01587 - Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Teknik Legislasi, Maqasid al-Syari'ah, dan Transformasi Hukum Positif di Indonesia

Omnibus Law in the Perspective of Islamic Law: A Study of Legislative Techniques, Maqasid al-Shari'ah, and the Transformation of Positive Law in Indonesia

Abstract

This article examines the position of omnibus law as a legislative technique from the perspective of Islamic law, with the Indonesian legal context as its primary frame of reference. Using a normative legal approach and library research method, this study synthesizes various literature on Islamic law dynamics, taqnin al-ahkam, maqasid al-shari'ah, and the politics of Islamic law legislation in Indonesia. The results show that omnibus law — as a technique for amending, repealing, or establishing provisions from various laws simultaneously in a single law — is not intrinsically contrary to Islamic law principles. However, its legitimacy cannot be attached automatically. Islamic law assessment of omnibus law must examine three dimensions: (1) the objective dimension, whether it genuinely realizes maslahah, rights protection, and equality; (2) the procedural dimension, whether its formation process is responsive and involves affected groups; and (3) the impact dimension, whether it avoids politicization that produces rigidity or oppression. The case of the employment cluster in the Job Creation Law and the revision of the halal product guarantee policy illustrates that omnibus law can carry a maslahah agenda in certain policies, but simultaneously raises procedural-substantive problems that move away from the normative objectives of shari'ah. This study concludes that omnibus law is most precisely understood as a matter of objective test, process test, and impact test — not merely a question of nomenclature or the technique of combining regulatory changes.

Keywords: Omnibus Law; Islamic Law; Maqasid al-Shari'ah; Taqnin; Legislative Politics; Job Creation Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji posisi omnibus law sebagai teknik legislasi dari perspektif hukum Islam, dengan konteks hukum Indonesia sebagai kerangka acuan utamanya. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode penelitian kepustakaan, kajian ini mensintesis berbagai literatur tentang dinamika hukum Islam, taqnin al-ahkam, maqasid al-syari'ah, serta politik legislasi hukum Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa omnibus law — sebagai teknik pengubahan, pencabutan, atau penetapan ketentuan dari berbagai undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang — tidak secara intrinsik bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun demikian, legitimasinya tidak dapat dilekatkan secara otomatis. Penilaian hukum Islam terhadap omnibus law harus menguji tiga dimensi: (1) dimensi tujuan, apakah ia benar-benar mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak, dan kesetaraan; (2) dimensi prosedural, apakah proses pembentukannya responsif dan melibatkan kelompok terdampak; dan (3) dimensi dampak, apakah ia terhindar dari politisasi yang melahirkan kekakuan atau opresi. Kasus klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi kebijakan jaminan produk halal mengilustrasikan bahwa omnibus law dapat membawa agenda kemaslahatan pada kebijakan tertentu, tetapi sekaligus menimbulkan problem prosedural-substantif yang menjauh dari tujuan normatif syariah. Kajian ini menyimpulkan bahwa omnibus law paling tepat dipahami sebagai persoalan uji tujuan, uji proses, dan uji dampak — bukan semata persoalan nomenklatur atau teknik penggabungan perubahan peraturan.

Kata Kunci: Omnibus Law; Hukum Islam; Maqasid al-Syari'ah; Taqnin; Politik Legislasi; Undang-Undang Cipta Kerja

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam diskursus pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia kontemporer, istilah omnibus law lazim digunakan untuk menunjuk satu undang-undang yang sekaligus mengubah, menghapus, atau merombak ketentuan-ketentuan penting dalam berbagai undang-undang lain, sebagaimana tampak pada klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus dan mengubah sejumlah ketentuan pokok dalam undang-undang ketenagakerjaan, serta menata ulang mekanisme pengaturan hubungan kerja melalui perluasan ruang kesepakatan para pihak (Maslul, 2022). Pola "satu undang-undang — banyak perubahan lintas rezim undang-undang" juga tercermin pada perubahan kebijakan jaminan produk halal ketika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ("Untitled," 2021).

