01601 - Paten Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Atas Hak Eksklusif Invensi Teknologi

Patent in the Perspective of Islamic Law: A Conceptual Study on Exclusive Rights of Technological Invention

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep paten sebagai hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi dalam perspektif hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif-normatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini menelaah relevansi paten dengan kerangka fiqh muamalah, meliputi konsep kepemilikan (al-milkiyyah), perlindungan harta (hifz al-māl), dan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah). Hasil kajian menunjukkan bahwa paten dapat diposisikan sebagai huquq māliyyah (hak kekayaan) yang dilindungi dalam Islam berdasarkan konsep haq al-ibtikār, 'urf, dan maslahah mursalah, sepanjang objek invensinya tidak bertentangan dengan nilai Islam dan eksklusivitasnya tidak menimbulkan monopoli yang memudaratkan masyarakat. Kajian ini juga menegaskan bahwa paten dapat menjadi objek akad, wakaf, zakat, dan instrumen pengalihan yang sah dalam muamalah. Fatwa MUI dan Majma' al-Fiqh mengonfirmasi bahwa hak paten dilindungi syariah. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan etika Islam dalam pengelolaan paten memberikan landasan yang komprehensif bagi pengembangan sistem HKI yang berkeadilan dan bermartabat.

Kata Kunci: Paten; Hak Eksklusif; Hukum Islam; Hak Kekayaan Intelektual; Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of patent as an inventor's exclusive right over technological inventions from the perspective of Islamic law. Employing a qualitative-normative approach based on a literature review, this study analyzes the relevance of patents to the framework of fiqh muamalah, encompassing concepts of ownership (al-milkiyyah), protection of property (hifz al-māl), and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). The findings indicate that patents can be positioned as huquq māliyyah (property rights) protected under Islam, grounded in the concepts of haq al-ibtikār, 'urf, and maslahah mursalah, provided that the object of invention does not contradict Islamic values and that its exclusivity does not generate monopoly harmful to society. This study further affirms that patents may serve as valid objects of contract, waqf, zakat, and instruments of transfer within muamalah. Fatwas issued by the MUI and Majma' al-Fiqh confirm that patent rights are protected under Sharia. Accordingly, the integration of positive law and Islamic ethics in patent governance provides a comprehensive foundation for developing an equitable and dignified intellectual property rights system.

Keywords: Patent; Exclusive Rights; Islamic Law; Intellectual Property Rights; Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Paten merupakan salah satu instrumen hukum terpenting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) modern, khususnya dalam perlindungan hasil inovasi di bidang teknologi. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, sehingga inventor dapat melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Dhiwangga, 2018; Habibah, 2021; Musyarri, 2022; Saadah, 2023).

Seiring dengan perkembangan pesat industri dan teknologi, pertanyaan mengenai kedudukan paten dalam perspektif hukum Islam semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, dan ijtihad para ulama, pada dasarnya tidak mengenal terminologi paten secara eksplisit dalam khazanah fiqh klasik. Namun demikian, ketiadaan terminologi tersebut tidak serta-merta berarti bahwa hukum Islam tidak memiliki perangkat normatif untuk menganalisis dan menilai institusi paten sebagai fenomena hukum modern (Baihaqi & Abadi, 2021; Dhiwangga, 2018; Saadah, 2023).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, pertanyaan mengenai status paten dalam hukum Islam bukan sekadar problem teoretis, melainkan memiliki implikasi praktis yang luas—mulai dari kehalalan objek invensi, legitimasi hak eksklusif inventor, mekanisme lisensi dan pengalihan hak, hingga potensi pemanfaatan paten sebagai instrumen distribusi kekayaan melalui wakaf dan zakat. Oleh karena itu, kajian yang memetakan secara komprehensif kedudukan paten dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat penting dan mendesak.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep paten sebagai hak eksklusif inventor dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan kerangka fiqh muamalah, maqāṣid al-syarī'ah, dan perangkat metodologis ijtihad seperti 'urf dan maslahah mursalah. Pembahasan mencakup: (1) konsep paten sebagai hak eksklusif dan relevansinya dalam hukum Islam; (2) kerangka teoritis syariah–fiqh dalam menilai paten; (3) status kepemilikan paten sebagai huquq māliyyah; (4) dimensi hak ekonomi dan hak moral dalam paten; (5) batasan syariah atas paten; (6) paten sebagai objek akad dan instrumen pengalihan; serta (7) dimensi distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf.

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap literatur-literatur akademik yang relevan, mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, dan fatwa lembaga keislaman baik nasional maupun internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konsep-konsep hukum Islam yang relevan dan mengaitkannya dengan konstruksi yuridis paten dalam hukum positif Indonesia.

