01585 - Oferte Dalam Perspektif Hukum Islam: Konsep Ijab Sebagai Unsur Pembentukan Akad Dalam Fiqh Muamalah

(Oferte in Islamic Law Perspective: The Concept of Ijab as an Element of Contract Formation in Fiqh Muamalah)

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep oferte (penawaran untuk membuat perjanjian) dalam perspektif hukum Islam dengan menempatkannya dalam kerangka teori akad (al-'aqd) pada fiqh muamalah. Melalui metode kajian pustaka (library research) terhadap berbagai literatur fiqh klasik dan kontemporer, artikel ini menganalisis bagaimana oferte berkorespondensi dengan konsep ijab dalam sighat akad, beserta syarat-syarat validitasnya, bentuk ekspresinya, serta implikasi hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijab sebagai oferte merupakan pernyataan kehendak pihak pertama yang—bila bertemu qabul secara sesuai dan dalam kerangka majelis yang dipersyaratkan—membentuk sighat akad dan melahirkan akibat hukum muamalah. Keabsahan ijab dibingkai oleh syarat kejelasan, kesesuaian dengan qabul, kecakapan para pihak (ahliyah), kebebasan dari paksaan, dan pemenuhan ittihād al-majlis. Dalam konteks kontemporer, fleksibilitas bentuk ekspresi penawaran—lisan, tulisan, isyarat, mu'āthah, dan sarana komunikasi modern—diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, maisir, dan dharar. Artikel ini menyimpulkan bahwa oferte menurut hukum Islam merupakan mekanisme normatif yang menghubungkan kebebasan bertransaksi dengan disiplin syariah.

Kata kunci: Oferte; Ijab; Akad; Sighat; Fiqh Muamalah; Ittihād al-Majlis

________________________________________

ABSTRACT

This article examines the concept of oferte (offer to enter into an agreement) from an Islamic law perspective by situating it within the theory of al-'aqd (contract) in fiqh muamalah. Using a library research method drawing on classical and contemporary fiqh literature, this article analyzes how oferte corresponds to the concept of ijab in the sighat al-'aqd, along with its validity conditions, forms of expression, and legal implications. The findings indicate that ijab as oferte constitutes a declaration of intention by the first party which—when met by a corresponding qabul within the required contractual session (majlis)—forms the sighat al-'aqd and produces legal consequences in muamalah. The validity of ijab is framed by conditions including clarity, correspondence with qabul, legal capacity (ahliyah) of the parties, freedom from coercion, and fulfillment of ittihād al-majlis. In the contemporary context, flexibility in forms of offer expression—verbal, written, gestural, mu'āthah, and modern communication media—is recognized insofar as they do not contradict Sharia principles prohibiting riba, gharar, maisir, and dharar. This article concludes that oferte in Islamic law constitutes a normative mechanism linking transactional freedom with Sharia discipline.

Keywords: Oferte; Ijab; Contract ('Aqd); Sighat; Fiqh Muamalah; Ittihād al-Majlis

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks "penawaran untuk membuat perjanjian" (oferte), konsep yang paling dekat dalam fiqh muamalah dan hukum kontrak Islam adalah ijab (penawaran/ungkapan kehendak pihak pertama) yang kemudian disambut kabul/qabul (penerimaan oleh pihak kedua); pertemuan keduanya membentuk sighat akad dan melahirkan konsekuensi hukum atas objek yang diperjanjikan (Hayati et al., 2024; Hidayat & Ahmad, 2023; Lubis, 2023; Rahmat et al., 2023). Sejumlah literatur menegaskan bahwa akad dipahami sebagai hubungan antara ijab dan qabul "dengan cara yang disahkan syariah" yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, sehingga penawaran (ijab) bukan sekadar tahap negosiasi, melainkan elemen kunci yang menentukan ada tidaknya kontrak dan validitasnya (Hidayat & Ahmad, 2023; Lubis, 2023; Rahmat et al., 2023).

Karena itu, pembahasan oferte menurut hukum Islam perlu ditempatkan dalam kerangka teori akad (al-'aqd), termasuk rukun, syarat, bentuk ekspresi, serta isu kontemporer seperti transaksi elektronik dan perbedaan interpretasi tentang ittihād al-majlis (kesatuan majelis/sesi) (Hayati et al., 2024; Lubis, 2023; Zein & Daulay, 2021).

Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis bagaimana oferte sebagai unsur pembentukan perjanjian dikonstruksi dalam hukum Islam, dengan menelusuri kerangka konseptual akad, syarat validitas ijab, bentuk ekspresinya, dampak hukumnya, serta tantangan kontemporer yang muncul seiring perkembangan transaksi digital.

