01572 - Non-Refoulement dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif antara Prinsip Perlindungan Internasional dan Norma Syariah

Abstract

The principle of non-refoulement in international law is widely understood as a prohibition on states from expelling, deporting, rejecting at the border, or "returning in any manner" a person in need of international protection to a territory where their life or freedom is threatened. This article examines the extent to which Islamic legal tradition contains normative constructions that produce substantive obligations equivalent to non-refoulement, namely protecting those seeking asylum from forced return to serious danger while ensuring security guarantees and fulfillment of basic human needs. Through a comparative normative analysis of international refugee law and Islamic law, this article argues that although Islamic tradition does not employ the modern technical terminology of "non-refoulement" nor possess an identical category of "refugee/asylum seeker," Islamic normative tradition develops protection institutions—such as the guarantee of security through amān and the ethics of protection through ijāra—as well as a framework of fundamental rights for forced migrants that substantively demands that those seeking protection not be returned to serious danger. The maqāṣid al-sharī'ah framework further reinforces the rationality of Sharia for protection obligations, placing the refugee issue within the horizon of universal values and fundamental rights. Thus, the principle of non-refoulement can be understood as a modern articulation compatible with the objectives of protection in Islam, simultaneously serving as a normative bridge between Islamic legal ethics and the obligations of modern states under international law.

Keywords: non-refoulement, Islamic law, asylum, amān, maqāṣid al-sharī'ah, refugee protection

________________________________________

Abstrak

Prinsip non-refoulement dalam hukum internasional lazim dipahami sebagai larangan bagi negara untuk mengusir, mendeportasi, menolak di perbatasan, atau "memulangkan dengan cara apa pun" seseorang yang membutuhkan perlindungan internasional ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam. Artikel ini mengkaji sejauh mana tradisi hukum Islam memuat konstruksi normatif yang menghasilkan kewajiban substantif yang sepadan dengan non-refoulement, yakni melindungi orang yang mencari suaka dari pemulangan paksa ke bahaya serius serta memastikan adanya jaminan keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara manusiawi. Melalui analisis normatif komparatif antara hukum pengungsi internasional dan hukum Islam, artikel ini berargumen bahwa meskipun tradisi Islam tidak menggunakan terminologi modern "non-refoulement" sebagai istilah teknis tunggal dan tidak memiliki kategori modern "refugee/asylum seeker" secara identik, tradisi normatif Islam mengembangkan institusi perlindungan—seperti jaminan keamanan melalui amān dan etika perlindungan melalui ijāra—serta kerangka hak-hak dasar migran paksa yang secara substansi menuntut agar pihak yang meminta perlindungan tidak dipulangkan ke bahaya serius. Kerangka maqāṣid al-sharī'ah lebih lanjut memperkuat rasionalitas syariah bagi kewajiban perlindungan, dengan menempatkan isu pengungsi dalam horizon nilai universal dan hak fundamental. Dengan demikian, prinsip non-refoulement dapat dipahami sebagai artikulasi modern yang kompatibel dengan tujuan perlindungan dalam Islam, sekaligus sebagai jembatan normatif antara etika-legal Islam dan kewajiban negara modern di bawah hukum internasional.

Kata kunci: non-refoulement, hukum Islam, suaka, amān, maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan pengungsi

________________________________________

I. Pendahuluan

Prinsip non-refoulement dalam hukum internasional lazim dipahami sebagai larangan bagi negara untuk mengusir, mendeportasi, menolak di perbatasan, atau "memulangkan dengan cara apa pun" seseorang yang membutuhkan perlindungan internasional ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam karena alasan-alasan tertentu, misalnya ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik (Lamichhane, 2017; Maula, 2024; Syahrin, 2018). Prinsip ini diposisikan sebagai "batu penjuru" perlindungan pengungsi dalam rezim hukum pengungsi internasional dan menjadi fondasi cara negara memperlakukan pengungsi dan pencari suaka sejak dirumuskan dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 (Maula, 2024; Syahrin, 2018). Dalam diskursus yang lebih luas, prinsip ini juga berkelindan dengan perkembangan hukum HAM internasional, misalnya larangan penyiksaan, yang menegaskan bahwa pengembalian ke risiko penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi adalah terlarang secara absolut (Chetail, 2014; Lamichhane, 2017).

