01567 - Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif Atas Pemenjaraan Sebagai Ta'zīr Dan Implikasinya Bagi Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Prisoners In The Perspective Of Islamic Law: A Normative Study On Imprisonment As Ta'zīr And Its Implications For The Indonesian Correctional System

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep narapidana dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia. Narapidana secara yuridis dipahami sebagai terpidana yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh jinayah), pemenjaraan dikategorikan sebagai uqubah ta'zīr—sanksi diskresioner yang tujuan utamanya diarahkan pada kemaslahatan, pendidikan, perbaikan perilaku, dan ketertiban umum. Kajian ini menemukan titik temu normatif yang kuat antara orientasi rehabilitatif sistem pemasyarakatan Indonesia dan prinsip kemaslahatan dalam hukum pidana Islam. Namun demikian, realitas kelembagaan—yang mencakup overcapacity, kerusuhan, penyalahgunaan fasilitas, pungutan liar, dan peredaran narkotika—menciptakan risiko sistemik yang dapat merusak tujuan pembinaan, baik menurut prinsip pemasyarakatan maupun menurut orientasi kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan metode kajian pustaka atas sumber-sumber hukum positif Indonesia dan literatur hukum pidana Islam. Hasil kajian menegaskan bahwa diskursus "narapidana menurut hukum Islam" menuntut konsistensi etis-institusional: Lapas harus dikelola secara adil, non-diskriminatif, dan berorientasi pembinaan, termasuk melalui penguatan pendidikan agama, pendidikan hukum, serta integritas aparat pemasyarakatan.

Kata kunci: narapidana; hukum Islam; ta'zīr; pemasyarakatan; kemaslahatan; rehabilitasi

________________________________________

ABSTRACT

This article examines the concept of prisoners (narapidana) from the perspective of Islamic law and its implications for the Indonesian correctional system. Legally, a prisoner is defined as a convicted person serving a custodial sentence in a correctional institution (Lapas) based on a final and binding court decision. Within the framework of Islamic criminal law (fiqh jinayah), imprisonment is categorized as uqubah ta'zīr—a discretionary sanction primarily directed toward public welfare (maslahah), education, behavioral reform, and public order. This study identifies strong normative convergence between the rehabilitative orientation of Indonesia's correctional system and the principle of maslahah in Islamic criminal law. Nevertheless, institutional realities—including overcrowding, riots, facility abuse, extortion (pungli), and drug trafficking—create systemic risks that undermine correctional objectives, both from the standpoint of correctional principles and Islamic law's orientation toward maslahah. This research employs a normative-comparative approach through a literature review of Indonesian positive law sources and Islamic criminal law literature. The findings affirm that the discourse on "prisoners according to Islamic law" demands ethical-institutional consistency: correctional institutions must be managed fairly, non-discriminatorily, and with a rehabilitative orientation, including through strengthening religious education, legal literacy, and the integrity of correctional personnel.

Keywords: prisoner; Islamic law; ta'zīr; corrections; maslahah; rehabilitation

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Narapidana sebagai "terpidana yang sedang menjalani pidana penjara" dan problem pemaknaannya

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, istilah narapidana secara eksplisit dilekatkan pada status terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), sehingga "narapidana" adalah kategori yuridis yang muncul setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kemudian dieksekusi dalam rezim pemasyarakatan (bukan sekadar penahanan pra-adjudikasi) (Baihaqi, 2020; Iriani, 2019; Safriadi & Nurdin, 2020; Salma et al., 2023). Relasi antara putusan pengadilan, registrasi, dan perubahan status "terpidana" menjadi "narapidana" ditekankan dalam uraian yang menjelaskan bahwa terpidana yang akan dieksekusi ke Lapas didaftarkan sehingga statusnya berubah menjadi narapidana sesuai mandat Undang-Undang Pemasyarakatan (Safriadi & Nurdin, 2020). Pada saat yang sama, pemasyarakatan dipahami sebagai tahap akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana Indonesia yang menempatkan Lapas sebagai institusi pembinaan—bukan semata-mata tempat pemenjaraan—dengan orientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Iriani, 2019; Marsaid, 2015; Salma et al., 2023).

Di tengah konstruksi legal tersebut, pertanyaan "narapidana menurut hukum Islam" tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya mengganti dasar legal Indonesia dengan norma fikih secara literal, melainkan sebagai kajian tentang bagaimana konsep pidana dan pembinaan (termasuk pemenjaraan) ditempatkan dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dan bagaimana prinsip-prinsip normatifnya—seperti tujuan kemaslahatan dan pendidikan—dapat dipertautkan dengan realitas narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas (Heri, 2019; Sosiawan, 2017; Sudarto et al., 2024). Sejumlah kajian menegaskan bahwa ranah hukum pidana Islam mengenal kategori-kategori sanksi seperti ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta'zīr, dan tujuan umum hukuman dikaitkan dengan kemaslahatan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta), sehingga pemidanaan seharusnya diposisikan sebagai instrumen perlindungan dan perbaikan sosial—bukan sekadar pembalasan (Santika & Luluardi, 2021; Sosiawan, 2017). Dengan demikian, membahas narapidana dalam perspektif hukum Islam berarti memeriksa legitimasi pemenjaraan sebagai bentuk ta'zīr, tujuan pembinaan, serta standar etis perlakuan di dalam institusi yang secara faktual adalah Lapas Indonesia (Gani, 2020; Heri, 2019; Sudarto et al., 2024).

