01586 - Oligopoli Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Islam: Analisis Normatif Atas Struktur Pasar Dan Perilaku Antipersaingan

ABSTRAK

Oligopoly in the Perspective of Competition Law and Islamic Law: A Normative Analysis of Market Structure and Anti-Competitive Behavior

Oligopoly as a market structure dominated by a few business actors raises significant legal and normative concerns, particularly in the context of Indonesian competition law (Law No. 5 of 1999) and Islamic law (fiqh mu'amalah). This article aims to analyze oligopoly normatively from two perspectives: positive competition law and Islamic law principles. Using a normative legal approach with literature review method, this study finds that oligopoly is not automatically prohibited under either framework, but becomes legally and normatively problematic when it gives rise to anti-competitive conduct such as cartels, price-fixing, supply restriction, and abuse of dominant position. Indonesian competition law addresses these risks through prohibitions on joint production/marketing agreements and cartel practices assessed under the rule of reason standard, with supervision by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Islamic law, through the principles of 'adl (justice), amanah (trustworthiness), antarāḍin (mutual consent), and the prohibition of iḥtikār (hoarding), provides a conduct-based evaluation framework: what matters is not the number of market players, but whether market behavior creates distortion, injustice, and public harm. Both frameworks converge in rejecting unjust market control and legitimizing state supervision and corrective intervention when public welfare (maṣlaḥah) is threatened.

Keywords: oligopoly, competition law, Islamic law, cartel, iḥtikār, market distortion, KPPU

________________________________________

Oligopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Islam: Analisis Normatif atas Struktur Pasar dan Perilaku Antipersaingan

Oligopoli sebagai struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa pelaku usaha menimbulkan persoalan hukum dan normatif yang signifikan, khususnya dalam konteks hukum persaingan usaha Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) dan hukum Islam (fiqh mu'amalah). Artikel ini bertujuan menganalisis oligopoli secara normatif dari dua perspektif: hukum positif persaingan usaha dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kajian kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa oligopoli tidak otomatis dilarang dalam kedua kerangka tersebut, namun menjadi bermasalah secara hukum dan normatif ketika melahirkan perilaku antipersaingan seperti kartel, penetapan harga, pembatasan pasokan, dan penyalahgunaan posisi dominan. Hukum persaingan usaha Indonesia merespons risiko-risiko tersebut melalui larangan perjanjian penguasaan produksi/pemasaran bersama dan praktik kartel yang dinilai dengan pendekatan rule of reason, dengan pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hukum Islam, melalui prinsip keadilan ('adl), kejujuran (amanah), kerelaan (antarāḍin), serta larangan iḥtikār (penimbunan), menyediakan kerangka evaluasi berbasis perilaku: yang dinilai bukan jumlah pelaku pasar, melainkan apakah perilaku pasar menciptakan distorsi, ketidakadilan, dan kemudaratan publik. Kedua kerangka ini bertemu pada penolakan terhadap penguasaan pasar yang tidak adil dan pembenaran pengawasan serta intervensi negara ketika kemaslahatan publik terancam.

Kata kunci: oligopoli, hukum persaingan usaha, hukum Islam, kartel, iḥtikār, distorsi pasar, KPPU

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal] DOI: [doi] Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Oligopoli merupakan salah satu bentuk market structure (struktur pasar) di mana penawaran atas suatu jenis barang/jasa tidak berada pada satu penjual, melainkan "dikuasai oleh beberapa perusahaan/pelaku usaha," sehingga perilaku satu pelaku dapat memengaruhi respons pelaku lain dan menciptakan ketergantungan strategis di antara mereka (Astrin & Wahyudi, 2023; Putra, 2018; Ramadhani & Habib, 2021; Sitepu, 2018). Dalam literatur hukum persaingan usaha Indonesia, oligopoli dipahami bukan sekadar kategori ekonomi, melainkan kondisi pasar yang—karena terkonsentrasi pada sedikit pelaku—membuka peluang lebih besar bagi timbulnya praktik antipersaingan seperti penguasaan produksi/pemasaran bersama, penetapan harga, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan (Marzuki, 2001; Mustamin, 2024; Ramadhani & Habib, 2021; Soleh, 2020). Oleh karena itu, isu oligopoli lazim dibahas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) sebagai rezim hukum positif utama persaingan usaha di Indonesia (Marzuki, 2001; Mustamin, 2024; Ramadhani & Habib, 2021; Susanto et al., 2019).

