01588 - Onrechtmatige Overheidsdaad: Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Abstract

This article examines the concept of onrechtmatige overheidsdaad—unlawful acts committed by the government—within the framework of Indonesian positive law and Islamic law. In Indonesian positive law, this concept is rooted in Article 1365 of the Civil Code and has undergone significant development following the enactment of Law Number 30 of 2014 on Government Administration, which shifted absolute jurisdiction over such claims from the General Court to the State Administrative Court (PTUN), further reinforced by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2019. This jurisdictional shift generates doctrinal tensions, particularly regarding the dual public-private nature of government actions and the scope of PTUN's authority. From the perspective of Islamic law, accountability of rulers is grounded in the principle of equality before the law, the rejection of sovereign immunity, and the values of good governance (justice, trustworthiness, deliberation, and public interest). Institutionally, the wilāyat al-maẓālim serves as a conceptual counterpart to modern corrective forums, including PTUN and the Ombudsman. This article argues that onrechtmatige overheidsdaad can be understood as a modern form of maẓālim within the Indonesian rule-of-law state: a mechanism enabling citizens to seek redress for government actions—whether active or passive—that violate justice and cause harm.

Keywords: onrechtmatige overheidsdaad, unlawful government act, PTUN, wilāyat al-maẓālim, governmental accountability, Islamic law

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep onrechtmatige overheidsdaad—perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah—dalam kerangka hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, konsep ini berakar pada Pasal 1365 KUHPerdata dan mengalami perkembangan signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menggeser kompetensi absolut mengadili gugatan tersebut dari Pengadilan Negeri ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang diperkuat dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019. Pergeseran kewenangan ini menimbulkan ketegangan doktrinal, terutama terkait dualitas tindakan pemerintah yang berdimensi publik dan privat serta batas ruang lingkup kewenangan PTUN. Dari perspektif hukum Islam, akuntabilitas penguasa dibangun di atas prinsip persamaan di hadapan hukum, penolakan atas imunitas penguasa, serta nilai-nilai good governance (keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan). Secara institusional, wilāyat al-maẓālim berfungsi sebagai padanan konseptual bagi forum korektif modern, termasuk PTUN dan Ombudsman. Artikel ini berargumen bahwa onrechtmatige overheidsdaad dapat dipahami sebagai bentuk maẓālim modern dalam negara hukum Indonesia: sebuah mekanisme yang memungkinkan warga menuntut koreksi atas tindakan pemerintah—aktif maupun pasif—yang melanggar keadilan dan menimbulkan kerugian.

Kata Kunci: onrechtmatige overheidsdaad, perbuatan melawan hukum pemerintah, PTUN, wilāyat al-maẓālim, akuntabilitas pemerintah, hukum Islam

________________________________________

1. Pendahuluan: Onrechtmatige Overheidsdaad sebagai Persoalan Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pencarian Keadilan

Istilah onrechtmatige overheidsdaad (secara ringkas sering dipadankan dengan "perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah") dipahami dalam literatur hukum Indonesia sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pemerintah, yang membuka akses gugatan sebagai sarana perlindungan hukum warga terhadap tindakan (handeling) pemerintah. Dalam perkembangan mutakhir, diskursus onrechtmatige overheidsdaad menjadi semakin penting karena terjadi pergeseran kompetensi mengadili dari peradilan umum ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah perubahan konseptual mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan kebijakan peralihan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2019, meskipun implementasinya menimbulkan perdebatan tentang batas ruang lingkup PMH pemerintah yang menjadi kewenangan absolut PTUN. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan "perbuatan melawan hukum oleh pemerintah" bukan hanya isu dogmatik keperdataan atau hukum administrasi, melainkan juga isu dasar negara hukum: bagaimana kekuasaan pemerintah dibatasi hukum dan bagaimana warga memperoleh pemulihan ketika tindakan pemerintah menimbulkan kerugian.

