01562 - Moot Court Dalam Perspektif Hukum Islam: Simulasi Persidangan Sebagai Media Pendidikan Hukum Syariah Di Indonesia

Moot Court in Islamic Law Perspective: Trial Simulation as Islamic Law Education Media in Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji moot court (peradilan semu) sebagai media pendidikan hukum syariah dalam konteks pendidikan tinggi hukum Islam di Indonesia. Melalui kajian literatur sistematis, artikel ini memetakan fondasi konseptual moot court dalam tradisi penyelesaian sengketa Islam—meliputi ṣulḥ, taḥkīm, dan wilāyat al-qaḍā'—serta menganalisis relevansinya dengan sistem Peradilan Agama yang berlaku. Pembahasan mencakup kerangka hukum materiil (KHI dan KHES), hukum acara, digitalisasi persidangan melalui e-court, asas peradilan, dimensi etika, serta implementasi laboratorium peradilan semu di perguruan tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa moot court syariah yang komprehensif perlu mengintegrasikan latihan prosedural, penguasaan substansi hukum Islam dan hukum positif, keterampilan mediasi, penggunaan bukti elektronik, serta kompetensi e-court. Ketegangan antara fiqh klasik dan hukum positif—khususnya pada isu talak—dapat dijadikan bahan latihan argumentasi berbasis maqāṣid dan maslahah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa laboratorium peradilan semu yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan modul substantif dan aplikasi e-court, sehingga diperlukan pembenahan desain kurikulum yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Moot court; peradilan semu; hukum Islam; Peradilan Agama; pendidikan hukum syariah

________________________________________

Abstract

This article examines moot court (simulated court proceedings) as a medium for Islamic law education in the context of Islamic law higher education in Indonesia. Through a systematic literature review, this article maps the conceptual foundations of moot court in the Islamic dispute resolution tradition—encompassing ṣulḥ, taḥkīm, and wilāyat al-qaḍā'—and analyzes its relevance to the prevailing Religious Court system. The discussion covers the framework of substantive law (KHI and KHES), procedural law, digitalization of court proceedings through e-court, judicial principles, ethical dimensions, and the implementation of simulated court laboratories in higher education institutions. The findings indicate that a comprehensive Islamic moot court needs to integrate procedural practice, mastery of Islamic and positive law substance, mediation skills, use of electronic evidence, and e-court competency. The tension between classical fiqh and positive law—particularly on the issue of talak—can serve as material for argumentation exercises grounded in maqāṣid and maslahah. Field findings reveal that existing simulated court laboratories have not fully integrated substantive modules and e-court applications, necessitating a more comprehensive curriculum design reform.

Keywords: Moot court; simulated court; Islamic law; Religious Courts; Islamic law education

________________________________________

A. Pendahuluan

Moot court (peradilan semu) dalam konteks pendidikan tinggi hukum Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai simulasi proses beracara yang meniru mekanisme persidangan nyata, terutama yang relevan dengan kewenangan Peradilan Agama (PA) dan perkembangan perkara ekonomi syariah. Gambaran yang konkret tentang moot court sebagai praktik persidangan mahasiswa tampak, misalnya, dalam studi pengembangan "laboratorium peradilan semu" di Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang menempatkan praktik sidang sengketa ekonomi syariah sebagai bagian dari rekayasa kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi beracara (Ludfi, 2023). Dalam studi tersebut, praktik peradilan semu diposisikan sebagai sarana peningkatan kapasitas mahasiswa agar tidak hanya memahami teori hukum—baik hukum Islam maupun hukum positif—tetapi juga terampil mengoperasikan peran-peran persidangan dan teknik prosedural yang dibutuhkan dalam perkara syariah (Ludfi, 2023).

Keterkaitan moot court dengan kebutuhan institusional Peradilan Agama juga beralasan, karena PA dalam sistem hukum Indonesia berfungsi bukan sekadar sebagai "administrator hukum", melainkan juga interpreter dan pelaksana rechtvinding (penemuan hukum) ketika menghadapi dinamika "law in concreto" dan "living law" di masyarakat. Sementara itu, dinamika penyelenggaraan PA dipengaruhi oleh perubahan substansi, struktur, dan kultur hukum seiring reformasi dan perubahan regulasi (Safira & Irwansyah, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, moot court tidak hanya dapat dipandang sebagai latihan retorika atau trial advocacy, melainkan sebagai media internalisasi cara kerja keadilan (al-'adl) melalui prosedur yang tertib, berorientasi kepastian hukum, dan menjaga kemaslahatan para pihak. Penekanan pada proses persidangan sebagai prasyarat kualitas putusan juga ditekankan dalam kajian tentang PA yang menghubungkan kualitas putusan dengan kualitas proses persidangan serta nilai-nilai hukum yang membentuknya. Secara empiris, tingkat kepuasan publik terhadap layanan dan proses persidangan di PA pernah dilaporkan tinggi dalam survei nasional—termasuk persepsi keadilan dan transparansi—yang menunjukkan bahwa proses persidangan dipandang bermakna oleh pencari keadilan (Safira & Irwansyah, 2022). Dengan demikian, peradilan semu yang meniru proses tersebut berpotensi menjadi wahana pedagogis untuk melatih kompetensi prosedural sekaligus etika peradilan yang kompatibel dengan tujuan syariah.