Karena itu, ketika topik "non-refoulement menurut hukum Islam" diajukan, pertanyaan akademiknya bukan semata apakah istilah itu ditemukan dalam literatur fikih klasik, melainkan apakah ada konstruksi normatif Islam—melalui sumber dan metodologi syariah—yang menghasilkan kewajiban substantif yang sepadan: melindungi orang yang mencari suaka dari pemulangan paksa ke bahaya serius, serta memastikan adanya jaminan keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara manusiawi (Yassen, 2022; Zaalishvili, 2021).

Di titik ini, sejumlah studi yang membandingkan hukum internasional dan hukum Islam menyatakan bahwa perlindungan pengungsi dalam Islam dapat ditemukan dalam teks-teks normatif, misalnya rujukan Al-Qur'an, dan bahwa, baik dalam hukum internasional maupun hukum Islam, prinsip yang bekerja untuk perlindungan pengungsi adalah non-refoulement (Yassen, 2022; Zaalishvili, 2021). Namun, studi lain juga menekankan pentingnya kehati-hatian metodologis: tradisi Islam memiliki istilah dan kategori historis yang tidak identik dengan kategori modern "refugee/asylum seeker," sehingga penyepadanan konsep harus dilakukan melalui analisis fungsi normatif—perlindungan dari bahaya, jaminan keamanan, dan martabat manusia—bukan melalui padanan terminologis semata (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021). Dengan cara baca demikian, non-refoulement dapat dibahas sebagai "konsekuensi normatif" dari prinsip-prinsip perlindungan dalam Islam yang—dalam istilah modern—mengharuskan pencegahan pemulangan paksa ke bahaya serius (Yassen, 2022; Zaalishvili, 2021).

________________________________________

II. Kedudukan Non-Refoulement dalam Hukum Internasional sebagai Latar Normatif Perbandingan

Dalam hukum pengungsi internasional, larangan refoulement berakar pada Pasal 33 Konvensi 1951, yang menegaskan larangan pengusiran atau pemulangan seorang pengungsi ke "perbatasan wilayah" tempat hidup atau kebebasannya terancam (Lamichhane, 2017; Syahrin, 2018). Sejumlah kajian menegaskan bahwa prinsip ini juga mencakup pencari suaka, bukan hanya mereka yang sudah "diakui" sebagai pengungsi, karena status pengungsi bersifat deklaratif: seseorang diakui karena ia memenuhi definisi, bukan menjadi pengungsi karena diakui (Shah et al., 2019; Sulaiman et al., 2021). Dari sudut pandang ini, negara tidak dapat menunda seluruh perlindungan sampai status formal diputuskan, sebab kegagalan memberi akses prosedur dan/atau pemulangan sebelum pemeriksaan memadai dapat berujung pada pelanggaran non-refoulement (Lamichhane, 2017; Shah et al., 2019).

Selain itu, literatur juga menekankan bahwa non-refoulement tidak hanya berarti larangan deportasi setelah orang berada di dalam wilayah negara, tetapi juga dapat meluas pada "non-penolakan di perbatasan" (non-rejection at the frontier) dalam konteks ketika penolakan efektif menyebabkan orang kembali ke bahaya (Fangary, 2021; Lamichhane, 2017). Bahkan sejumlah analisis mempersoalkan praktik penolakan di perbatasan sebagai upaya menghindari kewajiban perlindungan (Lamichhane, 2017; Shah et al., 2019).

