01607 - Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Islam: Mekanisme Korektif Berbasis Maslahat, Pembuktian, dan Batasan Alasan

Judicial Review (Peninjauan Kembali) in Islamic Legal Perspective: A Corrective Mechanism Based on Maṣlaḥah, Proof, and Restricted Grounds

Abstrak

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa (extraordinary remedy) yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dibatasi secara ketat, seperti ditemukannya bukti atau keadaan baru (novum) maupun kekhilafan hakim. Artikel ini mengkaji PK dari perspektif hukum Islam dengan menelusuri padanan konseptualnya dalam tradisi fikih murāfa'āt, khususnya konsep i'ādah al-naẓr sebagai mekanisme pemeriksaan ulang putusan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan membandingkan konstruksi PK dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip peradilan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui legitimasi pemeriksaan ulang putusan berdasarkan prinsip keadilan substantif, pencegahan mudarat, dan keharusan pembuktian yang benar. PK dalam perspektif hukum Islam paling tepat dipahami sebagai institusi korektif yang legitimasinya bertumpu pada perlindungan dari ketidakadilan putusan, sementara bentuk rinci pengaturannya memerlukan perumusan berbasis maṣlaḥah, terutama mengingat kekosongan pengaturan formal dalam instrumen seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata kunci: peninjauan kembali; hukum Islam; i'ādah al-naẓr; novum; maṣlaḥah; fikih murāfa'āt

________________________________________

Abstract

Peninjauan kembali (judicial review of final verdicts/PK) is an extraordinary legal remedy filed against court decisions that have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) on strictly restricted grounds, such as the discovery of new evidence or new circumstances (novum) and judicial error. This article examines PK from an Islamic legal perspective by tracing its conceptual equivalent in the fiqh murāfa'āt tradition, particularly the concept of i'ādah al-naẓr as a mechanism for reconsidering judicial decisions. This study employs a normative-comparative approach by comparing the construction of PK in Indonesian positive law with the principles of Islamic adjudication. The findings demonstrate that Islamic law recognizes the legitimacy of re-examining decisions based on the principles of substantive justice, prevention of harm (mafsadah), and the requirement of proper evidentiary procedure. PK in the Islamic legal perspective is best understood as a corrective institution whose legitimacy rests on protection against unjust verdicts, while the detailed form of its regulation requires formulation based on maṣlaḥah, especially given the absence of explicit formal provisions in instruments such as the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI).

Keywords: judicial review; Islamic law; i'ādah al-naẓr; novum; maṣlaḥah; fiqh murāfa'āt

________________________________________

1. Pendahuluan: Peninjauan Kembali sebagai Koreksi atas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Peninjauan kembali (PK) dipahami sebagai upaya hukum luar biasa (extraordinary remedy) yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk tujuan korektif—yakni memperbaiki putusan yang dianggap keliru atau tidak adil berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dibatasi secara ketat, misalnya adanya keadaan atau bukti baru ataupun kekhilafan/kekeliruan hakim (Chakim, 2016; Halim & Salim, 2020; Hasanah, 2015). Dalam kerangka hukum positif Indonesia, PK ditegaskan sebagai mekanisme luar biasa untuk "mengoreksi" putusan yang telah final, terutama ketika pencari keadilan menemukan alasan yang bersifat menentukan seperti novum atau kesalahan nyata dalam pertimbangan hakim (Chakim, 2016; Halim & Salim, 2020).

Sekalipun topik PK sering dibahas dalam konteks hukum acara nasional, kajian "PK menurut hukum Islam" menjadi penting karena literatur fikih jinayah dan fikih murāfa'āt juga mengenal gagasan pemeriksaan ulang putusan sebagai jalan mengatasi kekeliruan hakim (rechterlijk dwaling) dan memastikan keadilan substantif tetap terjaga (Haq et al., 2022; Wahyuni, 2015).

