01600 - Pasal Dalam Perspektif Hukum Islam: Unit Normatif Konkret Dalam Qanun (Taqnīn)

(Article/Pasal — Bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang Memuat Norma Hukum Konkret)

Abstract

This article examines the concept of "pasal" (legal article/clause) from the perspective of Islamic law, situating it within the framework of taqnīn (codification/legislation) that transforms fiqh provisions — the results of scholarly ijtihad — into binding positive law (qanun) enforceable by modern state institutions. Drawing on a synthesis of contemporary legal literature spanning Indonesia, Malaysia, the Gulf states, Libya, Afghanistan, and Iran, this study demonstrates that a "pasal" in Islamic legal discourse is best understood as a numbered clause in statutory legislation that formulates concrete and binding legal norms, substantively derived from the codification of fiqh determinations within the modern nation-state framework. The article traces the genealogy of legal codification in Islamic contexts from the Ottoman Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah to contemporary statutory codes, analyzes the conceptual tensions between sharīʿa, fiqh, and qanun, and explores how the pasal functions simultaneously as an instrument of legal certainty, a mechanism of state interpretive authority, and a channel for internalizing fiqh principles into positive law. The study further highlights key tensions produced by codification: the narrowing of fiqhic plurality, the risk of state monopolization of Islamic legal interpretation, the persistence of judicial discretion through open-textured standards such as maslahah, and the provision of lacuna-filling mechanisms that allow fiqh to re-enter judicial reasoning. It concludes that the "concrete norm" embodied in a pasal is concrete in form and binding force, yet remains a human selection of positively codified fiqh that is, in principle, subject to revision in light of maqāṣid al-sharīʿa, public welfare, and the demands of modern legal governance.

Keywords: pasal, taqnīn, qanun, fiqh codification, Islamic positive law, legal certainty, maqāṣid al-sharīʿa

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "pasal" dari perspektif hukum Islam dalam kerangka taqnīn (kodifikasi/legislasi) yang mentransformasikan ketentuan-ketentuan fiqh — hasil ijtihad para fuqahāʾ — ke dalam hukum positif yang mengikat (qanun) dan dapat ditegakkan oleh institusi negara modern. Berdasarkan sintesis literatur hukum kontemporer yang mencakup Indonesia, Malaysia, negara-negara Teluk, Libya, Afghanistan, dan Iran, studi ini menunjukkan bahwa "pasal" dalam diskursus hukum Islam paling tepat dipahami sebagai unit klausul bernomor dalam peraturan perundang-undangan yang merumuskan norma hukum konkret dan mengikat, yang secara substansial merupakan hasil taqnīn atas ketentuan-ketentuan fiqh dalam kerangka negara-bangsa modern. Artikel ini menelusuri genealogi kodifikasi hukum dalam konteks Islam — mulai dari Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah Ottoman hingga kode-kode statutori kontemporer — menganalisis ketegangan konseptual antara sharīʿa, fiqh, dan qanun, serta mengeksplorasi bagaimana pasal berfungsi sekaligus sebagai instrumen kepastian hukum, mekanisme otoritas tafsir negara, dan kanal internalisasi prinsip-prinsip fiqh ke dalam hukum positif. Studi ini juga menyoroti ketegangan-ketegangan utama yang dihasilkan oleh kodifikasi: penyempitan pluralitas fiqh, risiko monopolisasi penafsiran hukum Islam oleh negara, persistensi diskresi hakim melalui standar terbuka seperti maslahah, serta mekanisme pengisian kekosongan hukum yang memungkinkan fiqh masuk kembali ke dalam penalaran yudisial. Artikel ini menyimpulkan bahwa "norma konkret" yang diwujudkan dalam pasal bersifat konkret dalam bentuk dan daya ikatnya, namun tetap merupakan hasil pilihan manusia atas fiqh yang dipositifkan yang secara prinsip dapat ditinjau ulang berdasarkan maqāṣid al-sharīʿa, kemaslahatan umum, dan tuntutan tata kelola hukum modern.

Kata Kunci: pasal, taqnīn, qanun, kodifikasi fiqh, hukum Islam positif, kepastian hukum, maqāṣid al-sharīʿa

________________________________________

1. Pendahuluan

Pasal — bagian dari peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum konkret — merupakan unit fundamental dalam arsitektur hukum positif modern. Dalam praktik perundang-undangan modern, "pasal" lazim dipahami sebagai unit penyusunan norma dalam sebuah undang-undang/kode yang dirumuskan secara tertulis, disusun sistematis, dan diberi nomor agar dapat dirujuk serta diterapkan secara pasti.

Dalam diskursus Islam kontemporer, struktur "pasal" ini terutama terkait dengan taqnīn (kodifikasi/legislasi) yang mentransformasikan ketentuan-ketentuan fiqh (hasil ijtihad para fuqahāʾ) ke dalam bentuk qanun (hukum positif negara) yang mengikat dan operasional bagi lembaga penegak hukum (الشمَّري, 2023; عوض, 1986; لباب et al., 2023). Sejumlah kajian menegaskan pembedaan konseptual antara sharīʿa sebagai "jalan Tuhan" (norma ilahiah) dan fiqh sebagai "pemahaman ilmiah manusia" atas sharīʿa (jurists' law), sementara hukum keluarga/keperdataan di banyak negara mayoritas Muslim pada era modern justru tampil sebagai statutory codifications (produk negara) yang secara bentuk dan logika berbeda dari tradisi fiqh pra-negara bangsa (أبــوعجـيلـة, 2023; لباب et al., 2023).