Dari perspektif hukum Islam, tema ini berkelindan dengan dua ranah besar. Pertama, prinsip pertanggungjawaban penguasa dan penolakan atas imunitas penguasa dalam kerangka kesetaraan di hadapan hukum (yang oleh sebagian kajian dipahami sebagai ciri penegasan tanggung jawab pidana penguasa dalam syariat) (الهولي, 2020). Kedua, adanya institusi dan mekanisme yang dapat dipahami sebagai forum penyelesaian pengaduan atas "kezaliman/penyalahgunaan" oleh aparat atau penguasa, yang dalam studi sejarah-ketatanegaraan Islam sering dipadankan dengan wilāyat al-maẓālim dan dipandang memiliki kemiripan bahkan jangkauan lebih luas dibanding sebagian lembaga peradilan modern (termasuk kemiripan fungsi dengan PTUN, Ombudsman, dan mekanisme rekonsiliasi) (زبيري, 2017). Dengan demikian, pembahasan "onrechtmatige overheidsdaad menurut hukum Islam" yang relevan untuk konteks Indonesia perlu diletakkan pada sintesis: (i) konsep tanggung gugat pemerintah dan forum penyelesaiannya dalam hukum positif Indonesia; serta (ii) prinsip akuntabilitas, good governance, dan penyelesaian "kejahatan oleh penguasa" (state crimes) melalui kerangka maẓālim dalam hukum Islam (زبيري, 2017; الهولي, 2020).

________________________________________

2. Kerangka Hukum Positif Indonesia: dari PMH (Pasal 1365 KUHPerdata) menuju PMH Pemerintah dan Pergeseran Forum ke PTUN

Dalam tradisi hukum perdata Indonesia, PMH dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Sejalan dengan itu, sebuah kajian yuridis juga menegaskan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memuat gagasan dasar: PMH yang menimbulkan kerugian menimbulkan kewajiban ganti rugi, dan dari rumusan tersebut sering diturunkan unsur-unsur seperti adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam praktik litigasi dan pengembangan "gugatan warga" (citizen law suit), argumentasi terhadap pemerintah juga dapat dibangun melalui Pasal 1365 KUHPerdata dengan mendalilkan adanya kegagalan pemerintah memenuhi kewajiban tertentu yang menimbulkan kerugian kepentingan umum, sehingga pemerintah digugat karena PMH. Dengan kata lain, dalam kerangka hukum positif Indonesia, dasar konseptual PMH (termasuk PMH yang ditujukan kepada pemerintah) tetap berakar pada doktrin PMH Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun forum dan prosedurnya dapat mengalami pergeseran sesuai rezim hukum administrasi.

Pada titik ini, konsep PMH yang dilakukan pemerintah dikenal sebagai onrechtmatige overheidsdaad. Salah satu rumusan penting yang dikemukakan dalam kajian mengenai rekonseptualisasi onrechtmatige overheidsdaad adalah bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar PMH oleh penguasa apabila tindakan itu, antara lain, melanggar suatu hak; bertentangan dengan kewajiban hukum pemerintah; atau menunjukkan ketidakhati-hatian yang diukur dari kepantasan/kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Rumusan ini memperlihatkan bahwa standar "melawan hukum" dalam konteks overheidsdaad tidak berhenti pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga menyentuh kewajiban kehati-hatian dan ukuran kepatutan yang mengaitkan tindakan pemerintah dengan norma sosial-etik yang hidup (sebagai standar kehati-hatian). Pada saat yang sama, kajian lain menekankan bahwa gugatan onrechtmatige overheidsdaad diposisikan sebagai sarana perlindungan hukum warga dari tindakan pemerintah (handeling). Artinya, baik dari sisi definisi maupun dari sisi fungsi, onrechtmatige overheidsdaad ditempatkan sebagai perangkat korektif agar tindakan pemerintah tetap tunduk pada hukum dan memberikan pemulihan bagi warga.

Namun, isu kunci mutakhir bukan hanya "apa itu PMH pemerintah", melainkan "di mana gugatan itu harus diajukan." Penelitian tentang perkembangan gugatan onrechtmatige overheidsdaad pasca UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa perubahan konsep KTUN dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 menyebabkan gugatan onrechtmatige overheidsdaad yang dahulu merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri beralih menjadi kompetensi absolut PTUN. Sejalan dengan itu, kajian rekonseptualisasi onrechtmatige overheidsdaad juga menegaskan adanya kebijakan peralihan kewenangan (dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019) yang mengarahkan seluruh gugatan onrechtmatige overheidsdaad ke PTUN, tetapi menimbulkan kebingungan apakah semua PMH pemerintah menjadi kewenangan PTUN mengingat PMH pemerintah dapat berdimensi publik sekaligus privat/keperdataan. Dengan demikian, pergeseran forum ini bersifat normatif-kelembagaan, tetapi konsekuensi praktisnya menyentuh akses keadilan dan kepastian hukum: warga dan hakim dapat menghadapi problem klasifikasi (apakah masuk PTUN atau peradilan umum), terutama ketika tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup PMH pemerintah dalam aturan peralihan.