________________________________________

2. KERANGKA DASAR HUKUM PIDANA ISLAM: POSISI PENJARA (AL-ḤABS) DAN KATEGORINYA SEBAGAI TA'ZĪR

Dalam beberapa uraian, pidana penjara dalam sistem hukum Islam ditempatkan dalam kategori ta'zīr, yakni jenis sanksi yang tidak ditetapkan secara rinci kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan karenanya berada dalam ruang diskresi otoritas (ulil amri/hakim) untuk mencapai kemaslahatan dan ketertiban (Gani, 2020; Heri, 2019; Sudarto et al., 2024). Secara terminologis, penjara dalam sejarah istilah hukum pidana Islam disebut al-ḥabs yang dimaknai sebagai "menahan" dan secara konseptual dipahami sebagai mencegah pelaku kejahatan bergaul dengan masyarakat (Sudarto et al., 2024). Penempatan pemenjaraan sebagai ta'zīr juga muncul dalam kajian yang memotret praktik Lapas di Indonesia sebagai lokasi penerapan pidana bagi tindak pidana "baru" (misalnya narkotika dan korupsi) yang dalam konstruksi hukum pidana Islam dapat dianalisis melalui kerangka ta'zīr karena tidak memiliki rumusan sanksi yang spesifik dalam nash (Sosiawan, 2017; Sudarto et al., 2024).

Akan tetapi, terdapat nuansa penting dalam literatur yang perlu dicatat secara akademik. Ada kajian yang menyatakan bahwa "Islamic law does not recognize imprisonment" dalam arti tidak ada tradisi pemenjaraan sebagai institusi pemidanaan dominan pada fase-fase awal, dan dinyatakan pula bahwa dalam kronik-kronik hukum Islam tidak ditemukan narasi "pelarian dari penjara," seraya menegaskan bahwa dalam evolusi pemidanaan Islam kemudian pemenjaraan menjadi salah satu bentuk hukuman pada kategori jarīmah ta'zīr (Gani, 2020). Di sisi lain, kajian lain justru menegaskan bahwa penjara dikenal sebagai al-ḥabs dalam sejarah hukum pidana Islam (Sudarto et al., 2024). Sintesis yang hati-hati atas kedua posisi ini dapat dibangun dengan membaca keduanya sebagai penekanan yang berbeda: (i) "ketiadaan pengakuan" dalam Gani (2020) lebih merupakan kritik historis terhadap sentralitas penjara sebagai hukuman, sementara (ii) pengenalan terminologi al-ḥabs dalam Sudarto et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik penahanan/pemenjaraan sebagai mekanisme sosial-hukum tetap dikenal dan kemudian lebih dilembagakan dalam ta'zīr (Gani, 2020; Sudarto et al., 2024). Dengan demikian, bagi narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Indonesia, bingkai hukum Islam yang paling konsisten dalam sumber-sumber yang tersedia adalah menempatkan pemenjaraan sebagai uqubah ta'zīr yang harus diarahkan pada kemaslahatan dan pendidikan, bukan sekadar penderitaan (Heri, 2019; Sosiawan, 2017; Sudarto et al., 2024).

________________________________________

3. TUJUAN PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN: TITIK TEMU "PEMASYARAKATAN" DENGAN ORIENTASI KEMASLAHATAN (MAQĀṢID/MAṢLAḤAH)

Dalam rezim pemasyarakatan Indonesia, tujuan sistem pemasyarakatan ditegaskan sebagai upaya membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat (Baihaqi, 2020; Iriani, 2019; Kurniawan & Soge, 2021). Rumusan ini dipertegas pula sebagai fungsi pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Hasbiyallah & Asy-Syari, 2019; "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)," 2017). Secara konseptual, perubahan istilah "penjara" menjadi "lembaga pemasyarakatan" juga dikaitkan dengan maksud untuk menggeser orientasi dari "menghukum" menuju pengayoman dan pembinaan/reintegrasi sosial (Iriani, 2019; Kurniawan & Soge, 2021). Dalam perspektif ini, narapidana bukan semata objek pemenjaraan, melainkan subjek pembinaan yang hak-haknya tetap harus dilindungi meskipun kehilangan kemerdekaan (Baihaqi, 2020; Hasbiyallah & Asy-Syari, 2019; Iriani, 2019).

Dalam kerangka hukum Islam, tujuan hukum pidana Islam disebut diarahkan pada kemaslahatan: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta (Sosiawan, 2017). Bahkan, kajian tentang pemidanaan anak maupun pembinaan anak berhadapan dengan hukum menempatkan pemidanaan dalam garis tujuan yang serupa: perlindungan dan kemanfaatan yang mencegah kemudaratan (maṣlaḥah mursalah) dan sejalan dengan maqāṣid (Ahmad, 2018; Candrawati, 2018; Sosiawan, 2017). Selain itu, pembahasan remisi dalam perspektif perbandingan menunjukkan adanya kaitan antara "berkelakuan baik/bertobat" sebagai dasar pengurangan hukuman, dan ditegaskan bahwa dalam ajaran Islam penyesalan dan perbaikan diri (taubah) menjadi indikator penting perubahan perilaku, sementara pemidanaan diposisikan sebagai media pendidikan dan pembelajaran (Krismiyarsi & Febriharini, 2022; Maryam & AR, 2021). Dengan demikian, terdapat titik temu normatif: baik dalam sistem pemasyarakatan Indonesia maupun dalam orientasi hukum pidana Islam yang ditampilkan sumber-sumber ini, pidana penjara (sebagai ta'zīr dalam Islam dan sebagai pidana hilang kemerdekaan dalam Indonesia) secara ideal harus berfungsi rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif (Iriani, 2019; Maryam & AR, 2021; Sosiawan, 2017).

