01571 - Non-Litigasi dalam Perspektif Hukum Islam: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase Syariah sebagai Manifestasi Etos Damai

Non-Litigation in Islamic Law Perspective: Negotiation, Mediation, Conciliation, and Sharia Arbitration as Manifestations of the Peace Ethos

Abstract

This article examines the concept of non-litigation dispute resolution from the perspective of Islamic law, encompassing negotiation, mediation, conciliation, and sharia arbitration. Through a literature review approach, this study identifies that Islamic law recognizes three main dispute resolution pathways: al-ṣulḥ (peace/reconciliation), taḥkīm (arbitration), and wilāyat al-qaḍā' (judicial authority). Non-litigation mechanisms are primarily anchored in the concepts of al-ṣulḥ and taḥkīm, which possess normative foundations in the Qur'an and Hadith, as well as historical precedents from the era of the Prophet Muhammad SAW. The study further reveals that in the modern Indonesian context, non-litigation in sharia disputes operates through contractual clause mechanisms, while remaining bound by the requirement that agreements must not contradict sharia principles. Challenges identified include the lack of detailed procedural regulation for several forms of Alternative Dispute Resolution (ADR) beyond arbitration, as well as the risk of consensus outcomes that deviate from sharia principles. This article concludes that non-litigation in Islamic law is an architecture of dispute resolution that prioritizes peace—both as an ethos (musyawarah/deliberation) and as a contract (ṣulḥ)—while still recognizing arbitration (taḥkīm) as a binding non-judicial pathway when consensus-based peace cannot be achieved.

Keywords: Al-ṣulḥ, Taḥkīm, Alternative Dispute Resolution (ADR), Sharia Economic Disputes, Non-Litigation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep penyelesaian sengketa non-litigasi dalam perspektif hukum Islam, yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase syariah. Melalui pendekatan kajian kepustakaan, studi ini mengidentifikasi bahwa hukum Islam mengenal tiga jalur utama penyelesaian sengketa, yakni al-ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman). Mekanisme non-litigasi terutama berjangkar pada konsep al-ṣulḥ dan taḥkīm, yang memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta preseden historis pada masa Nabi Muhammad SAW. Studi ini juga mengungkap bahwa dalam konteks Indonesia modern, non-litigasi pada sengketa syariah beroperasi melalui mekanisme klausul akad, seraya tetap terikat pada syarat bahwa kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tantangan yang teridentifikasi meliputi ketidakjelasan pengaturan prosedural beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar arbitrase, serta risiko tercapainya kesepakatan yang menyimpang dari prinsip syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa non-litigasi dalam hukum Islam merupakan arsitektur penyelesaian sengketa yang menempatkan perdamaian sebagai prioritas—baik sebagai etos (musyawarah) maupun sebagai akad (ṣulḥ)—seraya tetap mengakui arbitrase (taḥkīm) sebagai jalur non-pengadilan yang dapat mengikat ketika perdamaian berbasis konsensus tidak tercapai.

Kata Kunci: Al-ṣulḥ, Taḥkīm, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Sengketa Ekonomi Syariah, Non-Litigasi

________________________________________

A. Pendahuluan: Makna "Non-Litigasi" dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Dalam literatur penyelesaian sengketa yang berkembang di Indonesia, penyelesaian sengketa lazim dipahami melalui dua jalur besar, yakni jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (non-litigasi) (Cahyadi, 2016; Saidurrahman, 2014). Jalur non-litigasi sering dipadankan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang secara konseptual menekankan penyelesaian melalui prosedur yang disepakati para pihak, sehingga orientasinya adalah kesepakatan (konsensus), bukan semata-mata pemaksaan putusan negara (Mukharom et al., 2020; Rakman & Syufa'at, 2023). Sejalan dengan itu, kajian-kajian mengenai sengketa ekonomi syariah menempatkan non-litigasi sebagai instrumen penting untuk menjaga hubungan para pihak, mendorong penyelesaian yang lebih kooperatif, dan menghindari karakter "menang-kalah" yang sering diasosiasikan dengan proses peradilan (Arfin, 2023; Ilyas, 2018; Marlina & Maknun, 2022).

Dalam perspektif tradisi hukum Islam, diskursus penyelesaian sengketa juga mengenal kategorisasi yang mirip: terdapat penyelesaian melalui perdamaian (al-ṣulḥ / iṣlāḥ), melalui arbitrase (taḥkīm), dan melalui peradilan (wilāyat al-qaḍā' / al-qaḍā') (Hardiati & Widiana, 2021; Sohibi, 2023; Yuniarti, 2019). Kerangka ini menunjukkan bahwa gagasan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah konsep "baru" bagi hukum Islam; beberapa penelitian kepustakaan menegaskan bahwa praktik-praktik yang sepadan dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase telah dapat ditelusuri pada masa Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk peristiwa historis maupun legitimasi normatif yang dirujuk dari Al-Qur'an dan Hadis (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023; Sohibi, 2023). Karena itu, membicarakan "non-litigasi menurut hukum Islam" secara substantif berarti membahas bagaimana hukum Islam menganjurkan perdamaian dan mekanisme kooperatif dalam sengketa keperdataan—khususnya mu'āmalah—sembari tetap menyediakan opsi adjudikatif (peradilan atau arbitrase yang mengikat) ketika perdamaian tidak tercapai (Hardiati & Widiana, 2021; Sohibi, 2023; Yuniarti, 2019).