Karena itu, membahas "pasal menurut hukum Islam" bukanlah membahas "ayat" atau "nash" sebagai sumber wahyu, melainkan membahas bagaimana norma fiqh dipilih, diformulasikan, dan "dipakukan" menjadi ketentuan konkret yang mengikat dalam sebuah instrumen perundang-undangan melalui taqnīn (الشمَّري, 2023; طه & الوحش, 2021). Inilah persoalan utama yang akan dielaborasi dalam artikel ini melalui pendekatan kajian literatur komparatif-analitis.

________________________________________

2. Kerangka Istilah: Sharīʿa, Fiqh, dan Qanun sebagai Fondasi Memahami "Pasal"

Sejumlah literatur menekankan bahwa hukum yang "dibuat" oleh para fuqahāʾ adalah fiqh, bukan sharīʿa dalam pengertian "God given law"; fiqh dipahami sebagai produk intelektual ilmiah (human understanding) yang berkembang melalui metodologi uṣūl al-fiqh dan membentuk korpus literatur hukum yang luas (لباب et al., 2023). Di sisi lain, qanun diposisikan sebagai legislasi negara yang membakukan sebagian pilihan fiqh ke dalam norma tertulis yang dapat diterapkan aparat peradilan dan administrasi modern (الشمَّري, 2023; عوض, 1986).

Pemilahan ini penting karena perdebatan tentang "kodifikasi hukum Islam" dalam banyak kajian sebenarnya bukan kodifikasi sharīʿa dalam arti totalitasnya, melainkan kodifikasi ketentuan fiqhiyyah (hasil ijtihad) ke dalam bentuk undang-undang (الشمَّري, 2023; طه & الوحش, 2021). Bahkan, salah satu kritik kunci terhadap proses formalisasi modern adalah kecenderungan "mengaburkan" batas sharia–fiqh — yakni ketika negara mengklaim berbicara "atas nama Tuhan" dengan cara menyamakan kodifikasi fiqh tertentu sebagai "hukum Islam" yang final (المخلافي, 2020; يوسف et al., 2026).

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang syariah dan qanun juga menegaskan bahwa keduanya berbeda namun saling berkaitan: syariah dipahami sebagai aturan Allah dan perintah Nabi, sedangkan qanun dipandang sebagai model hukum Islam modern yang tampil dalam bentuk regulasi negara dan karenanya mengandung konsekuensi pilihan-pilihan fiqh tertentu (عوض, 1986). Dalam konteks global, studi tentang peradilan hukum keluarga di berbagai negara menunjukkan bahwa "Muslim personal status law" pada umumnya merujuk pada kodifikasi statutori yang lahir bersama menguatnya negara modern dan kebutuhan konsistensi serta prediktabilitas hukum, bukan semata reproduksi fiqh klasik (أبــوعجـيلـة, 2023; لباب et al., 2023).

Dengan demikian, "pasal" adalah ekspresi khas qanun: ia adalah wadah tempat fiqh "diterjemahkan" ke dalam rumusan normatif yang konkret, tertulis, dan dapat dipaksakan oleh otoritas negara (الشمَّري, 2023; طه & الوحش, 2021).

________________________________________

3. Pasal sebagai "Norma Hukum Konkret": Dari Aḥkām/Fatwā ke Klausa Bernomor yang Mengikat

Literatur tentang kodifikasi menegaskan bahwa proses taqnīn mengubah ketentuan-ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam karya fiqh, fatwā, dan praktik peradilan menjadi ketentuan yang "diklasifikasi, disusun, dirumuskan dalam istilah yang jelas dan ringkas," lalu ditempatkan dalam klausul-klausul yang disebut "articles" (pasal) dengan nomor serial dan dikeluarkan oleh otoritas negara sebagai hukum yang mengikat (طه & الوحش, 2021).

Formulasi pasal semacam ini memperlihatkan makna "norma hukum konkret": pasal tidak hanya menyatakan nilai umum, tetapi menetapkan syarat, larangan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang dapat langsung dioperasionalkan oleh hakim dan pihak berperkara dalam kerangka hukum positif (الكتبي et al., 2021; طه & الوحش, 2021). Dalam kerangka ini, kodifikasi dipahami sebagai teknik negara untuk membentuk hukum menjadi lebih konsisten dan prediktabel, meskipun konsekuensinya adalah hukum menjadi lebih "terstandar" dan dapat membatasi ruang perbedaan pendapat fiqh yang sebelumnya plural (الشمَّري, 2023; لباب et al., 2023).

Kajian teori kodifikasi juga menggarisbawahi bahwa kodifikasi berorientasi pada uniformity dalam rumusan dan penerapan, serta cenderung membatasi peran hakim pada aplikasi norma tertulis kecuali ketika terjadi "lacuna" (kekosongan) (الكتبي et al., 2021; المطيري, 2017). Di titik ini, pasal menjadi perangkat sentral: ia adalah "unit kerja" yang membuat hukum dapat dirujuk dan diterapkan secara seragam, sekaligus menjadi penanda bahwa hukum Islam (fiqh) telah bertransformasi menjadi "positive law" melalui seleksi dan pembakuan oleh pembentuk undang-undang (أبــوعجـيلـة, 2023; بوحمرة, 2007).