________________________________________

4. STANDAR PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA: KEADILAN, PERSAMAAN PERLAKUAN, DAN LARANGAN PENYIMPANGAN

Di tingkat normatif Indonesia, asas-asas pembinaan pemasyarakatan mencakup pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta prinsip bahwa kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan, dan adanya jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga/orang tertentu (Marsaid, 2015). Namun, studi tentang "sel mewah" menunjukkan adanya jarak antara asas persamaan perlakuan dan praktik fasilitas istimewa yang hanya dapat dinikmati narapidana tertentu, yang dipandang mengindikasikan problem serius dalam penegakan prinsip equality before the law dan capaian tujuan pemidanaan (Marsaid, 2015). Problem serupa juga dibahas dalam kajian harmonisasi "hak pistolee" dengan larangan melengkapi kamar hunian di Permenkumham, yang menunjukkan ketegangan normatif antara peluang fasilitas tertentu dan tuntutan persamaan perlakuan yang adil (Tobing & Fikri, 2023). Dalam perspektif kebijakan pemasyarakatan, narapidana diposisikan tetap sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam sistem pemasyarakatan (Baihaqi, 2020; Hasbiyallah & Asy-Syari, 2019; Iriani, 2019), tetapi perlakuan khusus berbasis uang atau kuasa berpotensi menegasikan tujuan pembinaan dan melanggar nilai keadilan (Marsaid, 2015; Tobing & Fikri, 2023).

Temuan lapangan pada narapidana perempuan di Lapas Ponorogo memperlihatkan aspek penyimpangan yang lebih konkret: permintaan sejumlah uang oleh aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa, petugas Lapas) kepada narapidana disebut "tidak diperbolehkan dan melanggar hukum" (Zubaidi & Attusuha, 2019). Kajian ini juga menegaskan adanya fenomena rendahnya pemahaman hukum narapidana dan peran pembinaan/pendidikan hukum dalam proses pembinaan (Zubaidi & Attusuha, 2019). Dari sudut pandang sintesis dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan pendidikan dalam pemidanaan Islam, praktik pungutan/korupsi fasilitas dapat dibaca sebagai praktik yang merusak tujuan ta'zīr (pencegahan dan perbaikan) karena menciptakan ketidakadilan dan distorsi moral di ruang pembinaan (Marsaid, 2015; Sosiawan, 2017; Zubaidi & Attusuha, 2019). Dengan demikian, narapidana menurut perspektif hukum Islam (yang menekankan kemaslahatan dan tujuan perlindungan) dan menurut kerangka pemasyarakatan Indonesia (yang menekankan persamaan perlakuan dan martabat manusia) sama-sama menuntut institusi Lapas bebas dari pungutan liar dan privilese yang tidak sah (Marsaid, 2015; Sosiawan, 2017; Zubaidi & Attusuha, 2019).

________________________________________

5. KEWAJIBAN TAAT PADA ATURAN NEGARA DAN LARANGAN "MELARIKAN DIRI" DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kajian studi kasus pelarian di Lapas Muara Labuh menilai bahwa pelarian narapidana tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam, dengan argumentasi kebutuhan menaati aturan negara pada hal-hal yang tidak diatur spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta pemenjaraan dipahami sebagai bentuk hukuman dalam kategori jarīmah ta'zīr dalam evolusi pemidanaan Islam (Gani, 2020). Kajian yang sama juga mengaitkan kondisi-kondisi negatif penjara—seperti alienasi, stres, dan depresi—dengan dorongan untuk melarikan diri, menunjukkan bahwa problem kelembagaan dapat memproduksi respons devian baru di dalam penjara (Gani, 2020). Ini penting untuk narapidana yang sedang menjalani pidana penjara, karena ia berada pada dua medan normatif sekaligus: (i) kewajiban hukum positif untuk menjalani pidana, dan (ii) dalam pembacaan hukum Islam pada kajian tersebut, kewajiban moral-hukum untuk menaati aturan negara dalam perkara ta'zīr sehingga pelarian diposisikan sebagai tindakan yang tidak sah (Gani, 2020; Iriani, 2019). Maka, perspektif hukum Islam dalam sumber ini tidak hanya menyatakan "haram/terlarang" secara etik, tetapi juga menempatkan disiplin pemenjaraan dalam ta'zīr sebagai domain kebijakan publik yang harus ditaati demi ketertiban dan kemaslahatan (Gani, 2020; Sosiawan, 2017).

