01563 - Moral Hukum: Dimensi Etis Dari Hukum Dan Hubungan Antara Norma Hukum Dan Norma Moral Dalam Masyarakat

Abstract

This article examines the concept of legal morality — the ethical dimension of law and the relationship between legal norms and moral norms in society — with particular emphasis on the Islamic legal framework and its application in the Indonesian context. Through a literature review approach, this study synthesizes various perspectives on the inseparable relationship between law and morality, both conceptually and sociologically. The findings show that Islamic law carries integrated normative and ethical characters, wherein legal norms and moral norms are unified under divine authority and oriented toward human welfare (maṣlaḥah) in this world and the hereafter. The article also discusses the tension between legal positivism and Islamic law, the role of maqāṣid al-syarī'ah as an ethical bridge in modern challenges, as well as legal pluralism dynamics in Indonesia involving state law, Islamic law, and customary law. The conclusion affirms that legal morality in the Islamic perspective demands coherence at three levels: substantive coherence of norms with basic values of justice and maṣlaḥah, institutional coherence through ethical law enforcement, and sociological coherence through alignment with public morality and local culture.

Keywords: legal morality, Islamic law, legal norms, moral norms, maqāṣid al-syarī'ah, legal pluralism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep moral hukum — dimensi etis dari hukum dan hubungan antara norma hukum dan norma moral dalam masyarakat — dengan penekanan khusus pada kerangka hukum Islam dan penerapannya dalam konteks Indonesia. Melalui pendekatan kajian literatur, studi ini mensintesis berbagai perspektif tentang keterkaitan yang tidak terpisahkan antara hukum dan moralitas, baik secara konseptual maupun sosiologis. Temuan menunjukkan bahwa hukum Islam membawa karakter normatif dan etis yang terpadu, di mana norma hukum dan norma moral bersatu di bawah otoritas ketuhanan dan berorientasi pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Artikel ini juga membahas tegangan antara positivisme hukum dan hukum Islam, peran maqāṣid al-syarī'ah sebagai jembatan etis dalam menghadapi tantangan modern, serta dinamika pluralisme hukum di Indonesia yang melibatkan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Kesimpulan menegaskan bahwa moral hukum dalam perspektif Islam menuntut koherensi pada tiga lapis: koherensi substantif norma dengan nilai dasar keadilan dan kemaslahatan, koherensi institusional melalui penegakan hukum yang beretika, dan koherensi sosiologis melalui keselarasan dengan moralitas dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: moral hukum, hukum Islam, norma hukum, norma moral, maqāṣid al-syarī'ah, pluralisme hukum

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam kajian hukum, relasi hukum dan moral tidak dapat diperlakukan sebagai isu sampingan, karena sejumlah literatur menegaskan bahwa hukum menjadi "kosong" bila tidak dijiwai oleh moralitas, dan agama–moral–negara dipandang saling berkelindan dalam pembentukan sistem hukum suatu negara (Ikhnadito, 2023). Pandangan bahwa hukum harus memuat nilai moral juga ditegaskan melalui pepatah Quid leges sine moribus (hukum tidak berarti banyak jika tidak dijiwai moralitas), yang dipakai untuk menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moral dan dipahami sebagai "kristalisasi" nilai moral (Haryansyah, 2023; Rahmaningsih & Rizqi, 2022). Dalam kerangka ini, dimensi etis hukum bukan sekadar soal apakah norma hukum "ada" secara formal, melainkan apakah hukum memuat nilai benar–salah, adil–tidak adil, dan pantas–tidak pantas yang hidup di tengah masyarakat dan dikuatkan oleh agama serta moralitas publik (Ikhnadito, 2023; Syafitri et al., 2024).

Dalam konteks hukum Islam, pertautan hukum dan moral bahkan lebih tegas, karena sebagian literatur menegaskan bahwa hukum dan moral dalam Islam "tidak bisa dipisahkan" (Ikhnadito, 2023). Hubungan ini sekaligus menjelaskan mengapa pembahasan "moral hukum menurut hukum Islam" harus diletakkan pada dua tingkat: pertama, pada tingkat konseptual (hukum Islam sebagai norma yang sekaligus memuat moralitas); dan kedua, pada tingkat sosiologis (bagaimana norma hukum berinteraksi dengan norma moral masyarakat, adat, dan hukum negara) (Ikhnadito, 2023; Suleman et al., 2023). Dengan demikian, topik moral hukum dalam Islam juga berkaitan langsung dengan persoalan efektivitas dan legitimasi hukum: norma yang tidak koheren dengan moral masyarakat atau nilai agama dapat memicu resistensi, sementara norma yang sejalan dengan kesadaran moral berpotensi lebih ditaati (Ikhnadito, 2023; Kholish & Ulumuddin, 2022; Pratama, 2022; Sirjon & Sakti, 2023).