Perdebatan penting dalam hukum internasional adalah status normatif non-refoulement: banyak penulis dan studi mengklaim ia telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan bahkan jus cogens (norma memaksa) (Maula, 2024; Syahrin, 2018; Vallejos, 2023). Akan tetapi, terdapat pula literatur yang menekankan bahwa klaim "kebiasaan internasional" maupun "jus cogens" masih diperdebatkan karena praktik negara tidak selalu konsisten dan negara sering berupaya membatasi kewajiban atas nama kedaulatan perbatasan atau keamanan nasional (Bazo, 2015; Susanto et al., 2023). Dengan kata lain, terdapat ketegangan yang terdokumentasi antara klaim normatif kuat, misalnya jus cogens, dan kenyataan pelanggaran atau pembatasan oleh negara (Bazo, 2015; Susanto et al., 2023).

Nuansa ini relevan bagi pembacaan hukum Islam: ketika prinsip perlindungan diklaim "sejalan" atau "mendukung" non-refoulement, argumentasinya dapat diletakkan pada fondasi etika-hukum Islam sendiri, misalnya perlindungan keamanan, martabat, dan kemanusiaan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada konsensus yang masih diperdebatkan tentang status jus cogens di hukum internasional (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021).

Di sisi lain, literatur HAM menegaskan bahwa non-refoulement dalam konteks larangan penyiksaan bersifat absolut—tanpa pengecualian—dan dengan demikian dapat "menetralisir" pengecualian-pengecualian dalam hukum pengungsi, misalnya pengecualian keamanan nasional di Pasal 33(2) Konvensi 1951, ketika terdapat risiko penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi (Chetail, 2014; Lamichhane, 2017). Kajian tentang keamanan dan "perang melawan teror" menunjukkan bagaimana pengecualian Konvensi 1951 harus ditafsirkan secara restriktif dan berbasis penilaian individual, sementara larangan refoulement berbasis larangan penyiksaan di rezim HAM tetap absolut (Chetail, 2014; Lamichhane, 2017). Ini memperlihatkan bahwa prinsip non-refoulement modern adalah simpul pertemuan hukum pengungsi dan HAM, dan konteks tersebut menjadi horizon penting ketika melakukan artikulasi normatif "sejenis" di dalam hukum Islam—terutama karena diskursus Islam kontemporer tentang migrasi paksa sering menekankan martabat, keselamatan, dan perlindungan kebutuhan dasar (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021).

________________________________________

III. Kerangka Konseptual Islam: Tidak Ada Istilah Tunggal "Pengungsi," tetapi Ada Institusi Perlindungan

Salah satu temuan penting dalam literatur tentang migrasi paksa dalam Islam adalah bahwa tradisi Islam tidak memiliki satu istilah teknis yang sepenuhnya ekivalen dengan "refugee/forced migrant/asylum seeker" modern, dan tidak pula membangun pembedaan kategori hukum yang kaku sebagaimana kerangka internasional kontemporer (Zaalishvili, 2021). Kendati demikian, absennya istilah tunggal tidak berarti absennya rezim perlindungan: studi tentang prinsip-prinsip kemanusiaan Islam menegaskan bahwa tradisi Islam menyediakan kerangka yang "robust" bagi perlindungan orang-orang yang berpindah secara paksa, termasuk jaminan atas hak-hak fundamental seperti martabat, perlakuan setara, pemenuhan kebutuhan dasar, dan—secara eksplisit dalam kajian tersebut—non-refoulement (Zaalishvili, 2021). Dalam pengertian ini, "non-refoulement menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai konsekuensi dari komitmen syariah terhadap jaminan keamanan (tidak dikembalikan kepada bahaya) dan perlindungan kemanusiaan bagi pihak yang mencari perlindungan (Yassen, 2022; Zaalishvili, 2021).

Dalam kerangka fikih hubungan antarkomunitas/politik, literatur kontemporer juga menghidupkan kembali diskursus fiqh al-siyar sebagai lensa untuk membaca norma-norma Islam terkait relasi lintas batas dan perlakuan terhadap pihak luar, sekalipun diskursus klasiknya sering berfokus pada konteks perang dan hubungan antarpolitas (Vallejos, 2023). Maula menempatkan fiqh al-siyar dan maqāṣid al-sharī'ah sebagai fondasi diskursus kemanusiaan Islam yang relevan bagi pengelolaan pengungsi kontemporer (Vallejos, 2023). Ini penting karena konsep perlindungan "orang luar" dalam Islam sering berkelindan dengan ide keamanan yang dijamin, misalnya amān, serta penghormatan atas manusia sebagai subjek bermartabat yang harus dilindungi ketika berada dalam kerentanan (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021).

