01570 - Nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam: Penyalahgunaan Jabatan dalam Rekrutmen dan Pengadaan

Abstract

Nepotism — defined as the abuse of office to prioritize family or relatives in recruitment and procurement — is a persistent governance problem with profound ethical and legal dimensions. This article examines nepotism through the lens of Islamic law, integrating the frameworks of maqāṣid al-syarīʿah, fiqh siyāsah, and fiqh good governance. By synthesizing relevant literature, this study demonstrates that Islamic normative principles — particularly justice ('adl), prevention of harm (dar' al-mafāsid), accountability, and professional integrity — unequivocally position nepotism as a form of mafsadah (social harm) that contradicts the objectives of Islamic governance. The analysis covers nepotism in recruitment, where closed procedures undermine transparency, and in public procurement, where the principle of saddu al-dharīʿah supports systemic preventive measures such as e-procurement. Furthermore, this article argues that anti-nepotism strategies in the Indonesian Islamic legal context require a threefold approach: institutional procedural reform, fiqh-based anti-corruption education, and policy orientation toward justice and public welfare rather than symbolic formalism.

Keywords: nepotism, Islamic law, maqāṣid al-syarīʿah, fiqh siyāsah, good governance, recruitment, procurement, corruption

________________________________________

Abstrak

Nepotisme — yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dalam rekrutmen dan pengadaan — merupakan masalah tata kelola yang memiliki dimensi etis dan hukum yang mendalam. Artikel ini mengkaji nepotisme melalui lensa hukum Islam, dengan mengintegrasikan kerangka maqāṣid al-syarīʿah, fiqh siyāsah, dan fiqh good governance. Melalui sintesis literatur yang relevan, kajian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip normatif Islam — khususnya keadilan ('adl), pencegahan kerusakan (dar' al-mafāsid), akuntabilitas, dan integritas profesional — secara tegas memposisikan nepotisme sebagai bentuk mafsadah (kerusakan sosial) yang bertentangan dengan tujuan tata kelola Islam. Analisis mencakup nepotisme dalam rekrutmen, di mana prosedur tertutup melemahkan transparansi, serta dalam pengadaan barang/jasa publik, di mana prinsip saddu al-dharīʿah mendukung langkah preventif sistemis seperti e-procurement. Lebih lanjut, artikel ini berargumen bahwa strategi anti-nepotisme dalam konteks hukum Islam Indonesia memerlukan pendekatan tiga lapis: reformasi prosedur institusional, pendidikan antikorupsi berbasis fiqh, dan orientasi kebijakan pada keadilan serta kesejahteraan publik, bukan formalisme simbolis.

Kata kunci: nepotisme, hukum Islam, maqāṣid al-syarīʿah, fiqh siyāsah, tata kelola yang baik, rekrutmen, pengadaan, korupsi

________________________________________

1. Pendahuluan: Nepotisme sebagai Penyalahgunaan Amanah Publik dalam Ranah Rekrutmen dan Pengadaan

Dalam kajian tata kelola (governance) dan hukum, nepotisme kerap dipahami sebagai salah satu bentuk korupsi yang menggerus standar keadilan dan kesetaraan, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan umum ketika akses terhadap jabatan, layanan, atau sumber daya publik ditentukan oleh relasi personal/keluarga, bukan oleh kelayakan dan prosedur yang adil (بولان, 2015). Literatur juga membedakan praktik "wasta/nepotisme" yang berjangkauan luas dari bentuk "favoritisme" yang lebih terbatas pada pemberian layanan bagi kerabat/teman di area tertentu; pembedaan ini menegaskan bahwa nepotisme bukan sekadar preferensi sosial, tetapi dapat berfungsi sebagai mekanisme struktural yang memfasilitasi penyimpangan dalam institusi (بولان, 2015).