________________________________________

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Paten sebagai "Hak Eksklusif" dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Paten, dalam kerangka hukum positif Indonesia, didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, sehingga inventor dapat melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Dhiwangga, 2018; Habibah, 2021; Musyarri, 2022; Saadah, 2023). Definisi ini juga sejalan dengan penjelasan bahwa paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Intellectual Property Rights (IPR), yakni rezim hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dan dilindungi oleh hukum sebagai suatu hak yang memiliki nilai ekonomi serta bersifat eksklusif (dapat melarang pihak lain menggunakan tanpa izin) (Asari et al., 2022; Lubis, 2020; Niswah, 2022).

Di dalam literatur HKI, paten diposisikan sebagai salah satu cabang "kekayaan industri" (industrial property rights) bersama merek, desain industri, rahasia dagang, dan bentuk-bentuk lain, sedangkan rezim lain seperti hak cipta berada pada cabang tersendiri, namun keduanya sama-sama masuk dalam payung besar HKI (Haq et al., 2023; Lubis, 2020; Niswah, 2022). Dengan demikian, frasa "hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu" merupakan inti konseptual paten baik dalam perumusan undang-undang maupun dalam uraian akademik mengenai HKI (Haq et al., 2023; Musyarri, 2022; Saadah, 2023).

Dalam hukum Islam (fiqh), diskursus paten tidak hadir sebagai terminologi klasik yang eksplisit, karena HKI dipandang sebagai fenomena modern yang berkembang seiring perubahan masyarakat dan sistem hukum kontemporer (Baihaqi & Abadi, 2021; Dhiwangga, 2018; Saadah, 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa ketiadaan penyebutan eksplisit dalam nash bukan berarti ketiadaan dasar perlindungan; melainkan membuka ruang ijtihad melalui perangkat metodologis seperti 'urf (kebiasaan yang diakui) dan maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak ditolak syara'), untuk menilai apakah suatu hak baru dapat diposisikan sebagai "harta" atau "hak kekayaan" yang patut dijaga (Ash-Shiddiq, 2019; Habibah, 2021; Saadah, 2023). Di titik inilah paten—sebagai hak eksklusif yang melekat pada invensi teknologi dan memiliki manfaat serta nilai ekonomi—menjadi relevan untuk dianalisis dalam perspektif konsep kepemilikan (al-milkiyyah), perlindungan harta (hifz al-māl), dan larangan kezaliman dalam muamalah (Hasibuan, 2023; Nasiri & Wasiq, 2023; Sukiati et al., 2023).

3.2 Kerangka Teoritis: Syariah–Fiqh, 'Urf, Maslahah, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Beberapa literatur menekankan pentingnya membedakan "syariah" sebagai ketentuan ilahiah yang bersifat tetap dengan "fiqh" sebagai hasil ijtihad ulama yang bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman (Shabarullah et al., 2021). Karena paten merupakan institusi hukum modern, maka penilaian "paten menurut hukum Islam" pada praktiknya bekerja terutama dalam ranah fiqh muamalah: bagaimana hak, manfaat, dan transaksi terkait paten ditimbang agar selaras dengan prinsip syariah (Dhiwangga, 2018; Saadah, 2023; Shabarullah et al., 2021). Sejalan dengan itu, ada kajian yang secara eksplisit menggunakan 'urf dan maslahah mursalah untuk menjelaskan kedudukan HKI sebagai objek yang dapat diakui dan diatur dalam koridor hukum Islam, termasuk ketika HKI dipahami sebagai harta karena mengandung unsur nilai (māliyah) dan manfaat (Ash-Shiddiq, 2019; Habibah, 2021).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariah) sering dipakai untuk memberi dasar normatif bahwa perlindungan terhadap harta dan hak kepemilikan adalah bagian dari tujuan syariah, di samping perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan (Arso, 2017; Nasiri & Wasiq, 2023). Dalam perspektif maqāṣid, perlindungan kekayaan (hifz al-māl) dapat dipahami sebagai menjaga keamanan hak milik, mencegah pengambilan secara batil, dan mengatur pemanfaatan harta agar memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat (Arso, 2017; Nasiri & Wasiq, 2023; Sukiati et al., 2023). Karena paten membawa nilai ekonomi serta dapat menjadi sumber penghidupan inventor, maka memasukkan paten ke dalam domain perlindungan harta menjadi sejalan dengan orientasi hifz al-māl—selama paten tidak menjadi instrumen mafsadah (kerusakan) atau kezaliman terhadap masyarakat (Arso, 2017; Hasibuan, 2023; Sukiati et al., 2023).

3.3 Konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam Istilah Fiqh: Haq al-Ibtikār dan Haq al-Ta'līf

Sejumlah studi mengaitkan HKI dalam hukum Islam dengan konsep haq al-ibtikār (hak inovasi/kreasi) sebagai hak istimewa atas sesuatu yang pertama kali diciptakan melalui kemampuan berpikir dan diwujudkan dalam karya tertentu (Baihaqi & Abadi, 2021; Bakar et al., 2021). Dalam konteks ini, walaupun beberapa tulisan lebih menekankan haq al-ibtikār pada karya seperti tulisan, buku, atau media, konsep tersebut dipahami sebagai jembatan teoretis untuk menjelaskan bagaimana hak atas hasil intelektual dapat diperlakukan sebagai hak yang sah dan dilindungi dalam muamalah (Baihaqi & Abadi, 2021; Bakar et al., 2021; Niswah, 2022).