Lebih jauh, literatur etika Islam menyoroti dua jalur konseptual yang sering dipakai untuk memahami perlindungan: (i) jalur yurisprudensial tentang amān (jaminan keamanan/safe conduct) dan status orang yang dilindungi, dan (ii) jalur etika tentang ijāra (pemberian perlindungan sebagai impuls moral) (Kamal, 2021). Fadl menjelaskan bahwa para fuqaha klasik mengembangkan pembahasan tentang amān sebagai "pledge of security" dan tentang status pihak yang menerima perlindungan, sementara pertanyaan apakah suaka dipahami sebagai "hak/entitlement" atau lebih sebagai "privilege sakral" dapat bergeser bila diletakkan pada etika ijāra alih-alih semata yurisprudensi amān (Kamal, 2021). Untuk kebutuhan topik non-refoulement, dua jalur ini sama-sama relevan: keduanya mendukung gagasan bahwa ketika jaminan keamanan diberikan kepada pihak yang meminta perlindungan, mengembalikannya ke bahaya akan bertentangan dengan makna perlindungan itu sendiri (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021).

________________________________________

IV. Landasan Tekstual: Al-Qur'an dan Tradisi Penerimaan Pendatang yang Memohon Perlindungan

Studi yang membandingkan hukum internasional dan hukum Islam menegaskan bahwa Al-Qur'an memuat basis normatif bagi perlindungan pihak yang mencari suaka. Salah satu rujukan yang sering diajukan adalah QS. al-Hasyr: 9, yang dipahami memuat prinsip dan hak terkait penerimaan pihak yang datang mencari perlindungan (Yassen, 2022). Dengan mengacu pada ayat tersebut, Syahrin menyimpulkan bahwa perlindungan pengungsi dalam Islam memiliki dasar tekstual dan bahwa prinsip yang bekerja dalam perlindungan pengungsi—baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum Islam—adalah non-refoulement (Yassen, 2022). Dalam konteks metodologis Islam, klaim semacam ini biasanya dipahami bukan sebagai adopsi terminologi modern ke dalam teks, tetapi sebagai afirmasi bahwa teks dan tradisi Islam mengandung kewajiban untuk melindungi pihak yang meminta perlindungan dari bahaya serius, yang substansinya sejalan dengan larangan pemulangan paksa (Yassen, 2022; Zaalishvili, 2021).

Literatur lain memperkuat tesis bahwa tema pemberian suaka dan perlindungan memiliki sebaran dalil yang luas. Yulianto mengutip analisis yang mengklasifikasikan sejumlah ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit berbicara tentang pemberian perlindungan kepada pihak yang memohon suaka (Moretti, 2018). Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, Yulianto menekankan bahwa persoalan pencari suaka/pengungsi berhubungan erat dengan nilai-nilai dasar dan hak-hak fundamental manusia yang menjadi perhatian dalam diskursus maqāṣid (Moretti, 2018). Dengan demikian, basis tekstual (ayat-ayat tentang perlindungan) dan basis teleologis (perlindungan nilai/hak fundamental) bertemu untuk membangun argumen bahwa menolak atau memulangkan pihak yang terancam dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai inti (Moretti, 2018; Vallejos, 2023).