Dalam konteks Indonesia, istilah "korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)" sering muncul sebagai satu rangkaian masalah integritas, termasuk dalam dinamika politik elektoral serta praktik administrasi publik (Kusumadewi et al., 2024; Sholeh, 2020). Karena itu, mendudukkan nepotisme "menurut hukum Islam" tidak cukup hanya pada label normatif "boleh/tidak", melainkan memerlukan pemetaan kerangka syariah–fiqh, prinsip keadilan, dan tujuan kemaslahatan (maqāṣid/maslaḥah) yang menjadi orientasi argumentasi hukum Islam dalam urusan sosial-kemasyarakatan (muʿāmalah) dan tata kelola kekuasaan (siyāsah) (Khaera et al., 2022; Rahman et al., 2024).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual "Hukum Islam": Syariah, Fiqh, dan Konsekuensi Metodologisnya untuk Isu Nepotisme

Pembahasan nepotisme "menurut hukum Islam" perlu diawali dengan pembedaan konseptual antara syariah dan fiqh, karena keduanya sering dipertukarkan padahal memiliki karakter berbeda (Jauhari & Labib, 2024; Khosyi'ah et al., 2021). Sejumlah rujukan menjelaskan bahwa syariah dipahami sebagai ketentuan ilahi yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, bersifat fundamental, lebih luas cakupannya (mencakup juga aspek moral/akhlak), dan dipandang lebih tetap; sedangkan fiqh adalah pemahaman/interpretasi manusia terhadap syariah yang bersifat lebih instrumental, mengatur tindakan manusia (mukallaf) secara praktis, serta berpotensi dinamis mengikuti konteks ruang dan waktu (Dahlan, 2018; Jauhari & Labib, 2024; Khosyi'ah et al., 2021; Sulthon et al., 2024).

Pembedaan ini penting karena nepotisme modern (misalnya dalam rekrutmen birokrasi atau pengadaan barang/jasa) merupakan problem kontemporer yang biasanya memerlukan kerja metodologis fiqh dan uṣūl al-fiqh — yakni penalaran untuk menurunkan standar normatif syariah menjadi kaidah operasional yang relevan dengan realitas institusional (Khaera et al., 2022; Sholeh, 2020).

Dalam studi-studi hukum Islam kontemporer di Indonesia, mekanisme penetapan hukum pada isu baru sering dipetakan melalui pendekatan berbasis teks (qaulī) sekaligus pendekatan metodologis berbasis kaidah/uṣūl al-fiqh dan pertimbangan kemaslahatan (manhajī) (Ahmad et al., 2020). Pola ini menegaskan bahwa sekalipun syariah memberikan orientasi nilai (misalnya keadilan), implementasi normatifnya terhadap kebijakan publik memerlukan perangkat fiqh yang mampu membaca sebab-akibat sosial dan "ma'ālāt" (dampak) kebijakan, sejalan dengan tradisi fiqh yang menautkan tindakan manusia pada tujuan-tujuan hukum (maqāṣid) (Ahmad et al., 2020; Khaera et al., 2022). Dengan demikian, "nepotisme menurut hukum Islam" pada praktiknya adalah penilaian fiqh dan etika-syariah terhadap tindakan memanfaatkan jabatan publik untuk mengutamakan kerabat/keluarga dalam rekrutmen atau pengadaan, karena tindakan itu bersentuhan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, profesionalisme, dan kemaslahatan umum (Khaera et al., 2022; Rahman et al., 2024).

________________________________________

3. Nepotisme, Korupsi, dan Penyimpangan Kepentingan: Posisi Masalah dalam Literatur dan Isu KKN

Literatur menegaskan keterkaitan nepotisme dengan korupsi melalui karakter bersama: pelanggaran norma agama/etika/hukum, pengejaran manfaat personal/kelompok, serta dampak negatif bagi kepentingan publik (بولان, 2015). Dalam wacana kebijakan dan politik Indonesia, praktik transaksional dan pragmatis dalam kampanye dan janji politik dipotret dapat bermetamorfosis menjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama ketika relasi broker–kandidat dan kalkulasi menang-kalah mendorong pertukaran kepentingan yang mengabaikan standar moral dan kepentingan publik (Sholeh, 2020).