________________________________________

B. Kerangka Konseptual Hukum Islam: Al-Ṣulḥ, Taḥkīm, dan Al-Qaḍā'

Sejumlah kajian kepustakaan tentang model penyelesaian sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa tradisi Islam klasik mengenal tiga jalur utama: (i) al-ṣulḥ (perdamaian), (ii) taḥkīm (arbitrase), dan (iii) wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman/peradilan) (Hardiati & Widiana, 2021; Sohibi, 2023; Yuniarti, 2019). Dalam kerangka ini, non-litigasi terutama beririsan dengan al-ṣulḥ dan taḥkīm, sementara litigasi beririsan dengan al-qaḍā' sebagai penyelesaian melalui institusi peradilan (Hardiati & Widiana, 2021; Sohibi, 2023; Yuniarti, 2019). Penegasan semacam ini penting karena membantu membedakan: perdamaian berorientasi pada kesepakatan yang lahir dari kerelaan para pihak, sedangkan peradilan dan arbitrase cenderung menghasilkan putusan yang lebih bersifat mengikat dan berimplikasi "menang-kalah"—terutama pada arbitrase yang diposisikan sebagai private judging (Choirunisa & Mujib, 2023; Imaniyati & Badruddin, 2010; Sucipto, 2022).

Pada titik ini, al-ṣulḥ sering dipresentasikan sebagai mekanisme yang sangat dianjurkan dalam syariat, karena hakikatnya adalah memutus perselisihan melalui kesepakatan damai dan penghentian pertentangan (Arfin, 2023; Ilyas, 2018; Yuniarti, 2019). Bahkan, definisi-definisi fikih yang dikutip dalam kajian perjanjian syariah menempatkan al-ṣulḥ sebagai "akad" yang memutus perselisihan dua pihak, atau "akad" untuk mengakhiri perlawanan/pertentangan dua pihak yang bersengketa (Yuniarti, 2019). Dengan basis demikian, al-ṣulḥ dapat dipahami bukan sekadar "nasihat moral", tetapi juga memiliki dimensi kontraktual (akad) dalam muamalah: para pihak dapat menyepakati pelepasan sebagian tuntutan untuk mengakhiri sengketa (Arfin, 2023; Ilyas, 2018; Yuniarti, 2019).

Berbeda dengan al-ṣulḥ, taḥkīm dipahami sebagai penunjukan pihak yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa, dan dalam beberapa kajian modern disepadankan dengan arbitrase (Arisandy & Rosyda, 2022; Ilyas, 2018). Kajian tentang APS berbasis Al-Qur'an dan Hadis juga menyatakan bahwa arbitrase dalam hukum Islam dapat dipadankan dengan al-taḥkīm, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menghadirkan arbiter (muḥakkim) yang ahli, dan putusannya diposisikan mengikat bagi para pihak (Arisandy & Rosyda, 2022; Rakman, 2023). Namun, literatur juga menunjukkan adanya perdebatan konseptual dalam tradisi klasik terkait sifat putusan al-ṣulḥ ketika proses perdamaian melibatkan al-ḥakam (wasit): dalam satu sisi al-ṣulḥ dipandang "hampir mirip" konsiliasi yang tidak mengikat dan bertujuan menyenangkan para pihak, tetapi pada sisi lain dipahami pula sebagai final dan mengikat (Marlina & Tanzili, 2022). Nuansa perdebatan ini menunjukkan bahwa pemetaan "konsiliasi/mediasi vs. arbitrase" tidak selalu tegas dalam sejarah konseptual Islam, meskipun dalam praktik modern biasanya dibedakan lebih rigid (Choirunisa & Mujib, 2023; Marlina & Tanzili, 2022; Sucipto, 2022).

________________________________________

C. Landasan Normatif dan Preseden Historis: Dari Ajaran Damai hingga Praktik Masa Nabi

Sejumlah penelitian kepustakaan yang secara spesifik menelaah APS dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis menyimpulkan bahwa argumen normatif untuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dapat ditemukan dalam sumber-sumber Islam, serta praktiknya dapat ditelusuri pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023). Studi-studi tersebut juga menekankan bahwa Islam—dalam bingkai ajaran yang mengutamakan perdamaian—menyediakan metodologi penyelesaian masalah yang dapat menjadi landasan konseptual APS modern (Rakman, 2023; Sohibi, 2023).

