01568 - Negara Hukum (Rechtsstaat) dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual tentang Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pembatasan Kekuasaan

Abstract

This article examines the concept of the rule of law (rechtsstaat) from the perspective of Islamic law, focusing on three core elements: legal supremacy, human rights guarantees, and separation of powers. Through a conceptual-normative approach and literature review, this study maps the conceptual relationship between the rechtsstaat/rule of law discourse and Islamic legal thought, particularly through the framework of Islamic nomocracy (siyāsah dīniyyah). The findings indicate that Islamic law recognizes principles parallel to those of the modern rule of law: the supremacy of shari'ah as a binding norm for both rulers and citizens, the recognition of fundamental human rights as divine grants grounded in maqāṣid al-sharī'ah, the Medina Charter as a historical prototype of constitutional governance in a pluralistic society, shūrā (deliberation) as a mechanism for limiting arbitrary power, and wilāyat al-maẓālim as a judicial instrument for protecting rights against abuse of power. However, this study also acknowledges contemporary debates regarding the compatibility of shari'ah application with modern human rights norms, particularly regarding non-discrimination principles. It is concluded that a comprehensive Islamic rule of law is not merely a state that formally claims shari'ah, but one that builds institutional mechanisms for power limitation, deliberative procedures, and judicial accountability to prevent tyranny and guarantee human rights for all citizens.

Keywords: rechtsstaat, rule of law, Islamic nomocracy, shari'ah, human rights, separation of powers, Medina Charter

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep negara hukum (rechtsstaat) dalam perspektif hukum Islam dengan berfokus pada tiga unsur pokok: supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia (HAM), dan pemisahan kekuasaan. Melalui pendekatan konseptual-normatif dan kajian kepustakaan, penelitian ini memetakan relasi konseptual antara diskursus rechtsstaat/rule of law dengan pemikiran hukum Islam, khususnya melalui kerangka nomokrasi Islam (siyāsah dīniyyah). Temuan menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal prinsip-prinsip yang sejajar dengan unsur negara hukum modern: supremasi syariah sebagai norma yang mengikat penguasa dan warga, pengakuan HAM sebagai anugerah ilahi yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, Piagam Madinah sebagai prototipe historis tata pemerintahan konstitusional dalam masyarakat plural, syūrā sebagai mekanisme pembatasan kesewenang-wenangan, serta wilāyat al-maẓālim sebagai instrumen yudisial perlindungan hak dari penyalahgunaan kekuasaan. Meski demikian, kajian ini juga mengakui perdebatan kontemporer tentang kompatibilitas penerapan syariah dengan norma HAM modern, khususnya menyangkut prinsip non-diskriminasi. Disimpulkan bahwa negara hukum Islam yang komprehensif bukanlah negara yang sekadar mengklaim syariah secara formal, melainkan negara yang membangun mekanisme institusional pembatasan kekuasaan, prosedur deliberatif, dan akuntabilitas yudisial guna mencegah kesewenang-wenangan serta menjamin HAM bagi seluruh warga.

Kata Kunci: rechtsstaat, negara hukum, nomokrasi Islam, syariah, hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, Piagam Madinah

________________________________________

I. Pendahuluan

Negara hukum (rechtsstaat)—yakni negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan sewenang-wenang, dengan jaminan HAM dan pemisahan kekuasaan—merupakan salah satu konsep fundamental dalam ketatanegaraan modern. Konsep negara hukum, yang sering dipadankan dengan rechtsstaat dan/atau the rule of law, pada intinya merujuk pada penyelenggaraan negara yang ditundukkan oleh hukum, bukan oleh kehendak kekuasaan yang sewenang-wenang, dengan orientasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pembatasan dan pembagian/pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi tirani. Dalam literatur ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur negara hukum secara konsisten dikaitkan dengan supremasi hukum dan penolakan terhadap kekuasaan sewenang-wenang, persamaan di hadapan hukum, jaminan HAM, serta pemisahan/pembagian kekuasaan yang dalam praktik modern sering dibingkai melalui checks and balances (Astomo, 2018; Zaini, 2020).

