01564 - Memorandum of Understanding (MoU) dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Janji Pra-Akad dan Akad yang Mengikat

Abstrak

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan dokumen pra-kontrak yang lazim digunakan dalam praktik bisnis modern untuk merekam pokok-pokok kesepahaman para pihak sebelum kontrak final disusun. Artikel ini mengkaji kedudukan MoU dalam perspektif hukum Islam dengan memetakan substansinya pada kategori fiqh muamalah, khususnya distingsi antara akad dan janji (waʿd). Dengan menggunakan metode analisis normatif-komparatif terhadap literatur hukum kontrak Indonesia dan hukum Islam, kajian ini menunjukkan bahwa kedudukan MoU dalam perspektif syariah bersifat spektrum: bergantung pada niat para pihak, struktur substansi MoU, dan pilihan konseptual apakah MoU diposisikan sebagai janji pra-akad atau akad yang mengikat. Dinamika fiqh kontemporer menunjukkan kecenderungan menguatkan status janji tertentu sebagai mengikat (waʿd mulzim) untuk melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi modern. Etika muamalah—meliputi kejujuran, itikad baik, dan kemaslahatan—tetap menjadi standar yang harus menyertai MoU dalam setiap posisinya.

Kata kunci: MoU; akad; janji; waʿd mulzim; fiqh muamalah; pra-kontrak

________________________________________

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) is a pre-contractual document commonly used in modern business practice to record the principal points of agreement among parties prior to the drafting of a final contract. This article examines the legal standing of MoU from an Islamic law perspective by mapping its substance onto the categories of fiqh muamalah, particularly the distinction between akad (contract) and promise (waʿd). Employing a normative-comparative analysis of Indonesian contract law literature and Islamic law, this study demonstrates that the position of MoU in the Sharia perspective is a spectrum determined by the parties' intentions, the substantive structure of the MoU, and the conceptual choice of whether the MoU is positioned as a pre-contractual promise or a binding akad. Contemporary fiqh dynamics show a tendency to strengthen the binding status of certain promises (waʿd mulzim) to protect the interests of parties in modern transactions. Muamalah ethics—encompassing honesty, good faith, and maslahah—remain the standards that must accompany the MoU in every position it occupies.

Keywords: MoU; akad; promise; waʿd mulzim; fiqh muamalah; pre-contract

________________________________________

1. Pendahuluan

Memorandum of Understanding (MoU) pada praktik bisnis modern lazim dipakai sebagai dokumen pra-kontrak untuk "merekam" hasil perundingan awal para pihak sebelum mereka menyusun kontrak final yang lebih rinci (Asih & Wijanarko, 2021). Dalam berbagai literatur hukum kontrak Indonesia, MoU diposisikan sebagai salah satu bentuk preliminary agreement (perjanjian pendahuluan) yang umumnya memuat pokok-pokok kesepahaman yang masih bersifat umum, misalnya mengenai objek kerja sama dan jangka waktu, dan karena itu sering belum memuat rumusan hak–kewajiban yang lengkap sebagaimana kontrak pada umumnya (Asih & Wijanarko, 2021; Daniella et al., 2019). Kecenderungan "umumnya tidak mengikat secara hukum" juga dijelaskan dalam kajian MoU/Letter of Intent (LoI) yang menegaskan bahwa MoU sering dipahami sebagai perjanjian pendahuluan yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum seperti kontrak, walaupun pada praktik tertentu ia dapat "bergeser" menjadi mengikat jika memenuhi unsur-unsur kontrak atau menunjukkan niat para pihak untuk menciptakan hubungan hukum (Asih & Wijanarko, 2021).