________________________________________

V. Kategori Perlindungan dalam Fikih: Amān, Musta'min, dan Perlindungan Lintas Identitas Agama

Dalam studi hak-hak migran paksa di dalam Islam, salah satu konsep yang dibahas adalah musta'min (pihak yang memperoleh keamanan/perlindungan), yang menunjukkan adanya kategori "orang luar" yang berada dalam status terlindungi (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021). Azmi menegaskan bahwa kerangka tradisi Islam menaruh perhatian pada jaminan perlindungan bagi migran paksa dan mengartikulasikan sejumlah hak fundamental—termasuk non-refoulement—sebagai bagian dari kerangka tersebut (Zaalishvili, 2021). Kadir dkk. juga menegaskan kemungkinan pemberian suaka kepada non-Muslim sebagai musta'min atau dhimmī (dalam kerangka tertentu), yang menandakan bahwa perlindungan tidak dibatasi hanya bagi Muslim (Ibragimov & Assanova, 2019). Bahkan Azmi secara eksplisit menekankan bahwa pencari suaka non-Muslim tidak boleh merasa diwajibkan atau dipaksa untuk memeluk Islam, sehingga status "dilindungi" tidak disyaratkan oleh konversi (Zaalishvili, 2021). Struktur normatif semacam ini penting bagi konseptualisasi non-refoulement dalam Islam: jika syariah menuntut perlindungan dan keamanan tanpa pemaksaan identitas, maka pemulangan paksa ke bahaya serius akan menegasikan perlindungan yang dijanjikan (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021).

Dimensi ini juga terkait dengan pembacaan etika dan kemanusiaan Islam yang lebih luas. Fadl menggarisbawahi bahwa banyak studi Muslim kontemporer berupaya menunjukkan "kecocokan" norma Islam dengan standar internasional, tetapi ia juga menekankan bahwa, pada isu migrasi paksa, umat Islam dapat mengembangkan impuls moral yang bahkan "melampaui" standar internasional yang dinilai masih terbatas cakupannya (Kamal, 2021). Dalam kerangka itu, non-refoulement dapat dipahami bukan sekadar kepatuhan minimal, melainkan bagian dari etika perlindungan yang memandang pengungsian sebagai kondisi kerentanan manusia yang menuntut respons bermartabat (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021). Dengan demikian, argumentasi "menurut hukum Islam" dapat dibangun sebagai: memberi amān/perlindungan dan menjamin martabat serta kebutuhan dasar mengimplikasikan larangan memulangkan pihak yang mencari perlindungan ke bahaya serius—sebuah larangan yang sepadan dengan non-refoulement (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021).

________________________________________

VI. Maqāṣid al-Sharī'ah dan "Humanitarianism" Islam: dari Nilai-Nilai Universal ke Kewajiban Perlindungan

Kerangka maqāṣid al-sharī'ah sering digunakan untuk menjembatani teks, tradisi, dan problem kemanusiaan kontemporer. Yulianto menegaskan bahwa persoalan pengungsi/pencari suaka berhubungan erat dengan nilai dasar dan hak fundamental yang penting dalam diskursus maqāṣid. Sebagai pendekatan yang menonjolkan nilai universal, maqāṣid dipandang mampu merespons problem kemanusiaan mutakhir secara lebih memadai (Moretti, 2018). Maula, dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, juga menggunakan lensa maqāṣid al-sharī'ah untuk menjelaskan bahwa penerimaan pengungsi dapat dipahami sebagai ekspresi "Islamic humanitarianism" dan pengakuan atas hak asasi yang melekat pada pengungsi (Vallejos, 2023). Dengan demikian, dalam artikulasi normatif Islam, non-refoulement tidak berhenti sebagai larangan formal pemulangan, tetapi menjadi bagian dari kewajiban perlindungan yang menuntut respons kemanusiaan yang menjaga keselamatan dan martabat (Moretti, 2018; Vallejos, 2023).

Pada level metodologi, Yulianto menempatkan maqāṣid sebagai pendekatan yang menempatkan kemaslahatan (maṣlaḥa) sebagai inti dan menjelaskan bagaimana pendekatan ini berinteraksi dengan regulasi nasional modern (Moretti, 2018). Sementara itu, Maula mengaitkan wacana fiqh al-siyar dan maqāṣid untuk menyediakan fondasi diskursus kemanusiaan Islam bagi praktik perlindungan pengungsi kontemporer (Vallejos, 2023). Sintesis kedua pendekatan ini menghasilkan konsepsi bahwa, ketika seseorang berada dalam kondisi terancam dan membutuhkan perlindungan lintas batas, perlindungan itu dapat dipandang sebagai tuntutan maṣlaḥa dan tujuan syariah yang mendorong negara/komunitas untuk tidak memulangkan paksa pihak yang terancam (Moretti, 2018; Vallejos, 2023). Dalam bahasa hukum internasional, konsekuensi tersebut beririsan dengan non-refoulement (Yassen, 2022; Zaalishvili, 2021).