________________________________________

6. PEMBINAAN KEAGAMAAN ISLAM DI LAPAS SEBAGAI INSTRUMEN REHABILITASI: BENTUK, TUJUAN, DAN KENDALA

Sejumlah studi menempatkan pembinaan agama—khususnya Islam—sebagai komponen penting pembinaan narapidana. Bimbingan keagamaan Islam dipahami sebagai sarana mengimplementasikan akidah, akhlak, dan nilai-nilai Islam serta membantu warga binaan menjadi makhluk sosial yang berdampak positif ketika kembali ke masyarakat; fungsi pemidanaan dipandang tidak lagi sekadar pemenjaraan, melainkan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Iriani, 2019). Di Lapas Anak Wanita Tangerang, pendidikan agama Islam dilaporkan berjalan baik dan positif melalui metode ceramah, belajar Al-Qur'an, muhasabah, dan zikir, meski terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran narapidana mengikuti kegiatan serta minimnya perhatian pemerintah dalam penyediaan tenaga pengajar dan sarana prasarana (Firdaus, 2017). Pada narapidana kasus korupsi di Lapas Wanita Kelas IIA Sukamiskin, pelaksanaan pendidikan agama Islam dijadwalkan dan memuat aspek akidah-akhlak, fikih, Al-Qur'an-Hadis, sejarah kebudayaan Islam, pengantar ilmu agama Islam, serta penyuluhan hukum, dengan hambatan utama berupa keterbatasan sarana yang terpusat pada aula sehingga situasi menjadi bising (Payana et al., 2020). Dalam konteks pandemi, studi di Lapas Perempuan Kelas III Mataram menunjukkan pembinaan moral keagamaan tidak maksimal karena sistem daring, gangguan jaringan, dan perbedaan tingkat pendidikan warga binaan yang menghambat pelaksanaan materi dan silabus (Khrisnawati, 2022).

Pembinaan keagamaan juga ditunjukkan pada pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan/rutan di beberapa daerah. Studi Bulukumba dan Bantaeng menemukan pembinaan keagamaan dilakukan secara terintegrasi di masjid dan ruang keterampilan, menggunakan metode pendampingan yang fokus pada fikih (salat) dan baca tulis Al-Qur'an, serta melibatkan organisasi keagamaan; namun optimalisasi belum maksimal karena rasio pembina dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak seimbang, pembinaan berjalan "alamiah," keterbatasan media dan fasilitas, serta jadwal yang tidak konsisten (Hairi, 2019). Studi pemenuhan hak pendidikan keagamaan Islam anak binaan di Lapas juga menekankan orientasi pembinaan mental/rohani dan fisik untuk mendukung kelancaran tugas pemasyarakatan dan menyiapkan narapidana/anak didik kembali ke masyarakat (Iriani, 2019; Purba, 2022). Sintesis dari temuan-temuan ini menguatkan gagasan bahwa, bagi narapidana Muslim yang sedang menjalani pidana penjara, pembinaan agama dapat dipandang sebagai manifestasi tujuan pemidanaan sebagai "media pendidikan" (sebagaimana ditekankan dalam pembahasan remisi dan taubah) (Krismiyarsi & Febriharini, 2022), sekaligus sebagai instrumen praktis ketertiban dan perubahan perilaku yang diharapkan sistem pemasyarakatan (Firdaus, 2017; Iriani, 2019; Khrisnawati, 2022). Namun, studi-studi tersebut juga konsisten menunjukkan kendala struktural (dana, sumber daya manusia, sarana) dan kendala kultural/psikologis (minat, kesadaran, heterogenitas pendidikan) yang dapat menghambat tujuan rehabilitasi (Firdaus, 2017; Hairi, 2019; Iriani, 2019; Khrisnawati, 2022).

________________________________________

7. ANAK SEBAGAI NARAPIDANA: BALIG, PENDIDIKAN, PERLINDUNGAN, DAN MAQĀṢID/MAṢLAḤAH

Dalam hukum Islam, kajian tentang pidana kurungan bagi anak menegaskan tidak ada larangan menghukum anak sepanjang anak telah balig, namun hukuman harus memprioritaskan pendidikan dan perkembangan mental anak, dan ini dipandang selaras dengan syariat serta hukum yang berlaku di Indonesia (Heri, 2019). Kajian tersebut juga menyebutkan pemahaman dari hadis bahwa anak yang belum balig yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tuanya, sedangkan jika sudah balig dan mampu mengatur hidupnya maka layak dikenai hukuman baik secara syar'i maupun hukum negara (Heri, 2019). Selain itu, dinyatakan pula bahwa dalam sistem hukum Islam pidana penjara (kurungan) termasuk kelompok pidana ta'zīr (Heri, 2019), sehingga pemenjaraan anak (jika terjadi) harus dibaca sebagai kebijakan diskresioner yang legitimasi etisnya ditentukan oleh kemaslahatan dan pendidikan, bukan pembalasan (Heri, 2019; Sosiawan, 2017).

