01609 - Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Kajian Konseptual, Prosedural, Dan Perbandingan Perspektif Hukum Islam

Abstract

Prosecution, in the Indonesian criminal procedural law framework, is formally understood as the act of a public prosecutor submitting a criminal case to the competent District Court for examination and adjudication. This article examines the concept of prosecution comprehensively, covering its procedural dimensions—including pre-prosecution mechanisms, the indictment as the foundation of court examination, and the burden of proof—as well as its institutional dimensions, particularly the principle of dominus litis and the independence of the Prosecutor's Office. Furthermore, this article discusses the development of prosecutorial discretion through restorative justice-based termination of prosecution under Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. From an Islamic law perspective, prosecution is approached through two analytical pathways: institutional analogy via the concept of wilayah al-hisbah in fiqh siyasah, and the normative principles of evidence and ulul amri policy in the context of ta'zir. The synthesis of these discussions reveals that prosecution is not merely an administrative act of case referral, but encompasses case control functions and evidentiary ethics that must be normatively accountable within a fair criminal justice system.

Keywords: prosecution; public prosecutor; dominus litis; pre-prosecution; restorative justice; Islamic criminal law

________________________________________

Penuntutan, dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, secara formal dipahami sebagai tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang guna diperiksa dan diputus. Artikel ini mengkaji konsep penuntutan secara komprehensif, mencakup dimensi prosedural—meliputi mekanisme prapenuntutan, surat dakwaan sebagai fondasi pemeriksaan pengadilan, dan beban pembuktian—serta dimensi kelembagaan, khususnya asas dominus litis dan kemandirian Kejaksaan. Lebih lanjut, artikel ini membahas perkembangan diskresi penuntutan melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dari perspektif hukum Islam, penuntutan didekati melalui dua jalur analisis: analogi kelembagaan melalui konsep wilayah al-hisbah dalam fiqh siyasah, serta prinsip normatif pembuktian dan kebijakan ulul amri dalam konteks ta'zir. Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa penuntutan bukan sekadar tindakan administratif pelimpahan perkara, melainkan mencakup fungsi kontrol perkara dan etika pembuktian yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Kata Kunci: penuntutan; penuntut umum; dominus litis; prapenuntutan; keadilan restoratif; hukum pidana Islam

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Penuntutan sebagai Tindakan Melimpahkan Perkara untuk Diperiksa dan Diputus

Dalam hukum acara pidana Indonesia, "penuntutan" secara eksplisit dipahami sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan (Anisya et al., 2021). Pengertian teknis ini menegaskan bahwa titik awal penuntutan—dalam arti formil KUHAP—adalah tindakan membawa perkara dari ranah penyidikan menuju ranah adjudikasi, sehingga penuntutan menjadi jembatan institusional antara hasil penyidikan dan pemeriksaan pengadilan (Anisya et al., 2021; Tahya et al., 2024). Dalam kerangka sistem peradilan pidana, literatur juga menempatkan penuntutan sebagai salah satu tahap yang membentuk rangkaian penanganan perkara—mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan—dengan Kejaksaan/penuntut umum sebagai subsistem yang menjalankan fungsi penuntutan tersebut (Mufrohim & Herawati, 2020).

Konsepsi "melimpahkan perkara" juga terkait erat dengan peran penuntut umum sebagai pihak yang menyusun dasar formil pemeriksaan di pengadilan melalui surat dakwaan, karena pemeriksaan perkara pidana di pengadilan secara doktrinal diletakkan pada kerangka dakwaan yang diajukan penuntut umum (Karisa, 2020; Prawira et al., 2024). Dengan demikian, tindakan pelimpahan perkara tidak semata memindahkan berkas, tetapi juga mengawali pertarungan pembuktian di persidangan, di mana penuntut umum memikul beban untuk membuktikan dakwaannya sesuai prinsip umum pembuktian pidana (Oktana et al., 2023; Satria, 2018).