________________________________________

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Sumber data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah berupa artikel jurnal bereputasi yang mengkaji fiqh muamalah, hukum kontrak Islam, dan isu-isu kontemporer terkait akad dalam transaksi modern. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesiskan berbagai pandangan ulama dan temuan penelitian yang relevan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang oferte dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

C. PEMBAHASAN

1. Akad dalam Muamalah: Kerangka Konseptual yang Menempatkan Ijab sebagai Titik Awal Kesepakatan

Beberapa sumber mendefinisikan akad sebagai perikatan yang terjadi melalui korespondensi ijab dan qabul yang sesuai kehendak syariah dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Hidayat & Ahmad, 2023; Lubis, 2023; Rahmat et al., 2023). Dalam rumusan lain, akad dipahami sebagai komitmen bersama yang dapat dinyatakan secara lisan, isyarat, atau tulisan, dan memiliki implikasi mengikat berupa hak-kewajiban para pihak (Rahmat et al., 2023).

Perspektif perbandingan juga menunjukkan bahwa unsur offer and acceptance dikenal sebagai elemen esensial kontrak dalam hukum Barat dan dinilai sejalan dengan elemen pembentukan 'aqd pada sistem yang berakar pada yurisprudensi Islam—misalnya dalam kodifikasi sipil tertentu—sehingga menegaskan sentralitas penawaran dalam pembentukan kontrak lintas tradisi hukum (Basrowi & Utami, 2021). Dengan demikian, oferte sebagai penawaran untuk membuat perjanjian dapat dibaca secara sistematis sebagai ijab dalam sighat akad: sebuah pernyataan kehendak untuk membentuk tindakan hukum yang—bila diterima—menghasilkan akad (Basrowi & Utami, 2021; Hayati et al., 2024; Hidayat & Ahmad, 2023; Lubis, 2023).

Kerangka rukun dan syarat akad dalam fiqh muamalah juga menempatkan sighat (ijab–qabul) sebagai inti, namun literatur menunjukkan adanya variasi mazhab dan perumusan ilmiah. Misalnya, ada pandangan yang mereduksi rukun akad pada tiga unsur (para pihak, objek, sighat), sementara kajian lain membagi rukun dalam empat pilar (para pihak, bentuk akad/sighat, objek, dan tujuan akad) beserta syarat-syarat masing-masing (Hidayat & Ahmad, 2023; Lubis, 2023). Variasi ini penting karena ia memengaruhi bagaimana "penawaran" dipahami: apakah cukup sebagai "lafaz/ungkapan" semata atau harus memenuhi syarat-syarat tambahan (kejelasan, kesesuaian dengan qabul, dan berada dalam satu majelis) agar melahirkan akibat hukum yang sah (Hayati et al., 2024; Lubis, 2023; Zein & Daulay, 2021).

2. Definisi Ijab (Penawaran/Oferte) dan Qabul: Sighat sebagai Manifestasi Ridha Para Pihak

Kajian tentang majelis dan sighat menegaskan bahwa shighat akad adalah pernyataan kehendak para pihak yang lazim diwujudkan melalui ijab dan qabul; ijab dipahami sebagai pernyataan janji/penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan oleh pihak kedua atas tawaran tersebut (Hayati et al., 2024; Hidayat & Ahmad, 2023). Hubungan ijab–qabul ini merepresentasikan kerelaan (ridha/pleasure, agreement) yang menggambarkan kesediaan para pihak atas hak dan kewajiban yang timbul dari akad (Hayati et al., 2024; Hidayat & Ahmad, 2023).

Dalam definisi fiqh muamalah yang lain, akad juga secara eksplisit diposisikan sebagai "hubungan ijab dan qabul" yang sesuai kehendak syariah sehingga memengaruhi (menetapkan) akibat hukum pada objek perikatan (Hidayat & Ahmad, 2023; Rahmat et al., 2023). Oleh karena itu, oferte (penawaran) dalam perspektif hukum Islam bukan hanya tindakan komunikatif, melainkan pernyataan kehendak yang—bila memenuhi syarat—menjadi pintu masuk lahirnya konsekuensi hukum muamalah (Hidayat & Ahmad, 2023; Lubis, 2023; Rahmat et al., 2023).

Konsekuensi praktis dari definisi tersebut adalah bahwa kesalahan atau cacat pada level penawaran (ijab)—misalnya tidak jelas, tidak sesuai dengan qabul, atau disampaikan dengan cara yang menimbulkan gharar/ketidakpastian—dapat menggugurkan atau merusak akad, karena sighat merupakan elemen yang menentukan validitas kontrak (Al-Umari & Alqudah, 2023; Lubis, 2023). Literatur tentang kontrak-kontrak yang cacat (voidable/'uqud fāsidah) menempatkan unsur seperti paksaan, riba, dan ambiguitas (gharar) sebagai faktor yang dapat merusak kontrak; ini menegaskan bahwa "penawaran" harus dinyatakan dengan cara yang menghindari unsur-unsur perusak tersebut sejak tahap formasi akad (Al-Umari & Alqudah, 2023). Dengan kata lain, kualitas ijab sebagai oferte menentukan apakah akad lahir secara sah atau justru rentan menjadi fasid/batal karena faktor-faktor yang bertentangan dengan prinsip syariah (Al-Umari & Alqudah, 2023; Lubis, 2023).

