01608 - Penipuan (Bedrog) dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Muamalah dan Fiqh Jinayah Kontemporer

 Abstrak

Artikel ini mengkaji penipuan (bedrog) dalam perspektif hukum Islam melalui dua ranah utama: fiqh muamalah dan fiqh jinayah. Penipuan yang melibatkan penggunaan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk mendorong pihak lain menyerahkan harta dianalisis dalam konteks konsep tadlīs, gharar, dan cacat akad. Dalam fiqh muamalah, penipuan dipahami sebagai faktor yang merusak keabsahan akad dan meniscayakan mekanisme remedial berupa khiyar dan refund. Dalam fiqh jinayah kontemporer, penipuan—terutama yang memanfaatkan identitas palsu dan modus digital—ditempatkan dalam wilayah ta'zīr dengan orientasi kemaslahatan dan perlindungan harta (hifẓ al-māl). Kajian ini juga menelaah relevansi maqāṣid al-syarī'ah, distingsi wanprestasi dan penipuan, serta parameter syariah dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kata kunci: penipuan, bedrog, tadlīs, gharar, ta'zīr, fiqh muamalah, fiqh jinayah, transaksi digital

________________________________________

Abstract

This article examines fraud (bedrog) from an Islamic law perspective through two main domains: fiqh muamalah and fiqh jinayah. Fraud involving the use of false identities, false circumstances, deception, or a series of lies to induce another party to surrender property is analyzed within the framework of tadlīs, gharar, and defects in contracts. In fiqh muamalah, fraud is understood as a factor that invalidates contracts and necessitates remedial mechanisms such as khiyar and refund. In contemporary fiqh jinayah, fraud—particularly that involving false identities and digital modes—is placed within the domain of ta'zīr, oriented toward public interest and property protection (hifẓ al-māl). This study also examines the relevance of maqāṣid al-syarī'ah, the distinction between default and fraud, and Sharia parameters in digital transactions. The method used is a normative literature review with a comparative approach between Islamic law and Indonesian positive law.

Keywords: fraud, bedrog, tadlīs, gharar, ta'zīr, fiqh muamalah, fiqh jinayah, digital transactions

________________________________________

1. Pendahuluan: Penipuan (Bedrog) sebagai Problem Muamalah dan Jinayah Kontemporer

Dalam praktik kehidupan ekonomi modern, penipuan (bedrog) sering muncul dalam bentuk penggunaan nama/identitas palsu, kedudukan atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk mendorong pihak lain menyerahkan barang atau uang. Rumusan ini selaras dengan konstruksi tindak pidana penipuan dalam hukum positif Indonesia (Pasal 378 KUHP) sebagaimana dikutip dan dijelaskan dalam kajian-kajian yang membandingkan penipuan dalam hukum positif dengan hukum Islam, termasuk unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" yang menggerakkan orang lain menyerahkan barang/uang atau memberikan utang/menghapus piutang (Fakhruzy, 2020; Hayati et al., 2024; Nurinayah, 2023; Utami et al., 2020).

Pada saat yang sama, perkembangan transaksi elektronik (e-commerce), kontrak elektronik, dan digitalisasi layanan keuangan memperluas ruang terjadinya penipuan karena para pihak tidak selalu bertemu langsung dan informasi mudah dimanipulasi. Karena itu, literatur hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa transaksi digital pada dasarnya dapat dibolehkan selama memenuhi rukun-syarat akad dan tidak mengandung unsur perusak seperti penipuan, paksaan, riba, dan unsur zalim (Afifah et al., 2021; Nugroho, 2022; Ridwan, 2021).

Dengan demikian, pembahasan "penipuan menurut hukum Islam" perlu ditempatkan sekaligus dalam dua ranah: (i) fiqh muamalah (validitas akad, hak-kewajiban, dan pemulihan/kompensasi), dan (ii) fiqh jinayah (kualifikasi jarimah dan jenis sanksi), seraya mempertimbangkan kebutuhan kepastian hukum dalam transaksi kontemporer termasuk transaksi elektronik (Fakhruzy, 2020; Nugroho, 2022; Nurinayah, 2023).

