01566 - Nadzir: Pengelola Harta Wakaf yang Bertanggung Jawab atas Pemanfaatannya Sesuai Ikrar Wakif dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

This article examines the concept of nadzir (waqf asset manager) in Islamic law, focusing on its position, functions, and responsibilities in managing waqf assets in accordance with the waqif's declaration (ikrar). Using a normative-juridical approach with literature review, this study synthesizes classical fiqh sources and Indonesian positive law regulations, particularly Law Number 41 of 2004 on Waqf, the Compilation of Islamic Law (KHI), PSAK 112, and the Waqf Core Principles (WCP). The findings indicate that although nadzir is not always explicitly mentioned as a rukun (pillar) of waqf in classical fiqh, there is substantial scholarly consensus that a waqf manager must be appointed to ensure the continuity of waqf benefits. In the Indonesian context, the formalization of the nadzir's role through the Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf/AIW), registration before the Waqf Pledge Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW), and asset registration constitutes a legal protection instrument for waqf assets as public assets. The primary challenges identified include low professionalism, weak administration, and traditional management patterns that reduce productivity and increase dispute risks. Strengthening nadzir literacy, training, governance, and accountability is therefore an essential agenda to ensure waqf utilization genuinely aligns with the waqif's declaration.

Keywords: nadzir, waqf, ikrar wakaf, Islamic law, waqf management, accountability

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep nadzir (pengelola harta wakaf) dalam hukum Islam, dengan fokus pada kedudukan, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mengelola aset wakaf sesuai ikrar wakif. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode kajian pustaka, studi ini menyintesis sumber-sumber fikih klasik dan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PSAK 112, dan Waqf Core Principles (WCP). Temuan menunjukkan bahwa meskipun nadzir tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai rukun wakaf dalam fikih klasik, terdapat konsensus substansial di kalangan ulama bahwa pengelola wakaf harus ditunjuk demi menjamin keberlanjutan manfaat wakaf. Dalam konteks Indonesia, pelembagaan peran nadzir melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW), ikrar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan pendaftaran aset merupakan instrumen perlindungan hukum bagi aset wakaf sebagai aset publik. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya profesionalitas, lemahnya administrasi, dan pola pengelolaan tradisional yang menurunkan produktivitas serta meningkatkan risiko sengketa. Penguatan literasi, pelatihan, tata kelola, dan akuntabilitas nadzir menjadi agenda penting untuk memastikan pemanfaatan wakaf benar-benar sesuai ikrar wakif.

Kata Kunci: nadzir, wakaf, ikrar wakaf, hukum Islam, pengelolaan wakaf, akuntabilitas

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal] DOI: [Nomor DOI]

________________________________________

1. Pendahuluan: Wakaf sebagai Ibadah Sosial dan Kebutuhan atas Pengelolaan

Wakaf dalam ajaran Islam dipahami sebagai amalan yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial, karena ia merupakan bentuk tabarru' (kebajikan) yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menghasilkan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas (Hafizd et al., 2022; Kasanah, 2019). Dalam konteks Indonesia, definisi wakaf juga dirumuskan dalam kerangka hukum Islam yang dipositifkan, misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memandang wakaf sebagai perbuatan hukum memisahkan sebagian harta dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai ajaran Islam (Deswita, 2023; Kasanah, 2019). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Deswita, 2023; Waskur, 2022).

Karena wakaf dimaksudkan untuk keberlanjutan manfaat, maka unsur pengelolaan menjadi krusial: manfaat wakaf tidak akan terwujud tanpa pihak yang memegang amanah, memelihara, dan mengarahkan harta wakaf agar tetap sesuai tujuan wakif sebagaimana dinyatakan dalam ikrar (Hafizd et al., 2022; Rohana, 2023). Di titik inilah kedudukan nadzir (pengelola wakaf) menjadi sentral, karena produktif tidaknya aset wakaf sangat bergantung pada kapasitas nadzir dalam mengurus, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf agar manfaatnya berkelanjutan serta tidak menyimpang dari ikrar wakif (Hamzani & Mukhidin, 2017; Rohana, 2023).