________________________________________

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Penuntut Umum dan Asas Dominus Litis (Penguasa Perkara)

Dalam tahap penuntutan, sejumlah kajian menekankan asas dominus litis, yakni gagasan bahwa jaksa/penuntut umum berposisi sebagai "penguasa perkara" sehingga berwenang menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak (Prawira et al., 2024). Konsekuensi dari asas ini dinyatakan pula sebagai monopoli fungsional penuntut umum untuk menentukan kelayakan pelimpahan perkara, sehingga penuntut umum berfungsi sebagai "filter" terhadap perkara yang masuk ke pengadilan, terutama dalam konteks perdebatan antara kepastian hukum yang kaku dan kebutuhan kebijakan penuntutan yang lebih fleksibel (Sudirdja, 2020; Zunaidi & Najih, 2020). Perspektif ini sejalan dengan uraian bahwa Kejaksaan menempati posisi sentral dan strategis sebagai penyaring (filter) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan, karena Kejaksaan menentukan naik atau tidaknya perkara menuju penuntutan di pengadilan (Prawira et al., 2024; Tristanto, 2018).

Namun, literatur juga menyoroti bahwa efektivitas peran sentral penuntut umum tersebut sangat bergantung pada kualitas kemandirian institusi Kejaksaan. Kajian mengenai independensi Kejaksaan menyebut Kejaksaan berada pada posisi yang rawan intervensi sehingga dapat berdampak pada kualitas penuntutan yang tidak maksimal dan berpotensi mengurangi keadilan dalam sistem peradilan pidana (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020; Mufrohim & Herawati, 2020). Di sisi lain, argumen konstitusional menekankan bahwa kemandirian Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan penuntutan berperan penting untuk menjamin terwujudnya proses peradilan yang adil (due process of law) dan bahwa kebebasan hakim untuk memutus perkara pidana juga "bergantung" pada bebas atau tidaknya penuntut umum, karena ruang lingkup pemeriksaan pidana dibatasi oleh dakwaan jaksa (Kindangen, 2021; Rangga & Ayuni, 2022).

B. Prapenuntutan sebagai Mekanisme Penyaringan: Koordinasi Penyidik–Penuntut Umum

Secara prosedural, penuntutan lazim didahului prapenuntutan, yaitu mekanisme hubungan fungsional penyidik dengan penuntut umum melalui pengiriman berkas perkara dan pengembalian berkas disertai petunjuk apabila penuntut umum menilai hasil penyidikan belum lengkap (Salamor & Salamor, 2022). Hubungan ini dimulai sejak penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (SPDP), dan berlanjut pada penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dinilai kelengkapannya (Salamor & Salamor, 2022). Ketika penuntut umum menilai berkas belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas disertai petunjuk untuk dilengkapi; penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk tersebut (Sihombing et al., 2023).

Fungsi prapenuntutan ini sering dipahami sebagai screening mechanism sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, karena melalui proses ini penuntut umum—sebagai jaksa peneliti perkara—diharapkan dapat membangun kesepahaman dengan penyidik serta memperkecil risiko gagalnya penuntutan akibat kelemahan pembuktian di persidangan (Rozi, 2017). Akan tetapi, terdapat kritik bahwa prapenuntutan mengalami marjinalisasi dalam praktik sehingga fungsi penyaringan tidak berjalan optimal, dan lemahnya pengawasan fungsional dalam prapenuntutan dapat berdampak pada hilangnya kepastian hukum dan keadilan (Rozi, 2017; Rustamaji, 2021). Bahkan, kajian tentang kekosongan hukum prapenuntutan menegaskan problem normatif KUHAP karena tidak ada batasan yang jelas tentang berapa kali pengembalian berkas dapat dilakukan dan tidak ada batas waktu yang tegas bagi penyidik untuk menyempurnakan berkas setelah dikembalikan penuntut umum, sehingga penegakan hukum berisiko berlarut-larut dan menyimpang dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Rozi, 2017; Rustamaji, 2021).

Dalam konteks empiris prapenuntutan narkotika, penelitian menyebut kewenangan prapenuntutan penuntut umum dirujuk pada Pasal 14 huruf b KUHAP, serta mekanisme pengembalian berkas dan pemberian petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan merujuk Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP (Pidada et al., 2022; Salamor & Salamor, 2022). Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa tenggang waktu prapenuntutan "sebenarnya paling lama 28 hari" namun dalam praktik "sangat bervariasi", serta salah satu faktor penghambat prapenuntutan adalah perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum (Pidada et al., 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka koordinasi prapenuntutan tersedia, kualitas sinkronisasi antara subsistem penegak hukum tetap menentukan apakah perkara siap dituntut secara efektif di pengadilan (Pidada et al., 2022; Rustamaji, 2021).

