01574 - Norma Fakultatif Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Fleksibilitas Muamalah Dan Batas Imperatif Syariah

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep norma fakultatif—norma yang bersifat melengkapi dan dapat disimpangi jika para pihak menghendaki lain—dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan normatif-konseptual, kajian ini mensintesiskan kerangka "hukum pelengkap" (aanvullend recht) dalam teori kontrak modern dengan asas kebolehan (al-ibāḥah) dan kebebasan berakad dalam muamalah Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan spektrum norma yang mencakup kebolehan (mubah), anjuran (sunnah), perintah (wajib), dan larangan (haram), sehingga secara konseptual terdapat ruang normatif bagi pengaturan yang tidak bersifat memaksa secara absolut. Namun, ruang fakultatif tersebut senantiasa dibatasi oleh norma imperatif syariah—seperti larangan riba—serta oleh rukun dan syarat sah akad, di samping norma hukum positif yang relevan. Contoh konkret ditemukan dalam praktik wakalah dan murabahah bil wakalah, serta dalam klausula penyelesaian sengketa yang membuka ruang pilihan pada jalur non-litigasi. Disimpulkan bahwa norma fakultatif dalam hukum Islam merupakan instrumen fleksibilitas muamalah yang sah dan bernilai hanya ketika tetap tunduk pada batas-batas syariah, prinsip keadilan, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: norma fakultatif; hukum Islam; muamalah; kebebasan berakad; norma imperatif syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of facultative norms—norms that are supplementary in nature and may be deviated from if the parties so wish—from the perspective of Islamic law. Using a normative-conceptual approach, this study synthesizes the framework of supplementary law (aanvullend recht) in modern contract theory with the principle of permissibility (al-ibāḥah) and freedom of contract in Islamic muamalah. The findings indicate that Islamic law provides a spectrum of norms encompassing permissibility (mubah), recommendation (sunnah), obligation (wajib), and prohibition (haram), thus conceptually affording normative space for arrangements that are not absolutely binding. Nevertheless, such facultative space is always constrained by imperative norms of Islamic law—such as the prohibition of riba—as well as by the essential elements and validity requirements of contracts (rukun and syarat), in addition to relevant positive law. Concrete examples are found in the practice of wakalah and murabahah bil wakalah, as well as in dispute resolution clauses that allow for choice in non-litigation mechanisms. It is concluded that facultative norms in Islamic law constitute a legitimate and valuable instrument of muamalah flexibility only insofar as they remain subject to the boundaries of sharia, the principle of justice, and public interest (maslahah).

Keywords: facultative norms; Islamic law; muamalah; freedom of contract; imperative sharia norms

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum, "norma" dipahami sebagai perangkat kaidah yang mengarahkan perilaku serta menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum dalam berbagai bidang, termasuk hubungan kontraktual (akad) dalam muamalah (FA, 2020; Hidayatulloh, 2018). Dalam sistem hukum Islam, norma tidak semata-mata hadir sebagai perintah (wajib) dan larangan (haram), tetapi juga mencakup bentuk pewenangan/kebolehan (al-ibāḥah) dan bentuk anjuran (sunnah) maupun ketidaksukaan (makruh) (FA, 2020). Keragaman spektrum norma ini penting karena membuka ruang konseptual untuk membicarakan norma yang tidak bersifat memaksa secara absolut, melainkan dapat "memberi pilihan" atau sekurang-kurangnya tidak menjatuhkan konsekuensi dosa/hukuman bila ditinggalkan—sebuah karakter yang dalam teori hukum modern sering dikaitkan dengan norma yang bersifat fakultatif (dispositif) (FA, 2020; Hidayatulloh, 2018).

Istilah "norma fakultatif" dalam studi hukum Indonesia kerap dipahami sebagai norma yang bersifat melengkapi (aanvullend), yakni norma yang mengisi kekosongan pengaturan para pihak, dan karena itu dapat disimpangi apabila para pihak secara sah menghendaki pengaturan lain melalui kesepakatan mereka (Anjaraka et al., 2020; Sobirin, 2023). Dalam literatur hukum positif, sifat "melengkapi" ini dijelaskan sebagai karakter hukum kontrak yang memberi peluang luas kepada para pihak untuk menyusun sendiri aturan hubungan hukumnya, namun tetap dibatasi oleh norma-norma yang bersifat memaksa (dwingend/imperatif) (Anjaraka et al., 2020; Sobirin, 2023). Karena akad (kontrak) merupakan instrumen utama muamalah kontemporer—termasuk dalam praktik lembaga keuangan syariah—pembahasan norma fakultatif dalam perspektif hukum Islam menjadi relevan untuk memahami mana ruang kebebasan para pihak, dan mana batas-batas syariah yang tidak boleh dinegosiasikan (Hidayatulloh, 2018; Phahlevy, 2021).

