perda dapat terjadi pada tahap diskusi perencanaan pembangunan dan sosialisasi Perda, meskipun tingkat partisipasinya dapat bersifat "tokenism"—seolah berpartisipasi namun tidak substantif—ketika birokrasi belum transparan dan partisipatif (Isra et al., 2017; Zubaidy, 2008). Karena itu, dari perspektif etika siyasah Islam, pembentukan Perda yang amanah menuntut bukan hanya musyawarah formal, melainkan partisipasi bermakna agar norma yang lahir benar-benar merefleksikan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat luas (Ismail, 2018; Zubaidy, 2008).

6. Perda Bernuansa Syariah sebagai Instrumen Maqasid al-Shariah (Maslahah): Argumentasi Substantif dan Contoh Kasus

Dalam teori maqasid al-shariah, orientasi hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kajian tentang terbitnya Perda anti-pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi menunjukkan argumentasi bahwa Perda bernuansa syariah tidak selalu semata motif politik praktis; dalam kasus tersebut, desakan sosial muncul karena praktik prostitusi dipahami melanggar norma agama, sosial, adat, dan hukum negara, serta terkait praktik lain seperti narkoba, minuman keras, dan perjudian; Perda diposisikan untuk menghilangkan sumber kemudaratan dan menegakkan kemaslahatan dalam kerangka kebutuhan daruri melalui perlindungan lima prinsip: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal (Abbas, 2021; "Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government," 2020). Secara paralel, rancangan Perda larangan perceraian bagi TKI di Ponorogo juga dianalisis sebagai upaya mitigasi problem sosial—tingginya angka perceraian—dengan justifikasi maslahah dan perlindungan keluarga sebagai bagian dari maqasid (al-kulliyyat al-khamsah) (Abbas, 2021; Asmar, 2019).

Dua contoh tersebut memperlihatkan cara kerja "Perda menurut hukum Islam" pada level substantif: Perda dipandang sahih secara etik bila (i) berorientasi kemaslahatan publik, (ii) mencegah mudarat sosial, dan (iii) melindungi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang menjadi tujuan hukum Islam (Asmar, 2019; "Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government," 2020). Namun, kajian lain juga mengingatkan bahwa efektivitas Perda bernuansa syariah tidak otomatis tinggi: implementasi dapat "cukup berjalan" tetapi juga "kurang efektif" karena faktor keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas Perda tersebut (AR, 2019; Lathifah et al., 2022). Dengan demikian, penilaian hukum Islam (maqasid/maslahah) atas Perda tidak cukup berhenti pada niat moral dan rumusan norma, tetapi harus meliputi dimensi implementasi, edukasi publik, dan evaluasi dampak sosialnya (AR, 2019; Lathifah et al., 2022).

7. Kontroversi, Politik Lokal, dan Risiko Instrumentalisasi: Perda Syariah antara Aspirasi dan Komoditas

Literatur menunjukkan bahwa Perda bernuansa syariah memunculkan pro-kontra, termasuk tuduhan bahwa sebagian Perda lahir sebagai kebutuhan politik dan kurang efektif dalam implementasi (Basir et al., 2013; Elcaputera, 2022). Kajian wacana politik menegaskan bahwa penerapan Perda syariah dapat menjadi komoditas politik; bahkan dirujuk temuan bahwa dalam banyak DPRD provinsi—kecuali Aceh—partai yang paling gencar memperjuangkan Perda syariah justru partai sekular, bukan partai-partai Islam, dan dorongan tersebut lebih terkait pertimbangan konstituen daripada ideologi Islamis (Sani et al., 2024). Secara sosiologis-politik, studi tentang identitas Banjar pasca-Orde Baru juga menunjukkan bahwa Perda "syariah" dapat lahir sebagai inisiatif elit birokrasi daerah dan fraksi DPRD, serta dapat berfungsi sebagai instrumen pembentukan citra/identitas daerah—misalnya "kota religius" (Muslim et al., 2023; A. Wibowo, 2007). Kajian kebijakan di Bulukumba juga menekankan bahwa tren penerapan Perda syariah sarat dengan kepentingan politik pemimpin daerah, khususnya di daerah mayoritas Muslim, ketika isu syariah menjadi materi kampanye atau legitimasi kepemimpinan (Firmanda & Latief, 2018; Muslim et al., 2023).