Karena itu, pembahasan "omnibus law menurut hukum Islam" perlu ditempatkan dalam dua horizon sekaligus: pertama, horizon tata hukum positif Indonesia yang menjadi wadah prosedural dan kelembagaan pembentukan undang-undang (Maslul, 2022; "Untitled," 2021); kedua, horizon penalaran hukum Islam yang dalam praktik Indonesia dapat hadir sebagai norma yang hidup (kultural) maupun sebagai norma yang dilegislasikan (formal-positif) (Fatakh & Harsya, 2023; Sianipar, 2023). Kerangka ganda ini penting karena literatur menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berkelindan dengan konfigurasi politik, kebutuhan sosial, dan pilihan teknik legislasi yang ditempuh negara (Badruddin & Supriyadi, 2022; Rapik & Permatasari, 2020; Sianipar, 2023).

________________________________________

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) dengan metode kepustakaan (library research). Bahan hukum yang dikaji meliputi literatur akademik berupa artikel jurnal ilmiah dalam bidang hukum Islam, hukum tata negara, dan politik legislasi Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka konseptual maqasid al-syari'ah, fiqh siyasah, dan teori hukum responsif sebagai pisau analisis utama untuk menilai posisi omnibus law dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Omnibus Law sebagai Teknik Legislasi dalam Pengalaman Indonesia

Kajian mengenai klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa konstruksi omnibus law dapat melahirkan perubahan besar melalui penghapusan beberapa ketentuan prinsipil dalam undang-undang ketenagakerjaan, yang berdampak pada makin minimnya peran negara dan makin banyaknya pengembalian pengaturan kepada mekanisme kesepakatan para pihak (Maslul, 2022). Dalam kerangka teori negara kesejahteraan (welfare state) versus nachtwakerstaat, kajian tersebut menilai kecenderungan klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja bergerak menjauh dari cita welfare state dan lebih dekat pada konsepsi nachtwakerstaat, sehingga menguatkan kritik bahwa desain omnibus law tidak otomatis identik dengan perbaikan kualitas perlindungan dan keadilan sosial (Maslul, 2022). Di sisi lain, kajian yang sama menegaskan adanya problem substantif dan prosedural karena beberapa aspek penting dalam proses legislasi dinilai tidak memenuhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya (Maslul, 2022). Temuan ini relevan bagi penilaian hukum Islam, karena literatur tentang transformasi dan politik legislasi hukum Islam di Indonesia menekankan bahwa proses pembentukan hukum — selain substansi — selalu memuat kontestasi kepentingan dan konfigurasi kekuasaan, yang dapat menentukan karakter produk hukum (Badruddin & Supriyadi, 2022; Rapik & Permatasari, 2020; Sianipar, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kewenangan legislasi juga dipahami sebagai domain pembentuk undang-undang yang diarahkan untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat; hal ini tampak dalam pembahasan tentang kewenangan legislasi yang merujuk pada konstitusi serta pengaturan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk penekanan bahwa materi muatan undang-undang harus mencerminkan kebutuhan hukum di masyarakat (Aiz, 2018). Dengan demikian, omnibus law sebagai teknik legislasi tidak dapat hanya dibaca sebagai "penggabungan perubahan", melainkan harus diuji apakah benar ia memenuhi mandat responsivitas terhadap kebutuhan sosial dan menjamin kepastian serta keadilan dalam kerangka negara hukum (Aiz, 2018; Maslul, 2022). Kerangka ini sejalan dengan analisis fiqh siyasah yang menempatkan fungsi legislasi sebagai ranah siyāsah tasyri'iyyah (kekuasaan legislatif) yang menuntut kemampuan pemerintah merancang dan mengimplementasikan undang-undang dengan memastikan kesesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip normatif yang dijadikan rujukan (Rahmawati et al., 2022).

2. Fondasi Penilaian "Menurut Hukum Islam": Dinamika, Ijtihad, dan Transformasi ke Hukum Positif

Literatur tentang hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas (Murdan, 2021); sekaligus menekankan bahwa fiqh sebagai produk ijtihad bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi sosio-kultural, serta karena itu seharusnya terbuka terhadap kritik dan perubahan (Nuzul, 2018; Viri & Febriany, 2020). Dalam kerangka ini, pembacaan terhadap omnibus law "menurut hukum Islam" pada dasarnya bukan semata menilai "ada-tidaknya istilah omnibus dalam turats", melainkan menilai apakah teknik legislasi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad kelembagaan dan rekayasa hukum untuk menjawab persoalan kontemporer — dan apakah hasilnya selaras dengan tujuan-tujuan normatif hukum Islam (Nuzul, 2018; Rahmawati et al., 2022; Viri & Febriany, 2020).