Dari perspektif maqāṣid/maṣlaḥah, kajian perlindungan hukum anak pidana di LP Jambi menegaskan anak adalah amanah dan tanggung jawab keluarga, pemerintah, dan masyarakat, dengan rujukan normatif pada Q.S. at-Taḥrīm (66):6 mengenai kewajiban memelihara keluarga (Ahmad, 2018). Studi ini juga menampilkan problem struktural: keterbatasan Lapas Anak, ketiadaan tempat tahanan khusus anak di wilayah-wilayah tertentu, keterbatasan petugas, dan keterbatasan sarana prasarana, serta risiko pembinaan anak yang bercampur (dalam aspek sistem pembinaan, pergaulan, pengamanan, pelayanan, dan makan) dengan narapidana dewasa meskipun blok kamar dipisahkan (Ahmad, 2018). Sejalan dengan itu, kajian pembinaan narapidana anak di Rutan Lhoknga menyebutkan bahwa secara formil pembinaan berjalan mengikuti langkah dan proses pembinaan serta pemberian keterampilan, namun keberadaan narapidana anak di rutan tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU SPPA yang mensyaratkan pemisahan dari dewasa, dan praktik penggabungan anak dengan dewasa dipandang bertentangan dengan konsep maṣlaḥah mursalah karena dikhawatirkan berdampak negatif bagi anak (Candrawati, 2018). Kajian pendidikan di LPKA Blitar menunjukkan tahapan perlakuan anak didik pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan formal maupun nonformal dalam kerangka penerapan UU SPPA, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sejalan dengan prinsip persamaan derajat dalam ajaran Islam (Santika & Luluardi, 2021). Dengan demikian, menurut sintesis sumber-sumber ini, "narapidana anak" dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia harus ditempatkan pada prioritas perlindungan dan pendidikan, dengan pemenjaraan sebagai ta'zīr yang dibatasi oleh kemaslahatan (menghindari mudarat, termasuk mudarat dari pencampuran dengan dewasa) (Ahmad, 2018; Candrawati, 2018; Heri, 2019).

________________________________________

8. PROBLEM KELEMBAGAAN LAPAS (OVERCAPACITY, KERUSUHAN, DAN PRISONISASI) SEBAGAI TANTANGAN TERHADAP KEMASLAHATAN DAN TUJUAN PEMBINAAN

Kondisi Lapas yang over capacity dan ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan penghuni disebut sebagai salah satu faktor utama yang memicu kerusuhan di Lapas, disertai faktor lain seperti pemahaman hak asasi manusia yang tidak merata, kecenderungan kolusi dan perlakuan berbeda karena kesejahteraan petugas dan keinginan kuat narapidana memperoleh kelonggaran, serta kondisi monoton yang menimbulkan bosan, stres berkepanjangan, apatis, dan ketidakpatuhan (Wahid & Sebastian, 2023). Kajian lain tentang overcapacity menegaskan bahwa overcapacity menurunkan tingkat pengamanan/pengawasan dan memicu prisonisasi, dan solusi yang diajukan mencakup tindakan non-institusional seperti pidana bersyarat, probation, kompensasi, restitusi, serta penggunaan restorative justice (Arianto, 2023). Bahkan, data yang dikutip dalam kajian overcapacity menyebutkan jumlah narapidana dan tahanan mencapai 130.075 orang sementara petugas keamanan 10.617 orang, sehingga satu petugas harus mengawasi 48 orang (Arianto, 2023). Di tingkat nasional, terdapat uraian bahwa Indonesia memiliki 527 Lapas, kapasitas total 132.000 orang, dan populasi penghuni "hampir 270.000," yang dipakai untuk menegaskan urgensi solusi atas overcapacity dan kemungkinan kemitraan pembinaan ala pesantren (Rosliani et al., 2021). Ada pula kajian yang menyebut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa kapasitas berlebih di Lapas Indonesia mencapai 110% dan pada tahun 2020 dilakukan kebijakan pembebasan melalui asimilasi dalam skala besar, sambil menekankan tantangan pengawasan klien pemasyarakatan (Karelina & Susila, 2021).

Rangkaian temuan tersebut konsisten dengan analisis bahwa overcapacity dapat mengganggu proses pembinaan, melemahkan pengawasan, dan berdampak pada kesehatan warga binaan, serta dapat menjadi faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana (Emqi, 2014; Gunawan, 2018). Kajian faktor kriminogen overcapacity menegaskan bahwa pengawasan tidak maksimal karena jumlah petugas tidak ideal, dan aspek kesehatan warga binaan tidak terjamin saat kapasitas terlampaui (Gunawan, 2018). Kajian tentang optimalisasi peran penegak hukum juga menegaskan bahwa tujuan pembinaan menghadapi hambatan dan implikasi yang dapat menuju kegagalan fungsi lembaga pembinaan, dengan overcapacity disebut bukan faktor kondusif bagi reintegrasi sosial (Emqi, 2014). Dari perspektif sintesis dengan hukum Islam, problem overcapacity dan dampaknya dapat diposisikan sebagai ancaman terhadap tujuan kemaslahatan (terutama perlindungan jiwa/akal/kehormatan) yang menjadi dasar tujuan hukum pidana Islam (Sosiawan, 2017), sekaligus ancaman terhadap tujuan pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan agar dapat kembali bermasyarakat (Iriani, 2019; Wahid & Sebastian, 2023). Karena itu, rekomendasi kebijakan dalam berbagai kajian yang mendorong perluasan alternatif pemidanaan (restorative justice, sanksi sosial, pidana kerja sosial, atau penguatan denda) dapat dibaca sebagai upaya struktural yang koheren dengan orientasi kemaslahatan dan reintegrasi (Anggara, 2017; Maulidyawanto et al., 2023; Nasution et al., 2023; Saifullah et al., 2019; Syarunsyah et al., 2023).