Dari sudut pandang hukum Islam, risiko instrumentalisasi ini penting karena dapat menggeser tujuan maslahah menjadi sekadar "symbolic politics". Kajian demokrasi dan Perda syariah di Sukabumi, misalnya, menyimpulkan bahwa regulasi syariah dapat tampak representatif secara demokratis—karena merefleksikan mayoritas—tetapi rendah akuntabilitasnya ketika tidak menyelesaikan persoalan riil masyarakat (Aritonang, 2020; Sani et al., 2024). Karena itu, membaca Perda menurut hukum Islam perlu membedakan antara "nilai syariah sebagai etika publik"—yang menuntut amanah, keadilan, dan kemanfaatan—dan "label syariah sebagai alat kooptasi" yang tidak memproduksi perbaikan tata kelola maupun kesejahteraan (Aritonang, 2020; Sani et al., 2024).

8. Pengawasan dan Pengujian Perda: Executive Review, Judicial Review, dan Parameter Sinkronisasi

Sebagai produk hukum daerah, Perda—termasuk yang bernuansa syariah—dapat dinilai dan diuji melalui mekanisme pengawasan/pengujian. Kajian sinkronisasi materi Perda berbasis syariah menyebut parameter penilaian Perda antara lain melalui executive review oleh Kementerian Dalam Negeri, judicial review oleh Mahkamah Agung, dan legislative review oleh legislatif (Abrori, 2016; Harahap, 2018). Di sisi lain, kajian tentang pembatalan qanun Aceh menegaskan adanya perdebatan di kalangan pakar mengenai siapa yang berwenang menguji Perda/Qanun, meskipun juga disebut bahwa pemerintah memiliki kewenangan membatalkan bila Perda bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (Al-Barbasy, 2016; Ariesman & Iskandar, 2020). Dengan demikian, dalam desain negara hukum Indonesia, klaim "berbasis syariah" tidak mengeluarkan Perda dari rezim review; justru ia harus semakin ketat diuji karena menyentuh isu sensitif: relasi agama–negara, pembatasan kebebasan, dan potensi diskriminasi (Hakim, 2021; Harahap, 2018).

Data pembatalan Perda oleh pemerintah pusat menunjukkan besarnya problem "Perda bermasalah" dalam lanskap regulasi daerah. Satu kajian menyebut bahwa pada pertengahan 2016 Kemendagri membatalkan 3.143 Perda karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, dan disebut pula terdapat 65 qanun Aceh yang ikut dibatalkan (Ariesman & Iskandar, 2020). Sementara kajian lain menyebut bahwa pada tahun 2016 terdapat 3.041 Perda yang dibatalkan oleh Presiden melalui Kemendagri, dengan rincian bentuk pencabutan/revisi pada level kabupaten/kota (Muhammad et al., 2021). Perbedaan angka ini menunjukkan adanya variasi pelaporan dan/atau klasifikasi data pembatalan Perda dalam literatur, sehingga kehati-hatian metodologis diperlukan ketika menjadikan angka-angka tersebut sebagai dasar generalisasi (Ariesman & Iskandar, 2020; Muhammad et al., 2021). Namun demikian, kedua sumber tersebut konsisten pada intinya: kualitas dan harmonisasi Perda menjadi isu serius dalam praktik otonomi daerah, termasuk bagi Perda bernuansa syariah (Ariesman & Iskandar, 2020; Muhammad et al., 2021).