________________________________________

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik moral hukum, dimensi etis hukum Islam, dan hubungan norma hukum dengan norma moral dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan metode sintesis integratif, yaitu dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan mengonstruksi argumen dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren. Kerangka analisis mengacu pada tiga dimensi utama: konseptual-filosofis, normatif-teologis, dan sosiologis-empiris.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Konsep Dasar: Moral, Etika, Akhlak, dan Norma dalam Masyarakat

Sejumlah rujukan membedakan (sekaligus menghubungkan) istilah moral dan etika. Moral dipahami sebagai nilai yang tertanam (bersifat batiniah/abstrak) yang berfungsi sebagai alat kontrol untuk bertingkah laku, sedangkan etika dipahami sebagai wujud konkret dari nilai moral dalam tindakan; keduanya tidak terpisahkan — moral menjadi "kompas", etika menjadi "gerak" (Rahmaningsih & Rizqi, 2022). Pembedaan lain menempatkan moral sebagai wacana normatif–imperatif dengan kategori baik/buruk dan benar/salah yang dipandang mutlak atau transenden, sedangkan etika dipahami sebagai refleksi filosofis atas moral (Rahmaningsih & Rizqi, 2022). Sejalan dengan itu, literatur lain menjelaskan etika sebagai (i) nilai atau norma moral yang dipegang masyarakat, (ii) kode etik, dan (iii) ilmu tentang baik–buruk (studi moralitas) (Pratama, 2022). Dalam pembahasan kontemporer, moral dan etika juga sering dipandang sinonim dari sisi orientasinya pada tindakan manusia, dan dalam Islam keduanya kerap dipadankan dengan konsep akhlak (Suleman et al., 2023; Ulfa et al., 2024).

Kerangka norma sosial juga penting untuk menjelaskan posisi moral dan hukum. Beberapa literatur menyatakan bahwa norma dalam masyarakat meliputi norma agama, norma kesusilaan/kesopanan, dan norma hukum (Adismana et al., 2022; Murdan, 2018; Suleman et al., 2023). Moralitas seseorang dinilai tampak ketika perilaku dan perbuatannya sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama, kebiasaan, hukum, kesopanan, dan kesusilaan (Suleman et al., 2023). Dalam perspektif ini, norma moral bekerja terutama melalui mekanisme batiniah dan sanksi sosial, sementara norma hukum bekerja melalui institusi otoritatif dan sanksi yang lebih tegas — meski keduanya saling mempengaruhi dalam praktik sosial (Mashendra, 2024; Sirjon & Sakti, 2023; Suleman et al., 2023).

2. Moralitas dan Legalitas: Mengapa "Yang Sah secara Hukum" Belum Tentu "Bernilai Moral"

Kajian tentang relasi moral dan hukum juga menekankan adanya kemungkinan jarak antara legalitas dan moralitas. Etika dipahami sebagai ukuran berdasarkan kesesuaian tindakan dengan nilai kebaikan, kesopanan, dan kepantasan, sedangkan hukum lazim dipahami sebagai penilaian benar–salah yang bertumpu pada norma tertulis (Sirjon & Sakti, 2023). Ketika hukum dipahami hanya sebagai prosedur formal-teknis, aspek etika berisiko terabaikan; akibatnya, bisa terjadi tindakan yang "tidak melanggar hukum formal" tetapi dipandang tidak etis, atau sebaliknya (Sirjon & Sakti, 2023). Kerangka ini dipertegas melalui pemikiran Immanuel Kant yang membedakan legalitas (kesesuaian tindakan dengan norma lahiriah) dan moralitas (kesesuaian tindakan dengan norma batiniah), sehingga nilai moral tidak otomatis muncul hanya karena tindakan sesuai hukum lahiriah (Pratama, 2022; Sirjon & Sakti, 2023).

Di titik ini, literatur yang menekankan pentingnya penyelarasan etika dan hukum menjadi relevan: jika hukum dilepaskan dari moral, hukum dapat kehilangan orientasi keadilan dan kebaikan substantif; namun jika moral tidak dilembagakan, moral dapat menjadi "keinginan normatif" tanpa daya kelola sosial yang kuat (Sirjon & Sakti, 2023; Syafitri et al., 2024). Karena itu, beberapa rujukan menegaskan bahwa hukum perlu senantiasa diukur dengan norma moral, dan kualitas hukum berkaitan dengan kualitas moral (Haryansyah, 2023; Rahmaningsih & Rizqi, 2022; Syafitri et al., 2024).