3. Syarat-Syarat Validitas Penawaran (Ijab) dalam Fiqh Muamalah

a. Kejelasan (Tafhīm) dan Keterpahaman Ijab

Kajian tentang pilar akad menekankan bahwa bentuk akad (sighat) mensyaratkan adanya pemahaman yang jelas (clear understanding) dan kejelasan ekspresi agar para pihak memahami substansi yang diperjanjikan (Lubis, 2023). Dalam konteks ini, ijab sebagai penawaran harus cukup tegas untuk menghindari multitafsir, karena ketidakjelasan membuka ruang sengketa dan bertentangan dengan etika rekonsiliasi sosial yang ditekankan dalam muamalah (Lubis, 2023).

Keterpahaman ini juga berkaitan dengan prinsip perlindungan dari gharar dan jahalah dalam kontrak, yang dalam kerangka kaidah dan prinsip muamalah diposisikan sebagai sesuatu yang harus dihindari agar transaksi tidak memakan harta secara batil dan tidak menimbulkan permusuhan (Abubakar, 2019; Al-Umari & Alqudah, 2023). Maka, oferte yang sah menurut hukum Islam menuntut adanya kejelasan penawaran, bukan sekadar adanya kalimat penawaran itu sendiri (Abubakar, 2019; Al-Umari & Alqudah, 2023; Lubis, 2023).

b. Kesesuaian (Mutābaqah) antara Ijab dan Qabul

Sejumlah literatur menegaskan syarat kesesuaian ijab dengan qabul: qabul harus match/correspond dengan ijab, sehingga tidak ada pertentangan makna yang mengubah jenis transaksi atau status hukum yang dimaksud (Aksar & Iqbāl, 2024; Lubis, 2023). Contoh yang diberikan dalam kajian pilar akad menunjukkan bahwa perbedaan redaksi yang menggeser maksud—misalnya pihak pertama menyatakan penyerahan sebagai "titipan/amanah" tetapi pihak kedua menerima sebagai "hibah"—dapat menimbulkan sengketa dan dianggap bermasalah dalam perspektif Islam (Lubis, 2023).

Sumber lain yang membahas rukun jual beli menegaskan bahwa qabul harus sesuai dengan ijab dan idealnya dilakukan dalam satu majelis; hal ini juga diulang dalam pembahasan syarat sighat pada akad tertentu, yang mensyaratkan ijab–qabul jelas, tidak kontradiktif, dan dilakukan dalam satu majelis akad (Aksar & Iqbāl, 2024; Arifin & Hatoli, 2021). Dengan demikian, penawaran (ijab) dalam hukum Islam harus dirancang dan dinyatakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penerimaan yang simetris; ketidaksimetrian pada tahap ini mengganggu lahirnya konsensus (ridha) yang menjadi inti sighat (Arifin & Hatoli, 2021; Hayati et al., 2024; Lubis, 2023).

c. Ahliyah (Kecakapan) Pihak yang Menawarkan

Validitas ijab juga terikat pada kecakapan hukum pihak yang berakad. Kajian rukun akad menempatkan "dua pihak yang berakad" sebagai pilar dengan syarat kapasitas hukum (legal capacity) (Lubis, 2023). Dalam studi praktik jual beli, syarat pihak yang melakukan ijab–qabul antara lain harus berakal dan dewasa/mumayyiz; kecakapan (ahliyah) ini dipandang sebagai prasyarat agar pernyataan kehendak (termasuk penawaran) dapat dinilai sah dan bertanggung jawab (Aksar & Iqbāl, 2024; Arifin & Hatoli, 2021).

Kajian tentang praktik pembiayaan/utang digital juga menyebut bahwa transaksi utang sah bila rukun dan syarat dipenuhi, termasuk sighat (ijab–qabul) dan syarat debitur: baligh, berakal, dan mampu membedakan baik-buruk; ini memperlihatkan bahwa syarat kecakapan berlaku lintas jenis akad, termasuk pada tahap penawaran (Rusli & Mardliyah, 2023). Maka, oferte menurut hukum Islam bukan hanya "penawaran yang disampaikan," melainkan penawaran yang disampaikan oleh subjek yang memenuhi kualifikasi ahliyah sebagaimana disyaratkan fiqh (Aksar & Iqbāl, 2024; Lubis, 2023; Rusli & Mardliyah, 2023).

d. Bebas dari Paksaan dan Menunjukkan Kerelaan

Beberapa sumber menekankan prinsip kerelaan/konsensus bebas (free consent) dalam pembentukan akad. Pembahasan muamalat menempatkan kesesuaian kehendak para pihak sebagai syarat, dan kerelaan itu dapat diekspresikan melalui ucapan, tulisan, isyarat, atau tindakan (Abubakar, 2019). Penelitian lapangan tentang praktik jual beli tertentu juga menunjukkan bahwa transaksi dianggap memenuhi syarat pihak yang berakad jika dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan (Arifin & Hatoli, 2021).