Untuk membahas "MoU menurut hukum Islam", perlu terlebih dahulu ditegaskan bahwa terminologi MoU bukanlah istilah klasik fiqh muamalah, sehingga analisisnya lazim dilakukan dengan memetakan substansi MoU pada kategori-kategori fiqh seperti akad (kontrak/perjanjian yang menimbulkan akibat hukum) dan janji (waʿd) pada tahap pra-akad (Hartono, 2021; Yaakub & Buang, 2017). Pemetaan ini relevan karena literatur hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pembedaan konseptual antara akad—yang lahir melalui pertalian ijab dan kabul dan melahirkan akibat hukum—dengan janji—yang dalam sebagian pandangan fiqh tidak membentuk kontrak dan karena itu tidak melahirkan konsekuensi ganti rugi seperti wanprestasi—, sekalipun terdapat kecenderungan sebagian sarjana kontemporer untuk memandang janji tertentu sebagai mengikat demi perlindungan kepentingan para pihak dalam transaksi modern (Yaakub & Buang, 2017). Dengan kerangka ini, kedudukan MoU dalam perspektif syariah pada dasarnya bergantung pada: (i) apakah MoU itu hanya merekam kesepahaman umum (lebih dekat pada janji pra-kontrak), atau (ii) sudah memuat struktur akad (lebih dekat pada kontrak mengikat) (Asih & Wijanarko, 2021; Hartono, 2021).

________________________________________

2. MoU sebagai Dokumen Pra-Kontrak: Fungsi dan Karakter Umum

Dalam teori tahapan pembentukan kontrak, fase pra-kontrak dipahami sebagai tahap perundingan (negotiation) yang mendahului penutupan kontrak, dan hasil negosiasi itu kerap dituangkan dalam dokumen seperti MoU dan/atau LoI (Asnawi, 2019). Literatur juga menegaskan bahwa dokumen pra-kontraktual (termasuk MoU) sering dipakai untuk menjembatani kepentingan para pihak, menjadi "rangka awal" kerja sama, dan memberi ruang untuk studi kelayakan atau perumusan lebih lanjut sebelum kontrak final disepakati (Daniella et al., 2019). Karena isi MoU pada prinsipnya hanya memuat hal-hal pokok yang masih umum, MoU jenis ini sering dinilai belum "final" sehingga sukar diperlakukan sebagai kontrak yang lengkap, terutama ketika belum membentuk paket hak dan kewajiban yang operasional (Daniella et al., 2019; Sopamena, 2021).

Sejalan dengan itu, sejumlah kajian menyebutkan bahwa MoU belum diatur secara khusus dalam sistem hukum positif Indonesia dan kerap menimbulkan kebingungan praktik mengenai kedudukannya (Amdani, 2018; Hertanto, 2017). Bahkan terdapat penekanan bahwa sistem hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur MoU, sehingga pengujian daya mengikatnya biasanya dikembalikan pada rezim umum hukum perjanjian, misalnya syarat sah perjanjian dan asas pacta sunt servanda (Asih & Wijanarko, 2021; Hertanto, 2017). Pada titik ini, literatur juga mengingatkan bahwa MoU dapat dipahami "tidak mengikat" hanya dalam arti umum—namun ketika substansi dan unsur-unsur kontrak terpenuhi, MoU dapat dipersamakan dengan perjanjian yang mengikat berdasarkan prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak (Asih & Wijanarko, 2021; Hertanto, 2017).

Karena itu, dua kecenderungan diskursus muncul sekaligus: (a) MoU sebagai dokumen pra-kontrak yang umumnya tidak mengikat dan lebih bersifat moral/politik, dan (b) MoU yang pada kondisi tertentu dapat menjadi mengikat jika memenuhi unsur perjanjian dan menampilkan intensi menciptakan hubungan hukum (Asih & Wijanarko, 2021). Dalam praktik internasional-organisasi, misalnya, dijelaskan bahwa MoU "umumnya jarang memuat kewajiban hukum" sehingga konsekuensi pelanggaran lebih bersifat politik atau moral, meskipun variasi praktik tetap dimungkinkan. Nuansa semacam ini penting karena pembahasan "menurut hukum Islam" juga menunjukkan dinamika serupa: perbedaan status antara janji pra-akad dan akad yang melahirkan kewajiban hukum (Hartono, 2021; Yaakub & Buang, 2017).

________________________________________

3. Kerangka Hukum Islam: Akad dan Janji (Waʿd) sebagai Kacamata Analitis MoU

Dalam literatur perbandingan, istilah "kontrak/perjanjian" dalam hukum Islam lazim dirujuk sebagai akad, dan ia dipahami sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' serta menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Yaakub & Buang, 2017). Definisi ini menegaskan elemen kunci: adanya kesepakatan (ijab–kabul) yang sah menurut syariah dan konsekuensi hukum terhadap objek akad (Yaakub & Buang, 2017). Kajian lain menambahkan bahwa akad (dalam literatur Arab) berakar pada makna mengikat dan janji, sehingga orientasi "keterikatan" menjadi karakter penting perjanjian dalam muamalah (Prawiro, 2022).

