01565 - Mutatis Mutandis: Makna, Fungsi, dan Relevansinya dalam Wacana Hukum Islam

Mutatis Mutandis: Meaning, Function, and Its Relevance in Islamic Legal Discourse

Abstract

This article examines the Latin phrase mutatis mutandis — meaning "with the necessary changes" — as a normative reference technique in modern legal practice and explores its conceptual relevance within Islamic legal discourse. Drawing on comparative legal literature, this study identifies two primary dimensions of analysis. First, mutatis mutandis functions as a legislative reference technique that enables the application of existing provisions to new contexts without literal repetition, while demanding interpretive care to avoid mechanical transplantation. Second, within the Islamic legal tradition — grounded in revelation, uṣūl al-fiqh, and ijtihad — the concept of contextual legal adaptation finds its methodological home not in a simple borrowed technique, but in established jurisprudential tools. Indonesian legal literature has proposed a functional equivalence between mutatis mutandis and qiyās (analogical reasoning), though this equation remains at the level of general functional analogy rather than complete technical identification. The article further illustrates how mutatis mutandis operates concretely in contemporary Islamic positive law — including Pakistani family law, Indonesian religious court procedure, and Islamic economic dispute resolution — while arguing that any valid adaptation under Islamic law must be anchored in the objectives of sharī'ah (maqāṣid al-sharī'ah) and guided by recognized methodological discipline. The study concludes that mutatis mutandis, understood through an Islamic legal lens, is best read as a principle of contextually adjusted application, the validity of which depends on methodological rigor and value orientation within the tradition of fiqh and uṣūl al-fiqh.

Keywords: mutatis mutandis; Islamic law; qiyās; uṣūl al-fiqh; ijtihad; maqāṣid al-sharī'ah; legal adaptation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji frasa Latin mutatis mutandis — yang bermakna "dengan perubahan yang diperlukan" — sebagai teknik rujukan normatif dalam praktik hukum modern, sekaligus menelaah relevansi konseptualnya dalam wacana hukum Islam. Dengan bertumpu pada literatur hukum komparatif, studi ini mengidentifikasi dua dimensi analisis utama. Pertama, mutatis mutandis berfungsi sebagai teknik rujukan legislatif yang memungkinkan penerapan ketentuan yang sudah ada pada konteks baru tanpa pengulangan secara literal, sekaligus menuntut kehati-hatian interpretatif agar tidak terjadi transplantasi norma secara mekanis. Kedua, dalam tradisi hukum Islam — yang berbasis wahyu, uṣūl al-fiqh, dan ijtihad — konsep adaptasi hukum secara kontekstual tidak bertumpu pada teknik pinjaman semata, melainkan pada perangkat metodologis yurisprudensial yang sudah mapan. Literatur hukum Indonesia mengajukan padanan fungsional antara mutatis mutandis dan qiyās (penalaran analogis), meskipun persamaan tersebut tetap berada pada tataran analogi fungsional umum, bukan identifikasi teknis yang lengkap. Artikel ini lebih jauh mengilustrasikan bagaimana mutatis mutandis beroperasi secara konkret dalam hukum positif Islam kontemporer — mencakup hukum keluarga Pakistan, hukum acara peradilan agama di Indonesia, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah — seraya berargumen bahwa setiap adaptasi yang sah dalam hukum Islam harus berakar pada tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) dan dipandu oleh disiplin metodologis yang diakui. Studi ini menyimpulkan bahwa mutatis mutandis, jika dibaca melalui lensa hukum Islam, paling tepat dipahami sebagai prinsip penerapan yang disesuaikan secara kontekstual, yang validitasnya bergantung pada ketelitian metodologis dan orientasi nilai dalam tradisi fiqh dan uṣūl al-fiqh.