Pada ranah pengadaan barang/jasa, kebutuhan pencegahan KKN juga dinyatakan eksplisit sebagai bagian dari agenda integritas prosedural, termasuk melalui penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas (Kusumadewi et al., 2024). Bahkan dalam kajian tentang implementasi syariat di Aceh, salah satu ekspektasi publik yang dicatat adalah bahwa penerapan hukum Islam semestinya menekan KKN yang dipandang meluas di kalangan pejabat lokal, meskipun kajian tersebut juga mengkritik kecenderungan penekanan simbolik ketimbang substansi keadilan dan kesejahteraan (Zaim, 2019).

Dalam analisis hukum pidana korupsi dari perspektif maqāṣid al-syarīʿah, modus korupsi juga dipahami dapat mencakup penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan orang-orang dekat — keluarga, kerabat, atau teman — yang mencerminkan keterhubungan korupsi dengan kolusi dan nepotisme berbasis kedekatan personal (Aziz et al., 2023). Karena itu, nepotisme dalam praktik rekrutmen/pengadaan tidak berdiri sendiri sebagai "urusan keluarga", melainkan menjadi simpul risiko institusional yang membuka jalan bagi konflik kepentingan, diskriminasi akses, serta kerusakan kepercayaan publik — seluruhnya relevan untuk dinilai melalui prinsip-prinsip fiqh tata kelola yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan (mafsadah) (Aziz et al., 2023; Khaera et al., 2022; Rahman et al., 2024).

________________________________________

4. Prinsip Normatif Islam yang Menjadi Basis Penilaian Nepotisme: Keadilan di atas Relasi Keluarga dan Prioritas Mencegah Mafsadah

Salah satu pijakan yang dinyatakan tegas dalam kajian maqāṣid terhadap kebijakan publik ialah bahwa Islam melarang praktik yang didefinisikan sebagai nepotisme, dan al-Qur'an dipahami memerintahkan umat untuk mengutamakan prinsip keadilan melebihi relasi keluarga; bahkan kebencian pada suatu kelompok tidak boleh menggugurkan komitmen pada keadilan (Rahman et al., 2024). Dalam sumber yang sama, dikutip pula sebuah hadis yang menggambarkan keberatan terhadap praktik "mempekerjakan fulan" (orang tertentu) secara preferensial — narasi yang digunakan untuk menegaskan problem favoritisme dalam pengangkatan/pekerjaan dan relevansinya dengan isu nepotisme (Rahman et al., 2024). Dengan demikian, nepotisme (dalam arti mengutamakan kerabat dalam akses jabatan/keuntungan publik) diposisikan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi etika politik dan administrasi dalam Islam (Khaera et al., 2022; Rahman et al., 2024).

Selain prinsip keadilan, literatur maqāṣid dan qawāʿid fiqhiyyah yang digunakan dalam kritik kebijakan menekankan kaidah "menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan" (dar' al-mafāsid muqaddam ʿalā jalb al-maṣāliḥ), sehingga kebijakan/tindakan yang membuka pintu mafsadah harus dicegah meskipun tampak menghadirkan keuntungan tertentu (Rahman et al., 2024). Orientasi ini selaras dengan kecenderungan formulasi "fiqh good governance" yang menempatkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bersama sebagai nilai kunci, sekaligus menerjemahkannya ke aspek legal certainty (akuntabilitas dan keadilan), legal urgency (transparansi dan profesionalisme), serta universalitas hukum (jaminan kesejahteraan umum dan mutual benefit) (Khaera et al., 2022). Karena nepotisme lazim bekerja melalui penyalahgunaan diskresi jabatan untuk keuntungan kelompok dekat, ia dapat dipahami sebagai tindakan yang memperbesar mafsadah (ketidakadilan, turunnya profesionalisme, rusaknya akuntabilitas), sehingga bertentangan dengan orientasi pencegahan kerusakan dan pemeliharaan kemaslahatan dalam kerangka maqāṣid (Khaera et al., 2022; Rahman et al., 2024).