Dalam literatur 'uqud fāsidah, paksaan (coercion) disebut sebagai salah satu faktor yang dapat membuat kontrak cacat/voidable dan memerlukan mekanisme perbaikan (rectification), menegaskan bahwa penawaran yang lahir dari paksaan bertentangan dengan validitas akad (Al-Umari & Alqudah, 2023). Dengan demikian, oferte/ijab yang sah mensyaratkan kebebasan kehendak sebagai fondasi ridha, dan bebas dari elemen yang mencederai keadilan muamalah (Abubakar, 2019; Al-Umari & Alqudah, 2023; Arifin & Hatoli, 2021).

4. "Majelis Akad" dan Ittihād al-Majlis: Dimensi Ruang-Waktu dalam Validitas Penawaran

Salah satu syarat penting ijab–qabul adalah konsep ittihād al-majlis (kesatuan majelis/sesi), yang memiliki implikasi langsung bagi validitas penawaran sebagai bagian dari sighat. Kajian pilar akad menegaskan bahwa sighat harus terjadi dalam single gathering (satu majelis) (Lubis, 2023), dan penelitian pada praktik jual beli menegaskan ijab dan qabul harus berada dalam satu majelis serta ada kesesuaian di antara keduanya (Aksar & Iqbāl, 2024).

Pembahasan syarat ijab–qabul pada konteks akad nikah juga menegaskan bahwa jika ijab–qabul terjadi di waktu yang berbeda, terpisah, atau pada dua kesempatan berbeda, maka akad nikah dinilai tidak sah karena putusnya kontinuitas antara ijab dan qabul; namun dicatat pula adanya perbedaan pendapat, misalnya sebagian Hanabilah memandang jeda waktu tidak selalu membatalkan selama para pihak tetap berkomitmen dan tidak melakukan tindakan yang menunjukkan pembatalan (Zein & Daulay, 2021). Ini menunjukkan bahwa "penawaran" dalam hukum Islam tidak dinilai dalam ruang hampa, tetapi terkait erat dengan konfigurasi majelis dan kesinambungan proses penerimaan (Aksar & Iqbāl, 2024; Zein & Daulay, 2021).

Isu majelis menjadi semakin signifikan dalam konteks komunikasi jarak jauh dan digital. Studi tentang perdebatan penghulu terkait akad nikah online di Banjarmasin memperlihatkan adanya pertentangan interpretasi: mayoritas menolak akad nikah online karena memaknai ittihād al-majlis sebagai keharusan hadir fisik di satu tempat, sementara minoritas menganggap ruang virtual dapat memenuhi kriteria kesatuan majelis (Zein & Daulay, 2021).

Penelitian lain tentang validitas akad nikah melalui media elektronik juga menegaskan syarat ittihād al-majlis dan menyebut kondisi-kondisi seperti kesesuaian ijab–qabul, penawar tidak menarik ijab, akad berlangsung pada saat kesepakatan, dan dilakukan dalam satu majelis; kesimpulannya menyatakan akad nikah online dapat dinilai valid jika syarat-syarat tersebut terpenuhi ('Ilmi, 2023). Literatur yang secara khusus mengkaji "majelis dan shighat" bahkan menyatakan bahwa sebagian ulama empat mazhab memahami ittihād al-majlis tidak harus berarti "satu tempat fisik," melainkan keterhubungan ijab dan qabul dalam satu rangkaian (satu majelis dalam makna temporal/komunikatif) (Hayati et al., 2024). Dengan demikian, penawaran (oferte/ijab) dalam hukum Islam selalu berkelindan dengan syarat majelis; perdebatan kontemporer menunjukkan adanya dinamika penafsiran ketika medium komunikasi berubah (Hayati et al., 2024; 'Ilmi, 2023; Zein & Daulay, 2021).

5. Bentuk Ekspresi Penawaran: Lisan, Tulisan, Isyarat, dan Mu'āthah serta Pengakuannya dalam Praktik Modern

Literatur muamalah menegaskan bahwa kesepakatan akad dapat ditunjukkan melalui berbagai media ekspresi. Pembahasan tentang kesepakatan bebas menyebut bahwa kerelaan para pihak dapat ditunjukkan dengan imitation, writing, moving hand, or act, sehingga ijab tidak selalu harus berupa lisan, melainkan dapat hadir sebagai tindakan atau tanda yang dipahami sebagai penawaran (Abubakar, 2019).

Kajian mengenai shighat akad dalam analisis sewa/lelang tanah desa menyatakan bahwa ahli hukum Islam membedakan bentuk kesepakatan akad menjadi ijab–qabul verbal dan al-mu'āthoh (serah-terima melalui perbuatan tanpa ungkapan verbal), dan bahkan merinci bentuk lain seperti qabul dengan tulisan dan melalui isyarat (Syahrir & Amelia, 2023). Sumber yang sama mengutip penjelasan bahwa akad melalui isyarat memiliki syarat tertentu—misalnya bagi orang yang mampu berbicara, isyarat saja tidak memadai dan perlu ungkapan lisan atau tulisan—yang menunjukkan perhatian fiqh pada kualitas komunikasi penawaran (Syahrir & Amelia, 2023).

Dalam konteks ijarah, pembahasan rukun ijarah menempatkan shigat akad sebagai pernyataan kehendak kedua pihak yang dapat dinyatakan lisan maupun tulisan; ini kembali menegaskan fleksibilitas medium penawaran–penerimaan sepanjang substansinya memenuhi syarat syariah (Utama & Ganda, 2022).

