01606 - Penggugat Dalam Hukum Islam: Kajian Konseptual Dan Praktik Peradilan Agama Di Indonesia

Plaintiff in Islamic Law: A Conceptual Study and Practice of Religious Courts in Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep penggugat dalam kerangka hukum Islam sebagaimana dioperasionalkan di Peradilan Agama Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur terhadap berbagai putusan pengadilan, regulasi, dan kajian akademik, artikel ini menelaah kedudukan yuridis penggugat dari aspek kewenangan absolut dan relatif Peradilan Agama, syarat formil gugatan, beban pembuktian, mekanisme mediasi, putusan verstek, hingga batas-batas asas ultra petita dan hak ex officio hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggugat bukan sekadar kategori administratif, melainkan subjek hukum yang menggerakkan mekanisme peradilan dalam ekosistem normatif yang memadukan syariah, fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa, dan yurisprudensi. Variasi subjek penggugat mengikuti spektrum kewenangan Peradilan Agama yang mencakup bidang keluarga, waris, dan ekonomi syariah. Artikel ini menegaskan bahwa penggugat adalah penggerak utama mekanisme peradilan yang membuka ruang artikulasi hak dan kepentingan hukum dalam bingkai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: penggugat; hukum Islam; Peradilan Agama; gugatan; kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the plaintiff within the framework of Islamic law as operationalized in Indonesian Religious Courts. Through a literature study approach drawing on court decisions, regulations, and academic scholarship, this article analyzes the juridical standing of the plaintiff from the aspects of absolute and relative jurisdiction of Religious Courts, formal requirements of claims, burden of proof, mediation mechanisms, verstek decisions, and the limits of the ultra petita principle and judges' ex officio rights. The findings indicate that the plaintiff is not merely an administrative category but a legal subject who activates the judicial mechanism within a normative ecosystem that integrates sharia, fiqh, the Compilation of Islamic Law (KHI), fatwas, and jurisprudence. The variation of plaintiff subjects follows the spectrum of Religious Court jurisdiction encompassing family, inheritance, and sharia economic matters. This article affirms that the plaintiff is the primary driver of the judicial mechanism who opens space for the articulation of rights and legal interests within the framework of substantive justice oriented toward maslahah.

Keywords: plaintiff; Islamic law; Religious Court; lawsuit; maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

Penggugat sebagai "pencari keadilan" dalam kerangka hukum Islam di Indonesia dalam konteks penerapan hukum Islam di Indonesia, konsep penggugat paling operasional dipahami melalui praktik beracara di lingkungan Peradilan Agama, karena Peradilan Agama diposisikan sebagai upaya untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ismail & Mujib, 2023). Di dalam proses perdata di Peradilan Agama, putusan hakim pada dasarnya merupakan "jawaban" atas gugatan yang diajukan dan diputus oleh majelis hakim, di mana majelis merespons apa yang diminta (dituntut) oleh penggugat, sejalan dengan watak hakim yang dibatasi oleh prinsip pasif dalam perkara perdata (Huda & Nurhidayattulloh, 2024). Karena itu, secara fungsional, penggugat dapat dirumuskan sebagai pihak yang memulai proses peradilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sengketa/konflik dan kepastian status hukum, terutama ketika hukum positif Indonesia mensyaratkan campur tangan pengadilan untuk jenis perkara tertentu seperti perceraian di depan sidang Pengadilan Agama (Puneri et al., 2019). Kerangka ini sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan penggugat bukan semata kategori administratif, melainkan posisi yuridis yang menggerakkan mekanisme peradilan untuk menilai dalil, bukti, dan tuntutan dalam batas kewenangan pengadilan (Huda & Nurhidayattulloh, 2024; Ismail & Mujib, 2023).