________________________________________

3. Dualitas Tindakan Pemerintah (Publik/Privat) dan Problem Kompetensi: Nuansa, Perdebatan, dan Implikasi

Untuk memahami problem kompetensi, penting memetakan lebih dahulu konsep "tindakan pemerintah." Dalam salah satu kajian, tindakan pemerintah dibedakan menjadi "tindakan nyata" (tindakan untuk melayani kebutuhan faktual/materil rakyat dan tidak ditujukan menimbulkan akibat hukum) dan "tindakan hukum pemerintah" (tindakan yang didasarkan pada hukum dan ditujukan menimbulkan akibat hukum tertentu). Kajian yang sama juga menekankan unsur tindakan hukum pemerintah—misalnya bahwa tindakan itu dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan dimaksudkan sebagai sarana menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi. Pembedaan ini relevan karena sengketa yang timbul dari tindakan faktual (misalnya pembiaran/kelalaian) dan tindakan hukum (misalnya keputusan administratif) dapat menuntut konfigurasi forum, standar uji, dan pemulihan yang berbeda, walaupun semuanya dapat dikonstruksikan sebagai PMH dalam pengertian luas.

Nuansa lain muncul ketika pemerintah dipahami memiliki "kapasitas ganda" dalam sengketa: sebagai pejabat pemerintahan (rezim administrasi) atau sebagai wakil badan hukum (rezim perdata). Dalam kajian tentang hak gugat pemerintah di bidang lingkungan hidup, dinyatakan bahwa kapasitas pemerintah dalam tindakan hukum sengketa lingkungan: apabila pemerintah berkedudukan sebagai wakil badan hukum, maka tunduk pada ketentuan keperdataan; sedangkan apabila pemerintah berkedudukan sebagai pejabat pemerintahan, maka tindakan dan penyelesaiannya tunduk pada hukum administrasi negara. Pada saat yang sama, kajian rekonseptualisasi onrechtmatige overheidsdaad justru mengajukan tesis bahwa seluruh tindakan hukum pemerintah—baik yang bersifat privat maupun publik—selalu didahului tindakan hukum publik, sehingga secara konseptual PTUN seharusnya berwenang mengadili gugatan onrechtmatige overheidsdaad.

Di sini terdapat ketegangan konseptual yang perlu dicatat secara eksplisit: satu pendekatan menekankan dualitas kapasitas pemerintah (yang membuka ruang peradilan perdata dalam kondisi tertentu), sedangkan pendekatan lain mendorong unifikasi kompetensi ke PTUN dengan argumentasi adanya primacy tindakan publik sebagai "pra-syarat" tindakan privat pemerintah. Perbedaan penekanan ini membantu menjelaskan mengapa setelah peralihan kewenangan, masih terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri, terutama karena ketidakjelasan pembatasan ruang lingkup kewenangan PTUN dalam regulasi peralihan.

Implikasi praktis dari pergeseran kompetensi juga disorot dalam kajian pasca UU 30/2014: beralihnya kewenangan mengadili onrechtmatige overheidsdaad ke PTUN membawa konsekuensi yuridis pada perubahan hukum acara, perubahan konstruksi posita dan petitum, serta perubahan mekanisme pelaksanaan putusan; ketika onrechtmatige overheidsdaad masih menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, pelaksanaan putusan disebut bergantung pada itikad baik pemerintah, sedangkan setelah menjadi kompetensi PTUN terdapat mekanisme upaya paksa agar putusan dapat dijalankan. Dalam perspektif akses keadilan, penekanan pada "eksekusi" dan "kepastian pelaksanaan" ini sangat penting, karena gugatan terhadap pemerintah menjadi efektif hanya apabila pemulihan yang diputus dapat direalisasikan.