________________________________________

B. Kerangka Hukum Islam tentang Penyelesaian Sengketa: Ṣulḥ, Taḥkīm, dan Wilāyat al-Qaḍā' sebagai Fondasi Moot Court

Literatur yang membahas tradisi penyelesaian sengketa dalam Islam secara eksplisit menyebutkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dikenal melalui perdamaian (ṣulḥ/iṣlāḥ), arbitrase (taḥkīm), dan pengadilan (wilāyat al-qaḍā') (Khalistia, 2024). Konstruksi yang sama juga ditegaskan dalam kajian kewenangan penyelesaian sengketa bisnis syariah dalam hukum positif Indonesia yang, ketika dilacak pada konsep hukum Islam, memetakan penyelesaian sengketa ke dalam ṣulḥ, taḥkīm, dan wilāyat al-qaḍā'. Sementara itu, dalam hukum positif tersedia jalur litigasi, ADR/perdamaian, serta arbitrase (Aripin, 2009).

Kajian perbandingan arbitrase dalam hukum positif dan taḥkīm dalam hukum Islam menegaskan persamaan keduanya sebagai penyelesaian sengketa alternatif melalui pihak ketiga, tetapi membedakan syarat arbitrator/ḥakam—misalnya syarat Muslim dalam konstruksi hukum Islam—dan kewenangan pembatalan putusan taḥkīm jika bertentangan dengan syara' (Izzuddin et al., 2021). Sementara itu, studi tentang "Majelis Taḥkīm" dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Mahkamah Syariah Malaysia menggambarkan bahwa proses taḥkīm dapat berjalan menyerupai proses persidangan yang melibatkan pihak-pihak dan ḥakam, serta menghasilkan laporan yang kemudian didengarkan pengadilan, sehingga memperlihatkan bentuk prosedural yang dapat dijadikan inspirasi skenario simulasi persidangan untuk perkara keluarga (Wibisono, 2022).

Konstruksi normatif di atas relevan bagi moot court syariah karena simulasi persidangan pada dasarnya merupakan latihan "wilāyat al-qaḍā'" (adjudikasi) dalam kerangka sistem hukum negara, namun tetap dapat memasukkan dimensi ṣulḥ/iṣlāḥ (mediasi/perdamaian) dan taḥkīm (arbitrase) sebagai variasi jalur penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah (Aripin, 2009; Khalistia, 2024). Hal ini penting karena dalam praktik Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan sebagian sengketa perdata Islam secara kelembagaan memang berlangsung dalam dua spektrum: litigasi melalui PA dan non-litigasi melalui lembaga seperti BASYARNAS, yang keduanya diakui sebagai bagian dari lanskap penyelesaian sengketa syariah (Aripin, 2009; Izzuddin et al., 2021). Dengan memasukkan ketiga model tersebut sebagai horizon konseptual, moot court dapat dirancang bukan hanya sebagai "latihan sidang" yang mekanistik, tetapi sebagai latihan memilih dan mengoperasikan instrumen penyelesaian sengketa yang paling sejalan dengan kemaslahatan.

________________________________________

C. Konteks Kelembagaan: Peradilan Agama Indonesia, Kompetensi Absolut, dan Personalitas Keislaman

Pembahasan moot court "menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia perlu ditambatkan pada kenyataan bahwa Peradilan Agama merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sistem negara yang memiliki kompetensi absolut tertentu. Berbagai kajian menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Peradilan Agama memperluas kompetensi PA termasuk sengketa ekonomi syariah, yang dalam kerangka hukum positif ditegaskan melalui perubahan UU Peradilan Agama—misalnya perubahan UU No. 7/1989 melalui UU No. 3/2006—dan diperkuat dengan pengaturan perbankan syariah serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus choice of forum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sengketa perbankan syariah (Kholifah et al., 2022; Muslem & Samat, 2020).

Studi pascaPutusan MK No. 93/PUU-X/2012 menekankan bahwa penghapusan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dimaksudkan untuk memulihkan kepastian hukum, dan konsekuensinya penyelesaian sengketa ekonomi syariah diposisikan menjadi kewenangan absolut PA sehingga tidak diproses dan diputus di luar PA (Muslem & Samat, 2020). Dalam konteks pandemi dan sesudahnya, kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA juga menegaskan bahwa membawa sengketa ekonomi syariah ke lingkungan peradilan lain dipandang menyalahi kompetensi absolut yang digariskan putusan MK tersebut (Kholifah et al., 2022).