Dalam analisis yang membandingkan hukum Islam dan hukum perdata, dijelaskan bahwa baik akad maupun perjanjian pada dasarnya mensyaratkan adanya subjek hukum, objek hukum, dan substansi hukum yang harus terungkap secara nyata dalam akad/perjanjian (Yaakub & Buang, 2017). Bahkan ditegaskan pula bahwa secara prinsip setiap akad/perjanjian mengikat kedua belah pihak sesuai dengan apa yang disepakati, sehingga sah atau tidak sahnya akad/perjanjian dipahami dari apakah ia telah dibuat dan dijalankan sesuai kesepakatan para pihak (Yaakub & Buang, 2017). Kerangka ini relevan untuk MoU: apabila MoU memuat subjek, objek, dan substansi yang cukup untuk melahirkan akibat hukum, maka secara fungsional ia dapat mendekati akad; sebaliknya, bila ia hanya merekam "niat bekerja sama" yang masih akan ditindaklanjuti, ia lebih dekat pada janji pra-akad (Asih & Wijanarko, 2021; Hartono, 2021).

Berbeda dari akad, literatur tentang "janji" dalam undang-undang Islam menekankan bahwa janji tidak selalu membentuk kontrak karena tidak mengandung ijab dan kabul sebagaimana akad (Hartono, 2021). Bahkan disebutkan bahwa dalam pengaplikasian janji menurut undang-undang Islam, janji tidak membawa kepada pembentukan kontrak karena tidak mengandung unsur ijab dan kabul (Hartono, 2021). Dalam resolusi yang dikutip kajian tersebut, dijelaskan pula perbedaan implikasi hukum: kontrak mengikat para pihak dan dapat memunculkan kewajiban kompensasi atas pelanggaran kontrak, sedangkan janji diposisikan "tidak mengikat" pada pemberi janji sehingga kompensasi tidak dapat dikenakan bila janji dilanggar (Hartono, 2021). Pada saat yang sama, kajian yang sama mencatat adanya perbedaan pendekatan: mayoritas ulama dan lembaga fiqh tertentu tidak membenarkan penggunaan janji sebagai mulzim (mengikat) bagi kedua belah pihak karena dikhawatirkan menyerupai akad, namun sebagian sarjana kontemporer mengusulkan agar janji dalam kontrak modern—misalnya industri keuangan syariah—diperlakukan mengikat untuk melindungi kepentingan para pihak (Hartono, 2021).

Di sisi normatif-etis, literatur fiqh menegaskan pentingnya kejujuran dan larangan ingkar janji dalam praktik akad muamalah, dengan rujukan bahwa Islam menghendaki kejujuran dalam perjanjian dan memerintahkan pemenuhan komitmen kontraktual (Prawiro, 2022). Selain itu, kajian fiqh juga menempatkan niat sebagai pintu masuk penilaian syariah dalam tindakan, selaras dengan kaidah bahwa amal bergantung pada niat (Prawiro, 2022). Kerangka "niat" ini menjadi penting ketika MoU secara tegas menyatakan apakah para pihak "berniat mengikat secara hukum" atau hanya menyatakan kesepahaman umum.

________________________________________

4. Kedudukan MoU dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Muamalah): Spektrum dari Janji Pra-Akad sampai Akad

4.1 MoU sebagai "Janji/Komitmen Pra-Kontrak" (Lebih Dekat pada Waʿd)

Dalam praktik, MoU sering dipahami sebagai dokumen kesepahaman awal yang sifatnya pendahuluan, berisi hal-hal umum dan bukan hak–kewajiban yang operasional (Asih & Wijanarko, 2021). Literatur hukum kontrak Indonesia yang membahas perjanjian pendahuluan menyatakan bahwa perjanjian pendahuluan—yang dalam praktik dapat bernama MoU—pada prinsipnya tidak mengikat secara hukum, melainkan sebatas ikatan moral berupa niatan untuk merealisasikan kontrak di kemudian hari (Sopamena, 2021). Dengan logika ini, MoU yang hanya memuat outline kerja sama tanpa menetapkan prestasi yang jelas cenderung diperlakukan sebagai "komitmen moral" dalam fase pra-kontrak (Asih & Wijanarko, 2021; Sopamena, 2021).