________________________________________

9. NARKOTIKA DI LAPAS: JARĪMAH, KERUSAKAN KEMASLAHATAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Peredaran narkotika di Lapas digambarkan "sudah sangat marak" dan dipandang sebagai dampak hilangnya kontrol sistem hukum, yang membentuk pandangan negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan pemasyarakatan dan mendorong kebutuhan perubahan sistem (legal structure, legal substance, legal culture) agar tercipta pencegahan dan penurunan peredaran narkotika di Lapas (Hardiago & Syafrinaldi, 2022). Dalam hukum positif, kajian penegakan hukum terhadap transaksi narkotika di dalam Lapas merinci ancaman pidana berat dan mekanisme penindakan (disiplin internal serta proses pidana), sekaligus menekankan perlunya kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Narkotika Nasional melalui kunjungan rutin/inspeksi (Jati, 2019). Dalam perspektif hukum pidana Islam, penggunaan narkotika dinyatakan dilarang karena dapat dikiyaskan dengan khamr, dan sipir yang mengedarkan narkotika di lingkungan Lapas dipertanggungjawabkan dalam kerangka jarīmah ta'zīr dengan bentuk sanksi yang dapat berupa hukuman badan, hukuman yang menyangkut kemerdekaan, dan denda (Afdini & Sudiro, 2023). Dengan demikian, narkotika di Lapas bukan hanya problem ketertiban internal, melainkan problem kemaslahatan publik: ia merusak tujuan pembinaan, memproduksi kejahatan baru di ruang yang seharusnya rehabilitatif, dan melibatkan aktor negara (sipir) yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum (Afdini & Sudiro, 2023; Hardiago & Syafrinaldi, 2022; Jati, 2019).

Sintesis sumber-sumber ini memperlihatkan bahwa bagi narapidana yang sedang menjalani pidana penjara, keberadaan pasar narkotika di dalam Lapas menciptakan kontradiksi langsung dengan tujuan pemasyarakatan (perbaikan diri dan tidak mengulangi tindak pidana) (Hardiago & Syafrinaldi, 2022; Iriani, 2019), sekaligus kontradiksi dengan orientasi hukum pidana Islam pada kemaslahatan dan pencegahan mafsadah (kerusakan) (Afdini & Sudiro, 2023; Sosiawan, 2017). Karena itu, penguatan pengawasan, integritas petugas, dan desain kebijakan pembinaan (termasuk rehabilitasi) menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembacaan "narapidana menurut hukum Islam" ketika ia benar-benar berada dalam Lapas kontemporer (Afdini & Sudiro, 2023; Hardiago & Syafrinaldi, 2022).

________________________________________

10. REMISI, TOBAT (TAUBAH), DAN LOGIKA INSENTIF PEMBINAAN: JEMBATAN ANTARA HUKUM NASIONAL DAN NILAI PENDIDIKAN DALAM HUKUM ISLAM

Dalam kerangka hukum nasional, remisi didefinisikan sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana, dan ketentuan ini dirujuk pada keputusan menteri tertentu dalam salah satu kajian lapangan (Zubaidi & Attusuha, 2019). Kajian aspek hukum remisi menegaskan bahwa remisi adalah salah satu hak narapidana dalam UU Pemasyarakatan, diberikan setidaknya dua kali setahun yakni pada 17 Agustus dan hari besar keagamaan, serta menimbulkan perdebatan ketika diperketat bagi tindak pidana tertentu (misalnya korupsi) melalui persyaratan seperti justice collaborator; kajian tersebut juga menilai pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya dan pengetatan berpotensi menghilangkan hak narapidana korupsi (Ohoiwutun & Samsudi, 2018). Dalam studi perbandingan remisi pada tindak pidana pembunuhan, remisi dalam hukum nasional dipahami terkait "kebaikan" yang dimaknai sebagai penyesalan/pertobatan, dan ditegaskan bahwa dalam Islam sikap menyesal dan segera berbuat baik dikenal sebagai taubah; perbandingan tersebut menekankan keselarasan bahwa pemidanaan juga merupakan media pengajaran dan pembelajaran, meskipun dibedakan bahwa dalam hukum pidana Islam remisi dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (Krismiyarsi & Febriharini, 2022).

Keterhubungan remisi dengan taubah penting untuk memahami narapidana dalam perspektif hukum Islam karena ia memindahkan fokus dari "lamanya pemenjaraan" ke "transformasi moral dan perilaku" yang menjadi prasyarat kebaikan dan reintegrasi (Iriani, 2019; Krismiyarsi & Febriharini, 2022). Pada saat yang sama, kontroversi remisi (khususnya untuk kejahatan tertentu) menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan dan tuntutan rasa keadilan publik, termasuk potensi penyalahgunaan dan problem pengawasan (Marsaid, 2015; Ohoiwutun & Samsudi, 2018). Dalam sintesis ini, remisi dapat dibaca sebagai instrumen kebijakan ta'zīr dalam negara modern: ia bukan bagian dari ḥudūd/qiṣāṣ, melainkan insentif administratif untuk mengarahkan perilaku menuju perbaikan, yang secara nilai dapat dikaitkan dengan taubah sebagai penanda penyesalan dan perubahan (Krismiyarsi & Febriharini, 2022; Zubaidi & Attusuha, 2019).