________________________________________

2. Istilah dan Padanan PK dalam Tradisi Hukum Islam: I'ādah al-Naẓr dan Praktik Pemeriksaan Ulang

Dalam perspektif fikih murāfa'āt (hukum acara peradilan dalam tradisi Islam), konsep pemeriksaan ulang putusan dikenal dengan istilah i'ādah al-naẓr atau i'ādah al-muḥākamah (reconsideration), yang dipahami sebagai upaya untuk menjamin legal justice dan judge justice dalam putusan (Haq et al., 2022). Dengan demikian, istilah PK dalam hukum positif dapat dipadankan secara konseptual dengan i'ādah al-naẓr dalam tradisi hukum acara Islam, meskipun detail dasar-dasar dan tata cara pengajuannya dapat berbeda menurut sistem hukum masing-masing (Haq et al., 2022).

Literatur yang menautkan praktik pemeriksaan ulang dengan sejarah peradilan Islam juga menunjukkan bahwa gagasan "putusan dapat ditinjau kembali" pernah digambarkan dan dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW, termasuk kisah ketika suatu perkara dibawa kepada Rasulullah setelah pihak yang bersengketa tidak menerima putusan sebelumnya (Wahyuni, 2015). Dalam narasi lain, kejadian pada masa Rasulullah SAW yang melibatkan Sayyidina 'Alī juga dipahami sebagai gambaran adanya "peninjauan kembali" atas putusan, karena memperlihatkan mekanisme pengujian ulang keputusan pada otoritas yang lebih tinggi (Asaari, 2017). Hal ini sejalan dengan penjelasan bahwa hukum Islam mengenal upaya mencari keadilan ke tingkat lebih tinggi sebagaimana dalam hukum positif (Asaari, 2017; Wahyuni, 2015).

________________________________________

3. Rasionalitas Normatif PK dalam Hukum Islam: Kekhilafan Hakim, Keadilan, dan Prinsip Tidak Merugikan

Landasan filosofis yang kuat bagi PK dalam perspektif hukum Islam adalah pengakuan atas kemungkinan terjadinya kekhilafan hakim, karena hakim adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan (Halim & Salim, 2020; Wahyuni, 2015). Kajian tentang rechterlijk dwaling menegaskan bahwa baik hukum pidana positif maupun fikih jinayah sama-sama mengarahkan penyelesaian kekeliruan hakim melalui mekanisme peninjauan kembali putusan (Wahyuni, 2015).

Dalam fikih jinayah, ketika terjadi kealpaan hakim dalam menjatuhkan putusan, terdapat gagasan bahwa qāḍī (atau aparatnya dalam struktur peradilan) memiliki kewenangan meninjau kembali putusan peradilan di bawah naungannya serta membatalkan putusan yang dipandang tidak benar, karena dalam prinsip Islam tidak dibenarkan adanya tindakan yang merugikan orang lain, terlebih dalam perkara peradilan (Wahyuni, 2015). Dengan demikian, PK (sebagai pemeriksaan ulang) dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan terhadap keadilan substantif—bukan sekadar prosedur formal—karena ia dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan yang berdampak pada hak-hak pihak berperkara (Chakim, 2016; Wahyuni, 2015).

________________________________________

4. Alasan-Alasan PK dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif: Novum dan Kekhilafan/Kekeliruan Hakim

4.1 Paralelitas dan Perbedaan Alasan PK

Dalam hukum positif Indonesia, alasan utama PK kerap dirumuskan pada dua poros: (i) ditemukannya keadaan/bukti baru (novum) yang sebelumnya belum terungkap, dan/atau (ii) adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan (Chakim, 2016; Halim & Salim, 2020). Pada saat yang sama, kajian perbandingan menunjukkan adanya paralelitas alasan PK antara hukum positif dan fikih murāfa'āt Saudi, khususnya pada tujuan PK untuk memastikan keadilan putusan dan koreksi terhadap error yang terjadi (Haq et al., 2022).