3. Hukum Islam sebagai Norma yang Sekaligus Moral: Fondasi, Karakter, dan Konsekuensi Etis

Literatur tentang hukum Islam menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai "aturan legal" tetapi juga membawa muatan moral. Dalam pembacaan atas al-Risālah (al-Shāfi'ī), dinyatakan bahwa hakikat hadirnya hukum adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat, dan bahwa hukum Islam hadir untuk mengatur kehidupan manusia agar bertingkah laku sesuai kehendak Sang Pencipta (Sirait, 2018). Pada saat yang sama, tulisan tersebut menyatakan bahwa hukum Islam yang diuraikan dalam al-Risālah merupakan norma hukum dan norma moral sekaligus, sehingga berbeda dari positivisme hukum yang cenderung memisahkan hukum dari moral (Sirait, 2018). Sejalan dengan itu, kajian lain menegaskan bahwa hukum dan moral dalam Islam tidak dapat dipisahkan, antara lain karena fungsi hukum Islam mengklasifikasikan perbuatan berdasarkan standar baik–buruk, benar–salah yang pada akhirnya merujuk pada otoritas ketuhanan (Ikhnadito, 2023; Sirait, 2018).

Untuk memperjelas ruang "moral hukum" dalam Islam, pembedaan syariah dan fikih menjadi penting. Sebuah kajian menjelaskan pembedaan yang dikemukakan Jasser Auda: syariah merepresentasikan aspek ilahiah hukum Islam, sedangkan fikih merepresentasikan aspek kognitif (hasil ijtihad manusia) (Fatahillah, 2023). Pembedaan ini penting secara etik karena jika syariah dan fikih dicampuradukkan, hasil ijtihad manusia berisiko diklaim sebagai "suci/ilahiah" yang dapat menutup ruang kritik dan pembaruan (Fatahillah, 2023). Perspektif ini mendukung argumentasi bahwa moral hukum Islam tidak hanya terletak pada "ketaatan literal", tetapi juga pada etika epistemik (kejujuran ilmiah) dalam membedakan wahyu ilahi dan konstruksi penalaran manusia (Fatahillah, 2023; Sirait, 2018).

Di level metodologis, rujukan lain menekankan bahwa bagi umat Islam, al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum asasi yang diyakini universal dan menjamin kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Abdi, 2019). Kajian yang merekonstruksi pertingkatan norma dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa norma hukum Islam dapat dipahami bertingkat: nilai/prinsip dasar, asas/prinsip umum, hingga ketentuan konkret, sehingga penemuan hukum tidak semestinya berhenti pada level aturan detail saja melainkan juga harus ditimbang pada level prinsip universal (Kasim, 2021). Struktur bertingkat ini relevan dengan dimensi etis hukum Islam karena memungkinkan evaluasi: apakah sebuah ketentuan atau kebijakan sejalan dengan prinsip dasar dan tujuan moral yang lebih tinggi (Abdi, 2019; Kasim, 2021).

4. Dimensi Etis Tujuan Hukum Islam: Keadilan, Kemaslahatan, dan Keseimbangan Hak–Kewajiban

Dimensi etis hukum Islam juga tampak pada orientasinya pada keadilan dan kemaslahatan. Literatur menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, menegakkan hukum untuk memfungsikan hukum sehingga tercipta keadilan merupakan amanat Tuhan yang harus ditegakkan (Murdan, 2018). Keadilan diposisikan sebagai asas/sendi yang memungkinkan pembangunan norma sosial, moralitas hukum, dan pengelolaan urusan publik (Murdan, 2018). Dalam pengertian ini, keadilan terkait pula dengan konsep persamaan (kesamaan manusia di hadapan Tuhan), sekaligus meniscayakan keseimbangan hak dan kewajiban serta tanggung jawab (Murdan, 2018; Setyawan et al., 2024).