________________________________________

VII. Dari Komunitas ke Negara Modern: Relevansi bagi Kebijakan Kontemporer (Indonesia/Malaysia sebagai Ilustrasi)

Walaupun pertanyaan berfokus pada "hukum Islam," literatur yang tersedia menunjukkan bahwa perdebatan kontemporer sering muncul pada titik perjumpaan antara norma moral-keagamaan dan kewajiban negara dalam hukum internasional. Maula menyatakan bahwa meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia dipandang tetap terikat oleh prinsip non-refoulement sebagai hukum kebiasaan internasional atau jus cogens, sehingga harus mengelola dan melindungi pengungsi yang masuk ke wilayahnya (Vallejos, 2023). Tobing juga berargumen bahwa Indonesia terikat kewajiban non-refoulement melalui traktat HAM internasional yang diikuti serta melalui hukum kebiasaan internasional, sembari mencatat bahwa regulasi nasional yang ada memberi kesan penghormatan terhadap prinsip tersebut namun tidak merumuskan aturan yang spesifik (Supaat, 2017). Dalam kerangka maqāṣid, penerimaan pengungsi dapat dibaca sebagai wujud "humanitarianism" Islam, sehingga terjadi tumpang tindih antara motivasi normatif Islam dan kewajiban internasional yang melarang pemulangan paksa (Moretti, 2018; Vallejos, 2023).

Di Asia Tenggara, Moretti menunjukkan bahwa meskipun banyak negara tidak menjadi pihak instrumen utama pengungsi, praktik di beberapa negara (termasuk Indonesia dan Malaysia) secara de facto membedakan pengungsi dari migran tidak berdokumen, antara lain dengan memberikan perlindungan dari non-refoulement (Hashimy, 2024). Namun, studi kasus deportasi Myanmar oleh Malaysia menunjukkan bagaimana kebijakan deportasi dapat dinilai melanggar prinsip non-refoulement dalam konteks risiko pascakudeta dan ketidakpastian keselamatan (Yulianto, 2019). Ketegangan ini menegaskan bahwa norma—baik internasional maupun argumentasi etika Islam—tidak otomatis terimplementasi; ia membutuhkan perangkat prosedural dan komitmen kebijakan untuk mencegah pemulangan paksa ke bahaya (Lamichhane, 2017; Yulianto, 2019).

Dalam perspektif Islamisasi wacana hak asasi, Seet berargumen bahwa menekankan pentingnya suaka dalam Islam dapat membangkitkan sensitivitas moral dan mendorong reformasi perlindungan hak pengungsi dalam kerangka hukum domestik, dengan studi kasus Malaysia (Mansfield, 2015; Zaalishvili, 2021). Dengan demikian, "non-refoulement menurut hukum Islam" juga dapat berfungsi sebagai argumen internal (moral-konstitusional) untuk memperkuat perlindungan, bukan semata argumen eksternal berbasis traktat (Mansfield, 2015; Zaalishvili, 2021).

________________________________________

VIII. Batasan dan Pengecualian: Keamanan Negara, Kedaulatan Perbatasan, dan Standar Minimum Perlindungan

Salah satu isu paling kompleks adalah hubungan antara kedaulatan perbatasan, keamanan nasional, dan kewajiban non-pemulangan. Dalam hukum pengungsi internasional, terdapat pengecualian terhadap non-refoulement di Konvensi 1951, misalnya bila individu dianggap membahayakan keamanan atau masyarakat, tetapi literatur menekankan bahwa pengecualian ini harus ditafsirkan restriktif dan tidak boleh mengalahkan larangan absolut pemulangan bila ada risiko penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi (Chetail, 2014; Lamichhane, 2017). Dalam praktik, negara sering mengklaim perlunya kontrol perbatasan, termasuk menolak masuk atau mengusir, tetapi literatur menegaskan bahwa penolakan di perbatasan dapat menjadi masalah bila mengakibatkan orang kembali ke bahaya—yakni bentuk refoulement yang dilarang (Fangary, 2021; Lamichhane, 2017). Oette juga menegaskan bahwa kewajiban negara untuk menghindari refoulement tidak bergantung pada pengakuan formal status pengungsi karena status itu deklaratif; kewajiban melekat sejak individu memenuhi kriteria dan berada dalam jangkauan kekuasaan/yurisdiksi negara (Shah et al., 2019; Sulaiman et al., 2021).