Konsep "personalitas keislaman" (Islamic personalization) berfungsi sebagai landasan subjek dan objek tuntutan hak di PA, yaitu bahwa subjek hukum yang beragama Islam atau yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dalam urusan muamalah berada dalam yurisdiksi PA. Pelanggaran terhadap kompetensi absolut ini berimplikasi pada gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) (Putra, 2021). Prinsip ini juga muncul dalam pembahasan sengketa ekonomi syariah ketika non-Muslim yang bertransaksi pada lembaga keuangan syariah dipahami telah memilih prinsip syariah dalam transaksi sehingga relasi hukumnya diselesaikan menurut mekanisme syariah, termasuk di PA (Khalistia, 2024; Kholifah et al., 2022).

Karena itu, moot court yang meniru persidangan di PA secara realistis perlu melatih mahasiswa untuk melakukan identifikasi kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan konsekuensi yuridis jika terjadi kesalahan forum, sebagaimana ditegaskan dalam literatur tentang personalitas keislaman dan kewenangan PA (Muslem & Samat, 2020; Putra, 2021).

________________________________________

D. Hukum Materiil yang Menjadi Isi Perkara: KHI, KHES, dan Peran Hakim dalam Penemuan Hukum

Dalam perkara keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diposisikan sebagai pedoman material yang secara historis ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi justisiabel dan hakim PA dalam perkara perdata tertentu umat Islam (Mursyid et al., 2023). Di ranah ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 dan dipahami sebagai jawaban atas perluasan kewenangan PA, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah (Alaqoh & Mujib, 2023).

Kajian sejarah kodifikasi KHES menegaskan bahwa KHES dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung, dimaksudkan menjadi pegangan hakim PA, dan dipandang sebagai wujud fleksibilitas hukum Islam menghadapi perkembangan zaman. Kajian lain menekankan KHES sebagai rujukan putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah, meskipun statusnya dikaji sebagai "peraturan perundang-undangan semu" sehingga muncul gagasan penguatan hierarki normatifnya (Alaqoh & Mujib, 2023). Dengan demikian, moot court syariah yang menyimulasikan perkara ekonomi syariah perlu menjadikan KHES sebagai teks sentral materiil, sebagaimana sejumlah studi kasus putusan PA menunjukkan penggunaan KHES sebagai dasar pertimbangan hakim (Heriyanto et al., 2023; Sundusiyah & Hariyanto, 2022; Wibowo, 2021).

Peran hakim PA dalam menerapkan dan menemukan hukum juga merupakan materi penting dalam moot court. Kajian reformasi hukum dan posisi PA menegaskan bahwa karena materi hukum tidak selalu berubah seiring bertambahnya kompetensi, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penafsir/penemu hukum dengan merujuk pada "law in book", "law in concreto", dan "living law". Pembahasan tentang modifikasi ijtihad hakim menunjukkan bahwa putusan hakim PA dapat berkontribusi pada pengembangan hukum Islam, dengan penggunaan metode uṣūl fiqh—misalnya qiyās, istiḥsān, istiṣlāḥ/maṣlaḥah mursalah—dan juga metode interpretasi serta konstruksi hukum, meskipun praktik ijtihad hakim juga dapat memicu perdebatan di kalangan ulama dan akademisi (Sa'diyah et al., 2021).

Paradigma pembaruan hukum keluarga Islam yang progresif juga menekankan bahwa pembaruan dapat tampak melalui putusan-putusan hakim dan yurisprudensi, dan bahwa hakim dituntut tidak semata terikat tekstual, melainkan mengedepankan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam merespons dinamika sosial modern. Elemen-elemen ini dapat ditransformasikan menjadi komponen rubrik penilaian moot court: kualitas argumentasi hukum, struktur legal reasoning, dan kemampuan mengintegrasikan dasar normatif positif (UU/KHI/KHES/PERMA) dengan prinsip-prinsip fiqh serta kemaslahatan.

________________________________________

E. Hukum Acara sebagai "Mesin" Persidangan: Tahapan Beracara, Mediasi, Pembuktian, dan Putusan

1. Mediasi dan Ṣulḥ: Persinggungan Tradisi Islam dan Prosedur PERMA

Mediasi di pengadilan merupakan kewajiban prosedural yang menegaskan fungsi pengadilan bukan hanya mengadili, tetapi juga mengupayakan perdamaian. PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan hakim menyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah ditempuh (Naelufar et al., 2022). Kajian optimasi mediasi menekankan bahwa perkara perceraian di PA terlebih dahulu wajib dimediasi untuk mendamaikan suami-istri agar proses perceraian tidak berlanjut (Abdillah & Susilawati, 2020). Dalam perbandingan Indonesia–Malaysia, mediasi pada perkara perceraian sama-sama ditempatkan pada persidangan pertama dan bersifat wajib, dengan pengangkatan mediator dilakukan oleh hakim (Naelufar et al., 2022).