Studi lain yang mengkaji pemikiran Wahbah al-Zuhayli memakai istilah haq al-ta'līf (hak atas karya) untuk menegaskan bahwa hak atas karya yang diakui undang-undang merupakan hak pribadi yang dilindungi syara', bahkan dapat tetap dilindungi berdasar 'urf sekalipun belum diatur negara (Saadah, 2023). Walaupun fokus haq al-ta'līf sering diarahkan pada karya tulis/hak cipta, kerangka ini penting karena menegaskan prinsip umum: hak atas produk intelektual yang bernilai dan diakui masyarakat dapat menjadi hak privat yang sah, dan pelanggarannya dipandang sebagai kezaliman (Bakar et al., 2021; Saadah, 2023).

Dalam ranah sistem HKI sendiri, paten ditempatkan sebagai perlindungan atas invensi di bidang teknologi, sedangkan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra melahirkan hak cipta; pembedaan ranah ini juga diuraikan dalam kajian-kajian tentang HKI di Indonesia (Haq et al., 2023; Niswah, 2022). Karena paten secara definisional mengikat pada invensi teknologi dan memberi hak eksklusif kepada inventor, maka "hak inovasi" (haq al-ibtikār) sebagai konsep fiqh dapat digunakan sebagai kerangka analogi bahwa invensi—sebagai hasil kerja akal dan upaya manusia—memunculkan hak penguasaan tertentu yang diakui dalam muamalah, sepanjang memenuhi syarat-syarat syar'i dan tidak menabrak nilai-nilai Islam (Bakar et al., 2021; Hasibuan, 2023; Sukiati et al., 2023).

3.4 Paten sebagai "Harta" dan "Huquq Māliyyah": Status Kepemilikan dan Perlindungan Syariah

Literatur fiqh kontemporer yang membahas HKI menempatkan HKI sebagai salah satu huquq māliyyah (hak kekayaan) yang memperoleh perlindungan hukum (mashūn) sebagaimana "māl" (harta/kekayaan), terutama apabila HKI tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hasibuan, 2023; Sukiati et al., 2023; Wasiq, 2023). Sejalan dengan itu, studi mengenai wakaf HKI menyatakan bahwa HKI dapat dipandang sebagai harta karena unsur māliyah dan manfaat terkandung di dalamnya, dan nilai ekonominya muncul melalui hak eksklusif yang melekat pada ciptaan atau invensi (Ash-Shiddiq, 2019; Habibah, 2021).

Kajian lain menegaskan bahwa mayoritas ulama (dalam konteks pembahasan harta dan manfaat) membuka ruang bahwa "harta" tidak selalu harus berwujud fisik; manfaat atau hak juga dapat diposisikan sebagai harta, sehingga HKI dapat diperlakukan sebagai aset (Rahman, 2021; Wasiq, 2023). Dengan konstruksi ini, paten sebagai hak atas invensi teknologi—yang jelas memiliki manfaat dan nilai ekonomi—dapat ditempatkan sebagai objek perlindungan harta dalam muamalah Islam (Ash-Shiddiq, 2019; Hasibuan, 2023; Sukiati et al., 2023).

Penguatan terhadap pengakuan perlindungan HKI oleh syariah juga tampak dalam rujukan pada lembaga fatwa. Sejumlah tulisan menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perlindungan HKI yang menyatakan bahwa HKI dipandang sebagai huquq māliyyah yang dilindungi seperti māl, dengan catatan perlindungan itu berlaku pada HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hasibuan, 2023; Wasiq, 2023). Di tingkat internasional, terdapat pula rujukan bahwa Council of Islamic Fiqh (Majma' al-Fiqh) menyatakan "copyrights and patent rights are protected by Sharia" dan pemegangnya berhak melakukan disposisi secara bebas, sehingga paten diperlakukan sebagai hak yang dilindungi (Hakim, 2023; Nurcholis, 2018).

Rangkaian rujukan fatwa ini memperlihatkan pola argumentasi yang konsisten: sekalipun paten tidak dikenal dalam rumusan klasik, perlindungannya dapat ditetapkan karena ia merupakan hak kekayaan yang bernilai dan diakui, serta sejalan dengan tujuan syariah menjaga harta dan mencegah pengambilan hak orang lain secara batil (Hakim, 2023; Hasibuan, 2023; Nurcholis, 2018).