Pada level preseden historis, salah satu contoh yang sering diangkat adalah negosiasi Nabi Muhammad SAW dengan Suhail bin 'Amr yang berujung pada Perjanjian Hudaibiyah, yang dipahami sebagai praktik negosiasi untuk mengakhiri konflik (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023). Selain itu, penelitian yang sama juga menyebutkan contoh Nabi menjadi mediator untuk mendamaikan dua orang dari kalangan Anshar yang berselisih terkait hak material, yang diposisikan sebagai preseden mediasi (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023). Dalam ranah arbitrase, penelitian tersebut menyatakan adanya pembenaran Nabi atas arbitrase yang dilakukan Abu Syuraikh serta Sa'ad bin Mu'adz, yang ditafsirkan sebagai legitimasi praktik taḥkīm (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023).

Di sisi lain, kajian tentang peran mediator di peradilan agama (dalam konteks sengketa ekonomi syariah) menyatakan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa yang kemudian diwujudkan Nabi dalam beragam bentuk, termasuk fasilitasi, negosiasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan lembaga peradilan (Sohibi, 2023). Dengan demikian, literatur yang tersedia tidak hanya menempatkan perdamaian sebagai anjuran normatif, tetapi juga mempresentasikan bahwa penyelesaian sengketa damai memiliki jejak praksis dalam sejarah sosial-keagamaan Islam, yang pada masa kini sering ditransformasikan menjadi instrumen non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi) dan arbitrase syariah (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023; Sohibi, 2023).

________________________________________

D. Inti Non-Litigasi dalam Hukum Islam: Musyawarah sebagai Etos, Ṣulḥ sebagai Akad, dan APS sebagai Ragam Teknik

Dalam banyak tulisan tentang sengketa ekonomi syariah, musyawarah diposisikan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena sifatnya informal, sederhana, dan fleksibel, serta dapat menjaga relasi sosial (silaturahmi) para pihak (Ilyas, 2018; Saidurrahman, 2014). Kajian mengenai musyawarah bahkan menegaskan bahwa ia merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi dan dipandang memberikan kemudahan bagi para pihak karena tidak menuntut formalitas prosedural seperti peradilan (Saidurrahman, 2014). Artikel tentang perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah juga menyatakan bahwa salah satu teknik yang ditawarkan syariah untuk menangani sengketa adalah musyawarah (negosiasi), dan tradisi penyelesaian sengketa dalam Islam dikenal melalui perdamaian (ṣulḥ/iṣlāḥ), arbitrase (taḥkīm), dan peradilan (wilāyat al-qaḍā') (Yuniarti, 2019).

Karena itu, ketika topik "non-litigasi menurut hukum Islam" dibatasi pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan—seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi—maka "jangkar" konseptualnya di dalam fikih umumnya berada pada al-ṣulḥ (yang memayungi perdamaian/kompromi) dan taḥkīm (yang memayungi arbitrase) (Hardiati & Widiana, 2021; Ilyas, 2018; Yuniarti, 2019). Beberapa kajian menegaskan bahwa ṣulḥ dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa secara damai yang meliputi cara-cara seperti perundingan/negosiasi, mediasi/konsiliasi, dan kompromi tindakan (Hardiati & Widiana, 2021). Bahkan, terdapat gagasan tahap-tahap ṣulḥ yang diurai sebagai proses bertahap: dimulai dari negosiasi, dilanjutkan mediasi, dan kemudian kompromi dengan tindakan, yang diharapkan membuat sengketa bisnis syariah terselesaikan cepat dan damai (Hardiati & Widiana, 2021).

Ini memperlihatkan sintesis penting: "APS modern" (negosiasi–mediasi–konsiliasi) dapat dipahami sebagai artikulasi teknis dari "semangat ṣulḥ" dalam fikih, sementara arbitrase syariah merupakan artikulasi kelembagaan dari taḥkīm (Arisandy & Rosyda, 2022; Hardiati & Widiana, 2021; Rakman, 2023).

________________________________________

E. Pembahasan

1. Negosiasi (Musyawarah/Mufakat) dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam sejumlah kajian, negosiasi diposisikan sebagai proses penyelesaian sengketa langsung oleh para pihak (atau wakilnya) tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga kontrol solusi sepenuhnya berada pada pihak yang bersengketa (Rakman & Syufa'at, 2023; Saidurrahman, 2014). Kajian musyawarah dalam sengketa ekonomi syariah juga menempatkan negosiasi sebagai proses kreatif yang mempertemukan para pihak untuk membangun model penyelesaian mereka sendiri, dengan kunci perhatian pada kemampuan para pihak menangkap kesempatan damai dan merumuskan kesepakatan (Saidurrahman, 2014). Dalam bingkai ini, negosiasi bukan sekadar teknik komunikasi, melainkan mekanisme non-litigasi yang sejalan dengan preferensi syariah untuk mengakhiri pertikaian melalui mufakat dan menjaga hubungan sosial (Ilyas, 2018; Saidurrahman, 2014).