________________________________________

2. Definisi Nadzir dan Kedudukannya dalam Fikih Wakaf

Secara konseptual, nadzir dipahami sebagai pihak yang menerima amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai wujud dan tujuan wakaf selama ia memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum (Hamzani & Mukhidin, 2017; Syafuri, 2018). Rumusan ini menekankan karakter nadzir sebagai trustee (pemegang amanah), bukan sebagai pemilik aset wakaf, sehingga fungsi utamanya adalah memastikan harta wakaf tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai tujuan yang ditetapkan wakif (Hafizd et al., 2022; Hamzani & Mukhidin, 2017).

Sejumlah literatur yang membandingkan fikih dan pengaturan wakaf di Indonesia menunjukkan adanya nuansa penting: meskipun banyak kitab fikih tidak memasukkan nadzir sebagai rukun wakaf, para ulama tetap memandang wakif harus menunjuk pengelola wakaf (nadzir), baik menunjuk dirinya sendiri, penerima manfaat, maupun orang/lembaga lain, agar pengurusan wakaf berjalan efektif (Hamzani & Mukhidin, 2017; Syafuri, 2018). Pandangan bahwa nadzir bukan rukun wakaf sering dihubungkan dengan karakter wakaf sebagai ibadah tabarru'; namun, kebutuhan praktis untuk memastikan amanah pengelolaan menjadikan penunjukan nadzir diperlakukan sebagai keharusan fungsional dalam tata kelola wakaf (Hamzani & Mukhidin, 2017).

Perbedaan pandangan mengenai rukun wakaf turut menjelaskan posisi nadzir dalam fikih. Sebagian besar ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, Hanabilah) memandang rukun wakaf mencakup wakif, objek wakaf, tujuan/peruntukan (mauquf 'alaih), dan sighat/ikrar (Akbar & Choiri, 2021; Kasanah, 2019). Dalam beberapa elaborasi, peran nadzir muncul sebagai unsur pengelolaan yang dibutuhkan untuk memastikan wakaf tidak jatuh pada kekosongan pengurusan, meskipun secara rukun klasik tidak selalu disebut eksplisit (Hamzani & Mukhidin, 2017; Syafuri, 2018). Sebaliknya, dalam pandangan Hanafiyah tertentu rukun wakaf bahkan dapat dipersempit—misalnya menekankan sighat—yang secara tidak langsung menegaskan bahwa unsur pengelola sering dipahami sebagai kebutuhan operasional yang mengiringi wakaf, bukan penentu sah-batal dalam rumusan rukun yang minimalis (Akbar & Choiri, 2021; Kasanah, 2019). Namun, terlepas dari variasi itu, literatur yang secara khusus membahas nadzir menekankan adanya konsensus substantif bahwa pengelola wakaf harus ditunjuk agar tujuan wakaf dapat dijaga dan diwujudkan secara berkelanjutan (Hamzani & Mukhidin, 2017; Syafuri, 2018).

________________________________________

3. Ikrar Wakaf sebagai Dasar Amanah Nadzir dan Karakter Sepihak dalam Hukum Islam

Amanah nadzir berakar pada ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya kepada nadzir (Deswita, 2023; Riyanto, 2018). Dalam fikih, ikrar wakaf dipandang sebagai tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), sehingga dalam akad wakaf tidak mensyaratkan adanya qabul dari pihak kedua; cukup dengan pernyataan wakif, wakaf dipandang telah terjadi (Kasanah, 2019). Pandangan ini sejalan dengan uraian bahwa wakaf terjadi seketika dengan adanya pernyataan wakif (ijab), karena wakaf diposisikan sebagai perbuatan hukum sepihak dalam hukum Islam (Kasanah, 2019). Karena itu, setelah ikrar terucap, konsekuensi moral dan hukum—dalam perspektif syariah—terletak pada penjagaan amanah: aset wakaf harus dipelihara dan manfaatnya diarahkan pada kebajikan sesuai peruntukan yang dinyatakan wakif (Hafizd et al., 2022; Hamzani & Mukhidin, 2017). Kerangka ini menjelaskan mengapa penyimpangan dari ikrar—misalnya mengalihkan penggunaan secara sepihak atau memanfaatkan di luar peruntukan—dipandang bermasalah, karena ia merusak hubungan amanah yang menjadi inti perwakafan (Pradingga et al., 2024; Riyanto, 2018).