3.5 Dimensi Hak dalam Paten: Eksklusivitas, Hak Ekonomi, dan Hak Moral

Paten, baik dalam definisi undang-undang maupun dalam uraian akademik, memuat karakter eksklusivitas: hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan melarang penggunaan tanpa izin, atau sebaliknya memberi izin melalui persetujuan/kontrak (Ash-Shiddiq, 2019; Dhiwangga, 2018; Musyarri, 2022). Karena paten bersifat hak eksklusif, maka pemanfaatan oleh pihak lain secara sah menuntut adanya bentuk perizinan atau kesepakatan (lisensi) yang menegaskan ruang lingkup pemanfaatan dan batas waktu tertentu (Asari et al., 2022; Dhiwangga, 2018; Saadah, 2023).

Literatur yang membahas implementasi pemikiran Wahbah al-Zuhayli bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa suatu karya dapat dimanfaatkan pihak lain dengan adanya perjanjian atas objek tertentu dengan waktu yang ditentukan, yang pada intinya sejalan dengan praktik lisensi sebagai mekanisme muamalah (Saadah, 2023). Dengan demikian, konsep paten sebagai "hak eksklusif" selaras dengan logika akad: pihak lain boleh mengambil manfaat hanya dengan izin pemilik hak dan dalam batas yang disepakati, sehingga tidak terjadi pengambilan manfaat secara batil (Hasibuan, 2023; Saadah, 2023; Sukiati et al., 2023).

Kajian hukum Islam dan hukum positif juga menggarisbawahi bahwa HKI (termasuk paten) lazim dipahami memiliki dua aspek: hak ekonomi dan hak moral, meskipun rincian konseptualnya dapat berbeda antara rezim HKI (Meirison & Nazar, 2021; Nasyiah et al., 2023). Dalam konteks paten, terdapat penegasan bahwa pengalihan hak paten tidak menyebabkan hak moral (terutama identitas inventor) beralih; nama dan identitas inventor tetap harus dicantumkan bahkan ketika paten berakhir, sehingga hak moral "mengikuti" inventor (Nasyiah et al., 2023). Penekanan ini kompatibel dengan kerangka perlindungan martabat dan keadilan dalam muamalah: di satu sisi, nilai ekonomi paten dapat dialihkan dan dikomersialisasi melalui lisensi atau pengalihan, namun di sisi lain, atribusi dan pengakuan terhadap inventor sebagai pencipta invensi tetap dijaga (Dhiwangga, 2018; Nasyiah et al., 2023).

3.6 Pelanggaran Paten/HKI sebagai Kezaliman: Konsekuensi Etik dan Ganti Rugi

Dalam perspektif fiqh kontemporer, menjiplak atau mengkomersialisasikan karya orang lain tanpa izin dipandang sebagai kezaliman dan maksiat; pemilik hak berwenang menghentikan produksi pelanggar, menyita, serta menuntut kompensasi atas kerugian moril dan materiel (Saadah, 2023). Ada pula argumentasi yang menyamakan pelanggaran HKI dengan pelanggaran harta, sehingga sanksi secara moral dipandang serupa dengan sanksi terhadap pencurian harta milik orang lain, sepanjang objek HKI yang dilanggar itu termasuk yang diakui dan dilindungi dalam Islam (Baihaqi & Abadi, 2021; Bakar et al., 2021).

Dalam kajian mengenai praktik re-upload konten digital, tindakan mengambil manfaat ekonomi dari karya orang lain tanpa royalti dan tanpa izin dianalogikan dengan menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual hasil curian; hal itu dipandang merugikan pencipta/pemegang hak dan karenanya dinilai haram (Baihaqi & Abadi, 2021; Saadah, 2023). Benang merahnya adalah prinsip perlindungan hak milik dan larangan mengambil harta atau manfaat orang lain secara batil, yang menjadi basis etik untuk menguatkan urgensi perlindungan HKI dalam muamalah Islam (Bakar et al., 2021; Hasibuan, 2023; Saadah, 2023).

Prinsip bahwa Islam melindungi hak-hak individu melalui konsep hak milik juga dijadikan bantahan terhadap pandangan yang meremehkan pembajakan atas dasar "tidak ada nash eksplisit tentang paten/hak cipta" (A., 1990; Saadah, 2023). Beberapa kajian menegaskan bahwa karena paten/hak cipta tidak memiliki landasan nash eksplisit (sebab ia isu baru), maka yang dilakukan adalah penalaran bahwa sepanjang hak itu perlu dilindungi, mencurinya secara lahiriah serupa dengan mencuri hak lain yang terlindungi (A., 1990; Bakar et al., 2021). Oleh sebab itu, perlindungan paten dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berhenti pada "kebolehan memiliki paten", tetapi juga mencakup etika muamalah dan konsekuensi ketika hak eksklusif tersebut dilanggar melalui pengambilan manfaat tanpa izin (A., 1990; Hasibuan, 2023; Saadah, 2023).