9. Perda Syariah dan Isu HAM: Diskriminasi, Kesetaraan, serta Ruang Publik Plural

Isu HAM menjadi salah satu medan paling penting dalam kontroversi Perda bernuansa syariah. Studi legal pluralism menyajikan kritik bahwa terdapat Perda yang melanggar hak-hak fundamental dalam UUD 1945, seperti prinsip equality before the law dan non-diskriminasi, serta berpotensi bertentangan dengan KUHP dalam aspek-aspek tertentu—misalnya asas praduga tak bersalah (Hakim, 2021; Santing, 2019). Kajian tentang Perda berpakaian Muslim di Kabupaten Solok juga mengingatkan potensi "kekerasan terhadap hak" pemeluk agama untuk dilindungi negara ketika Perda yang berbasis satu hukum agama diberlakukan, bahkan diperingatkan dapat memicu kekhawatiran disintegrasi bila terus meluas (Kadriyah, 2024; Oka, 2014). Dari perspektif gender dan HAM, kajian lain secara eksplisit menyebut bahwa sebagian Perda mengekang hak dan kebebasan perempuan, meneguhkan subordinasi perempuan, dan dipandang sebagai Perda yang memarjinalkan perempuan (Marhum, 2021; Mundakir, 2020).

Dalam horizon hukum Islam sendiri, problem HAM tidak dapat disederhanakan sebagai konflik "Islam vs. HAM", melainkan harus diuji pada tujuan moral hukum Islam: keadilan ('adl) dan perlindungan martabat manusia. Oleh sebab itu, ketika Perda bernuansa syariah menimbulkan dampak diskriminatif atau membatasi hak kelompok tertentu tanpa dasar maslahah yang proporsional, kritik HAM dapat dipandang sejalan dengan prinsip maqasid yang menolak mudarat dan ketidakadilan (Mundakir, 2020; "Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government," 2020). Kajian tentang dinamika Perda "tata nilai religius" di Tasikmalaya juga menunjukkan isu diskriminasi dan ketidakefektifan: Perda dinilai belum efektif dan masih terasa diskriminatif—eksklusif terhadap satu agama—serta kurang berdampak signifikan terhadap persoalan moralitas; studi tersebut merekomendasikan evaluasi dan pendekatan alternatif (Kadriyah, 2024; Triana, 2020). Dengan demikian, parameter "hukum Islam" untuk menilai Perda tidak hanya berbicara tentang kesesuaian simbolik dengan teks agama, melainkan terutama tentang apakah Perda mewujudkan kemaslahatan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dalam masyarakat majemuk ("Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government," 2020; Triana, 2020).

10. Kekhususan Aceh: Qanun sebagai Perda dalam Otonomi Khusus dan Adaptasi Syariah dalam Sistem Nasional

Aceh sering dipahami sebagai kasus khusus karena istilah "qanun" dipakai sebagai sebutan Perda dalam konteks otonomi khusus, dan qanun ditempatkan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sejenis Perda provinsi (Al-Barbasy, 2016; Noor, 2012). Kajian tentang legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan bahwa qanun berstatus Perda tetapi memuat materi pidana Islam (jinayah) yang diperdebatkan karena belum diatur pada level nasional; permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung pada 2015 dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan prematur (Bano & Dyonisius, 2022; Zainal, 2014). Namun kajian yang sama juga menegaskan pentingnya melihat formalitas pembentukan peraturan dan konsep negara kesatuan, serta menyatakan bahwa syariat Islam tidak sekadar "dipindahkan" ke qanun, melainkan diatur dan disesuaikan dengan sistem hukum nasional melalui prosedur pembentukan yang harus diikuti (Azizah et al., 2022; Zainal, 2014).