Lebih jauh, literatur yang menautkan penyelesaian sengketa berbasis ṣulḥ dengan praktik non-litigasi menegaskan bahwa ṣulḥ (damai) dapat dikembangkan melalui berbagai model, termasuk negosiasi, mediasi, dan arbitrase, sehingga negosiasi menjadi salah satu manifestasi praktis dari prinsip "damai" yang dianjurkan syariat (Arfin, 2023; Ilyas, 2018). Penekanan ini juga konsisten dengan argumentasi bahwa penyelesaian sengketa damai lebih dapat diterima masyarakat karena bernilai musyawarah dan kerukunan yang memang kuat dalam budaya sosial (Arfin, 2023; Ilyas, 2018). Karena itu, dalam kerangka non-litigasi menurut hukum Islam, negosiasi dapat dipahami sebagai "titik masuk" utama: ia menguji itikad baik para pihak untuk berkompromi sebelum melibatkan pihak ketiga (mediasi/konsiliasi) atau menunjuk pihak pemutus (arbitrase) (Ilyas, 2018; Mukharom et al., 2020; Saidurrahman, 2014).

2. Mediasi dalam Hukum Islam: Penyelesaian Damai dengan Bantuan Pihak Ketiga Netral

Mediasi dalam literatur penyelesaian sengketa modern umumnya didefinisikan sebagai proses negosiasi penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang membantu para pihak mencapai kesepakatan (Cahyadi, 2016). Kajian-kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama menyatakan bahwa mediasi (sebagai terminologi modern) dapat ditautkan dengan prinsip penyelesaian sengketa damai dalam hukum perikatan Islam, yang secara prinsip dapat ditempuh melalui ṣulḥ, taḥkīm, dan al-qaḍā' (Sohibi, 2023). Bahkan, terdapat pernyataan bahwa ṣulḥ sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mediasi dapat dipahami sebagai teknik implementatif dari prinsip damai tersebut (Sohibi, 2023).

Kajian APS berbasis Al-Qur'an dan Hadis menyatakan bahwa mediasi (secara makna) dapat dianggap sinonim dengan al-ṣulḥ karena memiliki tujuan yang sama, yakni memutus perselisihan (Rakman, 2023). Selain itu, kajian ṣulḥ dalam sengketa ekonomi syariah menekankan bahwa penyelesaian damai—termasuk melalui mediasi—dipilih karena proses pengadilan dipandang lama, mahal, dan berujung pada hasil menang-kalah yang dapat menimbulkan rasa tidak adil bagi salah satu pihak (Arfin, 2023; Ilyas, 2018). Dengan demikian, mediasi dalam perspektif non-litigasi hukum Islam tidak hanya diposisikan sebagai "jalan tengah" prosedural, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tujuan damai yang secara normatif dinilai bernilai (maslahat) bagi relasi sosial para pihak (Arfin, 2023; Ilyas, 2018; Sohibi, 2023).

Namun, literatur juga menampilkan catatan kritis: dalam hukum Islam, mediasi dan konsiliasi secara klasik sering dipahami sebagai proses informal yang tidak terikat aturan formal, berbeda dari mediasi kelembagaan modern yang cenderung terstruktur dan terikat mekanisme tertentu (Hardiati & Widiana, 2021). Karena itu, penerjemahan "mediasi modern" ke dalam kerangka "mediasi bernuansa ṣulḥ" menuntut perhatian pada konteks kelembagaan: mediasi bisa bersifat internal (komunitas/lembaga) atau terhubung dengan proses pengadilan, tetapi spiritnya tetap menekankan rekonsiliasi dan kesukarelaan (Hardiati & Widiana, 2021; Sohibi, 2023).

3. Konsiliasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hubungannya dengan Mediasi

Konsiliasi dalam literatur hukum—misalnya rujukan Black's Law Dictionary yang dikutip dalam kajian penyelesaian sengketa—dipahami sebagai penyesuaian pendapat dan penyelesaian sengketa dalam suasana persahabatan dan tanpa permusuhan, dengan orientasi menghindari proses litigasi (Cahyadi, 2016). Literatur juga menunjukkan bahwa dalam praktik, istilah konsiliasi dan mediasi kerap dipertukarkan karena sama-sama melibatkan pihak ketiga netral, meskipun beberapa kajian menekankan pihak ketiga pada konsiliasi dapat berperan lebih aktif dalam mendorong kerja sama para pihak dibandingkan mediator (Cahyadi, 2016). Dalam konteks adat dan praktik sosial, konsiliasi juga dipahami sebagai penyelesaian konsensus dengan kemungkinan peran pihak netral secara aktif maupun tidak aktif, sehingga ia sering dianggap dekat dengan mediasi (Sayuthi & Sumardi, 2021).