Pada ranah transaksi elektronik, kajian mengenai QRIS menekankan bahwa MUI menaruh perhatian pada formalisasi kontrak dalam sistem pembayaran berbasis aplikasi, dan menegaskan perlunya ijab dan qabul untuk dinyatakan oleh para pihak sebagai indikator kehendak berakad; bahkan disebut bahwa kontrak dapat dinyatakan tertulis, melalui korespondensi, atau memakai sarana komunikasi modern (Nizar & Triana, 2024). Sejalan dengan itu, studi deposito mudharabah di BMT juga menyebut ketentuan bahwa pernyataan ijab–qabul harus menunjukkan tujuan akad, penerimaan dilakukan pada waktu akad, dan akad dapat dinyatakan tertulis melalui korespondensi atau metode modern (Muslimah et al., 2023).

Sementara itu, penelitian tentang akad jual beli dalam talian (online) menyimpulkan bahwa pesan digital/elektronik memberi gambaran adanya sighah akad secara tertulis, dan membahas pentingnya pengakuan legal atas ijab–qabul, pembentukan akad, pembatalan, dan opsi khiyar pada transaksi jarak jauh (Izmuddin, 2018). Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa oferte dalam hukum Islam tidak dibatasi pada satu bentuk ekspresi; yang krusial adalah keterpahaman, kesesuaian, dan terpenuhinya syarat-syarat sighat dan majelis sesuai kaidah fiqh (Izmuddin, 2018; Nizar & Triana, 2024; Syahrir & Amelia, 2023).

6. Dampak Hukum Penawaran: Kapan Ijab Mengikat, Kapan Dapat Ditarik, dan Hubungannya dengan Kontinuitas Majelis

Sebagian literatur yang membahas akad nikah melalui media elektronik memasukkan syarat bahwa pihak yang menyatakan ijab "tidak diperkenankan menarik kembali" ijab-nya, dan menegaskan bahwa akad harus disimpulkan pada saat kesepakatan serta dilakukan dalam satu majelis (ittihād al-majlis) ('Ilmi, 2023). Ini menunjukkan bahwa pada beberapa konstruksi fiqh—khususnya nikah—isu penarikan penawaran diperlakukan serius untuk menjaga kepastian dan integritas sighat ('Ilmi, 2023).

Pada konteks transaksi online salam, artikel yang membahas jual beli salam menyatakan bahwa perjanjian e-commerce mengikat penjual dan pembeli setelah qabul dinyatakan, serta membahas bahwa "tempat akad" dipandang sebagai tempat pihak yang lebih dahulu menyatakan qabul; uraian ini menggambarkan bagaimana momen penerimaan berkelindan dengan kapan penawaran menjadi efektif dan mengikat (Syam et al., 2020). Di sisi lain, kajian tentang ittihād al-majlis dalam akad nikah memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai toleransi "jeda waktu" antara ijab dan qabul, yang lagi-lagi menunjukkan bahwa status mengikatnya penawaran dipengaruhi oleh doktrin kontinuitas majelis dan interpretasi mazhab (Zein & Daulay, 2021).

Dalam kerangka yang lebih luas, pembahasan 'uqud fāsidah menempatkan "ambiguitas/gharar" dan "paksaan" sebagai faktor yang membuat kontrak menjadi cacat dan memerlukan mekanisme perbaikan, sehingga dapat dipahami bahwa penawaran yang sejak awal mengandung cacat—misalnya dipaksakan atau tidak jelas—mengganggu validitas dan akibat hukum akad (Al-Umari & Alqudah, 2023). Karena itu, pada level konseptual, pembahasan tentang oferte dalam hukum Islam seharusnya tidak hanya menyoal "apakah penawaran telah disampaikan," melainkan juga "apakah penawaran itu telah disampaikan dalam kondisi dan format yang membuatnya layak melahirkan keterikatan hukum" (Al-Umari & Alqudah, 2023; 'Ilmi, 2023; Zein & Daulay, 2021).

7. Oferte dalam Ragam Akad: Dari Muamalah Maliyah hingga Akad Nikah

Kajian fiqh muamalah menunjukkan bahwa ijab–qabul sebagai bentuk "penawaran–penerimaan" berlaku lintas jenis akad, meskipun detail syaratnya dapat berbeda sesuai karakter akad. Dalam ijarah, misalnya, shigat dipahami sebagai pernyataan kehendak yang muncul dari kedua pihak (secara lisan atau tulisan), dan rukun ijarah—menurut ringkasan jumhur dalam salah satu kajian—mencakup pihak yang berakad, shigat, ujrah, dan manfaat (Utama & Ganda, 2022).