3.7 Batasan Syariah atas Paten: Kehalalan Objek, Kemaslahatan Publik, dan Problem Monopoli

Walaupun banyak argumen fiqh kontemporer menerima perlindungan HKI, literatur juga menekankan adanya batasan: Islam hanya mengakui dan melindungi HKI yang sejalan dengan norma dan nilai Islam; jika suatu karya atau invensi bertentangan dengan nilai Islam, maka perlindungannya tidak diakui (Bakar et al., 2021; Hasibuan, 2023). Dalam bingkai kebijakan paten yang patuh syariah, terdapat contoh eksplisit bahwa perangkat/invensi yang mendorong aktivitas bertentangan dengan syariah—misalnya perjudian—tidak akan diberikan perlindungan paten dalam undang-undang paten yang syariah-kompatibel (Sukiati et al., 2023). Dengan demikian, penilaian "paten menurut hukum Islam" menuntut dua lapis: pengakuan hak kekayaan atas invensi, sekaligus evaluasi substansi penggunaan/objek invensinya agar tidak menjadi sarana yang diharamkan (Bakar et al., 2021; Hasibuan, 2023; Sukiati et al., 2023).

Isu penting lain adalah hubungan antara perlindungan paten dan monopoli yang merugikan masyarakat. Ada kajian yang menyajikan dua posisi fiqh kontemporer: satu pandangan menolak eksploitasi dan monopolisasi HKI (diposisikan sebagai bagian dari ibadah yang tidak patut disembunyikan), sementara pandangan lain (diwakili beberapa pemikir kontemporer) menerima perlindungan HKI; namun kesimpulannya menekankan bahwa ketika perlindungan paten/hak cipta melahirkan mudarat bagi masyarakat dan negara—khususnya dalam eksploitasi hak material—ia dapat berubah menjadi monopoli yang terlarang (Thalib, 2018).

Sejalan dengan itu, pendekatan maqāṣid berbasis "kepentingan publik" mendorong penyeimbangan antara hak eksklusif pemegang paten dan kemaslahatan umum, termasuk pembenaran intervensi negara apabila hak eksklusif disalahgunakan melalui praktik anti-kompetitif (Sukiati et al., 2023). Karena itu, penerimaan paten dalam Islam tidak identik dengan penerimaan "monopoli tanpa batas", melainkan penerimaan hak eksklusif yang dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat (Nasiri & Wasiq, 2023; Sukiati et al., 2023; Thalib, 2018).

Di dalam hukum positif paten sendiri terdapat mekanisme pembatasan hak eksklusif, misalnya lisensi wajib (compulsory licensing), yang dipahami sebagai bentuk pembatasan hak eksklusif sehingga hak itu tidak bersifat tanpa batas; negara boleh menetapkan pengecualian secara terbatas dengan alasan sah dan tetap mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga (Mesrawati et al., 2023). Literatur ini penting sebagai titik temu: baik fiqh (melalui larangan mudarat/monopoli yang merugikan) maupun hukum positif (melalui pembatasan seperti lisensi wajib) sama-sama menyediakan perangkat untuk mencegah penyalahgunaan eksklusivitas paten (Mesrawati et al., 2023; Sukiati et al., 2023; Thalib, 2018).

3.8 Jangka Waktu Paten dan Konsep Public Domain: Keadilan antara Insentif dan Akses

Konstruksi paten sebagai hak eksklusif secara eksplisit terkait dengan jangka waktu tertentu, dan setelah masa perlindungan berakhir invensi dapat digunakan oleh masyarakat luas (Asari et al., 2022; Dhiwangga, 2018; Musyarri, 2022). Dalam diskursus paten yang dikaitkan dengan wakaf HKI, disebutkan secara eksplisit bahwa masa perlindungan paten adalah dua puluh tahun untuk paten dan sepuluh tahun untuk paten sederhana, sehingga hak paten sebagai aset dapat dipahami memiliki periode perlindungan yang temporer (Asari et al., 2022). Kajian lain juga menyatakan bahwa masa perlindungan paten adalah 20 tahun dan setelah itu menjadi public domain (Haq et al., 2023).

Sejalan dengan itu, literatur mengenai peranan paten bagi peneliti menjelaskan bahwa sistem paten tidak hanya menjaga kepentingan inventor tetapi juga, melalui publikasi informasi paten, mendorong invensi berikutnya; dan setelah masa perlindungan berakhir, setiap orang dapat mempergunakan invensi tersebut (Asari et al., 2022; Haq et al., 2023).