Dalam kerangka hukum Islam, konsiliasi mudah ditempatkan sebagai bagian dari ṣulḥ karena ṣulḥ dipahami meliputi perundingan/mediasi/konsiliasi dan kompromi tindakan (Hardiati & Widiana, 2021). Bahkan, literatur yang menelaah ṣulḥ dan praktik perdamaian menegaskan bahwa mekanisme informal ṣulḥ berguna membantu penyelesaian sengketa, yang secara substansi dapat mengambil bentuk mediasi dan konsiliasi (Hardiati & Widiana, 2021). Dengan demikian, konsiliasi dalam "non-litigasi menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai salah satu teknik damai yang berada dalam keluarga besar ṣulḥ, dengan penekanan pada suasana persahabatan, pemulihan hubungan, dan kesediaan para pihak menerima rumusan damai yang disepakati (Cahyadi, 2016; Hardiati & Widiana, 2021).

4. Arbitrase Syariah (Taḥkīm): Penunjukan Ḥakam/Muḥakkim dan Putusan yang Mengikat

Dalam literatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, arbitrase diposisikan sebagai mekanisme non-litigasi yang berbeda dari negosiasi/mediasi/konsiliasi karena melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang berwenang memberikan putusan, dan putusan tersebut dipandang final serta mengikat para pihak (Choirunisa & Mujib, 2023; Rakman, 2023). Kajian APS berbasis Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa arbitrase dipadankan dengan al-taḥkīm dalam hukum Islam, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mendatangkan arbiter (muḥakkim) yang ahli dan dapat memberi putusan yang mengikat (Rakman, 2023). Studi lain tentang eksistensi BASYARNAS juga menyatakan bahwa arbitrase dalam hukum Islam dapat disamakan dengan taḥkīm, yang secara etimologis terkait dengan tindakan menjadikan seseorang sebagai pencegah pertikaian, sehingga memperkuat argumentasi konseptual "arbitrase = taḥkīm" (Arisandy & Rosyda, 2022).

Meski demikian, kajian tentang pembiayaan bermasalah di perbankan syariah mencatat adanya nuansa bahwa konsep taḥkīm/arbitrase dalam hukum Islam bukanlah konsep yang sudah "jadi" dalam bentuk aturan fikih yang seragam, melainkan masih bersifat ideologis untuk dikembangkan sebagai dasar keabsahan arbitrase, dengan catatan bahwa diskusi fikih klasik yang eksplisit sering lebih tampak pada konsep ḥakam dalam perkara keluarga (Imaniyati & Badruddin, 2010). Pernyataan ini mengisyaratkan adanya variasi kedalaman elaborasi fikih terkait arbitrase: pada satu sisi, arbitrase disepadankan dengan taḥkīm dan diberi legitimasi; pada sisi lain, detail perangkat normatifnya dipandang memerlukan pengembangan dalam konteks modern (Arisandy & Rosyda, 2022; Imaniyati & Badruddin, 2010; Rakman, 2023).

Dalam praktik kelembagaan Indonesia, BASYARNAS sering disebut sebagai institusi arbitrase syariah yang prosedurnya merujuk pada Undang-Undang Arbitrase dan APS serta peraturan prosedur internal BASYARNAS; dan kewenangan BASYARNAS dipandang tetap ada selama disepakati para pihak dalam perjanjian (klausul arbitrase) (Choirunisa & Mujib, 2023). Dengan demikian, non-litigasi menurut hukum Islam pada ranah arbitrase modern biasanya menekankan dua hal: (i) legitimasi konseptual dari taḥkīm dalam hukum Islam, dan (ii) kebutuhan adanya kesepakatan para pihak untuk tunduk pada putusan arbiter, yang menempatkan "akad/perjanjian" sebagai pintu masuk prosedural arbitrase (Arisandy & Rosyda, 2022; Choirunisa & Mujib, 2023; Rakman, 2023).

5. Sintesis Praktis: Urutan Rasional dari Damai menuju Putusan (Negosiasi–Mediasi/Konsiliasi–Arbitrase)

Banyak kajian non-litigasi menampilkan logika bertahap: penyelesaian sengketa idealnya dimulai dari upaya damai (negosiasi/musyawarah), lalu bila perlu berlanjut pada mediasi atau konsiliasi (melibatkan pihak ketiga netral), dan bila gagal dapat berujung pada arbitrase (putusan mengikat) atau litigasi (pengadilan) (Hardiati & Widiana, 2021; Mukharom et al., 2020; Saidurrahman, 2014). Dalam pendekatan ṣulḥ, gagasan bertahap ini tampak jelas: ṣulḥ dapat menjadi langkah awal, dan di dalamnya terdapat mekanisme negosiasi lalu mediasi/konsiliasi, sebelum akhirnya para pihak memilih opsi lebih adjudikatif (Hardiati & Widiana, 2021). Literatur tentang APS juga menekankan bahwa ADR/APS pada dasarnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan kesukarelaan proses; karenanya, mekanisme awal damai dipandang konsisten dengan asas "sederhana, waktu singkat, dan biaya murah" yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa (Marlina & Maknun, 2022; Mukharom et al., 2020).