Pemetaan ke hukum Islam dapat dilakukan melalui diskursus "janji" (waʿd). Kajian perbandingan tentang kedudukan janji dalam undang-undang Islam menegaskan bahwa janji, menurut suatu resolusi yang dikutip, tidak mengikat pemberi janji untuk memenuhinya sehingga tidak ada kompensasi yang dapat dikenakan bila janji dilanggar (Hartono, 2021). Kajian yang sama juga menekankan bahwa janji dalam undang-undang Islam tidak membawa kepada pembentukan kontrak karena tidak mengandung ijab dan kabul (Hartono, 2021). Dalam horizon ini, MoU yang hanya berupa kesepahaman umum dan belum membentuk pertalian ijab–kabul yang melahirkan akibat hukum atas objek tertentu dapat lebih tepat dipahami sebagai "janji pra-akad" (komitmen pra-kontrak) daripada akad (Asih & Wijanarko, 2021; Hartono, 2021).

Namun, literatur juga mencatat adanya dinamika pemikiran kontemporer: para sarjana modern mengusulkan agar janji dalam transaksi modern—terutama dalam industri keuangan syariah—diperlakukan mengikat untuk melindungi kepentingan para pihak, sehingga status janji dalam syariah modern dapat "dikonstruksi" menjadi sejalan dengan sistem hukum kontrak positif tertentu (Hartono, 2021). Dengan demikian, dalam perspektif fiqh kontemporer, MoU yang dirumuskan sebagai janji tertentu bisa saja didekati sebagai janji yang mengikat dalam konteks tertentu, sepanjang argumentasi perlindungan kepentingan dan kebutuhan transaksi modern diterima oleh pendekatan syariah yang dianut (Hartono, 2021).

4.2 MoU yang "Bertransformasi" Menjadi Akad (Mengikat) ketika Memuat Hak–Kewajiban dan Intensi Hubungan Hukum

Kajian MoU dalam hukum perjanjian Indonesia menegaskan bahwa pada prinsipnya MoU tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana kontrak, tetapi apabila substansinya memuat hak dan kewajiban para pihak maka MoU tersebut kehilangan esensinya sebagai perjanjian pendahuluan dan mengakibatkan MoU menjadi mengikat serta memiliki kekuatan hukum (Asih & Wijanarko, 2021). Di titik ini, pelanggaran atas MoU dapat dituntut baik melalui wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum, tergantung konstruksi kewajiban yang lahir dari isi MoU (Asih & Wijanarko, 2021). Dalam bahasa lain, "judul MoU" tidak menentukan; substansi dan niat para pihak menentukan apakah ia sekadar pendahuluan atau sudah merupakan kontrak (Asih & Wijanarko, 2021; Sopamena, 2021).

Kerangka serupa dapat diproyeksikan ke hukum Islam melalui konsep akad sebagai pertalian ijab–kabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Yaakub & Buang, 2017). Jika MoU memuat kesepakatan yang secara nyata mengikat subjek hukum atas objek tertentu dengan konsekuensi yang dapat dikenali secara syar'i—yakni memenuhi karakter "pertalian ijab–kabul" dan melahirkan akibat hukum atas objek—maka MoU tersebut secara fungsional mendekati akad, sehingga prinsip umum tentang keterikatan perjanjian dapat diterapkan (Yaakub & Buang, 2017). Literatur fiqh muamalah juga menekankan bahwa Islam menghendaki kejujuran dan tidak ingkar janji dalam perjanjian, dengan rujukan normatif agar kewajiban kontraktual dipenuhi (Prawiro, 2022). Selain itu, dalam pembahasan tentang kontrak dan pemenuhan perjanjian, disebutkan bahwa perjanjian/kovenan dipandang sakral dan mengikat dalam Islam serta terdapat perintah untuk memenuhi perjanjian dan akad.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, MoU memang dapat menjadi wadah "perjanjian kerja sama" yang di dalamnya mengandung akad tertentu, misalnya kerja sama yang dinyatakan mengandung akad musyarakah dalam suatu MoU antara lembaga asuransi syariah dan bank syariah. Praktik lain yang diteliti dalam konteks waralaba juga menunjukkan bahwa MoU dipakai sebagai kesepakatan awal sebelum kontrak, dan di dalam analisis fiqh, hubungan yang dibingkai sejak MoU dapat dipetakan pada akad-akad muamalah—misalnya kerja sama/musyarakah dan ijarah—ketika hak–kewajiban para pihak dirumuskan dan dijalankan. Dua contoh ini memperlihatkan bahwa MoU tidak otomatis "hanya janji"; ia dapat menjadi instrumen yang memuat akad bila substansinya memang menyusun struktur kewajiban muamalah.