Pandangan bahwa perubahan hukum merupakan keniscayaan ditegaskan oleh literatur pembaruan hukum keluarga Islam yang mengutip kaidah taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-makān wa al-zamān (perubahan hukum karena perubahan tempat dan waktu) dan menempatkannya sebagai dasar konseptual dinamika hukum Islam (Nasir et al., 2022). Literatur dinamika hukum Islam dan perubahan sosial juga menegaskan relasi timbal balik: perubahan sosial menuntut perubahan hukum dan perubahan hukum dapat mendorong perubahan sosial; bahkan diberikan contoh bahwa pengaturan perceraian melalui Undang-Undang Perkawinan membuat perceraian harus dilakukan melalui pengadilan, sehingga mengubah praktik sosial yang sebelumnya lebih longgar (Nuzul, 2018). Kerangka dinamika ini penting untuk memahami mengapa negara modern, termasuk Indonesia, sering memilih menata ulang regulasi melalui teknik legislasi tertentu, termasuk melalui perubahan lintas undang-undang sebagaimana model omnibus law (Maslul, 2022; Nuzul, 2018; "Untitled," 2021).

Namun demikian, literatur politik hukum dan formalisasi syariah juga mengingatkan bahwa transformasi norma Islam ke hukum positif dapat menghasilkan kekuatan sekaligus kelemahan: misalnya, positivisasi syariah melalui undang-undang dapat memperkuat keberlakuan formalnya, tetapi juga berpotensi jatuh pada kecenderungan birokratisasi (penekanan administratif) alih-alih pemenuhan aspek normatif yang bersifat mandatory (Zada, 2015). Selain itu, formalisasi hukum Islam dipahami memiliki dua jalur, yakni jalur kultural (pelaksanaan privat yang dijamin konstitusi) dan jalur perundang-undangan (positivisasi) (Fatakh & Harsya, 2023). Karena itu, menilai omnibus law menurut hukum Islam harus mempertimbangkan apakah teknik legislasi tersebut memperkuat kemaslahatan substantif atau justru menambah birokratisasi dan problem implementasi (Fatakh & Harsya, 2023; Zada, 2015).

3. Omnibus Law dan Taqnin al-Ahkam: Titik Temu pada Ide Unifikasi dan Kodifikasi (serta Kontroversinya)

Wacana taqnīn al-ahkām (legislasi/kodifikasi hukum) dalam perkembangan hukum Islam disebut sebagai diskursus yang memicu kontroversi: sebagian pakar mendukung perubahan hukum Islam menjadi hukum positif, sementara sebagian lain menentangnya (Zada, 2015a). Dalam sejarah gagasan, literatur tentang format hukum Islam di Indonesia menyebut dukungan terhadap ide unifikasi peraturan yang berlaku bagi semua warga negara (termasuk peraturan bersumber Al-Qur'an dan Hadis), dengan merujuk pada pandangan Ibn al-Muqaffa' tentang perlunya unifikasi hukum (Murdan, 2021). Literatur yang sama juga mengafirmasi pandangan pembaruan bahwa ajaran yang diterapkan ulama terdahulu tidak berlaku abadi sehingga hukum perlu diformulasikan sesuai tuntutan masa dan lingkungan (Murdan, 2021). Sementara itu, pembaruan hukum keluarga Islam juga mencatat tujuan unifikasi/penyeragaman sebagai salah satu motif reformasi, yang dipicu oleh keberagaman mazhab di kalangan umat Islam (Nasir et al., 2022).

Dari sudut ini, omnibus law dapat dipertimbangkan sebagai "teknik unifikasi" dalam arti prosedural: ia berupaya menata ulang banyak norma dalam satu paket legislasi (Maslul, 2022; "Untitled," 2021). Akan tetapi, "unifikasi prosedural" tidak identik dengan "kesahihan substantif" menurut hukum Islam, sebab unifikasi sendiri dapat diarahkan pada tujuan yang berbeda-beda — mulai dari kepastian hukum hingga sekadar efisiensi administratif — dan masing-masing perlu diuji dalam horizon kemaslahatan dan keadilan (Nasir et al., 2022; Zada, 2015b).