Di sisi lain, literatur tentang arbitrase syariah menegaskan bahwa arbitrase tidak harus dipahami sebagai "alternatif pertama", melainkan dapat berfungsi ketika upaya damai tidak lagi cukup, sebab arbitrase menghasilkan putusan final dan mengikat, dengan konsekuensi sifatnya lebih dekat pada win–loss solution dibandingkan mediasi yang lebih menekankan win–win solution (Choirunisa & Mujib, 2023; Imaniyati & Badruddin, 2010). Sintesis ini penting untuk membaca non-litigasi menurut hukum Islam secara lebih komprehensif: hukum Islam menekankan nilai damai (musyawarah/ṣulḥ), tetapi tetap mengakui kebutuhan mekanisme pemutusan (taḥkīm) sebagai jalan keluar ketika konsensus tidak tercapai (Choirunisa & Mujib, 2023; Hardiati & Widiana, 2021; Rakman, 2023).

________________________________________

F. Keterkaitan dengan Hukum Positif Indonesia (sebagai Konteks Implementasi): Pengakuan APS dan Syarat "Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah"

Walaupun pertanyaan berfokus pada "menurut hukum Islam", literatur yang tersedia sangat sering menjembatani hukum Islam dengan hukum positif Indonesia, terutama karena banyak sengketa syariah terjadi dalam ruang kontrak bisnis/keuangan yang tunduk pada kerangka regulasi nasional. Sejumlah artikel menyatakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan definisional Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Rakman & Syufa'at, 2023; Salim, 2018; Yuniarti, 2019). Kerangka definisional ini sering dipakai untuk menegaskan bahwa non-litigasi (ADR/APS) bukan sekadar praktik sosial, melainkan memiliki pengakuan legal formal, sehingga bisa digunakan juga pada sengketa ekonomi syariah sepanjang disepakati dalam akad (Choirunisa & Mujib, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023; Yuniarti, 2019).

Namun, beberapa kajian menekankan syarat penting: penyelesaian non-litigasi (baik ADR maupun arbitrase) dalam konteks sengketa syariah harus "tidak bertentangan dengan prinsip syariah" (Hendrianto, 2021; Mardani, 2012). Kajian tentang pilihan forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menegaskan bahwa selain litigasi, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui non-litigasi—misalnya diskusi/musyawarah, mediasi perbankan, melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain, dan ADR—dengan catatan pengaturannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hendrianto, 2021). Sebaliknya, kajian lain mengingatkan adanya peluang bahwa dalam ADR (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli) dapat terjadi kesepakatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan, sehingga "kepatuhan syariah" tetap harus menjadi pagar substantif dalam perdamaian (Ridwan, 2018). Dengan demikian, dalam sintesis hukum Islam–hukum positif, non-litigasi tidak cukup hanya sah secara prosedural/kontraktual; ia juga harus dinilai sah secara substansi syariah (tidak melanggar prinsip syariah) (Hendrianto, 2021; Ridwan, 2018).

Klausul Akad, Pilihan Forum, dan Konsekuensi Yuridis (dalam Sengketa Syariah)

Literatur mengenai sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa ketentuan penjelasan Pasal tertentu dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sekalipun demikian, penyelesaian non-litigasi tetap dimungkinkan melalui musyawarah, mediasi perbankan, BASYARNAS/lembaga arbitrase lain, dan bahkan bentuk APS lain (konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli), selama dituangkan secara jelas dalam akad (Mardani, 2012; Sofiani, 2015). Sejumlah kajian menegaskan bahwa pilihan forum non-litigasi adalah "pilihan kedua" bilamana para pihak tidak bersepakat menyelesaikan sengketa melalui peradilan agama, sehingga klausul penyelesaian sengketa harus tertulis jelas dalam perjanjian untuk menghindari ketidakpastian (Prayuti et al., 2024; Sofiani, 2015).

Karena itu, dari sudut praktik kontraktual, "non-litigasi menurut hukum Islam" di Indonesia sering beroperasi melalui mekanisme klausul: para pihak—dengan asas kebebasan berkontrak—menentukan sejak awal apakah sengketa akan ditempuh melalui musyawarah, mediasi, arbitrase syariah, atau forum lain, dengan tetap mensyaratkan kesesuaian prinsip syariah (Hendrianto, 2021; Sofiani, 2015; Zahro et al., 2021).

