01575 - Norma Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Dari Norma Moral Menuju Norma Positif Bersanksi

Legal Norms in Islamic Law Perspective: From Moral Norms to Sanctioned Positive Norms

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep norma hukum dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Bertolak dari definisi norma hukum sebagai aturan perilaku yang bersifat mengikat umum, dibuat oleh otoritas berwenang, dan dilengkapi sanksi, kajian ini memetakan lapisan-lapisan normatif dalam hukum Islam—mulai dari syariah, fiqh, fatwa, hingga qānūn/taqnīn—serta menganalisis proses transformasi norma moral-keagamaan menjadi norma hukum positif yang dapat dipaksakan negara. Dengan menggunakan metode kajian literatur (library research) terhadap berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif Indonesia, artikel ini menemukan bahwa definisi norma hukum dalam pengertian positivistik paling koheren melekat pada qānūn/taqnīn, yakni hukum Islam yang telah dikodifikasi menjadi hukum positif negara. Proses positivisasi atau birokratisasi syariah—yang mentransformasi fatwa menjadi regulasi melalui mekanisme legislasi negara—menjadi jembatan antara norma moral-keagamaan (diyanatan) dan norma hukum yang dapat dipaksakan (qadha'an). Pengalaman perbankan syariah di Indonesia menjadi ilustrasi konkret bagaimana fatwa DSN-MUI ditransformasikan melalui regulasi sehingga memperoleh daya ikat yuridis dan mekanisme sanksi yang dapat diberlakukan.

Kata Kunci: norma hukum Islam; syariah; fatwa; taqnīn; positivisasi hukum; qānūn; perbankan syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of legal norms from an Islamic law perspective, particularly within the context of Indonesia's national legal system. Departing from the definition of legal norms as behavioural rules that are generally binding, created by competent authorities, and equipped with sanctions, this study maps the normative layers in Islamic law—ranging from sharia, fiqh, fatwa, to qānūn/taqnīn—and analyses the process by which moral-religious norms are transformed into enforceable positive legal norms. Employing a library research methodology drawing on Islamic legal sources and Indonesian positive law, this article finds that the positivist definition of legal norms most coherently attaches to qānūn/taqnīn, that is, Islamic law codified into state positive law. The process of positivisation or bureaucratisation of sharia—which transforms fatwas into regulations through state legislative mechanisms—serves as a bridge between moral-religious norms (diyanatan) and enforceable legal norms (qadha'an). The experience of Islamic banking in Indonesia serves as a concrete illustration of how DSN-MUI fatwas are transformed through regulation to acquire juridical binding force and an applicable sanction mechanism.

Keywords: Islamic legal norm; sharia; fatwa; taqnīn; legal positivisation; qānūn; Islamic banking

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam ilmu hukum, "norma hukum" lazim dipahami sebagai kaidah atau aturan perilaku yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia secara mengikat agar tercipta ketertiban; apabila norma tersebut dilanggar, ia diikuti konsekuensi berupa sanksi (Nurhasanah & Tanjung, 2023; Rahmawati et al., 2022). Di dalam diskursus hukum Islam di Indonesia, kebutuhan untuk memformulasikan norma yang mengikat umum, dibentuk oleh otoritas berwenang, serta dilengkapi sanksi, menjadi isu penting karena hukum Islam hadir tidak hanya sebagai ajaran normatif (syariah/fiqh), tetapi juga berinteraksi dengan mekanisme hukum positif melalui proses legislasi (positivisasi/taqnīn) (Alamudi, 2023; Amiruddin, 2018; Khair, 2019).