Di Indonesia, konsep ikrar yang bersifat sepihak dalam hukum Islam berjumpa dengan kebutuhan kepastian hukum melalui dokumen autentik. Sejumlah studi empirik menunjukkan bahwa praktik wakaf yang hanya berbasis kepercayaan dan lisan berpotensi memunculkan klaim ahli waris serta sengketa akibat ketiadaan bukti autentik, sekalipun secara fikih bisa dianggap sah bila rukun dan syarat terpenuhi (Kasanah, 2019; Rahmawati & Surianto, 2020). Dengan demikian, meskipun ikrar dalam fikih dapat terjadi secara lisan, penguatan administrasi—Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftaran—dipandang sebagai instrumen perlindungan untuk menjaga amanah nadzir dan mencegah sengketa yang justru mengganggu keberlanjutan manfaat wakaf (Kasanah, 2019; Rahmawati & Surianto, 2020).

________________________________________

4. Nadzir dalam Pengaturan Indonesia: Pelembagaan Amanah Syariah ke dalam Tata Kelola Formal

Hukum positif Indonesia memformalkan peran nadzir sebagai unsur wakaf, sehingga selain wakif dan harta wakaf, sistem juga menuntut adanya pengelola yang menerima dan mengelola aset sesuai peruntukan (Akbar & Choiri, 2021; Syuhada' & Munir, 2020). Dalam rumusan yang sering dikutip, nadzir adalah pihak penerima, pengelola, sekaligus pengembang harta benda wakaf yang berasal dari wakif (Syuhada' & Munir, 2020). Pengaturan ini juga menjabarkan bahwa posisi nadzir dapat diemban oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum (Syuhada' & Munir, 2020).

Untuk nadzir perseorangan, syarat-syarat yang ditonjolkan meliputi beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan berstatus warga negara Indonesia (Syuhada' & Munir, 2020). Sementara itu, nadzir organisasi atau badan hukum diposisikan dapat menjadi nadzir sepanjang memenuhi persyaratan kelembagaan—termasuk kelayakan pengurus—dan bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (Hamzani & Mukhidin, 2017; Syuhada' & Munir, 2020). Formulasi tersebut memperlihatkan tujuan utama formalisasi: memastikan amanah pengelolaan wakaf tidak hanya bergantung pada kepercayaan personal, tetapi juga memenuhi standar kelayakan dan akuntabilitas (Muthahhara, 2023).

Keterkaitan antara fikih wakaf dan legislasi nasional juga dikaji sebagai proses adaptasi penormaan, termasuk penguatan prinsip kemaslahatan, kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf (Syafuri, 2018; Waskur, 2022). Dalam kerangka ini, nadzir ditempatkan sebagai aktor utama yang harus memastikan peruntukan wakaf berjalan sebagaimana ikrar; artinya, tujuan spiritual dan sosial wakaf yang ditekankan dalam fikih diterjemahkan ke dalam prosedur legal-administratif untuk melindungi aset dari penyalahgunaan dan konflik (Kasanah, 2019; Syafuri, 2018). Karena itu, penyelenggaraan wakaf dalam sistem formal Indonesia menuntut keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dua orang saksi, dan pembuatan AIW sebagai bukti autentik (Kasanah, 2019). Mekanisme ini pada dasarnya adalah penguatan amanah: ikrar yang secara fikih bersifat sepihak tetap ditempatkan dalam kerangka pembuktian dan pendaftaran agar nadzir dapat mengelola dengan perlindungan hukum yang memadai (Darlius, 2018; Kasanah, 2019).

________________________________________

5. Tugas Pokok Nadzir: Administrasi, Pengelolaan, Perlindungan, dan Pelaporan

Studi-studi tentang pengelolaan wakaf menekankan bahwa nadzir memiliki peran menentukan terhadap berkembang tidaknya harta wakaf, karena nadzirlah yang bertindak atas harta wakaf untuk mengurus, memelihara, mengembangkan, serta mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya (Rohana, 2023). Deskripsi mengenai nadzir juga menegaskan kewajiban untuk mengadministrasikan, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf sesuai fungsi, tujuan, dan peruntukan, serta melestarikan manfaatnya bagi penerima manfaat dan kepentingan agama (Riyanto, 2018; Rohana, 2023).