C. Pelimpahan Perkara dan Surat Dakwaan: Fondasi Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah berkas dinyatakan lengkap, penuntut umum menyusun surat dakwaan dan melakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa di sidang pengadilan (Afrizal et al., 2023; Kurniawan, 2021). Literatur menekankan bahwa dakwaan memiliki posisi sentral karena menjadi dasar sekaligus batas ruang lingkup pemeriksaan di persidangan (Karisa, 2020). Hal ini selaras dengan kajian yang menegaskan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun penuntut umum; karena itu keputusan hakim yang memutus di luar dakwaan (ultra petita dalam arti memutus di luar pasal yang didakwakan) dipersoalkan dari perspektif kepastian hukum, sebab penuntut umumlah yang harus membuktikan dakwaan di persidangan, bukan hakim (Kindangen, 2021; Rangga & Ayuni, 2022).

Kualitas dakwaan juga menentukan kualitas keadilan substantif, karena kekeliruan dalam penyusunan dakwaan dapat berimplikasi langsung pada hasil penuntutan dan putusan. Misalnya, penelitian tentang penuntutan dalam perkara pembunuhan disertai pencurian menyimpulkan adanya kekeliruan penuntut umum dalam menentukan bentuk surat dakwaan, yang dinilai mencederai rasa keadilan keluarga korban karena tidak mendakwa seluruh rangkaian tindak pidana yang terjadi (Kharisma & Yatna, 2024). Kajian lain tentang perkara membawa senjata tajam juga menunjukkan bahwa kesalahan jaksa dalam memilih bentuk dakwaan—misalnya mendakwa tunggal ketika fakta mengindikasikan lebih dari satu objek tindak pidana—dapat berkontribusi pada ringannya hukuman dan menjadi bahan evaluasi bagi fungsi pengawalan perkara oleh penuntut umum (Maysela & Yusuf, 2024; Rangga & Ayuni, 2022).

D. Pembuktian dalam Perspektif Penuntutan: Beban Pembuktian dan Pengecualian "Pembuktian Terbalik"

Dalam perspektif pembuktian, sejumlah sumber menegaskan bahwa beban pembuktian pada prinsipnya berada pada penuntut umum—sejalan dengan asas actori incumbit onus probandi ("siapa yang menuntut, dia yang membuktikan")—dan hal ini dipandang selaras dengan konstruksi pembuktian KUHAP yang menempatkan pembuktian sebagai tahapan esensial bagi penuntut umum maupun terdakwa (Oktana et al., 2023; Satria, 2018). Dalam konteks pembuktian berbasis teknologi, kajian tentang pembuktian tindak pidana ITE juga menegaskan bahwa beban pembuktian di pengadilan menjadi beban dan tugas penuntut umum, sementara penyidik dan penuntut umum melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh alat bukti yang sah (Oktana et al., 2023; Salamor & Salamor, 2022). Di sisi lain, pembatasan pemeriksaan oleh dakwaan menegaskan bahwa penuntut umum harus merumuskan dakwaan secara cermat agar pembuktian relevan dan tidak membuka ruang ketidakpastian dalam pemeriksaan serta putusan (Karisa, 2020; Rangga & Ayuni, 2022).