Sejalan dengan itu, kajian yang membahas konsep keadilan dalam al-Qur'an menekankan bahwa perintah bersaksi secara adil menunjukkan sifat universal tuntutan keadilan tanpa kecuali, dan bahwa keadilan menjadi prinsip moral yang membangun fondasi etika masyarakat, bukan sekadar aturan teknis (Yunazwardi & Nabila, 2021). Dengan demikian, keadilan diposisikan sebagai pemandu moral yang mengarahkan tindakan individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga relevan untuk menilai hukum yang hidup dan berkembang (Murdan, 2018; Yunazwardi & Nabila, 2021). Kerangka "keadilan sebagai pemandu moral" ini juga kompatibel dengan pandangan yang menempatkan agama sebagai fondasi awal pembentukan masyarakat bermoral dan berkeadilan, serta memberi "warna" pada hukum agar berorientasi pada kemaslahatan umum (Ikhnadito, 2023; Setyawan et al., 2024).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah juga sering digunakan untuk menjembatani dimensi etis hukum Islam dengan tantangan modern. Dalam dialog hukum Islam dan HAM, dinyatakan bahwa tujuan syariah (maqāṣid) — yakni peningkatan kemaslahatan dan pencegahan mafsadah — harus selalu diingat ketika menafsirkan penerapan hukum Islam, termasuk untuk memberi inspirasi bagi pembuat kebijakan (Setyawan et al., 2024). Artikel lain yang menekankan format hukum Islam progresif berpendekatan sosio-kultural juga menyatakan bahwa sebagian pemikir muslim memfokuskan syariah sebagai norma moral dan etika sosial yang bersifat universal, dengan cita keadilan, kebebasan, dan persamaan sebagai landasan penetapan hukum (Fauzi, 2019). Dua rujukan ini memperlihatkan koherensi: moral hukum Islam bukan hanya "kepatuhan formal", tetapi juga pencarian kemaslahatan yang dibaca melalui etika sosial yang melampaui konteks sempit (Fauzi, 2019; Setyawan et al., 2024).

5. Hubungan Norma Hukum dan Norma Moral dalam Masyarakat: Hukum sebagai Cermin Nilai Sosial dan "Harapan Tak Terkodifikasi"

Relasi norma hukum dan norma moral di masyarakat dapat dipahami melalui dua ide penting: (i) hukum tidak berdiri sendiri karena dipengaruhi norma lain (agama, kesusilaan, etika), dan (ii) efektivitas hukum bergantung pada keselarasan dengan budaya/nilai sosial. Dalam konteks etika hukum (misalnya etika lingkungan), ditegaskan bahwa norma hukum tidak dapat berdiri independen tanpa dipengaruhi norma lain yang juga berlaku dalam masyarakat, termasuk norma agama, kesusilaan, dan norma etika (Mashendra, 2024). Karena itu, norma etika dipandang memberi "ruh" pada masyarakat dalam menjalankan peran sosialnya, dan pada implementasinya norma moral/etika bersinggungan dengan norma hukum (Mashendra, 2024). Dengan perspektif ini, dimensi etis hukum bukan tambahan kosmetik, melainkan unsur yang memengaruhi keberlakuan sosial dan tujuan normatif hukum (Ikhnadito, 2023; Mashendra, 2024).

Dalam teori legitimasi yang dipakai untuk membaca hubungan perusahaan–masyarakat, dijelaskan bahwa kontrak sosial memiliki bentuk eksplisit berupa persyaratan legal dan bentuk implisit berupa harapan masyarakat yang tidak tertulis (uncodified community expectation) (Kholish & Ulumuddin, 2022). Rujukan yang sama juga menegaskan bahwa korelasi hukum dan norma/nilai sosial tidak selalu sempurna karena sistem hukum formal bisa lambat mengadaptasi perubahan norma sosial, norma sosial dapat kontradiktif, atau masyarakat dapat mentoleransi perilaku tertentu namun tidak menghendakinya dikodifikasi (Kholish & Ulumuddin, 2022). Walau konteksnya bisnis, argumen ini relevan secara umum: norma hukum dapat tertinggal dari norma moral yang hidup, atau sebaliknya hukum dapat memaksakan standar yang belum menjadi konsensus moral masyarakat (Kholish & Ulumuddin, 2022; Mashendra, 2024; Pratama, 2022).

Dari sudut sosiologi hukum Indonesia, terdapat argumentasi bahwa hukum merupakan bagian dari kaidah dan norma sosial serta mencerminkan nilai luhur masyarakat, sejalan dengan ide bahwa hukum adalah refleksi masyarakat (mirror theory) (Musataklima, 2021). Dalam studi tentang toleransi dan budaya hukum, ditegaskan bahwa budaya hukum bergantung pada keselarasan antara norma sosial yang ada dan norma hukum yang berlaku; karena itu, norma hukum yang "diangkat" dari budaya atau kebiasaan setempat dipandang lebih mudah berjalan efektif (Haga et al., 2023; Hakim, 2021). Seluruh argumen ini menegaskan satu tesis yang konsisten: hubungan norma hukum dan norma moral bersifat timbal balik; hukum memerlukan dukungan moral-sosial untuk efektif, dan moral memerlukan pelembagaan hukum agar tidak menjadi seruan normatif tanpa daya atur (Haga et al., 2023; Mashendra, 2024; Musataklima, 2021; Syafitri et al., 2024).

