01605 - Penetapan Hukum Dalam Peradilan Agama: Analisis Keputusan Pengadilan Atas Permohonan Yang Bersifat Deklaratif

Law Determination In Religious Courts: Analysis Of Declarative Court Decisions On Petitions

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konstruksi penetapan hukum dalam sistem Peradilan Agama Indonesia, khususnya yang lahir dari perkara permohonan (voluntair) dan bersifat deklaratif. Berbeda dari gugatan yang mengandung sengketa dan menghasilkan putusan, permohonan merupakan perkara non-sengketa yang produk hukumnya berupa penetapan dalam kerangka jurisdictio voluntaria. Melalui pendekatan analisis yuridis-normatif berbasis sintesis literatur, artikel ini menelaah ragam perkara permohonan di Pengadilan Agama—meliputi isbat nikah, dispensasi kawin, izin poligami, wali adhal, pengangkatan anak, asal-usul anak, itsbat wakaf, dan cerai talak—yang kesemuanya menghasilkan penetapan deklaratif sebagai instrumen kepastian hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan deklaratif tidak sekadar menyatakan status hukum, melainkan juga menuntut argumentasi yuridis yang memadai melalui ratio decidendi yang berpijak pada hukum positif, prinsip hukum Islam, dan tujuan kemaslahatan (maqashid al-syariah). Terdapat ketegangan antara paradigma positivistik yang mengutamakan kepastian hukum formal dan paradigma maslahat yang berorientasi keadilan substantif. Artikel ini menegaskan bahwa pemahaman yang tepat tentang penetapan sebagai produk permohonan yang deklaratif sangat penting bagi pemohon, praktisi hukum, dan pengembangan metodologi penetapan hukum Islam di lembaga peradilan.

Kata kunci: penetapan hukum, permohonan voluntair, deklaratif, Peradilan Agama, maqashid al-syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the construction of law determination in the Indonesian Religious Court system, particularly those arising from petition cases (voluntair) of a declarative nature. Unlike lawsuits involving disputes that produce verdicts, petitions are non-contentious cases whose legal product takes the form of a determination (penetapan) within the framework of jurisdictio voluntaria. Through a juridical-normative analytical approach based on literature synthesis, this article examines various types of petition cases in Religious Courts—including marriage validation (isbat nikah), marriage dispensation, polygamy permits, guardian obstruction (wali adhal), child adoption, child origin, waqf validation, and divorce by talak—all of which produce declarative determinations as instruments of legal certainty. The findings indicate that declarative determinations do not merely declare legal status, but also require adequate juridical argumentation through ratio decidendi grounded in positive law, Islamic legal principles, and the objectives of benefit (maqashid al-syariah). There exists a tension between the positivistic paradigm prioritizing formal legal certainty and the maslahah paradigm oriented toward substantive justice. This article affirms that a proper understanding of determinations as declarative products of petitions is essential for petitioners, legal practitioners, and the development of Islamic law determination methodology in judicial institutions.

Keywords: law determination, voluntair petition, declarative, Religious Courts, maqashid al-syariah

________________________________________

1. Pendahuluan: "Penetapan Hukum" dalam Horizon Hukum Islam dan Praktik Peradilan

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, "penetapan hukum" (dalam arti law determination) tidak hanya dipahami sebagai produk normatif abstrak—misalnya fikih atau peraturan tertulis—tetapi juga sebagai proses konkretisasi norma melalui lembaga peradilan. Hal ini disebabkan putusan atau penetapan hakim berfungsi mengaktualisasikan hukum Islam dalam realitas sosial melalui institusi formal (judiciary) (Aisyah, 2018; "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan," 2021; Zuhriah & Azmi, 2019).

Hal ini selaras dengan gambaran bahwa produk pemikiran hukum Islam di Indonesia tidak berhenti pada fikih semata, melainkan juga merambah ke putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sehingga pengadilan—khususnya Pengadilan Agama—menjadi ruang penting bagi penerapan hukum Islam dalam perkara-perkara keperdataan Islam (Aisyah, 2018; "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan," 2021; Zuhriah & Azmi, 2019). Karena itu, pembahasan "penetapan hukum menurut hukum Islam"—khususnya pada Pengadilan Agama—perlu diletakkan dalam kerangka bahwa hakim bukan hanya "menerapkan teks", tetapi menilai fakta, membuktikan dalil, dan merumuskan konsekuensi hukum, seraya menautkannya pada sumber-sumber hukum yang relevan, termasuk hukum positif dan dasar-dasar hukum Islam (Aisyah, 2018; Fitri & Mannas, 2018; Millenia et al., 2021).

Topik ini menjadi semakin spesifik ketika dikaitkan dengan karakter perkara permohonan (voluntair), yaitu perkara yang diajukan bukan dalam bentuk gugatan sengketa, melainkan permintaan penetapan status atau keadaan hukum tertentu. Dalam perkara demikian, produk pengadilan lazimnya berbentuk "penetapan" yang bersifat deklaratif (declaratoir), karena ia menegaskan atau menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan pemohon, tanpa format sengketa dua pihak seperti dalam gugatan (Huda & Mashudi, 2023; Zubaidah et al., 2022). Oleh sebab itu, inti pembahasan artikel ini diarahkan pada konstruksi: keputusan pengadilan yang lahir dari permohonan, bukan gugatan, dan mempunyai karakter deklaratif sebagai ciri jurisdiction voluntaria (Huda & Mashudi, 2023; Saleh et al., 2022).