________________________________________

2. Landasan Konseptual "Menurut Hukum Islam": Syariah, Fikih, dan Produk Hukum yang Dioperasionalkan Pengadilan

Pembahasan "menurut hukum Islam" perlu ditempatkan pada pembedaan konseptual antara syariah dan fikih, karena syariah dipahami sebagai aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fikih merupakan pemahaman manusia atas syariah yang melibatkan penalaran (ijtihad) (Hasyim, 2015). Dalam konteks Indonesia, hukum Islam juga dijelaskan berkembang dan dirumuskan ke dalam beberapa produk pemikiran/produk hukum, antara lain fikih, fatwa, yurisprudensi/putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, yang masing-masing memiliki karakteristik dalam implementasi (Wijayati & Rosadi, 2020). Sejalan dengan itu, penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam dipahami mencakup aspek hukum materiil dan formil, dengan hukum materiil bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan fikih (Riana et al., 2024). Dengan demikian, "penggugat menurut hukum Islam" (dalam konteks praktik peradilan Indonesia) paling tepat dipahami sebagai subjek hukum yang menggunakan saluran formal Peradilan Agama untuk mengaktualisasikan klaim hak atau kepentingan hukumnya, sementara norma rujukannya bergerak dalam spektrum syariah–fikih–produk hukum negara yang mengakomodasi hukum Islam (misalnya Kompilasi Hukum Islam/KHI dan perangkat regulasi terkait) (Hasyim, 2015; Ismail & Mujib, 2023; Wijayati & Rosadi, 2020).

________________________________________

3. Kedudukan Penggugat dalam Peradilan Agama: Kewenangan Absolut dan Ruang Lingkup Perkara

Kedudukan penggugat selalu terkait dengan kompetensi (kewenangan) lembaga peradilan yang dituju. Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur Peradilan Agama, kewenangan absolut Peradilan Agama mencakup pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Taufiki et al., 2022). Penegasan kewenangan ini juga tampil dalam diskursus pembaruan peradilan, misalnya ketika Pengadilan Agama diposisikan sebagai lingkungan peradilan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, termasuk melalui penguatan mekanisme yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Somawinata, 2009). Dalam ranah ekonomi syariah, penyelesaian sengketa dipahami dapat dilakukan melalui dua metode: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan), dengan penekanan bahwa litigasi merupakan penyelesaian konflik hukum melalui mekanisme pengadilan (Harahap et al., 2023). Pada sengketa perbankan syariah, Peradilan Agama juga disebut memperoleh otoritas untuk memediasi dan menyelesaikan perkara terkait perbankan syariah berdasarkan undang-undang yang relevan (Khaera et al., 2022). Dengan demikian, penggugat adalah pihak yang mengaktifkan yurisdiksi tersebut melalui gugatan—namun efektivitasnya bergantung pada kecocokan jenis perkara dengan kewenangan absolut Peradilan Agama dan pada pemenuhan syarat formil gugatan (Harahap et al., 2023; Khaera et al., 2022; Taufiki et al., 2022).

________________________________________

4. Penggugat dan Kepentingan Hukum (Legal Interest) serta Kecakapan Bertindak: Syarat agar Gugatan Berjalan Secara Sah

Dalam logika berperkara, mengajukan gugatan dipahami sebagai manifestasi kepentingan hukum penggugat, sehingga secara prosedural penggugat seharusnya hadir pada sidang yang telah ditetapkan (Syam & Fitri, 2024). Bahkan terdapat petunjuk Mahkamah Agung (sebagaimana dikutip dalam kajian) bahwa bila pada sidang pertama penggugat tidak datang meskipun telah dipanggil patut dan tidak mengirim kuasa, sedangkan tergugat atau kuasanya hadir, gugatan dapat digugurkan dan penggugat dihukum membayar biaya perkara (Syam & Fitri, 2024). Selain kepentingan hukum dan kehadiran, kecakapan bertindak (kapasitas hukum) juga menjadi aspek yang dipertimbangkan; dalam kajian sengketa murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto, kecakapan penggugat dikaitkan dengan kondisi telah berumur lebih dari 21 tahun dan tidak berada di bawah pengampuan sehingga dinilai cakap melakukan perbuatan hukum (Sudarti & Najib, 2021). Kajian yang sama juga menautkan kecakapan ini pada fungsi legal standing penggugat—yakni bahwa akad (kontrak) yang sah dapat menjadi dasar legal standing bagi penggugat untuk menggugat dalam perkara a quo (Sudarti & Najib, 2021). Dengan demikian, "penggugat" bukan hanya pihak yang menandatangani surat gugatan, melainkan subjek yang (i) memiliki kepentingan hukum untuk menggugat, (ii) mengikuti kewajiban prosedural (termasuk kehadiran), dan (iii) cakap bertindak serta memiliki dasar hubungan hukum yang dapat menjustifikasi standing (Sudarti & Najib, 2021; Syam & Fitri, 2024).