________________________________________

2. Konseptualisasi Penipuan dalam Hukum Islam: Kedekatan dengan Tadlīs dan Gharar

Dalam literatur etika bisnis dan fiqh muamalah, penipuan dipahami sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan, kerelaan (suka sama suka), dan keterbukaan, serta dapat merusak keabsahan transaksi. Kajian tentang gharar menegaskan bahwa transaksi tidak boleh mengandung penipuan yang merugikan salah satu pihak dan harus berdiri di atas prinsip keadilan serta kerelaan (Solikhudin, 2019). Dalam konteks ini, penipuan kerap bertemu dengan dua istilah kunci: tadlīs (deception melalui misrepresentasi/penyembunyian cacat/informasi) dan gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian yang menimbulkan potensi kerugian).

Kajian gharar menjelaskan bahwa gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi menyebabkan pihak merasa dirugikan, sehingga penting menghindari gharar yang banyak dan dapat dihindari karena dapat merusak keabsahan transaksi (Ghofur & Ichwan, 2020; Solikhudin, 2019). Studi lapangan mengenai praktik jual beli yang memanipulasi kualitas/atribut produk—misalnya mengganti kemasan tempe lama, mencampur tahu lama dengan baru, atau memberi merek menyesatkan—menilai praktik tersebut tidak memenuhi syarat jual beli karena adanya ketidakjelasan barang dan unsur gharar yang membuat transaksi tidak sah dan masuk kategori fasid (Munanda et al., 2020), sehingga secara substantif beririsan dengan penipuan yang merusak ridha dan keterbukaan dalam akad (Munanda et al., 2020; Solikhudin, 2019).

Sementara itu, kajian etika bisnis online memperinci bentuk-bentuk penipuan dalam jual beli sebagai: (i) penipuan berupa perbuatan dengan menyebut sifat yang tidak nyata pada objek kontrak, (ii) penipuan berupa ucapan/bohong yang mendorong pihak lain berkontrak, dan (iii) penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak padahal pelaku mengetahuinya; keseluruhannya diposisikan sebagai tipu muslihat yang dilarang (amin, 2021). Kerangka ini sejalan dengan pembahasan tanggung jawab penjual online dan "cacat kehendak" dalam akad: penipuan/pemalsuan dipahami sebagai menyembunyikan cacat agar tampak tidak seperti sebenarnya atau melakukan manipulasi terhadap barang demi memperoleh harga lebih besar, yang pada akhirnya merusak kesukarelaan dan keadilan dalam transaksi (Nugraha & Januri, 2021; Nurrosidha et al., 2022). Karena itu, dalam hukum Islam pada level fiqh muamalah, penipuan bukan sekadar isu moral, melainkan isu yang dapat memengaruhi status sah/fasad/batalnya akad serta melahirkan hak-hak remedial seperti khiyar (hak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) (amin, 2021; Kurniaty, 2019; Nugraha & Januri, 2021).

________________________________________

3. Unsur-Unsur Penipuan (Bedrog) dan Relevansinya bagi Akad: Niat Buruk, Misrepresentasi, dan Kerugian Harta

Kajian yang membedakan wanprestasi dan penipuan menekankan bahwa penilaian suatu perbuatan sebagai penipuan perlu melihat apakah perjanjian sejak awal didasari itikad buruk; penipuan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum subjektif karena niat menipu memang sudah ada ketika pelaku membuat perjanjian (Nurinayah, 2023). Dalam definisi yang dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP, unsur penipuan mencakup tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum dan penggunaan identitas/nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan pihak lain menyerahkan barang/uang atau memberi utang/menghapus piutang (Fakhruzy, 2020; Hayati et al., 2024; Nurinayah, 2023; Utami et al., 2020).