Kata kunci: mutatis mutandis; hukum Islam; qiyās; uṣūl al-fiqh; ijtihad; maqāṣid al-sharī'ah; adaptasi hukum

________________________________________

1. Pendahuluan: Posisi Istilah Mutatis Mutandis dalam Wacana Hukum

Frasa Latin mutatis mutandis lazim digunakan dalam bahasa hukum modern untuk menandai bahwa suatu ketentuan, prinsip, atau mekanisme hukum "tetap berlaku" ketika diterapkan pada konteks lain, tetapi hanya setelah dilakukan "perubahan-perubahan yang diperlukan" agar sesuai dengan situasi baru tersebut (Abduroaf & Moosa, 2023; Fournet & Matwijkiw, 2020; Pérez-León-Acevedo, 2023; Winter, 2012). Dalam literatur hukum berbahasa Inggris, mutatis mutandis termasuk di antara istilah Latin teknis yang memang menjadi ciri khas legal English (misalnya ad hoc, de facto, ab initio), dan kehadirannya menimbulkan persoalan penerjemahan dan pemaknaan lintas sistem hukum karena tidak selalu memiliki korespondensi satu-banding-satu dalam diskursus hukum Arab/Islam (Fournet & Matwijkiw, 2020; Winter, 2012).

Karena itu, ketika frasa ini dibawa ke dalam pembahasan "menurut hukum Islam", tantangannya bukan sekadar menerjemahkan ("dengan perubahan yang diperlukan/penyesuaian seperlunya"), melainkan juga menjelaskan padanan fungsi konseptualnya dalam metodologi penalaran hukum Islam (fiqh dan uṣūl al-fiqh) sekaligus membedakan antara (i) mutatis mutandis sebagai teknik rujukan normatif dalam legislasi/putusan dan (ii) mekanisme derivasi hukum dalam tradisi Islam yang bersandar pada wahyu dan perangkat metodologis ijtihad (Fournet & Matwijkiw, 2020; Mohay et al., 2023; Pérez-León-Acevedo, 2023; Sulistianingsih, 2023).

________________________________________

2. Makna Teknis Mutatis Mutandis: "Perubahan Seperlunya" dengan Substansi Pokok yang Dipertahankan

Secara terminologis dalam praktik hukum, mutatis mutandis dipahami sebagai petunjuk bahwa suatu aturan dapat "diterapkan" pada kasus/rezim lain dengan "modifikasi seperlunya", sehingga inti atau efek normatif utamanya dipertahankan, tetapi elemen yang tidak cocok disesuaikan (Abduroaf & Moosa, 2023; Adjie, 2021; Hamoudi, 2024). Pemaknaan ini tampak konsisten dalam beberapa penjelasan: (i) rujukan leksikografis yang dikutip Abduroaf dan Moosa menyatakan bahwa mutatis mutandis bermakna "all necessary changes having been made/with the necessary changes", yakni perubahan yang diperlukan agar tetap relevan pada situasi berbeda, sementara poin utamanya tetap sama (Abduroaf & Moosa, 2023); (ii) Yamada menjelaskan bahwa "applying mutatis mutandis means applying a rule of one provision to another case to be made the necessary modification" (Hamoudi, 2024); dan (iii) dalam kajian instrumen internasional (Palermo Protocol dan CTNOC), makna tersebut dijelaskan sebagai "with such modifications as circumstances require/with necessary modifications", serta penerapannya menuntut agar ketentuan yang "dipinjam" tetap memiliki "essential meaning or effect" yang sama (Adjie, 2021). Dalam praktik peradilan dan regulasi yang memuat norma terbuka, frasa ini bahkan dapat dipahami sebagai "tidak diterapkan secara literal", tetapi "tanpa menimbulkan salah paham" mengenai bagaimana syarat/ketentuan itu harus disesuaikan (Najichah, 2022; Pérez-León-Acevedo, 2019).

Di bidang kontrak dan dokumen privat, mutatis mutandis juga berfungsi sebagai teknik penggabungan klausul: ketentuan dari suatu perjanjian dapat "diimpor" ke perjanjian lain dengan penyesuaian pada para pihak atau keadaan tertentu (Abduroaf & Moosa, 2023). Dengan demikian, istilah ini bekerja sebagai "jembatan" antarteks: ia sekaligus menghemat repetisi norma dan memberi sinyal bahwa penerapan tidak boleh mekanis, melainkan memerlukan interpretasi untuk menentukan "apa saja" perubahan yang memang diperlukan agar konsisten dengan konteks baru (Adjie, 2021; Hamoudi, 2024; Pérez-León-Acevedo, 2023).