________________________________________

2. KERANGKA KONSEPTUAL: NORMA FAKULTATIF SEBAGAI "HUKUM PELENGKAP" (AANVULLEND RECHT)

Dalam teori hukum kontrak yang dirujuk sebagian literatur Indonesia, hukum kontrak pada prinsipnya tergolong "hukum mengatur" atau "hukum pelengkap" (aanvullend recht), dalam arti norma hukum berfungsi mengisi atau melengkapi pengaturan kontrak yang disusun sendiri oleh para pihak (Anjaraka et al., 2020; Sobirin, 2023). Konsekuensinya, apabila para pihak tidak mengatur suatu hal secara eksplisit, norma pelengkap itulah yang akan bekerja sebagai aturan default untuk menjaga kontrak tetap operasional dan dapat diterapkan (Anjaraka et al., 2020; Sobirin, 2023). Sebaliknya, apabila para pihak secara tegas mengatur berbeda, maka pengaturan para pihak tersebutlah yang didahulukan, sepanjang tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh norma memaksa (Anjaraka et al., 2020; Sobirin, 2023).

Kerangka ini selaras dengan penjelasan bahwa asas kebebasan berkontrak memberi keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak, sekaligus mengandaikan adanya pembatasan berupa larangan melanggar norma hukum, kesusilaan, ketertiban umum, dan norma kepatutan (Ikhsan, 2023; Nugrahaningsih et al., 2023). Dalam arti ini, norma fakultatif berfungsi sebagai "jaring pengaman" (gap-filler) yang menyediakan standar minimum bagi keberlangsungan hubungan kontraktual ketika kontrak para pihak tidak lengkap, tanpa menutup ruang otonomi para pihak untuk menyesuaikan kebutuhan transaksinya (Anjaraka et al., 2020; Nugrahaningsih et al., 2023). Namun, literatur juga mengingatkan bahwa kebebasan berkontrak yang tidak dibatasi dapat menimbulkan ketidakadilan ketika posisi tawar para pihak tidak seimbang, khususnya dalam praktik kontrak baku (standard contract) (Ikhsan, 2023; Sobirin, 2023).

________________________________________

3. TITIK TEMU DENGAN HUKUM ISLAM: KEBOLEHAN (IBĀḤAH) DAN KEBEBASAN BERAKAD DALAM MUAMALAH

Dalam hukum kontrak syariah, salah satu asas umum yang sering dirujuk adalah kaidah al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah (pada dasarnya segala sesuatu itu boleh) kecuali ada dalil yang melarang (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023). Kaidah ini berimplikasi bahwa ruang muamalah pada dasarnya memberikan keluasan bagi subjek hukum untuk melakukan transaksi dan membentuk akad, selama tidak menabrak larangan syariah (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023). Sejalan dengan itu, disebutkan pula bahwa para pihak bebas berkehendak untuk membuat kontrak dengan siapa pun serta menentukan isi dan bentuk kontrak, dengan batasan bahwa klausula yang disusun tidak melanggar ketentuan al-Qur'an dan Sunnah; dan pembatasan juga dapat lahir melalui negara melalui peraturan perundang-undangan (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023). Dengan demikian, gagasan norma fakultatif menemukan relevansinya dalam muamalah: banyak aspek teknis hubungan kontraktual dapat diserahkan pada kesepakatan para pihak, sementara syariah berperan sebagai batas normatif yang menjaga transaksi dari unsur terlarang (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023).

Lebih lanjut, kerangka perjenjangan norma dalam hukum Islam menegaskan bahwa norma-norma konkret (al-aḥkām al-far'iyyah) merupakan konkretisasi dari asas-asas umum, dan dapat terwujud dalam ketentuan hukum taklifi seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram (Hidayatulloh, 2018). Di sini tampak bahwa hukum Islam sendiri mengenal kategori kebolehan (mubah) dan anjuran (sunnah) yang secara karakter tidak identik dengan "pemaksaan"—sehingga secara konseptual dapat dipertautkan dengan gagasan "fakultatif" sebagai ruang pilihan dalam bertindak (FA, 2020; Hidayatulloh, 2018). Namun perlu dicatat, sumber-sumber yang disediakan tidak secara eksplisit menyamakan "norma fakultatif" (dalam arti teknis hukum kontrak modern) dengan "mubah/sunnah"; yang dapat dipastikan dari sumber adalah bahwa sistem norma Islam memang memuat kategori kebolehan dan anjuran di samping kategori perintah dan larangan (FA, 2020; Hidayatulloh, 2018).