Dengan kata lain, pasal adalah hasil "positivisasi" fiqh — fiqh yang sebelumnya hidup sebagai korpus argumentasi ilmiah menjadi norma yang mengikat secara institusional dalam bentuk teks perundang-undangan (أبــوعجـيلـة, 2023; بوحمرة, 2007).

________________________________________

4. Sejarah dan Genealogi "Pasal" dalam Kodifikasi Hukum Islam: Majallah dan Tradisi Kodifikasi Modern

Sejumlah kajian menempatkan kodifikasi sebagai fenomena yang menguat dalam konteks modernitas dan negara-bangsa, termasuk dalam dunia Islam, dengan rujukan penting pada Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah di Kekaisaran Ottoman yang — dalam literatur — digambarkan sebagai kodifikasi besar yang menjadikan fiqh Ḥanafī sebagai sumber materialnya (الشكري & فرحات, 2025; خفاجي, 1978).

Artikel tentang fiqh sebagai sumber hukum kontemporer menegaskan bahwa pada 1869–1876, Ottoman mengadopsi Majallah sebagai tonggak legislasi besar yang menggunakan fiqh Ḥanafī sebagai sumber material (الشكري & فرحات, 2025). Kajian lain menekankan bahwa Majallah lahir dalam milieu kodifikasi abad ke-19 ketika Eropa berada di bawah pengaruh rezim kodifikasi (termasuk model Kode Sipil Prancis), dan Majallah diproyeksikan untuk mengisi kekosongan/ketidakpastian dalam sistem peradilan melalui format "kode" (خفاجي, 1978).

Studi mengenai transformasi hukum Ottoman pada abad ke-19 juga menyoroti dinamika modernisasi/Tanzimat dan koeksistensi serta interaksi antara hukum sharʿī dan ʿurfī, yang pada akhirnya mendorong transformasi dari "jurists' law" menuju bentuk hukum modern yang lebih statutori (حمرة, 2007; هويدي & النيساني, 2025).

Dalam perspektif linguistik historis, studi fraseologi hukum Arab menunjukkan bahwa pembentukan gaya bahasa perundang-undangan Arab modern dipengaruhi proses penerjemahan tradisi hukum Romawi/Barat selama gerakan kodifikasi, meskipun sebagian formula dan kaidah fiqh (legal maxims) tetap menjadi sumber ekspresi normatif dalam teks mengikat (زبيدة, 2003). Konstelasi ini memperjelas bahwa "pasal" sebagai unit bernomor adalah ciri khas hukum positif modern yang memerlukan standardisasi, sekaligus menjadi medium tempat fiqh "ditransplantasikan" ke paradigma kodifikasi, yang membawa tantangan konseptual tersendiri karena fiqh historis tidak identik dengan imperatif kodifikasi modern (المطيري, 2017; خفاجي, 1978).

________________________________________

5. Taqnīn sebagai Mekanisme Pembentukan Pasal: Seleksi Pendapat Fiqh, Pembekuan Pluralitas, dan Tujuan Maqāṣid

Perdebatan mengenai kesahihan kodifikasi hukum Islam berpusat pada pertanyaan apakah fiqh yang plural dapat dibakukan menjadi norma tunggal dalam bentuk pasal yang mengikat. Satu studi kritis tentang perselisihan kesahihan kodifikasi menyatakan ada dua kubu: yang memandang kodifikasi sah dan bahkan diperlukan, dan yang menolak karena kodifikasi membatasi hakim pada satu pendapat terpilih, sementara fiqh menyediakan ruang luas untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan keadaan (الشمَّري, 2023).

Studi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kodifikasi dipandang dapat dibenarkan (bahkan "indispensable") karena dikaitkan dengan siyāsah sharʿiyyah, public wellbeing, prinsip kebolehan dasar, dan kesesuaian dengan maqāṣid al-sharīʿa, serta menegaskan bahwa bidang-bidang non-ʿibādāt (misalnya perdata/pidana/ketatanegaraan) dapat menjadi objek kodifikasi (الشمَّري, 2023). Di sisi lain, kajian tentang syariah dan qanun dalam konteks perdebatan taqnīn menegaskan argumen penolak yang menilai kodifikasi berisiko membuat hukum menjadi kaku, mempersempit pilihan pendapat, dan dapat melahirkan model taqlīd baru karena hukum yang dipromulgasikan negara menjadi "satu-satunya" rujukan yang mengikat (عوض, 1986).

Karena itu, setiap "pasal" dalam qanun hasil taqnīn pada dasarnya adalah hasil seleksi: pembentuk undang-undang memilih rumusan fiqh tertentu (baik dari satu mazhab atau lintas mazhab) lalu mengekspresikannya sebagai norma yang berlaku umum dan dapat dipaksakan (الشكري & فرحات, 2025; الشمَّري, 2023). Literatur tentang kodifikasi dan hukum Islam menekankan bahwa kodifikasi sebagai teknik legislatif menciptakan logika "ketiadaan celah" (absence of gaps) dan orientasi pada keseragaman, sehingga pasal-pasal berfungsi menutup ruang ambiguitas melalui standardisasi, walaupun dalam praktik tetap muncul kebutuhan mengisi kekosongan atau menafsirkan ulang (الكتبي et al., 2021; المطيري, 2017).

Dengan demikian, "norma konkret" dalam pasal adalah konkret justru karena ia menutup pluralitas argumentatif fiqh menjadi bentuk "aturan siap pakai," sekaligus memindahkan locus otoritas dari diskursus ulama fiqh ke institusi legislasi negara (أبــوعجـيلـة, 2023; الحنمي et al., 2023).