Dalam kaitannya dengan Islam, literatur yang tersedia tidak merumuskan "pasal pengecualian" yang identik dengan Pasal 33(2) Konvensi 1951. Namun, pendekatan maqāṣid dan prinsip kemanusiaan Islam, sebagaimana dipaparkan oleh Yulianto dan Maula, menekankan orientasi pada nilai-nilai dasar dan hak fundamental, serta pengakuan atas hak inheren para pengungsi (Moretti, 2018; Vallejos, 2023). Karena itu, bila non-refoulement dibaca sebagai konsekuensi dari tujuan syariah untuk melindungi manusia dalam kondisi kerentanan, maka argumen keamanan negara tidak dapat digunakan secara otomatis untuk meniadakan kewajiban perlindungan, terutama bila pemulangan membawa risiko serius terhadap keselamatan dan kebebasan (Moretti, 2018; Vallejos, 2023).

Di sisi lain, karena literatur Islam yang dirujuk juga mengakui kompleksitas penerjemahan konsep-konsep klasik ke dalam negara modern, pekerjaan akademik yang ketat adalah merumuskan bagaimana jaminan perlindungan (amān/ijāra) diterjemahkan menjadi standar prosedural dan kebijakan kontemporer yang mencegah pemulangan paksa (Kamal, 2021; Vallejos, 2023). Di sini, pembelajaran dari hukum internasional—misalnya penekanan pada akses prosedur, penilaian individual, dan larangan penolakan otomatis di perbatasan—dapat menjadi alat bantu institusional untuk merealisasikan prinsip perlindungan Islam secara operasional (Fangary, 2021; Lamichhane, 2017).

________________________________________

IX. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, "non-refoulement menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai berikut: meskipun tradisi Islam tidak menggunakan terminologi modern "non-refoulement" sebagai istilah teknis tunggal dan tidak memiliki kategori modern "refugee/asylum seeker" secara identik, tradisi normatif Islam mengembangkan institusi perlindungan, misalnya jaminan keamanan melalui amān dan etika perlindungan melalui ijāra, serta kerangka hak-hak dasar migran paksa yang secara substansi menuntut agar pihak yang meminta perlindungan tidak dipulangkan ke bahaya serius, dan agar martabat serta kebutuhan dasarnya dijamin (Kamal, 2021; Zaalishvili, 2021).

Landasan tekstual, misalnya rujukan QS. al-Hasyr: 9, dipakai dalam literatur perbandingan untuk menegaskan prinsip penerimaan dan perlindungan pihak yang mencari suaka (Yassen, 2022), sementara pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menempatkan isu pengungsi dalam horizon nilai universal dan hak fundamental, sehingga memperkuat rasionalitas syariah bagi kewajiban perlindungan (Moretti, 2018; Vallejos, 2023). Dengan demikian, dalam bahasa akademik, prinsip non-refoulement dapat dipahami sebagai artikulasi modern yang kompatibel dengan tujuan perlindungan dalam Islam, sekaligus sebagai jembatan normatif antara etika-legal Islam dan kewajiban negara modern di bawah hukum internasional (Lamichhane, 2017; Vallejos, 2023; Zaalishvili, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Bazo, M. T. (2015). Refugee Protection under International Human Rights Law: From Non-Refoulement to Residence and Citizenship. Refugee Survey Quarterly, 34(1), 11–42. https://doi.org/10.1093/rsq/hdu021