________________________________________

2. Distingsi Fundamental: Gugatan (Sengketa) versus Permohonan (Non-Sengketa) dan Produk Hukumnya

Kerangka hukum acara yang dipakai dalam lingkungan peradilan—termasuk Peradilan Agama—membedakan perkara gugatan dan permohonan. Gugatan merupakan perkara yang mengandung sengketa sehingga produk akhirnya adalah "putusan", sedangkan permohonan merupakan perkara non-sengketa (tanpa perselisihan) sehingga produk akhirnya adalah "penetapan" (Adha et al., 2022; Susylawati, 2017). Literatur yang membahas Peradilan Agama juga menegaskan bahwa produk hukum Pengadilan Agama memang terdiri dari dua jenis utama, yakni putusan dan penetapan, sebagaimana ditegaskan dalam pembacaan terhadap ketentuan perundang-undangan Peradilan Agama (Adnya, 2017).

Dalam terminologi yang lebih teknis, penetapan—disebut juga al-itsbat dalam bahasa syariah dan beschikking dalam tradisi Belanda—dipahami sebagai keputusan pengadilan atas perkara permohonan (voluntair) dan ditempatkan sebagai jurisdictio voluntaria, yakni "bukan peradilan yang sesungguhnya" dalam arti tidak ada pihak lawan yang berperkara (Saleh et al., 2022).

Ciri non-sengketa ini berdampak pada dinamika persidangan. Dalam perkara permohonan pengangkatan anak, misalnya, dinyatakan bahwa tidak terdapat replik dan duplik karena tidak ada "lawan" atau pihak yang bersengketa; oleh karenanya, penetapan yang dijatuhkan dipahami sebagai "hanya penetapan" yang bersifat deklaratif (declaratoir) (Huda & Mashudi, 2023). Sejalan dengan itu, dalam kajian dispensasi kawin ditegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair dan produknya berbentuk penetapan; penetapan dimaknai sebagai putusan pengadilan atas perkara permohonan yang bertujuan memperoleh penetapan tentang suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon (Massadi et al., 2018; Zubaidah et al., 2022). Dengan demikian, secara konseptual maupun praktik, "penetapan hukum" dalam perkara permohonan bergerak dalam logika status determination—bukan dispute adjudication—yang menjelaskan mengapa ia dikualifikasi sebagai deklaratif (Huda & Mashudi, 2023; Zubaidah et al., 2022).

________________________________________

3. Penetapan yang Deklaratif: Makna, Fungsi, dan Orientasi Kepastian Hukum

Karakter deklaratif penetapan pada perkara permohonan terutama tampak pada tujuan utamanya: menegaskan status atau keadaan hukum tertentu agar menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam kerangka isbat nikah, misalnya, ditegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan bagi pasangan yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan) ke Pengadilan Agama, dengan tujuan memperoleh akta nikah sebagai bukti sah perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adha et al., 2022; Hasyim, 2019).

Dalam analisis kumulasi itsbat nikah dan cerai, ditekankan pula bahwa hakikat itsbat nikah adalah "penetapan" dan bukan "pengesahan", sehingga proses itsbat nikah dipahami sebagai fungsi administratif untuk menghadirkan kepastian hukum, terutama bagi kebutuhan pembuktian dalam administrasi negara (Fadilah, 2022; Saleh et al., 2022). Karena itu, penetapan pada perkara permohonan secara dominan bekerja sebagai instrumen deklaratif yang mengubah kondisi "tidak terbukti secara administratif" menjadi "terbukti atau diakui secara hukum negara", tanpa mengandaikan adanya sengketa antarpihak (Fadilah, 2022; Hasyim, 2019; Saleh et al., 2022).

Namun, sifat deklaratif tidak berarti penetapan bebas dari kewajiban argumentasi yuridis. Dalam pembahasan izin poligami, misalnya, ditegaskan bahwa putusan atau penetapan harus memiliki pertimbangan yang jelas dan cukup, serta mengacu pada aturan hukum yang berlaku—baik tertulis maupun tidak tertulis (Fitri & Mannas, 2018). Bahkan, Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikutip dalam kajian penetapan perubahan jenis kelamin menekankan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta mencantumkan pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Tsalis & Yulianingrum, 2022). Prinsip ratio decidendi yang mengharuskan putusan memuat pertimbangan hukum berbasis alasan dan dasar hukum yang tepat juga ditegaskan dalam kajian penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama (Azma, 2018; Zubaidah et al., 2022). Dengan demikian, penetapan deklaratif tetap merupakan produk yudisial yang harus dapat diuji rasionalitasnya melalui pertimbangan hukum yang memadai (Azma, 2018; Fitri & Mannas, 2018; Zubaidah et al., 2022).

________________________________________

4. Kewenangan Pengadilan Agama dan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara Permohonan

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara permohonan bertumpu pada struktur kewenangan yang khas. Dalam perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Purworejo, misalnya, sebelum masuk pokok perkara, majelis mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili penetapan asal-usul anak bagi pihak yang beragama Islam ("Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan," 2021).

Prinsip yang serupa tampak dalam perkara wali adhal: penetapan wali adhal diposisikan sebagai wewenang absolut Pengadilan Agama, dengan rujukan pada ketentuan perundang-undangan Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Lelono & Yahya, 2021; Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018). Dalam perkara pengangkatan anak, disebutkan pula bahwa UU perubahan Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (Khairani & Zahara, 2024; Susylawati, 2017). Keseluruhan konstruksi ini merefleksikan apa yang disebut sebagai asas personalitas keislaman: idealnya, mereka yang mengaku beragama Islam tunduk pada kewenangan peradilan agama untuk perkara-perkara tertentu agar putusannya mendasarkan pada hukum Islam (Aisyah, 2018; Susylawati, 2017).

Meskipun demikian, penelitian tentang pengangkatan anak menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman belum sepenuhnya operasional karena dalam praktik masih dikenal dualisme: pemohon Muslim pada kondisi tertentu masih melakukan "pilihan forum" dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, dan masing-masing lembaga mendasarkan putusannya pada basis hukum yang berbeda—hukum Islam versus hukum positif (Susylawati, 2017). Dengan demikian, pembacaan kewenangan dalam perkara permohonan perlu memerhatikan realitas institusional: secara normatif terdapat dorongan personalitas keislaman untuk Pengadilan Agama, tetapi dalam beberapa bidang masih ada konfigurasi ganda yang memengaruhi wajah "penetapan hukum" di lapangan (Hasyyati et al., 2023; Susylawati, 2017).