________________________________________

6. Pasal, Kepastian Hukum, dan Prinsip Legalitas: Relevansi Khusus pada Hukum Pidana (Ḥudūd) dan Pembuktiannya

Pada ranah pidana, kebutuhan pasal sebagai norma konkret tampak sangat menonjol melalui diskursus prinsip legalitas (keharusan kejelasan perbuatan pidana dan sanksi dalam teks hukum). Studi mengenai hubungan antara hukum pidana dan "qawānīn al-ḥudūd" menegaskan bahwa sebagian legislator memilih jalan mempositifkan ketentuan hudud/qiṣāṣ/diyāt dalam teks yang jelas dan terukur agar individu mudah mengetahuinya dan hakim mudah menerapkannya, sekaligus untuk menjaga "kesatuan hukum" dan memenuhi prinsip legalitas yang menuntut penentuan tindak pidana dan sanksinya oleh legislator, bukan diserahkan kepada hakim untuk mencari dalam literatur fiqh yang beragam (الفلاق & عومان, 2025; مسيعد & الفقيه, 2020).

Kajian tentang problem penerapan yudisial terhadap legislasi hudud di Libya juga menunjukkan bahwa penerbitan legislasi hudud dimaksudkan sebagai bagian dari peninjauan ulang hukum pidana yang sebelumnya dipengaruhi model Barat, namun penerapannya memunculkan pertanyaan teknis yudisial tentang cara mengoperasionalkan norma yang berbeda dari hukum pidana lama (الفهد & الخراز, 2025).

Literatur mengenai "tata pembuktian" dalam legislasi hudud menekankan bahwa karena hudud berkonsekuensi hukuman berat, terdapat dorongan untuk memperketat pembuktian demi menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan perlindungan terdakwa agar hudud tidak ditegakkan kecuali dengan keyakinan yang kuat, dan bahwa legislator Libya melakukan kodifikasi hudud sejak awal 1970-an melalui beberapa regulasi yang kemudian mengalami perubahan, termasuk perubahan terkait pembuktian pada sebagian jarimah (misalnya sariqah/ḥirābah dan zinā) sehingga memunculkan isu ketidakseragaman antara rezim pembuktian (الرحمن, 2016).

Ketiga kajian ini memperlihatkan bahwa pasal sebagai "norma konkret" dalam qanun pidana Islam berfungsi mengunci elemen delik, sanksi, dan sering kali prosedur pembuktian dalam teks yang dapat dirujuk, sehingga memenuhi tuntutan legalitas dan kepastian penerapan (الرحمن, 2016; الفلاق & عومان, 2025; مسيعد & الفقيه, 2020).

________________________________________

7. Pasal dan Kekosongan Hukum (Lacuna): Ketika Qanun Memerintahkan Kembali ke Fiqh

Meskipun kodifikasi bertujuan membatasi ketidakpastian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa hukum positif sering tetap menyisakan "kekosongan" sehingga hakim perlu merujuk kembali pada fiqh. Studi tentang praktik pengadilan di Maroko, Mesir, dan Indonesia menegaskan bahwa banyak negara mayoritas Muslim mengodifikasi hukum keluarga (personal status), namun ketika undang-undang "diam," hakim dapat beralih ke fiqh untuk menemukan ketentuan yang relevan dan menafsirkannya dengan teknik penalaran baru dalam konteks hukum positif yang terstandar (أبــوعجـيلـة, 2023). Studi tersebut menekankan bahwa metodologi dan epistemologi hakim modern — yang umumnya terlatih dalam hukum positif — mengubah cara fiqh dipakai dalam proses adjudikasi, karena fiqh diperlakukan sebagai sumber untuk mengisi kekosongan di dalam kerangka standar hukum positif (أبــوعجـيلـة, 2023).

Dimensi "kembali ke fiqh" juga tampak dalam kajian tentang Iran yang menyoroti mekanisme konstitusional: hakim pada dasarnya terikat untuk memutus berdasarkan hukum yang terkodifikasi; jika tidak ada hukum tertulis, hakim memutus berdasar sumber Islam otoritatif dan fatwā autentik, yang pada saat yang sama dapat memperluas diskresi yudisial dan memunculkan ketegangan dengan tujuan modern prinsip legalitas (kejelasan dan kepastian) (علي, 2025).

Kajian tentang Afghanistan juga memperlihatkan problem serupa: konstitusi tertentu dapat dibaca memberi ruang bagi hakim merujuk fiqh Ḥanafī ketika tidak ada kriminalisasi dalam undang-undang tertulis, sehingga memunculkan debat tentang bagaimana melindungi prinsip legalitas dalam sistem yang membuka pintu sumber non-statutori (احمد & رشيد, 2026).

Pola ini menunjukkan bahwa pasal sebagai norma konkret kadang justru menyertakan "pasal rujukan" (ruang rujuk ke fiqh ketika ada lacuna), sehingga pasal tidak selalu menutup pluralitas, tetapi menstrukturkan kapan dan bagaimana pluralitas fiqh dapat "masuk" kembali ke penalaran yudisial (أبــوعجـيلـة, 2023; احمد & رشيد, 2026; علي, 2025).