Pada saat yang sama, sumber-sumber hukum Islam—seperti Al-Qur'an dan Sunnah—tetap ditempatkan sebagai rujukan utama norma, sementara ijtihad dan produk turunannya (fiqh, fatwa, serta kodifikasi dalam bentuk peraturan) berperan sebagai instrumen untuk merespons dinamika sosial kontemporer (Nurcholis, 2020; Nurhasanah & Tanjung, 2023). Ketegangan antara norma yang bersumber dari otoritas keagamaan dan norma yang memperoleh kekuatan memaksa dari otoritas negara menjadi salah satu persoalan sentral dalam kajian hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Artikel ini bertujuan memetakan dan menganalisis bagaimana konsep norma hukum—dalam pengertian "aturan perilaku yang mengikat umum, dibuat oleh otoritas berwenang, dan dilengkapi sanksi"—beroperasi dan bertransformasi dalam kerangka hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum nasional Indonesia. Untuk itu, kajian ini mengelaborasi lapisan-lapisan normatif hukum Islam (syariah, fiqh, fatwa, dan qānūn/taqnīn), menganalisis proses positivisasi sebagai mekanisme transformasi norma moral menjadi norma hukum bersanksi, serta mengilustrasikan dinamika tersebut melalui praktik perbankan syariah dan konteks daerah khusus seperti Aceh.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian literatur (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Sunnah, dan peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi syariah di Indonesia; serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik norma hukum Islam, positivisasi syariah, fatwa, dan qānūn. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesis berbagai pandangan dari literatur yang dikaji untuk membangun argumen yang koheren mengenai kedudukan norma hukum dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Syariah sebagai Norma: Luasnya Cakupan dan Nuansa Daya Ikat

Syariah sering dipaparkan sebagai "hukum Islam" yang mengatur berbagai aspek kehidupan, tidak terbatas pada ibadah, tetapi juga mencakup ranah sosial, ekonomi, politik, perkawinan, warisan, dan kebudayaan (Badruddin & Supriyadi, 2022; Nurhasanah & Tanjung, 2023). Namun, literatur juga menegaskan adanya nuansa konseptual penting: "syariah" dapat dipahami dalam arti luas sebagai keseluruhan ajaran Islam, sementara "syariah dalam arti sempit"—yang sering disejajarkan dengan "hukum Islam"—adalah himpunan norma berbasis wahyu yang mengatur perilaku konkret manusia (Bawono et al., 2023).

Di titik ini muncul perbedaan karakter dengan norma hukum positif modern: syariah dalam arti sempit tidak selalu identik dengan "hukum" dalam pengertian positivistik karena tidak seluruhnya berupa kaidah yang didukung sanksi koersif yang dapat dipaksakan negara; syariah juga mencakup kaidah keagamaan, kesusilaan, dan sosial yang tidak selalu disertai pemaksaan yuridis (Bawono et al., 2023). Karena itu, ketika bertolak dari definisi "aturan perilaku yang mengikat umum, dibuat oleh otoritas berwenang, dan dilengkapi sanksi," maka dalam kerangka hukum Islam—khususnya dalam konteks negara modern—kategori yang paling dekat dengan definisi tersebut cenderung berada pada ranah taqnīn/qānūn (hukum Islam yang dipositifkan menjadi peraturan negara) ketimbang semata-mata syariah/fiqh/fatwa yang beroperasi pada level normatif-moral (Fariana, 2017; Ilhami, 2012; Sofiana, 2014).

3.2 Sumber Norma Hukum Islam: Wahyu, Ijtihad, dan Produknya

Di berbagai kajian hukum Islam yang menyinggung operasional lembaga syariah, sumber hukum utama ditegaskan bertumpu pada Al-Qur'an dan Sunnah (Ilhami, 2012; Nurhasanah & Tanjung, 2023; Sa'diyah et al., 2021). Selain itu, dalam penggambaran sumber hukum Islam—khususnya pada konteks aktivitas muamalah seperti perbankan syariah—juga disebutkan perangkat penalaran dan konsensus seperti ijma' dan qiyas sebagai bagian dari rujukan normatif (Nurhasanah & Tanjung, 2023).

Struktur sumber norma ini penting karena menunjukkan bahwa norma hukum Islam tidak berhenti pada teks wahyu, tetapi juga memerlukan kerja penalaran (ijtihad/istinbath) yang melahirkan produk-produk pemikiran hukum seperti kitab fiqh, fatwa ulama, keputusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan (qānūn) (Nurcholis, 2020; Fariana, 2017).

Dengan demikian, norma hukum Islam beroperasi pada beberapa lapisan:

1. norma wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai dasar;

2. norma hasil ijtihad (fiqh);

3. norma penjelasan-kontekstual (fatwa); dan

4. norma negara yang mengikat umum (qānūn/taqnīn) (Fariana, 2017; Khair, 2019; Nurcholis, 2020).