Dalam praktik Indonesia, kerja kodifikasi dan unifikasi juga tampak pada pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dipahami sebagai terobosan positivisasi fiqh muamalah serta unifikasi ragam pendapat ulama dari kitab fiqh dan fatwa DSN-MUI untuk menemukan kepastian hukum (Fitri et al., 2024). Akan tetapi, kajian KHES juga menekankan keterbatasan bentuk normatifnya karena ia diposisikan sebagai "peraturan perundang-undangan semu" (pseudo wetgeving/beleidsregels), bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan (Fitri et al., 2024). Pelajaran dari KHES ini penting: bahkan ketika tujuan unifikasi dan kepastian hukum diakui, bentuk, kedudukan, dan teknik pembentukan norma tetap menentukan daya ikat, konsistensi, dan efektivitasnya (Fitri et al., 2024). Dengan analogi ini, omnibus law sebagai teknik yang mengubah banyak rezim undang-undang sekaligus memerlukan perhatian ekstra agar tidak melahirkan ketidakselarasan kedudukan norma, konflik pengaturan, dan kesulitan implementasi — isu yang dalam konteks omnibus juga muncul dalam kritik prosedural dan substantif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Maslul, 2022).

4. Parameter Normatif Hukum Islam untuk Menilai Omnibus Law: Maqasid al-Syari'ah, Kemaslahatan, Kesetaraan, dan Hukum Responsif

Literatur menyatakan bahwa substansi hukum Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia, baik masa kini maupun masa mendatang, serta memuat karakter keluwesan dan orientasi rahmat (Fauzan & Fata, 2018). Dalam kajian perlindungan pekerja perempuan, tujuan hukum Islam juga ditegaskan sebagai maqāṣid al-syarī'ah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dunia-akhirat, sehingga perangkat aturan dipahami sebagai sarana pencapaian tujuan tersebut (Candrawati, 2016). Kerangka maqāṣid juga dipakai dalam analisis undang-undang di Indonesia: misalnya kajian Undang-Undang Pornografi menilai bahwa persoalan yang diatur dapat dikategorikan berada pada tingkat taḥsīniyyāt (penyempurna), dan bahkan dinyatakan bahwa tanpa pengaturan legal-formal pun umat Islam tetap dapat menjalankan ajaran agama, sehingga formalisasi bukan satu-satunya jalan mencapai tujuan syariah (Rajafi, 2018). Dengan demikian, menurut literatur yang tersedia, penilaian hukum Islam terhadap omnibus law mensyaratkan pengujian dua dimensi sekaligus: apakah ia mendorong kemaslahatan (dan tidak sekadar menambah formalitas), serta apakah level urgensi pengaturan memang menuntut rekayasa legal-formal yang luas (Candrawati, 2016; Fauzan & Fata, 2018; Rajafi, 2018).

Di samping parameter kemaslahatan, literatur fiqh siyasah menekankan prinsip mabda' al-musāwah (kesetaraan) dan kebutuhan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Kajian tentang hak cuti menstruasi dalam rezim ketenagakerjaan pasca perubahan regulasi menegaskan bahwa prinsip kesetaraan menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi gender, sedangkan hukum responsif menuntut adaptabilitas regulasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat (Rahmawati et al., 2022). Kajian yang sama juga mengaitkan dinamika respons — dukungan dan penolakan — yang muncul sejak perencanaan Omnibus Law Cipta Kerja, sekaligus menyoroti kritik terhadap proses legislasi yang kurang melibatkan masyarakat (terutama pekerja dan perempuan), sehingga menimbulkan penilaian bahwa regulasi belum sepenuhnya responsif (Rahmawati et al., 2022). Karena itu, dalam parameter yang ditawarkan literatur ini, omnibus law hanya dapat dipandang sejalan dengan perspektif hukum Islam (khususnya dalam horizon fiqh siyasah dan hukum responsif) apabila substansinya memperkuat kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak; serta proses pembentukannya memenuhi standar responsivitas sosial melalui keterlibatan memadai dari kelompok terdampak (Rahmawati et al., 2022).