Hubungan konseptual ini juga ditegaskan oleh kajian-kajian yang menempatkan perlindungan HAM sebagai substansi—atau unsur yang tidak terpisahkan—dari negara hukum, sehingga negara hukum kehilangan maknanya apabila HAM diabaikan (Asrun, 2016; Natsif, 2019). Dalam perspektif ini, tema "negara hukum menurut hukum Islam" perlu dipahami bukan sekadar sebagai pemindahan istilah rechtsstaat ke dalam istilah keislaman, melainkan sebagai upaya menautkan gagasan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, jaminan HAM, dan tata kelola yang adil dengan basis normatif dan etika politik Islam—syariah, nilai ketuhanan, serta tujuan kemaslahatan (Khalimy, 2017; Natsif, 2019).

Di dalam khazanah pemikiran Islam, gagasan negara hukum sering dirumuskan melalui istilah nomokrasi Islam (atau siyāsah dīniyyah), yakni suatu konsepsi pemerintahan yang menempatkan hukum (syariah) sebagai rujukan tertinggi kehidupan bernegara dan memandang bahwa legitimasi kekuasaan harus dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang bersumber pada wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) serta pengembangan rasional (ijtihād) untuk menjawab kebutuhan sosial (Khalimy, 2017; Natsif, 2019). Sejalan dengan tipologi yang dikaitkan dengan pemikiran M. Tahir Azhary, "negara hukum" dapat dipahami sebagai suatu genus yang memiliki beberapa varian konseptual, termasuk nomokrasi Islam sebagai konsep negara hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Muabezi, 2017).

Dengan demikian, pembahasan negara hukum dalam perspektif Islam secara metodologis dapat disusun dengan: (i) menjelaskan unsur negara hukum sebagaimana dikenal dalam diskursus rechtsstaat/rule of law; lalu (ii) mengartikulasikan padanannya dalam prinsip-prinsip hukum Islam melalui konsep nomokrasi Islam, pengalaman historis "Negara Madinah" dan Piagam Madinah, prinsip musyawarah (syūrā), serta mekanisme peradilan/akuntabilitas untuk mencegah ẓulm (ketidakadilan/penyalahgunaan kekuasaan) (Amer & Gobel, 2019; Astomo, 2018; Khalimy, 2017; Natsif, 2019).

________________________________________

II. Unsur Negara Hukum: Supremasi Hukum, Anti-Kesewenang-wenangan, HAM, dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam perumusan klasik negara hukum, rechtsstaat dan rule of law sama-sama dipahami sebagai gagasan untuk membatasi kekuasaan, menundukkan pemerintah pada hukum, dan mencegah absolutisme. Literatur yang membahas prinsip negara hukum menempatkan supremasi hukum dan ketiadaan kekuasaan sewenang-wenang sebagai elemen yang sangat mendasar: hukumlah yang memerintah, bukan manusia, dan seseorang hanya dapat dihukum bila melanggar hukum (Asrun, 2016; Astomo, 2018). Pada saat yang sama, persamaan di hadapan hukum diposisikan sebagai prinsip yang menolak privilese pejabat atau kelompok tertentu, serta mengikat semua subjek hukum pada standar hukum yang sama (Asrun, 2016; Astomo, 2018).

Dalam kerangka ini, jaminan HAM dipandang sebagai unsur substansial negara hukum, bukan sekadar tambahan moral, karena negara hukum menuntut adanya pengakuan dan perlindungan HAM secara nyata melalui konstitusi/undang-undang serta mekanisme peradilan (Asrun, 2016; Natsif, 2019). Bahkan, sejumlah kajian menegaskan bahwa "perlindungan HAM" merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum, terutama ketika konstitusi menegaskan hak-hak dasar warga negara secara lebih lengkap dan menyediakan mekanisme pengujian norma—misalnya judicial review—untuk mencegah peraturan yang bertentangan dengan hak dasar (Asrun, 2016; Natsif, 2019).