Dalam konteks yang lebih normatif, ketentuan yang sering menjadi rujukan menyatakan bahwa nadzir bertugas: (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta wakaf; serta (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada lembaga otoritatif wakaf (Rohana, 2023; Sulistiani, 2019). Dengan demikian, mandat nadzir bukan sekadar "menjaga agar aset tidak hilang", tetapi juga memastikan aset dikelola sehingga manfaatnya terus mengalir sesuai ikrar wakif (Hafizd et al., 2022; Riyanto, 2018).

Arah pengelolaan tersebut sekaligus mengandung prinsip pembatas: pengelolaan dan pengembangan tidak boleh menyimpang dari peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf (Pradingga et al., 2024; Riyanto, 2018). Kajian mengenai pemanfaatan harta wakaf di luar ikrar menegaskan kekhawatiran bahwa perubahan peruntukan oleh pengelola dapat menimbulkan penyalahan dan konflik, karena harta wakaf dapat "bergeser" dari tujuan wakif—misalnya dari masjid menjadi fungsi lain—tanpa dasar yang selaras dengan ikrar (Pradingga et al., 2024; Riyanto, 2018). Oleh sebab itu, AIW diposisikan bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga rujukan normatif-operasional bagi nadzir: pengelolaan yang sah dan tertib adalah pengelolaan yang mengacu pada peruntukan yang dituangkan dalam AIW (Riyanto, 2018; Rohana, 2023). Dengan kata lain, AIW menjembatani nilai fikih tentang keterikatan pada kehendak wakif dengan kebutuhan tata kelola yang terdokumentasi agar amanah nadzir dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan (Riyanto, 2018; Waskur, 2022).

________________________________________

6. Prosedur Penunjukan Nadzir dan Penguatan Bukti: PPAIW, AIW, dan Pendaftaran

Praktik perwakafan yang tertib dalam kerangka Indonesia menempatkan PPAIW—umumnya Kepala KUA—sebagai pihak yang menyaksikan ikrar dan menuangkannya ke dalam akta, setelah meneliti kehendak wakif, bukti kepemilikan, kelayakan saksi, serta mengesahkan susunan nadzir (Darlius, 2018; Kasanah, 2019). Berbagai kajian lapangan menunjukkan prosedur ideal itu mencakup kehadiran wakif dan nadzir di hadapan PPAIW, ikrar disaksikan oleh dua orang saksi, lalu diterbitkan AIW sebagai bukti autentik (Darlius, 2018). Setelah AIW ditandatangani, terdapat ketentuan bahwa PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak AIW ditandatangani, sehingga proses wakaf memperoleh penguatan kepastian hukum melalui pencatatan dan pendaftaran (Kasanah, 2019; Rahmawati & Surianto, 2020).

Sejalan dengan itu, penelitian tentang perlindungan hukum aset wakaf menegaskan bahwa wakaf wajib dituangkan dalam AIW, dan wakaf yang tidak dituangkan dalam AIW dipandang tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem formal, sekalipun secara sosiologis praktik semacam itu masih terjadi (Kasanah, 2019; Rahmawati & Surianto, 2020). Dengan demikian, pendaftaran dan dokumentasi diposisikan sebagai strategi perlindungan aset publik (wakaf) dari potensi penyimpangan, klaim pihak ketiga, dan sengketa ahli waris (Darlius, 2018; Kasanah, 2019).

Berbagai studi lapangan di Indonesia memperlihatkan pola persoalan yang konsisten: banyak wakaf dilakukan secara lisan atau berbasis kepercayaan, tanpa AIW dan tanpa sertifikasi/pendaftaran yang memadai, sehingga membuka ruang sengketa dan klaim pengembalian aset oleh ahli waris (Rahmawati & Surianto, 2020; Sulistiani, 2019). Studi tentang wakaf di beberapa daerah juga menyoroti bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan lemahnya administrasi perwakafan mengakibatkan aset wakaf tidak terdokumentasi secara kuat, dan kondisi ini memperlemah posisi nadzir ketika muncul konflik (Rohana, 2023; Sulistiani, 2019). Dari perspektif pencegahan sengketa, kajian peran PPAIW menunjukkan bahwa akta dan sertifikat memperkecil peluang sengketa, serta memungkinkan PPAIW menunjukkan bukti tertulis ketika terjadi konflik di kemudian hari (Darlius, 2018; Rahmawati & Surianto, 2020). Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa prosedur formal bukan sekadar "formalitas administratif", melainkan instrumen yang memperkuat amanah nadzir agar pengelolaan sesuai ikrar wakif dapat berlangsung dengan perlindungan hukum yang efektif (Darlius, 2018; Kasanah, 2019).