Literatur pembaruan hukum keluarga Islam juga menegaskan bahwa hasil penggalian dari Al-Qur'an dan Hadis dapat "berwujud" fiqh, fatwa, bahkan peraturan perundang-undangan (qānūn), dan agar berlaku formal, produk semacam fiqh/fatwa perlu diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan (Nurcholis, 2020). Ini menunjukkan perbedaan fungsi: fiqh/fatwa memberi pedoman normatif, sedangkan qānūn/taqnīn memindahkan pedoman tersebut ke wilayah "mengikat umum" dan dapat dipaksakan (Ilhami, 2012; Nurcholis, 2020; Sofiana, 2014).

3.3 Fiqh, Fatwa, dan Qānūn: Diferensiasi Norma dan Implikasi Kelembagaannya

Beberapa kajian menekankan bahwa fiqh muamalah pada level doktrinal dapat berfungsi sebagai "etika sosial" yang tidak mengikat secara yuridis formal; ia menjadi mengikat umum ketika telah dikodifikasi menjadi undang-undang atau kompilasi—misalnya dalam konteks ekonomi syariah (Nurcholis, 2020; Yasin, 2015). Dengan kata lain, fiqh dapat menjadi "materi" bagi hukum positif, tetapi tidak otomatis memiliki daya paksa negara sebelum terjadi proses kodifikasi/positivisasi (Nurcholis, 2020; Yasin, 2015).

Argumen serupa juga muncul dalam pembahasan pengaruh Islamic Law System terhadap hukum ekonomi Indonesia: ketika masih berwujud fiqh (berbasis pendapat ulama/mazhab), ia diposisikan sebagai etika sosial yang tidak mengikat; tetapi setelah dikodifikasi dalam undang-undang atau kompilasi hukum ekonomi, ia menjadi hukum positif negara yang mengikat seluruh subjek hukum yang dianggap cakap (Yasin, 2015).

Di sinilah pentingnya pembedaan "hukum Islam in abstracto" dan "hukum Islam in concreto": yang pertama merujuk pada syariat/fiqh dalam kitab-kitab fiqh atau fatwa ulama, sedangkan yang kedua adalah syariat/fiqh yang telah diberlakukan secara yuridis formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan—misalnya Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Khair, 2019). Pembedaan ini membantu menjelaskan bahwa definisi norma hukum sebagai "mengikat umum, dibentuk otoritas berwenang, disertai sanksi" secara konseptual lebih kuat melekat pada "in concreto" (qānūn) daripada "in abstracto" (fiqh/fatwa) (Fariana, 2017; Khair, 2019).

3.4 Fatwa sebagai Norma: Penting, tetapi Tidak Selalu Mengikat secara Yuridis

Fatwa diakui memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam sebagai pendapat ahli hukum Islam (fuqaha/mufti) untuk menjawab problem baru di masyarakat (Afrelian & Furqon, 2019; Hidayati & Hidayatullah, 2021). Namun, beberapa sumber menegaskan bahwa fatwa pada dasarnya tidak memiliki daya paksa yuridis dalam kerangka hukum nasional Indonesia karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan; akibatnya, ketidakpatuhan pada fatwa tidak dapat dikenai sanksi hukum negara semata-mata karena fatwa tersebut (Amiruddin, 2018; Mardi, 2021; Umam, 2012).

Bahkan, dalam penjelasan mengenai fatwa MUI, ditegaskan bahwa fatwa memuat norma hukum agama, bukan norma hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, sehingga tidak bisa dipaksakan dan tidak dapat dijatuhi sanksi hukum kepada masyarakat hanya karena tidak mematuhi fatwa (Mardi, 2021; Umam, 2012). Literatur lain yang membahas fatwa MUI pada isu nikah di bawah tangan juga menyatakan secara eksplisit bahwa fatwa MUI bukan jenis perundangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan; karenanya, tidak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya (Suroya, 2022; Umam, 2012).

Meski demikian, kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahwa fatwa sering berfungsi sebagai sumber hukum materiil bagi pembentukan hukum positif; agar menjadi hukum positif, fatwa harus dipositivisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan (Mardi, 2021; Umam, 2012). Karena itu, posisi fatwa dapat dipahami sebagai norma yang kuat pada dimensi moral-keagamaan, tetapi menjadi norma yang "mengikat umum dan bersanksi" ketika telah memasuki jalur legislasi dan diadopsi dalam instrumen hukum negara (Amiruddin, 2018; Linda et al., 2021; Mardi, 2021).