________________________________________

4. RUMUSAN NORMA FAKULTATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Berdasarkan gabungan kerangka "hukum pelengkap" dalam teori kontrak (Anjaraka et al., 2020; Sobirin, 2023) dan asas kebolehan serta kebebasan berakad dalam syariah (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023), norma fakultatif dalam konteks hukum Islam dapat dijelaskan sebagai norma yang pada fungsinya: (i) melengkapi pengaturan akad ketika para pihak tidak merumuskannya secara rinci; dan (ii) dapat disimpangi oleh pengaturan para pihak selama penyimpangan itu tidak melanggar batas syariah dan/atau batas hukum positif yang relevan (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023). Dalam titik ini, norma fakultatif bekerja bukan untuk meniadakan syariah, melainkan untuk memungkinkan fleksibilitas muamalah di ruang yang memang dibolehkan syariah dan tidak ditetapkan sebagai larangan atau syarat sah yang bersifat mengikat (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023).

Fungsi "melengkapi" juga sejalan dengan cara penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem norma—yang objek kajiannya mencakup asas, norma, kaidah, dan doktrin—sehingga norma pelengkap dapat dipahami sebagai bagian dari cara hukum menjaga koherensi dan keterterapan kontrak di lapangan (Nugrahaningsih et al., 2023; Setiawan, 2023). Sementara itu, orientasi syariah yang menekankan kemaslahatan (maslahah) dalam akad memberi dasar normatif mengapa ruang fakultatif diperlukan: agar para pihak dapat mengatur transaksi secara adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi selama tetap berada dalam koridor prinsip syariah (Hidayatulloh, 2018; Mubarok, 2013). Dengan demikian, norma fakultatif tidak boleh dipahami sebagai relativisme tanpa batas, melainkan sebagai mekanisme fleksibilitas yang diletakkan di atas fondasi larangan dan prasyarat syariah (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023).

________________________________________

5. BATAS NORMA FAKULTATIF: NORMA IMPERATIF SYARIAH DAN RUKUN–SYARAT AKAD

Keluasan kebebasan berkontrak/berakad dalam syariah selalu disertai batas: kebebasan itu harus tidak bertentangan dengan ketentuan/norma agama maupun undang-undang yang berlaku, dan contoh yang disebut secara eksplisit adalah larangan riba dalam transaksi (Nurhayati et al., 2023). Dalam konteks produk keuangan, misalnya, risiko riba tersembunyi dapat muncul ketika terjadi penggabungan akad qard dan ijarah dengan mensyaratkan manfaat tambahan yang bergantung pada jumlah dan lamanya pinjaman; dalam fikih muamalah dirujuk kaidah bahwa setiap piutang yang menghasilkan keuntungan adalah riba (Rumawi et al., 2022). Contoh ini menunjukkan wilayah yang tidak dapat dijadikan ruang "fakultatif": ketika syariah menetapkan larangan, para pihak tidak dapat melegitimasi pelanggaran larangan itu hanya dengan persetujuan (Nurhayati et al., 2023; Rumawi et al., 2022).

Selain larangan seperti riba, syariah juga menekankan kehati-hatian dan pemenuhan rukun serta syarat sah akad (Mubarok, 2013; Phahlevy, 2021). Dalam konteks penyusunan akad perbankan syariah dalam akta notaris, dinyatakan bahwa klausula yang tercantum harus dilihat apakah konstruksi hukumnya sesuai atau tidak sesuai dengan hukum kontrak syariah, dan pencatatan perjanjian bisnis dalam akta notaris perlu merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syariah (Mubarok, 2013). Bahkan, disebutkan bahwa klausula yang masih mengacu pada hukum positif dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syar'i dan memiliki nilai maslahat (Mubarok, 2013). Ini memperlihatkan pembeda tegas: bagian yang bersifat teknis-administratif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat menjadi area norma pelengkap/fakultatif, sedangkan rukun-syarat dan larangan syariah adalah batas imperatif (Mubarok, 2013; Nurhayati et al., 2023).