Meski demikian, kajian perbandingan tersebut juga menegaskan adanya perbedaan tertentu, misalnya terkait perkara giyābī (putusan in absentia) yang dalam fikih murāfa'āt dapat diterima sebagai dasar pengajuan reconsideration, sementara hukum positif Indonesia menempatkan isu ketidakhadiran terdakwa dalam mekanisme lain (misalnya perlawanan/verzet) dan tidak secara eksplisit menjadikannya dasar PK (Haq et al., 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa "PK menurut hukum Islam" tidak identik secara prosedural dengan PK dalam KUHAP, tetapi dapat dipertemukan pada level tujuan korektif dan rasionalitas keadilan yang hendak dicapai (Haq et al., 2022; Wahyuni, 2015).

4.2 Kedudukan Novum dalam PK

Novum sendiri dalam praktik PK memiliki posisi sentral. Dalam konteks pengajuan PK ke Mahkamah Agung—baik pidana maupun perdata—penemuan bukti baru/keadaan baru dipandang sebagai salah satu syarat materiil (Sobari, 2022). Perbedaan terminologi antara perkara pidana ("keadaan baru") dan perdata ("surat-surat bukti yang bersifat menentukan/decisive evidence letters") tidak mengubah substansi pengertiannya—yakni sama-sama merujuk pada fakta/bukti baru yang sebelumnya tidak terungkap saat pemeriksaan tingkat pertama (Sobari, 2022).

Dalam perkara pidana, bentuk novum tidak dibatasi hanya pada dokumen; ia dapat bersumber dari alat bukti surat maupun saksi, sepanjang memuat keadaan baru yang sebelumnya belum terungkap di persidangan tingkat pertama (Sobari, 2022). Pemaknaan novum sebagai "fakta baru yang ditemukan" juga ditegaskan dalam kajian lain yang menempatkan novum sebagai newly discovered facts yang pada prinsipnya dapat diajukan bahkan setelah proses pemeriksaan sebelumnya selesai, sepanjang relevan dengan syarat PK (Setyono, 2019).

Dengan demikian, ketika "PK menurut hukum Islam" dipahami sebagai mekanisme korektif atas kekeliruan putusan, alasan novum dapat disepadankan dengan kebutuhan syar'i untuk menegakkan keputusan yang berbasis fakta dan pembuktian yang benar, serta mencegah putusan yang merugikan akibat kekeliruan penilaian bukti (Hasanah, 2015; Wahyuni, 2015).

________________________________________

5. Pembuktian, Error Facti, dan Etika Proses Peradilan: Jembatan Kunci antara PK dan Hukum Islam

Salah satu kontribusi penting kajian hukum pidana Islam terhadap diskursus PK adalah penekanan kuat pada dimensi pembuktian (bayyinah) sebagai prasyarat keadilan putusan. Pembuktian dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar di hadapan majelis hakim—baik berupa keterangan, saksi, maupun indikasi yang menjadi pedoman hakim dalam mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2015).

Dalam analisis terhadap putusan PK tertentu, ditunjukkan kritik bahwa judex facti pada beberapa tingkat peradilan "sama sekali tidak mempertimbangkan" hasil pembuktian yang terungkap di persidangan tingkat pertama; bahkan jaksa tidak sanggup membuktikan aspek yang menentukan sesuai surat-surat bukti (Hasanah, 2015). Kritik semacam ini diartikulasikan sebagai problem error facti (kekeliruan pada fakta/pembuktian), yang pada gilirannya menjadi relevan sebagai dasar koreksi melalui PK karena mengindikasikan ketidaktepatan penilaian alat bukti yang dapat berujung pada ketidakadilan (Hasanah, 2015; Wahyuni, 2015).