3.5 Positivisasi, Taqnīn, dan Birokratisasi Syariah: Dari Norma Moral ke Norma Hukum Bersanksi

Sejumlah literatur menggambarkan bahwa transformasi hukum Islam dari "hukum tidak tertulis" menjadi "hukum tertulis" dilakukan melalui proses yang disebut birokratisasi syariah, yakni pelembagaan hukum Islam yang sudah hidup dalam masyarakat ke dalam legislasi negara demi kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan keadilan dalam sengketa (Alamudi, 2023; Amiruddin, 2018; Linda et al., 2021). Dalam kerangka ini, fatwa—meski tidak mengikat secara yuridis—dapat menjadi basis yang mendorong lahirnya peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi bila dilanggar (Amiruddin, 2018; Linda et al., 2021). Literatur tentang transformasi fatwa DSN ke dalam hukum positif menegaskan pula: fatwa tidak mengikat dalam kerangka hukum nasional, tetapi memperoleh kekuatan mengikat apabila diperkuat instrumen negara seperti undang-undang atau peraturan regulator (Amiruddin, 2018; Mardi, 2021; Umam, 2012).

Pada tingkat teori hukum, transisi dari norma moral menuju norma hukum formal dijelaskan melalui kerangka H.L.A. Hart—sebagaimana dipakai untuk membaca dinamika hukum ekonomi syariah—: perubahan dari norma moral yang mengikat individu menjadi norma hukum yang mengikat semua warga disertai sanksi memerlukan otoritas negara untuk mengeksekusinya (Alamudi, 2023). Hart membedakan primary rules (aturan kewajiban/moral yang hidup) dan secondary rules (aturan pengakuan, perubahan, dan adjudikasi) yang menjadikan norma tertentu diakui sebagai hukum yang mengikat umum (Alamudi, 2023). Dengan memakai kerangka ini, positivisasi/taqnīn dapat dipahami sebagai mekanisme secondary rules yang menegaskan validitas formal, prosedur perubahan, dan cara penegakan, sehingga norma syariah/fiqh dapat bertransformasi menjadi norma hukum negara yang bersanksi (Alamudi, 2023; Amiruddin, 2018; Sofiana, 2014).

3.6 Qānūn/Taqnīn sebagai Norma Hukum Bersanksi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kajian tentang taqnīn, qānūn dipaparkan sebagai peraturan positif yang berlaku di suatu negara, dibuat oleh otoritas publik, bersifat membatasi, dan disertai sanksi bagi masyarakat yang mengabaikan atau melanggarnya (Ilhami, 2012). Kajian lain juga menegaskan qānūn dalam konteks modern dipahami sebagai formalisasi/positivisasi hukum Islam: aturan syara' yang dikodifikasi pemerintah, mengikat, dan berlaku umum (Sofiana, 2014). Literatur transformasi hukum pidana Islam menambahkan pembedaan penting: qānūn merupakan aspek yang paling jelas dari formalisasi, sedangkan syariah merupakan aspek ajaran Tuhan yang paling jelas; penerapan syariah secara formal sering kali beroperasi sebagai penerapan keputusan fiqh (hasil ijtihad) yang ditransformasikan menjadi qānūn (Fariana, 2017).

Dengan demikian, bila "norma hukum" didefinisikan sebagai aturan mengikat umum yang dibentuk otoritas berwenang dan dilengkapi sanksi, maka qānūn/taqnīn merupakan bentuk artikulasi yang paling koheren dengan definisi tersebut dalam lanskap hukum Islam kontemporer (Fariana, 2017; Ilhami, 2012; Sofiana, 2014).

Namun, literatur juga mencatat adanya perdebatan terkait taqnīn syariah di Indonesia, termasuk perbedaan antara pendekatan formalistik (yang menghendaki legislasi berbasis teks) dan pendekatan substantivistik (yang menekankan kualitas/tujuan hukum Islam dalam bentuk yang sah menurut negara) (Ilhami, 2012). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa "mengikat umum dan bersanksi" tidak hanya persoalan substansi syariah, tetapi juga persoalan desain politik hukum dan penerimaan sosial dalam negara majemuk (Sofiana, 2014; Ilhami, 2012).