Uraian unsur negara hukum juga lazim memasukkan pemisahan/pembagian kekuasaan (trias politica) sebagai instrumen pembatasan kekuasaan, sekaligus prasyarat perlindungan HAM. Dalam diskursus ketatanegaraan, pemencaran kekuasaan yang kemudian melahirkan pembagian/pemisahan kekuasaan dan checks and balances dipahami sebagai strategi untuk mencegah tirani serta memelihara HAM dari tindakan penguasa yang absolut (Astomo, 2018; Zaini, 2020). Penjelasan mengenai negara hukum juga menekankan bahwa pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan undang-undang (asas legalitas), disertai perangkat peradilan—termasuk peradilan administrasi dalam tradisi rechtsstaat—sebagai sarana kontrol yudisial atas tindakan pemerintah agar terhindar dari onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa) (Fitrianingsih, 2022; Natsif, 2019).

Dalam formulasi yang menautkan konsep-konsep tersebut, negara hukum ditandai oleh: (i) perlindungan HAM; (ii) pemisahan/pembagian kekuasaan; (iii) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (iv) adanya peradilan administrasi—sebuah rumusan unsur yang juga muncul berulang dalam literatur negara hukum di Indonesia (Fitrianingsih, 2022; Natsif, 2019). Dengan demikian, ketika tugas meminta "negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan sewenang-wenang, dengan jaminan HAM dan pemisahan kekuasaan," maka itu adalah deskripsi yang konsisten dengan rumusan unsur negara hukum yang menolak arbitrary power melalui supremasi hukum, melindungi HAM, dan membatasi kekuasaan melalui pemisahan/pembagian kewenangan negara (Astomo, 2018; Fitrianingsih, 2022; Natsif, 2019; Zaini, 2020).

________________________________________

III. Nomokrasi Islam (Siyāsah Dīniyyah): Negara Hukum yang Berbasis Nilai Ketuhanan

Konsep yang paling sering diajukan untuk menjelaskan "negara hukum menurut hukum Islam" dalam literatur yang tersedia adalah nomokrasi Islam, yaitu "Islamic rule of law" yang menempatkan hukum Tuhan sebagai rujukan tertinggi dalam kehidupan manusia, sehingga kekuasaan politik memperoleh legitimasi hanya sejauh ia berjalan dalam koridor hukum ilahi (syariah) (Khalimy, 2017). Dalam formulasi yang sangat eksplisit, nomokrasi Islam dipahami sebagai "kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah" dan sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah) (Amer & Gobel, 2019; Khalimy, 2017).

Literatur yang sama menegaskan pembedaan penting: apabila diskursus Barat sering dilihat menonjolkan dimensi antroposentris (manusia sebagai pusat nilai), maka nomokrasi Islam dikonstruksi di atas nilai-nilai ketuhanan; hukum menjadi supremasi tertinggi karena bertumpu pada legitimasi ilahi, bukan sekadar konsensus manusia (Khalimy, 2017). Dalam kerangka tipologi Ibnu Khaldun yang dikutip dalam kajian negara hukum, terdapat pembedaan antara siyāsah dīniyyah (nomokrasi Islam) dan siyāsah 'aqliyyah (nomokrasi sekuler); perbedaannya diletakkan pada sumber rujukan hukum: nomokrasi Islam mendasarkan kehidupan bernegara pada hukum Islam (syariah) sekaligus mengakui peran pemikiran rasional manusia, sedangkan nomokrasi sekuler hanya bertumpu pada hasil pemikiran manusia (Natsif, 2019). Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa konsep "negara hukum" dalam Islam tidak identik dengan penolakan rasionalitas, melainkan mengandaikan integrasi wahyu dan nalar dalam tata kelola publik, selama tujuan akhirnya adalah keadilan dan kemaslahatan (Khalimy, 2017; Natsif, 2019).