Pada level institusional arbitrase syariah, literatur juga mencatat adanya problem yuridis pasca putusan MK tersebut, khususnya terkait putusan BASYARNAS yang harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan eksekusinya dilakukan atas perintah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, meskipun sengketa ekonomi syariah diposisikan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam jalur litigasi (Mardani, 2012). Catatan ini penting sebagai nuansa implementatif: sekalipun arbitrase syariah dipahami sebagai taḥkīm (non-litigasi) dan diakui keberadaannya sepanjang disepakati para pihak, mekanisme eksekusi putusan dalam tata hukum nasional dapat memunculkan friksi kewenangan yang berdampak pada kepastian hukum (Choirunisa & Mujib, 2023; Mardani, 2012). Dengan demikian, pembahasan non-litigasi menurut hukum Islam—ketika dioperasionalkan dalam konteks Indonesia—secara empiris sering berhadapan dengan isu sinkronisasi forum, klausul akad, dan tata cara pelaksanaan putusan (Choirunisa & Mujib, 2023; Mardani, 2012; Sofiani, 2015).

________________________________________

G. Kelebihan Non-Litigasi dalam Perspektif Nilai Syariah: Kesukarelaan, Kerahasiaan, dan Pemeliharaan Relasi

Dalam literatur penyelesaian sengketa bisnis syariah, ADR dan arbitrase syariah sering dinilai lebih dipilih karena beberapa alasan: kesukarelaan, prosedur cepat, sifat rahasia (confidential), hemat waktu dan biaya, fleksibilitas merancang syarat penyelesaian, serta orientasi win–win solution—khususnya pada mediasi/negosiasi/konsiliasi—yang menjaga hubungan baik para pihak (Marlina & Maknun, 2022; Mukharom et al., 2020). Sejalan dengan itu, kajian ṣulḥ dan mediasi sebagai alternatif terbaik menegaskan bahwa penyelesaian damai dipilih karena proses pengadilan dipandang lama, mahal, dan menghasilkan menang-kalah yang dapat memantik persepsi ketidakadilan; sementara perdamaian dan mediasi mencari solusi bersama dan lebih dekat dengan preferensi masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan harmoni sosial (Arfin, 2023; Ilyas, 2018). Dalam perspektif etos syariah, argumen ini memperkuat bahwa non-litigasi bukan hanya "efisien", tetapi juga dinilai lebih kompatibel dengan tujuan memutus permusuhan dan memulihkan hubungan sosial (Arfin, 2023; Ilyas, 2018; Saidurrahman, 2014).

Walau demikian, literatur juga menekankan prasyarat moral-prosedural: ADR/APS bertumpu pada itikad baik untuk mencapai kesepakatan, sebab tanpa itikad baik, mekanisme damai berpotensi menjadi formalitas semata dan gagal menghasilkan solusi (Mukharom et al., 2020). Ini konsisten dengan penekanan bahwa penyelesaian non-litigasi adalah mekanisme berbasis kesepakatan; dengan demikian, legitimasi praktisnya sangat dipengaruhi oleh kemauan para pihak menerima kompromi dan menjalankan hasil kesepakatan (Mukharom et al., 2020; Saidurrahman, 2014). Karena itu, dalam sintesis nilai syariah, non-litigasi idealnya dipahami sebagai instrumen yang memadukan etika damai (musyawarah/ṣulḥ) dengan desain prosedural yang memadai untuk menjaga kepastian, terutama ketika sengketa terjadi dalam aktivitas bisnis dan keuangan syariah (Arfin, 2023; Mukharom et al., 2020; Yuniarti, 2019).

________________________________________

H. Keterbatasan dan Tantangan: Kejelasan Regulasi Teknik ADR dan Risiko Ketidakselarasan Syariah

Sejumlah kajian menyatakan bahwa meskipun ADR dikenal dan diakui, pengaturan mengenai beberapa bentuk APS (selain arbitrase) belum cukup rinci dan jelas, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik (Marlina & Maknun, 2022; Salim, 2018). Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi menyatakan bahwa prosedur arbitrase melalui BASYARNAS telah diatur tata cara dan prosedurnya, sedangkan ADR melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli belum cukup jelas diatur (Salim, 2018). Di sisi lain, kajian tentang peluang ADR dalam sengketa perdata juga menyatakan bahwa undang-undang memberikan opsi bentuk APS, tetapi tidak memberikan penjelasan dan batasan yang memadai; praktis hanya negosiasi dan mediasi yang sedikit memperoleh penjelasan pelaksanaan (Wiguna, 2018). Walaupun rujukan kedua ini berada pada konteks sengketa perdata tanah, ia sering dikutip untuk menegaskan problem umum yang juga dirasakan pada ADR di luar arbitrase: norma ada, detail teknis sering kurang (Salim, 2018; Wiguna, 2018).