Dari sisi teori hukum, kajian tentang hukum pidana di Aceh menyatakan bahwa berlakunya syariat Islam di NAD tidak berimplikasi pada dualisme hukum pidana secara menyeluruh; yang berlaku disebut baru sebagian dan hanya untuk masyarakat Muslim yang melakukan tindak pidana di wilayah NAD, sedangkan non-Muslim tidak dikenakan (Basir et al., 2013; Farizal & Koenti, 2020). Kajian yang sama juga mengaitkan otonomi khusus dengan prinsip lex specialis derogat lex generalis, dalam arti ketentuan khusus (qanun) dapat mengesampingkan ketentuan umum (KUHP & KUHAP) sepanjang sudah diatur oleh qanun untuk subjek dan wilayah tertentu (Basir et al., 2013; Farizal & Koenti, 2020). Dalam konteks ketatanegaraan, keberadaan daerah khusus/istimewa diakui oleh konstitusi; satu kajian tentang Aceh mengutip norma UUD 1945 yang menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, serta pengakuan konstitusional terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus/istimewa (Noor, 2012; Rijadi et al., 2023). Dengan demikian, "Perda menurut hukum Islam" dalam konteks Aceh memperlihatkan konfigurasi berbeda: syariah diformalkan melalui qanun dalam kerangka otonomi khusus, tetapi tetap berada dalam hierarki hukum nasional dan tetap terhubung pada mekanisme pengawasan dan potensi pembatalan (Al-Barbasy, 2016; Ariesman & Iskandar, 2020).

11. Perda Bernuansa Syariah di Sektor Pelayanan Publik: Halal, Pariwisata, dan Orientasi Regulasi yang Non-Punitif

Pembahasan Perda bernuansa syariah tidak selalu identik dengan isu moralitas atau pidana. Dalam sektor layanan publik, misalnya, terdapat pembahasan mengenai dorongan daerah membentuk Perda terkait jaminan produk halal, dengan contoh Perda Batam No. 6 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis; kajian ini menekankan peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi—membuat Perda—serta fungsi pengawasan atas pelaksanaan Perda (Ismail, 2018; Syatar et al., 2021). Di bidang pariwisata, kajian tentang Indeks Pariwisata Halal di Bukittinggi menyebut belum adanya Perda pariwisata halal di kota tersebut, dan dicatat bahwa DPRD Kota Bukittinggi belum menerbitkan Perda pariwisata halal; sementara pembahasan Perda pariwisata halal berlangsung di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan asumsi bahwa payung hukum daerah dapat memperkuat akselerasi pengembangan pariwisata (Korompot et al., 2024; Marom, 2011). Studi lain menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD telah mengundangkan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagai payung hukum pengelolaan dan pengembangan wisata halal, sekaligus mencatat adanya tantangan penyatuan persepsi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD (Korompot et al., 2024; Marom, 2011).

Contoh sektor halal dan pariwisata menunjukkan model "Perda menurut hukum Islam" yang cenderung administratif dan berorientasi pelayanan—bukan semata punitif—sehingga lebih mudah ditempatkan sebagai pemenuhan kebutuhan warga, khususnya Muslim, tanpa harus membentuk rezim pembatasan ruang privat secara berlebihan (Marom, 2011; Syatar et al., 2021). Di sini, "nilai Islam" hadir sebagai standar layanan publik—misalnya halal-higienis—yang dapat diletakkan pada kerangka perlindungan konsumen dan tata kelola pemerintahan daerah, bukan sebagai simbol politik semata (Marom, 2011; Syatar et al., 2021). Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kejelasan regulasi, kolaborasi kelembagaan, dan sosialisasi—hal yang juga ditekankan dalam studi Bukittinggi terkait kebutuhan kejelasan regulasi, sertifikasi halal, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah (Korompot et al., 2024; Marom, 2011).