________________________________________

5. Daya Mengikat MoU: Menjembatani Perspektif Syariah dan Konstruksi Pra-Kontrak dalam Hukum Positif

Dalam hukum kontrak Indonesia, kajian tentang perjanjian pendahuluan menegaskan bahwa perjanjian pendahuluan sering dinilai tidak memenuhi syarat sah kontrak tertentu—misalnya terkait objek tertentu—sehingga tidak mengikat para pihak secara hukum dan hanya melahirkan ikatan moral (Sopamena, 2021). Di sisi lain, literatur yang menelaah MoU dalam KUH Perdata menekankan bahwa kekuatan mengikat suatu MoU diuji dengan instrumen syarat sah perjanjian, dan bila unsur-unsur perjanjian terpenuhi MoU dapat dipersamakan dengan agreement yang mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda, sedangkan bila syarat sah tidak terpenuhi MoU dapat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum (Hertanto, 2017). Karena MoU tidak diatur khusus, pengujiannya kembali pada kaidah umum perjanjian (Hertanto, 2017).

Perbandingan dengan hukum Islam memperlihatkan titik temu sekaligus titik beda. Titik temunya: baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, akad/perjanjian pada prinsipnya mengikat para pihak sesuai kesepakatan, dan keduanya menuntut adanya unsur subjek, objek, dan substansi yang nyata untuk dinilai sah serta berakibat hukum (Yaakub & Buang, 2017). Titik bedanya: dalam diskursus janji pra-kontrak, kajian undang-undang Islam yang dibahas dalam konteks perbandingan menyatakan bahwa janji tidak membentuk kontrak karena tidak mengandung ijab–kabul, dan janji diposisikan tidak mengikat sehingga kompensasi tidak dapat dikenakan jika janji dilanggar (Hartono, 2021). Namun perbedaan ini tidak bersifat "tertutup", karena literatur yang sama menunjukkan adanya usulan sarjana kontemporer agar janji modern diperlakukan mengikat untuk melindungi kepentingan para pihak, sehingga status janji dapat mengalami rekonstruksi dalam praktik keuangan syariah (Hartono, 2021).

Dalam konteks Indonesia, praktik syariah juga mengenal konsep "janji yang mengikat" (waʿd mulzim) pada produk tertentu, misalnya kajian atas fatwa DSN-MUI terkait wakaf pada asuransi jiwa syariah menyebutkan adanya "form janji bersifat mengikat (waʿd mulzim)" yang mengikat beberapa pihak yang terlibat (Fauzi et al., 2024). Walaupun konteksnya spesifik (produk wakaf/asuransi), hal itu menunjukkan bahwa dalam praktik regulatif syariah kontemporer terdapat pengakuan terhadap bentuk janji yang diberi sifat mengikat pada desain transaksi tertentu (Fauzi et al., 2024). Implikasi analitisnya bagi MoU: apabila MoU disusun sebagai "janji" yang secara eksplisit didesain mengikat—misalnya untuk melindungi kepentingan pihak dan memastikan keberlangsungan skema muamalah—maka terdapat rujukan dalam praktik syariah kontemporer bahwa janji dapat diberi kekuatan mengikat pada konteks tertentu (Fauzi et al., 2024).