Dalam konteks normativitas Islam, analisis tersebut mengaitkan kebutuhan menghadirkan saksi dan ketertiban pembuktian dengan rujukan normatif al-Qur'an—misalnya QS al-Baqarah: 282 dan QS al-Ṭalāq: 2—untuk menegaskan pentingnya kesaksian dan pencatatan dalam urusan yang berdampak pada hak dan tanggung jawab (Hasanah, 2015). Dengan demikian, PK dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami bukan semata "jalan terakhir", melainkan bagian dari etika keadilan: ketika proses pembuktian diabaikan atau terjadi kekeliruan penilaian bukti, maka terdapat alasan moral-yuridis untuk membuka ruang koreksi (Hasanah, 2015; Wahyuni, 2015).

________________________________________

6. Subjek yang Berhak Mengajukan PK dan Orientasi Perlindungan: Penekanan pada Kepentingan Pihak yang Dirugikan Putusan

Dalam pembahasan hukum acara pidana Indonesia, PK sering diposisikan terutama untuk kepentingan terpidana (atau ahli warisnya) sebagai pihak yang langsung menanggung akibat putusan (Halim & Salim, 2020). Kerangka ini sejalan dengan pertimbangan historis-filosofis bahwa PK lahir untuk melindungi kepentingan terpidana dan memberi ruang koreksi atas putusan yang dianggap tidak adil (Chakim, 2016).

Di sisi lain, kajian fikih jinayah menekankan bahwa ketika terjadi kekeliruan hakim, otoritas peradilan memiliki mandat untuk membatalkan putusan yang tidak benar agar tidak merugikan pihak yang berperkara (Wahyuni, 2015). Penekanan "tidak boleh merugikan" dan kebutuhan membatalkan putusan yang keliru memperlihatkan titik temu orientasi: PK (atau i'ādah al-naẓr) diarahkan untuk memastikan perlindungan pihak yang dirugikan oleh kekeliruan putusan, melalui koreksi yang berbasiskan alasan yang sah dan pembuktian yang kuat (Haq et al., 2022; Wahyuni, 2015).

________________________________________

7. Ketegangan Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum: PK Lebih dari Satu Kali sebagai Isu Kontemporer

7.1 PK Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana

Isu penting yang juga memengaruhi pembacaan PK dalam horizon keadilan Islam kontemporer adalah perdebatan mengenai boleh tidaknya PK dilakukan lebih dari satu kali. Dalam hukum positif Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dipahami membuka kemungkinan PK lebih dari satu kali dalam perkara pidana, terutama ketika setelah PK pertama diputus masih ditemukan keadaan baru (novum) yang substansial (Chakim, 2016; Triwati et al., 2017). Argumen yang mengemuka adalah bahwa pencarian keadilan dan kebenaran materiil tidak dapat dibatasi secara kaku oleh limitasi formal "sekali saja", karena mungkin saja novum baru ditemukan setelah PK sebelumnya (Chakim, 2016; Triwati et al., 2017).

Pada titik ini, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan adanya asas litis finiri oportet (setiap perkara harus ada akhirnya), tetapi menilai bahwa dalam perkara pidana asas tersebut tidak dapat diterapkan secara rigid ketika pembatasan PK justru berpotensi menutup akses koreksi atas novum yang menentukan (Rofiannas, 2017). Namun, dalam praktik, respons Mahkamah Agung melalui SEMA No. 7 Tahun 2014 yang membatasi PK hanya satu kali memunculkan perdebatan konstitusional dan dinilai sebagai penggunaan dasar pertimbangan yang problematik karena SEMA dipandang bukan produk peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK yang membuka ruang PK lebih dari satu kali (Yuniagara, 2021).

Analisis lain menilai bahwa penerbitan SEMA tersebut—sebagai respons terhadap Putusan MK—secara substantif merupakan pengabaian terhadap putusan MK dan karena itu tidak dapat dibenarkan, sekalipun dinamika hubungan kewenangan institusional dapat diperdebatkan dalam teori (misalnya departmentalism vs judicial supremacy) (Rofiannas, 2017). Ketegangan ini memperlihatkan medan tarik-menarik antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang juga relevan dengan maqāṣid keadilan dalam hukum Islam: membuka ruang koreksi untuk novum penting dapat dipandang menjaga keadilan, tetapi pembatasan dapat dipandang menjaga kepastian hukum agar perkara tidak tanpa akhir (Chakim, 2016; Rofiannas, 2017; Triwati et al., 2017).