12. Prinsip Pengawasan (Hisbah/Amanah) dan Implementasi: DPRD, Akuntabilitas, serta Kewajiban Sosialisasi

Dalam perspektif hukum positif, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan kebijakan pemerintah daerah (Ismail, 2018; Syatar et al., 2021). Dalam perspektif hukum Islam, pengawasan dapat dikaitkan dengan falsafah amanah dan keadilan: jabatan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan, dan fungsi pengawasan menjadi instrumen moral untuk memastikan kebijakan dijalankan secara adil dan bertanggung jawab (Ismail, 2018; Mustapa & Chakti, 2023). Studi empiris tentang pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Izin Mendirikan Bangunan di Palopo menyimpulkan pengawasan DPRD tidak efektif dan merekomendasikan upaya sosialisasi Perda; studi tersebut juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan, seperti struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, sarana-prasarana, kesadaran hukum, dan dukungan masyarakat (Ismail, 2018; Qulub & Munif, 2017). Dengan demikian, dari sudut pandang "Perda menurut hukum Islam", efektivitas (tahqiq al-maslahah) tidak mungkin dicapai tanpa tata kelola implementasi yang akuntabel, termasuk sosialisasi yang memadai dan dukungan budaya hukum masyarakat (Ismail, 2018; Lathifah et al., 2022).

Kebutuhan transparansi dan diseminasi Perda juga ditekankan dalam kajian tentang keterbukaan informasi publik: publikasi dan diseminasi regulasi baru dipandang penting untuk membangun partisipasi, pengawasan publik, dan good governance; peran DPRD terkait pembentukan regulasi dipandang terhubung dengan kewajiban keterbukaan informasi (Isra et al., 2017; Zubaidy, 2008). Sejalan dengan itu, studi tentang Perda syariah di Bulukumba menyebut bahwa efektivitas Perda dapat melemah karena masih banyak warga yang tidak mengetahui atau memahami Perda tersebut (AR, 2019; Lathifah et al., 2022). Bahkan studi tentang Perda kewajiban baca tulis Al-Qur'an di Gorontalo menunjukkan bahwa implementasi program terkait Perda aktif hanya dalam periode tertentu kepemimpinan; setelah itu program tidak berlanjut, sementara praktik pendidikan Al-Qur'an tetap berjalan lebih karena kesadaran masyarakat, bukan karena pengetahuan atas Perda (AR, 2019; Ikhsandi et al., 2022). Temuan ini menguatkan tesis bahwa keberhasilan "Perda bernuansa syariah" dari perspektif maslahah tidak cukup diukur dari lahirnya norma, tetapi dari keberlanjutan kebijakan, dukungan anggaran, sosialisasi, serta internalisasi nilai pada masyarakat (AR, 2019; Ikhsandi et al., 2022).

13. Harmonisasi, Legal Drafting, dan Pembatasan Sanksi: Membumikan Nilai Islam dalam Batas Negara Hukum

Agar Perda—termasuk yang bernuansa syariah—tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, literatur menekankan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi. Kajian tentang urgensi harmonisasi rancangan Perda menekankan bahwa harmonisasi penting untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan Perda taat asas pembentukan peraturan; tantangannya adalah proses birokrasi yang panjang dan tidak seragam, sehingga diperlukan strategi penguatan kapasitas SDM serta pelembagaan mekanisme harmonisasi produk hukum daerah (Ariesman & Iskandar, 2020; Arifin, 2021). Dalam konteks Perda bernuansa syariah, kajian sinkronisasi materi muatan menekankan bahwa Perda harus tunduk pada kaidah legal drafting dan tertib hukum Indonesia; bahkan disebut bahwa pencantuman sumber hukum tertentu dapat membuat Perda "cacat" dari sisi tata cara penyusunan produk hukum bila tidak sesuai kaidah formal (Abrori, 2016; Harahap, 2018). Selain itu, pembahasan yang sama menegaskan bahwa Perda hanya diperkenankan menerapkan sanksi administratif dan sanksi pidana serta denda dalam batasan tertentu; penerapan sanksi di luar batas tersebut—termasuk sanksi tertentu dalam hukum Islam untuk perbuatan tertentu—berisiko menimbulkan problem hukum (Arizal, 2022; Harahap, 2018). Dengan demikian, "Perda menurut hukum Islam" dalam negara hukum bukanlah penggandaan rezim hudud dalam format lokal, melainkan pelembagaan nilai Islam melalui perangkat sanksi yang diizinkan sistem hukum nasional, dengan orientasi perlindungan dan kemaslahatan publik (Harahap, 2018; "Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government," 2020).