________________________________________

6. Itikad Baik, Etika, dan Maslahah: Standar Syariah dalam Tahap Pra-Kontrak (MoU)

Kajian MoU dalam fase pra-kontrak menekankan perlunya prinsip itikad baik dalam pembuatan dan pelaksanaan MoU karena MoU dipandang sebagai tahap penting yang akan ditindaklanjuti ke kontrak final (Asih & Wijanarko, 2021). Bahkan dijelaskan bahwa prinsip dasar dalam MoU meliputi kebebasan berkontrak, konsensualisme, daya mengikat kontrak, dan itikad baik; dan karena MoU sering tidak mengikat seperti kontrak final, itikad baik menjadi dasar etik untuk memastikan MoU tidak diperlakukan sekadar formalitas yang dapat ditinggalkan tanpa pertimbangan (Asih & Wijanarko, 2021). Literatur lain tentang tanggung gugat pra-kontrak menegaskan bahwa kewajiban itikad baik dalam negosiasi tersirat dalam rezim umum perjanjian, dan bila terjadi itikad buruk dalam negosiasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut melalui kerangka perbuatan melanggar hukum, atau bahkan wanprestasi bila perjanjian pendahuluan telah mengatur hak dan kewajiban secara rinci (Sopamena, 2021).

Dalam perspektif fiqh muamalah, orientasi etis semacam ini sejalan dengan penekanan pada kejujuran, larangan ingkar janji, dan pemenuhan komitmen kontraktual, yang dalam kajian akad ditegaskan sebagai kehendak Islam dalam perjanjian (Prawiro, 2022). Selain itu, kajian tentang asas kemanfaatan dan kemaslahatan dalam akad menekankan bahwa perjanjian harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat, sehingga dimensi maslahah relevan untuk menilai desain dan pelaksanaan komitmen pra-kontrak agar tidak menimbulkan mudarat—misalnya ketidakadilan, kerugian tanpa dasar, atau manipulasi informasi dalam negosiasi (Prawiro, 2022). Di atas itu, literatur yang menekankan perintah pemenuhan kovenan/kontrak dalam Islam menegaskan dimensi akuntabilitas moral atas perjanjian, sehingga sekalipun suatu MoU diposisikan "tidak mengikat secara yuridis" sebagai akad, ia tetap menuntut komitmen etis agar tidak ada pengingkaran yang merugikan dan mencederai amanah muamalah (Prawiro, 2022).

Dengan demikian, pembacaan syariah atas MoU pada tahap pra-kontrak dapat dirumuskan sebagai berikut: ketika MoU belum menjadi akad yang sempurna, ia tetap menuntut standar etika muamalah—itikad baik/kejujuran dan orientasi maslahah—sebagai prinsip yang mengarahkan perilaku para pihak; sedangkan ketika MoU telah memuat struktur akad, maka selain etika, konsekuensi hukum akad mengikuti logika keterikatan perjanjian yang disepakati (Asih & Wijanarko, 2021; Prawiro, 2022; Yaakub & Buang, 2017).

________________________________________

7. Akibat Pengingkaran MoU: Distingsi "Pelanggaran Janji" dan "Pelanggaran Akad"

Literatur MoU dalam hukum perjanjian Indonesia menegaskan bahwa karena MoU sering hanya memuat hal pokok dan belum final, ia tidak selalu dapat dikualifikasi sebagai kontrak; namun apabila terjadi pembatalan sepihak pada tahap perjanjian pendahuluan, pihak pembatal dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian tertentu yang timbul selama negosiasi, misalnya pengembalian biaya negosiasi dan kerugian kesempatan berkontrak dengan pihak ketiga (Daniella et al., 2019). Literatur tentang tanggung gugat pra-kontrak juga menekankan bahwa perjanjian pendahuluan perlu dianalisis substansinya; apabila tetap merupakan pra-kontrak yang tidak mengikat, sengketa lebih tepat didorong ke perbuatan melanggar hukum (bukan wanprestasi), sedangkan bila pra-perjanjian telah memuat hak dan kewajiban rinci, jalur wanprestasi dapat dipertimbangkan (Asih & Wijanarko, 2021; Sopamena, 2021). Dengan kata lain, konstruksi "sengketa MoU" bergantung pada apakah MoU itu hanya kerangka umum atau sudah menata prestasi yang jelas (Asih & Wijanarko, 2021; Sopamena, 2021).