________________________________________

5. Prosedur Permohonan dan Pembuktian: Mengapa Penetapan Tetap Menuntut Kebenaran Formil dan Materiil

Walaupun perkara permohonan bersifat non-sengketa, prosesnya tetap memerlukan tahapan prosedural dan pembuktian. Dalam studi penunjukan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone, prosedur permohonan dijelaskan berjalan seperti perkara permohonan pada umumnya: dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, hingga berakhir dengan putusan atau penetapan (Nurlina & Kasim, 2022). Rincian administratifnya bahkan mencakup penggandaan berkas permohonan sebanyak lima berkas untuk kebutuhan administrasi dan majelis, serta penetapan majelis hakim dalam tenggang waktu tiga hari kerja setelah registrasi—sebagaimana dilaporkan dalam penelitian tersebut (Nurlina & Kasim, 2022). Pada titik ini tampak bahwa penetapan sebagai produk deklaratif tetap mensyaratkan prosedur formal yang tertib, karena ia akan menjadi dasar tindakan hukum lanjutan, misalnya pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim (Lelono & Yahya, 2021; Nurlina & Kasim, 2022).

Dalam isbat nikah, ditekankan bahwa hakim mencari kebenaran formil dan materiil; pemenuhan syarat formil akan diuji dalam persidangan, dan amar penetapan atau putusan lahir melalui tahapan dari permohonan sampai putusan atau penetapan (Syam, 2022). Dalam kajian kumulasi itsbat nikah dan cerai, pertimbangan hakim juga ditautkan dengan bukti-bukti yang dipersiapkan dan dinilai sebagai alat bukti yang sah (Fadilah, 2022). Dalam perkara isbat nikah pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Wamena, pertimbangan hakim digambarkan mencakup doktrin ulama dan analisis istishab; esensinya adalah menilai keabsahan perkawinan agar sesuai syariat sekaligus ketentuan negara demi kepastian hukum status perkawinan (Maula et al., 2024). Dengan demikian, walaupun tidak ada sengketa, logika pembuktian dan argumentasi tetap bekerja, sebab penetapan harus memadai secara yuridis untuk menghasilkan kepastian status (Maula et al., 2024; Syam, 2022).

________________________________________

6. Ragam Perkara Permohonan yang Menghasilkan Penetapan Deklaratif dalam Peradilan Agama

6.1 Isbat Nikah: Penetapan Status Perkawinan untuk Kepastian Administratif dan Hak Keperdataan

Isbat nikah secara konseptual diposisikan sebagai penetapan perkawinan bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah (Adha et al., 2022; Hasyim, 2019). Implementasi isbat nikah massal di Madura menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan mengajukan isbat nikah (penetapan) agar perkawinan memiliki kekuatan hukum dan menghasilkan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan (Adha et al., 2022; Hasyim, 2019). Kajian kumulasi itsbat nikah dan cerai menegaskan kembali dimensi administratif ini: itsbat nikah disebut sebagai "penetapan" yang pada hakikatnya dilakukan untuk fungsi administratif (Fadilah, 2022). Karena itu, isbat nikah memperlihatkan model penetapan deklaratif: pengadilan menyatakan status perkawinan yang telah terjadi—menurut syarat agama—agar dapat diakui dalam tertib administrasi negara (Fadilah, 2022; Hasyim, 2019; Maula et al., 2024).

Akan tetapi, karakter permohonan isbat nikah tidak selalu homogen. Studi sosiologis isbat nikah massal menegaskan perbedaan penting: jika isbat nikah diajukan oleh suami-istri bersama, permohonan bersifat voluntair dan produk hukumnya berupa penetapan; namun jika hanya satu pihak—suami atau istri—yang mengajukan, permohonan dapat menjadi kontensius dengan mendudukkan pihak lain sebagai termohon, sehingga produk yang dihasilkan dapat berupa putusan dan terhadapnya dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi (Hasyim, 2019; Yusriyah, 2020). Nuansa ini krusial: ia menunjukkan bahwa "permohonan" dapat berubah konfigurasi ketika ada kepentingan pihak lain yang harus dilibatkan, sehingga tidak semua perkara yang berlabel isbat nikah otomatis berakhir pada penetapan deklaratif (Hasyim, 2019; Yusriyah, 2020). Meskipun demikian, ketika ia benar-benar voluntair, logika utamanya tetap deklaratif: menyatakan status perkawinan demi kepastian hukum (Fadilah, 2022; Hasyim, 2019).

Dalam perspektif maqashid al-syariah, penelitian isbat nikah pasangan yang telah meninggal dunia di Pekanbaru menyatakan bahwa secara umum penetapan atau keputusan Pengadilan Agama sejalan dengan maqashid, khususnya menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal), serta dipakai sebagai dasar untuk kebutuhan hukum lain seperti pengurusan penetapan ahli waris (Ridwan & Ashari, 2023). Kajian lain tentang isbat nikah di bawah tangan di Kuningan juga menyebut hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan hukum positif dan aspek kemaslahatan agar hak dan kewajiban dalam perkawinan terlindungi (Syafi'i & Anggraini, 2023).

Di sisi lain, terdapat kritik ketika penetapan isbat nikah ditolak dengan pendekatan positivistik yang memprioritaskan kepastian hukum dibanding keadilan dan kemanfaatan (Laili & Santoso, 2020), dan kritik serupa muncul pada penolakan itsbat nikah poligami yang hanya melihat aspek yuridis tanpa mempertimbangkan maqashid—khususnya hak anak (Roqib, 2016). Dengan demikian, praktik penetapan isbat nikah memperlihatkan spektrum: dari orientasi kemaslahatan hingga orientasi kepastian hukum yang dikritik, yang semuanya memengaruhi bagaimana "penetapan hukum" dipahami dan dinilai (Laili & Santoso, 2020; Ridwan & Ashari, 2023; Roqib, 2016; Syafi'i & Anggraini, 2023).