6. Tegangan dengan Positivisme: Pemisahan Hukum–Moral dan Kritik Islam (serta Kritik Sosial)

Meskipun relasi hukum dan moral dipandang kuat dalam banyak pandangan, literatur juga mengakui adanya aliran yang menekankan pemisahan. Dalam studi pembentukan hukum, disebutkan bahwa dalam kacamata legal-positivisme (misalnya John Austin), penegak hukum tidak diperkenankan mencampuradukkan empati, moralitas, dan agama karena dianggap mengurangi ketegasan hukum; nilai tersebut dinilai tidak memiliki sanksi dan prosedur yang jelas (Ikhnadito, 2023). Kajian lain tentang H.L.A. Hart juga menyatakan bahwa positivisme memuat tesis separasi: membedakan "hukum sebagaimana adanya" dan "hukum sebagaimana seharusnya" (Hidayah & Zarkasi, 2021; Ikhnadito, 2023). Dalam pembacaan atas al-Risālah, pemisahan hukum dari moral dinilai tidak sejalan dengan karakter hukum Islam, khususnya dalam muamalah yang selain memiliki aspek positivistik juga mengapresiasi nilai moral dalam membangun pranata sosial (Sirait, 2018).

Tegangan ini penting karena menunjukkan perbedaan epistemologi: dalam positivisme, sumber validitas norma ditautkan pada bentuk formal-positif; sedangkan dalam hukum Islam, sumber validitas moral-hukum ditautkan pada wahyu dan tujuan etis (kebaikan dunia–akhirat, kemaslahatan) (Abdi, 2019; Fauzi, 2019; Sirait, 2018). Namun, sebagian literatur Islam juga memberikan catatan penting: hukum Islam perlu dipahami dengan pendekatan baru (sosio-kultural dan maqāṣid) agar format syariah apresiatif terhadap tradisi dan budaya, yang berarti konteks sosial tetap diperhitungkan dalam memahami norma (Fauzi, 2019; Musataklima, 2021). Di sini tampak nuansa internal: ada pandangan yang menekankan otonomi normatif hukum Islam dari sosiologi (sebagai kritik terhadap positivisme), tetapi tetap mengakui kebutuhan memahami kondisi sosial pada aspek teknis dan penerapan (Fauzi, 2019; Sirait, 2018).

7. Konteks Indonesia: Pancasila sebagai Sumber Norma Moral-Hukum dan Penormaan Nilai Islam

Dalam konteks Indonesia, literatur menegaskan bahwa Pancasila diposisikan sebagai grundnorm (norma dasar), sehingga nilai Pancasila menjadi sumber penjabaran norma moral dan norma hukum (Adismana et al., 2022; Mansur, 2017; Rahmaningsih & Rizqi, 2022). Kajian tentang nilai Pancasila menyatakan bahwa Pancasila merupakan sistem nilai etika yang menjadi sumber norma moral maupun norma hukum, yang perlu dijabarkan ke dalam norma etika, moral, dan hukum dalam kehidupan kenegaraan (Mansur, 2017). Perspektif lain menekankan bahwa penyelenggaraan negara tidak cukup bertumpu pada legitimasi hukum dan legitimasi demokratis, tetapi juga memerlukan legitimasi moral, karena kebijakan yang "sesuai hukum" belum tentu "sesuai moral" (Faza et al., 2024; Mansur, 2017).

Dalam kerangka ini, penormaan substansi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dinilai memiliki justifikasi yang kuat karena bertumpu pada sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 UUD 1945 (Haga et al., 2023). Politik hukum juga dipotret mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam pembangunan sistem hukum nasional, disertai upaya agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama (termasuk moral Islam) (Nurdin & Ridwansyah, 2020). Dengan demikian, diskursus "moral hukum menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak hanya menyentuh hukum Islam sebagai norma internal umat, tetapi juga relasinya dengan moral konstitusional Pancasila dan kebutuhan pengaturan sosial yang plural (Haga et al., 2023; Mansur, 2017; Nurdin & Ridwansyah, 2020).

Namun, literatur juga mencatat adanya dinamika dan ketegangan dalam penyerapan norma agama. Misalnya, studi tentang pembentukan perda syariah menyebut adanya kontroversi dan penolakan oleh sebagian kalangan karena perda syariah dinilai berpotensi bertabrakan dengan muatan Pancasila dan peraturan lain serta berpotensi menimbulkan perpecahan; sementara pendukungnya menilai syariat dapat meningkatkan moral bangsa (Gazali, 2024). Walaupun rujukan tersebut menunjukkan adanya pro-kontra, ia sekaligus menguatkan poin konseptual: relasi norma hukum dan norma moral (agama) dalam masyarakat plural selalu melibatkan kontestasi legitimasi, pembacaan konstitusi, dan perdebatan keadilan substantif (Gazali, 2024; Haga et al., 2023; Nurdin & Ridwansyah, 2020).