________________________________________

5. Nepotisme dalam Perspektif Fiqh Siyāsah dan Tata Kelola: Amanah, Akuntabilitas, dan Kemungkinan Sanksi/Penindakan

Kajian "fiqh good governance" menegaskan bahwa sekalipun fiqh klasik tidak selalu memuat formulasi teknokratis tata kelola modern, nilai-nilai yang relevan dengan kewargaan dan administrasi negara telah hadir dalam literatur fiqh, seperti musyawarah, keadilan, kesejahteraan, dan mutual benefit; nilai ini kemudian dapat diformulasikan sebagai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme (Khaera et al., 2022). Dalam kerangka yang sejalan, penelitian tentang integrasi maqāṣid syariah dengan gagasan good governance (melalui pembacaan pemikiran Nurcholish Madjid) menyebut bahwa prinsip-prinsip tata kelola dalam Islam, jika dipahami dan diterapkan oleh pejabat, diharapkan dapat meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Wimpelmann, 2017). Artinya, nepotisme diposisikan sebagai anomali tata kelola yang berlawanan dengan perangkat nilai syariah yang menuntut keadilan dan profesionalitas aparatur (Khaera et al., 2022; Wimpelmann, 2017).

Pada level penindakan dan kelayakan kepemimpinan, kajian komparatif mengenai pemberhentian kepala daerah di Lampung menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, kepala daerah dapat diberhentikan karena pelanggaran sumpah/jabatan dan perbuatan tercela, termasuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme; sementara dalam fiqh siyāsah, pemberhentian dapat dibenarkan ketika pemimpin bertindak zalim/tidak adil dan kehilangan kepercayaan publik, termasuk karena KKN (Zuhraini et al., 2023). Walaupun studi ini tidak merinci mekanisme fiqh siyāsah seteknis hukum positif, ia menegaskan adanya rasionalitas normatif dalam Islam untuk menilai perilaku penguasa yang tidak adil (termasuk KKN) sebagai alasan delegitimasi dan pemberhentian (Zuhraini et al., 2023). Konsekuensinya, nepotisme sebagai penyalahgunaan jabatan publik dapat diperlakukan bukan hanya sebagai kesalahan etika, melainkan juga sebagai pelanggaran amanah kepemimpinan yang mengganggu keadilan sosial — sehingga secara fiqh siyāsah dapat memicu tuntutan koreksi institusional dan, dalam konteks negara modern, penegakan aturan disiplin/administratif (Khaera et al., 2022; Zuhraini et al., 2023).

________________________________________

6. Nepotisme pada Rekrutmen: Problem Closed Recruitment, Standar Moral, dan Profesionalisme sebagai Prinsip Syariah

Dalam ranah rekrutmen, nepotisme biasanya muncul ketika proses seleksi tidak terbuka, kriteria tidak objektif, dan keputusan lebih ditentukan oleh kedekatan personal daripada kompetensi (Irfan & Muhyarsyah, 2020; بولان, 2015). Studi tentang proses rekrutmen dan pengembangan pegawai pada bank Islam di Tangerang Selatan mencatat bahwa metode rekrutmen tertutup yang "mengutamakan moral dan kejujuran" justru dinilai kurang selaras dengan nilai Islam karena cenderung mengarah pada unsur nepotisme dan membuat proses seleksi menjadi kurang ketat (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa niat baik (misalnya menekankan moralitas) tidak otomatis menghilangkan nepotisme bila desain prosedurnya menutup kontrol publik dan memudahkan preferensi relasional (Irfan & Muhyarsyah, 2020; Khaera et al., 2022).