Pada akad ji'ālah, penelitian tentang komisi pemasaran menyebut bahwa proses ji'ālah dimulai dengan ijab dari pemberi tugas (ja'il) yang menawarkan imbalan untuk pekerjaan tertentu dan ijab tersebut harus jelas tentang tugas dan hadiah; kemudian amil menyatakan qabul baik secara verbal maupun tindakan (Sugianto, 2021). Pada salam dalam transaksi online, artikel tentang salam memetakan rukun salam (penjual, pembeli, objek, sighat) dan menempatkan sighat (ijab–qabul) sebagai komponen pembentuk akad salam dalam e-commerce (Syam et al., 2020).

Ragam contoh ini menunjukkan bahwa oferte dalam hukum Islam secara sistemik hadir sebagai ijab, dan selalu diikat oleh tuntutan kejelasan, keterpahaman, serta kepatuhan pada prinsip syariah yang melarang ketidakpastian dan praktik merugikan (Abubakar, 2019; Sugianto, 2021; Syam et al., 2020).

Dalam akad nikah, sejumlah sumber menekankan bahwa ijab–qabul adalah salah satu pilar/rukun yang esensial. Artikel tentang tradisi dan teknologi menyebut lima pilar nikah (calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab–qabul) dan menegaskan peran ijab–qabul sebagai bukti penerimaan tanggung jawab pernikahan (Zein & Daulay, 2021). Kajian tentang studi hukum keluarga Islam di Indonesia juga menyebut arkan nikah yang mencakup akad/ijab-kabul, wali, mempelai, dan saksi (Raya, 2022). Analisis tentang nikah siri dan maqashid juga menyatakan bahwa praktik nikah siri pada umumnya mengikuti rukun dan syarat Islam seperti adanya mempelai, wali, saksi, mahar, dan ijab–qabul (Kurniadi et al., 2019).

Dengan demikian, meskipun artikel ini berfokus pada oferte sebagai unsur pembentukan kontrak, literatur menunjukkan bahwa ijab sebagai penawaran adalah elemen inti baik pada kontrak muamalah maliyah maupun akad keluarga; keduanya sama-sama menuntut validitas sighat untuk melahirkan akibat hukum yang diakui fiqh (Kurniadi et al., 2019; Raya, 2022; Zein & Daulay, 2021).

8. Prinsip Syariah yang Membingkai Penawaran: Menghindari Riba, Gharar, Maisir, dan Dharar dalam Formasi Akad

Literatur muamalah menegaskan bahwa kontrak (termasuk tahap penawaran) harus selaras dengan prinsip syariah seperti larangan riba dan kewajiban menghindari gharar, qimar/maisir, serta kesesuaian dengan maqashid syariah (Abubakar, 2019). Kajian tentang prinsip-prinsip ba'i (jual beli) menekankan urgensi pengetahuan tentang larangan riba, gharar/jahalah, memakan harta secara batil, dan penipuan (gasyi), serta menyatakan bahwa banyak bentuk jual beli terlarang terkait dominasi unsur gharar (Nasohah, 2024).

Di level kontrak cacat, analisis 'uqud fāsidah juga menempatkan riba, coercion, dan ambiguity (gharar) sebagai faktor pembatal atau yang membuat kontrak dapat dibatalkan, sehingga menegaskan bahwa kualitas penawaran harus bebas dari unsur tersebut agar tidak melahirkan akad fasid (Al-Umari & Alqudah, 2023). Kajian tentang P2P lending dalam perspektif etika dan keadilan Islam juga menyebut unsur yang harus dihindari dalam kontrak: gharar, maysir, tadlis, dan dharar, sehingga memperluas pemahaman bahwa oferte yang benar bukan hanya formalitas ijab, tetapi juga harus dirumuskan tanpa unsur yang dilarang syariah (Rusli & Mardliyah, 2023).

Prinsip "hukum asal muamalah adalah boleh" juga sering dipakai untuk menjelaskan ruang inovasi dalam bentuk penawaran, sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Sejumlah kajian menegaskan kaidah bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan (Akhir et al., 2023; Hidayat & Ahmad, 2023). Studi transaksi nontunai OVO juga menggunakan kaidah tersebut untuk menyatakan bahwa urusan muamalah pada dasarnya memberikan ruang kebebasan demi kemaslahatan, sekaligus tetap menuntut kepatuhan pada syarat objek akad yang jelas agar kontrak tidak rusak/batal (Masithoh, 2023).

Kajian tentang DSN-MUI dan penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa perbankan syariah menunjukkan bahwa DSN-MUI secara luas menggunakan kaidah fiqh sebagai dasar, termasuk kaidah asal kebolehan muamalah sebagai kaidah yang paling sering digunakan dalam fatwa-fatwa yang dianalisis (Fithriani & Rahim, 2024). Implikasinya, oferte dan format sighat dapat beradaptasi dengan praktik modern (misalnya digital), tetapi tetap dibatasi oleh parameter larangan riba/gharar/maisir/dharar dan tuntutan kesesuaian ijab–qabul (Abubakar, 2019; Fithriani & Rahim, 2024; Rusli & Mardliyah, 2023).