6.2 Dispensasi Kawin: Permohonan Voluntair dan Penetapan Status Kelayakan Menikah

Dispensasi kawin dalam banyak kajian ditegaskan sebagai permohonan yang bersifat voluntair dan produknya berbentuk penetapan (Massadi et al., 2018; Zubaidah et al., 2022). Dalam analisis dispensasi pernikahan di Kalimantan Selatan, dispensasi kawin dimaknai sebagai kelonggaran yang diberikan pengadilan kepada calon suami-istri yang belum mencapai batas umur minimum; permohonannya bersifat voluntair, dan penetapan dipahami sebagai putusan pengadilan atas perkara permohonan yang bertujuan menetapkan status tertentu bagi pemohon (Zubaidah et al., 2022). Kajian implementasi asas dispensasi kawin di wilayah PTA Palu juga menegaskan bahwa pengajuan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair), bukan gugatan, dan ketika dikabulkan menghasilkan penetapan yang kemudian diserahkan ke KUA untuk memproses rencana perkawinan (Massadi et al., 2018; Siswanto, 2017).

Dalam pembacaan metodologi penetapan hukum Islam, penelitian tentang pertimbangan hakim dispensasi nikah di Nganjuk menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan positif, melainkan juga menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam seperti maslahah mursalah, serta mempertimbangkan perlindungan dan kepastian hukum terkait keberadaan anak—dalam kasus-kasus tertentu misalnya kehamilan di luar nikah (Massadi et al., 2018; Siswanto, 2017). Kajian lain mengenai dispensasi kawin juga mengaitkan pertimbangan hakim dengan maqashid syariah, seperti menjaga keturunan dan menghindari kemudaratan, serta merujuk kaidah fikih "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan" dalam konteks tujuan perkawinan (Lestari & Hendar, 2022; Massadi et al., 2018).

Namun, studi tentang dispensasi nikah perspektif children's best interest di Wonosari mencatat bahwa tidak semua pertimbangan hakim mencerminkan prinsip kepentingan terbaik anak secara jelas, dan menunjukkan adanya problem dalam penafsiran "alasan mendesak" (Hernawan & Widigdo, 2023). Kajian kritis lain juga menilai penggunaan kaidah fikih terkait prioritas menolak mafsadat sering dipakai tidak proporsional dan berpotensi menyimpang dari tujuan perkawinan jika tidak diukur secara cermat kesiapan anak dan urgensi alasan (Hernawan & Widigdo, 2023; Islami, 2024). Karena itu, meskipun dispensasi kawin tipikal menghasilkan penetapan deklaratif, substansi pertimbangannya tetap menjadi arena evaluasi maqashid atau kemaslahatan yang diperdebatkan (Hernawan & Widigdo, 2023; Islami, 2024; Siswanto, 2017).

6.3 Izin Poligami: Permohonan yang Diputus dengan Penetapan dan Kewajiban Pertimbangan yang Cukup

Permohonan izin poligami dipaparkan sebagai perkara yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama, diperiksa dengan alasan dan syarat hukum yang harus dipenuhi, dan diputus dengan penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut (Fitri & Mannas, 2018). Dalam kajian kewenangan hakim, ditegaskan bahwa hakim Pengadilan Agama harus memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan atau penetapan sesuai hukum yang berlaku serta merujuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama; dan penetapan atau putusan harus memuat pertimbangan yang jelas dan cukup sebagai dasar amar (Aisyah, 2018; Fitri & Mannas, 2018). Dengan demikian, sekalipun bentuknya permohonan voluntair, penetapan izin poligami tetap menuntut legal reasoning yang kuat, baik dari sisi hukum positif maupun legitimasi normatif hukum Islam (Fatakh & Wasman, 2021; Fitri & Mannas, 2018).

Namun terdapat nuansa prosedural yang penting. Studi pembatalan izin poligami di tingkat banding mencatat adanya perdebatan karakter perkara (voluntair vs. contentiosa) dan kritik terhadap formalisasi pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan, yang dapat berujung pada penilaian perkara "tidak dapat diterima" (Alkatiri & Sanmas, 2021; Fatakh & Wasman, 2021). Di sisi lain, debat besar muncul pada isu isbat nikah poligami pasca SEMA No. 3 Tahun 2018: ada kajian yang menilai penutupan pintu isbat poligami tidak tepat karena menghalangi istri poligami siri memperoleh jaminan hukum (Alhaidar et al., 2023), sementara studi lain menunjukkan adanya putusan yang tetap mengabulkan isbat nikah poligami dengan menekankan keadilan dan kemanfaatan bagi istri siri—dipandang sebagai terobosan hukum progresif (Muhajir & Uyun, 2021). Kajian penolakan isbat nikah siri bagi suami beristri juga memperlihatkan kritik bahwa hakim terlalu yuridis-formal tanpa mempertimbangkan maqashid, khususnya kesejahteraan anak (hifz al-nasl) (Roqib, 2016). Spektrum ini menunjukkan bahwa "penetapan" sebagai bentuk produk permohonan tidak otomatis seragam orientasinya: ia dapat menjadi arena tarik-menarik kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Alhaidar et al., 2023; Laili & Santoso, 2020; Muhajir & Uyun, 2021; Roqib, 2016).