Dari perspektif fiqh tata kelola, problem rekrutmen semacam itu berkaitan langsung dengan prinsip profesionalisme dan transparansi sebagai bagian dari "legal urgency" dalam formulasi good governance fiqh (Khaera et al., 2022). Dalam implementasi syariat di Aceh, misalnya, kajian tentang pelaksanaan Qanun Jinayat menekankan perlunya rekrutmen aparat Wilayatul Hisbah (WH) berbasis pengetahuan dan standar moral sebagai langkah preventif agar penegakan syariah tidak diserahkan pada personel yang tidak memiliki fondasi kompetensi dan integritas; studi tersebut juga mengkritik pola rekrutmen yang menyerupai pola rekrutmen aparat ketertiban umum (Satpol PP) dan menghasilkan aparat "pencari kerja" tanpa basis pengetahuan penegakan syariah yang komprehensif (Rahmah & Wibowo, 2024). Walaupun fokusnya bukan nepotisme secara eksplisit, logika preventifnya selaras: prosedur rekrutmen harus dirancang untuk memastikan kompetensi dan integritas secara terukur agar tidak melahirkan penyimpangan perilaku aparatur, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan praktik tidak adil (Khaera et al., 2022; Rahmah & Wibowo, 2024).

Dengan demikian, nepotisme dalam rekrutmen menurut kerangka hukum Islam dapat dibaca sebagai tindakan yang menggeser tujuan rekrutmen dari taḥqīq al-ʿadl (mewujudkan keadilan) dan profesionalisme menjadi pemenuhan kepentingan kelompok dekat, sehingga bertentangan dengan orientasi Islam untuk menegakkan keadilan melebihi relasi keluarga serta mendahulukan pencegahan mafsadah (ketidakadilan sistemik) (Khaera et al., 2022; Rahman et al., 2024). Karena literatur juga menautkan nepotisme dengan diskriminasi kebijakan dan konflik kepentingan dalam program publik, maka praktik rekrutmen nepotistik berisiko melahirkan ketidaksetaraan akses kerja dan melemahkan legitimasi institusi (Rahman et al., 2024; بولان, 2015).

________________________________________

7. Nepotisme pada Pengadaan Barang/Jasa: Saddu al-Dharīʿah, Transparansi Sistem, dan Pencegahan KKN

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, nepotisme lazim muncul melalui pengutamaan kerabat/kelompok tertentu dalam pemilihan penyedia, rekayasa persyaratan, atau negosiasi informal yang mengunci kompetisi (Kusumadewi et al., 2024; بولان, 2015). Studi tentang e-procurement di Indonesia dari perspektif kaidah saddu al-dharīʿah (menutup jalan menuju kerusakan) menjelaskan bahwa e-procurement dipandang meningkatkan efisiensi, efektivitas, daya saing, transparansi, fairness, akuntabilitas, dan integritas proses pengadaan, sekaligus diarahkan agar bebas dari praktik koruptif; penelitian ini juga menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran pengadaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Kusumadewi et al., 2024). Dengan kerangka saddu al-dharīʿah, penguatan sistem digital dapat dipahami sebagai instrumen pencegahan: bukan hanya menindak pelanggaran setelah terjadi, tetapi menutup celah prosedural yang menjadi "jalan" menuju KKN (Kusumadewi et al., 2024).

Korelasi antara digitalisasi layanan dan penurunan manifestasi nepotisme juga ditekankan dalam studi yang menilai penggunaan teknologi modern sebagai sekutu penting dalam menghadapi korupsi karena memungkinkan deteksi praktik menyimpang; semakin banyak layanan elektronik, semakin berkurang nepotisme dan manifestasi korupsi (بولان, 2015). Klaim ini bertemu dengan argumentasi e-procurement sebagai mekanisme yang memperkuat keterlacakan (traceability) dan monitoring, sehingga mengurangi ruang "diskresi gelap" yang sering menjadi pintu masuk nepotisme dalam pengadaan (Kusumadewi et al., 2024; بولان, 2015). Dalam kerangka fiqh good governance, langkah-langkah tersebut koheren dengan tuntutan transparansi dan profesionalisme serta akuntabilitas — tiga simpul yang secara langsung berhadapan dengan modus nepotisme dalam pengadaan (Khaera et al., 2022; Kusumadewi et al., 2024).