Perspektif tradisi Islam yang menekankan ṣulḥ/iṣlāḥ sebagai mekanisme mengakhiri perselisihan juga menegaskan bahwa perdamaian merupakan bagian integral dari cara Islam menawarkan jalan keluar atas sengketa (Khalistia, 2024). Oleh karena itu, moot court syariah yang komprehensif seharusnya tidak menghilangkan tahap mediasi, melainkan menjadikannya modul tersendiri untuk melatih teknik perundingan, identifikasi kepentingan, serta penyusunan kesepakatan damai yang dapat memiliki kekuatan hukum putusan (Abdillah & Susilawati, 2020; Naelufar et al., 2022).

Keberhasilan dan hambatan mediasi juga merupakan bagian realistis yang patut disimulasikan. Studi empiris di Pengadilan Agama Surabaya melaporkan perbandingan keberhasilan mediasi perceraian dan sengketa ekonomi syariah, dengan angka yang dipaparkan menunjukkan mediasi sengketa ekonomi syariah lebih tinggi daripada perceraian. Faktor kegagalan di perceraian dihubungkan dengan faktor pihak ketiga, faktor sakit hati, tidak adanya nafkah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan itikad buruk (Mulia, 2020).

Kajian mediasi virtual dalam perkara perceraian melaporkan bahwa mediasi virtual di satu PA pada masa pandemi dinilai kurang efektif karena belum ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi virtual, namun tetap dipandang sesuai dari sisi kemaslahatan karena membantu pihak yang jauh dan menghindari mudharat pada kondisi darurat. Dalam konteks pandemi, kajian urgensi ṣulḥ menegaskan bahwa upaya perdamaian dalam perkara perceraian dapat dilaksanakan secara daring dengan perangkat audio-visual, sejalan dengan pengembangan e-court/e-litigation berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 (Millenia et al., 2021). Seluruh temuan ini menyediakan bahan skenario moot court yang lebih kaya: mahasiswa tidak hanya berlatih "mediasi ideal", tetapi juga berlatih menghadapi deadlock, itikad buruk, dan keterbatasan kehadiran fisik yang mendorong penggunaan moda elektronik (Mulia, 2020; Millenia et al., 2021).

2. Pembuktian dan Bukti Elektronik: Tantangan Kontemporer dalam Peradilan Agama

Pembuktian dipaparkan sebagai bagian penting dalam prosedur persidangan karena menjadi upaya para pihak meyakinkan hakim atas dalil-dalilnya (Rohman & Sugeng, 2018). Dalam perkara-perkara di PA, perkembangan aktivitas elektronik memunculkan kebutuhan pengakuan bukti elektronik. Kajian tentang kedudukan alat bukti elektronik di PA menyatakan bahwa cara mengajukan bukti elektronik serupa dengan bukti surat, diajukan berupa salinan/fotokopi dan harus dicocokkan dengan yang asli, serta bukti elektronik harus diverifikasi. Jika otentik, maka dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti (Rifqi, 2020).

Dalam konteks kebutuhan penemuan hukum, studi tentang syahādah al-istifāḍah (testimonium de auditu) dalam pembuktian itsbat nikah menegaskan peran pembuktian dan menggambarkan penerimaan bentuk kesaksian tersebut oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak pada kondisi sosial tertentu (Rohman & Sugeng, 2018). Dengan demikian, moot court syariah yang modern perlu memasukkan simulasi sengketa yang melibatkan bukti elektronik—misalnya dokumen transaksi dan komunikasi digital—dan variasi alat bukti saksi sesuai kebutuhan perkara, disertai latihan pemeriksaan autentikasi dan relevansi bukti sebagaimana disorot dalam kajian bukti elektronik dan pembuktian itsbat nikah (Rifqi, 2020; Rohman & Sugeng, 2018).

3. Putusan, Verstek, dan Etika Perceraian: Ma'rūf, Iṣlāḥ, Iḥsān, 'Afw sebagai Nilai Praktis

Dalam perkara perceraian di Indonesia, literatur menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan (Agustin & Musadad, 2023; Mulia, 2020). Kajian tentang putusan verstek di PA menunjukkan ironi bahwa banyak perkara perceraian diputus verstek karena tergugat tidak hadir, sehingga memunculkan risiko suami menggunakan verstek sebagai celah untuk lari dari tanggung jawab pascaperceraian (Agustin & Musadad, 2023). Untuk menutup celah ini, kajian tersebut menekankan pentingnya revitalisasi nilai etika perceraian seperti prinsip ma'rūf, iṣlāḥ, iḥsān, dan 'afw dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan verstek (Agustin & Musadad, 2023).