Namun, "berbasis syariah" dalam pengertian nomokrasi Islam tidak otomatis berarti negara memonopoli produksi hukum agama. Dalam studi tentang syariat dalam perspektif negara hukum Pancasila, dirujuk pandangan bahwa dalam tradisi hukum Islam klasik, hukum (syariah/fiqh) tumbuh dari upaya individu dan komunitas ilmiah yang ingin memahami kehendak Tuhan; negara tidak merumuskan hukum, tetapi negara mengangkat hakim untuk melaksanakan hukum, sehingga hukum tetap "di luar domain negara," meskipun pengadilan dapat berfungsi sebagai aparatus negara (Suparman, 2023). Argumen ini menunjukkan kompleksitas: "supremasi syariah" dapat berarti supremasi norma ilahi yang dimediasi oleh tradisi keilmuan (fuqaha/mujtahid), bukan semata-mata supremasi keputusan politik penguasa yang mengklaim "atas nama syariah" (Khalimy, 2017; Suparman, 2023). Dengan demikian, negara hukum dalam perspektif Islam menuntut pembatasan kekuasaan politik agar tidak mengubah syariah menjadi alat legitimasi otoritarian (rule by law)—suatu kekhawatiran yang juga muncul ketika literatur menilai bahwa konsep negara hukum yang diimpor dapat berubah menjadi rule of man atau machtstaat bila tidak dikoreksi oleh paradigma nilai yang tepat (Khalimy, 2017).

________________________________________

IV. Landasan HAM dalam Islam: Hak sebagai Anugerah Allah dan Orientasi Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam literatur yang disediakan, HAM dalam Islam dipahami sebagai hak fundamental yang melekat pada manusia dan tidak dapat dihapuskan, karena dipandang sebagai "pemberian Allah SWT," bukan pemberian negara atau masyarakat; bahkan seseorang tetap memiliki HAM meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Thontowi, 1999). Klaim normatif ini juga diperkuat oleh gagasan bahwa Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar HAM—termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan, hak memperoleh pengetahuan/pendidikan, hak atas kehormatan diri, dan hak untuk memiliki—sebagai bagian dari fondasi moral dan hukum bagi umat Islam (Thontowi, 1999).

Dalam kerangka yang sejalan, kajian relasi agama dan negara menegaskan bahwa Islam "menjunjung HAM" dan mengaitkannya dengan perlindungan kebutuhan dasar manusia yang meliputi jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasab), harta (al-māl), dan agama (al-dīn), sehingga syariah dipahami melarang pelanggaran terhadap kebutuhan dasar tersebut (Kadaryanto, 2018). Literatur tentang peran Mahkamah Syariah juga mengutip pandangan bahwa hak-hak yang dianugerahkan Allah bersifat permanen dan abadi serta tidak dapat diubah atau dihapuskan; di dalam Islam disebutkan adanya hak untuk hidup, hak hidup dengan aman, kemerdekaan individu, hak memperoleh keadilan, dan hak-hak lain yang berakar pada sumber-sumber normatif Islam (Al-Hamidy, 2016; Thontowi, 1999). Dengan demikian, "jaminan HAM" sebagai unsur negara hukum menemukan padanan konseptual yang kuat dalam kerangka Islam, yakni HAM dipahami sebagai bagian dari amanat keagamaan dan sekaligus batas moral bagi tindakan negara (Kadaryanto, 2018; Thontowi, 1999).

Pada saat yang sama, literatur yang mengaitkan HAM dengan maqāṣid al-syarī'ah menekankan relevansi HAM dalam konteks kenegaraan modern ketika orientasi syariah ditempatkan pada kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah). Secara eksplisit dinyatakan bahwa HAM menemukan relevansinya jika dibangun berdasarkan orientasi maqāṣid al-syarī'ah, yaitu mewujudkan dan memelihara kebaikan serta kesejahteraan masyarakat (Thontowi, 1999). Konsekuensinya, negara hukum dalam perspektif Islam bukan hanya negara yang "patuh pada norma," melainkan negara yang mempraktikkan norma untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik—sebuah titik temu dengan gagasan rule of law materiil yang menuntut hukum yang adil (the rule of just law) (Zaini, 2020). Karena itu, negara hukum Islam yang konsisten harus menolak penggunaan syariah sebagai dalih tindakan sewenang-wenang dan harus memelihara keseimbangan antara legalitas, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia (Khalimy, 2017; Thontowi, 1999).