Walaupun prinsip umumnya menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, literatur juga menunjukkan adanya pengecualian terbatas melalui konsep pembuktian terbalik dalam tindak pidana tertentu—misalnya korupsi dan pencucian uang—yang secara konseptual dipandang menyimpang dari asas universal pembuktian dan dapat berbenturan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi dinilai memiliki ratio legis karena terdapat kesulitan pembuktian (difficulty of proof) pada kejahatan tertentu (Hatta, 2021; Satria, 2018). Kajian perbandingan Indonesia dan hukum Islam menyatakan bahwa dalam hukum Islam, hakim tidak boleh memutus tanpa proses pembuktian, dan pembuktian terbalik diposisikan ke dalam kategori ta'zir yang berbasis kebijakan pemerintah (ulul amri), serta dinyatakan tersirat dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 26–29; para fuqaha menggunakan istihsan dalam ijtihad atas problem sosial kontemporer ketika menjustifikasi penerapan pembuktian terbalik pada situasi tertentu (Hatta, 2021). Dengan demikian, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dipaparkan kajian tersebut, "pengecualian" terhadap beban pembuktian konvensional dipahami sebagai kebijakan khusus yang dibenarkan secara terbatas untuk perkara tertentu yang diperkirakan sulit dibuktikan, tanpa menghapus prinsip dasar bahwa pembuktian tetap merupakan prasyarat putusan (Hatta, 2021; Satria, 2018).

E. Diskresi Penuntutan, Penghentian Penuntutan, dan Keadilan Restoratif

Selain fungsi membawa perkara ke pengadilan, wacana modern penuntutan juga mencakup diskresi untuk tidak melanjutkan perkara tertentu. Kajian perbandingan penyelesaian perkara di luar persidangan menegaskan bahwa sistem peradilan pidana pada umumnya hanya mampu memproses sebagian kecil tindak pidana, sehingga penuntut umum perlu melakukan diskresi untuk memutuskan perkara mana yang dilanjutkan atau dihentikan penuntutannya, dan Indonesia dinilai masih cenderung menganut asas legalitas secara kaku yang mendorong hampir semua perkara dibawa ke pengadilan—kecuali perkara tidak cukup bukti atau ditutup demi hukum (Sudirdja, 2020; Zunaidi & Najih, 2020). Dalam kerangka asas dominus litis, konsekuensinya adalah penuntut umum menjadi satu-satunya badan yang menentukan layak tidaknya perkara dilimpahkan, tetapi kritiknya: apabila kewenangan untuk mengesampingkan perkara hanya terbatas, perkara-perkara kecil tetap terdorong masuk pengadilan, sehingga tujuan due process of law dan efisiensi penanganan perkara sulit tercapai (Sudirdja, 2020; Zunaidi & Najih, 2020).

Di Indonesia, salah satu kanal diskresi penuntutan yang banyak dibahas ialah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020. Literatur menyatakan Perja 15/2020 lahir antara lain sebagai respons atas kritik masyarakat terhadap penanganan perkara yang dipandang tidak layak dibawa ke pengadilan, dan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dipahami dapat mengurangi penumpukan perkara serta meminimalisasi biaya perkara dalam proses peradilan (Dawansa & Iriyanto, 2023; Zunaidi & Najih, 2020). Dalam implementasi Perja 15/2020, penuntut umum dipaparkan berperan sebagai fasilitator/negosiator yang mempertemukan tersangka dan korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian, dan apabila kesepakatan tidak tercapai maka penuntut umum membuat nota pendapat untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya (I. Kurniawan & Darma, 2023; Sianturi, 2022). Uraian tahap implementasi pada studi Kejaksaan Negeri Medan menunjukkan penuntut umum memfasilitasi pertemuan perdamaian, memberi kesempatan tersangka meminta maaf kepada korban, mendokumentasikan kesepakatan perdamaian, dan menyusun laporan pelaksanaan perdamaian sebagai dasar proses penghentian penuntutan (I. Kurniawan & Darma, 2023; Pohan et al., 2023). Namun, kajian empiris juga menyebut adanya hambatan normatif seperti Perja yang belum mengatur secara tegas dan rinci jangka waktu penyelesaian, sehingga praktik masih mengacu SOP internal—dalam satu studi disebut diberi waktu "selambat-lambatnya 7 hari"—yang menunjukkan adanya ruang ketidakseragaman prosedural (Dawansa & Iriyanto, 2023; Pohan et al., 2023).