Chetail, V. (2014). Are Refugee Rights Human Rights? An Unorthodox Questioning of the Relations between Refugee Law and Human Rights Law (hlm. 19–72). https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198701170.003.0002

Fangary, E. A. (2021). Peculiar Leap in the Protection of Asylum Seekers: The Inter-American Court of Human Rights' Jurisprudence on the Protection of Asylum Seekers. The Age of Human Rights Journal, (16), 31–53. https://doi.org/10.17561/tahrj.v16.6134

Hashimy, S. Q. (2024). Goodbye to Afghans. International Journal of Law in Changing World, 3(1), 100–126. https://doi.org/10.54934/ijlcw.v3i1.76

Ibragimov, Zh. I., & Assanova, T. S. (2019). International Law of Refugees - A Subset of International Human Rights Law. Bulletin of L N Gumilyov Eurasian National University Law Series, 129(4), 131–145. https://doi.org/10.32523/2616-6844-2019-129-4-131-145

Kamal, A. (2021). The Limits of Refugee Protection in Mass Influx Situations. IALS Student Law Review, 30–39. https://doi.org/10.14296/islr.v8i2.5331

Lamichhane, S. (2017). The Extra-Territorial Applicability of the Principle of Non-Refoulement and Its Interception with Human Rights Law. Kathmandu School of Law Review, 137–155. https://doi.org/10.46985/jms.v5i2.987

Mansfield, J. (2015). Extraterritorial Application and Customary Norm Assessment of Non-Refoulement: The Legality of Australia's "Turn-Back" Policy. The University of Notre Dame Australia Law Review, 17(1), 18–58. https://doi.org/10.32613/undalr/2015.17.1.8

Maula, B. S. (2024). Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāṣid al-Sharī'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism. Mazahib, 23(1), 1–40. https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7942

Moretti, S. (2018). Keeping Up Appearances. European Journal of East Asian Studies, 17(1), 3–30. https://doi.org/10.1163/15700615-01701001

Shah, A. A., Mohammad, T., & Saleem, M. (2019). Collateral Damage and Radicalization Process: A Case of American Drone Strikes Policy in FATA, Pakistan. Global Regional Review, IV(II), 478–488. https://doi.org/10.31703/grr.2019(iv-ii).51

Sulaiman, S., Basir, S. M., Mohamed, A. M. H., & Tajuddin, M. A. A. (2021). Non-Refoulement and Right of Entry for Asylum-Seekers. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 29(S2). https://doi.org/10.47836/pjssh.29.s2.06

Supaat, D. I. (2017). Paving the Way for the Non-Refoulement Principle in Domestic Courts. Malaysian Journal of Syariah and Law, 5(2), 24–46. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol5no2.61

Susanto, F. A., Majid, Y. R., Ikaningtyas, & Nursasmita, M. A. (2023). How Could Deportation Become Illegal Deportation? (The Case of Deportation of Myanmar Nationals by Malaysia). Padjadjaran Journal of International Law, 7(2), 193–214. https://doi.org/10.23920/pjil.v7i2.1370

Syahrin, M. A. (2018). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.18

Vallejos, V. (2023). Non-Incorporation of the Principle of Non-Refoulement in the Chilean Immigration and Aliens Law. Human Rights in the Global South (HRGS), 2(1), 1–22. https://doi.org/10.56784/hrgs.v2i1.51

Yassen, A. O. (2022). A New Asylum Law for the KRI and Iraq: Reality or Wishful Thinking? International Migration, 61(1), 168–183. https://doi.org/10.1111/imig.13046

Yulianto, R. A. (2019). Positivising Sharī'a in National Regulation through Maqāṣid Approach (Studies on Government Policy in Handling of Foreign Refugees in Indonesia). Jurnal Hukum Islam, 271–292. https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2414

Zaalishvili, T. (2021). Multifaceted Asylum Triangle: Does Fragmentation of the Right to Asylum and the Non-Refoulement Rule Deters the Functioning of Equitable and Predictable Burden- and Responsibility-Sharing Mechanism on Refugees? Groningen Journal of International Law, 9(1), 174–194. https://doi.org/10.21827/grojil.9.1.174-194