01599 - Parate Eksekusi Dalam Pembiayaan Syariah Di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif Dan Kepatuhan Syariah

Parate Execution in Islamic Financing in Indonesia: A Review of Positive Law and Sharia Compliance

________________________________________

Abstrak

Parate eksekusi merupakan mekanisme eksekusi langsung terhadap objek jaminan oleh kreditur pemegang hak tanggungan atau fidusia tanpa putusan pengadilan. Artikel ini mengkaji konsep parate eksekusi dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya pada instrumen Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaannya. Selain itu, artikel ini menganalisis bagaimana parate eksekusi dapat diletakkan dalam kerangka kepatuhan syariah melalui perspektif fiqh muamalah dan prinsip maslahah. Dengan metode penelitian normatif berbasis sintesis literatur, kajian ini menyimpulkan bahwa pasca Putusan MK, eksekusi fidusia secara langsung tanpa putusan pengadilan tidak lagi dapat dilaksanakan secara otomatis, melainkan mensyaratkan kesepakatan tentang wanprestasi dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan. Dalam perspektif hukum Islam, instrumen jaminan modern seperti fidusia dan hak tanggungan dapat diterima berdasarkan prinsip kebolehan muamalah dan pertimbangan maslahah, termasuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Parate eksekusi yang selaras dengan prinsip syariah menuntut tata kelola eksekusi yang transparan, tidak sewenang-wenang, dan menjunjung keseimbangan relasi antara kreditur dan debitur.

Kata kunci: parate eksekusi, hak tanggungan, jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, hukum Islam, fiqh muamalah

________________________________________

Abstract

Parate execution refers to the mechanism of direct execution against collateral objects by creditors holding mortgage rights (hak tanggungan) or fiduciary security (jaminan fidusia) without a court decision. This article examines the concept of parate execution within the framework of Indonesian positive law, particularly regarding the instruments of Hak Tanggungan and Jaminan Fidusia, as well as the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 on its implementation. Furthermore, this article analyzes how parate execution may be positioned within the framework of sharia compliance through the perspective of fiqh muamalah and the principle of maslahah. Employing a normative research method based on literature synthesis, this study concludes that following the Constitutional Court Decisions, direct execution of fiduciary objects without a court ruling can no longer be carried out automatically; instead, it requires an agreement on default and the voluntary surrender of the collateral. From the perspective of Islamic law, modern security instruments such as fiduciary security and mortgage rights are acceptable based on the principle of permissibility in muamalah and maslahah considerations, including under DSN-MUI Fatwa Number 68/DSN-MUI/III/2008. Parate execution that complies with sharia principles demands transparent, non-arbitrary governance of execution and the upholding of a balanced relationship between creditors and debtors.

Keywords: parate execution, mortgage rights, fiduciary security, Constitutional Court Decision, Islamic law, fiqh muamalah

________________________________________

1. Pendahuluan: Parate Eksekusi sebagai Isu Hukum dan Isu Kepatuhan Syariah

Dalam praktik pembiayaan (termasuk pembiayaan syariah), eksekusi objek jaminan sering menjadi titik konflik ketika debitur dinilai cidera janji (wanprestasi), karena kreditur berkepentingan memperoleh pelunasan piutang secara cepat sementara debitur berkepentingan atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (eigenrichting) dalam pengambilan paksa barang jaminan (Efferin, 2020; Wahyuni, 2021; Yunardi, 2023). Di Indonesia, dua instrumen jaminan kebendaan yang sangat relevan dengan tema "eksekusi langsung tanpa putusan pengadilan" adalah (i) Hak Tanggungan atas tanah (UU Hak Tanggungan) yang memberi ruang penjualan objek jaminan "atas kekuasaan sendiri" melalui pelelangan umum, dan (ii) Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang sejak awal dirancang dengan karakter "kemudahan eksekusi" melalui titel eksekutorial sertifikat fidusia dan mekanisme parate eksekusi (Darmiwati, 2021; Wardhana et al., 2021; Yunardi, 2023).

Namun, eksekusi yang "langsung" tersebut—khususnya pada fidusia—mengalami transformasi penting pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menekankan kebutuhan kesepakatan tentang wanprestasi dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan, atau bila tidak ada, eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme pengadilan (Darmiwati, 2021; Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Siombo & Verren, 2023).