Diskursus ini juga tidak lepas dari kritik konseptual: kajian tentang due process model dan restorative justice menegaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restorative justice dapat menuai kritik karena berpotensi tidak kompatibel dengan unsur due process—misalnya risiko terkait self-incrimination, hak atas penasihat hukum, hak atas fair trial, dan presumption of innocence—sehingga dibutuhkan penguatan desain agar kompatibel dengan due process of law (Nelson, 2020; Raharjo, 2008). Dengan kata lain, sekalipun penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dipromosikan sebagai inovasi untuk efisiensi dan responsivitas, ia tetap harus diikat oleh prinsip-prinsip fair trial dan perlindungan hak yang memadai agar diskresi penuntutan tidak berubah menjadi ruang penyimpangan (Mufrohim & Herawati, 2020; Nelson, 2020).

F. Penuntutan Menurut Hukum Islam: Analogi Kelembagaan dan Prinsip Pembuktian

1. Keterbatasan Definisi "Penuntutan" dalam Perspektif Islam dan Strategi Analisis

Sumber-sumber yang tersedia dalam daftar referensi tidak memberikan satu definisi tunggal "penuntutan" dalam hukum Islam yang secara terminologis identik dengan rumusan KUHAP tentang pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri (Anisya et al., 2021; Ferdika et al., 2022). Karena itu, pembahasan "penuntutan menurut hukum Islam" dalam artikel ini disusun melalui dua jalur yang secara eksplisit tersedia dalam referensi: pertama, jalur analogi kelembagaan dalam perspektif fiqh siyasah yang membandingkan Kejaksaan/penuntut umum dengan institusi tertentu dalam tradisi peradilan Islam; kedua, jalur prinsip pembuktian dalam hukum Islam—termasuk pembuktian terbalik sebagai kebijakan ta'zir—yang relevan karena penuntutan pada praktiknya berujung pada pembuktian di depan hakim (Ferdika et al., 2022; Hatta, 2021). Dengan pendekatan ini, "penuntutan" dipahami bukan sekadar tindakan administratif melimpahkan perkara, melainkan fungsi kontrol perkara dan fungsi pembuktian yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif (Hatta, 2021; Prawira et al., 2024).

2. Perspektif Fiqh Siyasah: Wilayah Al-Hisbah dan Fungsi Penjagaan Hak Publik

Dalam wacana fiqh siyasah yang dirujuk oleh salah satu kajian, Islam mengenal kategori peradilan yang dibedakan berdasarkan objek perkara: wilayah khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim (Ferdika et al., 2022). Kajian yang sama menyatakan bahwa lembaga Kejaksaan pada peradilan umum dapat dianalogikan dengan wilayah al-hisbah—atau disebut juga qadha' hisbah dalam bahasa modern—dan muhtasib dapat disamakan dengan jaksa penuntut umum karena bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat (Ferdika et al., 2022). Akan tetapi, kajian tersebut juga menegaskan perbedaan penting: wilayah al-hisbah mengadili pelanggaran hukum syara' "di luar mahkamah", bukan karena adanya tuntutan dari pihak penuntut, melainkan karena adanya pelanggaran; sedangkan Kejaksaan beracara di persidangan atau pengadilan (Ferdika et al., 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketika istilah "penuntutan" dalam KUHAP menekankan pelimpahan perkara ke pengadilan (Anisya et al., 2021), analogi hisbah dalam referensi justru menonjolkan fungsi respons atas pelanggaran yang tidak selalu berbasis tuntutan formal di pengadilan, sehingga "penuntutan" dalam pengertian kelembagaan Islam—berdasarkan analogi ini—tidak dapat dipaksakan identik dengan model KUHAP (Ferdika et al., 2022; Zunaidi & Najih, 2020).

3. Prinsip Pembuktian dan Kebijakan Ulul Amri: Relevansi terhadap Fungsi Penuntutan

Kajian perbandingan pembuktian terbalik menegaskan bahwa dalam hukum Islam, hakim tidak boleh memutus perkara tanpa didahului proses pembuktian, sehingga pembuktian merupakan prasyarat putusan (Hatta, 2021). Dalam kerangka ini, fungsi penuntutan yang pada praktiknya bertujuan membawa perkara ke putusan menjadi intrinsik terkait dengan standar pembuktian yang harus dipenuhi sebelum hakim menjatuhkan putusan (Hatta, 2021; Satria, 2018). Lebih lanjut, kajian tersebut menyatakan bahwa penerapan pembuktian terbalik dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori ta'zir yang berbasis kebijakan pemerintah (ulul amri), dan secara implisit ditautkan dengan Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 26–29 serta metode istihsan yang digunakan fuqaha untuk menjawab problem sosial kontemporer (Hatta, 2021). Dengan demikian, dalam perspektif sumber ini, negara/penguasa (ulul amri) memiliki ruang kebijakan untuk merancang mekanisme pembuktian tertentu demi efektivitas penegakan, tetapi tetap berada dalam kerangka bahwa putusan tidak boleh dijatuhkan tanpa proses pembuktian (Hatta, 2021; Nelson, 2020).