________________________________________

3. Mutatis Mutandis sebagai Teknik Legislasi dan Rujukan Norma: Efisiensi Sekaligus Risiko Salah Terap

Dalam praktik legislasi, mutatis mutandis dipakai sebagai teknik rujukan (reference technique) ketika pembentuk aturan ingin memberlakukan prosedur/ketentuan yang sudah ada untuk objek baru, tanpa menyalin ulang seluruh norma (El-Farahaty, 2016; Hamoudi, 2024). Yamada menegaskan bahwa teknik mutatis mutandis "sangat populer" dalam legislasi Jepang dan dapat menjadi perangkat untuk menerapkan rezim "penjualan" (sale) pada kontrak lain "dengan penyesuaian" (Hamoudi, 2024). Dalam konteks pembentukan peraturan daerah di Indonesia, Latuny dkk. juga memotret penerapan mutatis mutandis sebagai basis adaptasi norma yang sudah ada pada level nasional/internasional menjadi relevan dengan kebutuhan lokal, dan mereka mengaitkannya dengan berbagai metode interpretasi (literal, historis, sistematis, teleologis, dan perbandingan) untuk memastikan adaptasi tersebut tepat sasaran (El-Farahaty, 2016). Logika efisiensi ini juga tercermin ketika ketentuan tentang penyusunan suatu jenis peraturan dinyatakan berlaku mutatis mutandis bagi jenis peraturan lain, sehingga proses pembentukan norma lebih cepat dan tidak repetitif (Chishti & Snober, 2021; El-Farahaty, 2016).

Namun, literatur juga memperingatkan bahwa teknik ini dapat memunculkan problem konsekuensi dan ketidakjelasan apabila rujukan mutatis mutandis tidak diikuti dengan pertimbangan memadai atas perbedaan konteks dan doktrin yang sudah berkembang. Yamada, misalnya, menekankan pentingnya memeriksa konsekuensi ketika ketentuan baru diterapkan pada jenis kontrak lain melalui rujukan mutatis mutandis, karena perubahan redaksi atau penghapusan norma lama dapat berdampak pada relasi antara aturan baru dan preseden/penafsiran sebelumnya (Hamoudi, 2024). Dalam ranah penalaran yudisial lintas-forum, Pérez-León-Acevedo juga menolak penerapan "mekanis" antaryurisprudensi dan menekankan bahwa adaptasi harus mempertimbangkan mandat yang berbeda; ia justru mendorong penggunaan yurisprudensi pihak lain secara "adapted use" untuk meningkatkan koherensi "secara mutatis mutandis" dalam batas mandat masing-masing (Pérez-León-Acevedo, 2023). Dua titik ini memperlihatkan bahwa mutatis mutandis pada dasarnya adalah instruksi interpretatif yang menuntut kehati-hatian metodologis, bukan sekadar "copy-paste" norma (Hamoudi, 2024; Pérez-León-Acevedo, 2023).

________________________________________

4. Menempatkan Mutatis Mutandis dalam Horizon Hukum Islam: dari Teknik Rujukan ke Logika Penyesuaian Berbasis Ijtihad

4.1. Karakter Sumber dan Etika Hukum Islam: Orientasi Wahyu dan Metodologi

Untuk membahas "mutatis mutandis menurut hukum Islam", langkah pertama adalah mengingat karakter dasar hukum Islam sebagaimana digambarkan dalam beberapa sumber: etika dan hukum Islam arus utama (Sunni) dipotret sebagai "law-oriented ethics based in revelation", yakni berbasis wahyu, bukan sekadar apa yang dapat ditemukan nalar sebagai selaras dengan kehendak Tuhan (Sulistianingsih, 2023). Dalam ranah bahasa dan sistem hukum, El-Farahaty juga menegaskan bahwa "legal Arabic" memuat aspek hukum Islam (misalnya pada negara yang menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar konstitusional), sehingga perbedaan sistem hukum ini memengaruhi cara istilah dan institusi hukum dipahami dan diterjemahkan (Winter, 2012). Pada level pendidikan dan metodologi, Hasanova menempatkan fiqh dan uṣūl al-fiqh sebagai disiplin inti studi syariah yang berperan menurunkan ketentuan dari sumber-sumber yang diakui (al-Qur'an dan al-Sunnah) melalui perangkat metodologis yang memungkinkan perumusan hukum (Leyser, 2019).