Hal ini relevan bagi moot court karena simulasi persidangan seharusnya tidak berhenti pada aspek formal—misalnya memenuhi tahapan acara—melainkan melatih mahasiswa membaca dampak putusan terhadap hak-hak istri dan anak, serta menimbang bagaimana prinsip etika Islam bekerja sebagai kontrol moral pada putusan, terutama ketika salah satu pihak tidak hadir (Agustin & Musadad, 2023; Mulia, 2020). Dengan kata lain, moot court syariah dapat mendidik calon praktisi untuk menghubungkan prosedur—misalnya sahnya pemanggilan dan konsekuensi ketidakhadiran—dengan etika dan tanggung jawab yang dipandang penting dalam putusan (Agustin & Musadad, 2023; Naelufar et al., 2022).

________________________________________

F. Perceraian sebagai Materi Inti Moot Court Keluarga: Ketegangan Fiqh Klasik dan Hukum Positif serta Argumen Maqāṣid

Salah satu tema paling pedagogis untuk moot court syariah ialah perceraian, karena terdapat ketegangan yang nyata antara fiqh klasik dan hukum positif Indonesia. Kajian maqāṣid tentang ikrar talak menegaskan bahwa dalam fiqh klasik talak dipandang sah ketika diucapkan suami, sedangkan dalam hukum positif Indonesia perceraian/talak dipandang sah ketika diikrarkan di depan pengadilan. Ketegangan ini memunculkan dilema normatif di kalangan Muslim Indonesia (Hadiyanto, 2020). Studi lain yang khusus menilai talak di luar sidang PA menyimpulkan bahwa fiqh Islam mengakui sahnya talak di luar pengadilan sepanjang memenuhi rukun dan syarat, sedangkan hukum positif Indonesia tidak mengakuinya. Bahkan, menurut studi tersebut, hak-hak istri dalam hukum positif baru timbul dan wajib dipenuhi jika talak sah dilakukan melalui sidang PA (Suadi, 2020).

Kajian lain tentang praktik perceraian di Kabupaten Malang menegaskan bahwa KHI—misalnya Pasal 115, 117, dan 123—memposisikan perceraian hanya terjadi jika ikrar dilakukan di depan persidangan majelis hakim PA, sementara dalam hukum Islam talak dapat jatuh kapan pun suami mengucapkannya, sehingga muncul potensi conflict of norm (Ahmad & Mudhofar, 2020). Dengan menyimulasikan perkara talak/cerai talak, moot court dapat melatih mahasiswa membedakan kategori "sah menurut agama" dan "sah menurut hukum negara", serta melatih teknik argumentasi untuk menjembatani ketegangan tersebut dalam bahasa hukum yang dapat diterima pengadilan.

Pijakan "jembatan" itu dapat dibangun melalui maqāṣid/maṣlaḥah. Kajian maqāṣid Ibnu 'Āsyūr tentang keharusan ikrar talak di depan majelis hakim menekankan aspek kemaslahatan: "equality before the law" dan kepastian hukum yang mencakup status istri, nafkah istri, harta bersama, hak ḥaḍānah, dan jaminan nafkah anak (Hadiyanto, 2020). Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi, kewajiban ikrar talak di depan pengadilan dipahami sebagai cara membuat perceraian lebih sulit terjadi sebagai bentuk implementasi tujuan syariah, meskipun Ibnu 'Āsyūr tidak secara langsung menyatakan talak harus di depan pengadilan (Hadiyanto, 2020).

Dalam perspektif pedagogis, moot court yang mengangkat isu talak dapat menguji kemampuan mahasiswa menyusun legal reasoning berbasis maqāṣid: bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hak pihak rentan—istri dan anak—dikonstruksi sebagai ratio legis prosedur pengadilan (Hadiyanto, 2020; Suadi, 2020). Kajian tentang perempuan "before the law" dalam perkara perceraian akibat KDRT juga menunjukkan bahwa keadilan bagi perempuan sering baru diperoleh pada level legal formal dan belum mencapai keadilan substantif. Hambatan muncul sejak pengajuan, penanganan perkara, hingga putusan, sehingga dibutuhkan perspektif keadilan gender dan keberanian terobosan hukum demi keadilan substantif.

Temuan ini dapat digunakan sebagai bahan simulasi yang menantang mahasiswa: bagaimana menyusun petitum dan pembuktian agar hak perempuan pascaperceraian tidak hilang hanya karena pembatasan ultra petitum, dan bagaimana menyusun argumentasi yang komprehensif—UU, fiqh, kaidah fiqh, Qur'an/hadis—sebagaimana pola argumentasi putusan PA yang disebut "komprehensif".