________________________________________

7. Nadzir sebagai Pemegang Amanah: Prinsip Amanah, Maslahah, dan Akuntabilitas

Kedudukan nadzir dalam wakaf secara normatif sering dipahami sebagai pemegang amanah atas aset yang telah "lepas" dari dominasi kepemilikan pribadi wakif, sehingga aset wakaf berada dalam pengelolaan nadzir untuk disalurkan manfaatnya kepada kebajikan (Hafizd et al., 2022; Hamzani & Mukhidin, 2017). Dalam studi tata kelola wakaf, ditegaskan bahwa sejak wakaf diikrarkan, harta wakaf menjadi amanat di tangan pengawas (nadzir), dan problem pengelolaan sering muncul ketika sistem kenadzirannya tidak profesional atau ahli waris berupaya menguasai kembali tanah wakaf (Hafizd et al., 2022; Sulistiani, 2019).

Karena sifat wakaf yang berorientasi kemaslahatan, penguatan Good Waqf Governance sering direkomendasikan, termasuk penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ditopang aktor yang jujur dan amanah (Hafizd et al., 2022; Muthahhara, 2023). Dalam kerangka ini, aktor utama yang dituntut amanah dan profesional adalah nadzir, sebab merekalah yang melakukan tindakan konkret menjaga aset, mengelola manfaat, serta menghindari penyalahgunaan (Muthahhara, 2023).

Aspek akuntabilitas nadzir juga diperluas melalui standar pelaporan dan tata kelola. Kajian mengenai Waqf Core Principle (WCP) dan PSAK 112 menekankan bahwa masalah pengelolaan wakaf di Indonesia tidak hanya pada produktivitas, tetapi juga pada akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf (Waskur, 2022; Wulandari, 2022). Dalam konteks tersebut, WCP dipaparkan memiliki 29 prinsip yang memberikan sistematika standar elemen pendukung sistem wakaf dan dapat membantu mewujudkan akuntabilitas serta transparansi lembaga pengelola wakaf (Waskur, 2022; Wulandari, 2022). Sejalan dengan itu, PSAK 112 mengatur perlakuan akuntansi wakaf—pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan—sehingga pengelolaan wakaf dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumentasi yang memadai (Waskur, 2022; Wulandari, 2022).

Bahkan, PSAK 112 menekankan bahwa pengakuan aset wakaf terkait adanya bukti seperti akta ikrar wakaf; praktik wakaf yang hanya lisan tanpa bukti tidak dapat diakui sebagai aset wakaf dalam pelaporan, sehingga secara tata kelola mendorong nadzir memperkuat aspek dokumentasi (Waskur, 2022; Wulandari, 2022). Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya norma etis, tetapi juga dirancang menjadi sistem administrasi dan pelaporan yang mengikat pengelola untuk bertindak sesuai ikrar wakif (Riyanto, 2018; Waskur, 2022).

________________________________________

8. Imbalan Nadzir (Ujrah/Upah): Perspektif Fikih dan Pembatasan dalam Regulasi

Dalam diskursus fikih, terdapat pandangan bahwa nadzir berhak memperoleh upah dari hasil usaha harta wakaf yang dikembangkan, dengan besaran yang bervariasi menurut mazhab dan dapat disesuaikan berdasarkan tanggung jawab, tugas, serta ketentuan wakif atau penetapan hakim bila wakif tidak menentukan (Kholid & Rahmawati, 2020). Dalam konteks Indonesia, sejumlah kajian menyebutkan adanya ketentuan bahwa nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dengan batas maksimal tidak melebihi 10% (sepuluh persen), yang dipahami sebagai batas maksimal setelah memperhitungkan biaya operasional yang wajar (Akbar & Choiri, 2021; Kholid & Rahmawati, 2020). Artikel tentang aspek hukum fintech syariah untuk wakaf uang juga menegaskan pembatasan 10% bagi nadzir dalam kerangka pengelolaan aset wakaf menurut hukum positif Indonesia (Akbar & Choiri, 2021; Kholid & Rahmawati, 2020).