Rangkaian gambaran ini penting karena menunjukkan bahwa "penyesuaian seperlunya" dalam hukum Islam — bila dimaknai sebagai cara menerapkan kaidah lama pada keadaan baru — pada umumnya tidak dilepaskan dari mekanisme ijtihad dan perangkat metodologis uṣūl al-fiqh, bukan semata-mata teknik rujukan teks seperti dalam legislasi modern (Kurniawati, 2018; Leyser, 2019; Zimmermann & Boos, 2018). Bahkan, Hallaq secara eksplisit mengaitkan perubahan internal hukum Islam dengan otoritas dan hermeneutika mazhab yang menghasilkan "variety of individual legal opinions" dan mampu mengakomodasi perubahan; dengan kata lain, perubahan itu "embedded in the very structure of Islamic law" meski sifatnya konservatif (Zimmermann & Boos, 2018). Di tingkat konseptual, Hidayati dan Hidayatullah juga mengaitkan keberlanjutan relevansi hukum Islam dengan kebutuhan ijtihad untuk menjawab persoalan kontemporer, sambil menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama terkait konstruksi sumber (misalnya ijma) yang memengaruhi hasil penalaran hukum (Kurniawati, 2018).

4.2. "Mutatis Mutandis = Qiyās"? Klaim Padanan dan Batas Evidensinya

Dalam literatur Indonesia, terdapat klaim eksplisit yang menyamakan "hukum mutatis mutandis dalam Islam" dengan qiyās. Kurniawati, ketika menjelaskan makna mutatis mutandis sebagai "perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting", menyatakan bahwa "Hukum mutatis mutandis dalam islam sama halnya dengan qiyas" (Yamada, 2020). Klaim ini memberi pintu masuk untuk memaknai mutatis mutandis (sebagai "penerapan dengan penyesuaian") sebagai padanan fungsional dari penalaran analogis dalam tradisi fiqh, setidaknya pada level gagasan umum bahwa suatu ketentuan dapat diberlakukan pada kasus baru melalui penyesuaian berbasis alasan/metode yang dianggap sah (Yamada, 2020).

Akan tetapi, bukti yang tersedia dalam sumber yang diberikan hanya menegaskan "klaim padanan" tersebut sebagai pernyataan penulis, tanpa menguraikan parameter teknis qiyās atau syarat-syarat operasionalnya (Yamada, 2020). Karena itu, secara ketat berdasarkan sumber yang tersedia, artikel ini hanya dapat menyimpulkan bahwa ada pandangan dalam literatur Indonesia yang mengasosiasikan mutatis mutandis dengan qiyās, tetapi rincian metodologis qiyās (definisi teknis, rukun, atau tata cara penetapannya) tidak dijelaskan dalam sumber yang disediakan (Yamada, 2020). Dalam kerangka kehati-hatian ini, lebih aman memposisikan mutatis mutandis sebagai "bahasa konseptual" untuk penyesuaian penerapan hukum, sedangkan perangkat pembenarannya dalam hukum Islam lebih dekat dengan metodologi ijtihad yang menjadi inti uṣūl al-fiqh sebagaimana dipotret Hasanova dan Hidayati–Hidayatullah, serta dinamika perubahan internal sebagaimana dipaparkan Hallaq (Kurniawati, 2018; Leyser, 2019).