5. Dimensi Prosedural: Kebutuhan Masyarakat, Open Legal Policy, dan Isu Kepatuhan Prosedur Legislasi

Dalam kajian pengujian batas usia perkawinan, ditegaskan bahwa Islam sebagai agama mayoritas tidak mengatur batas umur perkawinan secara pasti, sehingga penetapan batas umur menjadi wilayah kesepakatan nasional para pembentuk undang-undang (Aiz, 2018). Kajian lain tentang perkawinan dini juga menegaskan tidak adanya dalil Al-Qur'an maupun hadis yang menyebutkan batasan usia perkawinan secara spesifik (Fauzan & Fata, 2018), dan penelitian implementasi pembatasan usia nikah juga menyatakan Islam hanya mengenal istilah dewasa/balig tanpa menyebut batas umur, sehingga negara perlu mengakomodasi batas usia dewasa untuk kepentingan pengaturan (Lira, 2023). Rangkaian kajian ini menunjukkan suatu prinsip metodologis: ketika teks tidak memberi batas pasti, negara dapat menetapkan kebijakan legislatif (policy) untuk mencegah mudarat dan mengupayakan kemaslahatan melalui kesepakatan nasional (Aiz, 2018; Fauzan & Fata, 2018; Lira, 2023). Prinsip ini relevan untuk menilai omnibus law: teknik omnibus sendiri bukan kategori ibadah mahdhah, melainkan instrumen kebijakan legislasi yang dapat ditempuh negara sepanjang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan (Aiz, 2018; Nuzul, 2018; Rahmawati et al., 2022).

Akan tetapi, persoalan besar yang ditekankan literatur omnibus di Indonesia adalah kepatuhan prosedural dan kualitas proses pembentukannya. Kajian klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan terdapat persoalan substansial dan prosedural yang tidak memenuhi proses legislasi yang semestinya (Maslul, 2022). Sementara itu, diskursus kewenangan legislasi menekankan bahwa proses legislasi harus berorientasi pada kebutuhan hukum masyarakat, sebagaimana dirumuskan dalam pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan (Aiz, 2018). Dengan demikian, menurut bukti literatur, "penilaian menurut hukum Islam" terhadap omnibus law tidak cukup berhenti pada klaim tujuan kemanfaatan; ia harus ditopang oleh dua pembuktian: pertama, bahwa proses pembentukan benar-benar merefleksikan kebutuhan sosial (bukan sekadar kehendak politik sesaat); kedua, bahwa prosedur pembentukan memenuhi standar yang diakui sistem hukum sehingga tidak melahirkan cacat legitimasi yang dapat merusak kepercayaan publik dan efektivitas norma (Aiz, 2018; Maslul, 2022; Rahmawati et al., 2022).

6. Risiko Politisasi dan Kecenderungan Opresif: Pelajaran dari Formalisasi Syariah

Literatur politik pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan menunjukkan bahwa pemberlakuan aturan Islam berkaitan erat dengan kekuasaan politik; bahkan dalam konteks Aceh, penerapan syariat (termasuk jinayah) dijelaskan terkait strategi penyelesaian konflik, dan terdapat kritik bahwa formalisasi syariat berpeluang menjadi alat kekuasaan yang dapat melenceng dari tujuan syariat (Badruddin & Supriyadi, 2022). Kajian tersebut juga memberi peringatan bahwa produk hukum dari konfigurasi tertentu dapat bersifat kaku, tidak terbuka terhadap perubahan, dan opresif (Badruddin & Supriyadi, 2022). Sejalan dengan itu, literatur politik hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa karakter produk hukum berubah mengikuti perubahan politik karena hukum merupakan produk politik; proses integrasi norma Islam ke hukum nasional terjadi melalui pergulatan panjang yang sarat kepentingan (Rapik & Permatasari, 2020). Karena itu, omnibus law — yang secara desain memusatkan banyak perubahan dalam satu paket undang-undang — mengandung risiko politisasi yang lebih besar: ketika konfigurasi politik dominan, ia dapat mengakselerasi perubahan lintas sektor sekaligus, sehingga potensi kekakuan, minimnya koreksi publik, dan kecenderungan opresif menjadi lebih signifikan bila mekanisme kontrol legislasi dan partisipasi sosial tidak memadai (Badruddin & Supriyadi, 2022; Rahmawati et al., 2022; Rapik & Permatasari, 2020).

Dalam konteks legislasi hukum Islam yang lebih spesifik, kajian tentang legislasi zakat menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat melibatkan kontestasi aspirasi berbagai pihak dan dipahami sebagai produk siyasah syar'iyyah dalam konteks Indonesia (Sianipar, 2023). Artinya, bahkan pada sektor yang jelas bernuansa ibadah-muamalah, proses legislasi tetap tidak steril dari kontestasi. Pelajaran ini memperkuat kesimpulan metodologis: omnibus law tidak boleh dinilai "islami atau tidak islami" hanya dari labelnya, tetapi dari prosedur, substansi, dan dampak sosialnya — serta dari sejauh mana prosesnya mengelola kontestasi kepentingan secara adil dan responsif (Rahmawati et al., 2022; Rapik & Permatasari, 2020; Sianipar, 2023).