Walaupun rumusan tersebut berasal dari hukum positif, penelitian yang mengkaji penipuan dalam hukum Islam menyatakan bahwa secara garis besar pengertian penipuan dalam hukum Islam dapat dipahami sejalan dengan rumusan umum tersebut, terutama pada aspek tindakan menyesatkan, kebohongan yang disengaja, serta penyembunyian keterangan dari pihak lain yang berakad (Nurinayah, 2023). Dalam perspektif fiqh perjanjian, penipuan diposisikan sebagai salah satu faktor yang merusak akad bersama paksaan dan kekeliruan, sehingga memunculkan konsekuensi keabsahan akad dan tanggung jawab para pihak (Kurniaty, 2019; Nugraha & Januri, 2021).

Di bidang muamalah kontemporer, penekanan pada "kerelaan" dan "keterbukaan" juga tampil sebagai prinsip kunci untuk menutup jalan bagi penipuan. Kajian jual beli menegaskan pentingnya sikap saling ridha (an-tarāḍin) dan kehati-hatian agar tidak tertipu, termasuk melalui mekanisme khiyar yang dimaksudkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik para pihak (Hakim, 2016). Dalam konteks edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah, prinsip pemerataan kesempatan dan an-tarāḍin serta 'adam al-gharar (tidak ada unsur penipuan/spekulasi) disebut sebagai bagian dari asas keadilan dalam teori hukum Islam (Ridwan, 2020), dan juga ditegaskan sebagai prinsip dalam epistemologi hukum ekonomi Islam (muamalah) (Jamaludin, 2020). Karena itu, tindakan menipu—termasuk memalsukan identitas atau keadaan—secara konseptual bertabrakan dengan fondasi ridha dan keadilan yang menjadi syarat etis sekaligus prasyarat fungsional transaksi muamalah (Hakim, 2016; Jamaludin, 2020).

________________________________________

4. Penipuan sebagai "Cacat" Akad (Fiqh Muamalah): Dampak pada Keabsahan, Kepatuhan Syariah, dan Status Fasad/Batal

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah—termasuk rujukan KHES sebagaimana dibahas dalam studi putusan—cacatnya akad syariah dalam perspektif fiqh dapat disebabkan oleh paksaan, kekeliruan, penipuan, dan tipu muslihat; pelanggaran ini dapat berujung pada akad fasad (dapat dibatalkan) atau bahkan batal (Kurniaty, 2019). Penegasan bahwa penipuan merupakan salah satu "cacat" yang merusak akad juga muncul dalam kajian pertanggungjawaban penjual online, yang menyebut paksaan, kekeliruan, penipuan/pemalsuan, dan tipu muslihat sebagai hal-hal yang merusak terjadinya akad (Nugraha & Januri, 2021). Dengan kata lain, penipuan dalam muamalah bekerja pada level "validitas persetujuan (kerelaan)" dan "keterbukaan informasi tentang objek/ketentuan transaksi", sehingga dapat menghilangkan ridha dan melahirkan hak pembeli untuk menuntut pembatalan atau pemulihan (amin, 2021; Kurniaty, 2019; Nugraha & Januri, 2021).

Dimensi ini menjadi semakin penting pada transaksi elektronik. Studi tentang kontrak elektronik berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 menegaskan bahwa kontrak elektronik dalam muamalah adalah sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak mengandung unsur yang merusaknya seperti penipuan, paksaan, riba, dan lain-lain (Nugroho, 2022). Kajian e-commerce lainnya juga menegaskan kebolehan transaksi virtual selama tidak mengandung unsur-unsur yang merusaknya seperti kezhaliman, penipuan, kecurangan, riba, perkara haram, dan sejenisnya, serta memenuhi rukun-syarat jual beli (Afifah et al., 2021; Ridwan, 2021).