Pertanyaan "parate eksekusi menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa lembaga pembiayaan syariah tetap beroperasi dalam kerangka hukum jaminan nasional (misalnya fidusia dan hak tanggungan) sebagai instrumen pengamanan pembiayaan, yang kemudian dinilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah dan tujuan perlindungan (keadilan, kepastian) bagi para pihak (Alizon, 2020; Anggoro, 2007; Setiawan & Ismono, 2023). Literatur yang tersedia dalam rujukan menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah, mekanisme jaminan (rahn) dikenal, dan praktik jaminan modern seperti fidusia dipandang dapat diterima sepanjang tidak ada ketentuan syariah yang melarang serta tetap menjaga prinsip-prinsip muamalah yang sah (Alizon, 2020; Rianti, 2019; Setiawan & Ismono, 2023).

Karena itu, pembahasan berikut mensintesiskan: (a) konsep parate eksekusi dalam hukum positif (hak tanggungan dan fidusia), (b) perubahan pasca Putusan MK, (c) risiko perbuatan melawan hukum dalam eksekusi "langsung", dan (d) bagaimana "eksekusi langsung" tersebut dapat diletakkan dalam kerangka kepatuhan syariah di Indonesia.

________________________________________

2. Konsep Parate Eksekusi: "Siap di Tangan" dan Derogasi terhadap Formalitas Hukum Acara

Secara konseptual, parate eksekusi dipahami sebagai sarana eksekusi yang dapat dilakukan kreditur tanpa meminta bantuan pengadilan atau tanpa melalui rangkaian formalitas hukum acara perdata, sehingga sering dideskripsikan sebagai hak yang "paraat/siap di tangan" (Hardianysah, 2023; Kosasih et al., 2022; Sianturi et al., 2024). Dalam literatur klasik hukum jaminan Indonesia, parate eksekusi dipaparkan sebagai hak kreditur pemegang jaminan kebendaan (misalnya gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia) untuk menjual barang jaminan demi pelunasan piutang dengan tujuan memudahkan dan mempercepat realisasi pelunasan, serta dipandang sebagai mekanisme yang "menderogasi" formalisme hukum acara (karena tidak memerlukan penyitaan, juru sita, maupun izin pengadilan dalam konsepsi idealnya) (Irmanda & Yunanto, 2023; Sianturi et al., 2024; Siombo & Verren, 2023). Formulasi doktrinal ini juga terlihat dalam definisi yang menekankan bahwa parate eksekusi adalah pelaksanaan hak kreditur atas objek jaminan "di luar" ketentuan hukum acara, suatu desain agar kreditur memperoleh pemenuhan secara efisien (Manik et al., 2020; Sianturi et al., 2024; Siombo & Verren, 2023).

Akan tetapi, sejak awal terdapat ketegangan internal antara (i) gagasan "eksekusi tanpa pengadilan" dan (ii) fakta bahwa beberapa instrumen eksekusi tetap bergantung pada prosedur lelang oleh lembaga lelang/pejabat lelang negara, atau pada penafsiran tentang apakah titel eksekutorial harus dijalankan mengikuti pola eksekusi putusan pengadilan (Efferin, 2020; Ramadhanti et al., 2022; Windajani, 2012). Ketegangan ini menjadi semakin nyata pada fidusia pasca Putusan MK, ketika "eksekusi langsung" dibatasi secara bersyarat agar tidak berubah menjadi legitimasi tindakan sepihak yang merugikan debitur (Darmiwati, 2021; Efferin, 2020; Fathiyah & Nurhasanah, 2020).

________________________________________

3. Parate Eksekusi Hak Tanggungan: Dasar Normatif dan Ruang Eksekusi Tanpa Putusan Pengadilan

Dalam konteks Hak Tanggungan, rujukan yang tersedia secara konsisten menegaskan bahwa Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberi hak kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan ketika debitur cidera janji (Hasanah, 2022; Siregar & Putra, 2022; Yunardi, 2023). Literatur juga menegaskan bahwa UU Hak Tanggungan menyediakan lebih dari satu jalur eksekusi, termasuk jalur parate eksekusi (penjualan umum/pelelangan) dan jalur eksekusi berbasis titel eksekutorial sertifikat Hak Tanggungan yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, di mana pelaksanaannya mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan (Ramadhanti et al., 2022; Wardhana et al., 2021; Windajani, 2012).