7. Ilustrasi: Omnibus Law Cipta Kerja dan Perubahan Kebijakan Jaminan Produk Halal

Perubahan kebijakan jaminan produk halal memberi contoh konkret bagaimana omnibus law dapat mengubah bidang yang berkaitan erat dengan kebutuhan keberagamaan masyarakat. Kajian tentang desain logo halal BPJPH menjelaskan bahwa perubahan jaminan produk halal terjadi ketika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja; revisi tersebut antara lain mendorong percepatan sertifikasi halal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pengusaha serta memberi kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh pembiayaan gratis sertifikasi halal dari BPJPH ("Untitled," 2021). Namun demikian, kajian yang sama menilai perubahan total desain logo halal tidak urgens untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan produk halal, dan perubahan logo lebih menekankan aspek seni sehingga tulisan "halal" menjadi sulit terbaca ("Untitled," 2021).

Jika dibaca melalui kerangka maqasid dan kemaslahatan, ilustrasi ini menegaskan poin penting: perubahan regulasi luas melalui omnibus law dapat membawa agenda percepatan dan kemudahan (yang dapat dipahami sebagai kemaslahatan kebijakan tertentu), tetapi sekaligus dapat memunculkan problem esensialitas dan efektivitas simbol hukum — yakni apakah perubahan benar-benar menyentuh tujuan perlindungan konsumen muslim dan kepastian tanda halal, atau justru melahirkan kontroversi baru yang tidak relevan dengan peningkatan kualitas layanan (Candrawati, 2016; Rajafi, 2018; "Untitled," 2021).

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa penilaian hukum Islam terhadap omnibus law harus memeriksa "substansi-dampak" secara rinci, bukan hanya "arah besar" kebijakan. Prinsip ini selaras dengan pandangan bahwa reaktualisasi norma Islam diperlukan agar tetap relevan merespons dinamika kontemporer, tetapi sekaligus harus sadar bahwa instrumen hukum yang tersedia tidak selalu otomatis mengakomodasi persoalan baru tanpa evaluasi kritis (Nuzul, 2018; Viri & Febriany, 2020). Pada titik ini, omnibus law dapat dipahami sebagai salah satu pilihan instrumen reaktualisasi (karena ia mampu mengubah banyak rezim norma sekaligus), tetapi justru karena daya ubahnya besar, maka ukuran kemaslahatan, kesetaraan, dan kualitas proses menjadi semakin determinan (Maslul, 2022; Rahmawati et al., 2022; "Untitled," 2021).

8. Sintesis: Posisi Omnibus Law "Menurut Hukum Islam" dalam Batas Bukti Literatur

Berdasarkan literatur yang dikaji, tidak terdapat dalil yang secara spesifik membahas "omnibus law" sebagai istilah teknik legislasi modern dalam nash klasik. Namun demikian, literatur menegaskan tiga proposisi yang dapat disintesis menjadi posisi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertama, hukum Islam (sebagai fiqh/ijtihad) bersifat dinamis dan dipengaruhi konteks sosio-kultural; perubahan sosial menuntut perubahan hukum, dan negara dapat melakukan rekayasa hukum melalui pembentukan undang-undang untuk menata praktik sosial (Nasir et al., 2022; Nuzul, 2018; Viri & Febriany, 2020).

Kedua, taqnin dan unifikasi hukum adalah diskursus yang diakui dalam perkembangan hukum Islam, meski kontroversial; sebagian mendukung, sebagian menolak, sehingga penilaian harus bersifat argumentatif dan tidak dogmatis (Murdan, 2021; Zada, 2015a).

Ketiga, ukuran penilaian yang relatif konsisten dalam literatur adalah orientasi kemaslahatan/maqasid dan prinsip kesetaraan serta responsivitas hukum, termasuk evaluasi terhadap proses legislasi dan dampak perlindungan hak (Candrawati, 2016; Fauzan & Fata, 2018; Rahmawati et al., 2022; Rajafi, 2018).