Di titik ini, pendekatan yang konsisten dengan fiqh siyasah dusturiyyah adalah memandang legislasi sebagai amanah yang harus mempertemukan tiga unsur: pemerintah sebagai pemegang otoritas menetapkan aturan, masyarakat sebagai pelaksana, dan isi peraturan yang harus sesuai nilai dasar syariah (Mustapa & Chakti, 2023; Na'imah, 2016). Karena itu, Perda yang baik menurut perspektif Islam adalah Perda yang: (i) prosedurnya sah dan partisipatif, (ii) substansinya adil dan maslahat, serta (iii) implementasinya akuntabel dan tidak diskriminatif (Hakim, 2021; Na'imah, 2016; "Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government," 2020).

________________________________________

D. Sintesis Normatif: Kriteria Perda yang "Islami" dalam Kerangka Negara Pancasila

Berdasarkan sintesis literatur, "Perda menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling produktif dipahami sebagai proyek legislasi lokal yang mengekspresikan nilai Islam secara substantif, tetapi tetap berada dalam koridor konstitusi, pembagian kewenangan, dan prinsip negara hukum.

Pertama, dari sisi epistemik, Perda harus dipahami sebagai qanun/produk ijtihad manusia—bukan wahyu—sehingga terbuka untuk koreksi, evaluasi, dan uji materi (Amaluddin & Saputra, 2021; Harahap, 2018).

Kedua, dari sisi tujuan, Perda harus diarahkan pada maqasid/maslahah—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—serta pencegahan mudarat sosial, bukan sekadar simbol identitas atau alat mobilisasi elektoral (Asmar, 2019; "Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government," 2020).

Ketiga, dari sisi ketatanegaraan, Perda harus sesuai hierarki norma dan tidak melampaui kewenangan daerah, terutama terkait urusan agama yang menjadi kewenangan absolut pusat, kecuali dalam kerangka kekhususan/keistimewaan tertentu—misalnya Aceh—yang memiliki konfigurasi otonomi berbeda (Khaidir et al., 2020; Zainal, 2014).

Keempat, dari sisi HAM dan pluralitas, Perda tidak boleh memproduksi diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan minoritas, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan konstitusional dan juga merusak orientasi keadilan dalam etika hukum Islam (Hakim, 2021; Mundakir, 2020).

Kelima, dari sisi tata kelola, Perda memerlukan harmonisasi, transparansi informasi, dan sosialisasi agar efektif—karena tanpa itu Perda berisiko hanya menjadi teks normatif yang tidak mengubah realitas sosial atau bahkan menimbulkan resistensi (Arifin, 2021; Isra et al., 2017).

________________________________________

E. Penutup

Perda yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah adalah instrumen hukum daerah yang bekerja dalam dua medan sekaligus: medan legal-formal—prosedur, kewenangan, hierarki—dan medan legal-substantif—kemanfaatan, keadilan, kemaslahatan. Dalam perspektif hukum Islam, Perda tidak dinilai "Islami" hanya karena label atau rujukan simbolik, melainkan karena kemampuannya menghadirkan tujuan moral syariah—keadilan, amanah, dan maslahah—ke dalam kebijakan publik yang akuntabel, nondiskriminatif, dan selaras dengan konstitusi serta pluralitas masyarakat Indonesia (Amaluddin & Saputra, 2021; Hakim, 2021; "Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government," 2020). Di sinilah tantangan akademik dan praktisnya: membangun Perda yang mengintegrasikan nilai agama sebagai etika publik, tanpa mengubah regulasi daerah menjadi instrumen pemaksaan yang menggerus hak konstitusional dan melemahkan kohesi sosial dalam negara Pancasila (Hakim, 2021; Ihsan, 2023; Sani et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

AR, A. M. (2019). Syariat dan Perundang-undangan; Proses Kebijakan dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan di Bulukumba. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9378

Abbas, G. H. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate. Kosmik Hukum, 21(1), 59. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8698

Abrori, A. (2016). Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas atas Konsensus Simbolik Perda Syariah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2897