Namun, terdapat nuansa penting mengenai prasyarat pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan. Sebagian rujukan menekankan bahwa parate eksekusi dimungkinkan apabila dalam sertifikat/akta terdapat janji yang memberikan kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri (Alizon, 2020; Hasanah, 2022). Di sisi lain, kajian perbandingan norma menunjukkan perbedaan historis-konseptual: ada rezim jaminan kebendaan yang mensyaratkan kuasa menjual berdasarkan kesepakatan (misalnya hipotek dalam tradisi KUHPerdata), sedangkan UU Hak Tanggungan dipahami memberi kewenangan parate eksekusi secara ex lege (oleh undang-undang) (Febriyanti, 2021; Sianturi et al., 2024). Perbedaan pembacaan ini menunjukkan bahwa "parate eksekusi tanpa putusan pengadilan" pada Hak Tanggungan secara normatif diakui, tetapi detail syarat implementatifnya tetap diperdebatkan dan dipengaruhi oleh cara menafsirkan relasi UUHT dengan ketentuan eksekusi umum (misalnya Pasal 224 HIR/258 RBg) serta praktik lembaga lelang (Hasanah, 2022; Sonjaya & Winanti, 2023; Windajani, 2012).

Dari sisi praktik, rujukan juga menunjukkan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL menghadapi hambatan yuridis dan sosiologis; bahkan terdapat kekhawatiran institusional untuk melaksanakan lelang "langsung" tanpa fiat pengadilan karena risiko digugat debitur (Alizon, 2020; Windajani, 2012). Dengan demikian, meskipun norma parate eksekusi Hak Tanggungan dibangun untuk menghindari ketergantungan pada putusan pengadilan, implementasinya dapat bergerak ke arah "semi-litigatif" karena kehati-hatian dalam pelaksanaan lelang dan resistensi debitur (Alizon, 2020; Sonjaya & Winanti, 2023; Windajani, 2012).

________________________________________

4. Parate Eksekusi Fidusia sebelum Putusan MK: Titel Eksekutorial dan "Atas Kekuasaan Sendiri"

Untuk Jaminan Fidusia, rujukan menegaskan bahwa kerangka UU Jaminan Fidusia memberikan dua pilar kemudahan eksekusi: (i) titel eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan (ii) hak penerima fidusia untuk menjual benda objek fidusia "atas kekuasaan sendiri" ketika debitur cidera janji (yang lazim disebut parate eksekusi) (Darmiwati, 2021; Ramadhanti et al., 2022; Wijaya, 2018). Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia dalam rujukan dinyatakan memberi hak kepada penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri saat debitur cidera janji (Hijriya, 2017; Sianturi et al., 2024; Yunardi, 2023).

Rujukan juga menekankan bahwa desain "kemudahan" ini merupakan salah satu ciri pembeda fidusia, karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur (constitutum possessorium) sehingga kreditur membutuhkan perangkat eksekusi yang efektif untuk mengurangi risiko pembiayaan (Hijriya, 2017; Ibrohim, 2017; Rae, 2021). Sejalan dengan itu, parate eksekusi dipahami sebagai mekanisme sederhana, singkat, dan berbiaya lebih rendah dibanding eksekusi putusan perdata pada umumnya, sehingga paling diminati kreditur (Agustina, 2020; Irmanda & Yunanto, 2023; Lakay & Azis, 2018). Akan tetapi, literatur juga menggarisbawahi bahwa kemudahan tersebut membuka ruang penyalahgunaan relasi kuasa apabila wanprestasi ditentukan sepihak dan eksekusi dilakukan melalui pengambilan paksa, yang memicu sengketa serta menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi debitur (Efferin, 2020; Fadiya et al., 2021; Manik et al., 2020).