________________________________________

6. NORMA FAKULTATIF DALAM PRAKTIK AKAD: WAKALAH SEBAGAI CONTOH "RUANG DELEGASI" YANG DIBOLEHKAN DENGAN SYARAT

Akad wakalah (pemberian kuasa) merupakan contoh penting untuk menunjukkan bagaimana syariah membuka ruang pengaturan para pihak sekaligus menetapkan prasyarat agar akad tetap sah. Dalam KHES dijelaskan bahwa wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu (Yurista et al., 2021). Dalam pembahasan lain ditegaskan bahwa semua imam mazhab membolehkan wakalah selama syarat dan rukun terpenuhi (Yurista et al., 2021). Artinya, pada tingkat prinsip, wakalah adalah perbuatan hukum yang dibolehkan; namun kebolehan tersebut tidak tanpa syarat, sehingga ruang "fakultatif" para pihak berada pada aspek-aspek pengaturan rinci, bukan pada penafian rukun-syaratnya (Nurhildayanti, 2022; Yurista et al., 2021).

Dalam praktik perbankan syariah, murabahah dengan kuasa membeli (murabahah bil wakalah/bi al-wakalah) dipandang dibolehkan menurut hukum Islam dengan kehati-hatian: pelaksanaan dua akad harus dilakukan cermat, tidak dilakukan pada saat yang sama, status kepemilikan harus jelas, dan harga disepakati di awal akad (Yurista et al., 2021). Literatur lain menegaskan bahwa penyertaan wakalah dalam pembiayaan murabahah menjadi valid apabila otorisasi (wakalah) dibuat sebelum murabahah terjadi (Nurhildayanti, 2022). Sementara itu, konstruksi yang merujuk Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa apabila bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah harus dibuat setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Mahanani, 2023). Rangkaian ketentuan ini memperlihatkan sintesis: ada batas syariah yang mengikat (urutan, kepemilikan, kejelasan harga), tetapi di dalamnya masih ada ruang pengaturan teknis—misalnya bagaimana mekanisme kuasa dilaksanakan, sepanjang memenuhi syarat tersebut (Mahanani, 2023; Yurista et al., 2021).

________________________________________

7. NORMA FAKULTATIF DAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA: KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM KORIDOR KEWENANGAN SYARIAH

Dalam perspektif kontraktual, norma pelengkap sering bekerja untuk mengisi bagaimana sengketa diselesaikan ketika kontrak tidak cukup jelas; namun para pihak lazimnya diberi ruang untuk merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam kontrak (Dayyan, 2021; Nurhildayanti, 2022). Dalam studi mengenai PNM Mekaar Syariah ditegaskan bahwa isi kontrak harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, dan jika sengketa terjadi maka harus diselesaikan sesuai isi kontrak yang disepakati para pihak (Nurhildayanti, 2022). Ini menegaskan sifat fakultatif pada level pilihan prosedur (misalnya musyawarah sebagai langkah awal) sepanjang disepakati (Nurhildayanti, 2022).

Pada saat yang sama, terdapat batas norma yang bersifat lebih mengikat dalam konteks yurisdiksi sengketa ekonomi syariah. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk jalur litigasi, sehingga "pilihan forum" litigasi di luar Pengadilan Agama menjadi bertentangan dan berakibat batal demi hukum (Dayyan, 2021). Namun, sumber yang sama juga menegaskan bahwa peluang kesepakatan forum masih dapat direalisasikan di ranah non-litigasi apabila itu memang diperjanjikan (Dayyan, 2021). Dengan demikian, norma fakultatif tetap bekerja pada wilayah yang dibolehkan (misalnya ADR/arbitrase syariah), tetapi dibatasi oleh norma imperatif terkait kewenangan mengadili pada jalur litigasi (Dayyan, 2021; Permatasari & Berhimin, 2022). Studi tentang penyelesaian sengketa murabahah di BASYARNAS juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi dan non-litigasi, sehingga memperlihatkan adanya ruang pilihan mekanisme sepanjang sesuai ketentuan yang relevan (Permatasari & Berhimin, 2022).