Al-Barbasy, M. M. (2016). Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 12(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2016.0063.223-252

Amaluddin, Z., & Saputra, E. (2021). Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Al-Sulthaniyah, 10(1), 60–75. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.387

Ariesman, A., & Iskandar, I. (2020). Studi Eksistensi Hukum Islam pada Peraturan Daerah di Sulawesi Selatan. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(1), 93–105. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.130

Arifin, M. Y. (2021). Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 1(1), 72. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.22844

Aritonang, A. (2020). Tanggapan Teologis Andreas A. Yewangoe Terhadap Otonomi Daerah di Indonesia pada Era Reformasi. Arumbae Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama, 2(2), 110–122. https://doi.org/10.37429/arumbae.v2i2.439

Arizal, J. (2022). Pertarungan Diskursif Islam Politik dalam Wacana Penerapan Syariat Islam Pasca Orde Baru. JWP (Jurnal Wacana Politik), 7(1), 84. https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920

Asmar, Abd. R. (2019). Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9906

Azizah, M., Mahfud, M., & Basit, A. (2022). The Contribution of Sharia Regional Regulations Policy in Indonesian Legal System as an Alternative for Character Building in the Community. International Journal of Social Science, 1(5), 829–838. https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1334

Bano, M., & Dyonisius, D. (2022). The Role of District-Level Political Elites in Education Planning in Indonesia: Evidence from Two Districts. https://doi.org/10.35489/bsg-rise-wp_2022/109

Basir, M., Usman, J., & Rahman, A. (2013). Formalisasi Sistem Pemerintahan Islam (Studi tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Perda Baca Tulis Al-Quran di Kota Makassar). Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1). https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.60

Elcaputera, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 121. https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236

Farizal, H., & Koenti, I. J. (2020). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 4(1), 366. https://doi.org/10.37159/jmih.v4i1.1213

Firmanda, H., & Latief, J. A. (2018). Riau Provincial Local Governments and Riau Malay Customary Law in the Perspective of Karl Jaspers' Theory of Existence. Al-Ulum, 18(1). https://doi.org/10.30603/au.v18i1.333

Gazali, G. (2024). Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah dan Hukum Nasional Indonesia. Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(1), 69–84. https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.10611

Hakim, M. L. (2021). Sharī'a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(1), 25. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.953

Hamidi, J. (2003). Model Pembuatan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam (Perspektif Legislative Drafting Kontemporer). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 10(24), 99–118. https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art9

Harahap, Z. A. A. (2018). Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 4(1), 16–30. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1824

Ihsan, A. B. (2023). One Islamic Culture, One Political System, Two Faces of Islamic Politics in Madura. Journal of Indonesian Islam, 17(2), 300. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.300-322

Ikhsandi, D. M. R., Yuningsih, N. Y., & Akbar, I. (2022). Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(2), 103–118. https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14138

Ismail, E. (2018). Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 123–148. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9625

Isra, S., Ferdi, F., & Tegnan, H. (2017). Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia. Hasanuddin Law Review, 3(2), 117. https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081

Kadriyah, S. M. (2024). Kilas Balik Peran Dakwah Anggota Legislatif Perempuan di DKI Jakarta. Ad-Da'wah, 22(2), 16–32. https://doi.org/10.59109/addawah.v22i2.61

Khaidir, A., Suryanef, S., & Alhadi, Z. (2020). Legal Drafting in the Formulation of Local Autonomy Policies in the Education Sector in Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Humanus, 19(2), 277. https://doi.org/10.24036/humanus.v19i2.6510

Korompot, W., Fata, A. K., Santoso, E. P. B., & Kango, A. (2024). Perda Syariah di Serambi Madinah. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 12(1), 64–83. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2688

Lathifah, A., Ernawati, B., & Masduki, A. (2022). Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 22(2), 155–176. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.155-176

Marhum, U. (2021). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe). Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 6(4), 35. https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i4.1589

Marom, A. A. (2011). Syari'ah Movements in Comparasion: South Sulawesi and West Java Province. Al Qalam, 28(1), 1. https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i1.507