Relevansi peran ulul amri dan hakim dalam penegakan hukum pidana Islam juga tampak dalam kajian penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam, yang menyatakan sanksi terhadap pelaku perusak lingkungan diberi wewenang kepada ulil amri/penguasa yakni hakim, dan putusan hakim dinilai relevan dengan perspektif pidana Islam dalam konteks kasus yang dikaji (Lukman et al., 2022). Pada saat yang sama, kajian tersebut juga menggambarkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan serta berpegang pada surat dakwaan yang dirumuskan jaksa penuntut umum, sekaligus menunjukkan bahwa putusan dapat lebih ringan dari tuntutan jaksa karena pertimbangan hal-hal meringankan (Lukman et al., 2022; Putri, 2022). Walaupun kajian ini bukan teori umum "penuntutan Islam", ia memperlihatkan titik temu praktis: proses pemidanaan—yang dalam Islam diletakkan pada otoritas hakim/ulul amri dalam konteks ta'zir—tetap menuntut prosedur pembuktian dan pertimbangan berbasis fakta persidangan, yang dalam sistem Indonesia dipicu oleh tindakan penuntut umum melimpahkan perkara serta menyusun dakwaan (Anisya et al., 2021; Lukman et al., 2022).

________________________________________

III. SIMPULAN

Bila disintesiskan, penuntutan—sebagaimana definisi KUHAP—menegaskan tindakan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus (Afrizal et al., 2023; Anisya et al., 2021). Pada tahap ini, asas dominus litis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara yang menentukan kelayakan pelimpahan, sementara prapenuntutan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan untuk memastikan berkas siap dibuktikan di persidangan (Prawira et al., 2024; Rozi, 2017). Dalam praktik modern, diskresi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif memperluas wajah penuntutan dari semata "melimpahkan" menjadi juga "mengalihkan" perkara tertentu dari pengadilan dengan syarat-syarat formal dan material, namun tetap harus kompatibel dengan due process dan perlindungan hak (Dawansa & Iriyanto, 2023; Nelson, 2020). Dalam batas referensi yang tersedia, hukum Islam—melalui analogi hisbah dan pembahasan pembuktian—menunjukkan dua penekanan normatif: adanya fungsi penjagaan hak publik yang oleh suatu kajian dianalogikan dengan muhtasib/jaksa, dan keharusan pembuktian sebelum putusan serta ruang kebijakan ulul amri dalam mekanisme pembuktian tertentu (ta'zir), termasuk justifikasi terbatas pembuktian terbalik (Ferdika et al., 2022; Hatta, 2021). Oleh karena itu, "penuntutan menurut hukum Islam"—dalam kerangka sumber yang tersedia—lebih aman dipahami sebagai diskursus tentang: (i) siapa otoritas yang menjaga kepentingan umum dan memicu proses penegakan; serta (ii) bagaimana standar pembuktian dan kebijakan penguasa dipertanggungjawabkan sebelum hakim menjatuhkan sanksi, bukan semata-mata definisi prosedural pelimpahan perkara yang identik dengan KUHAP (Ferdika et al., 2022; Hatta, 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, R., Kurniawan, I., & Frimer, T. (2023). Rehabilitasi medis terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika dalam perspektif dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 806. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.382

Anisya, A. F., Hafrida, H., & Erwin, E. (2021). Studi perbandingan penuntutan perkara pidana dalam perspektif sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia dan Thailand. Pampas Journal of Criminal Law, 2(3), 59–75. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14876

Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi budaya hukum Kejaksaan dalam penuntutan sebagai independensi di sistem peradilan pidana Indonesia. Sasi, 26(4), 571–581. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359