Dari sintesis tersebut, omnibus law dapat diposisikan sebagai instrumen siyāsah tasyri'iyyah negara yang secara prinsip mungkin ditempuh dalam konteks negara-bangsa modern, sepanjang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar; namun legitimasi "menurut hukum Islam" tidak dapat dilekatkan secara otomatis karena literatur juga menunjukkan adanya problem prosedural-substantif pada praktik omnibus (misalnya pada klaster ketenagakerjaan) dan adanya risiko politisasi serta birokratisasi yang menjauh dari tujuan normatif syariah (Badruddin & Supriyadi, 2022; Maslul, 2022; Zada, 2015b). Karena itu, posisi paling hati-hati yang didukung bukti sumber adalah: omnibus law bukan kategori yang intrinsik bertentangan dengan hukum Islam, tetapi ia harus diuji secara ketat melalui maqasid/kemaslahatan, kesetaraan, responsivitas, kepatuhan prosedural, dan kewaspadaan terhadap politisasi-kekakuan produk hukum (Badruddin & Supriyadi, 2022; Fauzan & Fata, 2018; Maslul, 2022; Rahmawati et al., 2022; Rajafi, 2018).

________________________________________

D. Kesimpulan

Dalam batas bukti literatur yang tersedia, omnibus law di Indonesia dapat dipahami sebagai teknik legislasi yang mampu mengubah banyak ketentuan lintas undang-undang dalam satu paket, sebagaimana tampak pada klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi kebijakan jaminan produk halal (Maslul, 2022; "Untitled," 2021). Menurut kerangka hukum Islam yang dibahas dalam literatur — dinamika ijtihad, taqnin/unifikasi, maqasid-maslahat, dan fiqh siyasah — penilaian terhadap omnibus law harus menimbang substansi dan prosedur: apakah ia benar-benar mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak, dan kesetaraan; apakah prosesnya responsif dan melibatkan kelompok terdampak; serta apakah ia terhindar dari politisasi yang melahirkan kekakuan atau opresi (Badruddin & Supriyadi, 2022; Nasir et al., 2022; Rahmawati et al., 2022; Rajafi, 2018).

Dengan demikian, "omnibus law menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai persoalan uji tujuan, uji proses, dan uji dampak, bukan semata persoalan nomenklatur atau teknik penggabungan perubahan peraturan (Maslul, 2022; Nuzul, 2018; Rajafi, 2018; Viri & Febriany, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aiz, M. (2018). Format hukum Islam di Indonesia. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 17(1), 89–112. https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8107

Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespons sosio-kultural era kontemporer. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 14(1), 38–57. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512

Candrawati, S. D. (2016). Pendapat hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo mengenai status anak luar kawin. Al-Hukama, 6(2), 373–397. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.373-397

Fatakh, A., & Harsya, R. M. K. (2023). Dinamika politik hukum perbankan syariah pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 8(2), 199. https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i2.16406

Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi syariah di Indonesia, legalisasi atau birokratisasi? Jurnal Konstitusi, 15(3), 592. https://doi.org/10.31078/jk1537

Fitri, M. R., Mumtazinur, M., & Mubarak, H. (2024). Islam dan negara: Analisis perlindungan hukum terhadap hak cuti pekerja wanita dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 11(1), 106–117. https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9232

Lira, M. A. (2023). The father's responsibility for the fulfillment of child support post-divorce. Sign Jurnal Hukum, 5(2), 276–291. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291

Maslul, S. (2022). Progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam pengujian batasan usia perkawinan. Al-Hukama, 12(1), 127–140. https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140

Murdan, M. (2021). Membaca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dari perspektif sosiologi hukum. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 1(1), 123–144. https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i1.5

Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(02). https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137

Nuzul, A. (2018). Hukum Islam mandiri dan terintegrasi (berkontribusi menguatkan sistem hukum nasional berwawasan ke-Indonesiaan). Al-Bayyinah, 2(1), 1–24. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.35

Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Hierarki hukum perbankan syariah di Indonesia. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.9418

Rajafi, A. (2018). Hukum keluarga Islam di Indonesia: Dari orde lama hingga orde reformasi. Al-Adalah, 14(2), 311. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059

Rapik, M., & Permatasari, B. (2020). Penanganan anak ISIS dalam perspektif hukum Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 289–314. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314

Sianipar, S. D. A. (2023). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan dalam konteks hukum Islam. Journal Analytica Islamica, 12(1), 26. https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14388

Untitled. (2021). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no2

Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia. Indonesian Journal of Religion and Society, 2(2), 97–112. https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119

Zada, K. (2015a). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 10(1), 41–70. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.588