Namun terdapat nuansa kebutuhan kepastian hukum: satu penelitian tentang formulasi hukum e-commerce mencatat bahwa e-commerce tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik dan—pada konteks penulisan penelitian tersebut—DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa resmi khusus e-commerce, sehingga kaidah fiqhiyah dipandang relevan untuk merumuskan kepastian hukum (Santika, 2022). Di sisi lain, kajian kontrak elektronik menyebut adanya rujukan fatwa DSN-MUI (misalnya mengenai kebolehan akad secara elektronik) sebagai penguat bahwa akad dapat dilakukan secara elektronik selama tidak menyalahi syariat (Nugroho, 2022). Nuansa ini menunjukkan bahwa penguatan norma anti-penipuan dalam transaksi digital sering bergantung pada sintesis rukun-syarat akad, kaidah fiqhiyah, serta kerangka regulasi kontemporer yang memandu praktik (Nugroho, 2022; Santika, 2022).

________________________________________

5. Penipuan, Perlindungan Harta, dan Maqāṣid al-Syarī'ah: Orientasi pada Hifẓ al-Māl dan Penghilangan Mudharat

Salah satu tujuan hukum Islam adalah perlindungan harta, dan pembahasan maqāṣid al-syarī'ah menempatkan perlindungan harta sebagai orientasi penting, termasuk melalui perlindungan "negatif" dengan mencegah tindakan yang merusak/merampas harta orang lain dan pemberian sanksi pada pelanggaran yang menghilangkan harta (Siswanto, 2023). Dalam praktik muamalah kontemporer, sumber utama hukum (Al-Qur'an dan Hadis) dipahami memberi pesan bahwa ekonomi syariah harus terbebas dari unsur gharar dan praktik lain yang mengarah pada kebatilan serta kemudharatan; tipu daya untuk mengambil harta secara batil dikritik sebagai bentuk pelanggaran yang secara lahir tampak sesuai syariah tetapi hakikatnya tipu muslihat (Ani et al., 2023). Dengan demikian, penipuan—baik melalui identitas palsu, keadaan palsu, maupun tipu muslihat—dapat dipahami sebagai ancaman langsung terhadap hifẓ al-māl (perlindungan harta) dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah (Ani et al., 2023; Siswanto, 2023).

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang menekankan penghilangan dan pencegahan bahaya sering dipakai untuk menjustifikasi kebutuhan mekanisme pencegahan penipuan, terutama dalam konteks digital. Kajian tentang kejahatan fintech syariah menyebut kaidah "segala dharar harus dihilangkan" dan "segala dharar harus dicegah sebisa mungkin" sebagai landasan untuk merespons risiko kejahatan seperti penipuan dan pencurian data dalam fintech syariah (Putra, 2021). Diskursus maqāṣid dalam fatwa dan kebijakan—misalnya pada konteks pandemi—juga menegaskan prinsip fiqhiyah "tidak boleh membahayakan diri dan orang lain" serta "menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil maslahat" sebagai pola nalar kemaslahatan (Amin, 2020). Walaupun konteksnya berbeda, pola argumentasi ini memberikan kerangka metodologis bahwa pencegahan penipuan (yang merusak harta dan menimbulkan mudharat) adalah bagian dari orientasi syariah untuk menutup jalan kerusakan dan memprioritaskan keselamatan serta kemaslahatan (Amin, 2020; Putra, 2021).

________________________________________

6. Penipuan dalam Fiqh Jinayah: Kualifikasi Jarimah dan Sanksi Ta'zīr (Termasuk pada Kasus Identitas Palsu)

Dalam ranah fiqh jinayah, beberapa kajian menempatkan penipuan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain melalui cara yang tidak benar; bahkan ada pembahasan yang menyatakan bahwa penipuan dalam hukum pidana Islam dapat dipandang sebagai tsariqah (pencurian) karena substansinya mengambil harta seseorang melalui tipu daya (Nurinayah, 2023). Namun, penelitian mengenai penipuan dengan identitas palsu menegaskan adanya problem tipologi: dalam hukum Islam tidak ditemukan penjelasan sanksi yang spesifik dan detail tentang tindak pidana penipuan dengan identitas palsu, tetapi bukan berarti tidak ada respons pemidanaan; penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sanksi yang dapat diterapkan adalah ta'zīr (Fakhruzy, 2020).