9. Oferte dalam Transaksi Digital dan Tantangan Kontemporer: Online, Aplikasi, dan Rekonstruksi Majelis

Perkembangan transaksi digital memunculkan kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana ijab sebagai oferte dinyatakan ketika para pihak tidak hadir fisik dalam satu tempat. Studi transformasi akad di mal selama pandemi memandang bahwa kontrak baru (transformasi dari offline ke online) dibolehkan dalam fiqh muamalah selama tidak ada dalil yang melarang, dan menyebut lahirnya akad pesanan seperti salam (bayar di awal) dan istishna (bayar di akhir saat barang diterima) sebagai bentuk adaptasi (Iskandar et al., 2020).

Kajian salam di online trading juga menegaskan bahwa akad salam dapat dilakukan dalam transaksi modern melalui online store/marketplace, dengan rukun termasuk sighat ijab–qabul (Syam et al., 2020). Sementara studi akad jual beli dalam talian memaknai pesan elektronik sebagai bentuk sighah tertulis dan menekankan isu majelis, komunikasi ijab–qabul, pembatalan akad, dan opsi khiyar dalam transaksi jarak jauh (Izmuddin, 2018). Dengan demikian, penawaran (oferte) dalam ekonomi digital dapat tetap sah secara fiqh bila ijab–qabul terkomunikasi, jelas, dan memenuhi syarat-syarat majelis sesuai interpretasi yang diterima (Hayati et al., 2024; Iskandar et al., 2020; Izmuddin, 2018).

Dalam konteks akad nikah online, studi-studi yang tersedia menggambarkan perdebatan yang secara langsung terkait "kesatuan majelis" dan kontinuitas ijab–qabul. Penelitian di Banjarmasin menegaskan bahwa mayoritas penghulu menolak akad nikah online dengan argumen bahwa ittihād al-majlis mensyaratkan kehadiran fisik, sedangkan minoritas menerima dengan kondisi tertentu karena menilai ruang virtual memenuhi kesatuan majelis (Zein & Daulay, 2021). Studi lain menegaskan validitas akad nikah via media elektronik bila syarat-syarat seperti kesesuaian ijab–qabul dan ittihād al-majlis terpenuhi ('Ilmi, 2023), sedangkan kajian pustaka tentang akad nikah online selama pandemi menyimpulkan validitas bila "satu majelis" dimaknai sebagai "satu waktu" (kontinuitas segera antara ijab dan qabul) bukan "satu tempat" (T. Hidayat et al., 2024).

Seluruh literatur ini memperlihatkan bahwa problem oferte pada era digital bukan hilangnya ijab, melainkan bagaimana ijab dipastikan tetap memenuhi syarat-syarat klasik (kejelasan, kesesuaian, majelis) dalam medium komunikasi baru (Hayati et al., 2024; 'Ilmi, 2023; Zein & Daulay, 2021).

________________________________________

D. SIMPULAN

Secara sintesis, sumber-sumber yang tersedia menempatkan oferte sebagai ijab—pernyataan kehendak pihak pertama—yang, bila bertemu qabul secara sesuai dan dalam kerangka majelis yang dipersyaratkan, membentuk sighat akad dan melahirkan akibat hukum muamalah (Hayati et al., 2024; Hidayat & Ahmad, 2023; Lubis, 2023; Rahmat et al., 2023).

Keabsahan ijab dibingkai oleh syarat-syarat seperti kejelasan, kesesuaian dengan qabul, kecakapan para pihak, kebebasan dari paksaan, dan pemenuhan ittihād al-majlis—yang dalam konteks kontemporer memunculkan perbedaan interpretasi, terutama pada transaksi jarak jauh dan akad nikah online (Aksar & Iqbāl, 2024; 'Ilmi, 2023; Lubis, 2023; Zein & Daulay, 2021). Di saat yang sama, fleksibilitas bentuk ekspresi penawaran—lisan, tulisan, isyarat, mu'āthah, dan sarana komunikasi modern—diakui dalam berbagai kajian, sepanjang penawaran itu tetap menunjukkan kehendak yang dapat dipahami dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Abubakar, 2019; Izmuddin, 2018; Nizar & Triana, 2024; Syahrir & Amelia, 2023).

Terakhir, penawaran yang sah harus ditempatkan dalam "pagar" etika dan legalitas syariah: menghindari riba, gharar, maisir, dharar, dan memastikan akad sejalan dengan maqashid serta kaidah fiqh yang menjadi rujukan fatwa dan praktik lembaga keuangan syariah (Abubakar, 2019; Al-Umari & Alqudah, 2023; Fithriani & Rahim, 2024; Rusli & Mardliyah, 2023).