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh muamalah dan hukum bisnis syariah), diskursus mengenai oligopoli tidak berhenti pada "bentuk pasar"-nya, melainkan menilai apakah perilaku pasar yang muncul selaras dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan/transparansi, kerelaan para pihak dalam transaksi (antarāḍin), serta larangan menimbulkan kemudaratan publik melalui distorsi pasar seperti penimbunan (iḥtikār) dan praktik kolusif yang menutup persaingan sehat (Azizah, 2012; Latif, 2017; Pratiwi et al., 2022; Sitepu, 2018; Wulpiah, 2016). Sejumlah kajian menegaskan bahwa Islam mendorong terciptanya mekanisme pasar yang kompetitif (sering dirumuskan sebagai orientasi pada perfect competition yang "dibingkai syariah"), namun tidak berarti meniadakan peran pengawasan—justru menuntut adanya kontrol ketika terjadi distorsi yang merugikan masyarakat (Azizah, 2012; Rahardi, 2018; Sitepu, 2018; Wulpiah, 2016). Dengan demikian, "oligopoli menurut hukum Islam" perlu dibaca sebagai analisis normatif atas conduct (perilaku) di dalam struktur oligopoli: kapan ia masih berada dalam koridor muamalah yang mubah, dan kapan ia bertransformasi menjadi perbuatan yang tercela/terlarang karena melahirkan ketidakadilan dan persaingan tidak sehat (Fahmi et al., 2018; Latif, 2017; Pratiwi et al., 2022; Putra, 2018).

________________________________________

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan metode kajian kepustakaan (library research). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta pasal-pasal yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang membahas oligopoli dari perspektif hukum persaingan usaha Indonesia maupun hukum Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan cara memaparkan, membandingkan, dan mensintesiskan pandangan-pandangan normatif dari kedua kerangka hukum tersebut untuk menghasilkan parameter penilaian yang komprehensif.

________________________________________

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Oligopoli: Struktur Pasar, Ketergantungan Strategis, dan Kedekatannya dengan Praktik Kartel

Secara konseptual, oligopoli diposisikan sebagai "pertengahan" antara monopoli dan persaingan monopolistik; ia ditandai oleh sedikit penjual dalam pasar, sehingga keputusan satu perusahaan (misalnya perubahan harga/produksi) akan mendorong reaksi perusahaan lain (Astrin & Wahyudi, 2023; Putra, 2018; Sitepu, 2018). Sejalan dengan itu, oligopoli sering dipahami sebagai struktur pasar yang relatif mudah melahirkan kesepakatan-kesepakatan antarpesaing, karena jumlah pelaku yang terbatas membuat koordinasi lebih mungkin terjadi dibanding pasar dengan banyak penjual (Dedi et al., 2022; Fahmi et al., 2018; Ramadhani & Habib, 2021). Literatur hukum bisnis syariah dan antitrust yang menjadi rujukan dalam daftar sumber juga menegaskan bahwa praktik kartel "umumnya muncul dalam kondisi oligopoli," yakni ketika pelaku-pelaku yang sedikit itu berupaya memperoleh market power dengan memengaruhi harga melalui pengaturan produksi/pemasaran atau pembatasan ketersediaan barang (Dedi et al., 2022; Ramadhani & Habib, 2021).

Dalam kacamata UU 5/1999, relevansi oligopoli menjadi menonjol karena ia sering beririsan dengan bentuk-bentuk restricted agreements dan perilaku antipersaingan: misalnya perjanjian untuk menguasai produksi/pemasaran secara bersama, perjanjian kartel, dan penetapan harga (Mustamin, 2024; Ramadhani & Habib, 2021; Soleh, 2020). Kajian tentang kartel di Indonesia juga menggarisbawahi penggunaan pendekatan rule of reason untuk menilai dampak negatif suatu kesepakatan kartel terhadap persaingan—artinya fokus penilaian tidak hanya pada ada/tidaknya kesepakatan, tetapi juga pada efeknya yang menghambat persaingan usaha yang sehat (Jawani, 2022; Ramadhani & Habib, 2021). Dalam logika ini, oligopoli bukan otomatis pelanggaran; yang menjadi persoalan hukum adalah ketika struktur tersebut dipakai sebagai "wadah" untuk perilaku kolusif yang menutup kompetisi dan menciptakan ketidakadilan bagi konsumen maupun pelaku usaha lain (Jawani, 2022; Marzuki, 2001; Mustamin, 2024).