Namun, studi e-procurement juga menegaskan bahwa monitoring tetap diperlukan untuk mencegah pembicaraan/negosiasi pihak-pihak yang membawa kepentingan personal atau kolektif (Kusumadewi et al., 2024). Catatan ini relevan karena nepotisme sering tidak bekerja pada level formalitas dokumen semata, melainkan pada jaringan informal yang menekan prosedur agar menghasilkan keputusan preferensial (Kusumadewi et al., 2024; بولان, 2015). Karena itu, menurut kerangka saddu al-dharīʿah dan maqāṣid, pencegahan nepotisme pada pengadaan harus menggabungkan desain sistem yang transparan dengan pengawasan yang konsisten untuk menutup peluang mafsadah yang muncul dari relasi kuasa dan kedekatan personal (Khaera et al., 2022; Kusumadewi et al., 2024; Rahman et al., 2024).

________________________________________

8. Dimensi Maqāṣid/Kemaslahatan: Nepotisme sebagai Mafsadah Sosial dan Pelanggaran Tujuan Tata Kelola

Dalam perumusan fiqh good governance, maslahah mursalah diposisikan sebagai kerangka implementasi dengan orientasi maqāṣid al-syarīʿah — antara lain menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — sehingga tata kelola dipahami sebagai arena realisasi kemaslahatan publik dan pencegahan kerusakan (Khaera et al., 2022). Dalam kritik maqāṣid terhadap kebijakan Kartu Prakerja, nepotisme disebut sebagai bagian dari kerusakan sosial berupa diskriminasi kebijakan dan konflik kepentingan, sekaligus memunculkan potensi korupsi; karena itu, memperbaiki kekurangan program dan mencegah mudarat dipandang lebih prioritas daripada memaksakan program berjalan tanpa koreksi (Rahman et al., 2024). Dengan logika yang sama, nepotisme dalam rekrutmen dan pengadaan dapat dipahami sebagai mafsadah yang merusak keadilan distributif, menciptakan konflik kepentingan, dan membuka peluang korupsi, sehingga bertentangan dengan tujuan syariah yang menautkan hukum pada kemaslahatan manusia (Aziz et al., 2023; Khaera et al., 2022; Rahman et al., 2024).

Kajian transformasi maqāṣid al-syarīʿah dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia juga menegaskan bahwa syariah dalam makna sempit tidak hanya "hukum sanksi", melainkan juga memuat norma moral dan sosial; sedangkan fiqh sebagai salah satu istilah "hukum Islam" dapat berfungsi sebagai perangkat untuk menerjemahkan nilai syariah menjadi pedoman praktis (Haq et al., 2023). Artinya, pencegahan nepotisme tidak berhenti pada dimensi legal-formal, tetapi juga terkait internalisasi etika sosial — karena nepotisme, sebagaimana ditegaskan dalam studi nepotisme-korupsi, akan sulit dibatasi bila "nilai moral" individu runtuh dan kepentingan pribadi didahulukan di atas kepentingan umum (Haq et al., 2023; بولان, 2015). Oleh sebab itu, pendekatan maqāṣid menuntut agar kebijakan anti-nepotisme memastikan struktur prosedural yang adil sekaligus membangun kultur integritas yang menyokong akuntabilitas (Khaera et al., 2022; بولان, 2015).

________________________________________

9. Strategi Pencegahan dan Koreksi menurut Horizon Hukum Islam di Indonesia: Pendidikan Fiqh Antikorupsi, Etika Sosial, dan Penguatan Institusi

Literatur menunjukkan bahwa fiqh sebagai khazanah pemikiran ulama telah mengkaji problem korupsi secara komprehensif, meskipun fiqh tidak selalu memberikan definisi teknis tunggal tentang korupsi; karena itu, penggunaan prinsip-prinsip fiqh dalam pendidikan antikorupsi dipandang menjanjikan untuk meningkatkan kesadaran publik (Mulla, 2023). Studi yang sama menyimpulkan bahwa implementasi prinsip fiqh dalam program pendidikan antikorupsi memberi efek positif pada kesadaran publik, sehingga pendidikan dapat menjadi jalur strategis untuk menekan perilaku menyimpang dalam tata kelola (Mulla, 2023). Ini koheren dengan kritik maqāṣid yang menempatkan nepotisme sebagai bentuk kerusakan sosial dan menekankan prioritas pencegahan mudarat melalui koreksi kebijakan serta internalisasi prinsip keadilan (Mulla, 2023; Rahman et al., 2024).