6.4 Wali Adhal atau Wali Hakim: Penetapan Status "Adhal" sebagai Prasyarat Peralihan Kewalian

Permohonan penetapan wali adhal merupakan contoh khas perkara permohonan di Pengadilan Agama yang berujung pada penetapan deklaratif mengenai status wali—apakah adhal atau enggan—sehingga membuka jalan penggunaan wali hakim (Lelono & Yahya, 2021; Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018). Kajian di Banda Aceh menyebut secara eksplisit bahwa permohonan penetapan adhal wali termasuk perkara permohonan (volunteer), bersifat voluntair, dan produknya berbentuk penetapan (Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018). Studi penetapan wali adhal di Jambi menegaskan bahwa perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengaitkannya dengan dasar normatif dalam KHI—misalnya Pasal 23—dan perubahan UU Peradilan Agama (Lelono & Yahya, 2021; Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018). Penelitian lain tentang fenomena wali adhal di Sampit juga menyatakan legal reasoning hakim bertumpu pada KHI Pasal 23 ayat (2) dan menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut (Khatimah et al., 2023; Lelono & Yahya, 2021).

Dalam perspektif penetapan hukum Islam, studi wali adhal di Batusangkar menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dapat memadukan analisis sosiologis dan yuridis, serta merujuk perangkat metodologi penetapan hukum Islam seperti maqashid al-syariah, Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, maslahah mursalah, istihsan, saddu al-dzari'ah, dan qawa'id fiqhiyah (Pujiani et al., 2022; Suherman & Yunarti, 2022). Namun, studi penolakan permohonan wali adhal di Bojonegoro mengkritik penetapan yang pertimbangannya "deskriptif" tetapi tidak argumentatif, sehingga kepastian hukumnya dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian (Mursyid, 2016). Dengan demikian, penetapan wali adhal memperlihatkan dua hal sekaligus: (i) sebagai penetapan deklaratif status wali dalam perkara permohonan; dan (ii) kualitas argumentasi (ratio decidendi) yang menentukan apakah penetapan tersebut memenuhi standar kepastian hukum dan kemanfaatan (Mursyid, 2016; Suherman & Yunarti, 2022; Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018).

6.5 Pengangkatan Anak: Penetapan Deklaratif Tanpa Sengketa untuk Legalitas dan Perlindungan Anak

Dalam perkara pengangkatan anak, studi di Pengadilan Agama Jombang menyatakan bahwa proses adopsi harus melalui penetapan pengadilan; penetapan ini diajukan melalui perkara permohonan oleh calon orang tua angkat dan orang tua biologis, dan karena tidak ada sengketa, maka tidak ada replik dan duplik; penetapan yang dijatuhkan dipahami sebagai deklaratif (declaratoir) (Huda & Mashudi, 2023). Kajian lain tentang personalitas keislaman dalam pengangkatan anak menjelaskan bahwa permohonan pengangkatan anak oleh pemohon Muslim semestinya diajukan ke Pengadilan Agama agar putusan mendasarkan pada hukum Islam, dan ditegaskan pula bahwa gugatan mengandung sengketa—produk: putusan—sedangkan permohonan non-sengketa menghasilkan penetapan (Susylawati, 2017).

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, disebutkan pula bahwa adopsi dibahas dengan rujukan normatif tertentu—misalnya Q.S. al-Ahzab ayat 4–5—yang menekankan pemisahan hubungan nasab, sehingga penetapan pengangkatan anak tidak menyamakan status anak angkat dengan anak kandung (Huda & Mashudi, 2023; Jumarim & Tahir, 2021). Karena itu, pengangkatan anak menunjukkan fungsi deklaratif yang kuat: pengadilan menegaskan status pengangkatan anak agar memiliki kekuatan hukum, sekaligus menjaga agar konstruksi status anak tetap sesuai dengan norma hukum Islam yang membedakan pengasuhan atau adopsi dari penetapan nasab (Huda & Mashudi, 2023; Jumarim & Tahir, 2021; Susylawati, 2017).

Namun, kajian budaya pengangkatan anak di Lombok mengingatkan bahwa putusan atau penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama cenderung bercorak normatif-positivistik dan sering bertumpu pada dokumen administratif serta keterangan saksi, tanpa selalu memperhatikan dinamika perubahan sosial yang melatarbelakangi praktik adopsi (Huda & Mashudi, 2023; Jumarim & Tahir, 2021). Hal ini menegaskan kembali bahwa penetapan deklaratif tetap memerlukan sensitivitas terhadap konteks sosial agar perlindungan anak dan kemaslahatan tidak berhenti pada legalitas formal (Asni, 2021; Jumarim & Tahir, 2021).

6.6 Asal-Usul Anak: Permohonan Penetapan Status Anak untuk Perlindungan dan Kepastian Hukum

Penetapan asal-usul anak merupakan contoh perkara permohonan yang menegaskan status personal tertentu. Studi tentang Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr memotret permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan agar pemohon dapat mengurus akta kelahiran karena anak lahir sebelum perkawinan dicatatkan secara resmi ("Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan," 2021). Dalam perkara tersebut, pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili penetapan asal-usul anak bagi pihak beragama Islam ("Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan," 2021).

Di tingkat normatif yang lebih luas, kajian tentang status anak luar kawin menunjukkan adanya perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan atau teknologi atau alat bukti lain yang dibenarkan hukum (Candrawati, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa penetapan atau putusan terkait status anak dapat memicu perdebatan normatif di kalangan penegak hukum (Candrawati, 2016; "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan," 2021).

Kajian implikasi penolakan itsbat nikah terhadap status anak juga menegaskan bahwa ketika itsbat nikah ditolak sehingga perkawinan dianggap tidak sah, anak dapat diposisikan sebagai anak di luar perkawinan; solusi yang diajukan adalah mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama serta pembuktian hubungan biologis berdasarkan sains atau teknologi sebagaimana dirujuk dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (Candrawati, 2016; Solekah & Zulaicha, 2024). Dengan demikian, penetapan asal-usul anak berfungsi deklaratif untuk menyatakan atau menegaskan status anak, yang kemudian menjadi basis akses hak-hak administratif dan keperdataan ("Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan," 2021; Solekah & Zulaicha, 2024).