2. Oligopoli dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (UU 5/1999)

a. Oligopoli sebagai "Perjanjian yang Dilarang" dan Keterkaitannya dengan Penguasaan Produksi/Pemasaran

Dalam ulasan normatif mengenai UU 5/1999, oligopoli ditempatkan sebagai bagian dari "perjanjian yang dilarang," karena berpotensi terbentuk melalui kesepakatan/koordinasi antarpelaku usaha untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang/jasa yang dapat berujung pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Mustamin, 2024; Soleh, 2020). Sumber kajian perlindungan konsumen pada masa pandemi juga secara eksplisit mengaitkan "larangan oligopoli" dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 5/1999 yang melarang perjanjian penguasaan produksi/pemasaran secara bersama-sama jika menimbulkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat (Soleh, 2020). Dengan cara pandang tersebut, oligopoli dipahami bukan hanya sebagai deskripsi ekonomi "sedikit penjual," melainkan sebagai isu hukum ketika ada perjanjian yang secara sengaja membentuk atau memperkuat penguasaan pasar dan memengaruhi harga serta perilaku pelaku lain (Marzuki, 2001; Mustamin, 2024; Soleh, 2020).

Di sisi lain, kajian tentang sejarah dan orientasi UU antimonopoli Indonesia menempatkan monopoli-oligopoli, monopsoni, posisi dominan, dan bentuk persaingan tidak sehat lain sebagai wujud "deviasi pasar" yang mendorong lahirnya pengaturan dan kebutuhan pengawasan (termasuk oleh KPPU dan pengadilan) (Marzuki, 2001). Artinya, UU 5/1999 dipahami sebagai instrumen korektif terhadap distorsi pasar yang muncul ketika kekuatan pasar terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga mekanisme permintaan-penawaran tidak lagi bekerja secara wajar bagi konsumen (Marzuki, 2001; Soleh, 2020).

b. Kartel, Penetapan Harga, dan Rule of Reason dalam Pasar Oligopoli

Kajian tentang praktik kartel menegaskan bahwa kartel dilarang oleh UU 5/1999 karena merupakan perjanjian yang bertujuan menguasai pasar dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang/jasa, yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Dedi et al., 2022; Ramadhani & Habib, 2021). Secara doktrinal, larangan kartel dalam UU 5/1999 (misalnya Pasal 11) dipahami dalam kerangka rule of reason, yaitu pembuktiannya menuntut penilaian apakah terdapat efek negatif atau hambatan nyata bagi persaingan sehat—sejalan dengan kajian yang menekankan bahwa dugaan kartel penetapan harga dapat dibuktikan jika ada dampak negatif yang menghambat persaingan usaha yang sehat (Jawani, 2022; Ramadhani & Habib, 2021). Karena kartel "umumnya terjadi dalam struktur pasar oligopoli," maka pembahasan oligopoli dalam hukum persaingan usaha praktis tidak dapat dipisahkan dari risiko koordinasi penetapan harga, pengaturan jumlah produksi, dan pembatasan pasokan untuk menjaga harga tetap tinggi (Jawani, 2022; Ramadhani & Habib, 2021).

c. Posisi Dominan, Konsumen, dan Pengawasan KPPU dalam Dinamika Konsentrasi Pasar

UU 5/1999 juga mengatur risiko penyalahgunaan posisi dominan (antara lain dikaitkan dengan Pasal 25), karena pelaku usaha dengan pangsa pasar lebih besar memiliki kemampuan lebih tinggi untuk memengaruhi pasokan/penjualan pada pasar bersangkutan, sehingga dapat mengarah pada pembatasan pasar atau penghalangan akses konsumen (Khutub, 2022). Dalam konteks industri tertentu, dinamika konsentrasi dapat muncul melalui aksi korporasi (penggabungan/peleburan/akuisisi) yang mengurangi jumlah kompetitor; karena itu UU 5/1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengawasi dan mengendalikan penggabungan/peleburan/pengambilalihan badan usaha (antara lain melalui Pasal 29) (Disyon & Rio, 2022). Literatur mengenai industri perbankan syariah juga mengingatkan bahwa berkurangnya jumlah kompetitor dipandang sebagai salah satu indikator yang patut diawasi karena dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, sehingga menuntut koordinasi pengawasan antara KPPU dan otoritas sektor (misalnya regulator perbankan) (Disyon & Rio, 2022; Khutub, 2022).

Sebagai ilustrasi tentang bagaimana kebijakan dan konsolidasi dapat menimbulkan persoalan persaingan, kajian mengenai Aceh menyatakan bahwa regulasi daerah (Qanun LKS) membatasi ekspansi perbankan konvensional, dan konsolidasi bank syariah milik negara berpotensi menciptakan dominasi pasar yang dinilai bertentangan dengan UU 5/1999 (C. Fahmi, 2023). Kajian yang sama juga memuat rumusan bahwa praktik oligopoli dalam antitrust dapat dipahami sebagai perjanjian pengendalian produksi/pemasaran yang menguasai "lebih dari" ambang pangsa pasar tertentu (disebutkan "over seventy-five percent" dalam sumber tersebut) (C. Fahmi, 2023). Walaupun contoh ini spesifik sektor perbankan, ia menunjukkan signifikansi pengawasan atas konsentrasi pasar dan efeknya bagi persaingan, yang merupakan inti perhatian UU 5/1999 (Disyon & Rio, 2022; C. Fahmi, 2023).