Di sisi lain, diskursus "fiqh sosial" menekankan pergeseran fiqh dari sekadar ilmu normatif menjadi ilmu terapan dan etika sosial yang berorientasi tujuan (teleologis), termasuk melalui kontekstualisasi teks dan peralihan dari mazhab qaulī menuju mazhab manhajī (Solikhudin & Zainullah, 2022). Pendekatan fiqh sosial ini relevan bagi agenda anti-nepotisme karena menempatkan fiqh sebagai etika yang menghidupkan kesadaran publik, bukan semata-mata pemaksaan formal; gagasan ini sejalan dengan kritik terhadap kecenderungan formalisasi yang bisa mengubah kepatuhan menjadi ketakutan pada sanksi, bukan kesadaran moral (Solikhudin & Zainullah, 2022; Zaim, 2019). Dalam konteks Aceh, misalnya, kajian historis menyatakan bahwa penerapan hukum Islam tidak semestinya direduksi menjadi isu simbolik, melainkan perlu menonjolkan substansi seperti keadilan dan kesejahteraan; sementara salah satu ekspektasi publik terhadap penerapan syariat adalah menekan KKN (Zaim, 2019).

Dengan demikian, strategi anti-nepotisme menurut horizon hukum Islam di Indonesia dapat disintesis sebagai kombinasi: (i) reformasi prosedur institusional (transparansi, profesionalisme, monitoring), (ii) pendidikan dan internalisasi etika fiqh antikorupsi, dan (iii) orientasi kebijakan pada keadilan dan kesejahteraan, bukan simbolisme (Khaera et al., 2022; Kusumadewi et al., 2024; Mulla, 2023; Zaim, 2019).

________________________________________

10. Kesimpulan: Status Normatif Nepotisme dan Implikasinya bagi Rekrutmen serta Pengadaan

Berdasarkan sintesis rujukan, nepotisme — dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan untuk mengutamakan keluarga/kerabat dalam rekrutmen atau pengadaan — beririsan erat dengan korupsi dan menghasilkan mafsadah berupa pelanggaran keadilan, kesetaraan, serta perusakan kepentingan umum (Aziz et al., 2023; Rahman et al., 2024; بولان, 2015). Literatur maqāṣid menegaskan bahwa Islam melarang praktik yang didefinisikan sebagai nepotisme dan menuntut keadilan didahulukan atas relasi keluarga; prinsip pencegahan kerusakan juga menjadi kaidah prioritas dalam menilai kebijakan/tindakan publik (Rahman et al., 2024). Dalam formulasi fiqh good governance, nepotisme bertentangan dengan akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, dan orientasi kesejahteraan umum; pada level fiqh siyāsah, KKN juga dipahami dapat menjadi dasar delegitimasi kepemimpinan dan koreksi institusional karena memuat unsur kezaliman/ketidakadilan (Khaera et al., 2022; Zuhraini et al., 2023).