Meski demikian, literatur juga mengakui adanya perdebatan kontemporer tentang kompatibilitas penerapan syariah dengan norma HAM modern. Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, misalnya, dikemukakan melalui argumentasi bahwa prinsip-prinsip syariah "secara umum" selaras dengan norma HAM yang paling penting, tetapi ada pengecualian pada beberapa aspek spesifik, seperti isu hak non-Muslim dan kebebasan beragama/berkeyakinan, sehingga umat Islam diajak mempertimbangkan perubahan pemahaman (Phahlevy, 2019). Dalam garis argumentasi serupa, dinyatakan bahwa gagasan masa depan syariah menurut An-Na'im terkait dengan pemisahan Islam dan negara, dengan penekanan bahwa dalam kebijakan publik dan perundang-undangan, apa yang diyakini sebagai prinsip syariah harus tunduk pada perlindungan konstitusional dan HAM (Phahlevy, 2019; Ramli et al., 2019).

Dengan demikian, terdapat spektrum pandangan: sebagian literatur menekankan fondasi HAM yang kuat dalam syariah (Kadaryanto, 2018; Thontowi, 1999), sementara sebagian lain menekankan kebutuhan reformulasi/penataan relasi syariah–negara agar penerapan hukum tidak melahirkan diskriminasi dan tetap kompatibel dengan prinsip HAM modern (Phahlevy, 2019; Ramli et al., 2019). Nuansa ini penting agar "negara hukum menurut Islam" tidak direduksi menjadi slogan, melainkan dipahami sebagai proyek normatif yang memerlukan perangkat institusional dan metodologi penalaran hukum yang memadai (Khalimy, 2017; Phahlevy, 2019).

________________________________________

V. Piagam Madinah dan Prototipe Negara Hukum: Konstitusi, Pluralitas, dan Perlindungan Hak

Sejumlah literatur menempatkan Negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW sebagai bukti eksistensi model pemerintahan dan kenegaraan dalam Islam yang memiliki instrumen dasar negara: wilayah, masyarakat, pemerintahan, serta landasan hukum tertulis berupa Piagam Madinah (Latifah, 2020). Dalam pembacaan ini, Piagam Madinah tidak hanya dipandang sebagai dokumen politik, tetapi sebagai rujukan pengaturan hubungan sosial-politik yang mengorganisasi masyarakat heterogen (Muslim dan non-Muslim) dan menegaskan prinsip-prinsip koeksistensi. Secara spesifik, literatur menyebutkan bahwa relasi Muslim dan non-Muslim dibangun di atas prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela pihak yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama (Latifah, 2020).

Prinsip penghormatan kebebasan beragama tersebut penting karena memperlihatkan bahwa jaminan hak dasar bukan sekadar wacana modern, tetapi telah menjadi bagian dari etika politik yang dirumuskan dalam pengalaman historis Madinah (Latifah, 2020). Literatur lain juga menegaskan bahwa Negara Madinah menjunjung HAM, keadilan, dan kedamaian, serta bahwa Nabi dan sahabat tetap memberikan hak dan kewajiban kepada golongan non-Muslim yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam (Journal, 2016; Latifah, 2020). Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dibaca sebagai salah satu dasar historis-argumentatif bagi konsep negara hukum Islam yang menuntut perlindungan hak warga (termasuk minoritas) dan penegakan keadilan sebagai mandat agama (Journal, 2016; Latifah, 2020).

Namun, literatur juga memberikan deskripsi yang perlu dibaca secara hati-hati terkait pemisahan kekuasaan. Disebutkan bahwa di Negara Madinah, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, tetapi dalam praktiknya beliau mendelegasikan tugas eksekutif dan yudisial kepada para sahabat yang cakap (Latifah, 2020). Deskripsi ini menunjukkan adanya "delegasi fungsional" yang dapat dibaca sebagai embrio pembagian kerja kekuasaan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa bentuknya tidak identik dengan pemisahan kekuasaan modern ala Montesquieu yang mensyaratkan organ-organ terpisah sepenuhnya (Latifah, 2020). Di sisi lain, literatur yang membandingkan teori Barat dan Islam menyatakan bahwa Islam telah mengenal pemisahan kekuasaan dan konstitusi lebih awal, yaitu pada masa Rasulullah SAW di Madinah dan Konstitusi Madinah (Hafniati, 2018).