________________________________________

4. Jangkauan PMH Pemerintah: dari Tindakan Aktif hingga Pembiaran/Kelalaian

Perkembangan doktrin PMH dalam praktik perdata juga menunjukkan bahwa PMH tidak selalu identik dengan tindakan aktif; pembiaran atau kelalaian dapat diposisikan sebagai bentuk PMH. Kajian di bidang lingkungan hidup mencatat bahwa praktik penggunaan teori PMH dalam gugatan lingkungan merujuk pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, dan dalam salah satu perkara, perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan pasif (pembiaran) berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata. Di sisi lain, citizen law suit diposisikan sebagai gugatan terhadap pemerintah dengan dalil PMH karena pembiaran atau tidak adanya kebijakan untuk menanggulangi pencemaran yang merugikan kepentingan umum dan menurunkan kesejahteraan. Dengan demikian, ketika membahas onrechtmatige overheidsdaad, cakupannya tidak terbatas pada keputusan atau tindakan administratif yang "mengubah status hukum" secara formal, melainkan dapat meluas ke kelalaian pemerintah memenuhi kewajiban tertentu yang mengakibatkan kerugian.

Perlu pula dicatat bahwa dalam pembahasan onrechtmatige overheidsdaad, salah satu tujuan utamanya adalah perlindungan warga dari tindakan pemerintah yang secara karakteristik bersifat sepihak (unilateral) dalam hukum publik, sehingga warga membutuhkan mekanisme perlindungan hukum terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks itu, perluasan pemaknaan PMH ke pembiaran/kelalaian menjadi relevan karena tindakan sepihak tidak hanya muncul dalam bentuk "menerbitkan keputusan", tetapi juga dalam bentuk "tidak bertindak" ketika pemerintah secara faktual memiliki kapasitas mengendalikan kondisi tertentu yang menyangkut kepentingan warga.

________________________________________

5. Perspektif Hukum Islam: Akuntabilitas Penguasa, Good Governance, dan Kategori "Kejahatan oleh Penguasa"

Dari sudut pandang hukum Islam, pembacaan atas pertanggungjawaban pemerintah dapat dimulai dari gagasan akuntabilitas dan penolakan atas kekebalan (imunitas) penguasa. Kajian tentang "imunitas penguasa" menunjukkan perbandingan yang tegas: sistem hukum positif domestik banyak mengenal konsep kekebalan kepala negara dari pertanggungjawaban pidana dengan variasi luas (antara absolut dan relatif) dan rasionalisasi fungsional, sedangkan dalam perbandingan yang sama ditegaskan bahwa syariat Islam cenderung "mengunggulkan" pertanggungjawaban pidana penguasa dan tidak mengakui kekebalan, sebagai penegasan prinsip persamaan dan jaminan hak-hak serta kebebasan individu—bahkan bila konsekuensinya adalah memproses penguasa (الهولي, 2020). Walaupun fokus kajian tersebut berada pada ranah pertanggungjawaban pidana, implikasi normatifnya relevan untuk tema onrechtmatige overheidsdaad: ide bahwa penguasa tidak berada "di atas hukum" dan harus dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan fondasi etis-yuridis bagi setiap model gugatan terhadap pemerintah (الهولي, 2020; زبيري, 2017).

Kerangka normatif lain datang dari gagasan good governance dalam perspektif usul fikih kontemporer. Kajian tentang good governance dalam hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dapat dirumuskan dengan bertumpu pada nilai-nilai dalam hukum Islam seperti kesetaraan, toleransi, keadilan, kemaslahatan, musyawarah (syura), kejujuran, dan objektivitas, yang dipandang sebagai indikator pemerintahan yang baik. Kajian yang sama mengaitkan kebutuhan pengembangan good governance dengan kenyataan "kebobrokan tata kelola pemerintah" dan kelemahan sistem/aparat pelaksana hukum, sehingga konsep good governance diproyeksikan sebagai upaya pembenahan agar pemerintahan lebih profesional, bertanggung jawab, dan amanah. Dalam sintesis dengan standar onrechtmatige overheidsdaad yang menekankan kewajiban kehati-hatian, kepatutan, dan kepantasan dalam tindakan pemerintah, nilai-nilai good governance versi hukum Islam dapat dibaca sebagai "standar etik-normatif" untuk menilai apakah tindakan pemerintah menyimpang dari keadilan, amanah, dan kepatutan—yang secara konseptual beririsan dengan indikator PMH.