________________________________________

8. Indonesia: Pasal dalam Legislasi Hukum Islam dan Posisi KHI sebagai Rujukan Normatif

Kajian tentang taqnīn di Indonesia menekankan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kodifikasi aspek tertentu hukum Islam berkembang progresif; fiqh (terutama ranah private law) sebelumnya dipraktikkan secara sukarela, namun kemudian diposisikan sebagai salah satu sumber dalam sistem hukum Indonesia dan sebagian diinduksikan ke dalam hukum nasional (Al-Baloul, 2022). Dalam lanskap ini, "pasal" menjadi instrumen kunci karena ia memungkinkan peralihan dari norma fiqh yang tersebar ke norma tertulis yang dapat diterapkan seragam dalam institusi negara (Al-Baloul, 2022; الصالح, 2015).

Studi tentang perkembangan hukum keluarga Islam melalui yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pembaruan ide sering kali dinyatakan dalam bentuk legislasi, dan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap dapat berfungsi sebagai rujukan bagi peradilan agama, memperlihatkan bahwa selain pasal-pasal legislasi, praktik yudisial juga membentuk rujukan normatif dalam penerapan hukum keluarga (ارحومة, 2007).

Secara khusus mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), kajian tentang eksistensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan bahwa KHI dipakai sebagai sumber hukum di lingkungan peradilan agama, namun posisi Inpres tersebut dipersoalkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia; meskipun demikian, KHI tetap diakui secara institusional (antara lain melalui keputusan bersama) sehingga mengikat hakim peradilan agama dan memudahkan penerapan norma dalam penyelesaian sengketa (الصالح, 2015).

Kajian tentang penalaran hukum peradilan agama pasca-promulgasi KHI juga menekankan bahwa hakim peradilan agama secara kuat mempertimbangkan ketentuan peraturan negara (termasuk KHI dan UU perkawinan) sebagai dasar putusan, dan struktur putusan memperlihatkan ciri penalaran yang dekat dengan tradisi pengadilan civil law yang menuntut rujukan eksplisit pada ketentuan tertulis atau sumber "tak tertulis" yang diakui (جديدي, 2021).

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, "pasal" berfungsi sebagai norma konkret terutama karena ia menjadi rujukan formal yang "wajib hadir" dalam argumentasi putusan, sekaligus menjadi mekanisme unifikasi penerapan fiqh di bawah otoritas peradilan negara (الصالح, 2015; جديدي, 2021).

________________________________________

9. Malaysia dan Politik Kodifikasi: Ketika "Pasal" Menguatkan Monopoli Tafsir Negara

Kajian tentang Malaysia menyoroti bagaimana kodifikasi dan institusionalisasi hukum Islam dapat menggeser hubungan antara fiqh yang plural dan klaim otoritas negara. Studi tentang politik hukum Islam di Malaysia menjelaskan adanya pergeseran semantik institusional melalui perubahan istilah dalam konstitusi dan undang-undang (misalnya perubahan "Muslim law" menjadi "Islamic law" dan "Muslim courts" menjadi "Syariah courts"), yang terkait dengan proyek perluasan legislasi dan formalisasi hukum Islam pada dekade 1980-an dan 1990-an (المخلافي, 2020; بيزي, 2022). Dalam bingkai ini, kodifikasi dipahami dapat "meruntuhkan" pembedaan sharia–fiqh dan memfasilitasi klaim negara untuk berbicara atas nama agama melalui monopoli interpretasi dan penggunaan fragmen-fragmen fiqh yang terkodifikasi (المخلافي, 2020).

Kajian lain tentang hukum Islam, hak perempuan, dan kesadaran hukum populer di Malaysia menegaskan bahwa kodifikasi dan pelembagaan mengurangi sifat fleksibel dan plural teori hukum Islam klasik, serta bahwa kodifikasi hukum keluarga mempersempit ragam hak yang secara teoritis dapat diklaim perempuan dalam fiqh klasik; pada saat yang sama, inisiatif advokasi (misalnya kelompok perempuan) berupaya memperluas hak dengan menekankan keragaman posisi fiqh sebagai sumber argumentasi di dalam kerangka "Islamic law" (رزيق, 2023; يوسف et al., 2026).

Studi perbandingan tentang "branding Islam" di Asia Tenggara juga menekankan bahwa kodifikasi sering kali kurang berorientasi pada pernyataan substansi fiqh secara penuh dan lebih berfungsi membentuk birokrasi negara untuk administrasi hukum bagi Muslim, sehingga pasal-pasal dalam kode menjadi instrumen administratif sekaligus politik bagi negara untuk membangun "versi" Islam yang disahkan (بيزي, 2022).

Dengan demikian, pasal sebagai norma konkret di Malaysia dapat dibaca bukan hanya sebagai perangkat kepastian, tetapi juga sebagai perangkat otorisasi tafsir yang menata siapa yang berwenang menafsirkan "hukum Islam" dalam ruang publik (المخلافي, 2020; بيزي, 2022; رزيق, 2023).

________________________________________

10. Nuansa dan Ketegangan: Kepastian Hukum vs. Diskresi Hakim dalam Pasal-Pasal Hukum Keluarga

Walaupun kodifikasi sering dibenarkan demi kepastian hukum, kajian tentang reformasi hukum keluarga di Teluk (misalnya UEA) menunjukkan bahwa kodifikasi bisa sekaligus menyisipkan klausul diskresioner yang luas. Studi tentang regulasi hak asuh di UEA menyatakan bahwa salah satu tujuan kodifikasi adalah menciptakan kepastian, tetapi aturan hak asuh yang direformasi justru memberikan diskresi besar kepada peradilan melalui konsep "maslahat al-maḥḍūn" (kesejahteraan anak), sementara pengadilan belum mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud kesejahteraan anak, sehingga tujuan kepastian tidak sepenuhnya tercapai (اليعقوب, 1978).