3. Kerangka Normatif Hukum Islam tentang Pasar dan Persaingan: Dari Kebolehan Muamalah ke Larangan Distorsi Pasar

a. Prinsip Umum Muamalah dan Orientasi pada Persaingan Sehat

Dalam fiqh muamalah, kaidah umum menyatakan bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya berada dalam ranah kebolehan selama tidak ada dalil yang melarang, sehingga ruang inovasi dan bentuk-bentuk transaksi/aktivitas ekonomi kontemporer tetap terbuka sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah (Khoiriyah, 2018; Ridwan, 2021). Namun, kebolehan ini dibatasi oleh prinsip moral-ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan larangan merugikan pihak lain dalam transaksi (Latif, 2017; Sitepu, 2018; Wulpiah, 2016). Kajian mekanisme pasar dalam perspektif Islam menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan secara sukarela (antarāḍin) sebagaimana dirujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, dan pasar idealnya berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition) yang "dibungkus" oleh bingkai syariah—artinya kebebasan pasar tidak bersifat mutlak tanpa pengawasan (Azizah, 2012; Rahardi, 2018; Sitepu, 2018). Dalam kajian lain tentang Ibnu Khaldun dan mekanisme pasar, moralitas pasar juga ditekankan melalui prinsip persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan/transparansi, dan keadilan dalam proses pembentukan harga (Azizah, 2012; Wulpiah, 2016).

Sejalan dengan itu, kajian etika persaingan dalam Islam menyatakan bahwa persaingan yang sehat berfungsi menjaga keseimbangan hak produsen dan konsumen, dengan indikator antara lain harga pasar terbentuk melalui interaksi permintaan-penawaran dan adanya peluang yang sama dalam industri dan perdagangan (Azizah, 2012; Latif, 2017). Literatur yang membandingkan ekonomi konvensional dan syariah juga menempatkan "pengawasan pasar" (diskursus hisbah) sebagai elemen penting dalam memastikan persaingan yang adil dan mencegah beban yang tidak wajar bagi komunitas konsumen akibat praktik tidak fair (Rahardi, 2018; Sitepu, 2018).

b. Iḥtikār (Penimbunan), Distorsi Harga, dan Just Price dalam Perspektif Islam

Dalam literatur persaingan usaha perspektif Al-Qur'an, iḥtikār diposisikan sebagai bentuk distorsi pasar yang menekan harga dan menyebabkan pasar menjadi "tidak sempurna," sehingga bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong pasar berkarakter kompetitif berdasarkan nilai Islam (Pratiwi et al., 2022). Sumber yang sama mengutip hadis yang diriwayatkan Muslim: "Tidaklah orang yang menimbun kecuali orang yang bersalah," menegaskan kecaman normatif terhadap praktik penimbunan/monopoli dalam arti perilaku yang merusak pasar (Pratiwi et al., 2022). Kajian isu monopoli dalam bisnis syariah juga menyatakan bahwa siapa pun tidak boleh melakukan iḥtikār, yang dijelaskan sebagai mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang agar harga lebih tinggi; sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat tidak dibenarkan untuk dimonopoli (Putra, 2018). Dengan demikian, persoalan utama menurut Islam bukan semata ada/tidaknya pelaku besar atau konsentrasi pasar, melainkan perilaku yang mengurangi ketersediaan barang secara artifisial, memanipulasi harga, dan merugikan masyarakat (Azizah, 2012; Pratiwi et al., 2022; Putra, 2018).