Dari perspektif hukum Islam yang menggunakan maqāṣid, dimensi waktu ini dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan dua maslahat: insentif yang adil bagi inventor (agar penelitian dan inovasi berkembang) dan akses masyarakat terhadap pengetahuan/teknologi setelah masa eksklusif berlalu (Asari et al., 2022; Sukiati et al., 2023; Thalib, 2018). Walaupun sumber yang disediakan lebih banyak membahas masa perlindungan hak cipta secara khusus, terdapat prinsip bahwa negara dapat menentukan jangka waktu perlindungan melalui regulasi sesuai kemampuan negara, yang menunjukkan legitimasi peran negara mengatur durasi hak ekonomi demi kemaslahatan (Shofi et al., 2022). Dalam konteks paten, prinsip kebijakan ini konsisten dengan gagasan bahwa negara dapat melakukan pembatasan hak eksklusif ketika diperlukan untuk kepentingan publik, selama tetap mempertimbangkan kepentingan wajar pemegang paten dan pihak ketiga (Mesrawati et al., 2023; Sukiati et al., 2023).

3.9 Registrasi Paten: antara Sistem Hukum Positif dan Basis Perlindungan dalam Fiqh

Dalam sistem hukum positif Indonesia, paten lahir dan diberikan oleh negara melalui permohonan, dan inventor harus mengajukan pendaftaran untuk memperoleh hak eksklusif tersebut (Musyarri, 2022; Supeno, 2018; Wibowo, 2024). Literatur tentang paten sebagai instrumen hukum menekankan bahwa paten merupakan hak yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, sehingga prosedur permohonan paten menjadi bagian penting dari terbentuknya hak (Supeno, 2018; Wibowo, 2024).

Dalam konteks lain (perlindungan desain industri), terdapat argumen fiqh bahwa perlindungan tidak mensyaratkan registrasi; dasar perlindungan diletakkan pada aspek kepemilikan/kekayaan (māliyatu al-ashyā') dan larangan penyalahgunaan seperti pencurian atau kecurangan (Rahman, 2021). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan metodologis: hukum positif menekankan registrasi sebagai syarat lahirnya perlindungan yuridis, sedangkan fiqh dapat menilai perlindungan hak sebagai konsekuensi dari kepemilikan manfaat dan nilai (māliyah) meski tanpa registrasi formal (Ash-Shiddiq, 2019; Rahman, 2021; Saadah, 2023).

Karena itu, "paten menurut hukum Islam" dalam konteks negara modern seperti Indonesia dapat dipahami sebagai integrasi dua lapis: pertama, pada level fiqh, invensi bernilai dan bermanfaat dapat diakui sebagai hak kekayaan yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar secara batil; kedua, pada level hukum positif, untuk kepastian hukum dan penegakan, pengakuan dan pembuktian hak paten mengikuti sistem permohonan/registrasi negara (Hasibuan, 2023; Rahman, 2021; Wibowo, 2024). Integrasi ini juga sejalan dengan pandangan bahwa hak yang diakui oleh undang-undang merupakan hak pribadi yang dilindungi syara', bahkan ketika tidak diatur pun dapat terlindungi dengan 'urf, sehingga sistem negara dapat dipakai sebagai instrumen tanzhīm (pengaturan) demi kemaslahatan dan kepastian (Ash-Shiddiq, 2019; Nasiri & Wasiq, 2023; Saadah, 2023).

3.10 Paten sebagai Objek Akad dan Instrumen Pengalihan: Lisensi, Wakaf, dan Pewarisan

Sejumlah kajian hukum Islam menegaskan bahwa HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma'qūd 'alaih), baik akad mu'āwaḍah (komersial/pertukaran) maupun akad tabarru'āt (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hasibuan, 2023; Wasiq, 2023). Hal ini penting untuk paten karena praktik ekonomi paten pada umumnya berjalan melalui lisensi (izin pemanfaatan) dan pengalihan hak, yang pada intinya merupakan bentuk perjanjian yang menegaskan hak dan kewajiban para pihak (Haq et al., 2023; Meirison & Nazar, 2021; Saadah, 2023). Konsepsi bahwa pemanfaatan pihak lain harus melalui perjanjian dan waktu tertentu menegaskan bahwa lisensi paten dapat diposisikan sebagai akad yang sah, selama bebas dari unsur kezaliman dan memelihara keadilan dalam muamalah (Saadah, 2023; Sukiati et al., 2023; Thalib, 2018).

Dalam konteks wakaf produktif, undang-undang wakaf Indonesia memperluas objek wakaf ke benda bergerak tidak berwujud termasuk HKI, dan sejumlah tulisan menjelaskan bahwa paten termasuk yang dapat diwakafkan (Asari et al., 2022; Ash-Shiddiq, 2019; Hashimy, 2021). Literatur tentang paten sebagai objek wakaf menegaskan kembali definisi paten sebagai hak eksklusif inventor atas invensi teknologi pada periode tertentu yang dapat dilaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain, sehingga paten memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang dapat dijadikan aset wakaf produktif selama memenuhi syarat dan tidak bermasalah secara hukum (Asari et al., 2022; Ash-Shiddiq, 2019).