4.3. Penyesuaian yang Sah Harus Menjaga Tujuan Syariah (Maqāṣid) dan Konteks Sosial

Jika mutatis mutandis dipahami sebagai penerapan aturan dengan penyesuaian, maka "apa yang harus dipertahankan" dan "apa yang boleh diubah" akan sangat bergantung pada tujuan normatif yang hendak dicapai. Dalam contoh spesifik perlindungan anak, Lisma dan Nikmah menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah), seraya menegaskan bahwa perlindungan dan pengasuhan anak dipahami sebagai pemenuhan hak asasi dan memiliki "jaminan perlindungan" yang kuat dalam hukum Islam (Barnard & Leinarte, 2022). Walaupun studi tersebut tidak membahas mutatis mutandis secara langsung sebagai teknik, ia menunjukkan bagaimana tujuan normatif (maqāṣid) dapat menjadi orientasi saat menilai apakah suatu pengaturan/penyesuaian selaras dengan nilai syariah (Barnard & Leinarte, 2022).

Sejalan dengan itu, Hasanova menekankan bahwa fiqh "produces solution to the problems of the society" dan bahwa kontribusi putusan/pendapat hukum terhadap pemecahan masalah bergantung pada pengetahuan penafsir terhadap "time and society" (Leyser, 2019). Dengan demikian, pembacaan mutatis mutandis "menurut hukum Islam" secara konseptual dapat diarahkan pada dua poros yang sama-sama terkonfirmasi dalam sumber: orientasi tujuan syariah (contohnya perlindungan anak sebagai maqāṣid) dan tuntutan kepekaan konteks sosial dalam kerja fiqh (Barnard & Leinarte, 2022; Leyser, 2019).

________________________________________

5. Praktik Mutatis Mutandis pada Isu-Isu Hukum Keluarga dan Kelembagaan Islam Kontemporer (Hukum Positif Berbasis Islam)

5.1. Contoh dari Pakistan: Mutatis Mutandis dalam Penerapan Prosedur Pembubaran Perkawinan

Penggunaan frasa mutatis mutandis juga tampak eksplisit dalam regulasi yang berada dalam ekosistem hukum keluarga Muslim kontemporer. Chishti dan Snober mengutip ketentuan dalam Muslim Family Law Ordinance Pakistan yang menyatakan bahwa ketika pembubaran perkawinan dilakukan "selain melalui talak" dan hak cerai telah didelegasikan kepada istri, maka ketentuan prosedural tertentu "shall, mutatis mutandis and so far as applicable, apply" (Spielmann, 2012). Contoh ini menunjukkan fungsi khas mutatis mutandis sebagai teknik rujukan prosedural: prosedur yang awalnya dirancang untuk satu mekanisme pembubaran perkawinan diperluas penerapannya pada mekanisme lain, tetapi dibatasi oleh frasa "so far as applicable" (sejauh dapat diterapkan), yang menegaskan kebutuhan penyesuaian konteks (Spielmann, 2012). Secara konseptual, pola ini selaras dengan pemaknaan umum mutatis mutandis sebagai penerapan norma dengan modifikasi yang diperlukan agar tetap bermakna dan efektif pada konteks baru (Abduroaf & Moosa, 2023; Adjie, 2021; Spielmann, 2012).

5.2. Contoh Indonesia: Penerapan Hukum Acara "Barat" Mutatis Mutandis di Peradilan Agama dan Kritik Maslahat

Dalam konteks Indonesia, isu mutatis mutandis sering muncul pada relasi antara peradilan agama (yang menangani perkara bagi warga beragama Islam pada bidang-bidang tertentu) dan hukum acara perdata umum. Gofar (Sriwijaya Law Review) menyebut bahwa Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan "the applicable law in the Religious Courts are applicable procedural law in the General Court, except those specifically regulated", dan ia mengkritik bahwa penerapan hukum acara perdata Barat "mutatis mutandis" di peradilan agama dianggap tidak selaras secara filosofis dengan substansi hukum Islam (Sluglett, 2003). Dalam kajian lain, Gofar (Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) juga menegaskan bahwa penerapan hukum acara perdata Barat secara mutatis mutandis — yang menurutnya cenderung menekankan kebenaran formal-mekanistis — dapat mengesampingkan aspek "maslahat" yang diposisikannya sebagai aspek substantif bernilai dalam hukum Islam (Intention to Be Bound and Cause, 2023). Kedua sumber ini memperlihatkan bahwa mutatis mutandis sebagai "mekanisme transplantasi prosedur" dapat dipersoalkan jika penyesuaian yang dilakukan hanya formal, tetapi tidak menyentuh orientasi nilai yang dipandang khas dalam hukum Islam (Intention to Be Bound and Cause, 2023; Sluglett, 2003).