________________________________________

5. Titik Balik: Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 serta Konsekuensinya bagi "Eksekusi Langsung" Fidusia

Rujukan yang tersedia secara konsisten menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (disebut bertanggal 6 Januari 2020 dalam rujukan) mengubah pemaknaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia dengan menekankan bahwa cidera janji tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur dan eksekusi "serta merta" hanya dapat berjalan apabila terdapat kesepakatan tentang cidera janji serta kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela; jika debitur menolak dan tidak ada kesepakatan, maka eksekusi sertifikat fidusia harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan seperti eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap (Darmiwati, 2021; Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Supianto & Rumawi, 2022). Penegasan berikutnya melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 (disebut bertanggal 31 Agustus 2021 dalam rujukan) memperkuat arah tafsir tersebut sehingga eksekusi yang bersifat pemaksaan sepihak tanpa kesepakatan dan tanpa penetapan pengadilan dipandang tidak sejalan dengan norma baru pasca putusan MK (Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Ridwan et al., 2022; Siombo & Verren, 2023).

Di sinilah perlu dicatat adanya perbedaan narasi di dalam rujukan. Sebagian artikel menyatakan bahwa kedua putusan MK tersebut "mengeliminasi" kedudukan parate eksekusi dalam UU Fidusia, sehingga eksekusi harus berbasis kesepakatan wanprestasi atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (Agustina, 2020; Siombo & Verren, 2023). Sementara rujukan lain menekankan bahwa parate eksekusi tidak dilarang sepenuhnya, melainkan menjadi bersyarat (conditional executorial power): parate eksekusi tetap dimungkinkan bila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek secara sukarela; bila tidak, jalur pengadilan wajib ditempuh (Ibrohim, 2017; Ridwan et al., 2022; Syam & Mannas, 2022). Divergensi ini tidak mengubah inti sintesis normatifnya: "eksekusi langsung tanpa putusan pengadilan" pada fidusia pasca Putusan MK tidak lagi dapat diposisikan sebagai kewenangan kreditur yang berjalan otomatis, melainkan bergantung pada kondisi yang ditegaskan Putusan MK (Darmiwati, 2021; Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Ibrohim, 2017).

Implikasi praktis dari perubahan ini, menurut rujukan, ialah mekanisme eksekusi menjadi lebih panjang dan dianggap menurunkan kemudahan eksekusi fidusia; dampaknya dapat menciptakan inefisiensi, membuka peluang debitur beritikad buruk menghambat eksekusi, serta membuat lembaga pembiayaan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dengan jaminan fidusia (Agustina, 2020; Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Rae, 2021). Pada level empiris, riset di Kota Jambi menemukan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia masih sering tidak sesuai Putusan MK 18/PUU-XVII/2019; dari tiga kasus yang diteliti, hanya satu yang sesuai, sedangkan dua lainnya tidak, termasuk praktik kreditur yang melakukan eksekusi sebelum mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri (Kosasih et al., 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa norma baru pasca Putusan MK menghadapi problem kepatuhan dan transisi praktik, sehingga potensi konflik tetap tinggi (Kosasih et al., 2022; Ridwan et al., 2022; Wahyuni, 2021).

________________________________________

6. Eksekusi "Langsung" dan Risiko Perbuatan Melawan Hukum: Pengambilan Paksa, Debt Collector, dan Kebutuhan Pengamanan

Sejumlah rujukan menempatkan isu utama bukan hanya pada "boleh/tidaknya" parate eksekusi, tetapi pada cara pelaksanaannya. Praktik penarikan/pengambilan paksa objek fidusia oleh perusahaan pembiayaan sering dikaitkan dengan penggunaan debt collector, yang dalam pelaksanaan penagihan dan eksekusi dapat memunculkan intimidasi atau kekerasan sehingga memicu konflik sosial dan sengketa hukum (Karelina et al., 2022; Manik et al., 2020; Yunardi, 2023). Literatur juga secara eksplisit menyebut bahwa jasa debt collector dinilai meresahkan karena dalam praktiknya dapat menggunakan cara kekerasan fisik maupun psikis, ancaman, dan intimidasi (Karelina et al., 2022; Manik et al., 2020).