3.7 Sanksi dalam Norma Hukum Islam: Dari Ta'zīr hingga Sanksi Positif Negara

Literatur transformasi hukum pidana Islam menekankan bahwa larangan dan sanksi merupakan kesatuan: larangan (al-aḥkām al-aṣliyyah) berisi norma pokok tentang perbuatan yang dilarang, sedangkan aturan pendukung (al-aḥkām al-muayyidah) memuat sanksi (Fariana, 2017). Dalam perkembangan kontemporer, pelanggaran yang tidak termasuk kategori tertentu—sebagaimana disebut dalam kajian fintech syariah: tidak termasuk hudud, qishas, dan diyat—dapat dikonstruksikan sebagai wilayah ta'zīr, yakni jenis sanksi yang ruang penetapannya diserahkan pada otoritas (ulil amri) dengan mempertimbangkan kemaslahatan (Isnaini, 2022; Prastyanti, 2023).

Kajian tentang praktik denda pada utang-piutang berbasis aplikasi juga menegaskan bahwa fatwa DSN tentang sanksi keterlambatan menyatakan denda sebagai sanksi ta'zīr yang ditujukan untuk mendisiplinkan pihak yang menunda pembayaran (Khusna et al., 2021; Suhartono, 2018). Dalam konteks muamalah modern—terutama sengketa ekonomi syariah—dijelaskan bahwa sanksi (misalnya denda keterlambatan atau uang paksa/dwangsom) dapat dijatuhkan sepanjang disepakati dalam akad dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bahkan dirasionalisasi sebagai upaya menegakkan maqashid syariah agar para pihak lebih disiplin memenuhi kewajiban (Khusna et al., 2021).

Pada titik ini, norma hukum Islam tidak hanya berbicara tentang halal-haram secara moral, melainkan juga tentang desain instrumen kepatuhan melalui klausul akad dan mekanisme penegakan ketika norma tersebut telah dilembagakan dalam sistem hukum (Alamudi, 2023; Fariana, 2017; Khusna et al., 2021).

3.8 Otoritas Pembentuk Norma dan Penegakan: Ulama, Negara, dan Institusi Modern

Kerangka "otoritas berwenang" dalam norma hukum Islam tidak tunggal. Dalam ranah penetapan pedoman syariah pada sektor ekonomi, DSN-MUI dipaparkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa syariah untuk menjadi dasar prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah (Ariswanto, 2021; Badruddin & Supriyadi, 2022). Namun, fatwa tersebut menjadi instrumen hukum yang efektif dalam praktik ketika diadopsi ke dalam regulasi dan dijalankan melalui struktur pengawasan kepatuhan syariah (Ali, 2013; Amiruddin, 2018; Tektona, 2022).

Kajian pengawasan perbankan syariah menegaskan bahwa pengawas (DPS) perlu memahami fiqh Islam sebagai sumber hukum Islam sekaligus memahami hukum positif nasional, agar prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam aturan legal-formal yang mengikat pelaku usaha (Muttaqin, 2016). Dengan demikian, otoritas pembentuk norma (DSN sebagai pemberi fatwa) dan otoritas penegak norma (regulator dan lembaga penyelesaian sengketa) membentuk satu rangkaian yang menentukan apakah norma syariah berfungsi sebagai pedoman moral atau norma hukum bersanksi (Alamudi, 2023; Amiruddin, 2018; Muttaqin, 2016).

Dalam literatur risiko kepatuhan, ditegaskan bahwa bank syariah menghadapi dua spektrum kepatuhan: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah; prinsip syariah sendiri didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang menetapkan fatwa (DSN-MUI) (Afrelian & Furqon, 2019). Lebih jauh, kewenangan sanksi administratif di sektor jasa keuangan ditempatkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dinyatakan dalam pembahasan kewenangan OJK menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan (Afrelian & Furqon, 2019). Hal ini menunjukkan bagaimana sanksi sebagai unsur norma "mengikat umum" dalam praktik modern sering berada pada simpul institusi negara, sementara substansi syariah pada simpul otoritas keagamaan melalui fatwa (Afrelian & Furqon, 2019; Amiruddin, 2018; Muttaqin, 2016).

3.9 Contoh Konkret: Transformasi Fatwa ke Norma Mengikat dalam Perbankan Syariah Indonesia

Dalam perbankan syariah Indonesia, prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang didasarkan pada fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa (Afrelian & Furqon, 2019; Ariswanto, 2021; Badruddin & Supriyadi, 2022). Literatur tentang eksistensi fatwa dalam negara hukum Pancasila menegaskan bahwa fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai sumber hukum materiil; ia menjadi seolah mengikat ketika diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dituangkan dalam regulasi tertentu (Umam, 2012).