Penelitian itu juga mengemukakan analogi historis berupa kasus "pemalsuan stempel Baitul Maal" pada masa Umar bin Khattab, di mana pelaku dihukum ta'zīr berupa cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, sehingga menjadi argumen bahwa penipuan identitas/pemalsuan yang merugikan harta publik dapat dikenai ta'zīr (Fakhruzy, 2020).

Relevansi ta'zīr juga muncul pada konteks kejahatan ekonomi digital. Kajian tentang kejahatan fintech syariah menyatakan bahwa kejahatan fintech syariah (termasuk penipuan) dalam perspektif hukum jinayah termasuk jarimah ta'zīr, dan penegakan hukumnya diarahkan pada kemaslahatan serta keadilan dalam kerangka hukum yang berlaku (Putra, 2021). Sementara itu, studi yang membahas pembeda wanprestasi dan penipuan menekankan bahwa tujuan sanksi dalam penipuan pada hukum pidana dan hukum Islam terkait kemaslahatan umat (Nurinayah, 2023). Dengan demikian, dalam perspektif fiqh jinayah kontemporer yang disintesis oleh penelitian-penelitian tersebut, penipuan—terutama yang memanfaatkan identitas palsu atau modus digital—cenderung ditempatkan dalam wilayah ta'zīr, dengan fleksibilitas penentuan jenis hukuman untuk mencapai kemaslahatan dan perlindungan harta (Fakhruzy, 2020; Nurinayah, 2023; Putra, 2021).

________________________________________

7. Distingsi Analitis: Wanprestasi vs. Penipuan (Agar Tidak Mengkriminalisasi Sengketa Perdata)

Salah satu problem praktis yang sering memicu kriminalisasi sengketa perdata adalah ketika kegagalan memenuhi janji dalam kontrak (wanprestasi) dilaporkan sebagai penipuan. Studi tentang karakteristik pembeda wanprestasi dan penipuan menekankan bahwa pembedaan harus dilihat dari ada tidaknya itikad buruk sejak awal pembuatan perjanjian; apabila niat menipu memang sudah ada saat membuat perjanjian, barulah unsur penipuan menguat (Nurinayah, 2023).

Studi tersebut juga menunjukkan bahwa dalam praktik, pelapor kerap merasa tertipu karena telah menyerahkan barang/uang tetapi janji tidak dipenuhi; oleh sebab itu penilaian unsur subjektif (niat buruk) dan konteks pembentukan kesepakatan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah perkara seharusnya diselesaikan secara perdata atau pidana (Nurinayah, 2023). Kerangka ini penting dalam perspektif hukum Islam kontemporer karena penipuan sebagai cacat akad berkaitan dengan kebohongan/penyesatan yang disengaja, sedangkan sengketa perdata dapat muncul tanpa adanya niat menipu sejak awal (Kurniaty, 2019; Nugraha & Januri, 2021; Nurinayah, 2023).