Konsep "harga yang adil" (just price) dalam perspektif Islam dijelaskan sebagai harga yang lahir dari pasar yang adil melalui permintaan-penawaran yang wajar; intervensi pemerintah dibenarkan ketika terjadi instabilitas dan distorsi, khususnya untuk menghindari penimbunan dan ketidakadilan (Azizah, 2012). Artikel mekanisme dan penetapan harga perspektif Islam juga menegaskan bahwa intervensi seharusnya dilakukan ketika terjadi distorsi atau usaha yang mengganggu keseimbangan pasar (Derfiana, 2022), sejalan dengan gagasan bahwa pengawasan dibutuhkan untuk mencegah praktik negatif yang menciptakan distorsi terhadap mekanisme pasar (Azizah, 2012; Wulpiah, 2016). Dalam konteks "penetapan harga secara paksa" (at-tas'īr al-jabarī), kajian tentang mekanisme harga menyatakan pemerintah dapat menetapkan harga ketika spekulan mempermainkan harga komoditas/jasa dan masyarakat membutuhkan barang tersebut; pedagang yang memainkan harga dapat dikenai sanksi hukum (Yunus & Rani, 2020). Kerangka ini penting untuk membahas oligopoli, karena struktur oligopoli dapat memperbesar peluang terjadinya kekuatan pasar (market power) yang mendorong manipulasi pasokan dan harga—yang kemudian menuntut koreksi demi kemaslahatan publik (Azizah, 2012; Derfiana, 2022; Yunus & Rani, 2020).

4. Oligopoli Menurut Hukum Islam: Distingsi antara Struktur Pasar dan Perilaku Antipersaingan

a. Oligopoli sebagai Kondisi Pasar: Tidak Otomatis Terlarang, tetapi Sarat Risiko Distorsi

Beberapa sumber menempatkan oligopoli sebagai "lawan" monopoli dan mendefinisikannya sebagai situasi "beberapa penjual" di pasar, atau pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan (Putra, 2018; Sitepu, 2018). Namun, sumber yang sama juga menyatakan bahwa praktik oligopoli kerap dilakukan untuk menahan perusahaan potensial masuk ke pasar sehingga kompetisi harga di antara pelaku oligopoli menjadi tidak ada (Putra, 2018). Di titik inilah analisis hukum Islam menjadi relevan: Islam pada satu sisi membuka ruang kebebasan berusaha dan mengakui aktivitas pasar sebagai sarana kemaslahatan dan kesejahteraan, tetapi pada sisi lain menutup jalan menuju persaingan tidak adil dan melarang perilaku yang merugikan masyarakat (Azizah, 2012; Putra, 2018). Karena itu, struktur oligopoli dapat menjadi "mubah" sebagai fakta pasar, tetapi berpotensi menjadi "tercela/terlarang" bila melahirkan perilaku yang menutup akses pasar, menghalangi pesaing, merusak mekanisme harga adil, atau mengakibatkan kemudaratan luas (Azizah, 2012; Latif, 2017; Putra, 2018).

Kajian khusus tentang "kompetisi menurut Islam" bahkan menegaskan bahwa suatu industri dalam ekonomi Islam dituntut untuk berkompetisi secara sempurna "terlepas dari struktur pasarnya," dengan syarat penting menolak hipotesis tradisional yang bertumpu pada perilaku kolusif pelaku dominan (I. Fahmi et al., 2018). Artinya, keberadaan oligopoli sebagai struktur tidak otomatis menjustifikasi perilaku kolusif; justru struktur yang terkonsentrasi harus diimbangi kepatuhan syariah yang mendorong persaingan adil sebagai komitmen normatif, bukan semata hasil tekanan kontestabilitas pasar (I. Fahmi et al., 2018; Rahardi, 2018).

b. Kartel dalam Oligopoli: Perbedaan antara Syirkah (Kerja Sama yang Sah) dan Kolusi yang Diharamkan

Dalam fiqh muamalah, kerja sama bisnis dapat mengambil bentuk syirkah (kemitraan) yang pada prinsipnya merupakan bentuk ta'āwun (saling menolong) dalam kebaikan dan dapat menghadirkan kemaslahatan bila memenuhi rukun dan tujuan yang benar (Karim et al., 2023; Ramadhani & Habib, 2021). Namun kajian kartel dalam perspektif hukum bisnis syariah menegaskan bahwa praktik kartel berbeda dari syirkah menurut syariat, karena tujuan kartel adalah menetapkan harga dan membatasi ketersediaan produk di pasar sehingga menciptakan persaingan curang/tidak adil dan menguntungkan anggota kartel dengan cara yang bertentangan dengan aturan Al-Qur'an dan hadis (Ramadhani & Habib, 2021). Literatur lain yang membahas maslahat dan transaksi kontemporer juga menyatakan bahwa kartel merugikan pelanggan dan dapat menyebabkan persaingan bisnis yang merugikan; karenanya kartel diposisikan sebagai praktik yang dilarang oleh hukum antitrust dan dinilai bermasalah dalam ekonomi Islam (Dedi et al., 2022). Dengan demikian, "oligopoli menurut hukum Islam" menjadi kritis ketika oligopoli menjadi konteks subur bagi kartel: pengaturan produksi/pemasaran untuk memengaruhi harga, pembatasan pasokan, dan praktik yang mematikan pesaing, sebab perilaku tersebut berlawanan dengan prinsip keadilan dan persaingan sehat (Dedi et al., 2022; I. Fahmi et al., 2018; Ramadhani & Habib, 2021).