Selain itu, literatur fikih yang membahas tanggung jawab negara pada sektor tertentu memperlihatkan adanya atribusi kewajiban substantif negara terhadap pemenuhan kepentingan publik, disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam kajian mengenai tanggung jawab negara dalam keamanan pangan, ditegaskan bahwa penelitian tersebut berupaya menegaskan tanggung jawab negara atas urusan vital melalui dasar teks-teks syar'i, mengaitkannya dengan pemeliharaan maqasid, serta menyoroti peran langsung wali al-amr dan tanggung jawab aparatur di bawahnya disertai kebutuhan pemantauan, pengawasan, dan muḥāsabah (akuntabilitas) terhadap pihak yang lalai atau melanggar. Walaupun sektor yang dibahas adalah keamanan pangan, struktur argumennya—negara dibebani kewajiban tertentu demi penjagaan kemaslahatan dan ada tuntutan pengawasan/akuntabilitas—memberikan basis konseptual bahwa kelalaian atau penyimpangan aparatur negara terhadap kewajiban publik dapat menjadi objek koreksi dan pertanggungjawaban.

Dalam isu kesehatan publik, kajian fikih perbandingan tentang tanggung jawab negara dalam menghadapi wabah juga secara eksplisit menguraikan kewajiban negara dalam ranah terapi dan pencegahan—misalnya kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan, tanggung jawab preventif melalui edukasi/informasi, dan penyediaan sarana pencegahan (seperti vaksinasi) (البلوشي, 2018). Sekali lagi, meskipun fokusnya bukan gugatan keperdataan, keberadaan "kewajiban negara" yang dirumuskan secara fikih menyediakan dasar bahwa kegagalan negara menjalankan kewajiban tertentu berpotensi dibaca sebagai pelanggaran amanah publik, sehingga secara moral-yuridis menuntut mekanisme koreksi (البلوشي, 2018).

Kerangka penting lain adalah kategorisasi "kejahatan politik" yang membedakan "kejahatan melawan penguasa" dari "kejahatan oleh penguasa." Kajian tentang wilāyat al-maẓālim menegaskan bahwa "kejahatan yang dilakukan oleh penguasa" (crimes by government/state crimes/political policing) meliputi pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah, militer, intelijen, dan pelanggaran HAM dapat termasuk kategori ini (زبيري, 2017). Sejalan dengan itu, kajian tentang penyelesaian pelanggaran HAM pada masa Rasulullah SAW menyebutkan pembagian yang sama dan menegaskan bahwa pelanggaran HAM merupakan bagian dari "kejahatan oleh penguasa" (crimes by government), serta kasus tertentu dapat digolongkan sebagai al-maẓālim dalam hukum Islam. Dengan landasan ini, onrechtmatige overheidsdaad dapat dipahami dalam padanan yang dekat: ia adalah bentuk "perbuatan melawan hukum oleh penguasa" yang secara struktur mirip dengan kategori "kejahatan oleh penguasa" (state crimes) dalam kajian politik-hukum Islam, meskipun onrechtmatige overheidsdaad dalam hukum Indonesia lebih sering diletakkan dalam kerangka tanggung gugat (ganti rugi/pemulihan) ketimbang semata-mata kerangka pidana (زبيري, 2017).

________________________________________

6. Wilāyat al-Maẓālim sebagai Padanan Konseptual: Forum Korektif atas Penyalahgunaan Kekuasaan dan Perluasan Yurisdiksi

Pembahasan onrechtmatige overheidsdaad menurut hukum Islam menjadi lebih konkret ketika dihubungkan dengan institusi wilāyat al-maẓālim. Kajian komparatif menyimpulkan bahwa institusi wilāyat al-maẓālim dapat dilihat sebagai "pengadilan HAM" dalam sistem peradilan Islam karena kemiripan dengan yurisdiksi Pengadilan HAM di Indonesia, bahkan kewenangannya disebut lebih luas karena mencakup wilayah tugas/otoritas badan-badan negara lain seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Ombudsman (زبيري, 2017). Dengan konstruksi tersebut, wilāyat al-maẓālim bukan sekadar simbol historis, melainkan model institusional yang menggambarkan adanya jalur koreksi terhadap tindakan aparat/penguasa, termasuk tindakan yang secara modern dapat digolongkan sebagai sengketa administrasi (PTUN) maupun maladministrasi (Ombudsman) (زبيري, 2017). Ini memberikan pijakan untuk menyatakan bahwa bila onrechtmatige overheidsdaad dipahami sebagai gugatan atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka dalam padanan sistem peradilan Islam, karakter sengketa semacam itu memiliki kedekatan dengan ruang lingkup maẓālim (زبيري, 2017).