7.2 PK Kedua dalam Perkara Perdata

Dalam perkara perdata, diskursusnya menunjukkan corak yang berbeda. Kajian konstitusionalitas PK kedua dalam perkara perdata menegaskan bahwa pembatasan PK satu kali dalam perdata dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, sementara kelonggaran PK lebih dari satu kali dalam pidana dipandang sebagai upaya menegakkan keadilan substantif (Handoko, 2020). Akan tetapi, kajian tersebut juga menilai terdapat inkonsistensi rasional dalam argumentasi Mahkamah Konstitusi ketika membedakan secara tegas pidana dan perdata, karena pada prinsipnya kedua jenis perkara sama-sama menuntut keadilan substantif dan due process of law yang memberi kesempatan setara di depan hukum (Handoko, 2020).

Literatur lain yang membahas konsep PK kedua perkara perdata berbasis keadilan dan kepastian hukum juga menekankan ratio legis pembatasan PK satu kali demi kepastian hukum, sambil mengakui bahwa keadilan dapat menuntut ruang koreksi tertentu (Swantoro et al., 2017). Dengan demikian, bila dikontekstualisasikan pada perspektif hukum Islam, perdebatan "PK sekali atau lebih" dapat dibaca sebagai ikhtiar menyeimbangkan maslahat keadilan korektif (mencegah mudarat akibat putusan keliru) dengan maslahat kepastian (menghindari kerusakan sosial karena perkara tidak selesai-selesai), tanpa menyamakan begitu saja konstruksi fikih murāfa'āt dengan konstruksi hukum acara modern (Haq et al., 2022; Rofiannas, 2017; Wahyuni, 2015).

________________________________________

8. PK dalam Lingkungan Peradilan Agama dan Kekosongan Pengaturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI): Tantangan Maṣlaḥah

Dalam konteks perkara keluarga Islam di Indonesia, pembahasan PK memperoleh kompleksitas tambahan karena terhubung dengan dampak sosial putusan (misalnya perceraian) dan kebutuhan kepastian status. Kajian kritis terhadap PK dalam perkara perceraian di peradilan agama dari perspektif maṣlaḥah al-mursalah menyimpulkan bahwa PK atas perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menimbulkan problem sosial baru (mafsadah) sehingga demi kepastian hukum dipandang lebih baik upaya hukum cukup sampai banding atau kasasi saja (Misran et al., 2024).

Kajian yang sama juga menegaskan adanya persoalan normatif: penulis tidak menemukan satu pasal pun dalam KHI yang mengatur upaya PK terhadap perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan ikrar talak telah diucapkan (Misran et al., 2024). Di sisi lain, kajian tersebut memandang KHI memiliki posisi strategis tidak hanya mengatur hukum materiil tetapi juga dapat mengatur aspek formal, sehingga muncul kebutuhan untuk menata secara khusus posisi PK dalam perkara perkawinan—apakah dilarang atau dibolehkan—dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan (Misran et al., 2024).

Pernyataan ini penting bagi "PK menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia: hukum Islam (melalui kodifikasi nasional seperti KHI) belum mengatur sedetail hukum acara modern, sehingga ruang ijtihad kebijakan hukum (berbasis maslahat) menjadi kunci untuk menentukan desain PK agar sejalan dengan tujuan perlindungan hak sekaligus tertib sosial (Misran et al., 2024; Wahyuni, 2015).