________________________________________

8. NORMA FAKULTATIF, KONTRAK BAKU, DAN RISIKO KETIDAKADILAN: MENGAPA PEMBATASAN DIPERLUKAN

Meskipun norma pelengkap dan asas kebebasan berkontrak menyediakan ruang luas bagi para pihak, literatur menyoroti bahwa kontrak baku di sektor jasa keuangan kerap menempatkan konsumen pada posisi lemah ("take it or leave it"), karena klausula disiapkan sepihak dan konsumen sulit menegosiasikan isi kontrak (Agusyanti et al., 2023). Dalam kerangka ini, kebebasan formal tidak selalu berarti kebebasan substantif, sehingga norma pelengkap yang dapat disimpangi berpotensi berubah menjadi instrumen dominasi bila tidak ada batas perlindungan (Agusyanti et al., 2023; Sobirin, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan kontrak baku tidak dilarang, namun ditekankan bahwa kontrak baku harus mempertimbangkan perlindungan hukum bagi kedua pihak (khususnya konsumen), menjunjung keadilan dan kesetaraan, serta memprioritaskan konsep khiyar; selain itu kontrak baku perlu mencantumkan hal-hal yang telah difatwakan DSN-MUI dan tetap memperhatikan batasan hukum positif seperti UUPK (Ikhsan, 2023). Sumber lain menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum (termasuk hukum Islam dan hukum nasional) tetap memiliki pembatasan; dalam KUHPerdata pembatasan itu dapat dilihat pada syarat sah perjanjian serta larangan isi kontrak bertentangan dengan norma/hukum yang berlaku, dan dalam hukum Islam terdapat batasan tambahan terkait kebebasan berkontrak (Ikhsan, 2023). Dengan demikian, norma fakultatif tidak dapat dipisahkan dari agenda keadilan kontraktual: ia memberi keluwesan, tetapi juga membutuhkan pagar pembatas agar tidak merusak maqasid perlindungan pihak yang lemah (Agusyanti et al., 2023; Ikhsan, 2023).

________________________________________

9. IMPLIKASI PRAKTIS: MENEMPATKAN NORMA FAKULTATIF SECARA TEPAT DALAM AKAD SYARIAH

Pertama, norma fakultatif mendorong para pihak untuk merumuskan klausula secara lebih lengkap dan transparan, karena jika tidak, norma pelengkap (default) akan mengambil alih pengaturan yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai preferensi para pihak (Anjaraka et al., 2020; Sobirin, 2023). Dalam konteks syariah, hal ini perlu diselaraskan dengan tuntutan agar subjek hukum berhati-hati dan memperhatikan rukun serta syarat sah akad sebagaimana ditentukan hukum Islam, termasuk ketika akad dituangkan dalam akta notaris (Mubarok, 2013; Phahlevy, 2021). Dengan kata lain, kelengkapan kontrak adalah bagian dari upaya memastikan pelaksanaan akad tidak keluar dari koridor syariah (Mubarok, 2013; Yurista et al., 2021).

Kedua, pada area yang dibolehkan syariah, norma fakultatif memperluas inovasi kontraktual, misalnya penggunaan wakalah dalam murabahah yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu terkait urutan akad, kepemilikan, dan kejelasan harga (Mahanani, 2023; Yurista et al., 2021). Namun inovasi ini memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan cacat hukum akibat penyalahgunaan kuasa atau penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah (Nurhildayanti, 2022; Yurista et al., 2021). Karena itu, ruang "dapat disimpangi" harus selalu diuji: apakah yang disimpangi hanya aspek teknis yang memang mubah/terbuka, atau justru menyentuh larangan dan rukun-syarat yang bersifat mengikat (Nurhayati et al., 2023; Yurista et al., 2021).

Ketiga, norma fakultatif juga harus dipahami dalam konteks integrasi syariah dengan hukum positif. Sumber menyatakan bahwa klausula yang mengacu pada hukum positif dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syar'i dan mengandung maslahat (Mubarok, 2013). Ini membuka ruang bagi kontrak syariah untuk menggunakan perangkat hukum perdata/administratif modern (misalnya teknik pencatatan, bentuk akta) sebagai norma pelengkap, tanpa mengorbankan substansi syariah (Hidayatulloh, 2018; Mubarok, 2013). Dengan demikian, fakultatif di sini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi kelembagaan, bukan sekadar kebebasan tanpa arah (Hidayatulloh, 2018; Mubarok, 2013).