6.7 Itsbat Wakaf: Penetapan Deklaratif untuk Mengamankan Aset Wakaf yang Tidak Tercatat

Di luar domain keluarga, perkara permohonan itsbat wakaf juga menggambarkan penetapan deklaratif yang berorientasi kepastian hukum. Studi tentang Penetapan PA Pamekasan No. 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk menyatakan bahwa itsbat wakaf dipakai sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang tidak tercatat, karena wakaf sah menurut fikih tetapi belum lengkap menurut hukum positif jika tidak terdokumentasi—misalnya belum ada AIW atau sertifikat wakaf (Putri & Choiri, 2022). Penelitian tersebut menekankan bahwa pertimbangan majelis mengikuti tahapan hukum acara: pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian, dan penetapan itsbat wakaf (Putri & Choiri, 2022). Ini mempertegas bahwa penetapan deklaratif juga bekerja pada area harta keagamaan (wakaf) untuk menegaskan status hukum aset agar terlindungi dari intervensi pihak ketiga (Asni, 2021; Putri & Choiri, 2022).

________________________________________

7. Penetapan dalam Cerai Talak: Permohonan yang Berujung Penetapan Deklaratif tentang Terjadinya Talak

Cerai talak di Peradilan Agama memperlihatkan struktur khas: suami mengajukan permohonan cerai talak; setelah putusan berkekuatan hukum tetap mengenai izin ikrar talak, suami mengikrarkan talak di depan sidang, lalu pengadilan membuat penetapan terjadinya talak (Fitriah, 2018; Kirana, 2023). Kajian tentang awal masa iddah juga menegaskan bahwa menurut UU Peradilan Agama sebagai lex specialis, dalam perkara cerai talak perceraian dianggap terjadi terhitung sejak dikeluarkannya penetapan sebagaimana Pasal 71 ayat (2), dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Fitriah, 2018). Dalam pembahasan pembuktian perceraian, disebutkan pula bahwa setelah putusan cerai talak berkekuatan hukum tetap, pengadilan mengeluarkan penetapan mengenai hari sidang penyaksian ikrar talak; setelah ikrar, hakim membuat penetapan yang menetapkan putusnya perkawinan, dan penetapan tersebut—dirujuk dalam SEMA No. 1 Tahun 1990—tidak dapat diajukan banding atau kasasi (Fitriah, 2018; Kirana, 2023).

Struktur ini menegaskan dua hal: pertama, cerai talak diawali permohonan—bukan gugatan—oleh suami sebagaimana disebut dalam pembahasan cerai talak (Kirana, 2023); kedua, pengadilan pada tahap akhir menegaskan "terjadinya talak" melalui penetapan, yang fungsinya menyatakan keadaan hukum (perkawinan putus sejak ikrar talak), sehingga secara karakter dapat dibaca deklaratif sebagai penegasan status, sekaligus menjadi dasar administratif—akta cerai dan konsekuensi pascacerai (Fitriah, 2018; Kirana, 2023). Karena itu, cerai talak adalah contoh penting bagaimana "permohonan" dapat melahirkan penetapan yang menutup rangkaian proses peralihan status (Fitriah, 2018).

________________________________________

8. Metodologi Penetapan Hukum Menurut Hukum Islam dalam Praktik Hakim: Ushul Fiqh, Maqashid, dan Penemuan Hukum

Dalam praktik Peradilan Agama, hakim diposisikan untuk memutus berdasarkan hukum yang berlaku, dan dalam beberapa kajian ditegaskan bahwa hakim dapat merujuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, serta melakukan penggalian hukum (legal excavation) sepanjang tidak keluar dari bingkai hukum materiil yang mengatur perkara tersebut (Fatakh & Wasman, 2021; Fitri & Mannas, 2018). Kajian diskresi hakim dalam cerai talak pada masa pandemi juga menegaskan bahwa dalam melakukan ijtihad, hakim agama menggunakan metode ushul fiqh untuk memahami hukum Islam dan dalil-dalilnya, seraya mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak (Asni, 2021; Millenia et al., 2021). Dalam kajian wali adhal, metodologi penetapan hukum Islam disebut secara eksplisit melibatkan perangkat seperti maqashid al-syariah dan instrumen istinbath lainnya—ijma', qiyas, maslahah mursalah, dan kaidah-kaidah fikih (Pujiani et al., 2022; Suherman & Yunarti, 2022).

Maqashid al-syariah sering tampil sebagai kerangka filosofis yang menautkan penetapan hakim pada kemaslahatan. Dalam pembahasan perlindungan anak, misalnya, dinyatakan bahwa Islam menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama, dan anak termasuk unsur yang harus dilindungi dalam daruriyat al-khamsah—agama, jiwa, akal, keturunan, harta (Asni, 2021). Prinsip kemaslahatan ini juga ditarik ke strategi putusan serta-merta dalam hadhanah yang dipertimbangkan demi kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan masyarakat (Asni, 2021). Pada wilayah permohonan, maqashid juga dipakai dalam isbat nikah—menjaga keturunan dan harta (Ridwan & Ashari, 2023)—dispensasi kawin—menjaga keturunan dan menghindari kemudaratan (Lestari & Hendar, 2022; Siswanto, 2017)—dan bahkan dalam kritik terhadap kebijakan penutupan isbat poligami yang dianggap tidak memenuhi tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Alhaidar et al., 2023; Muhajir & Uyun, 2021). Dengan demikian, penetapan deklaratif dalam perkara permohonan tidak hanya "menyatakan status", tetapi secara ideal disusun melalui penalaran yang menghubungkan norma positif, prinsip hukum Islam, dan tujuan kemaslahatan (Asni, 2021; Ridwan & Ashari, 2023; Suherman & Yunarti, 2022).