________________________________________

11. ASIMILASI DAN INTEGRASI: DISKRESI KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN DAN PROBLEM KESESUAIAN DENGAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Dalam pemasyarakatan Indonesia, asimilasi dijelaskan sebagai proses pembinaan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat, dan hak-hak integrasi (misalnya pembebasan bersyarat) sering dikaitkan dengan tahapan menjalani bagian tertentu dari masa pidana (Zubaidi & Attusuha, 2019). Kebijakan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi COVID-19 dipelajari dari perspektif pelaksanaan regulasi, dan salah satu studi lapangan menyatakan implementasi asimilasi/integrasi di Lapas Perempuan Malang sesuai regulasi dan dipandang sebagai bukti penghargaan hak asasi manusia dalam situasi pandemi (Kurniawan & Soge, 2021). Namun, studi lain yang meninjau asimilasi dan integrasi di Lapas Pekalongan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai Permenkumham, tetapi dalam perspektif fiqh siyasah "dapat dikatakan tidak sama" sehingga prosesnya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan hukum Islam (Krismiyarsi & Febriharini, 2022). Nuansa ini menegaskan bahwa "kesesuaian" dengan hukum Islam dalam praktik kebijakan pemasyarakatan tidak otomatis terjadi hanya karena sebuah kebijakan bertujuan kemanusiaan atau kesehatan publik; ia tetap memerlukan analisis normatif terhadap prinsip-prinsip syariah dan siyāsah shar'iyyah (tata kelola yang sah) (Krismiyarsi & Febriharini, 2022; Sosiawan, 2017).

Bagi narapidana, perbedaan penilaian tersebut berarti bahwa kebijakan "keluar sementara/lebih dini" dari Lapas tidak hanya isu administratif, tetapi juga isu legitimasi etis: apakah diskresi negara benar-benar diarahkan pada kemaslahatan dan mampu menjaga ketertiban serta mencegah mudarat baru (misalnya pengulangan tindak pidana atau resistensi sosial) (Karelina & Susila, 2021; Krismiyarsi & Febriharini, 2022). Karena itu, literatur yang menekankan kelemahan pengawasan dan problem reintegrasi sosial klien pemasyarakatan menjadi relevan sebagai catatan bahwa kebijakan integrasi membutuhkan kapasitas pembimbingan dan pengawasan yang memadai agar tujuan pemasyarakatan tercapai (Iriani, 2019; Karelina & Susila, 2021).

________________________________________

12. PENUTUP

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, narapidana (terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas) dalam perspektif hukum Islam paling konsisten dipahami melalui kerangka uqubah ta'zīr—yakni pemenjaraan sebagai sanksi diskresioner yang tujuan utamanya diarahkan pada kemaslahatan, pendidikan, perbaikan perilaku, dan ketertiban umum (Gani, 2020; Heri, 2019; Sosiawan, 2017; Sudarto et al., 2024). Perspektif ini menemukan titik temu kuat dengan tujuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta perlindungan hak narapidana dalam batas bahwa kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan (Hasbiyallah & Asy-Syari, 2019; Iriani, 2019; Marsaid, 2015). Namun, realitas kelembagaan—overcapacity, kerusuhan, penyalahgunaan fasilitas (sel mewah), pungutan liar, dan peredaran narkotika termasuk keterlibatan sipir—menciptakan risiko sistemik yang dapat merusak tujuan pembinaan baik menurut prinsip pemasyarakatan maupun menurut orientasi kemaslahatan dalam hukum pidana Islam (Afdini & Sudiro, 2023; Arianto, 2023; Hardiago & Syafrinaldi, 2022; Marsaid, 2015; Wahid & Sebastian, 2023; Zubaidi & Attusuha, 2019). Karena itu, diskursus "narapidana menurut hukum Islam" yang relevan bagi Indonesia bukan sekadar mengklasifikasikan penjara sebagai ta'zīr, melainkan menuntut konsistensi etis-institusional: penjara harus dikelola secara adil, non-diskriminatif, dan berorientasi pembinaan—termasuk penguatan pendidikan agama, pendidikan hukum, serta integritas aparat—agar narapidana benar-benar mengalami proses taubah/perbaikan diri yang menjadi dasar diterimanya kembali mereka di tengah masyarakat (Firdaus, 2017; Krismiyarsi & Febriharini, 2022; Payana et al., 2020; Zubaidi & Attusuha, 2019).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afdini, H., & Sudiro, A. (2023). Urgensi penanggulangan over capacity Lapas sebagai upaya pemenuhan hak bagi narapidana. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(11), 6823–6836. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.14073

Ahmad, Abd. K. (2018). Profil lembaga pemasyarakatan Maros (sebuah kasus evaluatif terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana). Al-Qalam, 7(2), 1. https://doi.org/10.31969/alq.v7i2.607

Anggara, B. (2017). Pemenuhan hak-hak pendidikan keagamaan Islam anak binaan di lembaga pemasyarakatan Pakjo Palembang. Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(1), 162. https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1389

Arianto, H. (2023). Kemitraan antara Lapas dengan pesantren dalam rangka mencari solusi terhadap over kapasitas penghuni Lapas. Jurnal De Lege Ferenda Trisakti, 1–8. https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16550

Baihaqi, A. I. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pidana kurungan bagi anak nakal di Rutan Anak Blitar. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(1), 42–62. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.42-62

Candrawati, S. D. (2018). Implementasi yuridis terhadap pelaksanaan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan pelaku pembunuhan santri di Lamongan. Al-Hukama, 8(2), 269–291. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.269-291

Emqi, M. F. (2014). Model pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembinaan mental narapidana (studi multikasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-A Malang). J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1). https://doi.org/10.18860/jpai.v1i1.3359