Rujukan penelitian berbasis kasus menunjukkan bahwa tindakan pengambilan paksa dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya, studi yang mengkaji perlindungan konsumen atas pengambilan paksa objek fidusia menguraikan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL yang menghukum lembaga pembiayaan karena tindakan mengambil paksa Toyota Alphard dengan berbicara kasar dan masuk area rumah tanpa izin, walaupun putusan tersebut kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 2945 K/PDT/2020 yang lebih menekankan kelalaian pembayaran angsuran (Yunardi, 2023). Di sisi normatif pasca Putusan MK, rujukan juga menegaskan bahwa penyitaan/penarikan tanpa kesepakatan wanprestasi dan tanpa prosedur hukum (ketika debitur menolak) merupakan pelanggaran hukum yang signifikan; jika syarat Putusan MK tidak terpenuhi, eksekusi sertifikat fidusia harus didasarkan pada putusan/penetapan pengadilan (Rae, 2021; Ridwan et al., 2022; Wahyuni, 2021).

Untuk merespons risiko konflik, rujukan menyebut adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang dimaksudkan agar eksekusi berlangsung aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi keselamatan penerima dan pemberi fidusia maupun masyarakat (Wijaya, 2018; Yasin, 2022). Rujukan lain juga mengaitkan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dengan kebutuhan penataan ulang eksekusi fidusia agar tidak lagi menjadi legitimasi tindakan sepihak, melainkan diletakkan pada kerangka kepastian hukum dan pencegahan "main hakim sendiri" (Efferin, 2020; Hasani et al., 2020). Dengan demikian, pembahasan "eksekusi langsung" harus dibedakan secara tegas antara (i) hak menjual melalui mekanisme yang diakui hukum dan (ii) praktik penguasaan paksa sepihak yang berpotensi melanggar hukum ketika tidak memenuhi syarat Putusan MK atau dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum (Ridwan et al., 2022; Wahyuni, 2021; Yunardi, 2023).

________________________________________

7. Perspektif Hukum Islam dalam Konteks Indonesia: Rahn, Maslahah, dan Penerimaan Jaminan Modern

Dalam literatur rujukan yang membahas hubungan jaminan modern dan hukum Islam, konsep rahn dipahami sebagai perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, yang menunjukkan bahwa gagasan "jaminan kebendaan" bukan sesuatu yang asing dalam tradisi muamalah (Manik et al., 2020; Setiawan & Ismono, 2023). Rujukan juga menegaskan bahwa dalam fiqh muamalah terdapat dua bentuk jaminan, yakni rahn (jaminan kebendaan) dan kafalah (jaminan perorangan), sehingga pengamanan pembiayaan melalui jaminan dipandang sebagai bagian dari instrumen muamalah (Hidayatullah et al., 2022; Setiawan & Ismono, 2023). Dalam kerangka ini, pembentukan dan penggunaan instrumen jaminan modern di Indonesia pada perbankan syariah digambarkan sebagai adopsi lembaga jaminan yang berkembang dalam hukum nasional, walaupun rujukan juga mencatat adanya kebutuhan pembentukan regulasi jaminan syariah yang lebih khusus karena karakter pembiayaan syariah tidak selalu identik dengan kredit berbasis bunga (Anggoro, 2007; Hidayatullah et al., 2022).

Secara lebih spesifik, rujukan tentang hak tanggungan dalam perbankan syariah menyatakan bahwa hak tanggungan sebagai konsep jaminan dalam praktik bermuamalah "tidak dilarang oleh agama" dan diposisikan dalam logika maslahah (kemaslahatan), serta kaidah umum bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya boleh dilakukan sepanjang tidak ada ketentuan yang melarang (Alizon, 2020; Fauzi et al., 2021). Dalam konteks fidusia, rujukan menyatakan bahwa dalam hukum Islam di Indonesia penggunaan jaminan fidusia diakui sebagai sah, dengan penekanan bahwa prinsip dasar fiqh muamalah membolehkan sepanjang tidak ada larangan, serta merujuk Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 yang disebut menerima jaminan fidusia sebagai sah dalam pandangan hukum Islam di Indonesia (Nurcahyo, 2023). Sintesis dari rujukan-rambatan ini adalah: legitimasi "instrumen" (hak tanggungan/fidusia) dalam pembiayaan syariah lebih banyak dibangun pada argumen kebolehan muamalah dan maslahah, sedangkan persoalan eksekusi diarahkan pada bagaimana menjaga keadilan, kepastian, dan pencegahan tindakan zalim/sewenang-wenang dalam praktik (Alizon, 2020; Hidayatullah et al., 2022; Nurcahyo, 2023).