Dalam bahasa lain, Islam tidak menolak koordinasi ekonomi yang sah (misalnya kerja sama produktif) tetapi menolak kolusi yang bertujuan melakukan distorsi pasar, sebab distorsi tersebut merusak "harga adil" yang seharusnya terbentuk melalui permintaan-penawaran yang wajar (Azizah, 2012; Wulpiah, 2016; Yunus & Rani, 2020). Ketika pelaku oligopoli menyepakati pembatasan pasokan agar harga tinggi, perilaku itu secara substantif dekat dengan iḥtikār dalam arti menahan barang/menjual lebih sedikit demi harga lebih tinggi, yang dilarang dalam literatur hukum bisnis syariah (Pratiwi et al., 2022; Putra, 2018). Karena itu, evaluasi hukum Islam terhadap oligopoli bersifat conduct-based: fokus pada apakah terjadi penutupan akses pasar, penimbunan, penipuan, atau pengambilan keuntungan dengan cara merusak mekanisme pasar adil (Latif, 2017; Pratiwi et al., 2022; Putra, 2018).

c. Integrasi Nilai Islam dalam Hukum Persaingan: Keadilan sebagai Kejujuran dan Larangan Curang

Literatur pembentukan hukum persaingan berbasis prinsip ekonomi Islam menyatakan bahwa persaingan tidak sehat yang menghambat persaingan usaha merupakan pelanggaran terhadap ketentuan agama; Islam menuntut kejujuran dan melarang persaingan curang untuk semua pelaku usaha tanpa membedakan skala (Wahid & Yuliani, 2023). Sumber yang sama menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, keadilan diidentikkan dengan kejujuran, sehingga perbuatan tidak jujur dipandang tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan (Wahid & Yuliani, 2023). Perspektif etika persaingan Islam juga menekankan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui etika persaingan Islami agar tidak melanggar norma etika Islam maupun aturan pemerintah, menandakan kompatibilitas tujuan antara etika Islam dan rezim hukum positif persaingan yang menolak tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan (Latif, 2017; Susanto et al., 2019). Dengan demikian, analisis Islam terhadap oligopoli bertemu dengan rasionalitas hukum persaingan: keduanya mempersoalkan perilaku yang menghambat persaingan, merugikan konsumen, dan mencederai keadilan (Marzuki, 2001; Wahid & Yuliani, 2023).

5. Peran Negara dalam Perspektif Islam: Hisbah, Intervensi Harga, dan Kemaslahatan Publik

a. Hisbah sebagai Model Pengawasan Pasar dan Paralelnya dengan Pengawasan Modern

Dalam diskursus ekonomi syariah, peran lembaga pengawasan pasar (hisbah) dan figur muhtasib dipandang penting untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil serta menekan perilaku negatif seperti penimbunan dan kecurangan (Rahardi, 2018; Sitepu, 2018). Model pengawasan pasar berlandaskan ekonomi syariah menegaskan bahwa pasar ideal adalah persaingan bebas dalam bingkai syariah, transaksi berbasis kerelaan, serta pengawasan untuk mencegah distorsi (Sitepu, 2018). Secara substansial, gagasan ini paralel dengan tujuan UU 5/1999 yang menempatkan KPPU dan pengadilan sebagai pengontrol penerapan hukum antimonopoli agar mengurangi dampak perilaku tidak adil pelaku bisnis dan memberi kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi (Marzuki, 2001; Mustamin, 2024). Dalam konteks Indonesia, UU 5/1999 juga diposisikan sebagai pengaturan khusus dan komprehensif mengenai persaingan antarpelaku usaha, menegaskan kebutuhan kelembagaan pengawas terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat (Mustamin, 2024; Susanto et al., 2019).

b. Intervensi Pemerintah untuk Menjaga Harga Adil dan Menghapus Distorsi

Kerangka Islam tentang harga adil menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi ketika terjadi instabilitas untuk menjaga kepentingan publik serta menghindari penimbunan dan ketidakadilan (Azizah, 2012). Dalam pembahasan at-tas'īr al-jabarī, disebutkan bahwa penetapan harga oleh pemerintah dibolehkan ketika spekulan mempermainkan harga dan masyarakat membutuhkan komoditas tersebut; intervensi diposisikan sebagai kewenangan syariat demi kemaslahatan (Yunus & Rani, 2020). Perspektif ini koheren dengan literatur Al-Qur'an tentang persaingan yang menempatkan iḥtikār sebagai praktik yang bersalah dan merusak pasar, sehingga pencegahan distorsi menjadi tanggung jawab normatif (Azizah, 2012; Pratiwi et al., 2022). Dengan demikian, dalam struktur oligopoli—yang secara ekonomi cenderung lebih rentan distorsi harga karena kekuatan pasar terkonsentrasi—Islam memberi dasar legitimasi bagi pengawasan dan tindakan korektif negara ketika terjadi kemudaratan publik (Azizah, 2012; Sitepu, 2018; Yunus & Rani, 2020).