Ini menunjukkan bahwa "pasal" sebagai norma konkret tidak selalu berarti "pasal" meminimalkan diskresi; pasal dapat juga menjadi wadah untuk menginstitusionalisasikan standar terbuka (open textured standards) yang memindahkan konkretisasi dari legislator ke hakim (اليعقوب, 1978).

Analisis ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa kodifikasi sebagai state enterprise bertujuan membentuk hukum secara legislatif dan berbeda dari cara doktrin klasik dibangun, sehingga penilaian reformasi tidak cukup membaca "law in the books" tanpa melihat implementasi dan kerja interpretasi hakim (أبــوعجـيلـة, 2023; جبران, 2017). Artinya, karakter "konkret" pasal dapat bersifat bertingkat: ia konkret karena tertulis dan mengikat, namun tetap dapat menyisakan ruang penalaran (terutama melalui standar seperti maslahat) yang membuat konkretisasi akhir bergantung pada praktik yudisial (اليعقوب, 1978; جبران, 2017).

________________________________________

11. Pasal sebagai Jembatan antara Kaidah Fiqh dan Hukum Positif: Contoh Kaidah "Lā Ḍarar" dan Rujukan Fiqh dalam Hukum Perdata

Pasal-pasal dalam qanun tidak hanya memuat aturan teknis, tetapi juga dapat menjadi kanal internalisasi kaidah fiqh ke dalam hukum positif. Studi mengenai "lā ḍarar wa lā ḍirār" menegaskan basis legitimasi kaidah tersebut di syariah dan menelaah bagaimana kaidah ini juga memperoleh legitimasi dalam ilmu hukum melalui sumber-sumber hukum seperti doktrin, teks undang-undang, dan putusan pengadilan, termasuk dalam konteks hukum Lebanon dan Irak (Jiffry et al., 2022).

Sementara itu, kajian tentang pengaturan tanggung jawab perbuatan melawan hukum di Kuwait menunjukkan adanya pasal yang secara eksplisit merujuk fiqh — misalnya ketentuan yang membatasi tanggung jawab pada "mubāshir" (pelaku langsung) dan mengaitkannya dengan kaidah diyah syar'iyyah — serta menyatakan bahwa teks tidak mendefinisikan konsep itu, tetapi memerintahkan rujukan pada prinsip fiqh untuk menentukannya (الحبشي, 2022).

Dua contoh ini memperlihatkan bahwa pasal dapat memuat norma konkret sekaligus "membuka pintu" pada fiqh sebagai perangkat konseptual untuk penafsiran, sehingga hubungan fiqh–qanun bersifat hibrida: pasal memberi kerangka mengikat, fiqh memberi perangkat konseptual untuk mengisi makna (Jiffry et al., 2022; الحبشي, 2022).

Literatur tentang upaya menyesuaikan syariah dan hukum perdata juga menunjukkan bahwa banyak negara mengadopsi model hibrida yang menginspirasi sebagian aturan dari kaidah fiqh (misalnya "al-ḍarar yuzāl") ke dalam teks hukum modern; dengan demikian, pasal dapat dipahami sebagai sarana "penerjemahan" prinsip fiqh ke bahasa normatif hukum positif (saleh, 2020). Dalam kerangka ini, pasal sebagai norma konkret berfungsi ganda: mengunci prinsip dalam format mengikat, namun juga mentransmisikan "roh" kaidah fiqh ke dalam operasi hukum negara (Jiffry et al., 2022; saleh, 2020).

________________________________________

12. Dimensi Kedaulatan dan Tata Urut Norma: Pasal tentang Perjanjian Internasional dalam Perspektif Fiqh

Pada tingkat ketatanegaraan, pasal-pasal dalam konstitusi atau undang-undang dapat mengatur hierarki norma, termasuk hubungan antara hukum nasional dan perjanjian internasional. Kajian tentang kedudukan perjanjian internasional dalam fiqh Islam dan refleksinya pada konstitusi menyatakan bahwa dalam praktik hukum internasional, perjanjian sering diposisikan lebih tinggi dari hukum internal ketika terjadi konflik, dan studi tersebut menguji kemungkinan penerimaan kedudukan itu melalui dalil dan maqāṣid, lalu menyimpulkan adanya dasar syar'i untuk menerima mekanisme itu dalam batas tertentu melalui konsep pengkhususan/pembatasan pada sebagian ketentuan, sepanjang tidak merusak prinsip dasar syariah dan tetap mengikuti maqāṣid "jalb al-maṣāliḥ wa darʾ al-mafāsid" (Abdelli, 2020).

Ini memperlihatkan bagaimana "pasal" dapat menjadi instrumen pengaturan konkret atas konflik norma (domestik–internasional) yang dibahas dalam kerangka fiqh maqāṣid, sehingga norma konkret dalam pasal tidak hanya menyasar hubungan privat, tetapi juga arsitektur kedaulatan dan keterikatan negara (Abdelli, 2020).