Kajian lain memformulasikan bentuk-bentuk wakaf HKI: penyerahan mutlak hak kepada nazhir atau wakaf untuk periode tertentu melalui lisensi atau franchise, yang menegaskan bahwa pemanfaatan ekonomi HKI dapat diarahkan untuk kemaslahatan publik melalui mekanisme tabarru' (Haq et al., 2023; Permani & Iskandar, 2022). Sejalan dengan itu, terdapat pula argumen fiqh wakaf bahwa benda yang diwakafkan pada hakikatnya adalah "pengekalan manfaat", sehingga benda immaterial yang manfaatnya dapat terus mengalir—termasuk HKI yang menghasilkan royalti—dapat menjadi objek wakaf (Meirison & Nazar, 2021; Rohmah, 2021).

Dalam kerangka ini, paten dapat dipandang sebagai aset yang manfaat ekonominya (misalnya royalti dari lisensi) dapat dialihkan untuk kemaslahatan sesuai ikrar wakaf, dan wakaf tersebut dapat berjalan sampai masa berlaku HKI berakhir (Rohmah, 2021; Wasiq, 2023). Karena paten memang memiliki masa berlaku tertentu, maka "keabadian wakaf" pada HKI dapat dipahami sebagai keberlangsungan pengelolaan manfaat selama hak itu masih berlaku, sebagaimana dijelaskan bahwa wakaf HKI tetap berjalan sampai habis masa berlakunya HKI tersebut (Asari et al., 2022; Wasiq, 2023).

3.11 Distribusi Kekayaan: Zakat atas HKI dan Fungsi Sosial Hak Eksklusif

Di dalam diskursus hukum ekonomi syariah, HKI tidak berhenti pada klaim privat semata, melainkan juga dapat menjadi objek distribusi kekayaan melalui instrumen syariah. Ada kajian yang menyatakan bahwa hasil pemanfaatan hak ekonomi (dari HKI) dapat dialirkan kepada yang membutuhkan melalui zakat, infak, atau sedekah, sehingga eksklusivitas tidak menutup dimensi solidaritas sosial (Niswah, 2022). Secara khusus, ada tulisan yang menganalisis HKI sebagai objek zakat profesi, dengan dasar bahwa HKI adalah bagian dari kekayaan yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi; rujukan ini juga mengutip fatwa MUI bahwa HKI termasuk huquq māliyyah yang dilindungi seperti māl dan perlindungannya berlaku bagi HKI yang tidak bertentangan dengan syariah (Hasibuan, 2023; Prakoso, 2020).

Dengan demikian, walaupun paten memberi hak eksklusif dan potensi keuntungan ekonomi, Islam menyediakan perangkat agar keuntungan tersebut tidak terlepas dari kewajiban sosial seperti zakat ketika memenuhi syarat-syarat yang dipertimbangkan para ulama dan regulasi zakat kontemporer (Hasibuan, 2023; Prakoso, 2020).

________________________________________

4. SIMPULAN

Secara sintesis, paten dapat dipandang sah dan dapat dilindungi dalam hukum Islam melalui kerangka bahwa ia adalah hak kekayaan (huquq māliyyah) yang memiliki nilai dan manfaat, sehingga termasuk wilayah perlindungan harta (hifz al-māl) dan larangan mengambil hak orang lain secara batil (Ash-Shiddiq, 2019; Hasibuan, 2023; Wasiq, 2023). Pengakuan ini diperkuat oleh rujukan fatwa nasional dan internasional yang menyatakan hak paten dilindungi syariah dan pemegangnya berhak melakukan disposisi atasnya (Hakim, 2023; Hasibuan, 2023; Nurcholis, 2018).

Namun, perlindungan tersebut bersyarat: objek dan penggunaan invensi tidak boleh bertentangan dengan nilai Islam (misalnya menjadi sarana aktivitas yang dilarang), dan eksklusivitas tidak boleh berubah menjadi monopoli yang memudaratkan masyarakat dan negara (Hasibuan, 2023; Sukiati et al., 2023; Thalib, 2018). Di sisi lain, negara modern dapat menetapkan mekanisme pengaturan seperti pembatasan hak eksklusif (misalnya lisensi wajib) demi kepentingan publik, yang secara normatif dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan hak privat dan maslahat umum (Mesrawati et al., 2023; Sukiati et al., 2023; Thalib, 2018).

Dalam konteks Indonesia, paten sebagai hak eksklusif diberikan oleh negara melalui sistem permohonan/registrasi sesuai Undang-Undang Paten, sementara perspektif hukum Islam memberikan basis etik dan normatif: penghormatan pada hak milik, larangan kezaliman (termasuk pelanggaran dan pengambilan manfaat tanpa izin), serta pembukaan ruang pemanfaatan sosial melalui wakaf dan zakat (Musyarri, 2022; Prakoso, 2020; Saadah, 2023; Wasiq, 2023). Karena itu, "paten menurut hukum Islam" bukan sekadar pertanyaan apakah paten boleh, melainkan juga bagaimana paten dikelola dalam muamalah: dihormati sebagai hak, dimanfaatkan melalui akad yang sah (lisensi/pengalihan), dibatasi agar tidak merusak kemaslahatan umum, dan diarahkan agar manfaat ekonominya dapat berkontribusi pada tujuan syariah yang lebih luas (Saadah, 2023; Sukiati et al., 2023; Thalib, 2018).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