Pembatasan ini berfungsi menjaga agar orientasi wakaf tetap pada kemaslahatan penerima manfaat, sementara kebutuhan operasional dan profesionalitas pengelola tetap memperoleh ruang legitimasi (Akbar & Choiri, 2021; Muthahhara, 2023). Dengan demikian, baik dalam fikih—melalui konsep kebolehan upah—maupun dalam regulasi—melalui pembatasan—prinsip yang ditekankan tetap sama: imbalan nadzir harus berada dalam koridor amanah dan tidak mengubah wakaf menjadi instrumen pemerkayaan pengelola (Akbar & Choiri, 2021; Kholid & Rahmawati, 2020).

________________________________________

9. Problematika Kenadziran di Lapangan: Tradisionalisme, SDM, dan Risiko Sengketa

Berbagai studi lapangan di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf sering masih bersifat tradisional dan cenderung konsumtif, sehingga manfaat wakaf belum dioptimalkan ke arah produktif (Hafizd et al., 2022; Rohana, 2023). Penelitian di Kota Langsa, misalnya, menyoroti problem rendahnya pemahaman masyarakat, belum profesionalnya nadzir, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola wakaf, manajemen tradisional, dan lemahnya sistem pengawasan wakaf (Rohana, 2023). Temuan serupa muncul dalam kajian tata kelola wakaf di Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa tanah wakaf masih banyak dikelola secara tradisional, terhambat oleh sistem kenadziran yang kurang profesional, serta adanya kecenderungan ahli waris ingin menguasai tanah wakaf dan merasa tidak cocok dengan nadzir (Hafizd et al., 2022; Muthahhara, 2023). Kajian lain yang menilai prioritas masalah pengelolaan wakaf di Indonesia melalui analisis manajemen menempatkan kurangnya kompetensi dan profesionalisme nadzir sebagai masalah internal prioritas, disertai masalah eksternal berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf (Rohana, 2023). Rangkaian temuan ini konsisten dalam menempatkan kualitas nadzir sebagai variabel penentu apakah amanah wakif dapat diwujudkan menjadi manfaat yang berkelanjutan (Rohana, 2023).

Di samping persoalan kapasitas, problem terbesar yang berulang adalah administrasi yang lemah, khususnya tidak dibuatnya AIW dan tidak dilakukannya pendaftaran/sertifikasi. Kajian tentang wakaf yang tidak tercatat menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, wakaf yang tidak tercatat dapat dipandang sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat, tetapi menurut hukum positif Indonesia pencatatan menjadi syarat terjadinya perwakafan dan pendaftaran penting untuk kepastian serta perlindungan hukum (Kasanah, 2019; Rahmawati & Surianto, 2020). Kajian perlindungan hukum aset wakaf juga menegaskan banyak harta wakaf tidak memiliki bukti otentik yang diakui hukum karena pelaksanaan wakaf tidak dituangkan dalam AIW, sehingga diperlukan sarana hukum untuk melindungi aset publik tersebut dari potensi penyimpangan (Kasanah, 2019; Rahmawati & Surianto, 2020).

Dampaknya tidak hanya administratif: sengketa wakaf sering dipicu oleh keterputusan informasi kepada ahli waris, tidak tercatatnya proses wakaf, atau upaya ahli waris membatalkan ikrar wakaf yang telah diikrarkan (Hafizd et al., 2022; Muthahhara, 2023). Karena itu, profesionalitas nadzir dipandang sebagai strategi preventif pencegahan sengketa wakaf, terutama melalui penguatan literasi, akuntabilitas, dan pendampingan hukum dalam pengelolaan aset (Muthahhara, 2023).

