01604 - Penahanan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Hukum Islam: Kajian Komparatif Normatif

Detention in the Perspective of Indonesian Criminal Procedure Law and Islamic Law: A Normative Comparative Study

________________________________________

Abstrak

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yang berpotensi membatasi hak asasi tersangka atau terdakwa. Artikel ini mengkaji penahanan dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) dan hukum Islam, baik pada tataran normatif fiqh maupun tataran hukum positif berbasis syariah di Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, kajian ini menemukan bahwa penahanan menurut hukum Islam dapat dipahami dalam dua lapis: lapis normatif fiqh yang mencakup otoritas penahanan, praduga tak bersalah, beban pembuktian, dimensi ta'zir atas penyimpangan, dan pertimbangan kemaslahatan; serta lapis institusional-positif yang terwujud dalam qanun jinayat Aceh, peran Mahkamah Syar'iyah, mekanisme praperadilan, pembatasan masa penahanan, dan skema ganti rugi berbasis emas yang dijustifikasi melalui maslahah mursalah. Titik temu antara sistem nasional dan sistem Aceh terletak pada komitmen prosedural bahwa penahanan adalah tindakan paksa yang harus dapat diuji legalitasnya dan tidak boleh lepas dari prinsip proses hukum yang adil.

Kata kunci: penahanan; hukum acara pidana Islam; qanun jinayat Aceh; praperadilan; maslahah mursalah

________________________________________

Abstract

Detention is one of the coercive measures in the criminal justice system that potentially restricts the fundamental rights of suspects or defendants. This article examines detention from the perspective of Indonesian criminal procedure law (KUHAP) and Islamic law, both at the normative level of fiqh and at the positive law level based on sharia in Aceh. Using a normative juridical research method and a comparative approach, this study finds that detention according to Islamic law can be understood in two layers: the normative fiqh layer encompassing detention authority, presumption of innocence, burden of proof, the ta'zir dimension for procedural deviations, and considerations of public welfare (maslahah); and the institutional-positive layer manifested in Aceh's jinayat qanun, the role of Mahkamah Syar'iyah, pre-trial mechanisms, detention time limits, and a gold-based compensation scheme justified through maslahah mursalah. The common ground between the national system and the Aceh system lies in the procedural commitment that detention is a coercive action whose legality must be subject to judicial review and must not be separated from the principle of due process of law.

Keywords: detention; Islamic criminal procedure law; Aceh jinayat qanun; pre-trial; maslahah mursalah

________________________________________

1. Pendahuluan: Penahanan sebagai Upaya Paksa dan Titik Temu Hukum Positif–Hukum Islam

Dalam hukum acara pidana Indonesia, penahanan dirumuskan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Oslami, 2022; Prasetio et al., 2023; Sipayung et al., 2019). Rumusan tersebut menegaskan dua hal pokok: (i) penahanan adalah pembatasan kebebasan yang hanya boleh dilakukan oleh pejabat tertentu (penyidik/penuntut umum/hakim) dan (ii) penahanan hanya sah bila mengikuti cara dan syarat yang ditentukan hukum acara (legalitas prosedural) (Oslami, 2022; Sipayung et al., 2019). Sejumlah kajian menempatkan penahanan sebagai bagian dari rangkaian tindakan paksa dalam sistem peradilan pidana (selain penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan) yang harus tunduk pada prinsip due process of law karena berpotensi mengurangi hak asasi tersangka/terdakwa (Prasetio et al., 2023).

Tema "penahanan menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua ranah yang saling berhubungan. Pertama, ranah fiqh (hukum acara pidana Islam/fiqh murâfa'ât dan fiqh jinâyah) yang membahas legitimasi, tujuan, dan siapa yang berwenang melakukan penahanan (Anzhari et al., 2024; Daipon, 2020). Kedua, ranah hukum positif berbasis Syariat Islam di Aceh, terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, termasuk mekanisme kontrol seperti praperadilan di Mahkamah Syar'iyah (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Dengan demikian, pembahasan komprehensif harus membaca penahanan sebagai instrumen proses peradilan yang (a) diakui dalam hukum acara pidana nasional (KUHAP) (Oslami, 2022; Sipayung et al., 2019), dan (b) memiliki elaborasi serta institusionalisasi khusus dalam diskursus fiqh dan praktik Aceh (qanun jinayat) (Anzhari et al., 2024; Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