Pada level operasional, pencegahan nepotisme paling efektif ketika nilai syariah diterjemahkan menjadi desain institusi yang menutup celah penyimpangan (saddu al-dharīʿah), seperti penguatan e-procurement yang meningkatkan transparansi, fairness, dan akuntabilitas, disertai monitoring untuk mencegah intervensi kepentingan personal/kelompok (Kusumadewi et al., 2024). Dalam rekrutmen, temuan tentang "rekrutmen tertutup" menunjukkan bahwa klaim moralitas tanpa transparansi prosedural justru dapat melanggengkan nepotisme, sehingga prinsip profesionalisme dan keterbukaan menjadi tuntutan etis yang koheren dengan fiqh tata kelola (Irfan & Muhyarsyah, 2020; Khaera et al., 2022). Akhirnya, penguatan pendidikan antikorupsi berbasis prinsip fiqh dan maqāṣid dipandang strategis untuk membangun kultur integritas, mengingat nepotisme dan korupsi sulit dibatasi bila moralitas individu dan kontrol diri melemah serta kepentingan pribadi didahulukan di atas kepentingan umum (Mulla, 2023; Rahman et al., 2024; بولان, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, S., Anggraeni, N., & Pambudi, A. K. (2020). A. Djazuli's Thinking Regarding Ḥifẓu al-Ummah: Dismissing the Entangled Bureaucracy to Commemorate the Era of Society 5.0. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 12(1), 86–101. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8700

Aziz, D. A. N., Khanif, A., Hartono, M. D., & Marbun, A. A. Y. (2023). Examining Qanun in Aceh from a human rights perspective: Status, substance and impact on vulnerable groups and minorities. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 23(1), 37–56. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.37-56

Dahlan, M. (2018). Fiqh progressive–economics ijtihad paradigm in Indonesia. Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(2). https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1209

Haq, H., Humaidi, M. N., & Muchtar, A. M. (2023). Industrial design protection in Indonesia: A fiqh perspective and its challenges in facing communalistic values. Justicia Islamica, 20(2), 361–384. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7096

Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A fiqh reconstruction in company zakat accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208

Jauhari, D. L., & Labib, M. A. D. I. (2024). Pengertian istilah dan makna dalam hukum. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum, 33(1), 1–10. https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.1-10

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The paradigm of Islamic legal products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364

Khosyi'ah, S., Faizin, B., Maylawati, D. S., & Ramdhani, M. A. (2021). Society education media about Islamic law through web-based application. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210715.096

Kusumadewi, M. R., Aseri, Akh. F., & Mubarak, S. (2024). E-procurement in the procurement system for goods/services by the government in Indonesia: Perspective of Saddu al-Dhariah. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 6(1), 101. https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36682

Mulla, M. S. (2023). Nepotism and corruption: A descriptive and analytical study in the reality of Kuwaiti society. https://doi.org/10.5772/intechopen.106976

Rahmah, N., & Wibowo, I. (2024). Position of deputy minister in Indonesia (Comparative study of good governance and fikih siyāsah). Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15025

Rahman, K., Hasibuan, A. A., Madjid, A., Qodri, L. A., & Kamal, S. (2024). The analysis of financial performance of tourism sector company listed on the Indonesian Stock Exchange before and during the COVID-19 pandemic. International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific, 7(2), 47–60. https://doi.org/10.32535/ijthap.v7i2.3241

Sholeh, M. (2020). Political promises in the lens of Islamic theology and jurisprudence: A case study of Surabaya mayor election 2020. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 28(2), 145–170. https://doi.org/10.21580/ws.28.2.6985

Solikhudin, M., & Zainullah, Moh. (2022). The formulation of good governance fiqh for Indonesia as a welfare state. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(2), 166–181. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1718

Sulthon, M., Syafi'i, I., & Nizami, A. G. (2024). Contemporary fiqh in Indonesia: The dynamics of Istinbat al-Aḥkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 119–134. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174

Wimpelmann, T. (2017). Intrusions, invasions, and interventions: Histories of gender, justice, and governance in Afghanistan (pp. 27–50). https://doi.org/10.1525/luminos.32.b

Zaim, M. (2019). Dynamics development of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and Indonesia's economic reality. JPCR. https://doi.org/10.7176/jpcr/41-03

Zuhraini, Z., Zaelani, A. Q., & Mu'in, F. (2023). Dynamics of dismissal of regional heads in Lampung Province perspective of law and fiqh siyasah. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 21(2), 202. https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2443

بولان، ج. (2015). The human crisis in the era of globalization. المجلة العربية للعلوم الإنسانية, 33, 177–185. https://doi.org/10.34120/ajh.v33i.2527