Lebih jauh, kajian tentang penyelesaian pelanggaran HAM pada masa Rasulullah SAW menemukan bahwa mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM dilakukan melalui tiga metode: berperkara biasa di pengadilan yang berakhir dengan keputusan hakim; berperkara biasa yang berakhir dengan ishlāḥ (perdamaian); dan pengungkapan kebenaran serta rekonsiliasi para pihak tanpa proses berperkara di pengadilan. Temuan ini penting sebagai pelengkap diskursus onrechtmatige overheidsdaad karena menunjukkan bahwa model penyelesaian "kezaliman/pelanggaran" dalam kerangka Islam tidak tunggal dan tidak selalu identik dengan putusan penghukuman semata, melainkan dapat mengakomodasi pemulihan sosial melalui perdamaian dan rekonsiliasi (زبيري, 2017). Dalam konteks Indonesia, ragam mekanisme ini relevan secara komparatif karena kajian wilāyat al-maẓālim sendiri menyatakan adanya kemiripan fungsi dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, PTUN, dan Ombudsman—yakni spektrum mekanisme koreksi yang tidak selalu identik dengan peradilan perdata klasik (زبيري, 2017).

________________________________________

7. Kezaliman (Ẓulm) sebagai Kategori Etik-Normatif: dari Pungutan Liar hingga Penyalahgunaan Otoritas

Untuk menautkan secara substantif antara "perbuatan melawan hukum oleh pemerintah" dan norma Islam, diperlukan jembatan konsep etik-normatif. Dalam kajian yang menggunakan pendekatan maqasid atas fenomena pungutan retribusi parkir liar, ditegaskan bahwa "memakan harta orang lain secara batil" dapat terjadi melalui berbagai cara, dan disimpulkan bahwa segala bentuk kezaliman merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam; sehingga pungutan liar diposisikan sebagai bentuk kezaliman/kejahatan yang dilarang. Walaupun objeknya bukan tindakan pemerintah melainkan pelaku pungutan liar, relevansinya terletak pada proposisi normatif yang digunakan: tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dan merugikan orang lain dikualifikasi sebagai ẓulm yang terlarang. Jika proposisi ini digabungkan dengan standar PMH pemerintah yang menekankan pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban hukum, serta kelalaian kehati-hatian/kepatutan, maka "onrechtmatige overheidsdaad" dapat disusun sebagai ẓulm institusional: tindakan pejabat yang menyimpang dari keadilan dan amanah publik dan menimbulkan kerugian warga.

Kerangka ini juga dapat ditempatkan dalam diskursus "tanggung jawab negara" pada tataran lebih luas. Kajian mengenai tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional dan hukum Islam menyatakan bahwa tanggung jawab negara merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap negara lain yang timbul karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang merugikan sehingga membutuhkan pertanggungjawaban dan perbaikan (reparation) (البلوشي, 2018). Kajian yang sama menyatakan adanya keselarasan dengan perspektif hukum Islam—dengan mengutip pandangan bahwa fungsi negara yang harus dijalankan kepala negara meliputi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukuman bagi pelanggar hukum (البلوشي, 2018). Sekalipun konteksnya antarnegara, struktur ide "perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban perbaikan/pertanggungjawaban" memperlihatkan bahwa konsep pertanggungjawaban negara bukan gagasan asing, dan dapat dipadankan dengan gagasan pertanggungjawaban pemerintah/pejabat di dalam negara ketika tindakan pemerintah merugikan warga (البلوشي, 2018).

________________________________________

8. Sintesis: Memposisikan Onrechtmatige Overheidsdaad sebagai "Maẓālim Modern" dalam Negara Hukum Pancasila

Dengan seluruh kerangka di atas, "onrechtmatige overheidsdaad menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai sintesis konseptual-institusional. Secara konseptual, onrechtmatige overheidsdaad dalam hukum Indonesia menempatkan tindakan pemerintah sebagai objek uji "melawan hukum" yang dapat didasarkan pada pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban hukum, serta pelanggaran standar kehati-hatian/kepatutan; sedangkan dalam pembacaan hukum Islam kontemporer, tindakan pemerintah yang menyimpang dari keadilan, amanah, dan kemaslahatan bertentangan dengan nilai good governance Islam (keadilan, kejujuran, musyawarah, objektivitas) dan dapat dipahami sebagai ẓulm yang terlarang.