Dalam kerangka teori hukum Islam kontemporer, pemakaian maslahah mursalah dijelaskan sebagai alternatif sumber/pendekatan untuk menilai praktik ekonomi modern agar dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan menjawab tantangan zaman (Dedi et al., 2022). Karena kebijakan persaingan dan regulasi pasar pada hakikatnya bertujuan menjaga kemaslahatan publik (menghindari mudarat akibat distorsi pasar), maka pendekatan maslahat dapat berfungsi sebagai jembatan normatif untuk membenarkan regulasi antikartel, anti-iḥtikār, dan pengawasan pasar yang efektif (Azizah, 2012; Dedi et al., 2022). Dengan demikian, "oligopoli menurut hukum Islam" bukan sekadar penilaian halal-haram statis atas struktur pasar, melainkan analisis maslahat-mafsadat terhadap perilaku oligopolis dan dampaknya pada kesejahteraan publik (Azizah, 2012; Dedi et al., 2022).

6. Sintesis: Parameter Penilaian Oligopoli Menurut Hukum Islam

Secara sintetis, sumber-sumber yang tersedia mendukung rumusan bahwa oligopoli sebagai "struktur pasar beberapa penjual" adalah fakta ekonomi yang dapat terjadi secara alamiah atau melalui dinamika industri, tetapi penilaian hukumnya dalam Islam bergantung pada apakah struktur tersebut melahirkan perilaku yang melanggar prinsip syariah (I. Fahmi et al., 2018; Putra, 2018; Sitepu, 2018). Parameter normatif yang konsisten muncul adalah:

Pertama, apakah terjadi distorsi pasar berupa iḥtikār/penahanan pasokan atau manipulasi harga yang merugikan publik (Pratiwi et al., 2022; Putra, 2018);

Kedua, apakah terjadi kesepakatan kolusif seperti kartel penetapan harga/pengaturan produksi-pemasaran yang menciptakan persaingan tidak adil (Dedi et al., 2022; Ramadhani & Habib, 2021);

Ketiga, apakah transaksi dan relasi pasar berjalan dalam kerelaan, kejujuran, dan transparansi sehingga sejalan dengan moralitas pasar Islam (Sitepu, 2018; Wulpiah, 2016); dan

Keempat, apakah harga yang terbentuk mencerminkan "harga adil" hasil mekanisme pasar yang wajar, atau terbentuk karena kekuatan pasar yang menyimpang sehingga memerlukan koreksi demi kemaslahatan (Azizah, 2012; Derfiana, 2022; Yunus & Rani, 2020).

Parameter-parameter tersebut juga bersesuaian dengan orientasi UU 5/1999 yang menolak perjanjian penguasaan produksi/pemasaran, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan yang menghambat persaingan sehat (Khutub, 2022; Ramadhani & Habib, 2021; Soleh, 2020).

Dalam kerangka etika, Islam memandang persaingan sebagai aktivitas yang diperbolehkan dan bahkan dapat menjadi maslahah bagi konsumen dan kemajuan bangsa bila dijalankan secara sehat; sebaliknya, persaingan yang bersifat monopolistik/oligopolistik dalam arti perilaku yang menutup akses dan merugikan pihak lain diposisikan sebagai terlarang (Latif, 2017; Susanto et al., 2019). Karenanya, pelaku usaha dalam pasar oligopoli menurut hukum Islam dituntut untuk menghindari praktik kolusif, iḥtikār, dan ketidakjujuran, serta menjaga persaingan pada koridor fairness; sementara negara/penguasa berperan melakukan pengawasan dan intervensi proporsional ketika terjadi distorsi yang mengancam kemaslahatan publik (Azizah, 2012; Sitepu, 2018; Yunus & Rani, 2020).