________________________________________

5. Variasi Subjek Penggugat: Dari Perkara Keluarga (Munakahat) hingga Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dalam perkara keluarga Islam, penggugat paling sering muncul sebagai suami atau istri yang mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama, sejalan dengan ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berupaya mendamaikan dan tidak berhasil (Habibi et al., 2021; Puneri et al., 2019). Studi mengenai perceraian luar pengadilan menekankan mandat KHI bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga jalur pengadilan menjadi arena formal bagi penggugat untuk memperoleh akta cerai dan pengakuan negara (Puneri et al., 2019). Secara faktual, berbagai studi putusan memperlihatkan penggugat (umumnya istri) mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan mendasarkan alasan perceraian pada ketentuan KHI, misalnya penelitian putusan verstek kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang menunjukkan penggugat mengajukan gugatan cerai sesuai Pasal 116 huruf b KHI (Azzahra & Shuaib, 2022), atau kajian perkara suami mafqud yang menyimpulkan istri boleh mengajukan cerai karena hak-haknya tidak terpenuhi (Kholifah et al., 2022).

Di ranah waris dan harta peninggalan, penggugat dapat berupa ahli waris atau pihak yang mengklaim hak atas harta warisan; kajian pembagian warisan pada putusan Pengadilan Agama menunjukkan pengadilan mempertimbangkan bukti yang diajukan penggugat untuk membantu penentuan ahli waris yang berhak menerima pembagian sengketa waris (Hidayat et al., 2023). Dalam sengketa wasiat atas harta bersama, penggugat juga dapat berupa para ahli waris yang mengajukan gugatan perdata ke pengadilan karena menilai hak warisnya terlanggar dan perdamaian tidak berhasil (Purkon et al., 2022). Dalam ekonomi syariah, penggugat dapat berupa nasabah atau lembaga keuangan syariah yang bersengketa mengenai akad pembiayaan, dan penyelesaian sengketanya dapat ditempuh melalui litigasi Peradilan Agama sesuai kerangka hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Harahap et al., 2023; Khaera et al., 2022; Wicaksono et al., 2023). Oleh karena itu, variasi subjek penggugat mengikuti spektrum kewenangan Peradilan Agama (keluarga, waris, dan ekonomi syariah) dan jenis hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa (perkawinan, kewarisan, akad/kontrak muamalah) (Harahap et al., 2023; Hidayat et al., 2023; Taufiki et al., 2022).

________________________________________

6. Penggugat dalam Aspek Kompetensi Relatif: Memilih Pengadilan yang Berwenang Berdasarkan Domisili dan Keadaan Pihak

Keabsahan proses sejak awal juga terkait kompetensi relatif (wilayah). Dalam pembahasan perceraian luar pengadilan, dijelaskan bahwa gugatan perceraian pada prinsipnya diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Puneri et al., 2019). Uraian yang sama juga memerinci skenario-skenario kompetensi relatif, termasuk ketika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan juga situasi ketika penggugat berada di luar negeri (Puneri et al., 2019). Perspektif lain mengenai hak-hak perempuan dan prosedur cerai gugat juga menegaskan bahwa tata cara mengajukan gugatan menghendaki campur tangan pengadilan dan bahwa cerai gugat bagi perkawinan Islam diajukan ke Pengadilan Agama (Harisudin et al., 2023). Dalam konteks perlindungan hukum pascaperceraian, disebut pula ketentuan bahwa cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama (dengan ketentuan wilayah tertentu) (Rasyid, 2023). Dengan demikian, penggugat tidak bebas memilih forum secara arbitrer: pengajuan gugatan harus sesuai aturan kewenangan relatif untuk menjamin proses pemanggilan para pihak, pemeriksaan perkara, dan validitas putusan (Harisudin et al., 2023; Puneri et al., 2019; Rasyid, 2023).