________________________________________

10. KESIMPULAN

Norma fakultatif—dipahami sebagai norma yang bersifat melengkapi dan dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak—dalam perspektif hukum Islam dapat dijelaskan melalui sintesis antara karakter "hukum pelengkap" dalam teori kontrak (Anjaraka et al., 2020; Sobirin, 2023) dan asas kebolehan serta kebebasan berakad dalam muamalah (Hidayatulloh, 2018; Nurhayati et al., 2023). Hukum Islam menyediakan spektrum norma yang mencakup kebolehan (mubah/ibahah) dan anjuran (sunnah), di samping perintah dan larangan, sehingga secara konseptual terdapat ruang normatif bagi pengaturan yang tidak bersifat memaksa secara absolut (FA, 2020; Hidayatulloh, 2018). Namun, ruang fakultatif itu selalu dibatasi oleh norma imperatif syariah (misalnya larangan riba) dan oleh rukun-syarat sah akad, serta dapat pula dibatasi oleh norma hukum positif yang relevan (Mubarok, 2013; Nurhayati et al., 2023; Rumawi et al., 2022). Contoh konkret terlihat dalam wakalah dan murabahah bil wakalah yang dibolehkan dengan syarat ketat mengenai urutan akad, kepemilikan, dan kejelasan harga (Mahanani, 2023; Yurista et al., 2021), serta dalam klausula penyelesaian sengketa yang dapat dipilih pada ranah non-litigasi tetapi dibatasi dalam forum litigasi pasca putusan MK (Dayyan, 2021). Dengan demikian, norma fakultatif menurut hukum Islam pada dasarnya adalah instrumen fleksibilitas muamalah yang bekerja sebagai pelengkap dan ruang kreatif para pihak, tetapi hanya sah dan bernilai ketika tetap tunduk pada batas-batas syariah, prinsip keadilan, dan kemaslahatan (Hidayatulloh, 2018; Ikhsan, 2023; Mubarok, 2013).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Agusyanti, K. A., Setyawan, F., & Tektona, R. I. (2023). Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. Equivalent Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, 5(2), 187–201. https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.153

Anjaraka, P. D., Budiartha, I. N. P., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pengusaha Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor yang Dirugikan oleh Konsumen pada Perusahaan Paulus Rental Bike Kabupaten Badung. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 234–238. https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2164.234-238

Dayyan, M. (2021). Rekonstruksi Subjek dan Peristiwa Hukum Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 23(1), 16. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9315

FA, J. (2020). Penambahan Kuasa Membeli dalam Pembiayaan Murabahah pada Praktik Bank Syariah. Wajah Hukum, 4(1), 45. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.145

Hidayatulloh. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Akad Pembiayaan di Pegadaian Syariah. Istinbath, 15(1). https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.137

Ikhsan, M. (2023). Prinsip Kehati-Hatian Bank Syariah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bi Al-Wakalah. Journal of Law and Administrative Science, 1(1), 52–67. https://doi.org/10.33478/jlas.v1i1.9

Mahanani, A. E. E. (2023). Analisis Perjanjian Kredit Syariah Dikaitkan dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di PNM Mekaar Syariah. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i2.9238

Mubarok, J. (2013). Dinamika fatwa produk keuangan syariah. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(1), 1. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.1-14

Nugrahaningsih, W., Yuliana, M. E., & Rezi, R. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(12), 10870–10876. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3487

Nurhayati, S. H. I., Yuhelson, Y., & Nainggolan, B. (2023). Pelindungan Hukum Bagi Penerjemah Terkait dengan Penerbitan Buku Terjemahan di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(8), 2116–2135. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.421

Nurhildayanti, N. (2022). Batalnya Akta Notaril yang Ditandatangani Terpidana Penjara Perspektif Ajaran Penyalahgunaan Keadaan. Notary Law Journal, 1(3), 310–326. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.31

Permatasari, R. I., & Berhimin, A. (2022). Pembakuan Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). An Nuqud, 1(2), 101–112. https://doi.org/10.51192/annuqud.v1i2.361

Phahlevy, R. R. (2021). Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia. https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4

Rumawi, R., Basuki, U., Towadi, M., & Supianto, S. (2022). Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 19(3), 554–579. https://doi.org/10.31078/jk1933

Setiawan, I. (2023). Keadilan Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Akad Pembiayaan pada BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial, 17(1), 31–40. https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i1.868

Sobirin, L. A. (2023). Penerapan Prinsip Tolong Menolong dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(7), 1627–1636. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324

Yurista, A. P., Widyaningtyas, R. S., & Hasani, A. A. (2021). Menilik Rezim Pengelolaan Tambang Freeport dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Perpanjangan Kontrak Karya atau Peralihan ke Rezim Perizinan? Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 719. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2765