Akan tetapi, sejumlah studi juga memperlihatkan ketegangan antara paradigma positivistik dan paradigma maslahat atau progresif. Penelitian penolakan isbat nikah di Ponorogo menilai hakim menggunakan paradigma positivistik dan tidak melakukan terobosan hukum, dengan alasan memprioritaskan kepastian hukum (Laili & Santoso, 2020). Di sisi lain, kajian putusan isbat nikah poligami di Mataram menunjukkan majelis hakim mengabulkan dengan menekankan kemanfaatan dan keadilan bagi istri siri—dibaca sebagai terobosan progresif (Muhajir & Uyun, 2021). Kritik terhadap penolakan isbat nikah siri bagi suami beristri juga menilai hakim hanya melihat aspek yuridis tanpa mempertimbangkan maqashid, khususnya hak-hak anak (Roqib, 2016). Hal ini memperlihatkan bahwa "penetapan hukum menurut hukum Islam" pada pengadilan—bahkan ketika berbentuk penetapan deklaratif—tetap merupakan arena pilihan metodologis: apakah penetapan lebih didorong oleh kepastian hukum formal atau oleh pembacaan kemaslahatan yang lebih substansial (Alhaidar et al., 2023; Laili & Santoso, 2020; Muhajir & Uyun, 2021; Roqib, 2016).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan, dapat ditegaskan bahwa dalam sistem Peradilan Agama, perkara permohonan adalah perkara non-sengketa yang produk hukumnya lazim berupa penetapan, berbeda dari gugatan yang mengandung sengketa dan menghasilkan putusan (Susylawati, 2017; Adha et al., 2022). Penetapan pada perkara permohonan bergerak dalam kerangka jurisdictio voluntaria (tanpa lawan), dan pada praktik tertentu—seperti pengangkatan anak—dinyatakan tidak ada replik dan duplik serta penetapan dipahami sebagai deklaratif (declaratoir) (Huda & Mashudi, 2023; Saleh et al., 2022).

Fungsi deklaratif ini tampak nyata dalam berbagai permohonan: isbat nikah—menetapkan status perkawinan untuk memperoleh akta nikah (Fadilah, 2022; Hasyim, 2019); dispensasi kawin—menetapkan status kelayakan atau izin menikah dalam kondisi tertentu (Massadi et al., 2018; Zubaidah et al., 2022); wali adhal—menetapkan status adhal sebagai prasyarat wali hakim (Lelono & Yahya, 2021; Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018); asal-usul anak—menetapkan status anak untuk kepastian dan perlindungan ("Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. Dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak Diluar Pernikahan," 2021; Solekah & Zulaicha, 2024); serta itsbat wakaf—menetapkan status aset wakaf agar terlindungi (Putri & Choiri, 2022). Pada saat yang sama, kualitas penetapan sebagai produk yudisial tetap ditentukan oleh kecukupan pertimbangan hukum (ratio decidendi) dan pilihan metodologi penetapan hukum Islam—apakah menekankan kepastian hukum formal, kemaslahatan (maqashid), atau kombinasi keduanya (Asni, 2021; Fitri & Mannas, 2018; Laili & Santoso, 2020).

Dengan demikian, "penetapan hukum menurut hukum Islam" dalam praktik peradilan paling tepat dipahami sebagai proses dan produk deklaratif: pengadilan menetapkan dan menegaskan status hukum melalui permohonan, bukan mengadili sengketa melalui gugatan, meskipun dalam beberapa rezim perkara—misalnya isbat nikah yang diajukan sepihak—konfigurasi dapat bergeser menjadi kontensius dan menghasilkan putusan (Hasyim, 2019; Yusriyah, 2020). Perspektif ini penting agar pemohon memahami jalur prosedural yang tepat, fungsi penetapan sebagai alat kepastian hukum, dan standar pertimbangan yang seharusnya melekat pada setiap penetapan sebagai manifestasi penerapan hukum Islam dalam negara hukum (Aisyah, 2018; Asni, 2021; Fitri & Mannas, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adha, L. H., Asyhadie, H. Z., & Kusuma, R. (2022). Kajian tentang itsbat nikah dan analisis permasalahan yuridis dalam hukum nasional. Private Law, 1(2), 220–230. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715

Adnya, S. (2017). Analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai. Al-Hukama, 7(2), 305–332. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.305-332

Aisyah, N. (2018). Peranan hakim Pengadilan Agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665

Alhaidar, N. B., Muhajir, M., & Dhuha, S. (2023). The closure of isbat for polygamous marriage on legal purpose perspective. Al-Hukama, 13(1), 1–26. https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.1-26

Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan izin poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 1(1), 55–88. https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i1.3

Asni, A. (2021). Putusan serta merta dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama dalam rangka perlindungan anak. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 67–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115

Azma, U. (2018). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bekasi. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 17(2), 219–234. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845

Candrawati, S. D. (2016). Pendapat hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo mengenai status anak luar kawin. Al-Hukama, 6(2), 373–397. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.373-397

Fadilah, N. (2022). Analisis efektivitas kumulasi perkara permohonan itsbat nikah dan gugat cerai. Tafahus Jurnal Pengkajian Islam, 2(2), 150–177. https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i2.36

Fatakh, A., & Wasman, W. (2021). Prespektif hakim terhadap regulasi hukum dan profesionalisme, mekanisme dan bias pengambilan keputusan hakim dalam penanganan kasus permohonan suami ijin poligami pada Pengadilan Agama Sumber di Kabupaten Cirebon. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), 6(2), 122. https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9742

Fitri, D., & Mannas, Y. A. (2018). Penyelesaian permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(1), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.61

Fitriah, P. L. (2018). Pandangan kepala KUA Gayungan tentang penetapan awal masa 'iddah pada perkara cerai gugat. Al-Hukama, 8(1), 144–168. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.144-168