Selain aspek kejelasan prosedur, literatur juga menyoroti tantangan substantif syariah. Kajian penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi—yang juga menyinggung non-litigasi—mengingatkan bahwa dalam ADR terbuka peluang tercapainya kesepakatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga mekanisme non-litigasi membutuhkan kontrol normatif kepatuhan syariah agar perdamaian tidak menjadi pintu masuk pelanggaran prinsip (Ridwan, 2018). Pada titik ini, syarat "tidak bertentangan dengan prinsip syariah" yang disebut dalam kajian pilihan forum perbankan syariah menjadi pagar konseptual yang relevan: non-litigasi boleh dipilih, tetapi tidak boleh mengorbankan substansi syariah yang menjadi dasar transaksi (Hendrianto, 2021; Ridwan, 2018). Dengan demikian, tantangan non-litigasi menurut hukum Islam bukan hanya bagaimana mencapai kesepakatan, melainkan bagaimana memastikan kesepakatan itu sah dan selaras dengan prinsip syariah yang menaungi akad muamalah (Hendrianto, 2021; Ridwan, 2018).

________________________________________

I. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, non-litigasi menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai pengutamaan penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah/mufakat dan al-ṣulḥ—yang dalam praktik modern berwujud negosiasi, mediasi, dan konsiliasi—serta pemberian ruang bagi taḥkīm (arbitrase) sebagai mekanisme pemutusan yang berada di luar peradilan negara tetapi tetap berorientasi pada nilai-nilai syariah (Hardiati & Widiana, 2021; Rakman, 2023; Yuniarti, 2019). Praktik masa Nabi dan para sahabat yang dibaca sebagai preseden negosiasi, mediasi, dan arbitrase memperkuat klaim bahwa mekanisme serupa APS modern memiliki akar dalam tradisi Islam, setidaknya sebagai etika damai dan model sosial penyelesaian konflik (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023; Sohibi, 2023).

Pada saat yang sama, literatur juga menampilkan nuansa: terdapat perdebatan konseptual mengenai sifat mengikat putusan dalam perdamaian yang melibatkan ḥakam, serta terdapat tantangan implementatif modern terkait kepastian prosedural ADR dan kebutuhan memastikan kesepakatan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Marlina & Tanzili, 2022; Ridwan, 2018; Salim, 2018). Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa non-litigasi dalam hukum Islam adalah arsitektur penyelesaian sengketa yang menempatkan perdamaian sebagai prioritas—baik sebagai etos (musyawarah) maupun sebagai akad (ṣulḥ)—seraya tetap mengakui arbitrase (taḥkīm) sebagai jalur non-pengadilan yang dapat mengikat ketika perdamaian berbasis konsensus tidak tercapai (Choirunisa & Mujib, 2023; Hardiati & Widiana, 2021; Rakman, 2023; Yuniarti, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arfin, Muh. I. (2023). Pola Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak. https://doi.org/10.31219/osf.io/62s7u

Arisandy, S., & Rosyda, F. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib). Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(2). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2412

Cahyadi, T. N. (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 15. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29

Choirunisa, E., & Mujib, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(5), 2344–2365. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3468

Hardiati, N., & Widiana, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan, 1(5), 485–497. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80

Hendrianto, H. (2021). Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep Melalui Litigasi dan Non-Litigasi. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 24–39. https://doi.org/10.24256/alw.v6i2.1794

Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 227. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104

Imaniyati, N. S., & Badruddin, B. (2010). Choice of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(3), 408. https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no3.227

Mardani, Mr. (2012). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 298. https://doi.org/10.22146/jmh.16224

Marlina, H., & Maknun, L. (2022). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Disiplin Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 28(2), 77–90. https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i2.74

Marlina, H., & Tanzili, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 9(5), 1445–1460. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27360

Mukharom, M., Triasih, D., & Septiandani, D. (2020). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 7(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14894

Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan. Syntax Idea, 6(3), 1533–1544. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165

Rakman, F. F. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(1), 28. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16651

Rakman, F. F., & Syufa'at, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 42. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11947

Ridwan, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1). https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3983

Saidurrahman, S. (2014). Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 344. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.344-360

Salim, A. (2018). Al-Ṣulḥ dalam Arbitrase Tata Hukum Islam Klasik. Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 5(2), 91–107. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.118

Sayuthi, S., & Sumardi, D. (2021). Model Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Aceh. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 1(2), 87–112. https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i2.10

Sofiani, Triana. (2015). Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Jurnal Hukum Islam, 119–131. https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491

Sohibi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah atas Jaminan Barang Gadai Syariah. Indonesia Berdaya, 4(4), 1453–1478. https://doi.org/10.47679/ib.2023588

Sucipto, I. (2022). Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia. Islamica, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.59908/ijiiai.v6i1.3

Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian di Dalamnya. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 506. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1743

Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. Jurnal Perspektif, 2(2), 215. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30

Zahro, A. L., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non-Litigasi. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(2), 336–352. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.716