Dengan kerangka ini, oferte menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai mekanisme normatif yang menghubungkan kebebasan bertransaksi dengan disiplin syariah: membuka ruang inovasi (termasuk digital) tetapi tetap menjaga kepastian, keadilan, dan kemaslahatan dalam pembentukan kontrak (Abubakar, 2019; Fithriani & Rahim, 2024; Hayati et al., 2024; Iskandar et al., 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A. (2019). The chance on Islamic family law study in Indonesia. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, 4(1), 42–55. https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.13

Akhir, N. S. M., Yusof, A. S. M., Hussin, R., & Ghazali, A. M. (2023). IMWI 4 Tahfiz Agripreneurcation: A sustainability model for private Tahfiz schools in Malaysia. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(SI14), 59–64. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8isi14.5057

Aksar, M. A., & Iqbāl, M. (2024). Reward system for achieving marketing targets in motor financing scheme of FIF Banda Aceh according to Islamic economic law. Jurista Jurnal Hukum Dan Keadilan, 8(2), 455–479. https://doi.org/10.22373/jurista.v8i2.171

Al-Umari, M. R., & Alqudah, M. A. (2023). Contract and Aqd, are they functionally different? International Journal of Law and Management, 66(1), 11–22. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2023-0040

Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Implementation of the application of multi akad murabahah and rahn in the Mulia metal products in the Sharia pawnshops city of Singkawang Islamic law perspective. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19(1), 91. https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190

Basrowi, B., & Utami, P. (2021). Al-Musahamah akad mechanism in joint-stock company: A contemporary study of share diksi. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10(1), 19–31. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.311

Fithriani, A., & Rahim, N. K. (2024). Exploring the tradition of "Pamantang": Prohibitions and beliefs surrounding pre-marriage practices in the Banjar society. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 2(1), 437–449. https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.451

Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, A. (2024). Religious tradition and technology: Debate among Penghulus about online marriage law in Banjarmasin. Journal of Islamic Law, 5(1), 105–124. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2187

Hidayat, E., & Ahmad, A. U. F. (2023). Legal maxims of Ba'i Ibn Al-Arabi's contract and their relevance to contemporary muamalah maliah issues. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 1–28. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_01

Hidayat, T., Admi, A., Yonata, A., Eldaneti, E., Siska, R., & Nasution, S. A. (2024). Islamic business ethics in fiqh on the transaction of corn crops by estimation system in Nagari Sumanik, Salimpaung District, Tanah Datar Regency. Arrus Journal of Social Sciences and Humanities, 4(1), 43–48. https://doi.org/10.35877/soshum2391

Iskandar, A., Possumah, B. T., & Arifuddin, A. (2020). Rethinking Islamic economic and finance practices in Indonesia: Some critical reviews. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 4(2), 81–94. https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i2.2751

Izmuddin, I. (2018). Fatwa methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic economics. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(1), 43. https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.499

Kurniadi, D., Wiwoho, J., & Asrori, H. (2019). Hajj fund management in perspective of the financial theory and fiqh. https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.57

Lubis, I. H. (2023). The pillars and conditions of a contract in muamalat transactions. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Masithoh, M. (2023). Implications of the rules of Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir in the contract of greetings. International Journal of Social Service and Research, 3(8), 1919–1924. https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i8.488

Muslimah, M., Septyanun, N., & Erwin, Y. (2023). Marriage Aqd validity through electronic media based on positive law and Islamic law. Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 489–505. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.130

Nasohah, Z. (2024). Dynamics of Islamic family law in facing current challenges in Southeast Asia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 1. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16553

Nizar, F., & Triana, N. (2024). Views of the assembly and "shighat" on the contract and their relevance to contemporary economic dynamics. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 9(1), 60–76. https://doi.org/10.24256/alw.v9i1.4725

Rahmat, R., Asmuni, A., Anggraini, T., & Hrp, A. K. Z. (2023). Terms and conditions applicability muamalat. International Journal of Economics (IJEC), 2(1), 162–169. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.441

Raya, Moch. K. F. (2022). Online wedding during pandemic the perspective of Maqāṣid al-Syar'ah Imam al-Ghazāli. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 22(1), 1–16. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10658

Rusli, Moch., & Mardliyah, I. K. (2023). The urgency and revitalization of the development of the economic system in Indonesia through the management of the scientific approach of fiqh pesantren. Profetika Jurnal Studi Islam, 24(02), 244–258. https://doi.org/10.23917/profetika.v24i02.2160

Sugianto, E. (2021). Ulama's debate in the law of origin of the fiqih muammalah and contract. Scientia Jurnal Hasil Penelitian, 6(2), 28–35. https://doi.org/10.32923/sci.v6i2.2894

Syahrir, D. K., & Amelia, E. (2023). Implementation of hybrid contracts in the gold pawn practice in Sharia pawnshops. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(2), 131–148. https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8333

Syam, F., Kadir, A., & Salma, A. N. (2020). Non-bank Islamic mortgage in Maqashid al-Sharia perspective. Jurnal Iqtisaduna, 1(1), 119. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.17429

Utama, S. M., & Ganda, R. A. P. (2022). Analysis of sharia conformity aspects in stock investment based on securities crowdfunding. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 62–73. https://doi.org/10.15575/am.v9i2.18857

Zein, A. S., & Daulay, S. (2021). The implementation of the contract financing Sharia card PT. Bank Danamon of the law of his reviewed from the perspective of fiqh muamalah. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, 9(2), 189–205. https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4761

'Ilmi, Z. (2023). The application of fiqh principles in contemporary sharia transactions in the development of innovative products of Islamic financial institutions in Indonesia. Oeconomicus Journal of Economics, 7(2), 142–156. https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156