________________________________________

8. "Eksekusi Langsung" dalam Kerangka Syariah: Kesukarelaan, Kesepakatan Wanprestasi, dan Pencegahan Tindakan Sepihak

Rujukan menunjukkan bahwa pasca Putusan MK, eksekusi fidusia bergeser menuju model yang mensyaratkan kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela; jika syarat tidak terpenuhi, jalur pengadilan menjadi mekanisme yang wajib ditempuh (Darmiwati, 2021; Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Ridwan et al., 2022). Dari perspektif kepatuhan syariah yang tercermin dalam rujukan, pola ini dapat dibaca sebagai upaya memperkuat keseimbangan relasi para pihak dan mencegah dominasi sepihak kreditur—sebuah isu yang dalam literatur fidusia dipandang sebagai sumber ketidakadilan karena norma sebelumnya memberi kekuasaan terlalu besar pada kreditur (Efferin, 2020; Fadiya et al., 2021; Manik et al., 2020). Dengan kata lain, walaupun rujukan tidak merumuskan "teori eksekusi syariah" yang berdiri sendiri, logika yang dapat ditarik secara ketat dari sumber adalah bahwa syarat kesepakatan dan kesukarelaan dalam eksekusi fidusia pasca Putusan MK merupakan desain untuk memastikan eksekusi tidak berubah menjadi tindakan sepihak yang merugikan debitur (Darmiwati, 2021; Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Supianto & Rumawi, 2022).

Dalam praktik pembiayaan syariah, rujukan juga menunjukkan bank syariah dapat meminta nasabah memberikan kuasa untuk pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau hak jaminan, yang mengindikasikan bahwa perangkat jaminan kebendaan dan klausul kuasa merupakan bagian dari desain mitigasi risiko pembiayaan syariah (Anggoro, 2007; Fathiyah & Nurhasanah, 2020). Namun, studi kasus eksekusi hak tanggungan dalam akad musyarakah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan adanya persoalan prosedural dan kebutuhan perlindungan nasabah terkait transparansi kecukupan jaminan, total hutang, dan biaya; prinsip transparansi dikaitkan dengan Pasal 2 POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Anggoro, 2007). Dengan demikian, "eksekusi langsung" yang selaras dengan prinsip syariah (sebagaimana tercermin dalam rujukan) menuntut bukan hanya legalitas formal jaminan, tetapi juga tata kelola eksekusi yang transparan dan tidak sewenang-wenang (Anggoro, 2007; Manik et al., 2020; Yunardi, 2023).

________________________________________

9. Konsekuensi Normatif bagi Desain Perjanjian: Klausula Wanprestasi, Pendaftaran, dan Pilihan Forum Penyelesaian

Karena Putusan MK menempatkan kesepakatan wanprestasi sebagai prasyarat penting eksekusi fidusia, rujukan menekankan kebutuhan perumusan klausula wanprestasi secara lebih rinci dalam perjanjian/akta fidusia untuk memperkecil sengketa tentang "kapan" wanprestasi terjadi (Darmiwati, 2021; Supianto & Rumawi, 2022; Welfiandi, 2022). Beberapa rujukan menyarankan penguatan pembuktian wanprestasi melalui kelengkapan klausul dalam sertifikat/akta fidusia agar mendukung eksekusi yang sah ketika terjadi cidera janji (Darmiwati, 2021; P. et al., 2024). Selain itu, kewajiban pendaftaran fidusia juga krusial karena pendaftaran menghasilkan sertifikat yang menjadi basis titel eksekutorial; tanpa pendaftaran, kreditur tidak memperoleh hak preferen dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk eksekusi langsung (Dinata, 2020; Irmanda & Yunanto, 2023; Lestari et al., 2020).