Secara lebih spesifik, kajian transformasi fatwa DSN menyatakan bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah memuat mekanisme: prinsip syariah difatwakan oleh MUI dan fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang pada gilirannya membuat norma itu dapat mengikat umum lewat instrumen regulator (Amiruddin, 2018; Janah, 2019). Dengan demikian, "aturan perilaku" di sektor ini tidak berhenti pada nasihat keagamaan (fatwa), melainkan menjadi norma yang dapat diberi sanksi melalui perangkat hukum positif ketika fatwa telah ditransformasikan menjadi regulasi (Amiruddin, 2018; Janah, 2019; Linda et al., 2021).

Sejalan dengan itu, studi legislasi fikih ekonomi perbankan juga menyatakan bahwa ketika bank syariah tidak melaksanakan ketentuan fatwa tentang suatu produk, sanksi dapat dikenakan oleh otoritas berwenang (antara lain Bank Indonesia), dan ketika sebelumnya belum ada pengakuan formal, daya ikat fatwa lebih bertumpu pada konsep "hukum yang hidup" (living law) (Diyarti et al., 2024). Ini memperlihatkan dua tahap: tahap living law (kepatuhan berbasis kesadaran sosial-keagamaan) dan tahap positivisasi (kepatuhan berbasis kewajiban yuridis dan sanksi) (Alamudi, 2023; Diyarti et al., 2024; Linda et al., 2021).

3.10 Tantangan dan Nuansa Implementasi: Keterbatasan Daya Ikat Fatwa dan Problem Regulasi

Meski transformasi fatwa ke hukum positif menjadi mekanisme penting, kajian-kajian juga menyoroti problematikanya. Di sektor fintech syariah, misalnya, muncul ketidakpastian hukum karena penyelenggara harus tunduk pada regulasi OJK sekaligus fatwa DSN-MUI, sementara fatwa tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat sebelum dirumuskan dalam legislasi (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020; Suhadak & Priadi, 2014).

Kajian perlindungan konsumen peer-to-peer (P2P) lending syariah juga menegaskan fatwa DSN-MUI pada dasarnya tidak termasuk peraturan perundang-undangan, sehingga baru menjadi norma mengikat ketika telah dilegislasikan menjadi hukum nasional/hukum positif (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020). Dengan kata lain, tanpa taqnīn, norma fatwa tetap berada pada lapis "diyanatan" (agama) dan tidak otomatis menjadi "qadha'an" (penegakan negara)—suatu pembedaan yang juga ditegaskan dalam kajian legislasi ekonomi syariah bahwa fatwa bukan hukum yang mengikat secara hukum (qadha'an) dan hanya mengikat secara agama (diyanatan) (Ridwan, 2018; Witro et al., 2022).

Di sisi kelembagaan, kajian tentang urgensi DSN-MUI menilai adanya kelemahan ketika DSN-MUI berada terpisah dari otoritas jasa keuangan: dapat timbul ketidaksepahaman kewenangan, ada fatwa yang tidak dapat diserap dalam bahasa peraturan perundang-undangan, dan fatwa DSN tidak mengikat langsung terhadap bank syariah (Wahid, 2016). Analisis sosiologi hukum atas fatwa DSN juga menegaskan bahwa fatwa tampak kurang mempunyai kekuatan mengikat dalam hukum positif dan baru mengikat bila diperkuat instrumen pemerintah; bahkan penyerapan fatwa ke peraturan perundang-undangan dapat terjadi melalui beberapa model—penyalinan judul, pengambilan substansi, atau perluasan substansi menjadi rumusan implementatif (Baehaqi, 2017). Seluruhnya menegaskan bahwa "norma hukum bersanksi" menuntut kerja institusional dan legislasi, bukan hanya kerja keilmuan fiqh semata (Alamudi, 2023; Baehaqi, 2017; Wahid, 2016).

3.11 Aceh sebagai Ilustrasi Lain: Kebutuhan Qānūn Bersanksi dalam Ekonomi Syariah

Wacana kebutuhan norma bersanksi juga muncul dalam konteks Aceh. Kajian mengenai urgensi qanun pidana ekonomi syariah menyatakan bahwa tindak pidana ekonomi syariah belum diatur sebagai norma yang mewajibkan sanksi pidana, padahal praktiknya menimbulkan korban; karena itu diperlukan qanun yang mengatur sanksi pidana berdasarkan landasan filosofis (selaras Al-Qur'an dan Hadis), yuridis (basis formal pembentukan qanun), dan sosiologis (kebutuhan masyarakat) (Wahid, 2019).