________________________________________

9. Sintesis: Format PK Menurut Hukum Islam sebagai Mekanisme Korektif yang Berbasis Maslahat, Pembuktian, dan Batasan Alasan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, PK menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai mekanisme korektif yang berorientasi pada penegakan keadilan substantif ketika terdapat indikasi kuat kekeliruan putusan, terutama akibat kekhilafan hakim atau karena munculnya bukti/fakta baru yang sebelumnya tidak terungkap (Haq et al., 2022; Wahyuni, 2015). Orientasi ini bertumpu pada prinsip bahwa putusan yang keliru tidak boleh dibiarkan merugikan pihak berperkara, dan karena itu perlu dibuka ruang institusional untuk membatalkannya (Wahyuni, 2015).

Pada saat yang sama, dimensi pembuktian dalam Islam—yang menuntut kejelasan saksi dan alat bukti—memberi justifikasi normatif bahwa koreksi melalui PK menjadi relevan ketika proses pembuktian diabaikan atau terjadi error facti dalam penilaian bukti (Hasanah, 2015; Wahyuni, 2015). Namun, pengalaman sistem hukum modern (termasuk peradilan agama) memperlihatkan bahwa PK juga dapat memunculkan mafsadah sosial jika tidak dibatasi, khususnya dalam perkara keluarga seperti perceraian, sehingga pendekatan maṣlaḥah al-mursalah menuntut penataan yang memastikan keseimbangan antara koreksi putusan dan kepastian status sosial-hukum (Misran et al., 2024).

Di sinilah pelajaran kontemporer dari perdebatan PK lebih dari satu kali menjadi relevan: membuka ruang koreksi untuk novum dapat dipandang menjaga keadilan dan kebenaran materiil, tetapi pembatasan prosedural tertentu dipandang menjaga kepastian hukum agar perkara tidak tanpa akhir (Chakim, 2016; Rofiannas, 2017; Triwati et al., 2017). Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa "PK menurut hukum Islam" (dalam pengertian fikih dan dalam pengertian pembaruan hukum Islam di Indonesia) paling kuat dipahami sebagai institusi korektif yang legitimasi utamanya berada pada perlindungan dari ketidakadilan putusan, sementara bentuk rinci pengaturannya—termasuk batasan, syarat, dan ruang berlakunya—memerlukan perumusan berbasis maslahat, terutama ketika dihadapkan pada kekosongan/ketidakjelasan pengaturan formal dalam instrumen seperti KHI (Haq et al., 2022; Misran et al., 2024; Wahyuni, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asaari, A. (2017). Judicial Transformation During Omar bin Abdul Aziz's Period. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 17(1), 13–41. https://doi.org/10.32939/islamika.v17i1.200

Chakim, M. L. (2016). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 12(2), 328. https://doi.org/10.31078/jk1227

Halim, Y., & Salim, H. (2020). Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum Inkracht sebagai Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali. Jurnal Suara Hukum, 2(1), 86. https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p86-104

Handoko, P. (2020). Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua dalam Perkara Perdata. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(2), 452–474. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.452-474

Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafa'at). Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(2), 317. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5248

Hasanah, F. I. (2015). Error Facti Pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau Dari Hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Misran, M., Tanjung, D., & Pagar, P. (2024). Telaah kritis upaya peninjauan kembali dalam perkara perceraian di peradilan agama perspektif mashlahat al-mursalah. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(2), 137. https://doi.org/10.29210/020242610

Rofiannas, R. (2017). Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Konstitusionalitas SEMA No. 7 Tahun 2014. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, 1(1), 19–36. https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p19-36

Setyono, Y. A. (2019). Tinjauan "Novum" dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(1), 143. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1914

Sobari, A. (2022). Pengambilan Sumpah untuk Bukti Baru dari Termohon Peninjauan Kembali Perkara Perdata. National Journal of Law, 6(1), 735. https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1599

Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(2), 189. https://doi.org/10.22146/jmh.22103

Triwati, A., Juita, S. R., & Mulyani, T. (2017). Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17(2), 198. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i2.471

Wahyuni, A. (2015). Rechterlijk Dwaling dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan Hukum Positif. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2860

Yuniagara, R. (2021). Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dalam Penolakan Peninjauan Kembali. Jurnal Yudisial, 13(2), 187. https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.411