________________________________________

7. Penggugat dan Beban Pembuktian: Dalil, Bukti Surat, dan Peran Bukti dalam Pertimbangan Hakim

Dalam perkara perdata di Peradilan Agama, penggugat memikul peran sentral melalui penyusunan posita–petitum dan pengajuan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, karena putusan hakim adalah respons terhadap gugatan yang diajukan (Huda & Nurhidayattulloh, 2024). Dalam perkara waris yang dikaji, pengadilan agama secara eksplisit mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat untuk membantu hakim menentukan ahli waris yang berhak menerima pembagian warisan sengketa (Hidayat et al., 2023). Dalam perkara wasiat atas harta bersama, para penggugat memformulasikan dalil bahwa tindakan para tergugat menutup hak mereka atas harta peninggalan; perdamaian telah diusahakan namun gagal, sehingga gugatan diajukan dan menjadi basis pemeriksaan hakim (Purkon et al., 2022). Dalam penelitian mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada putusan ekonomi syariah, dicontohkan bahwa untuk menguatkan dalil para pihak, penggugat mengajukan 6 alat bukti surat, sedangkan salah satu tergugat mengajukan 17 alat bukti surat, menunjukkan bagaimana bukti dokumenter digunakan dalam proses pembuktian (Rofii, 2014). Karena itu, "penggugat" dalam pengertian operasional bukan hanya penginisiasi perkara, tetapi juga produsen argumen dan bukti yang menentukan arah pertimbangan hakim (meskipun hakim tetap menilai dalam kerangka sumber hukum yang berlaku) (Hidayat et al., 2023; Huda & Nurhidayattulloh, 2024; Rofii, 2014).

________________________________________

8. Penggugat, Mediasi, dan Upaya Perdamaian: Kewajiban Prosedural Sebelum Putusan

Beracara di Peradilan Agama tidak hanya soal adu dalil, tetapi juga mekanisme perdamaian. Studi mengenai "pengetatan perceraian" di PTA Semarang menekankan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, institusi mediasi dimaksimalkan dan lembaga hakam dioptimalkan untuk mencapai tujuan perkawinan; bila perdamaian berhasil maka perkara dicabut, sedangkan bila alasan tidak terbukti gugatan ditolak atau tidak diterima, dan bila terbukti serta perdamaian gagal maka perceraian dapat dikabulkan (Akbar et al., 2021). Dalam studi kasus khulu' di Pengadilan Agama Garut, majelis hakim melakukan upaya mendamaikan para pihak (mengacu pada ketentuan prosedural) namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai (Habibi et al., 2021). Dalam putusan hak asuh anak yang dianalisis, kegagalan mediasi juga dapat terjadi karena tergugat (misalnya ibu) tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan (Musjtari et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa penggugat berada dalam arsitektur prosedural yang menempatkan perdamaian/mediasi sebagai tahapan penting; keberhasilan atau kegagalannya akan memengaruhi apakah gugatan dilanjutkan ke pembuktian dan putusan (Akbar et al., 2021; Musjtari et al., 2020).

________________________________________

9. Penggugat dan Putusan Verstek: Konsekuensi Ketidakhadiran Pihak dalam Persidangan

Putusan verstek memperlihatkan bagaimana kedudukan penggugat menguat ketika tergugat tidak hadir. Studi mengenai kumulasi isbat nikah dan cerai gugat menunjukkan kasus diputus verstek, dan penggugat memperoleh penetapan sah perkawinan sekaligus putusan talak ba'in sughra karena tergugat meninggalkan penggugat dalam waktu tertentu (Azzahra & Shuaib, 2022). Dalam analisis pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah, disebutkan bahwa tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek, sekaligus ditetapkan anak berada di bawah asuhan penggugat (Musjtari et al., 2020). Namun, mekanisme ketidakhadiran juga memiliki sisi sebaliknya: bila penggugat yang tidak hadir pada sidang pertama, gugatan dapat digugurkan dan penggugat dapat dibebani biaya perkara, sebagaimana pedoman yang dikutip dalam kajian diskresi hakim (Syam & Fitri, 2024). Dengan demikian, posisi penggugat dalam verstek bergantung pada kepatuhan proseduralnya sendiri dan pada kehadiran/ketidakhadiran tergugat (Azzahra & Shuaib, 2022; Musjtari et al., 2020; Syam & Fitri, 2024).

________________________________________

10. Batasan Tuntutan Penggugat: Asas Ultra Petita, Prinsip Hakim Pasif, dan Ketegangan dengan Perlindungan Substantif

Salah satu aspek penting dalam membahas penggugat adalah bahwa petitum penggugat membingkai batas putusan. Catatan tentang penyelesaian perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Metro menegaskan bahwa majelis hakim menjawab gugatan sebagaimana diminta oleh penggugat, karena hakim dibatasi oleh prinsip pasif dalam perkara perdata dan larangan melampaui objek yang dimohonkan (ultra petita) (Huda & Nurhidayattulloh, 2024). Studi hadhanah di Aceh memperlihatkan perdebatan yang tajam: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan hadhanah melebihi yang diminta penggugat dengan merujuk putusan Mahkamah Agung tertentu yang membuka kemungkinan mengabulkan lebih dari yang diminta bila masih sesuai kejadian materiil, sementara Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat banding menekankan larangan mengabulkan melebihi tuntutan berdasarkan ketentuan HIR/RBg (Triyanta, 2014). Dalam kajian pembatalan perkawinan karena perubahan agama, asas ultra petita juga dijelaskan sebagai prinsip bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi tuntutan penggugat, dan pelanggarannya disamakan dengan pelanggaran prinsip rule of law (Aisyah, 2018).