Dalam konteks pembiayaan syariah regional, rujukan tentang Aceh menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki otoritas dalam eksekusi jaminan fidusia dengan cara kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan setempat; rujukan ini juga menggambarkan adanya praktik lembaga pembiayaan yang menganggap berwenang mengeksekusi langsung melalui debt collector, yang menjadi salah satu sumber perselisihan (Fajri, 2022; Guntara et al., 2023). Pada titik ini, sintesis normatifnya adalah bahwa desain perjanjian pembiayaan syariah yang menggunakan fidusia/hak tanggungan perlu sejak awal memikirkan (i) klausula wanprestasi yang jelas, (ii) mekanisme penyerahan sukarela/penyelesaian damai, dan (iii) forum penyelesaian (termasuk pengadilan) ketika sengketa terjadi agar tidak terjadi peralihan dari "eksekusi langsung" menjadi "pengambilan paksa" yang berisiko perbuatan melawan hukum (Darmiwati, 2021; Ridwan et al., 2022; Wahyuni, 2021).

________________________________________

10. Penutup: Posisi Parate Eksekusi dalam Pembiayaan Syariah—antara Efisiensi dan Keadilan Prosedural

Berdasarkan sintesis rujukan, parate eksekusi pada Hak Tanggungan secara normatif diakui sebagai hak menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum ketika debitur cidera janji, meskipun implementasinya menghadapi hambatan dan perdebatan penafsiran yang dapat mendorong kebutuhan fiat pengadilan dalam praktik tertentu (Hasanah, 2022; Windajani, 2012; Yunardi, 2023). Sementara pada Fidusia, "eksekusi langsung tanpa putusan pengadilan" pasca Putusan MK bergeser menjadi model bersyarat: hanya dimungkinkan bila ada kesepakatan tentang wanprestasi dan penyerahan sukarela; bila debitur menolak atau tidak ada kesepakatan, mekanisme pengadilan menjadi jalur yang harus ditempuh (Darmiwati, 2021; Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Ridwan et al., 2022).

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercermin pada rujukan, instrumen jaminan modern (hak tanggungan/fidusia) dapat diterima dalam fiqh muamalah karena prinsip kebolehan dan pertimbangan maslahah, termasuk disebut adanya penerimaan fidusia dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Alizon, 2020; Nurcahyo, 2023; Setiawan & Ismono, 2023). Oleh sebab itu, "parate eksekusi menurut hukum Islam" dalam praktik Indonesia dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan efisiensi pelunasan (yang menjadi tujuan jaminan) dengan pencegahan tindakan sepihak yang merugikan, melalui syarat kesepakatan, kesukarelaan, transparansi, dan penggunaan mekanisme pengadilan ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai (Anggoro, 2007; Darmiwati, 2021; Wahyuni, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustina, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Jurnal Jatiswara, 35(2). https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.249

Alizon, J. (2020). Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Eksekusi, 2(1), 58. https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9741

Anggoro, T. (2007). Parate Eksekusi: Hak Kreditur, yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam). Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(4), 535. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.160

Darmiwati, D. (2021). Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Hukum Das Sollen, 6(2), 135–145. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1835

Dinata, A. W. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Nagari Law Review, 3(2), 84. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020

Efferin, J. R. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 12(1), 39–49. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789

Fadiya, I., Purnama, E., & Yani, T. A. (2021). Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Diversi Jurnal Hukum, 7(2), 258. https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1841

Fajri, I. (2022). Kewenangan Makamah Syar'iyah di Aceh dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Makamah Konstitusi Pasca Hadirnya Qanun No 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4(1), 81–90. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2117

Fathiyah, S., & Nurhasanah, N. (2020). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. JHR (Jurnal Hukum Replik), 7(1), 71. https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2544

Fauzi, A., Huda, M., & Syahrudin, E. (2021). Implementasi Hak Tanggungan pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 1407/PDT.G/2016/PA.TNK). Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 74–88. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3552

Febriyanti, W. D. R. (2021). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 39. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128

Guntara, D., Asyhadi, F., & Prawiyogi, A. G. (2023). Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. Jurnal Usm Law Review, 6(2), 567–602. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392

Hardianysah, F. (2023). Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia di Indonesia. Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial, 1(1), 348–357. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1762