Dalam diskursus undang-undang Islam terkait janji, ditegaskan bahwa janji diposisikan tidak mengikat sehingga kompensasi tidak dapat dikenakan bila janji dilanggar, berbeda dari kontrak yang pelanggarannya dapat memunculkan kewajiban kompensasi (Hartono, 2021). Ini memberi basis konseptual bahwa bila MoU diposisikan sebagai janji pra-akad—belum ijab–kabul yang melahirkan akibat hukum—maka pengingkaran atas MoU lebih dekat pada pelanggaran janji, yang dalam sebagian konstruksi fiqh dipahami sebagai kewajiban moral, bukan kewajiban legal yang dapat dipaksakan ganti rugi sebagaimana wanprestasi (Hartono, 2021). Namun, literatur juga mencatat kecenderungan sarjana kontemporer untuk membuat janji tertentu menjadi mengikat demi perlindungan kepentingan pihak; sehingga konsekuensi pengingkaran MoU dalam praktik syariah modern bisa bergerak menuju "keterikatan" jika MoU itu didesain sebagai janji yang mengikat (misalnya waʿd mulzim) atau telah memenuhi struktur akad (Fauzi et al., 2024; Hartono, 2021).

Dalam konteks penyelesaian sengketa dan pemulihan hubungan, praktik muamalah syariah juga mengenal orientasi musyawarah/islah. Penelitian empiris mengenai penyelesaian wanprestasi dalam transaksi perumahan syariah menyatakan bahwa upaya penyelesaian menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui musyawarah atau shulh dan dapat disertai mekanisme lain seperti perpanjangan waktu dan pembatalan kesepakatan (fasakh/iqalah) sesuai desain relasi para pihak (Tutik, 2016). Walaupun konteksnya bukan MoU, temuan ini relevan sebagai orientasi prosedural: sengketa atau ketegangan akibat pengingkaran komitmen muamalah—baik pada tahap pra-kontrak maupun kontrak—idealnya ditangani melalui mekanisme damai yang sejalan dengan etika syariah, sejauh para pihak masih ingin menjaga kemaslahatan relasi bisnisnya (Prawiro, 2022; Tutik, 2016).

________________________________________

8. Pedoman Penyusunan MoU yang Selaras Syariah: Menentukan Apakah Ia Janji Pra-Akad atau Akad

Karena MoU dapat berada pada spektrum "tidak mengikat" sampai "mengikat", literatur menekankan pentingnya analisis substansi dan niat para pihak (Asih & Wijanarko, 2021; Sopamena, 2021). Dalam pembahasan tanggung gugat pra-kontrak disebutkan contoh klausul yang secara eksplisit menyatakan bahwa dokumen pendahuluan "tidak mengikat sampai kontrak final ditandatangani" sebagai cara menegaskan status non-binding (Sopamena, 2021). Sejalan dengan itu, kajian MoU menegaskan bahwa substansi MoU sebagai perjanjian pendahuluan idealnya berisi kesepakatan umum dan bukan hak–kewajiban rinci; bila MoU justru memuat hak–kewajiban, maka ia berpotensi menjadi kontrak yang mengikat (Asih & Wijanarko, 2021).

Dalam kacamata syariah, pedoman yang dapat disintesiskan dari literatur adalah sebagai berikut.

Pertama, jika MoU dimaksudkan hanya sebagai janji pra-akad, maka redaksinya perlu menghindari struktur akad yang lengkap dan sebaiknya menegaskan bahwa ia adalah kesepahaman awal yang akan ditindaklanjuti, agar tidak terjadi "penyamaran" akad atau pergeseran status yang tidak disadari para pihak (Asih & Wijanarko, 2021; Hartono, 2021).

Kedua, bila MoU dimaksudkan mengikat sebagai akad, maka substansinya harus memenuhi karakter akad sebagai pertalian ijab–kabul yang dibenarkan syara' dan menimbulkan akibat hukum pada objeknya, serta menampakkan subjek–objek–substansi yang jelas sebagaimana dituntut dalam pembacaan perbandingan akad/perjanjian (Yaakub & Buang, 2017).

Ketiga, apa pun bentuknya, etika muamalah menuntut kejujuran dan larangan ingkar janji serta orientasi kemaslahatan, sehingga penyusunan MoU sebaiknya menginternalisasi prinsip ini untuk mencegah itikad buruk, misrepresentasi, atau pemutusan negosiasi yang merugikan secara tidak patut (Asih & Wijanarko, 2021; Prawiro, 2022).