Namun, literatur lain menunjukkan adanya mekanisme korektif melalui kewenangan tertentu hakim. Penelitian tentang hak ex officio hakim Peradilan Agama menyatakan bahwa hakim, karena jabatannya (ex officio), dapat memutus lebih dari yang dituntut demi perlindungan hak anak dan istri dalam perkara perceraian, bahkan ketika para pihak tidak menuntut hal tersebut (Putra, 2016). Kajian hak ex officio dalam cerai talak juga menegaskan bahwa penggunaan hak ex officio oleh hakim memiliki dasar hukum dan diarahkan untuk menjaga hak-hak mantan istri pascaperceraian sekalipun istri (termohon) tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) (Sudarti & Najib, 2021). Dalam konteks hadhanah, urgensi penerapan dwangsom (uang paksa) bahkan dipandang penting untuk memastikan pelaksanaan putusan dan mencegah kerugian penggugat, dan dikemukakan bahwa hakim dapat menjatuhkan dwangsom meskipun tidak diminta penggugat demi pemenuhan kebutuhan anak (Putri et al., 2019). Dengan demikian, konsep penggugat harus dibaca dalam dua lapis: (i) petitum penggugat sebagai batas normal putusan (hakim pasif/ultra petita), dan (ii) ruang pengecualian tertentu melalui ex officio/dwangsom yang diproyeksikan untuk menjamin keadilan substantif dan perlindungan pihak rentan, sekalipun menimbulkan diskursus ketegangan dengan prinsip ultra petita (Huda & Nurhidayattulloh, 2024; Putri et al., 2019; Triyanta, 2014).

________________________________________

11. Penggugat dan Sumber-Sumber Pertimbangan Hakim: Dari KHI hingga Yurisprudensi dan Doktrin Fikih

Karena putusan adalah respons atas gugatan penggugat, kualitas dan arah putusan juga dipengaruhi kerangka sumber hukum yang dipakai hakim. Studi tentang penegakan hukum Islam dalam praktik peradilan menyatakan bahwa pengadilan agama, khususnya dalam ekonomi syariah, mencari hukum melalui berbagai sumber seperti hukum tertulis, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian, dan doktrin; bahkan disebutkan sumber khusus ekonomi syariah mencakup kontrak, peraturan, yurisprudensi, kebiasaan (al-'ādah al-muḥakkamah), fatwa DSN-MUI, dan fikih (Riana et al., 2024). Analisis penyelesaian sengketa perbankan syariah juga menegaskan bahwa pengadilan agama dalam sengketa perbankan syariah bergantung pada materi hukum yang beragam termasuk kontrak, KHES (yang diberlakukan melalui PERMA), yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, dan fikih (E. Hidayat, 2024). Dalam bidang waris, kajian judicial reasoning di pengadilan agama menunjukkan variasi pendekatan penalaran: mulai dari penggunaan legislasi (terutama KHI) sebagai sumber tunggal penalaran deduktif, kombinasi legislasi dan sumber Islam yang implikasinya sejalan, hingga penerapan penalaran dengan penekanan pada maqāṣid al-sharī'a yang tidak bertentangan dengan legislasi (F. H. Ismail et al., 2022). Studi peran yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi yang digunakan sebagai rujukan oleh hakim di peradilan agama (Nasution & Syam, 2024). Dengan demikian, penggugat beracara dalam suatu ekosistem normatif di mana tuntutan dan buktinya akan dinilai melalui kombinasi sumber: KHI/aturan tertulis, KHES untuk ekonomi syariah, fatwa, doktrin fikih, dan yurisprudensi (E. Hidayat, 2024; F. H. Ismail et al., 2022; Nasution & Syam, 2024; Riana et al., 2024).