________________________________________

10. Menjaga Pemanfaatan Sesuai Ikrar Wakif: Norma Ketaatan Peruntukan dan Larangan Penyimpangan

Ketaatan pada ikrar wakif merupakan prinsip kunci dalam pengelolaan wakaf. Sejumlah kajian menegaskan bahwa nadzir dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada peruntukan yang dituangkan dalam AIW, sedangkan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif—lisan dan/atau tulisan—kepada nadzir untuk mewakafkan harta miliknya (Riyanto, 2018). Ketika prinsip ini dilanggar—misalnya harta wakaf dialihkan pemanfaatannya di luar ikrar—muncul risiko penyalahan peruntukan dan konflik, karena peruntukan yang berbeda dengan ikrar dapat dianggap sebagai penyimpangan amanah (Muthahhara, 2023; Pradingga et al., 2024). Oleh sebab itu, berbagai kajian menempatkan dokumentasi ikrar (AIW) sebagai "bukti sekaligus pedoman operasional" agar nadzir dapat mengelola secara tertib, sekaligus menjadi rujukan bila terjadi perbedaan tafsir atau sengketa dengan pihak lain (Darlius, 2018; Riyanto, 2018).

Dalam praktik, penyimpangan peruntukan sering berkorelasi dengan lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman nadzir mengenai pengelolaan produktif. Studi tentang problematika wakaf produktif berbasis masjid di Palembang menunjukkan bahwa pemahaman sebagian nadzir mengenai pengelolaan produktif masih rendah, kemampuan mengelola usaha produktif juga rendah, dan budaya hukum untuk melaksanakan aturan terkait pengelolaan wakaf produktif masih lemah; karena itu, direkomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan komprehensif bagi nadzir dan masyarakat (Riyanto, 2018). Dengan demikian, menjaga pemanfaatan sesuai ikrar tidak cukup hanya dengan "niat baik", melainkan membutuhkan sistem: literasi hukum wakaf, kemampuan manajerial, dokumentasi, dan pengawasan agar amanah wakif tidak berubah menjadi sumber sengketa dan hilangnya manfaat wakaf (Muthahhara, 2023; Riyanto, 2018).

________________________________________

11. Penguatan Profesionalitas Nadzir: Strategi Berbasis Literasi, Pelatihan, dan Tata Kelola

Karena nadzir menjadi penanggung jawab utama harta wakaf, berbagai kajian menekankan perlunya peningkatan profesionalisme dan kapasitas nadzir agar wakaf dapat dikelola secara produktif dan akuntabel (Hafizd et al., 2022). Rekomendasi yang menonjol adalah penguatan literasi wakaf, pengembangan keterampilan, serta akuntabilitas sebagai karakter profesional (equality, equity, loyalty, accountability) untuk mencegah sengketa (Muthahhara, 2023). Sejalan dengan itu, studi di beberapa komunitas menunjukkan stakeholder melakukan pelatihan profesionalisme nadzir dan mendorong ikrar wakaf massal sebagai langkah perbaikan administrasi dan penguatan tata kelola aset (Muthahhara, 2023; Sulistiani, 2019). Upaya ini menegaskan bahwa profesionalitas tidak berhenti pada aspek manajerial, tetapi juga mencakup kepatuhan prosedural—AIW dan pendaftaran—yang memungkinkan nadzir bekerja dengan kepastian hukum (Kasanah, 2019; Sulistiani, 2019).

Selain pelatihan, tata kelola modern juga menuntut transparansi dan pelaporan yang dapat diukur. Kajian mengenai WCP dan PSAK 112 menempatkan standar ini sebagai instrumen untuk menilai kualitas pelaporan nadzir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakaf terdokumentasi dan sistem perwakafan membaik (Waskur, 2022; Wulandari, 2022). Bahkan, PSAK 112 secara eksplisit menautkan pengakuan aset wakaf dengan adanya akta ikrar wakaf, sehingga dorongan tata kelola modern sejalan dengan kebutuhan administrasi yang kuat (Waskur, 2022; Wulandari, 2022). Dalam kerangka tersebut, prinsip keberlanjutan juga ditekankan: nadzir harus mampu menjaga keberlangsungan nilai aset wakaf, sehingga produktivitas tidak merusak pokok wakaf dan tetap selaras dengan hukum Islam (Hafizd et al., 2022; Waskur, 2022). Keseluruhan strategi ini menunjukkan satu benang merah: profesionalitas nadzir adalah prasyarat agar pengelolaan wakaf benar-benar mewujudkan tujuan ibadah dan kesejahteraan umum sebagaimana dikehendaki wakif (Hafizd et al., 2022; Waskur, 2022).