8. Pluralisme Hukum, Adat/'Urf, dan Kearifan Lokal: Bagaimana Moral Hukum Islam Bernegosiasi dengan Norma Sosial

Literatur tentang Indonesia sebagai masyarakat majemuk banyak menekankan pluralisme hukum — koeksistensi hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara — yang menghasilkan interaksi berupa integrasi, adaptasi, kompetisi, konflik, bahkan saling menghindari antarnorma (Musataklima, 2021; Shofi & Septiani, 2022). Dalam perkawinan masyarakat Sasak, misalnya, dibahas adanya "interlegalitas" antara adat, hukum Islam, dan hukum negara; prosesnya tidak selalu menggantikan budaya lokal, tetapi "menghiasi" praktik lokal dengan ajaran Islam (saling mengonter) (Musataklima, 2021). Kajian pluralisme hukum khas Indonesia juga mengkritik modernisasi hukum yang menjadikan hukum formal, tekstual, dan memaksakan norma negara sehingga berpotensi mengesampingkan nilai moral masyarakat; karena itu, diperlukan strategi yang menempatkan norma non-negara agar tidak direduksi (Amalia, 2024; Musataklima, 2021).

Dalam perspektif fikih sosial, kearifan lokal dan kebiasaan ('urf/adat) dapat diakui sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Studi tentang Mogama' menunjukkan adanya perbedaan nilai antara praktik adat dan ajaran Islam, namun juga menegaskan bahwa sebagian ulama menggunakan 'urf dan adat sesuai konteksnya untuk adaptasi, dan prosesi pernikahan adat tertentu dipandang sesuai sebagai 'urf ṣaḥīḥ karena tidak bertentangan dengan Islam (Djamil, 2017). Dalam pembaruan hukum pidana, juga ditegaskan kaidah fikih al-'ādah al-muḥakkamah (adat dapat dijadikan patokan hukum) dengan syarat tidak bertentangan dengan nash syariat (Surya, 2023). Kedua rujukan ini memperlihatkan mekanisme etis yang khas: moral hukum Islam di satu sisi membawa klaim normatif agama, tetapi di sisi lain memiliki perangkat untuk mengakomodasi kebiasaan sosial yang tidak bertentangan dengan tujuan moral syariah (Djamil, 2017; Fauzi, 2019; Surya, 2023).

9. Studi Aceh: Syariat, Qanun, dan Moral Publik sebagai Orientasi Kebijakan serta Kepatuhan

Aceh sering dijadikan ilustrasi hubungan hukum–moral–adat. Kajian tentang kepatuhan pada Surat Edaran penguatan syariat Islam di Aceh menyatakan bahwa tujuan penerapan syariat adalah mengarahkan masyarakat ke hidup lebih baik dan beradab dengan berlandaskan iman, dan bahwa penerapan syariat memiliki kekuatan hukum melalui undang-undang dan peraturan daerah (qanun) (Sulistiyo et al., 2023). Dalam studi yang sama, disebutkan ungkapan "adat deungon hukom lagee zat deungon sifeut" sebagai perumpamaan bahwa adat/hukum adat senyawa dan tidak bisa dipisahkan dari ketentuan hukum lain (termasuk hukum Islam dan hukum negara), sehingga produk hukum negara diharapkan sejalan dengan pemikiran Islam dan kearifan Aceh (Sulistiyo et al., 2023). Studi lain tentang qanun Aceh menyebut bahwa pengaturan jinayah tidak harus menarik KUHP/KUHAP dan bahwa penanganan jinayah lebih difokuskan pada moral masyarakat Aceh, dengan norma hukum Islam menjadi referensi utama pembuatan qanun jinayah (Wijayanto et al., 2023).

Namun, Aceh juga memperlihatkan kompleksitas moralitas hukum dalam praktik kepatuhan. Kajian kepatuhan tersebut menyatakan adanya kepatuhan yang lahir dari kesadaran/keyakinan sendiri, tetapi juga ada kepatuhan karena takut sanksi, yang menunjukkan variasi kualitas kesadaran hukum (Sulistiyo et al., 2023). Ini menguatkan tesis relasi hukum dan moral: kepatuhan yang bersifat etis (internal) berbeda dari kepatuhan yang bersifat instrumental (eksternal), dan keduanya memengaruhi efektivitas norma (Bawono et al., 2023; Sirjon & Sakti, 2023; Sulistiyo et al., 2023).