Secara institusional, pergeseran kewenangan onrechtmatige overheidsdaad ke PTUN menunjukkan kecenderungan sistem hukum Indonesia untuk mengadministrasikan sengketa tindakan pemerintah sebagai sengketa administrasi, dengan konsekuensi perubahan hukum acara dan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan melalui upaya paksa, sekaligus memunculkan kebingungan ruang lingkup karena PMH pemerintah dapat berdimensi publik dan privat, serta karena adanya perbedaan penekanan konseptual mengenai dualitas kapasitas pemerintah versus tesis unifikasi kewenangan PTUN.

Dalam lensa komparatif Islam, wilāyat al-maẓālim memberi gambaran historis-teoretis tentang forum korektif atas tindakan aparat/penguasa yang melanggar hak dan menimbulkan ketidakadilan, bahkan dipandang relevan sebagai input bagi pembangunan institusi pengadilan HAM dan mekanisme penyelesaian yang lebih luas (termasuk fungsi yang sebanding dengan PTUN dan Ombudsman) (زبيري, 2017). Karena itu, salah satu cara akademik untuk menjawab pertanyaan "menurut hukum Islam" bukanlah sekadar mencari padanan terminologi perdata (yang tidak disediakan secara eksplisit dalam sumber yang dirujuk), melainkan membaca onrechtmatige overheidsdaad sebagai "maẓālim modern" dalam negara hukum: sebuah mekanisme yang memungkinkan warga menuntut koreksi atas tindakan pemerintah (aktif maupun pasif/kelalaian) yang melanggar keadilan dan menimbulkan kerugian (زبيري, 2017). Dalam bingkai ini, penghormatan terhadap akuntabilitas penguasa—termasuk penegasan bahwa penguasa tidak semestinya berlindung di balik imunitas—berfungsi sebagai fondasi normatif bagi efektivitas gugatan terhadap pemerintah (الهولي, 2020).

________________________________________

9. Penutup: Arah Pemahaman yang Lebih Terintegrasi

Pada akhirnya, onrechtmatige overheidsdaad dalam hukum Indonesia merupakan perangkat perlindungan warga terhadap tindakan pemerintah, dengan dinamika penting berupa pergeseran kompetensi ke PTUN pasca UU 30/2014 (Pasal 87) dan kebijakan peradilan (PERMA 2/2019), meskipun menimbulkan problem kepastian ruang lingkup serta perdebatan dualitas tindakan pemerintah (publik/privat). Dari perspektif hukum Islam (dalam batas yang ditunjukkan sumber rujukan), tema ini dapat dipahami melalui prinsip akuntabilitas penguasa (tanpa imunitas dalam kerangka persamaan) (الهولي, 2020), nilai-nilai good governance Islam (keadilan, amanah, musyawarah, kejujuran, kemaslahatan), dan model institusional wilāyat al-maẓālim sebagai forum korektif atas "kejahatan oleh penguasa" yang dalam studi komparatif dipandang memiliki kemiripan bahkan keluasan yurisdiksi yang dapat mencakup fungsi PTUN dan Ombudsman (زبيري, 2017). Sintesis ini tidak hanya memberi legitimasi etik bagi tuntutan warga terhadap pemerintah, tetapi juga memperkaya cara pandang bahwa gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan dan mencegah ẓulm dalam tata kelola negara.

________________________________________

Daftar Referensi

البلوشي، م. (2018). مسؤولية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنموذجًا. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، 15(1), 382–411. https://doi.org/10.36394/jsis.v15.i1.13

الهولي، خ. ج. (2020). مسؤولية الدولة في مكافحة جائحة كورونا المستجد (Covid–19) وغيره من الأوبئة دراسة فقهية مقارنة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 35. https://doi.org/10.34120/jsis.v35isi2.2813

زبيري، م. (2017). حصانة الحاكم ضد المسؤولية الجزائية في التشريعات الوضعية الداخلية وفي التشريع الإسلامي. مجلة الشريعة والاقتصاد، 6(1), 443–483. https://doi.org/10.37138/jceco.v6i1.275