Hasyim, Muh. F. (2019). Implementasi isbat nikah massal di Madura: Kajian sosiologis-filosofis. Al-Hukama, 9(2), 347–372. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.347-372

Hasyyati, A. A., Hermono, B., & Hikmah, N. (2023). Pengaturan perkawinan beda agama antara penganut agama Islam dan Katolik, studi kasus: Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Notaire, 6(2), 193–214. https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.44193

Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektif children's best interest: Studi kasus Pengadilan Agama Wonosari. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(5), 3491. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652

Huda, M. A. A. I., & Mashudi, M. (2023). Pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Jombang. Tafáqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 11(2), 203–218. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2073

Islami, A. I. (2024). Measuring the quality of mashlahat and madharat in the decision of marriage dispensation. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 79–90. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113

Jumarim, J., & Tahir, M. (2021). Telaah yuridis dan sosiologis terhadap budaya pengangkatan anak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.271

Khairani, K., & Zahara, M. (2024). Adopted children of civil servants according from Islamic law. El-Hadhanah Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 4(1), 1–21. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v4i1.3760

Khatimah, S., Sadiani, S., & Khair, A. (2023). Fenomena penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt). Jurnal Ilmiah Mandala Education, 9(3). https://doi.org/10.58258/jime.v9i3.5215

Kirana, G. C. (2023). Pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(9), 5025–5036. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13620

Laili, R. N., & Santoso, L. (2020). Analisis penolakan isbat nikah perspektif studi hukum kritis. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 3(1), 1–34. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566

Lelono, J., & Yahya, T. (2021). Analisis tentang wali adhal dalam pelaksanaan perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb). Zaaken Journal of Civil and Business Law, 2(2), 312–331. https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.9095

Lestari, R. T., & Hendar, J. (2022). Dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 18–22. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655

Massadi, M., Gassing, Abd. Q., Jafar, U., & Salenda, K. (2018). Implementasi asas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu perspektif maslahah. Jurnal Diskursus Islam, 6(2), 201–223. https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6552

Maula, I., Siswanto, S., Meidina, A. R., Musyafangah, M., & Ubaidillah, U. (2024). Istishab analysis of the decision on istbat nikah as an integrated service of mobile session in Wanemana Religious Courts. Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (IJSSE), 43–58. https://doi.org/10.53639/ijsse.v2i1.19

Millenia, A. S., Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi hakim dalam memutus perkara cerai talak melalui video call pada saat pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81

Muhajir, M., & Uyun, Q. (2021). SEMA waiver number 3 of 2018 in the case of isbat for polygamous marriage: Study of legal considerations of judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(2), 263. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1002

Mursyid, A. (2016). Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penolakan permohonan wali adhal karena pengingkaran anak. Al-Hukama, 6(2), 474–501. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.474-501

Nurlina, N., & Kasim, A. J. (2022). Ketiadaan persetujuan wali nasab untuk mempelai wanita sebagai analisis penunjukan wali hakim studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Qisthosia Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2), 72–85. https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam memutuskan perkara asal-usul anak di luar pernikahan. (2021). An-Nawa Jurnal Studi Islam, 3(1). https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.155

Pujiani, T. R., Bashori, Y. A., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Problematika penetapan wali adlal dalam pandangan hukum Islam dan maqashid syariah. Jurnal Antologi Hukum, 2(1), 108–123. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1192

Putri, M. C. M., & Choiri, M. (2022). Analisis yuridis dalam penetapan Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.PMK sebagai perlindungan hukum aset wakaf tidak tercatat di Madura. An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(1), 33. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i1.14295

Ridwan, M., & Ashari, W. S. (2023). Isbat nikah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia dalam pandangan maqashid al-syariah (Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr). Rayah Al-Islam, 7(3), 778–789. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.748

Roqib, M. (2016). Penolakan ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri. Al-Hukama, 6(2), 422–447. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.422-447

Saleh, S., Suleman, F., & Adhim, Z. A. (2022). Penghulu dan angka kreditnya dalam pencatatan isbat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu. Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law, 2(2), 121. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2170

Siswanto, D. (2017). Dinamika dalil hukum hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015. Al-Hukama, 7(1), 146–171. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.146-171

Solekah, N. N., & Zulaicha, S. (2024). Implikasi penolakan itsbat nikah terhadap status anak. Sakina Journal of Family Studies, 8(1), 135–149. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.5706

Suherman, S., & Yunarti, S. (2022). Analisis sosiologis dan yuridis dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. El-Hekam, 7(1), 117. https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5882

Susylawati, E. (2017). Penerapan asas personalitas keislaman dalam permohonan pengangkatan anak di Kabupaten Pamekasan. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 409. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1042

Syafi'i, A., & Anggraini, W. I. N. (2023). Penetapan perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa.Kng tentang isbat nikah perkawinan di bawah tangan: Suatu tinjauan maqashid syariah. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(2), 111–121. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.219

Syam, A. (2022). Analisis spiritual character pelaku isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone. Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), 2(1), 40–55. https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.2668

Tsalis, K. N., & Yulianingrum, A. V. (2022). Analisis pertimbangan agama dalam hukum pergantian kelamin. Tafáqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 10(1), 149–174. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i1.1072

Yusriyah, Y. (2020). Melegalkan perkawinan siri dan perkawinan campuran melalui isbat nikah (Studi di Kabupaten Banyumas). Alhamra Jurnal Studi Islam, 1(1), 69. https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121

Zubaidah, St., Amruzi, F. A., & Muzainah, G. (2022). Analisis penentuan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Anterior Jurnal, 21(3), 1–10. https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596

Zubaidi, Z., & Kamaruzzaman, K. (2018). Perpindahan wali nasab kepada wali hakim (Analisis terhadap sebab-sebab 'aḍal wali pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, 1(1), 93. https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568

Zuhriah, E., & Azmi, M. F. M. (2019). Model small claim court sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perspektif teori keadilan John Rawls. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 11(2), 128–142. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580