________________________________________

G. Ekonomi Syariah sebagai Materi Moot Court Kontemporer: Kompetensi Absolut, KHES, dan Uji Kepatuhan Syariah di Persidangan

Selain perkara keluarga, moot court syariah juga relevan menempatkan sengketa ekonomi syariah sebagai materi inti karena sengketa ini merupakan kewenangan PA pascaperluasan kompetensi dan penegasan putusan MK (Kholifah et al., 2022; Muslem & Samat, 2020). Literatur menyatakan bahwa pengaturan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah penting mengingat perkembangan ekonomi syariah yang pesat dan kebutuhan regulasi yang memadai serta holistik. Di ranah materiil, KHES disebut telah diterbitkan dengan payung PERMA No. 2 Tahun 2008 sebagai pedoman bagi hakim PA dalam memutus sengketa ekonomi syariah (Alaqoh & Mujib, 2023).

Praktik putusan menunjukkan penggunaan KHES: misalnya studi keabsahan akta akad murabahah menyimpulkan hakim menggunakan ketentuan KHES untuk memeriksa perkara dan menyatakan akad batal demi hukum karena tidak sejalan dengan kepatuhan syariah sebagaimana dinyatakan peraturan perundang-undangan (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Studi mekanisme penyelesaian sengketa murabahah juga menyatakan proses penyelesaian sengketa di PA dilakukan sesuai mekanisme beracara dan dasar hukum yang digunakan mencakup KHES disertai sumber hukum lain yang relevan (Wibowo, 2021). Studi legal reasoning sengketa murabahah di PA juga menekankan kebutuhan putusan yang memiliki keadilan dan kepastian hukum, dalam konteks keterbatasan hukum formil/materiil yang mendorong hakim melakukan pendekatan progresif dalam memutus perkara ekonomi syariah (Heriyanto et al., 2023).

Sengketa ekonomi syariah dalam moot court juga dapat memasukkan latihan "uji kepatuhan syariah" (sharia compliance) dalam proses pembuktian dan argumentasi. Studi murabahah menekankan bahwa pasal tertentu tidak otomatis berlaku tanpa dukungan bukti formil dan materiil yang relevan yang dihadirkan di persidangan, sehingga pembuktian menjadi kunci menilai—misalnya—validitas akta akad (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Kajian tentang prinsip "sederhana, cepat, biaya ringan" dalam putusan ekonomi syariah di PA Kota Malang menegaskan bahwa PA terikat asas sederhana, cepat, biaya ringan dan SEMA terkait, namun dalam temuan awal disebut terdapat ketidakpatuhan terhadap asas tersebut pada putusan ekonomi syariah tahun 2019. Dengan demikian, moot court ekonomi syariah dapat menguji dua lapisan kompetensi: kemampuan mengargumentasikan substansi akad menurut KHES (materiil) dan kemampuan mengelola proses agar sejalan dengan asas peradilan (formil) (Sundusiyah & Hariyanto, 2022).

________________________________________

H. Digitalisasi Persidangan sebagai Bagian Kompetensi Beracara: E-Court, E-Litigation, dan Pembelajaran Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dalam PA telah melahirkan e-court dan e-litigation, dengan fitur pendaftaran gugatan daring (e-filing), pembayaran elektronik (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), dan persidangan elektronik (e-litigation) (Nashoha et al., 2020). Kajian implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang e-court di beberapa PA menunjukkan bahwa e-court diposisikan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan: pendaftaran dan pembayaran dapat dilakukan tanpa antre, berkas terarsip dan dapat diakses dari mana saja, serta pemanggilan/persidangan dapat dilakukan relatif cepat berdasarkan kesepakatan kuasa hukum dan para pihak (Hanifah, 2021).

Studi implementasi e-court di PA Sumedang juga memaparkan alur elektronik yang mencakup pendaftaran, pembayaran panjar, pemanggilan elektronik, hingga persidangan elektronik—jawaban, replik-duplik, pembuktian—dan publikasi putusan. Sekaligus dicatat adanya kendala utama pada pemahaman para pihak sehingga penggunaan sering dilakukan kuasa hukum (Dewia & Dona, 2022). Studi efektivitas e-court pada sengketa ekonomi syariah di PA Surakarta juga melaporkan bahwa implementasi e-court belum diterima secara optimal oleh pencari keadilan dan masih menghadapi banyak hambatan. Kajian paradigma baru pelaksanaan e-court menegaskan e-court menciptakan efisiensi administrasi dan dapat membantu pembuktian melalui teleconference, namun juga mencatat adanya praktik penundaan sidang dan kebutuhan persetujuan kedua pihak untuk sidang virtual (Musyafaah et al., 2021).

Komponen digitalisasi ini langsung relevan untuk moot court syariah karena studi praktik peradilan semu di IAIN Pontianak justru menemukan bahwa laboratorium peradilan semu belum menggunakan aplikasi e-court Mahkamah Agung dan belum memiliki modul maupun laboran, meskipun mahasiswa dinilai mahir bersidang (Ludfi, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa moot court modern idealnya tidak hanya melatih "sidang manual", tetapi juga melatih keterampilan e-court sebagai bagian dari realitas beracara kontemporer di PA (Hanifah, 2021; Ludfi, 2023; Nashoha et al., 2020).