________________________________________

13. Kodifikasi Mutakhir dan Terminologi "Undang-Undang" di Negara yang Menjadikan Sharīʿa sebagai Sumber Utama: Kasus Arab Saudi

Literatur pengantar tentang sistem hukum Arab Saudi menegaskan bahwa Qurʾān dan Sunna dipandang sebagai sumber utama norma dan bahwa tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan sharīʿa; pada saat yang sama, tulisan tersebut menyoroti perdebatan tentang kodifikasi dan menyebut adanya kodifikasi melalui penerbitan perangkat hukum tertentu (misalnya hukum pembuktian, hukum status personal, dan hukum transaksi perdata) yang dinarasikan sebagai bagian dari reformasi sistem hukum (الشاحذي, 2020).

Kajian ini juga menekankan perbedaan terminologis antara "fiqh/ijtihād" dan "law" dalam pengertian legislasi negara, serta sensitivitas penggunaan istilah "otoritas legislasi" karena dalam konstruksi tertentu "legislator" dipahami secara teologis sebagai Tuhan (الشاحذي, 2020). Konfigurasi ini menunjukkan bahwa "pasal" dalam konteks sistem yang menegaskan supremasi sharīʿa tetap dipahami sebagai produk regulatif negara yang harus disejajarkan dengan sumber ilahiah; pasal menjadi titik temu antara tuntutan modern (kepastian melalui teks) dan batasan teologis (non-kontradiksi dengan sharīʿa) (الشاحذي, 2020).

________________________________________

14. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dipaparkan, "pasal menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai unit klausul bernomor dalam peraturan perundang-undangan (qanun) yang merumuskan norma hukum konkret dan mengikat, yang secara substansial merupakan hasil taqnīn atas ketentuan-ketentuan fiqh (produk ijtihad) dalam kerangka negara modern (الشمَّري, 2023; طه & الوحش, 2021; لباب et al., 2023).

Pasal menjalankan fungsi sentral untuk kepastian dan standardisasi (terutama kuat pada ranah pidana melalui prinsip legalitas), namun juga memunculkan ketegangan: ia dapat mempersempit pluralitas fiqh, menguatkan monopoli tafsir negara, atau justru mempertahankan ruang diskresi lewat standar terbuka seperti maslahat serta mekanisme rujukan ke fiqh ketika terjadi kekosongan hukum (المخلافي, 2020; اليعقوب, 1978; علي, 2025; مسيعد & الفقيه, 2020; يوسف et al., 2026).

Karena itu, "norma konkret" dalam pasal pada dasarnya adalah konkret dalam bentuk dan daya ikatnya, tetapi tetap merupakan hasil pilihan manusia (fiqh yang dipositifkan) yang — sebagaimana perdebatan kodifikasi menunjukkan — secara teoritis dapat ditinjau ulang untuk menyesuaikan maqāṣid, kemaslahatan, dan kebutuhan kepastian dalam tata kelola hukum modern (أبــوعجـيلـة, 2023; الشمَّري, 2023; عوض, 1986).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdelli, S. (2020). وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج: تحليل في أسس الحماية القانونيّة. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13(2), 182–197. https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13207

Al-Baloul, A. M. (2022). الاشتراك في القتل العمد - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الجزاء الكويتي. Journal of College of Sharia & Islamic Studies, 40(1), 151–177. https://doi.org/10.29117/jcsis.2022.0318

Jiffry, M. A. C. M., Zaroum, A. H. M. A., & Awang, A. B. (2022). توريث الطفل المتبنى في قانون الميراث الخاص بمسلمي سريلانكا: دراسة فقهية تحليلية. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 5(2), 252–283. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i2.257

saleh, A. mokbel A. (2020). The Legal and legitimacy terms with conditions that are related of controls of carrying and selling weapons (a juristic study; compared to Yemeni law). Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches, 1(6), 72–96. https://doi.org/10.56793/pcra2213664

أبــوعجـيلـة، ب. ر. (2023). مرتبة المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي وانعكاسها على الدستور. مجلة كلية الشريعة والقانون، 4(2)، 582–608. https://doi.org/10.59743/.v4i2.99

احمد، ج. م.، & رشيد، م. ن. (2026). الطلاق الخلعي بين الشريعة الاسلامية والقانون العراقي. Journal of Babylon Center for Humanities Studies، 16(5)، 617–646. https://doi.org/10.66026/dqm8wb26

ارحومة، م. م. (2007). تقدر نظام الإثبات في تشريعات الحدود. مجلة الجامعة الأسمرية، 8، 465–481. https://doi.org/10.59743/jau.v8i.321

الحبشي، أ. ع. (2022). التعويض عن الضرر المعنوي دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي. مجلة الحقوق، 46(1). https://doi.org/10.34120/jol.v46i1.2799

الحنمي، ف. م. ح.، نور، ر. ب. م.، & الدين، م. ح. ج. (2023). حجية التوقيع الإلكتروني في القانون اليمني. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، (33). https://doi.org/10.55074/hesj.vi33.831

الرحمن، خ. ع. (2016). التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار. Emirj، 30(3)، 449–485. https://doi.org/10.37138/emirj.v30i3.1885

الشاحذي، د. ح. م. (2020). المسؤولية التقصيرية الناشئة عن فعل الحيوان في القانونين اليمني والمصري. Queen Arwa University Journal، 24(24)، 23. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i24.109

الشكري، ك. ح. ك.، & فرحات، ا. ا. غ. (2025). مشروعية قاعدة لاضرر ولاضرار في القانون. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، (32). https://doi.org/10.59735/arabjhs.vi32.1419