Akhirnya, karena praktik syariah modern juga mengenal janji yang diberi sifat mengikat (waʿd mulzim) pada desain transaksi tertentu, perancang MoU syariah perlu menyadari bahwa "janji" tidak selalu identik dengan "tidak mengikat" dalam seluruh konteks kontemporer; statusnya dapat berubah bergantung pada konstruksi yang dipilih, kebutuhan perlindungan kepentingan, dan rujukan norma syariah yang dipakai dalam sektor terkait (Fauzi et al., 2024; Hartono, 2021). Dengan kesadaran ini, MoU dapat menjadi instrumen yang tidak hanya efektif secara bisnis, tetapi juga tertib secara konseptual: jelas apakah ia janji pra-kontrak atau akad yang melahirkan prestasi.

________________________________________

9. Penutup

MoU dalam praktik umumnya dipahami sebagai dokumen pra-kontrak yang memuat pokok-pokok kesepahaman dan sering tidak mengikat secara hukum seperti kontrak final, karena isinya lazim bersifat umum dan belum menyusun hak–kewajiban yang operasional (Asih & Wijanarko, 2021; Daniella et al., 2019). Dalam perspektif hukum Islam, analisisnya dapat dipetakan pada distingsi antara akad—pertalian ijab–kabul yang sah dan menimbulkan akibat hukum pada objeknya—dan janji pra-akad yang dalam sebagian pandangan fiqh tidak membentuk kontrak dan tidak melahirkan konsekuensi kompensasi seperti wanprestasi (Hartono, 2021; Yaakub & Buang, 2017). Meski demikian, literatur juga menunjukkan dinamika fiqh kontemporer yang cenderung menguatkan status janji tertentu sebagai mengikat untuk melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi modern, dan praktik syariah di Indonesia pun mengenal bentuk waʿd mulzim pada sektor tertentu (Fauzi et al., 2024; Hartono, 2021).

Karena itu, "kedudukan MoU menurut hukum Islam" bukanlah label tunggal, melainkan spektrum yang ditentukan oleh niat para pihak, struktur substansi MoU—apakah masih umum atau sudah membentuk hak–kewajiban—, serta pilihan konseptual apakah MoU diposisikan sebagai janji pra-akad atau akad yang mengikat, dengan etika muamalah—kejujuran, itikad baik, dan kemaslahatan—sebagai standar yang harus selalu menyertainya (Asih & Wijanarko, 2021; Prawiro, 2022).

________________________________________

Daftar Referensi

Amdani, Y. (2018). Implications of Criminal Law Deviation on Violence and Murder in Aceh from the Perspective of Helsinki Memorandum of Understanding. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 5(2), 331–348. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a7

Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi hukum nota kesepahaman sebagai perikatan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Supremasi Hukum, 17(1), 78–93. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1174

Asnawi, M. (2019). Aspek hukum janji prakontrak dalam pranata hukum kontrak Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 497. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2185

Daniella, M. D., Putra, W. T., & Widjaja, E. K. (2019). Asas itikad baik dalam Memorandum of Understanding sebagai dasar pembuatan kontrak. Notaire, 2(2), 231. https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13122

Fauzi, M., Mursal, M., & DS, M. R. (2024). Wakaf pada asuransi jiwa syariah: Analisis pada fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Usraty Journal of Islamic Family Law, 1(2), 113. https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7570

Hartono, J. (2021). Tanggung gugat pra kontrak transaksi jual beli berdasar negosiasi dengan itikad buruk. Notaire, 4(1), 43. https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.24845

Hertanto, A. W. (2017). Memorandum of Understanding dan Letter of Intent: Aplikasi dan kontroversinya dalam praktek hukum bisnis nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(2), 221. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1478

Prawiro, A. (2022). Aktualisasi akad dalam fikih muamalah bagi lembaga keuangan syariah. Tasyri Journal of Islamic Law, 1(2), 215–252. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30

Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan hukum MoU dari segi hukum perjanjian. Batulis Civil Law Review, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451

Tutik, T. T. (2016). Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 16(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.43-66

Yaakub, F., & Buang, A. H. (2017). Kedudukan janji dalam undang-undang Islam dan Akta Kontrak 1950. Journal of Shariah Law Research, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.22452/jslr.vol2no1.1