A., H. C. (1990). Aspek-Aspek Hukum tentang Paten. Jurnal Hukum & Pembangunan, 20(4), 312. https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no4.906

Arso, A. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 7(1), 28–56. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.28-56

Asari, A., Pradhana, T. A., Averro, M. F., & Firdaus, M. I. (2022). Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 169. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384

Ash-Shiddiq, H. (2019). Perjalanan Wakaf HAKI dalam Koridor Hukum Syara' dan Perundangan Indonesia. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 1(2), 128–142. https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.474

Baihaqi, A., & Abadi, S. (2021). Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Ascarya Journal of Islamic Science Culture and Social Studies, 1(2), 284–293. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278

Bakar, M. A., Ramli, N. A., Zaghloul, S. G. G., Ahmed, A. R. M., Abous, M., Thahir, M. F. M., & Azzis, N. M. A. (2021). Issues on intellectual property as a jointly acquired property. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 2299–2317. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1922

Dhiwangga, B. S. (2018). Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dengan Cara Wakaf. Jurist-Diction, 1(1), 85. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9726

Habibah, S. (2021). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Wakaf Produktif yang Potensial. Journal of Finance and Islamic Banking, 3(2), 80–94. https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749

Hakim, L. (2023). Implementasi Lisensi Wajib TRIPs Agreement dalam Produk Farmasi di Negara Swedia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(1), 28–58. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.349

Haq, H., Humaidi, M. N., & Muchtar, A. M. (2023). Industrial Design Protection in Indonesia: A Fiqh Perspective and its Challenges in Facing Communalistic Values. Justicia Islamica, 20(2), 361–384. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7096

Hashimy, S. Q. (2021). Impact of WTO Agreement Accession on Trade and a Few Intellectual Property Rights in Afghanistan. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4291992

Hasibuan, Z. (2023). For the Sake of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody. Al-Hukama, 13(1), 76–92. https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92

Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, 1(1). https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18

Meirison, M., & Nazar, Z. (2021). Intellectual Property Rights and Monopoly in the Perspective of Islamic Jurisprudence. Al-Ahkam, 31(1), 49–68. https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.6656

Mesrawati, M., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2023). Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Islam. Journal of Business and Economics Research (JBE), 4(1), 41–46. https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.3059

Musyarri, F. A. (2022). Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(2), 102–116. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.182

Nasiri, S. M. S., & Wasiq, M. R. (2023). Intellectual Property Rights Protection: A Bird's-Eye View in Afghanistan. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4352807

Nasyiah, I., Ramadhita, R., & Hidayah, K. (2023). The Protection of Local Handicrafts through the Geographical Indication by the Regional Government in East Java, Indonesia. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(2), 162–187. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18265

Niswah, E. M. (2022). The Forms of Intellectual Property Rights Waqf as a Part of Productive Waqf. International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 71–92. https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i1.64

Nurcholis, M. (2018). Keabsahan Wakaf Intellectual Property Right dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia Menurut Hukum Islam. Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 6(1), 107–118. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.134

Permani, I., & Iskandar, I. (2022). As-Syatibi Economic Thinking. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(1), 45. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.394

Prakoso, I. A. (2020). Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Teori An-Namā' Yusuf Qaradhawi. Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3503

Rahman, F. (2021). Praktik Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayarannya. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(2), 38–50. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.2011

Rohmah, S. (2021). The Pattern of Absorption of Islamic Law into National Law: Study of The Halal Product Guarantee Law in The Perspective of Maqashid Shari'ah. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521

Saadah, C. (2023). Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif dan Relevansinya dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili). El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953

Shabarullah, S., Andriani, F., & Shahrinizam, M. S. N. B. (2021). Professional Zakat in Modern Society Life: Provisions Regarding Intellectual Property Objects, Nisab, and Zakat Level. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 439. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.733

Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" by Jamaluddin Athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan, 20(2), 501–534. https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085

Sukiati, S., Rahmadany, R., Sebyar, M. H., Harahap, P. H., & Man, Y. L. (2023). Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(1 May), 269. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6696

Supeno, S. (2018). Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam. Wajah Hukum, 2(1), 125. https://doi.org/10.33087/wjh.v2i1.32

Thalib, P. (2018). Distinction of Characteristics Sharia and Fiqh on Islamic Law. Yuridika, 33(3), 438. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459

Wasiq, M. R. (2023). The Evolution of WTO and Vis a Vis Intellectual Property Right Protection: A Deliberation on Afghanistan Legal System. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4344003

Wibowo, E. (2024). Implementation of Qabdh Requirements in Murabaha Financing at Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB) Sidoarjo. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 947–960. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.20065