________________________________________

12. Cacat Formil yang Dapat Menggugurkan Posisi Penggugat: Error in Persona dan Obscure Libel

Kedudukan penggugat juga rentan runtuh bila gugatan cacat formil. Kajian tentang eksepsi error in persona pada gugatan hak waris menegaskan bahwa dalam praktik hukum acara perdata, mungkin terjadi cacat hukum seperti kekeliruan dalam menentukan pihak tergugat/turut tergugat; dalam studi tersebut eksepsi error in persona diajukan dan diperdebatkan dalam kerangka hukum acara perdata dan KHI (Hasibuan, 2023). Dalam analisis putusan Pengadilan Agama Lamongan, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dinilai kabur (obscure libel), dan hal ini dikualifikasi sebagai cacat formil yang menjadi alasan majelis hakim tidak menerima gugatan (Azwar et al., 2024). Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa "penggugat" bukan sekadar pihak yang datang ke pengadilan, tetapi pihak yang harus mampu menyusun gugatan yang jelas dan tepat pihaknya; jika tidak, gugatan dapat berhenti pada tahap formil tanpa menyentuh pokok perkara (Azwar et al., 2024; Hasibuan, 2023).

________________________________________

13. Penggugat dalam Perkara Kumulasi (Isbat Nikah + Cerai Gugat): Legalitas Perkawinan sebagai Prasyarat Gugatan

Dalam praktik, penggugat kadang harus menggabungkan permohonan dan gugatan agar memiliki legal standing yang memadai. Studi putusan verstek kumulasi isbat nikah dan cerai gugat menjelaskan bahwa dinamakan "kumulasi objektif" karena penggugat menggabungkan dua gugatan (isbat nikah dan cerai gugat) dalam satu gugatan (Azzahra & Shuaib, 2022). Kajian efektivitas kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai pada Pengadilan Agama Gunung Sugih juga menunjukkan bahwa untuk dapat mengajukan perceraian, diperlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama ketika dokumen perkawinan tidak tersedia (misalnya akta nikah hilang), dan hakim mempertimbangkan bukti yang disiapkan untuk menyatakan perkawinan dapat diisbatkan serta gugatan cerai dapat dikabulkan (Musnadi & Artaji, 2024). Di sisi lain, penelitian tentang perceraian nikah siri menunjukkan adanya kritik bahwa KHI tidak menjelaskan rinci prosedur penggabungan gugatan dengan permohonan tersebut, sehingga dapat dipahami sebagai adanya kekosongan/ketidakjelasan norma pada aspek tertentu walaupun perkara tetap diproses (Millenia et al., 2021). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa penggugat dalam perkara keluarga dapat membutuhkan "fondasi status" (legalitas perkawinan) untuk mengaktifkan gugatan cerai, dan ketidakjelasan norma prosedural dapat menimbulkan perdebatan kepastian hukum dalam administrasi perkara (Azzahra & Shuaib, 2022; Millenia et al., 2021).

________________________________________

14. Penggugat, Asas Sederhana–Cepat–Biaya Ringan, dan Mekanisme Gugatan Sederhana sebagai Strategi Akses Keadilan

Dalam sistem peradilan, akses penggugat terhadap penyelesaian yang efisien juga dikaitkan dengan asas "sederhana, cepat, dan biaya ringan" yang dilekatkan pada penyelenggaraan peradilan (Somawinata, 2009). Kajian tentang PERMA No. 2 Tahun 2015 menegaskan bahwa keberadaan prosedur gugatan sederhana dimaksudkan agar penyelesaian melalui litigasi lebih efisien dan bahwa penghilangan eksepsi dalam mekanisme tersebut dipandang sejalan dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan di pengadilan (Suadi, 2020). Dalam konteks Peradilan Agama, studi probabilitas small claim court untuk sengketa waris mencatat kriteria gugatan sederhana, antara lain: penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum, adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat, dan tergugat berada dalam domisili di wilayah hukum yang sama ("Untitled," 2022). Pada ranah ekonomi syariah, penelitian lain menyoroti bahwa mekanisme gugatan sederhana untuk perkara ekonomi syariah telah diatur, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala dan memerlukan penguatan sosialisasi agar tujuan "lebih mudah, cepat, dan murah" benar-benar tercapai (Hartati et al., 2022). Maka, penggugat dapat dipahami juga sebagai pengguna instrumen akses keadilan: ia memilih jalur prosedural (gugatan biasa atau gugatan sederhana) yang tersedia dan memenuhi syarat, demi efektivitas penyelesaian sengketa (Hartati et al., 2022; Somawinata, 2009; Suadi, 2020).