________________________________________

12. Kesimpulan

Nadzir menurut hukum Islam adalah pemegang amanah yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dipelihara, diurus, dan diarahkan manfaatnya sesuai ikrar wakif, sehingga wakaf tetap berada dalam koridor kebajikan dan kemaslahatan (Hamzani & Mukhidin, 2017; Rohana, 2023). Walaupun dalam konstruksi fikih klasik nadzir tidak selalu disebut sebagai rukun wakaf, literatur yang khusus membahas kenadziran menegaskan adanya kesepakatan substansial bahwa wakif harus menunjuk pengelola agar wakaf tidak terbengkalai dan manfaatnya tetap berkelanjutan (Hamzani & Mukhidin, 2017; Syafuri, 2018).

Dalam konteks Indonesia, pelembagaan peran nadzir melalui prosedur ikrar di hadapan PPAIW, pembuatan AIW, dan pendaftaran menjadi instrumen untuk melindungi aset wakaf sebagai aset publik sekaligus memperkuat pertanggungjawaban nadzir dalam menjalankan amanah (Darlius, 2018; Kasanah, 2019). Tantangan utama yang berulang di berbagai studi adalah rendahnya profesionalitas, lemahnya administrasi, dan kecenderungan pengelolaan tradisional yang memicu rendahnya produktivitas serta meningkatkan risiko sengketa, sehingga penguatan literasi, pelatihan, tata kelola, dan akuntabilitas nadzir menjadi agenda penting untuk memastikan pemanfaatan wakaf benar-benar sesuai ikrar wakif (Hafizd et al., 2022; Rohana, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akbar, T. A., & Choiri, M. (2021). Sociological Analysis Of Islamic Law On Waqf Practices In Kyai Family In Bangkalan District. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi Review, 1(2), 220–231. https://doi.org/10.53697/emba.v1i2.318

Darlius, D. (2018). Untitled. Jurnal Penelitian, 15. https://doi.org/10.28918/jupe.v15i1.1029

Deswita, S. (2023). Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No 112. Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 6(2), 260–270. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7065

Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. Jurnal Yaqzhan Analisis Filsafat Agama Dan Kemanusiaan, 8(1), 85. https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978

Hamzani, A. I., & Mukhidin, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 16(2), 159. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.159-177

Kasanah, N. (2019). Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata Kelola. Muslim Heritage, 4(1), 85. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1582

Kholid, H., & Rahmawati, M. P. (2020). Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No 106 Dengan Praktik Wakaf Polis Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Al-Mizan Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 4(1), 105–126. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.105-126

Muthahhara, A. (2023). Eka Rezki Afriyani Marsya Handa, Nurneni Muhammad Yusran. https://doi.org/10.31219/osf.io/2mtbc

Pradingga, M. F., Nasirudin, A., Cahyadi, E. A., Alfiansyah, S., Maliki, A., & Mubarok, A. Z. Z. (2024). Menggali Potensi Ekonomi Zakat Dan Wakaf Untuk Kesetaraan Sosial. Journal of Economics and Business, 2(1), 78–86. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.475

Rahmawati, E., & Surianto, S. (2020). Pendampingan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf bagi Masjid-Masjid di Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Al-Khidmat, 3(1), 44–58. https://doi.org/10.15575/jak.v3i1.7730

Riyanto, R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak). Al-Adalah, 14(2), 333. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967

Rohana, R. (2023). Problematika Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 5(1), 67–80. https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6561

Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang di Indonesia. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 11(1), 99–120. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002

Syafuri, B. (2018). Nadzir Wakaf: Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Al-Ahkam, 14(2), 59. https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1488

Syuhada', S., & Munir, M. M. (2020). Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 69–85. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279

Waskur, W. (2022). Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif dan Implementatif). Al-Adl Jurnal Hukum, 14(1), 153. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5797

Wulandari, D. (2022). Manfaat Wakaf dan Permasalahannya. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Syariah, 1(3), 27–33. https://doi.org/10.55883/jiemas.v1i3.4