Sintesis dari dua sumber ini mengarahkan pada kesimpulan yang lebih bernuansa: pengalaman Madinah dapat menjadi rujukan penting untuk prinsip pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan tata kelola berdasarkan dokumen hukum (Piagam), tetapi pembacaan "pemisahan kekuasaan" harus mempertimbangkan konteks historis dan bentuk delegasi yang berbeda dari institusionalisasi modern (Hafniati, 2018; Latifah, 2020).

________________________________________

VI. Syūrā (Musyawarah) sebagai Mekanisme Pembatasan Kekuasaan dan Legitimasi Keputusan Publik

Dalam perspektif siyāsah syar'iyyah, konsep syūrā diposisikan sebagai prinsip konstitusional dalam "monokrasi Islam" yang wajib dilaksanakan dan diletakkan sebagai prinsip utama untuk menyelesaikan masalah sosial, politik, dan pemerintahan, terutama untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum (Pontorondo & Marwanto, 2022). Penekanan pada syūrā ini relevan dengan unsur negara hukum modern yang mengandaikan pembatasan kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan; gagasan negara hukum dalam banyak literatur berkembang dari upaya mengurangi kekuasaan absolut dan kemudian dilengkapi oleh pemisahan kekuasaan serta kontrak sosial (Khalimy, 2017; Zaini, 2020).

Walaupun istilah dan desain institusinya berbeda, prinsipnya sejalan: keputusan publik tidak boleh lahir dari kehendak sepihak penguasa, melainkan harus tunduk pada prosedur yang menyalurkan pertimbangan rasional-etik demi kemaslahatan, yang dalam tradisi Islam diejawantahkan melalui syūrā (Pontorondo & Marwanto, 2022). Dengan demikian, syūrā dapat dipahami sebagai salah satu pilar "anti-kesewenang-wenangan" dalam negara hukum Islam, karena ia memaksa kekuasaan untuk membuka ruang deliberasi dan menguji kebijakan terhadap kepentingan umum (Pontorondo & Marwanto, 2022; Thontowi, 1999).

________________________________________

VII. Mekanisme Akuntabilitas dan Peradilan: Wilāyat al-Maẓālim sebagai Instrumen Perlindungan dari Penyalahgunaan Kekuasaan

Negara hukum—baik dalam tradisi rechtsstaat maupun rule of law—memerlukan perangkat kontrol yudisial untuk mengoreksi tindakan penguasa dan menegakkan keadilan. Literatur negara hukum menekankan bahwa unsur negara hukum mencakup pemerintahan berdasar undang-undang, kepastian hukum, persamaan, demokrasi, serta adanya peradilan administrasi untuk menangani perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Natsif, 2019). Di titik ini, tradisi Islam juga memiliki gagasan kelembagaan yang berorientasi pada pengawasan kekuasaan. Kajian tentang wilāyat al-maẓālim menyimpulkan bahwa institusi tersebut dapat dipahami sebagai "pengadilan HAM" dalam sistem peradilan Islam karena kemiripannya dengan yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia, bahkan dengan cakupan kewenangan yang lebih luas karena mencakup fungsi yang menyerupai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Ombudsman (Gunawan, 2017).

Literatur yang sama menegaskan karakter pelanggaran HAM sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah, sehingga kontrol institusional menjadi kebutuhan mendasar untuk mencegah impunitas (Gunawan, 2017). Dengan demikian, bila negara hukum Islam dimaknai sebagai sistem yang menolak kesewenang-wenangan, maka keberadaan perangkat seperti wilāyat al-maẓālim menunjukkan bahwa tradisi politik-hukum Islam mengenal ide bahwa penguasa dan aparatnya dapat—dan harus—diawasi serta dimintai pertanggungjawaban (Gunawan, 2017; Natsif, 2019).