________________________________________

2. Definisi dan Konstruksi Penahanan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) sebagai Kerangka Pembanding

Definisi penahanan dalam KUHAP—sebagaimana berulang ditegaskan dalam literatur—adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim "dengan penetapannya" dan mengikuti "hal serta cara" yang diatur undang-undang (Oslami, 2022; Prasetio et al., 2023; Sipayung et al., 2019). Karena sifatnya membatasi kemerdekaan, penahanan diposisikan sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus "sesuai hukum" (Sipayung et al., 2019), termasuk dari segi kelengkapan administrasi (surat perintah/penetapan) (Sipayung et al., 2019). Dalam konteks tujuan, kajian mengenai penahanan dalam KUHAP memandang penahanan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, antara lain agar proses berjalan serta mencegah tersangka melarikan diri (Darampalo & Nasrullah, 2023; Sipayung et al., 2019).

KUHAP juga mengenal jenis penahanan—yang secara konsisten disebut dalam literatur—yakni penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota (Oslami, 2022; Sipayung et al., 2019). Peralihan/pengalihan jenis penahanan dimungkinkan, dan wewenangnya berada pada pejabat yang berwenang menahan (penyidik, penuntut umum, atau hakim) dengan prosedur surat perintah/penetapan yang tembusannya diberikan kepada pihak terkait (Sipayung et al., 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang perlindungan hak tersangka selama penahanan menekankan pentingnya surat perintah/penetapan yang memuat identitas, alasan penahanan, uraian singkat perkara, serta tempat penahanan agar penahanan dinilai sah (Alamsyah et al., 2022; Oslami, 2022; Sipayung et al., 2019).

Di atas kerangka definisi tersebut, sejumlah studi menautkan penahanan dengan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia: karena penahanan membatasi liberty, pelaksanaannya hanya dapat dibenarkan bila mengikuti proses hukum yang adil dan berbasis rule of law (Prasetio et al., 2023). Bahkan, literatur yang membahas praperadilan menempatkan pengujian sah/tidak sah penahanan sebagai bagian dari mekanisme kontrol horizontal terhadap tindakan aparat agar tidak melampaui kewenangan atau melanggar prosedur (Widyastuti et al., 2020). Kerangka KUHAP ini penting sebagai pembanding ketika membahas "penahanan menurut hukum Islam," sebab qanun jinayat Aceh dan diskursus fiqh di beberapa bagian berinteraksi atau berdialog dengan prinsip prosedural serupa, termasuk gagasan kontrol atas tindakan penahanan (Maryana et al., 2022).

________________________________________

3. Penahanan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Islam (Fiqh Murâfa'ât/Fiqh Jinâyah)

Dalam kajian fiqh murâfa'ât yang dibahas Sodikin, penahanan dipahami sebagai langkah yang diberlakukan sampai hakim memperoleh kepastian perkara, yang menunjukkan fungsi penahanan sebagai instrumen untuk menjaga proses pemeriksaan perkara berjalan hingga jelas bagi otoritas peradilan (Anzhari et al., 2024). Namun, Sodikin juga menegaskan adanya pandangan ulama fiqh bahwa kewenangan melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana berada pada Waliy al-H{arb, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim (Anzhari et al., 2024). Titik ini menunjukkan konfigurasi kewenangan yang—setidaknya dalam paparan tersebut—cenderung menempatkan penahanan sebagai tindakan yang dilakukan otoritas eksekutif/penegak hukum pada tahap awal, sementara hakim berperan dalam memastikan kepastian pemeriksaan, bukan sebagai pelaksana penahanan itu sendiri (Anzhari et al., 2024).

Masih dalam paparan Sodikin, aspek penting lain adalah praduga tak bersalah yang diwujudkan melalui pembebanan pembuktian kepada pihak penggugat atau Jaksa Penuntut Umum, dan hal itu dipandang sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana Islam (Anzhari et al., 2024). Dengan membaca penahanan sebagai pembatasan kemerdekaan, prinsip praduga tak bersalah dan beban pembuktian pada penuntut menjadi landasan etik-prosedural agar penahanan tidak berubah menjadi "hukuman sebelum putusan" (Anzhari et al., 2024). Walaupun sumber yang tersedia tidak merumuskan secara eksplisit seluruh syarat prosedural penahanan dalam fiqh, penekanan pada praduga tak bersalah dan beban pembuktian tersebut menyediakan dasar normatif untuk melihat bahwa penahanan tidak boleh dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dalam penetapan status dan pembuktian (Anzhari et al., 2024).