Argumentasi ini bahkan memakai kaidah fikih mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib untuk menjustifikasi bahwa jika pelaksanaan syariat ekonomi adalah kewajiban dan ia memerlukan aturan bersanksi agar efektif, maka pengadaan instrumen aturan tersebut menjadi wajib (Wahid, 2019). Contoh Aceh ini memperjelas tesis umum: norma syariah menjadi "aturan perilaku mengikat umum dengan sanksi" ketika diwujudkan sebagai qanun—hukum positif daerah dalam kerangka kewenangan yang ada (Ilhami, 2012; Sofiana, 2014; Wahid, 2019).

3.12 Maslahah dan Maqashid sebagai Rasionalitas Pembentukan Norma Bersanksi

Dalam proses penormaan, sejumlah literatur menempatkan maslahah sebagai rasionalitas pokok pembentukan hukum dan legislasi. Kajian pengembangan kaidah fikih pada fatwa ekonomi syariah DSN-MUI menegaskan bahwa kaidah fikih relevan untuk menjawab problem kontemporer yang belum tersentuh hukum Islam, serta dipahami sebagai jalan meraih maslahat dan menolak mafsadah (Muslimin, 2020). Bahkan, studi tersebut menunjukkan kaidah "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarang" merupakan kaidah yang paling sering diulang dalam fatwa DSN-MUI—disebut berulang 125 kali atau sebesar 36% (Muslimin, 2020).

Sementara itu, argumentasi "maslahat sebagai ruh perundang-undangan" menegaskan bahwa aturan yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar tersebut pada hakikatnya bukan bagian dari syariah, sekalipun dicari rasionalisasi untuk menganggapnya syariah, serta menjelaskan bahwa legislasi menyebabkan pergeseran otoritas dari divine law menuju state law (Bawono et al., 2023; Suadi, 2018). Rangkaian ini menegaskan bahwa penguatan daya ikat dan sanksi melalui taqnīn bukan sekadar "formalisasi simbolik," melainkan bagian dari ikhtiar menstrukturkan norma agar efektif memenuhi tujuan kemaslahatan dalam masyarakat modern (Muslimin, 2020; Sofiana, 2014; Suadi, 2018).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, norma dalam hukum Islam dapat dipetakan ke beberapa level: syariah (nilai wahyu dan norma keagamaan), fiqh (hasil ijtihad), dan fatwa (penjelasan hukum atas persoalan), yang pada dirinya penting sebagai pedoman dan living law tetapi tidak selalu mengikat umum dengan sanksi negara (Bawono et al., 2023; Umam, 2012; Yasin, 2015).

Definisi norma hukum sebagai "aturan perilaku yang mengikat umum, dibuat oleh otoritas berwenang, dan dilengkapi sanksi" paling dekat dengan konsep qānūn/taqnīn, yakni hukum syara' yang telah dikodifikasi oleh otoritas publik menjadi hukum positif yang berlaku umum dan disertai sanksi (Fariana, 2017; Ilhami, 2012; Sofiana, 2014). Proses menuju level tersebut dijelaskan sebagai positivisasi/birokratisasi syariah: norma-norma syariah yang semula berada pada ranah moral dan sosial ditransformasikan ke ranah legal-formal melalui perangkat secondary rules yang membutuhkan otoritas negara untuk pelaksanaannya (Alamudi, 2023; Amiruddin, 2018; Linda et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, pengalaman perbankan syariah memperlihatkan model operasionalnya: fatwa DSN-MUI menjadi rujukan prinsip syariah, lalu ditransformasikan ke regulasi, diawasi DPS, dan diberi konsekuensi melalui mekanisme regulator dan peradilan ketika telah menjadi norma legal-formal (Amiruddin, 2018; Diyarti et al., 2024; Muttaqin, 2016). Dengan demikian, pemenuhan tiga unsur norma hukum—mengikat umum, otoritatif, dan bersanksi—dalam kerangka hukum Islam memerlukan tidak hanya kerja keilmuan fiqh, melainkan juga kerja institusional dan legislatif yang mengintegrasikan otoritas keagamaan dengan mekanisme penegakan hukum negara.