Dalam kerangka yang lebih umum tentang perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia, Najichah menyoroti dinamika reformasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan bahkan menyebut konsekuensi bahwa jika suatu pasal dibatalkan MK, maka "mutatis mutandis the binding legal force … will also be lost" (Gofar, 2017). Walaupun konteksnya adalah efek pembatalan norma dalam sistem hukum nasional, rujukan ini menegaskan bahwa mutatis mutandis juga dipakai sebagai cara berargumentasi untuk menyatakan "efek yang setara" (secara analogis) pada ranah lain dalam satu sistem (Gofar, 2017). Dengan demikian, diskursus Indonesia memperlihatkan dua wajah mutatis mutandis: sebagai teknik rujukan prosedural yang nyata dalam desain kelembagaan peradilan agama, dan sebagai perangkat retoris-argumentatif untuk mengekstrapolasi akibat hukum (Gofar, 2017; Sluglett, 2003).

5.3. Ekonomi Syariah dan Kepailitan: Mutatis Mutandis sebagai "Alih Kewenangan" Institusi

Dalam isu ekonomi syariah, Fuadi dkk. menjelaskan bahwa dalam konteks sengketa ekonomi syariah (termasuk kepailitan syariah yang mereka kategorikan sebagai bagian dari ekonomi syariah), terdapat argumentasi bahwa pengadilan negeri "mutatis-mutandis" dapat dipahami sebagai pengadilan agama untuk tujuan tertentu, misalnya dalam eksekusi/pembatalan putusan arbitrase syariah, sehingga "aturan yang sama" diharapkan berlaku pada sengketa syariah (Abdi.M & Pujiyono, 2024). Walaupun klaim dan konstruksi yuridisnya berada dalam perdebatan tata kewenangan, contoh ini menunjukkan bagaimana mutatis mutandis dipakai untuk menyambungkan institusi (state court → religious court) dengan dasar bahwa domain substansinya (ekonomi syariah) menuntut penerapan prinsip Islam (Abdi.M & Pujiyono, 2024). Pola ini kembali menegaskan bahwa mutatis mutandis bukan hanya soal bahasa; ia adalah teknik konseptual untuk memindahkan rezim norma/institusi sambil mengklaim adanya "kesetaraan fungsional" yang memerlukan penyesuaian (Abdi.M & Pujiyono, 2024; Abduroaf & Moosa, 2023; Adjie, 2021).

________________________________________

6. Implikasi Metodologis: Bagaimana Membaca "Penyesuaian Seperlunya" secara Islami tanpa Menjadi Penerapan Mekanis

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, pendekatan yang paling dapat dipertanggungjawabkan untuk memahami mutatis mutandis menurut hukum Islam adalah membaca frasa itu sebagai prinsip penerapan-berpenyesuaian yang harus (i) menghindari penerapan mekanis dan (ii) memerlukan justifikasi metodologis yang selaras dengan sumber dan kerangka fiqh/uṣūl al-fiqh. Prinsip menghindari penerapan mekanis terkonfirmasi dalam konteks yang berbeda: Pérez-León-Acevedo secara eksplisit mendorong penggunaan yurisprudensi forum lain secara "adapted" sesuai mandat, bukan "mechanically", untuk mencapai koherensi yang (secara mutatis mutandis) terharmonisasi (Pérez-León-Acevedo, 2023). Dalam konteks legislasi, Yamada juga menuntut pemeriksaan konsekuensi penerapan mutatis mutandis dan relasinya dengan preseden agar tidak terjadi distorsi interpretatif (Hamoudi, 2024). Dalam konteks norma terbuka, perdebatan makna mutatis mutandis memperlihatkan bahwa frasa ini memang menyimpan ambiguitas dan dapat menimbulkan perbedaan tafsir, sebagaimana terlihat pada perdebatan penerapan "due care criteria" yang "mutatis mutandis" pada euthanasia berbasis advance directive (Najichah, 2022; Pérez-León-Acevedo, 2019).