10. Moralitas Penegak Hukum: Dimensi Etis Bukan Hanya "Isi" Hukum, tetapi Juga "Pelaku" Hukum

Sejumlah literatur menekankan bahwa moralitas dalam hukum bukan hanya menyangkut moral konten norma, tetapi juga moralitas pembuat dan penegak hukum (Ikhnadito, 2023). Kajian tentang penegakan hukum dan moralitas aparatur menyatakan bahwa pembenahan etika dan moralitas penegak hukum merupakan syarat penting untuk mewujudkan hukum sebagai "panglima", bukan hanya pembenahan norma hukumnya (Haryansyah, 2023; Rahmaningsih & Rizqi, 2022). Studi tentang degradasi moral pejabat negara juga menyatakan bahwa ketaatan etika dan moral memiliki hubungan fungsional dengan ketaatan pada hukum, dan bahwa degradasi moral pejabat berpengaruh pada sikap warga sehingga ketidakpatuhan dapat "diwajarkan" oleh masyarakat; karena itu diperlukan penegakan hukum yang bersih dan tidak memihak serta beretika (Suleman et al., 2023). Kerangka ini sejalan dengan gagasan bahwa penegakan hukum adalah proses menyelaraskan nilai dalam aturan hukum dengan ketenteraman sosial, yang juga menuntut pembenahan institusi dan budaya hukum (Hakim, 2021; Suleman et al., 2023).

Dalam perspektif etika profesi, termasuk profesi hakim, dinyatakan bahwa hakim sebagai aparatur penegak hukum mengaplikasikan norma etik (moralitas), dan bahwa wacana kode etik menguat karena realitas penegak hukum yang mengabaikan nilai moralitas; penegakan supremasi hukum dipandang memerlukan penegakan etika, profesionalisme, dan disiplin (Sallom & Salamon, 2024). Bahkan ketika kode etik profesi telah ada, kajian tersebut menyatakan belum tentu berdampak positif bila tidak berpihak pada tujuan hukum dan perlu dievaluasi sesuai perubahan situasi (Sallom & Salamon, 2024). Dalam perspektif Islam, akhlak dipahami sebagai sistem moral yang bertitik tolak dari akidah, yang mewujud sebagai tabiat yang melahirkan perbuatan secara mudah dan spontan; artinya moralitas idealnya menjadi disposisi internal, bukan sekadar kepatuhan prosedural (Sallom & Salamon, 2024; Sulistiyo et al., 2023).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, "moral hukum menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai gagasan bahwa hukum Islam membawa karakter normatif yang sekaligus etis: ia memandu perilaku agar sesuai kehendak Tuhan dan mengarah pada kebaikan manusia di dunia–akhirat, sehingga hukum Islam mengandung norma moral dan norma hukum secara terpadu (Abdi, 2019; Sirait, 2018). Pada saat yang sama, tradisi pemikiran kontemporer menegaskan bahwa agar tetap relevan, syariah perlu dibaca melalui pendekatan sosio-kultural dan maqāṣid sebagai norma moral-etika sosial universal yang mengejar kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Fauzi, 2019; Setyawan et al., 2024). Karena itu, dimensi etis hukum dalam Islam tidak berhenti pada "aturan detail", tetapi mencakup hierarki nilai dan prinsip yang menjadi dasar evaluasi kebijakan serta penemuan hukum (Abdi, 2019; Kasim, 2021).

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hubungan norma hukum dan norma moral beroperasi dalam ruang pluralisme: hukum negara, hukum Islam, dan adat berinteraksi melalui integrasi, adaptasi, atau konflik (Musataklima, 2021; Shofi & Septiani, 2022). Karena budaya hukum dan efektivitas norma sangat dipengaruhi keselarasan norma hukum dengan norma sosial, maka moralitas publik — baik berbasis agama maupun kearifan lokal — menjadi variabel penting bagi keberlakuan hukum (Haga et al., 2023; Hakim, 2021; Sulistiyo et al., 2023). Pada akhirnya, moral hukum dalam perspektif Islam menuntut koherensi sekaligus pada tiga lapis: (i) koherensi substansi norma dengan nilai dasar (keadilan, kemaslahatan), (ii) koherensi institusional melalui penegakan hukum yang beretika oleh aparatur, dan (iii) koherensi sosiologis melalui keselarasan dengan moralitas dan budaya masyarakat (Fauzi, 2019; Mashendra, 2024; Sallom & Salamon, 2024; Sirait, 2018; Suleman et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdi, S. (2019). Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemel dalam Sistem Budaya Suku Gayo. Tahdzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam, 2(2), 53–62. https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.514