________________________________________

Daftar Pustaka

Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas dan otoritas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam operasional lembaga keuangan syariah. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 6(1), 1. https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195

Alamudi, I. A. (2023). Konfigurasi politik hukum nasional terhadap karakteristik dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. JISYAKU, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6360

Ali, A. (2013). Argumen formalisasi hukum ekonomi syariah. Dialog, 36(1), 59–70. https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.81

Amiruddin, M. M. (2018). Imposisi fatwa terhadap regulasi perbankan syariah. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 12(1), 49–78. https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334

Ariswanto, D. (2021). Analisis fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana TBDSP dalam perspektif sosiologi hukum. Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 3(01), 1–19. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.29

Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespons sosio-kultural era kontemporer. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 14(1), 38–57. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512

Baehaqi, J. (2017). Pengaruh Islam dan budaya dalam pembentukan hukum di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 219. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.928

Bawono, R., Dayyan, M., & Faisal, F. (2023). Perlukah sanksi pidana ekonomi syariah di Aceh? Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam, 15(2), 373–387. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5693

Diyarti, S., Salma, S., & Meirison, M. (2024). Sejarah kedudukan taqnīn dan posisi taqnīn dalam hukum Islam. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 86–97. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1261

Fariana, A. (2017). Urgensi fatwa MUI dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 87–106. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1191

Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia. JLR: Jurnal Legal Reasoning, 2(2), 120–134. https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2225

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 201–220. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641

Ilhami, H. (2012). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 476. https://doi.org/10.22146/jmh.16274

Isnaini, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam operasional perbankan syariah. Jurnal Jatiswara, 37(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428

Janah, T. N. (2019). Pengaruh Islamic Law System terhadap hukum ekonomi Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 4(2). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1962

Khair, A. (2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 61–73. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49

Linda, S. A., Zufriani, Z., & Witro, D. (2021). Karakteristik dan hakikat peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 64–75. https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.2926

Mardi, M. (2021). Ekonomi syariah: Eksistensi dan kedudukannya di Indonesia. Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 3(01), 20–32. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34

Muslimin, J. (2020). Model studi hukum keluarga Islam: Mencari pijakan, merespons tantangan zaman. Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 171–200. https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14821

Muttaqin, L. (2016). Positifisasi hukum Islam dan formalisasi syari'ah ditinjau dari teori otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 67. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.859

Nurcholis, M. (2020). Kontribusi MUI dalam rekonfigurasi syariah di Indonesia. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 8(2), 179–196. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.295

Nurhasanah, N., & Tanjung, R. J. (2023). Implementasi fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah dalam perbankan syariah. Jurnal Impresi Indonesia, 2(2), 198–205. https://doi.org/10.58344/jii.v2i2.1923

Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech lending syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4029. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437

Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Hierarki hukum perbankan syariah di Indonesia. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.9418

Ridwan, R. (2018). Legislasi hukum ekonomi syariah dalam bingkai hukum nasional Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 95–111. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sofiana, T. (2014). Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional. Jurnal Hukum Islam. https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535

Suadi, A. (2018). Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era pasar bebas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22

Suhadak, F., & Priadi, E. (2014). Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam proses pembentukan dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(02). https://doi.org/10.18860/ed.v1i02.2523

Suhartono, S. (2018). Eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif negara hukum Pancasila. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(2), 448–465. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255

Suroya, N. (2022). Perspektif maqasid syari'ah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Jurnal Jatiswara, 37(2), 195–204. https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.401

Tektona, R. I. (2022). Tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah terhadap securities crowdfunding syariah di Indonesia. Journal Justiciabelen, 2(2), 139. https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2066

Umam, K. (2012). Legislasi fikih ekonomi perbankan: Sinkronisasi peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(2), 357. https://doi.org/10.22146/jmh.16139

Wahid, S. H. (2016). Pola transformasi fatwa ekonomi syariah DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 4(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198

Wahid, S. H. (2019). Dinamika fatwa dari klasik ke kontemporer (tinjauan karakteristik fatwa ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia DSN-MUI). Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 10(2), 193. https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831

Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). Analisis implementasi akad ijarah di perbankan syariah berdasarkan regulasi dan fatwa. Asy-Syari'ah, 23(2), 279–296. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141

Yasin, M. N. (2015). Dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia perspektif transisi hukum H.L.A. Hart. Ulumuna, 19(1), 181–204. https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257