Khusus terhadap anak, kajian Hidayat dan Antasari menyebut bahwa penangkapan dan penahanan dalam sudut pandang Islam dibenarkan berdasarkan tindakan Rasulullah yang menahan anak yang melakukan tindak pidana, tetapi penahanan tersebut dipahami bukan untuk menghukum melainkan untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan (Daipon, 2020). Kajian yang sama juga menekankan bahwa pembenaran penangkapan/penahanan terhadap anak dikaitkan dengan mendahulukan kemaslahatan umum (Daipon, 2020). Narasi ini penting karena menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh jinayah yang dibahas, penahanan dapat diletakkan dalam kerangka fungsi edukatif dan preventif (setidaknya untuk anak) dan bukan semata fungsi koersif (Daipon, 2020).

Di sisi lain, Nikmah—dalam membahas hak anak dan perspektif hukum pidana Islam—menyatakan bahwa tindakan aparat yang melakukan penangkapan atau penahanan tanpa prosedur atau ketentuan undang-undang, atau melakukan penangkapan/penahanan yang salah terhadap seseorang, dipandang sebagai perbuatan maksiat yang dapat dikenakan hukuman ta'zir dalam hukum acara pidana Islam. Pernyataan ini relevan untuk menegaskan sisi "pembatasan" terhadap kewenangan menahan: penahanan yang melanggar prosedur atau keliru orangnya tidak hanya salah secara administratif, tetapi juga dinilai tercela secara normatif-keagamaan dalam kerangka ta'zir. Dengan demikian, tiga sumber fiqh yang tersedia membentuk spektrum: (i) fungsi penahanan sampai tercapai kepastian pemeriksaan (Anzhari et al., 2024), (ii) legitimasi penahanan dalam kerangka pelajaran/kemaslahatan khususnya pada anak (Daipon, 2020), dan (iii) konsekuensi normatif (ta'zir) terhadap penahanan yang menyimpang prosedur atau salah subjek.

________________________________________

4. Penahanan dalam Hukum Islam Positif Aceh: Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat

Kajian komparatif Daipon menegaskan bahwa KUHAP berlaku umum di Indonesia, tetapi Aceh berbeda karena menerapkan sistem hukum syariah, dan KUHAP dipandang "belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana Islam sesuai kebutuhan Peradilan Syariat Islam." Dalam lanskap Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebut sebagai hukum positif yang berlaku di Aceh ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Dengan demikian, ketika membahas penahanan "menurut hukum Islam" dalam praktik Indonesia, Aceh menjadi contoh utama institusionalisasi hukum acara jinayat sebagai hukum positif daerah (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

Dalam penegakan hukum jinayat, Savana dkk. menegaskan adanya kebutuhan sistem peradilan jinayat yang melibatkan penyidik, penuntut umum, mahkamah/pengadilan dan hakim, serta rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan atau tempat eksekusi, dengan tugas/fungsi/wewenang yang diatur dalam hukum acara jinayat ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Yuniar juga menggambarkan relasi kelembagaan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam meneruskan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah dengan dasar bukti permulaan dan prosedur yang relevan. Kedua sumber ini menegaskan bahwa penahanan dalam sistem Aceh tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam ekosistem proses (penyidikan–penuntutan–pemeriksaan–eksekusi) yang diatur khusus ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

Terkait jangka waktu penahanan dalam qanun, sumber yang tersedia menunjukkan adanya rincian tetapi juga memunculkan nuansa perbedaan redaksional dalam literatur. Savana dkk. menyatakan bahwa implementasi tertentu menghadapi kendala karena "sesuai ketentuan Pasal 26 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 masa penahanan hanya 30 hari" ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Sementara itu, Yuniar menyebut bahwa Qanun Hukum Acara Jinayat mengatur jangka waktu penahanan oleh penyidik 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 30 hari, tetapi pada bagian lain Yuniar juga mencantumkan formulasi perpanjangan oleh penuntut umum selama 40 hari dalam uraian yang sama-sama merujuk pada pengaturan qanun. Perbedaan penyebutan "30 hari" dan "40 hari" dalam sumber sekunder tersebut perlu diperlakukan hati-hati sebagai fenomena yang menunjukkan adanya variasi penyajian norma dalam literatur, sehingga pembacaan yang paling aman adalah: qanun jinayat memuat pembatasan waktu penahanan dan mekanisme perpanjangan oleh otoritas penuntutan, tetapi rincian angka perpanjangan perlu dirujuk langsung pada teks qanun untuk memastikan konsistensinya ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