Dawansa, R., & Iriyanto, E. (2023). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jurnal Hukum, 39(1), 12. https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675

Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H. (2022). Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif fiqih siyasah. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 2(1), 39–58. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778

Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Karisa, I. A. (2020). Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln). Verstek, 8(1). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623

Kharisma, K. K. A., & Yatna, S. (2024). Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana pencurian (Studi kasus putusan perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr). Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3), 7. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2105

Kindangen, H. Y. (2021). Jaminan konstitusional terhadap kemandirian Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan penuntutan. Masalah-Masalah Hukum, 50(4), 398–408. https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.398-408

Kurniawan, I., & Darma, I. M. W. (2023). Terobosan hukum pidana melalui penghentian penuntutan perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif. Vyavahara Duta, 18(2), 50–59. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2989

Kurniawan, K. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 1(1), 54. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.23843

Lukman, L., Muhammadun, M., & Budiman, B. (2022). Environmental criminal law enforcement in the perspective of Islamic criminal law (Kupa Beach case study, Barru District). Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 60–72. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3192

Maysela, V. A., & Yusuf, H. (2024). Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang kasus tindak pidana membawa senjata tajam. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4737–4742. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1235

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi lembaga Kejaksaan sebagai legal structure di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 373–386. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386

Nelson, F. M. (2020). Due process model dan restorative justice di Indonesia: Suatu telaah konseptual. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1(1), 92–112. https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.5

Oktana, R., Akub, S., & Maskun, M. (2023). Social media in the process of evidence of electronic information and transaction crimes. Sign Jurnal Hukum, 4(2), 320–331. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.252

Pidada, I. B. W. N. P., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Kewenangan jaksa penuntut umum terhadap prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar. Jurnal Preferensi Hukum, 3(3), 494–500. https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5599.494-500

Pohan, H., Ablisar, M., Marlina, M., & Ekaputra, M. (2023). Penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan. Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(1), 52–62. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.41

Prawira, D. Y., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Legalitas perubahan tuntutan pada jawaban penuntut umum atas pledooi terdakwa dari perspektif hukum acara pidana. Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 3(2), 633–643. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2303

Putri, F. A. (2022). Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 3(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15528

Raharjo, A. (2008). Mediasi sebagai basis dalam penyelesaian perkara pidana. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(1). https://doi.org/10.22146/jmh.16316

Rangga, G. S., & Ayuni, S. E. (2022). Kepastian hukum putusan pemidanaan yang tidak berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Jurnal Magister Hukum Perspektif, 13(2), 32–41. https://doi.org/10.37303/magister.v13i2.68

Rozi, R. M. (2017). Revitalisasi lembaga prapenuntutan guna menyokong kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 89. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.124

Rustamaji, W. E. S. M. (2021). Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam telaah kekosongan hukum prapenuntutan. Verstek, 9(1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49926

Salamor, A. M., & Salamor, Y. B. (2022). Kewenangan penghentian penyidikan dalam perkara dengan pelaku gangguan kejiwaan. Bacarita Law Journal, 2(2), 62–68. https://doi.org/10.30598/bacarita.v2i2.5396

Satria, H. (2018). Integritas Jurnal Antikorupsi, 3(1), 87. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.142

Sianturi, A. (2022). Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Studi kasus pada Kejaksaan Negeri Dairi). Jurnal Perspektif Hukum, 3(2), 145–154. https://doi.org/10.35447/jph.v3i2.610

Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(2), 63–75. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42

Sudirdja, R. P. (2020). Penguatan kewenangan penuntut umum melalui pengesampingan perkara pidana dengan alasan tertentu. Litigasi, 20(2), 291–313. https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032

Tahya, R. I., Toule, E. R. M., & Pattipawae, D. R. (2024). Eksaminasi khusus Kejaksaan Agung dalam perkara tindak pidana. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 49. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i1.2120

Tristanto, Y. W. (2018). Tinjauan yuridis penerapan plea bargaining untuk meningkatkan efisiensi peradilan di Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 6(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.411-436

Zunaidi, A. H., & Najih, M. (2020). Analisis perbandingan kebijakan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan di Belanda, Inggris, dan Indonesia. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 1(1), 1–15. https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12781