________________________________________

8. Mekanisme Pencegahan dan Pemulihan dalam Muamalah: Transparansi, Kejelasan Objek, dan Khiyar (Termasuk Khiyar al-Tadlīs)

Dalam etika bisnis Islam untuk penjual online, praktik yang merugikan pembeli—seperti mengirim barang tidak sesuai pesanan, menyembunyikan cacat, atau memperlambat pengiriman tanpa penjelasan—dipotret sebagai perilaku yang mengabaikan hak pembeli; karena itu penjual dipandang bertanggung jawab menjamin ketersediaan barang, kesesuaian dengan kesepakatan saat pemesanan, memberikan penjelasan estimasi pengiriman, menyediakan layanan retur tanpa biaya, dan melayani pembeli dengan santun (amin, 2021). Sejalan dengan itu, kajian tanggung jawab penjual online melalui konsep khiyar menegaskan kewajiban penjual memberi informasi barang secara benar hingga barang tiba, serta menempatkan penipuan/pemalsuan dan tipu muslihat sebagai faktor perusak akad yang memperkuat dasar tanggung jawab penjual (Nugraha & Januri, 2021). Pada level prinsip, literatur muamalah menyatakan bahwa jual beli harus bertumpu pada kejujuran dan kerelaan, dan khiyar dianjurkan untuk menjamin kepuasan serta mencegah rasa tertipu/penyesalan dalam transaksi (Hakim, 2016).

Secara lebih spesifik, mekanisme khiyar berfungsi sebagai instrumen remedial ketika terjadi penipuan atau cacat barang. Kajian jual beli menjelaskan adanya khiyar aib: jika terdapat cacat pada barang, pembeli dapat mengembalikan barang untuk meminta penggantian atau mengembalikan barang dan uang, yang dimaksudkan agar pembeli tidak tertipu (Hakim, 2016). Studi tentang khiyar al-tadlīs dalam transaksi jual beli juga memposisikan tadlīs sebagai bentuk penipuan dan memakan harta secara batil, sehingga secara normatif dipandang haram; karena sifat menipu dan merugikan, tindakan ini dilarang dan meniscayakan adanya mekanisme koreksi/penanggulangan ketika pembeli dirugikan (Nurrosidha et al., 2022).

Dalam konteks praktik kontemporer platform, penelitian tentang refund pada jual beli online menyimpulkan bahwa refund muncul karena kesalahan seller yang menyebabkan ketidaksesuaian barang dan unsur gharar; dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme refund dipandang sesuai syariah sebagai bentuk pemulihan atas kerugian dan ketidaksesuaian yang merusak ridha dalam transaksi (Friatna et al., 2022; Wakhidah & Thohari, 2019). Dengan demikian, pencegahan dan pemulihan penipuan dalam muamalah dapat dipahami sebagai gabungan antara etika transparansi, pemenuhan rukun-syarat akad (kejelasan objek), serta hak khiyar/refund ketika terjadi misrepresentasi atau cacat tersembunyi (amin, 2021; Friatna et al., 2022; Hakim, 2016; Nugraha & Januri, 2021).

________________________________________

9. Penipuan pada Transaksi Digital (E-Commerce, Dropshipping, dan Ekonomi Media Sosial): Titik Rawan dan Parameter Syariah

Pada level kaidah umum, transaksi e-commerce dan kontrak elektronik dipandang boleh selama memenuhi rukun-syarat akad dan tidak mengandung unsur perusak seperti penipuan, paksaan, riba, dan kezhaliman (Nugroho, 2022; Ridwan, 2021). Literatur e-commerce menekankan bahwa objek transaksi harus jelas (spesifikasi, ukuran, jenis, ciri-ciri) dan dapat diserahterimakan sesuai kesepakatan, serta transaksi harus dihindarkan dari penipuan dan kecurangan (Afifah et al., 2021; Nugroho, 2022; Ridwan, 2021). Karena itu, pencegahan penipuan dalam e-commerce secara konseptual berkisar pada penguatan kejelasan objek, kepastian penyerahan, dan keterbukaan informasi—yang semuanya beririsan dengan agenda menghindari gharar dan tadlīs (Nugroho, 2022; Solikhudin, 2019).