Pembacaan ini juga selaras dengan argumen bahwa perlindungan HAM merupakan substansi negara hukum, sehingga perangkat peradilan bukan sekadar simbol, melainkan sarana nyata untuk melindungi warga dari tindakan negara yang melanggar martabat manusia (Asrun, 2016; Natsif, 2019). Dengan kata lain, "negara hukum menurut Islam" tidak cukup dinyatakan dalam bentuk klaim formal bahwa syariah adalah sumber hukum; ia harus diwujudkan melalui institusi pengawasan dan peradilan yang efektif untuk mencegah ẓulm dan untuk memastikan bahwa hukum menjadi batas kekuasaan, bukan instrumen kekuasaan (Gunawan, 2017; Khalimy, 2017).

________________________________________

VIII. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan dalam Perspektif Islam: Antara Delegasi Historis dan Kebutuhan Institusional Modern

Sebagaimana telah diuraikan, pemisahan/pembagian kekuasaan merupakan unsur penting negara hukum modern untuk menjamin HAM dan mencegah kekuasaan absolut (Astomo, 2018; Zaini, 2020). Literatur negara hukum menegaskan bahwa pemencaran kekuasaan dan checks and balances dibayangkan sebagai cara melindungi HAM dari tirani (Zaini, 2020), sedangkan unsur rechtsstaat juga memasukkan pemisahan/pembagian kekuasaan sebagai syarat perlindungan HAM (Fitrianingsih, 2022; Natsif, 2019). Dalam konteks Islam, pengalaman Madinah menggambarkan bahwa meskipun Nabi memegang otoritas tertinggi, terdapat praktik delegasi eksekutif dan yudisial (Latifah, 2020), dan sebagian literatur menekankan bahwa Islam telah mengenal pemisahan kekuasaan dan konstitusi pada masa tersebut (Hafniati, 2018). Maka, konseptualisasi pemisahan kekuasaan dalam Islam dapat dibangun melalui dua lapis argumentasi yang saling melengkapi: lapis historis (delegasi dan tata kelola berbasis Piagam) dan lapis normatif-institusional (kebutuhan pembatasan kekuasaan agar syariah tidak dimanipulasi menjadi alat politik).

Pada lapis normatif-institusional, literatur kontemporer yang mengkritik paradigma negara hukum yang "diimpor" menyatakan bahwa rule of law dan rechtsstaat sering bersifat normatif-legalistik dan dalam praktik dapat berubah menjadi rule of man atau machtstaat; sebagai koreksi, nomokrasi Islam ditawarkan sebagai konsepsi negara hukum yang dibangun di atas nilai ilahi, dengan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kehidupan manusia (Khalimy, 2017). Argumen ini mengimplikasikan bahwa pembagian/pemisahan kekuasaan dalam negara hukum Islam modern perlu dirancang bukan sekadar meniru model Barat, tetapi untuk menjamin bahwa tidak ada organ negara yang memonopoli tafsir dan penegakan hukum secara sewenang-wenang atas nama syariah—karena kondisi semacam itu justru bertentangan dengan tujuan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia (Khalimy, 2017; Thontowi, 1999). Di sini terlihat titik temu yang kuat: baik negara hukum modern maupun gagasan nomokrasi Islam sama-sama memerlukan pembatasan kekuasaan dan mekanisme akuntabilitas agar hukum benar-benar menjadi pengendali kekuasaan, bukan alat kekuasaan (Khalimy, 2017; Zaini, 2020).

________________________________________

IX. Simpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, "negara hukum menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai tatanan kenegaraan yang menempatkan supremasi hukum—syariah sebagai rujukan nilai dan norma—untuk mengikat tindakan penguasa dan warga, menolak kesewenang-wenangan, dan menegakkan keadilan; konsep ini paling dekat dengan gagasan nomokrasi Islam atau siyāsah dīniyyah yang membedakan dirinya dari negara hukum sekuler terutama pada fondasi normatifnya yang bertumpu pada wahyu dan nilai ketuhanan, tetapi tetap mengakui peran rasio/ijtihad dalam hukum publik (Amer & Gobel, 2019; Khalimy, 2017; Natsif, 2019).