Di sisi "justifikasi Islami", sumber-sumber yang tersedia mengarahkan bahwa penyesuaian harus ditempatkan dalam etika hukum yang berbasis wahyu (bukan semata rasio), dilakukan melalui metodologi uṣūl al-fiqh/ijtihad yang menjadi disiplin inti, dan peka terhadap konteks sosial serta tujuan normatif syariah. Winter menegaskan orientasi etika-hukum Sunni yang berbasis wahyu (Sulistianingsih, 2023), Hasanova menekankan peran uṣūl al-fiqh dan kebutuhan memahami masyarakat/zaman agar fiqh mampu memberi solusi (Leyser, 2019), dan Hallaq menekankan bahwa mekanisme perubahan serta keragaman pendapat hukum berakar pada struktur otoritas dan hermeneutika tradisi hukum Islam itu sendiri (Zimmermann & Boos, 2018). Di tingkat tujuan, perlindungan anak sebagai maqāṣid al-syarī'ah memberi contoh bagaimana orientasi tujuan dapat menjadi "kompas" untuk menilai apakah adaptasi dan penyesuaian hukum tetap sejalan dengan nilai syariah (Barnard & Leinarte, 2022). Dengan demikian, mutatis mutandis "menurut hukum Islam" paling aman dipahami sebagai: penerapan hukum pada konteks baru dengan penyesuaian yang diperlukan, tetapi penyesuaian itu harus ditimbang melalui perangkat metodologis dan orientasi nilai yang diakui dalam tradisi fiqh — bukan sekadar penyalinan norma (Barnard & Leinarte, 2022; Intention to Be Bound and Cause, 2023; Leyser, 2019; Sluglett, 2003; Zimmermann & Boos, 2018).

________________________________________

7. Kesimpulan

Frasa mutatis mutandis secara konsisten bermakna penerapan suatu ketentuan pada konteks lain "dengan penyesuaian/perubahan yang diperlukan", menjaga substansi pokoknya tetapi tidak menerapkannya secara literal ketika konteks berbeda (Abduroaf & Moosa, 2023; Hamoudi, 2024; Pérez-León-Acevedo, 2019). Dalam wacana "menurut hukum Islam", sumber yang tersedia menunjukkan dua hal yang dapat disintesiskan secara hati-hati.

Pertama, terdapat klaim dalam literatur Indonesia yang menyamakan "hukum mutatis mutandis dalam Islam" dengan qiyās, namun sumber yang tersedia tidak menguraikan detail metodologis qiyās itu sendiri, sehingga padanan tersebut harus dibaca sebagai padanan fungsional umum (penalaran analogis/penyesuaian), bukan identifikasi teknis yang lengkap (Yamada, 2020). Kedua, tradisi hukum Islam — yang dipotret berbasis wahyu, menggunakan uṣūl al-fiqh dan ijtihad, serta memiliki mekanisme perubahan internal — memberi kerangka agar "penyesuaian seperlunya" tidak menjadi penerapan mekanis, melainkan penyesuaian yang dibenarkan secara metodologis dan terarah pada tujuan syariah (contohnya maqāṣid dalam perlindungan anak) serta realitas sosial (Barnard & Leinarte, 2022; Kurniawati, 2018; Leyser, 2019; Sulistianingsih, 2023).

Pada titik ini, mutatis mutandis dapat dipakai sebagai bahasa konseptual untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam (dan institusinya dalam hukum positif kontemporer) melakukan penerapan lintas-konteks, tetapi validitas dan kualitas penyesuaiannya tetap bergantung pada disiplin metodologis dan orientasi nilai yang diakui dalam fiqh dan uṣūl al-fiqh (Intention to Be Bound and Cause, 2023; Leyser, 2019; Sluglett, 2003; Zimmermann & Boos, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdi.M, H., & Pujiyono, P. (2024). The role of comparative criminal law systems and the characteristics of the legal family in Indonesia after the enactment of the new criminal code. International Journal of Social Science and Human Research, 07(11). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i11-26