Namun, beberapa model bisnis digital memperlihatkan titik rawan penipuan yang khas. Penelitian mengenai dropshipping menyatakan bahwa praktik tersebut rawan kecurangan dan ketidakjelasan, sehingga status kebolehannya dikaitkan dengan penggunaan akad salam dan syarat utama "tidak menimbulkan gharar"; kebolehan dipertahankan jika rukun-syarat terpenuhi dan ketidakjelasan dapat dihindari (Rauf, 2010). Studi lain yang meninjau dropshipping melalui akad salam dan wakalah juga menunjukkan adanya "celah" ketidaksesuaian syariah ketika keuntungan/harga ditentukan sepihak tanpa kesepakatan awal, sehingga membuka ruang sengketa dan potensi praktik tidak transparan (Maghfiroh, 2022).

Pada praktik ekonomi media sosial, kajian jual beli followers Instagram menemukan ketidaksesuaian syariah karena objek yang diperdagangkan dinilai tidak jelas dan status kepemilikan/izin tidak memadai; penelitian tersebut juga menyatakan praktik demikian cenderung mendatangkan mudharat serta rawan penipuan yang merugikan konsumen (Prawiro, 2022). Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa indikator penipuan dalam ekonomi digital sering bertemu dengan (i) ketidakjelasan objek/kepemilikan (gharar), (ii) ketidaktransparanan informasi (tadlīs), dan (iii) rusaknya ridha para pihak karena informasi tidak simetris (Prawiro, 2022; Rauf, 2010; Solikhudin, 2019).

________________________________________

10. Implikasi Normatif: Penipuan sebagai Perbuatan Haram, Perusak Akad, dan Dasar Intervensi Hukum

Sejumlah studi menyimpulkan bahwa penipuan (tadlīs/khidā'ah) adalah perbuatan haram dalam jual beli dan tergolong memperoleh harta secara tidak sah, sehingga harus dihindari demi menjaga keadilan dan kemaslahatan (Friatna et al., 2022; Nurrosidha et al., 2022). Dalam praktik jual beli terkait takaran/ukur, kajian ekonomi syariah menegaskan bahwa penipuan barang dagangan dan kecurangan adalah bagian dari problem muamalah; jika penipuan dilakukan tanpa diketahui pembeli, tingkat dosanya dipandang sangat besar, sehingga penekanan moral dan hukum diarahkan pada pencegahan penipuan agar tidak merugikan pihak lain (Uddin, 2021). Karena hukum muamalah menempatkan kejelasan dan ridha sebagai syarat penting, penipuan dipahami sebagai tindakan yang merusak akad dan membuka pintu khiyar/refund maupun pembatalan akad, serta—pada ranah jinayah—membuka pintu ta'zīr untuk menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta (Fakhruzy, 2020; Kurniaty, 2019; Nugraha & Januri, 2021; Putra, 2021).

________________________________________

11. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, penipuan (bedrog) menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai tindakan menyesatkan melalui kebohongan, misrepresentasi, penyembunyian informasi/cacat, atau penggunaan identitas/keadaan palsu yang mendorong pihak lain menyerahkan harta (barang/uang) secara tidak sah; secara garis besar, karakter ini paralel dengan unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP yang banyak dipakai sebagai pembanding konseptual (Hayati et al., 2024; Nurinayah, 2023).

Dalam fiqh muamalah, penipuan diposisikan sebagai cacat yang merusak akad dan meniscayakan pemulihan melalui mekanisme khiyar (misalnya khiyar aib dan khiyar terkait tadlīs) atau refund, sekaligus menuntut transparansi dan kejelasan objek akad agar terhindar dari gharar (Friatna et al., 2022; Hakim, 2016; Nugraha & Januri, 2021; Nugroho, 2022; Solikhudin, 2019). Dalam fiqh jinayah kontemporer, terutama pada kasus identitas palsu dan penipuan digital, literatur menempatkannya pada wilayah ta'zīr dengan tujuan kemaslahatan dan perlindungan harta (hifẓ al-māl), seraya menekankan pentingnya pembedaan dengan wanprestasi berdasarkan indikator itikad buruk sejak awal (Fakhruzy, 2020; Nurinayah, 2023; Putra, 2021; Siswanto, 2023).