________________________________________

15. Orientasi Nilai: Penggugat, Kemaslahatan, dan Keadilan Substantif sebagai Horizon Putusan

Walaupun perangkat prosedural sering menekankan formalisme, sebagian literatur menempatkan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'a (kemaslahatan) sebagai horizon untuk memastikan keadilan substantif. Studi tentang prinsip pengetatan perceraian di PTA Semarang menegaskan penggunaan teori kemaslahatan/maqāṣid al-sharī'ah dalam memutus perceraian: perceraian diberikan dengan pertimbangan menolak mafsadah yang lebih besar, dan proses perdamaian/mediasi diposisikan sebagai upaya utama (Akbar et al., 2021). Artikel tentang aktualisasi maqāṣid al-sharī'ah menekankan bahwa maqāṣid mentransformasikan teori hukum Islam ke nilai universal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan, serta menjadi metode pengembangan hukum Islam untuk menjawab dinamika sosial modern (Sa'diyah et al., 2021). Dalam praktik Peradilan Agama, gagasan ini juga tampak dalam justifikasi ex officio hakim untuk melindungi hak istri dan anak pascaperceraian yang sering terabaikan, sebagai bentuk penjagaan kemaslahatan dan keadilan bagi pihak yang terdampak (Putra, 2016; Sudarti & Najib, 2021). Dengan demikian, penggugat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang "menuntut", tetapi juga sebagai subjek yang—melalui gugatan—menghadirkan persoalan konkret yang mendorong pengadilan menyeimbangkan kepastian prosedural dengan tuntutan kemaslahatan dan keadilan substantif (Akbar et al., 2021; Putra, 2016; Sa'diyah et al., 2021).

________________________________________

16. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur, penggugat menurut kerangka hukum Islam yang dioperasionalkan di Indonesia dapat dirumuskan sebagai pihak (orang atau badan hukum yang relevan) yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan dan penyelesaian sengketa dalam bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama (keluarga, waris, dan ekonomi syariah), dengan gugatan yang disusun secara benar (tidak cacat formil), didukung kepentingan hukum dan kecakapan bertindak, serta disertai dalil dan bukti yang relevan (Azwar et al., 2024; Hasibuan, 2023; M. F. Hidayat et al., 2023; N. Ismail & Mujib, 2023; Sudarti & Najib, 2021; Syam & Fitri, 2024; Taufiki et al., 2022). Dalam prosesnya, penggugat terikat pada tahapan prosedural seperti upaya perdamaian/mediasi, prinsip hakim pasif dan batas ultra petita, namun dalam kondisi tertentu putusan juga dapat mengakomodasi perlindungan substantif melalui ex officio atau instrumen pemaksa (misalnya dwangsom) demi kemaslahatan dan keadilan (Akbar et al., 2021; Huda & Nurhidayattulloh, 2024; Putra, 2016; Putri et al., 2019; Sa'diyah et al., 2021; Triyanta, 2014). Dengan kata lain, penggugat adalah "penggerak" mekanisme peradilan yang membuka ruang artikulasi hak/kepentingan dalam perangkat hukum Islam yang berinteraksi dengan hukum positif, sumber fikih, fatwa, dan yurisprudensi dalam praktik putusan (E. Hidayat, 2024; F. H. Ismail et al., 2022; Nasution & Syam, 2024; Riana et al., 2024; Wijayati & Rosadi, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665

Akbar, P. R., Sunarmi, S., Azwar, T. K. D., & Ikhsan, E. (2021). Analisis Akta Wasiat Atas Harta Bersama Yang Dilaksanakan Setelah Suami Meninggal Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt.G/2017/PA Medan. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.147

Azwar, Z., Armi, Mhd. I., Zulfan, Z., Jelani, A. B., & Nasri, A. L. (2024). Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey. Journal of Islamic Law, 5(1), 62–85. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326

Azzahra, R., & Shuaib, F. S. (2022). Religious Courts in Indonesia and Malaysia: History, Structure, and Jurisdiction. Indonesian Comparative Law Review, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.18196/iclr.v4i2.15911

Habibi, B., Jakfar, T. M., & Akbar, H. (2021). Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No. 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No. 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh). El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 470. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.7736

Harahap, P. H., Asmuni, Syahputra, A., Meidina, A. R., & Zein, A. (2023). Religious Court Decisions Regarding the Revocation of Grant (Hibah) in the Perspective of Islamic Jurisprudence. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 215–232. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9767