Lebih lanjut, pembahasan Savana dkk. mengenai uqubat cambuk terhadap perempuan hamil memperlihatkan bagaimana ketentuan prosedural (termasuk pembatasan masa penahanan) dapat berdampak pada efektivitas implementasi jinayat; penelitian tersebut menyatakan implementasi uqubat terhadap perempuan hamil "tidak dapat dilaksanakan" dan salah satu konteks normatif yang disebut adalah batas masa penahanan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Artinya, penahanan dalam qanun bukan hanya isu pembatasan kemerdekaan, tetapi juga bagian dari arsitektur prosedural yang berpengaruh pada tahapan pemeriksaan dan pelaksanaan putusan ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

________________________________________

5. Kontrol atas Penahanan: Praperadilan dalam KUHAP dan Praperadilan Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Aceh

Dalam hukum acara pidana Indonesia, praperadilan berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol dan menguji tindakan aparat penegak hukum yang bersifat upaya paksa—termasuk penahanan—agar sesuai dengan KUHAP. Sipayung dkk. menegaskan konsekuensi putusan praperadilan: jika putusan menyatakan penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum harus segera membebaskan tersangka. Pola konsekuensi ini sejalan dengan penjelasan praperadilan sebagai mekanisme koreksi atas tindakan paksa yang melanggar prosedur, bukan pemeriksaan pokok perkara (Widyastuti et al., 2020).

Dalam konteks Aceh, Oslami menjelaskan bahwa Qanun Nomor 7 Tahun 2013 mengatur praperadilan, dan Mahkamah Syar'iyah—sebagai peradilan syariat yang berwenang mengadili perkara jinayat—juga menangani perkara terkait praperadilan (Maryana et al., 2022). Oslami menegaskan tujuan praperadilan pada Mahkamah Syar'iyah sebagai sarana kontrol yuridis terhadap tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) (Maryana et al., 2022). Oslami juga menyatakan bahwa bila praperadilan berpendapat penahanan tidak sah, putusan praperadilan harus memuat pernyataan penahanan tidak sah dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan (Maryana et al., 2022). Dengan demikian, terdapat koherensi antara KUHAP (pengadilan negeri) dan sistem jinayat Aceh (Mahkamah Syar'iyah) dalam hal fungsi praperadilan sebagai kontrol terhadap legalitas penahanan dan konsekuensi pembebasan ketika penahanan dinilai tidak sah (Maryana et al., 2022).

Namun, literatur praperadilan juga mencatat problem praktik: Ismail dan Tamu menyoroti bahwa praperadilan diharapkan melindungi hak tersangka dari tindakan paksa, tetapi praktik dapat menghadapi hambatan, termasuk kemungkinan praperadilan "gugur" ketika perkara pokok cepat dilimpahkan dan mulai disidangkan (Widyastuti et al., 2020). Sumadi juga mengangkat persoalan serupa, yakni permohonan praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan/penahanan dapat gugur sebelum selesai karena perkara pokok mulai disidangkan, yang berpotensi merugikan tersangka dan mengurangi fungsi kontrol praperadilan. Catatan ini relevan untuk menunjukkan bahwa kontrol atas penahanan tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada desain prosedur dan praktik peradilan (Widyastuti et al., 2020).

________________________________________

6. Alternatif terhadap Penahanan: Pengalihan Jenis Penahanan dan Penangguhan Penahanan (Perspektif KUHAP sebagai Praktik Perlindungan Hak)

Dalam KUHAP, selain penahanan sebagai pembatasan kemerdekaan, tersedia instrumen untuk mengurangi intensitas pembatasan tersebut melalui pengalihan jenis penahanan dan penangguhan penahanan (Sipayung et al., 2019). Maryana dkk. merinci bahwa tersangka/terdakwa dapat mengajukan perubahan status penahanan (misalnya dari rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota) dan pengalihan tersebut dilakukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim sesuai kewenangannya dengan prosedur surat perintah/penetapan (Sipayung et al., 2019). Di sisi lain, Winata dkk. menjelaskan bahwa penangguhan penahanan menurut Pasal 31 KUHAP dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai kewenangan masing-masing, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Artikel tentang syarat objektif dan subjektif penangguhan penahanan menegaskan bahwa penangguhan penahanan menuntut pertimbangan subjektif pejabat berwenang dan adanya syarat objektif berupa jaminan/persyaratan tertentu sebagaimana dirujuk pada Pasal 31 KUHAP.