Bahkan, dalam konteks pandemi, terdapat praktik pemeriksaan pihak melalui video call dengan pertimbangan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak, yang menunjukkan bahwa diskresi hakim dan penggunaan teknologi dapat menjadi bagian dari strategi penyelesaian perkara pada situasi darurat (Fauzan, 2020). Dengan demikian, desain peradilan semu yang komprehensif perlu memasukkan latihan: pembuatan akun e-court, e-filing gugatan/permohonan, pembayaran elektronik, tata kelola dokumen jawaban–replik–duplik, hingga tata cara pembuktian dan pembacaan putusan dalam e-litigation, sebagaimana alur yang dipaparkan dalam kajian implementasi e-court (Dewia & Dona, 2022; Hanifah, 2021; Nashoha et al., 2020).

________________________________________

I. Asas Peradilan dan Reformasi Prosedural sebagai Konten Normatif Moot Court: Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Gugatan Sederhana

Asas peradilan "sederhana, cepat, dan biaya ringan" merupakan kerangka normatif yang sering dikaitkan dengan reformasi prosedural di pengadilan, termasuk melalui e-court (Hanifah, 2021; Nashoha et al., 2020). Studi penerapan asas tersebut pada perkara perceraian di PA Sumedang menyatakan penerapan asas telah maksimal, namun hambatan utama tetap berasal dari para pihak berperkara. Faktor efektivitas juga dipengaruhi penegak hukum, hukum itu sendiri, sarana-fasilitas, dan para pihak (Umam & Syufa'at, 2023).

Di bidang sengketa sederhana, kajian maṣlaḥah mursalah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana menekankan bahwa penyelesaian litigasi dinilai lambat dan berbelit, sehingga kehadiran mekanisme gugatan sederhana dipahami sejalan dengan asas sederhana–cepat–biaya ringan dan tujuan maṣlaḥah mursalah untuk memberi kemudahan dan menghindari penundaan oleh para pihak. Dalam konteks PA, kajian probabilitas small claim court pada sengketa waris menyatakan mekanisme formal PA dalam sengketa waris memakan waktu relatif lama sehingga small claim court dipandang mungkin diimplementasikan sebagai pembaruan hukum acara PA dengan prasyarat klasifikasi perkara.

Kajian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah menyebut bahwa pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan hakim tunggal, berbeda dengan sengketa perdata biasa yang umumnya diperiksa majelis. Kajian lain mengkritisi bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih merujuk pada HIR/RBg/Rv warisan Belanda sehingga secara ideologis dianggap tidak selaras dengan prinsip syariah, yang memunculkan problem ketika materiil sudah syariah tetapi formil dinilai "rasa Belanda" (Mafruh et al., 2021).

Bagi moot court, tema asas peradilan dan gugatan sederhana bermanfaat untuk dua tujuan. Pertama, mahasiswa dilatih mengelola case management dan strategi pembuktian agar proses memenuhi tuntutan kesederhanaan dan kecepatan tanpa mengorbankan ketelitian, sebagaimana ditekankan kajian tentang prinsip sederhana-cepat-biaya ringan dan kritik pelaksanaannya (Umam & Syufa'at, 2023; Mafruh et al., 2021). Kedua, mahasiswa dilatih melakukan kritik konstruktif berbasis fiqh/maṣlaḥah terhadap desain hukum acara, termasuk memahami mengapa reformasi prosedural—misalnya gugatan sederhana dan e-court—sering dibenarkan dalam kerangka kemaslahatan (Musyafaah et al., 2021). Dengan demikian, moot court dapat memadukan latihan praktik (simulasi sidang) dengan latihan policy reasoning (argumentasi reformasi prosedural) yang tetap bertumpu pada sumber hukum yang sah.

________________________________________

J. Dimensi Etika dan Wibawa Persidangan: Contempt of Court sebagai Materi Pendidikan Karakter Profesi

Penguatan kapasitas beracara tidak cukup hanya pada teknik prosedural dan argumentasi, tetapi juga pada etika dan penghormatan terhadap lembaga peradilan. Kajian tentang contempt of court menegaskan bahwa tindakan yang merendahkan pengadilan dan mengganggu jalannya persidangan dapat dikategorikan contempt of court dan berdampak pada terganggunya proses persidangan serta berkurangnya wibawa peradilan (Susanto, 2022). Kajian yang sama menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, contempt of court merupakan perbuatan terlarang. Sanksinya dapat dijatuhkan sesuai bentuk perbuatan dan akibatnya, dan ketika tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis maka hakim dapat memutus berdasarkan ijtihad dalam bentuk ta'zīr (Susanto, 2022).