Harisudin, M. N., Hafidzah, A., & Jamil, N. K. (2023). Legality of Heir For Non-Muslim Children as a Result of Fornication Under Maqashid Sharia of Jamaludin Athiyya. Journal of Islamic Studies and Civilization, 1(01), 41–88. https://doi.org/10.61680/jisc.v1i01.3

Hartati, M., Rojak, E. A., & Yunus, M. (2022). Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 67–70. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183

Hasibuan, Z. (2023). For the Sake of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody. Al-Hukama, 13(1), 76–92. https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92

Hasyim, A. (2015). The Principles of Tightening Divorce in Semarang High Religious Court in Maqasid Al-Shari'ah Perspective. Al-Mawarid, 15(2), 69–96. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art4

Hidayat, E. (2024). Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 71. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692

Hidayat, M. F., Wicaksono, A. P., & Purwanto, F. X. A. (2023). Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi). Jurnal Bedah Hukum, 7(2), 205–212. https://doi.org/10.36596/jbh.v7i2.1151

Huda, M., & Nurhidayattulloh, M. (2024). Analisis Putusan Verstek Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg). Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 15–24. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.122

Ismail, F. H., Sulong, J., Muzana, Z., Sabirin, & Kirin, A. B. (2022). Vigilantism among the Community in Aceh Against the Accused of Violating the Shariah Criminal Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(2), 531–553. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6751

Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan Wilayah Al-Hisbah Pada Putusan Peradilan Nomor: 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah. Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum, 4(2), 141–151. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Millenia, A. S., Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81

Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 1. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13

Musnadi, R. A., & Artaji, A. (2024). Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(10), 4216–4227. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1222

Nasution, M. I., & Syam, S. (2024). Competence of Religious Courts to Annul Marriages Based on Change of Religion. Istinbath Jurnal Hukum, 20(02), 81–101. https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.3157

Puneri, A., Nazarov, I. I., Ahmat, M. C., & Arif, M. I. (2019). The Litigation Process in Handling Murabahah Cases: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 307–316. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-023

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The Role of Supreme Court Jurisprudence in Development of Islamic Family Law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Putra, E. (2016). Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT.G/2011/PA.SPN). Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 14(2). https://doi.org/10.32694/010240

Putri, K. D., Saputri, A. D. E., Firdausi, N. J., & Nisa, L. C. (2019). Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura. Al-Hukama, 9(2), 433–458. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458

Rasyid, A. (2023). Pembatalan Hibah Perspektif Teori Maslahah: Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 955/PDT.G/2021. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 5(2), 107–125. https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i2.5497

Riana, D., Barkah, Q., & Wijaya, S. A. (2024). Analisis Nilai Kemaslahatan dalam Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1365/PDT.G/2021/PA.PLG). Jurnal Riset Indragiri, 3(1), 55–69. https://doi.org/10.61069/juri.v3i1.82

Rofii, A. (2014). Whither Islamic Legal Reasoning? The Law and Judicial Reasoning of The Religious Courts. Journal of Indonesian Islam, 8(2), 235. https://doi.org/10.15642/jiis.2014.8.2.235-262

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Somawinata, Y. (2009). Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 129. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545

Suadi, A. (2020). Judicial Authority and the Role of the Religious Courts in the Settlement of Sharia Economic Disputes. Lex Publica, 7(2), 1–14. https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.1-14

Sudarti, S., & Najib, A. (2021). Punishment of Criminal Act of Accusing Adultery (Qadzaf) in Indonesian Positive Law: Perspective of Maqasid al-Sharia. Justicia Islamica, 18(2), 261–280. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2711

Syam, M., & Fitri, D. (2024). Concept of Islamic Law Enforcement in the History and Practice of Islamic Justice. Journal of Law Politic and Humanities, 4(3), 315–325. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i3.366

Taufiki, M., Darsyah, R., & Ridha, M. (2022). The Use of Maxims (al-Qawāʿid al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah) in Legal Argumentation of Sharia Economic Court Decisions in Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1), 165–188. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6070

Triyanta, A. (2014). Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(1), 1–23. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art1

Untitled. (2022). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1

Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid Sharia Progressive: Anatomical and Transformational of Halal Institutions in UIN KHAS Jember. El-Mashlahah, 13(2), 107–132. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370

Wijayati, M., & Rosadi, A. (2020). Women Before the Law: Between Justice and Certainty: Notes on Divorce Settlement Case Due to Domestic Violence in Metro Religious Court. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 25(1), 209. https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1974