الشمَّري، ع. ا. (2023). قواعدُ السلوك الإنساني في الحرب في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدَّولي الإنساني. مجلة العلوم القانونية، 37(2)، 589–616. https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.561

الصالح، ر. م. (2015). جريمة العدوان في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الدولي الجنائي. مجلة الشريعة والاقتصاد، 4(2)، 53–142. https://doi.org/10.37138/jceco.v4i2.399

الفلاق، إ. م. إ.، & عومان، ه. ف. (2025). أثر القرابة في سقوط حد السرقة. مجلة البحوث الأكاديمية، 29(1)، 82–94. https://doi.org/10.65540/jar.v29i1.1086

الفهد، م. ع.، & الخراز، ع. إ. (2025). التطبيع والصلح: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 40(143)، 191–220. https://doi.org/10.34120/jsis.v40i143.3565

الكتبي، ع.، الرفاعي، ح.، & النعيمي، آ. (2021). أدوات وطرق حماية الغير "حَسَن النِّيَّة" عند تصفية وقسمة موجودات شركة المساهمة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، 17(1)، 832–860. https://doi.org/10.36394/jsis.v17.i1.25

المخلافي، ب. س. م. (2020). أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002م في ضوء المذاهب الفقهية. مجلة الآداب، 1(15)، 54–79. https://doi.org/10.35696/.v1i15.654

المطيري، ع. ح. (2017). قانون رقم 13 لسنة 2016م بتنظيم الوكالات التجارية (دراسة تأصيلية مقارنة). مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 32(109). https://doi.org/10.34120/jsis.v32i109.2427

اليعقوب، ب. ج. (1978). تحديد مفهوم مباشر الضرر وفق المادة 19 مكرر من قانون تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع الكويتي. مجلة الحقوق، 2(2). https://doi.org/10.34120/jol.v2i2.243

بوحمرة، د. ا. (2007). مسألة تكرار الجرائم بين قانون العقوبات وقوانين الحدود. مجلة دراسات قانونية، 16. https://doi.org/10.37376/jols.v16i16.2110

بيزي، ن. ا. إ. (2022). جريمة قتل الأصول والأقارب: دراسة في الفقه والتشريع والقضاء. Omdurman Islamic University Journal، 18(2)، 64–83. https://doi.org/10.52981/oiuj.v18i2.2282

جبران، م. ع. (2017). مدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي. مجلة الجامعة الأسمرية، 29، 423–466. https://doi.org/10.59743/jau.v29i.794

جديدي، ط. (2021). الخبرة القضائية بين الشريعة الاسلامية والتشريع الجزائري. Mieyar، 25(9)، 589–605. https://doi.org/10.37138/mieyar.v25i9.5204

حمرة، ا. ع. أ. (2007). مسألة تكرار الجرائم بين قانون العقوبات وقوانين الحدود: دراسة في التشريع الليبي. مجلة الجامعة الأسمرية، 8، 267–304. https://doi.org/10.59743/jau.v8i.297

خفاجي، د. أ. ر. (1978). التطبيق القضائي لتشريعات الحدود ومشاكله. مجلة دراسات قانونية، 7. https://doi.org/10.37376/jols.v7i.2576

رزيق، م. م. (2023). The legal status of the wife as a creditor of alimony: A study in the light of the Kuwaiti Personal Status Law. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، 49(190)، 3–41. https://doi.org/10.34120/jgaps.v49i190.3087

زبيدة، ا. ع. (2003). أحكام النسب في قضاء المحكمة العليا. مجلة الجامعة الأسمرية، 1، 357–392. https://doi.org/10.59743/jau.v1i.34

طه، م. ع. ا.، & الوحش، ي. ع. م. (2021). أحكام الخلع في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية اليمني والسوداني. مجلة الآداب، 1(19)، 309–333. https://doi.org/10.35696/.v1i19.717

علي، م. د. ص. ح. (2025). التأمين على الحياة بين القانون العراقي والشريعة الإسلامية. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، 5(2)، 121–141. https://doi.org/10.56961/mejljs.v5i2.923

عوض، ف. ن. ا. (1986). دعوة الدول العربية والإسلامية لتقنين أحكام الحدود. مجلة الحقوق، 10(4). https://doi.org/10.34120/jol.v10i4.639

لباب، ث. ف.، مثوفين، م. ا.، & حبيب، ح. (2023). Wilayat Bint Alzina Fi An-nikah: Dirasat Bayn Alqanun Al'iindunisī Wal fiqh Al'īslamia. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam، 14(2)، 151. https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.16978

مسيعد، ف. ر. م.، & الفقيه، ح. أ. م. ع. (2020). أحكام الغازات السامة في الفقه الإسلامي. مجلة جامعة المهرة للعلوم الإنسانية، 1(2)، 161–192. https://doi.org/10.71311/.v1i2.63

هويدي، ا. ح.، & النيساني، ع. ع. ا. (2025). التوفيق بين احكام الشريعة الاسلامية ومبادئ القانون المدني في تنظيم العلاقات الخاصة. Tasnim IJHS، 4(5)، 44–63. https://doi.org/10.56924/tasnim.s2.2025/3

يوسف، و. م. م.، صادقي، م.، & میرداداشی، ا. م. (2026). اثار تبعيض البيع من جهة عدم تسليم بعض المبيع في القانون المدني العراقي. Journal of Babylon Center for Humanities Studies، 16(6)، 103–128. https://doi.org/10.66026/g4z1t690