Mufidah, M., Hejazziey, D., & Sari, N. Y. (2021). Kontroversi Perda Berbasis Syariah dalam Otonomi Daerah di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(5), 1261–1272. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425

Muhammad, G., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Indonesian Journal of Legality of Law, 4(1), 97–106. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1211

Mundakir, M. (2020). Pemberlakuan Perda Syari'ah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial di Surakarta). Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(2), 187. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8493

Muslim, M., Muzawir, M., & Hamdi, Muh. R. (2023). Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Pedewasaan Usia Pernikahan terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Timur, Kabupaten Lombok Barat. Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 3(1), 1–20. https://doi.org/10.59259/ab.v3i1.76

Mustapa, Z., & Chakti, A. G. R. (2023). Pengawasan DPRD terhadap Penerapan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 8(1), 13–30. https://doi.org/10.24256/alw.v8i1.3636

Na'imah, H. (2016). Perda Berbasis Syari'ah dalam Tinjauan Hukum Tata Negara. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 14(1), 27. https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i1.1136

Noor, I. (2012). Islam dan Representasi Identitas Banjar Pasca Orde Baru di Kalimantan Selatan. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 11(2). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i2.423

Oka, I. G. N. (2014). Kajian tentang Peraturan Daerah (Perda) Bernuansa Agama dan Masa Depan Harmonisasi Umat Beragama di Indonesia. Missio Ecclesiae, 3(1), 86–103. https://doi.org/10.52157/me.v3i1.38

Qulub, S. T., & Munif, A. (2017). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Larangan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Hukum Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 57–86. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.57-86

Regional Autonomy Political Politics of Regional Liability Reports to Regional Representatives in the Implementation of Local Government. (2020). Nomoi Law Review, 1(1). https://doi.org/10.30596/nomoi.v1i1.4645

Rijadi, P., Indey, M., & Sujono, I. (2023). Urgency and Mechanism of Structuring Regional Regulations with the Omnibus Law Method. Tarunalaw Journal of Law and Syariah, 1(01), 1–21. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.62

Sani, A., Rasyid, Moh., & Al-Qardhawy, M. Y. (2024). Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Wali Nanggroe dalam Sosiokultural dan Hukum di Aceh. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(3), 315–328. https://doi.org/10.61579/future.v2i3.182

Santing, W. (2019). The Validity of Islamic Balances of Regional Regulation (Perda) in Indonesia's Constitutional Perspective: Indonesian Political Law to the Post Amendment Constitution of Republic of Indonesia of 1945. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 8(2), 139. https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.9258

Sodikin, S. (2021). Constitutional Guarantees Regional Regulations of Sharia in Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 23(1), 81–100. https://doi.org/10.24815/kanun.v23i1.16384

Syatar, A., Juliana, J., Eitriya, Z., Rifaldi, R., Winanda, W., Anugrah, A., & Putri, A. A. (2021). Formalisasi Hukum Islam dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Peraturan Daerah Syariah di Bulukumba. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 15(1), 65–84. https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.681

Triana, N. (2020). Membangun Partisipasi Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Studi Kritis Partisipasi Ulama dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas). Jurnal Penelitian Agama, 14(1), 101–128. https://doi.org/10.24090/jpa.v14i1.2013.pp101-128

Ulum, B. (2018). Maqashid Syariah dalam Ranah Politik (Studi atas Terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 15(02), 213–228. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.362

Wahanisa, R., Riyanto, B., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Rouf, M. A. (2023). Achieving Public Information Transparency in the Dissemination of Local Regulations. Yuridika, 38(3), 635–664. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345

Wibowo, A. (2007). Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 14(3), 412–443. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art1

Wibowo, M. G. (2020). Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(2), 84. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).84-95

Zainal, Z. (2014). Gerakan Islamis di Sumatera Barat Pasca Orde Baru. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 38(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.103

Zubaidy, A. (2008). Formalisasi Syariat Islam di Tasikmalaya. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3), 426–442. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art1