Dengan demikian, agenda utama hukum Islam dalam isu penipuan adalah menjaga keadilan dan ridha dalam akad, melindungi harta, serta menyediakan instrumen pencegahan dan pemulihan yang adaptif terhadap transaksi kontemporer—khususnya transaksi digital yang rawan asimetri informasi dan manipulasi (Nugroho, 2022; Prawiro, 2022; Ridwan, 2021; Solikhudin, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afifah, A. N., Sohrah, & Kara, M. (2021). Royalty Fee Bisnis Waralaba Ritel di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Nukhbatul Ulum Jurnal Bidang Kajian Islam, 7(1), 139–158. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.296

Amin, M. M. (2020). Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usratuna Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 88–108. https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i2.186

amin, M. Z. (2021). E-Commerce dalam Perspektif Islam. Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah, 1(2), 33–49. https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i2.133

Ani, Q. S., Wulandari, D. D., & Faizal, L. (2023). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Investasi Berskema Ponzi. Asas, 14(02), 40–50. https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13876

Fakhruzy, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(2), 143. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3164

Friatna, I., Riza, M. F., & Jihad, A. A. (2022). Analysis of Islamic Law on Electronic Contracts Based on Government Regulation Number 80 of 2019 Concerning Trade Through Electronic Systems. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 12(1), 01. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i1.12295

Ghofur, R. A., & Ichwan, A. (2020). Overview the Law of Zakat Payment Uses Fintech in Islamic Perspective. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 110. https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.644

Hakim, R. (2016). Signifikasi Peran Qawa'id Fiqhiyyah dalam Pembelajaran Ekonomi Syariah. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1394

Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri, S. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. Al-Fiqh, 2(1), 18–28. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370

Jamaludin, J. (2020). Kontrak Jual Beli dalam Islam. Muamalatuna, 11(2), 73. https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3300

Kurniaty, Y. (2019). The Urgency of Ethics in Islamic Business for the Onlineshop Seller in E-Commerce. Justicia Islamica, 16(2), 269–290. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1710

Maghfiroh, V. A. (2022). Abortus Provocatus (Due to Rape) in the Perspective of Al-Ḍarar Yuzâlu. Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 2(2), 168–185. https://doi.org/10.35896/alhakam.v2i2.361

Munanda, M., Kamaruzzaman, K., & Sholihin, R. (2020). Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna). Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(1). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406

Nugraha, A. L., & Januri, Moh. F. (2021). 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syariah. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 8(2), 207–222. https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyah. Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 63–78. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99

Nurrosidha, A., Fahriyyah, J., Fazran, R. F., & Alpiqri, A. (2022). Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1272

Prawiro, A. (2022). Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah. Tasyri Journal of Islamic Law, 1(2), 215–252. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30

Putra, S. M. R. (2021). Keabsahan Akta Akad Murabahah Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js). Jurnal Lex Renaissance, 6(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art13

Rauf, A. (2010). Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 2(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2489

Ridwan, M. (2020). Ijtihad pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). Jurnal Masohi, 1(2), 110. https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356

Ridwan, M. (2021). Formulasi Hukum Bisnis Syariah Kontemporer (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce). Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5556

Santika, G. (2022). Kaidah Fiqih pada Akad Mudharabah dan Murabahah. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2(2). https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123

Siswanto, S. (2023). Meninjau Penerapan Kaidah Idza Tsaqata Al Ashlu Tsaqata Al Far'u pada Bisnis dan Ekonomi. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 185–200. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.108

Solikhudin, M. (2019). Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: Dari Qawlī ke Manhajī. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 7(1), 169–194. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194

Uddin, S. (2021). Asuransi dalam Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/pn5gc

Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi Hukum Zakat Digital pada BAZNAS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11(1), 53–70. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5608

Wakhidah, W., & Thohari, C. (2019). Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 2(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2478