Pada dimensi HAM, Islam memandang hak-hak dasar sebagai anugerah Allah yang melekat pada manusia—termasuk hak hidup, kebebasan, pendidikan, kehormatan, dan kepemilikan—dan relevansi HAM dalam negara dipertegas melalui orientasi maqāṣid al-syarī'ah untuk menjaga kemaslahatan umum (Kadaryanto, 2018; Thontowi, 1999). Pada dimensi tata kelola, pengalaman Madinah dan Piagam Madinah memperlihatkan model pengaturan tertulis yang mengorganisasi masyarakat plural serta menjunjung prinsip koeksistensi dan kebebasan beragama, sekaligus menunjukkan kebutuhan pembagian fungsi pemerintahan melalui delegasi (Journal, 2016; Latifah, 2020). Pada dimensi prosedural dan akuntabilitas, prinsip syūrā menegaskan keharusan deliberasi untuk mencegah kebijakan yang merugikan rakyat (Pontorondo & Marwanto, 2022), sedangkan tradisi seperti wilāyat al-maẓālim menunjukkan adanya mekanisme institusional untuk mengadili penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak dari kejahatan negara (crimes by government) (Gunawan, 2017).

Akan tetapi, literatur juga mengingatkan bahwa konsepsi negara hukum Islam berhadapan dengan tantangan kontemporer, terutama dalam memastikan kompatibilitas penerapan norma syariah dengan prinsip non-diskriminasi dan HAM modern. Di satu sisi, terdapat penegasan tentang keselarasan umum syariah dengan norma HAM penting, tetapi di sisi lain diakui adanya aspek-aspek spesifik yang problematik sehingga diperlukan peninjauan dan penataan ulang relasi syariah–negara agar prinsip syariah yang dijadikan dasar kebijakan publik tunduk pada perlindungan konstitusional dan HAM (Phahlevy, 2019; Ramli et al., 2019). Karena itu, "negara hukum menurut Islam" yang komprehensif bukanlah negara yang mengklaim syariah secara formal, melainkan negara yang membangun institusi pembatasan kekuasaan, prosedur deliberatif, dan mekanisme peradilan yang memastikan hukum—sebagai norma ilahi dan sebagai perangkat keadilan publik—benar-benar mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin HAM bagi seluruh warga (Gunawan, 2017; Khalimy, 2017; Thontowi, 1999).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Hamidy, A. D. (2016). Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 198–221. https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.198-221

Amer, N., & Gobel, R. T. S. (2019). Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Syar'iyyah dan Negara Hukum. Al-Mizan, 15(2), 244–267. https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1322

Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200

Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47

Fitrianingsih, S. E. (2022). Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum di Indonesia. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 5(2), 141–154. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1159

Gunawan, E. (2017). Relasi Agama dan Negara. Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 10(2), 1–21. https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589

Hafniati, H. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Islam. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 13(2), 261–284. https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3843

Journal, F. (2016). Full Journal Vol. 3 No. 2 (2016). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.10721

Kadaryanto, B. (2018). Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T. Azhari). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 12(02), 1–24. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447

Khalimy, A. (2017). Pencabutan Peraturan Daerah dalam Timbangan Negara Hukum. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2(1). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617

Latifah, M. (2020). Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 11(1). https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1584

Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(3), 421–446. https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446

Natsif, F. A. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 19(1), 148. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9975

Phahlevy, R. R. (2019). Hukum Tata Negara I. https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-04-8

Pontorondo, I. C., & Marwanto, M. (2022). Pasang Surut Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10(10), 2279. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p07

Ramli, R., Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis terhadap Konsep Negara Hukum. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 132. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969

Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. Ahkam, 2(1), 59–75. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898

Thontowi, J. (1999). Relevansi Amandemen UUD 1945 terhadap Tuntutan Era Globalisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 6(12), 90–100. https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art8

Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 11(1). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312