Abduroaf, M., & Moosa, N. (2023). A brief analysis of the judgment in Women's Legal Centre Trust v President of the Republic of South Africa 2022 5 SA 323 (CC). Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, 26. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2023/v26i0a14595

Adjie, H. (2021). Distinguishing: Appointment, recognition of children and ratification of children based on Law Number 23 of 2006 concerning population administration. International Journal of Science and Society, 3(2), 313–320. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i2.343

Barnard, C., & Leinarte, E. (2022). Movement of goods under the TCA. Global Policy, 13(S2), 106–118. https://doi.org/10.1111/1758-5899.13074

Chishti, I., & Snober, A. (2021). Delegation of the right of divorce and its revocation in Islamic and Pakistani law: A comparative study. Islamic Sciences, 04(01). https://doi.org/10.52337/islsci.v4i1.54

El-Farahaty, H. (2016). Translating lexical legal terms between English and Arabic. International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale De Sémiotique Juridique, 29(2), 473–493. https://doi.org/10.1007/s11196-016-9460-2

Fournet, C., & Matwijkiw, A. (2020). Introduction: The emergence of international criminal biolaw (pp. 1–24). https://doi.org/10.1163/9789004364424_002

Gofar, A. (2017). The reform of the procedural religious court law based on Islamic law in Indonesian legal system. Sriwijaya Law Review, 1(2), 114. https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss2.37.pp114-127

Hamoudi, H. A. (2024). Special issue on Islamic constitutionalism. Arab Law Quarterly, 38(4), 363–369. https://doi.org/10.1163/15730255-bja10155

Intention to be bound and cause. (2023) (pp. 31–44). https://doi.org/10.1017/9781009052009.004

Kurniawati, S. E. (2018). Analisis penerapan withholding tax system perspektif mutatis mutandis pada lembaga keuangan syariah (Studi kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung). El Muhasaba Jurnal Akuntansi (E-Journal), 1(1), 75. https://doi.org/10.18860/em.v1i1.5409

Leyser, C. (2019). Introduction: The transformation of law in the late and post-Roman world. Early Medieval Europe, 27(1), 5–11. https://doi.org/10.1111/emed.12311

Mohay, Á., Kelemen, B. K., Pánovics, A., & Tóth, N. (2023). The articles on the responsibility of international organisations – still up in the air after more than a decade? Pécs Journal of International and European Law, (I–II). https://doi.org/10.15170/pjiel.2023.1.3

Najichah, N. (2022). Reconstruction of Islamic family law in Indonesia through constitutional court decisions. Walisongo Law Review (Walrev), 4(2), 221–256. https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13407

Pérez-León-Acevedo, J.-P. (2019). Sentencing factors concerning those most responsible for international crimes in Peru: An analysis vis-à-vis International Criminal Court sources. International Criminal Law Review, 19(1), 95–126. https://doi.org/10.1163/15718123-01901005

Pérez-León-Acevedo, J.-P. (2023). Compensation in cases of mass atrocities at the International Court of Justice and the International Criminal Court. The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 22(1), 30–61. https://doi.org/10.1163/15718034-12341500

Sluglett, P. (2003). Imperial legacy: Lessons from British rule in Iraq? History Compass, 1(1). https://doi.org/10.1111/1478-0542.048

Spielmann, D. (2012). Allowing the right margin: The European Court of Human Rights and the national margin of appreciation doctrine: Waiver or subsidiarity of European review? Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 14, 381–418. https://doi.org/10.1017/s1528887000002317

Sulistianingsih, L. (2023). The construction of bisexual act as a ground for divorce on critical legal studies perspective. Al-Hukama, 13(1), 50–75. https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.50-75

Winter, T. (2012). Response to Christopher Insole. Studies in Christian Ethics, 25(2), 219–222. https://doi.org/10.1177/0953946811435387

Yamada, Y. (2020). The function of judicial practice concerning the reform of the Japanese civil code (example of "contract for work"). Studia Iuridica Lublinensia, 29(3), 163. https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.163-172

Zimmermann, A., & Boos, F. (2018). Bringing states to justice for crimes against humanity. Journal of International Criminal Justice, 16(4), 835–855. https://doi.org/10.1093/jicj/mqy053