Walaupun instrumen ini berasal dari KUHAP (hukum acara pidana nasional), signifikansinya bagi topik "penahanan menurut hukum Islam" terletak pada prinsip yang sama: penahanan adalah tindakan yang serius dan karena itu memerlukan pembatasan, kehati-hatian, dan mekanisme koreksi (Prasetio et al., 2023). Dalam konteks Aceh, sumber yang tersedia lebih banyak menekankan pembatasan masa penahanan dan mekanisme praperadilan sebagai kontrol, sementara pengembangan bentuk-bentuk alternatif (analog penangguhan/pengalihan) tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kutipan yang disediakan (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber adalah: pada sistem nasional, alternatif penahanan dirumuskan eksplisit dalam KUHAP (pengalihan/penangguhan) (Sipayung et al., 2019), sedangkan pada sumber Aceh yang diberikan, penekanan utama tampak pada batas waktu dan kontrol praperadilan atas legalitas penahanan (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

________________________________________

7. Salah Tangkap/Salah Tahan dan Ganti Rugi dalam Perspektif Qanun Aceh serta Kaitannya dengan Argumentasi Maslahat

Dalam konteks Aceh, Musnaini secara spesifik membahas ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Musnaini menyatakan ganti rugi bagi korban salah tangkap/salah tahan diatur dalam Pasal 89 Qanun tersebut dan diberikan sebesar 0,3 gram emas atau uang senilai emas itu secara harian. Musnaini juga membandingkan bahwa ketentuan ganti rugi dalam KUHAP (melalui PP Nomor 27 Tahun 1983) berbeda jumlahnya, yakni paling rendah Rp. 5.000 dan paling tinggi Rp. 3.000.000. Lebih penting untuk tema "hukum Islam," Musnaini menilai dasar pemberian ganti rugi 0,3 gram emas dikaitkan dengan maslahah mursalah dan lahir sebagai ijtihad ulama serta interaksi antara fiqh dan KUHP/KUHAP. Dengan demikian, qanun Aceh bukan hanya "mengadopsi" mekanisme kompensasi, tetapi juga memberikan justifikasi normatif melalui perangkat argumentasi maslahat dan ijtihad yang dilekatkan pada tradisi hukum Islam (Daipon, 2020).

Pada saat yang sama, literatur fiqh yang tersedia (Nikmah) menegaskan dimensi normatif bahwa penahanan yang salah atau tanpa prosedur adalah perbuatan maksiat yang dapat dikenai ta'zir. Jika disandingkan dengan Musnaini, tampak bahwa qanun Aceh menghadirkan dua lapis respons terhadap salah tangkap/salah tahan: (i) lapis etik-normatif (tindakan menyimpang dipandang maksiat/ta'zir dalam perspektif hukum acara pidana Islam) dan (ii) lapis remedial-kompensatoris (hak ganti rugi terukur dalam qanun, dengan argumentasi maslahat). Dalam praktik sistem modern, lapis kontrol terhadap penahanan juga dikaitkan dengan praperadilan yang dapat memerintahkan pembebasan bila penahanan tidak sah (Maryana et al., 2022).

________________________________________

8. Sintesis: Makna "Penahanan menurut Hukum Islam" dalam Praktik Indonesia

Berdasarkan sumber yang tersedia, "penahanan menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling dapat dipahami sebagai spektrum konseptual dan institusional. Pada tataran fiqh, penahanan dipandang sebagai instrumen yang dapat dipergunakan sampai tercapai kepastian pemeriksaan, dengan perdebatan mengenai siapa yang berwenang menahan (dalam paparan Sodikin: bukan hakim, melainkan otoritas seperti Waliy al-H{arb dan aparat penegakan yang setara penyidik/jaksa) (Anzhari et al., 2024). Pada tataran nilai, fiqh menautkan proses pidana dengan praduga tak bersalah melalui beban pembuktian pada penuntut/penggugat, yang memberi konteks bahwa penahanan tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab pembuktian yang sah (Anzhari et al., 2024). Dalam isu tertentu seperti anak, penahanan dibaca sebagai tindakan yang dapat dibenarkan untuk pelajaran dan kemaslahatan umum, bukan untuk menghukum semata (Daipon, 2020), sementara penyimpangan prosedural atau salah orangnya diposisikan sebagai maksiat yang dapat dikenai ta'zir.