Firdaus, I. (2017). Penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 429–443. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.429-443

Gani, R. A. (2020). Bimbingan keagamaan Islam terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), 82. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.195

Gunawan, H. (2018). Penerapan hukuman ta'zīr di Indonesia (suatu analisis terhadap penerapan hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan). Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 4(2), 359–374. https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.956

Hairi, P. J. (2019). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 9(2), 199–216. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048

Hardiago, D., & Syafrinaldi, S. (2022). Terorisme dan pemasyarakatan: Problem hukum pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme di Indonesia. JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 1(2), 146–175. https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.294

Hasbiyallah, H., & Asy-Syari, S. F. (2019). Pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus korupsi. Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal, 4(1), 99–109. https://doi.org/10.15575/ath.v4i1.2862

Heri, T. (2019). Pembinaan kesadaran beragama sebagai upaya peningkatan pemahaman agama Islam di Lapas Kelas IIB Anak Wanita Tangerang. Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 142–155. https://doi.org/10.22236/jpi.v10i2.3966

Iriani, D. (2019). Penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di Lapas Ponorogo. Kodifikasia, 13(1), 117. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i1.1680

Jati, I. P. (2019). Implikasi overcapacity terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Cepalo, 3(2), 77. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847

Karelina, Y., & Susila, M. E. (2021). Faktor kriminologi narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2(2), 115–125. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12422

Khrisnawati, E. N. (2022). Politik hukum pemberian asimilasi di rumah berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 (studi kasus di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang). Jurnal Magister Hukum Perspektif, 11(1), 11–22. https://doi.org/10.37303/magister.v11i1.49

Krismiyarsi, K., & Febriharini, M. P. (2022). Problematik pemberian asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa pandemi COVID-19. Magistra Law Review, 3(02), 92. https://doi.org/10.35973/malrev.v3i2.3204

Kurniawan, R., & Soge, M. M. (2021). Menelaah kesiapan pencegahan dan penanganan kebakaran di Lapas Kelas IIA Lahat. Adi Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 43–50. https://doi.org/10.34306/adimas.v2i1.524

Marsaid, M. (2015). Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah (studi kasus penanganan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi). Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 15(2), 1. https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.280

Maryam, S., & AR, I. (2021). Pola pembinaan narapidana di Lapas Kelas II/B Muara Bungo berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 8(2). https://doi.org/10.56015/governance.v8i2.47

Maulidyawanto, P., RAS, H., & Sambas, N. (2023). Penanganan radikalisme melalui program deradikalisasi sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(2), 155–169. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.301

Nasution, A. W., Lubis, Y., & Mukidi, M. (2023). Aspek yuridis program pemberian remisi terhadap narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. Jurnal Meta Hukum, 2(3), 103–114. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451

Ohoiwutun, Y. A. T., & Samsudi, S. (2018). Menalar sel mewah di lembaga pemasyarakatan. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 48. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.48-54

Payana, I. M. D., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 80–85. https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1988.80-85

Purba, D. P. (2022). Pelaksanaan deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan pengulangan tindak pidana terorisme. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6(3). https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3318

Remisi dalam tindak pidana pembunuhan (studi perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional). (2017). Jurnal Adabiyah, 17(2), 143–160. https://doi.org/10.24252/jad.v17i1i2a4

Rosliani, R., Mas, M., & Siku, A. S. (2021). Penanganan narapidana risiko tinggi dalam pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(1), 26–32. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.453

Safriadi, S., & Nurdin, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana dan hukum Islam bagi sipir yang mengedarkan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(1). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7407

Saifullah, S., Bashith, A., & Ch, M. (2019). Pendekatan kriminologi dan gender terhadap model kurikulum pembinaan narapidana anak kelas I Blitar. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19(1), 125–145. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.125-145

Salma, S., Hamdi, R., & Hidayat, T. (2023). Prison escape viewed from Islamic law perspectives (a case study at Muara Labuh Prison). Arena Hukum, 16(1), 1–17. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2023.01601.1

Santika, T., & Luluardi, Y. D. (2021). Penerapan asimilasi dan integrasi bagi narapidana perspektif fiqh siyasah dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 di Lapas Kelas IIA Pekalongan. Manabia: Journal of Constitutional Law, 1(1), 37–56. https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4599

Sosiawan, U. M. (2017). Upaya penanggulangan kerusuhan di lembaga pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(3), 365–379. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.365-379

Sudarto, S., Rahmat, D., & Darwis, N. (2024). Pelaksanaan deradikalisasi pada sistem pembinaan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jurnal Bakti Dirgantara, 1(1), 54–67. https://doi.org/10.35968/6470yt04

Syarunsyah, S., Suriani, S., & Sinaga, N. (2023). Penerapan asimilasi di lembaga pemasyarakatan pada masa COVID-19. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 132–148. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.5676

Tobing, J., & Fikri, R. A. (2023). Upaya pembinaan terhadap warga binaan wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan. Action Research Literate, 7(1), 9–18. https://doi.org/10.46799/arl.v7i1.176

Wahid, A. R., & Sebastian, I. (2023). Analisis pembinaan deradikalisasi di Lapas Kelas IIB Sentul. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 7(3), 967. https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.972-979

Zubaidi, Z., & Attusuha, R. (2019). Pembinaan narapidana anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan teori maṣlaḥah mursalah. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 8(2), 204. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i2.5854