Hasanah, U. (2022). Rekonstruksi Kedudukan Akta Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Riset Indragiri, 1(1). https://doi.org/10.61069/juri.v1i1.1

Hasani, J. E., Trianingsih, F. A., & Saraswati, N. A. R. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan. Jurnal Hukum Magnum Opus, 3(2). https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3630

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga Jaminan Perbankan Syariah pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Hijriya, S. (2017). Nagari Law Review, 1(1), 33. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.1.i.1.p.33-55.2017

Ibrohim, I. (2017). Efektifitas Eksekusi terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Formal Legal dan Collection. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 7(1), 141–155. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v7i1.596

Irmanda, Y. M., & Yunanto, Y. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(2), 1444. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3306

Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-an, 5(2). https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738

Kosasih, J. I., Agung, A. A. I., & Dewi, A. A. S. L. (2022). Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 10(1), 114–135. https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.971

Lakay, G. A., & Azis, Y. Z. (2018). Tinjauan Hukum dalam Proses Lelang Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1918

Lestari, K. C. D., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 383–387. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387

Manik, J. S. T., Astuti, R. S., & Dwimawanti, I. H. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur. Jurnal Administrasi Bisnis, 9(2), 174–186. https://doi.org/10.14710/jab.v9i2.31224

Nurcahyo, F. W. (2023). Penafsiran Konsep Konten Youtube sebagai Bentuk Aset yang Bisa Diikat oleh Fidusia dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 277–296. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7832

P., M. Y., Ikhsan, E., Barus, U. M., & Andriati, S. L. (2024). Perbuatan Melawan Hukum terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan. Binamulia Hukum, 13(1), 83–96. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.696

Rae, D. A. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi oleh Pemegang Jaminan Fidusia. Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(2). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1808

Ramadhanti, R. F. R., Rahmadayanti, A., Yusa, I. G. A. M., & Rafli, M. A. (2022). Parate Eksekusi terhadap Objek Hak Tanggungan dalam Hukum Positif di Indonesia. Notaire, 5(3), 435–454. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.38288

Rianti, N. (2019). Stan Pasar sebagai Jaminan Berdasarkan Perjanjian tentang Pemberian Hak Memakai Ruang (Stan) di Bank Central Asia. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 26(2), 190. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7796

Ridwan, F. N., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2022). Implementasi Parate Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diserahkan Berupa Benda Persediaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Asas Kepatutan. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1), 568–580. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19725

Setiawan, R. A., & Ismono, J. (2023). Kepastian Hukum Kreditur Preferen dalam Upaya Parate Executie Perjanjian Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. LH, 1(3), 302–323. https://doi.org/10.37504/lh.v1i3.581

Sianturi, N. N., Napitupulu, D. R. W., & Betlehn, A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan. Action Research Literate, 8(7), 2067–2082. https://doi.org/10.46799/arl.v8i7.468

Siombo, M. R., & Verren. (2023). Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum, 32(2), 88–111. https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.88-111

Siregar, N. R., & Putra, M. F. M. (2022). Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Debitur Wanprestasi. Jurnal Usm Law Review, 5(1), 128–143. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872

Sonjaya, V. N. B., & Winanti, A. (2023). Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Tanpa Fiat Pengadilan untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah. Jurnal Usm Law Review, 6(3), 1307–1320. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7901

Supianto, S., & Rumawi, R. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Diversi Jurnal Hukum, 8(1), 78. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181

Syam, M., & Mannas, Y. A. (2022). Kedudukan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(1), 149. https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.175

Wahyuni, Y. (2021). Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities, 2(1), 47. https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.22760

Wardhana, R. S. K., Nuruddin, A., & Suroto, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan. Notary Law Research, 2(2), 17. https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2565

Welfiandi, F. (2022). Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Debitur. Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(1). https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2742

Wijaya, H. T. (2018). Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor dalam Pembiayaan Konsumen. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1764

Windajani, I. I. D. (2012). Hambatan Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 122. https://doi.org/10.22146/jmh.16165

Yasin, Z. (2022). Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut yang Dijaminkan ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan. Recital Review, 4(1), 114–139. https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14089

Yunardi, N. P. (2023). Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia di Kota Jambi. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 4(2), 300–316. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24044