________________________________________

D. KESIMPULAN

Oligopoli menurut hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi vonis tunggal atas "jumlah pelaku" dalam pasar; ia harus dianalisis sebagai struktur yang berisiko tinggi melahirkan distorsi dan perilaku antipersaingan, terutama kartel dan pembatasan pasokan yang memengaruhi harga (Dedi et al., 2022; Putra, 2018; Ramadhani & Habib, 2021). Islam mendorong pasar yang kompetitif dalam bingkai syariah, menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan kerelaan; sekaligus melarang iḥtikār dan praktik yang merusak harga adil serta menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat (Azizah, 2012; Pratiwi et al., 2022; Sitepu, 2018; Wulpiah, 2016). Dalam konteks Indonesia, UU 5/1999 menyediakan perangkat hukum untuk mengendalikan risiko oligopoli melalui larangan perjanjian penguasaan produksi/pemasaran, kartel, serta pengawasan posisi dominan dan aksi korporasi oleh KPPU (Disyon & Rio, 2022; Mustamin, 2024; Soleh, 2020). Sintesis keduanya menunjukkan titik temu: baik hukum persaingan usaha maupun hukum Islam sama-sama mengarahkan pasar agar tidak dikuasai melalui cara-cara yang tidak adil, dan membenarkan pengawasan (bahkan intervensi) ketika terjadi distorsi demi menjaga kemaslahatan publik (Azizah, 2012; Marzuki, 2001; Yunus & Rani, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Astrin, L., & Wahyudi, A. (2023). Intervensi Pemerintah terhadap Harga Gabah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 1586–1598. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5550

Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam. Unisia, 34(76), 74–85. https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6

Dedi, D., Rusydi, I., & Nursyamsi. (2022). Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi. Al-Afkar Journal for Islamic Studies, 190–206. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.351

Derfiana, A. D. (2022). Mekanisme dan Penetapan Harga Jual Pasar Perspektif Islam. Taraadin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 39. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.39-53

Disyon, H., & Rio, F. (2022). Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Industri Perbankan Syariah. Jurnal Persaingan Usaha, 2(2), 100–110. https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.67

Fahmi, C. (2023). The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(2), 667–686. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923

Fahmi, I., Daryanto, A., Siregar, H., & Harianto, H. (2018). Prosedur Uji Kepatuhan terhadap Prinsip Bersaing Islami pada Industri Perbankan Syariah: Sebuah Proposal Berdasarkan Teori dan Kajian Empiris Organisasi Industri. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 1(1), 43–61. https://doi.org/10.29244/jekp.1.1.2012.43-61

Jawani, L. (2022). Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel di Indonesia. Lex Renaissance, 7(1), 31–40. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art3

Karim, B., Ariyati, I., & Prasetiawati, E. (2023). Akun Instagram Lambe Turah sebagai Media Informasi dan Bisnis Perspektif Teori Industri dan Ayat Muamalah. Bulletin of Indonesian Islamic Studies, 2(1), 55–68. https://doi.org/10.51214/biis.v2i1.502

Khoiriyah, U. (2018). E-Commerce dalam Hukum Islam: Studi Analisis Atas Pandangan Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 2(2), 120–135. https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.112

Khutub, M. (2022). Potential Abuse of the Dominant Position of Indonesian Islamic Banks in Legal Perspective Business Competition. Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 1. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2600

Latif, A. (2017). Etika Persaingan dalam Usaha Menurut Pandangan Islam. Islamic Economics Journal, 3(2), 161. https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2717

Marzuki, M. (2001). UU Antimonopoli Indonesia: Suatu Telaah Orientasi dan Implikasinya terhadap Perilaku Pelaku Bisnis dan Konsumen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 8(18), 178–189. https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art12

Mustamin, M. (2024). Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam, 6(1), 57–72. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664

Pratiwi, A., Aidid, H., & Misbahuddin, M. (2022). The Holy Quran Perspective of Business Competition. Jurnal Al-Dustur, 5(1), 39–76. https://doi.org/10.30863/jad.v5i1.2388

Putra, D. P. (2018). Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli dalam Bisnis Syariah). Tahkim, 14(2). https://doi.org/10.33477/thk.v14i2.645

Rahardi, M. T. (2018). Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Perada, 1(1), 87–88. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.10

Ramadhani, M., & Habib, M. A. F. (2021). Praktik Kartel dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. Journal of Economics and Policy Studies, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.4795

Ridwan, M. (2021). Formulasi Hukum Bisnis Syariah Kontemporer (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce). Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 15(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5556

Sitepu, N. I. (2018). Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1170

Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang Jurnal Hukum, 3(1), 1–31. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.1-31

Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593

Wahid, K., & Yuliani, Y. (2023). Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles. Maqolat Journal of Islamic Studies, 1(2), 44–55. https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.10

Wulpiah, W. (2016). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar. Asy-Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 1(1), 42–62. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.605

Yunus, F. M., & Rani, S. M. (2020). Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap Mekanisme Harga. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2), 133–149. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1291