Pada tataran hukum positif Aceh, penahanan diatur dalam arsitektur qanun jinayat yang melibatkan penyidik–penuntut umum–Mahkamah Syar'iyah serta institusi penahanan/eksekusi ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Qanun juga menyediakan perangkat kontrol berupa praperadilan di Mahkamah Syar'iyah sebagai kontrol yuridis atas tindakan penyidik/penuntut umum, termasuk perintah pembebasan bila penahanan tidak sah (Maryana et al., 2022). Selain itu, qanun secara eksplisit mengatur ganti rugi salah tangkap/salah tahan dengan standar 0,3 gram emas per hari dan justifikasi maslahah mursalah sebagai ijtihad ulama. Dibandingkan kerangka nasional, KUHAP menegaskan definisi penahanan dan menempatkan praperadilan sebagai mekanisme uji sah tidaknya penahanan yang berkonsekuensi pembebasan tersangka (Oslami, 2022), sehingga titik temu antara sistem nasional dan sistem Aceh dapat ditarik pada komitmen prosedural: penahanan adalah tindakan paksa yang harus dapat diuji legalitasnya dan tidak boleh lepas dari prinsip proses hukum yang adil (Maryana et al., 2022; Prasetio et al., 2023).

Dengan demikian, artikel ini menunjukkan bahwa pembahasan "penahanan menurut hukum Islam" (dalam bukti sumber yang tersedia) paling kokoh jika ditempatkan dalam dua lapis: (i) lapis normatif fiqh (otoritas penahanan, praduga tak bersalah/beban pembuktian, dimensi ta'zir atas penyimpangan, dan pertimbangan kemaslahatan pada kasus anak) (Anzhari et al., 2024); dan (ii) lapis institusional-positif (qanun Aceh, peran Mahkamah Syar'iyah dan praperadilan, pembatasan masa penahanan yang disebut dalam literatur, serta skema ganti rugi berbasis emas yang dijustifikasi melalui maslahah) (Maryana et al., 2022). Kedua lapis tersebut beririsan dengan gagasan modern tentang due process dan kontrol atas upaya paksa sebagaimana juga dikembangkan dalam KUHAP dan literatur praperadilan (Widyastuti et al., 2020), tetapi tetap memiliki kekhasan Aceh pada basis qanun jinayat dan argumentasi maslahat dalam skema kompensasi ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

________________________________________

9. Penutup

Kajian ini telah menunjukkan bahwa penahanan sebagai upaya paksa dalam sistem peradilan pidana memiliki landasan normatif yang dapat ditelusuri baik dalam hukum acara pidana nasional (KUHAP) maupun dalam hukum Islam, baik pada tataran fiqh murâfa'ât/fiqh jinâyah maupun pada tataran hukum positif berbasis syariah di Aceh. Keduanya bermuara pada komitmen yang sama: penahanan adalah tindakan serius yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, harus dapat diuji legalitasnya, dan wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Kekhasan Aceh terletak pada integrasi argumentasi maslahah mursalah dalam skema ganti rugi dan peran Mahkamah Syar'iyah sebagai forum praperadilan jinayat, yang menjadikan Aceh sebagai laboratorium institusionalisasi hukum acara pidana Islam dalam bingkai hukum positif Indonesia.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alamsyah, A. F., Sunaryo, S., & Fajrin, Y. A. (2022). Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan. Indonesia Law Reform Journal, 2(3), 317–334. https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22395

Anzhari, A., Sunardi, S., & Muhibbin, Moh. (2024). Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia. Widya Yuridika, 7(1), 35. https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4648

Daipon, D. (2020). Komparatif Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh dalam Proses Penyidikan. El-Mashlahah, 10(1), 47–63. https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1780

Darampalo, S. R., & Nasrullah, N. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Journal Law and Justice, 1(1), 7–17. https://doi.org/10.59211/mjpjlj.v1i1.4

Maryana, A., Farhanudin, F., & Yusar, M. (2022). Protection of Human Rights Against Criminal Offenders in Detention Process. Jurnal Ruang Hukum, 1(1), 27–32. https://doi.org/10.58222/juruh.v1i1.263

Oslami, A. F. (2022). Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 11(1), 135. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874

Prasetio, R. B., Waskita, R., Rafsanjani, J. I., & Anggayudha, Z. H. (2023). Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(2), 111–134. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.111-134

Sipayung, J., Suhaidi, S., Harianto, D., & Zulyadi, R. (2019). Analisis terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan. Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), 175–186. https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.120

Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. (2019). De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 175–188. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3175

Widyastuti, I. A. W., Dewi, A. A. S. L., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 351–355. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2519.351-355