Adismana, O. H., Akub, S., & Burhamzah, O. D. (2022). Kriminalisasi terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada Produk. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 110. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p110-118

Amalia, K. (2024). Kontradiksi Mentoring Poligami Coach Hafidin dengan Asas Monogami Perkawinan. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 147–164. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1359

Bawono, R., Dayyan, M., & Faisal, F. (2023). Perlukah Sanksi Pidana Ekonomi Syariah di Aceh? Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(2), 373–387. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5693

Djamil, F. (2017). Mencari Format Hukum Islam yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural dan Maqashid al-Syariah. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 1–14. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6450

Fatahillah, Z. (2023). Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286. Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum, 129–138. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2239

Fauzi, N. A. F. (2019). Muhammadiyah's New Fiqh Reasoning: Constructing a Holistic Islamic Law Paradigm. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 15(1). https://doi.org/10.18196/aiijis.2019.0094.32-54

Faza, M. D., Ghulam, H., & Saidou, O. (2024). Pancasila dan Piagam Madinah: Konvergensi Nilai-Nilai dalam Perspektif Ideologi Negara. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7529

Gazali, G. (2024). Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah dan Hukum Nasional Indonesia. Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(1), 69–84. https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.10611

Haga, C. S. L., Prianto, Y., & Putra, M. R. A. (2023). Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Binamulia Hukum, 11(2), 139–149. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.298

Hakim, H. M. I. E. (2021). Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(3), 155–170. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041

Haryansyah. (2023). Etika dan Moral Penegakan Hukum. https://doi.org/10.31219/osf.io/xjyzm

Hidayah, R., & Zarkasi, L. (2021). Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam. Al-Rasīkh Jurnal Hukum Islam, 10(2), 103–129. https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.776

Ikhnadito, Y. (2023). Penegak Hukum dan Moral. https://doi.org/10.31219/osf.io/wfam4

Kasim, A. (2021). Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya di Indonesia. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 1(2), 116. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1731

Kholish, Moh. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam. Peradaban Journal of Law and Society, 1(1). https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20

Mansur, A. (2017). Etika Profesi: Sebuah Upaya Pengapresiasian Etis-Filosofis. Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, 3(2), 200. https://doi.org/10.24014/af.v3i2.3746

Mashendra, M. (2024). Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 001–018. https://doi.org/10.30641/dejure.2024.v24.001-018

Murdan, M. (2018). Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak dari Perspektif Interlegalitas Hukum. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(2), 115–133. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201

Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308

Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4(1), 107. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416

Pratama, M. B. (2022). Kriminalisasi Perbuatan Zina sebagai Perwujudan Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 583–590. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1956

Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884

Sallom, D. S., & Salamon, D. A. F. (2024). Interaksi Tradisi Jawa dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Keislaman, 7(1), 137–148. https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4042

Setyawan, M. A., Sulkifli, Muh. S. A. A., Rain, T. J. F., & Kurniati, K. (2024). Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer. Aksioreligia, 2(2), 56–64. https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554

Shofi, U., & Septiani, R. (2022). Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 2(8), 660–669. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i8.391

Sirait, T. M. (2018). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(3), 620. https://doi.org/10.31078/jk1438

Sirjon, L., & Sakti, L. O. A. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 12(1), 53. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017

Suleman, F., Soleman, Moh. R., & Ontowirjo, N. I. A. (2023). Perspektif Hukum Islam terhadap Adat Istiadat Mogama' di Kelurahan Mogolaing: Perbedaan Nilai dengan Ajaran Islam. Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law, 3(2), 128. https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2731

Sulistiyo, B., Anwar, S., Kania, D., & Faturokhman, A. (2023). Analisis Konsep Etika, Norma, dan Hukum dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 193–203. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119

Surya, F. A. (2023). Pluralisme Hukum dalam Perspektif Pancasila: Tantangan dalam Era Globalisasi. Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 207–212. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931

Syafitri, N. T. D., Lestari, V. N., Rindiyani, R., & Irfansyah, F. F. B. (2024). Efektivitas Sanksi Adat sebagai Alternatif Hukum bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam. JCL, 1(2), 10. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2360

Ulfa, A. M., Jayus, M., Sofiana, A., & Febriani, E. (2024). Berkomunikasi Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Moralitas. Education Achievement Journal of Science and Research, 1077–1089. https://doi.org/10.51178/jsr.v5i3.2157

Wijayanto, D. P., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Dugaan Propaganda dan Eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia. El-Siyasa Journal of Constitutional Law, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.001

Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Indonesian Perspective, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510