Dimensi ini penting bagi moot court karena simulasi dapat memasukkan skenario pelanggaran tata tertib persidangan, pelatihan penanganan interupsi, atau manajemen konflik antarpihak, agar mahasiswa memahami bahwa efektivitas persidangan mensyaratkan penghormatan prosedural dan etika ruang sidang (Agustin & Musadad, 2023; Susanto, 2022). Keterkaitan etika ini juga sejalan dengan gagasan bahwa putusan adil berkorelasi kuat dengan proses persidangan dan nilai yang bekerja di dalamnya (Safira & Irwansyah, 2022).

________________________________________

K. Implementasi Moot Court Syariah di Pendidikan Tinggi: Pelajaran dari Studi Laboratorium Peradilan Semu

Studi praktik sidang sengketa ekonomi syariah pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak memberi pelajaran institusional yang langsung relevan. Pertama, studi tersebut menunjukkan adanya rekayasa kurikulum dengan jumlah mata kuliah pengayaan pengetahuan hukum Islam dan pengayaan ilmu hukum yang dipaparkan secara eksplisit, serta total SKS kurikulum yang disebutkan (Ludfi, 2023). Kedua, studi itu menemukan belum adanya laboran dan modul pada laboratorium peradilan semu serta belum digunakannya aplikasi e-court Mahkamah Agung (Ludfi, 2023), padahal literatur lain menunjukkan e-court telah menjadi instrumen administrasi perkara dan persidangan elektronik di PA (Hanifah, 2021; Nashoha et al., 2020). Ketiga, studi itu menemukan mahasiswa mahir bersidang tetapi belum mendalami secara utuh materi sengketa ekonomi syariah (Ludfi, 2023), sementara studi-studi sengketa ekonomi syariah menekankan kebutuhan pemahaman KHES, fiqh muamalah, dan kepatuhan syariah dalam argumentasi dan pembuktian (Heriyanto et al., 2023; Sundusiyah & Hariyanto, 2022).

Dengan demikian, moot court syariah yang dirancang secara komprehensif perlu memastikan adanya modul tertulis, pembimbing/laboran, serta integrasi materi substantif (KHI/KHES) dan prosedural (PERMA, e-court) agar keterampilan "mahir bersidang" tidak terlepas dari kedalaman substansi (Ludfi, 2023; Nashoha et al., 2020).

Kebutuhan kompetensi profesi juga dapat dikaitkan dengan realitas bahwa alumni Fakultas Syariah dapat berpraktik sebagai advokat dan memiliki kedudukan yang sama dalam profesi advokat, serta dapat bersidang di semua lingkungan peradilan berdasarkan dasar hukum profesi advokat yang disebut dalam kajian tersebut. Hal ini memperkuat argumen pedagogis bahwa peradilan semu bukan sekadar aktivitas intrakampus, tetapi latihan awal untuk profesi litigasi yang nyata dan lintas lingkungan peradilan, termasuk untuk menangani perkara yang memerlukan integrasi hukum Islam dan hukum positif. Dengan menggabungkan pelatihan advokasi, penulisan dokumen litigasi, mediasi, dan penguasaan e-court, moot court syariah dapat berfungsi sebagai laboratorium kompetensi profesi yang sesuai tuntutan penyelenggaraan peradilan modern (Hanifah, 2021; Ludfi, 2023; Naelufar et al., 2022).

________________________________________

L. Kesimpulan

Moot court "menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling tepat dipahami sebagai simulasi persidangan yang menginternalisasikan tradisi penyelesaian sengketa Islam—ṣulḥ, taḥkīm, wilāyat al-qaḍā'—dan sekaligus melatih mahasiswa mengoperasikan sistem Peradilan Agama yang berlandaskan kompetensi absolut dan personalitas keislaman. Bukti literatur menunjukkan bahwa proses peradilan di PA mencakup kewajiban mediasi, dinamika pembuktian (termasuk bukti elektronik), putusan (termasuk verstek), serta transformasi digital melalui e-court/e-litigation; seluruhnya dapat dijadikan modul simulasi yang realistis.

Ketegangan antara fiqh klasik dan hukum positif—misalnya pada talak—serta penggunaan maqāṣid/maṣlaḥah untuk menjembataninya merupakan bahan latihan argumentasi yang penting agar mahasiswa tidak berhenti pada formalitas prosedur, melainkan mampu merumuskan legal reasoning yang menjaga kepastian hukum dan kemaslahatan. Temuan lapangan tentang laboratorium peradilan semu yang belum memiliki modul/laboran dan belum mengintegrasikan e-court menunjukkan agenda pembenahan desain moot court: memperkuat perangkat ajar, memasukkan e-court sebagai kompetensi inti, dan memastikan kedalaman substansi KHI/KHES agar kompetensi beracara bersandar pada kualitas argumentasi hukum dan etika peradilan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Agustin, D., & Musadad, A. (2023). Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian dan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 192. https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.357

Ahmad, M. A., & Mudhofar. (2020). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah Imam As-Syatibi. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 3(1), 32–56. https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.288

Alaqoh, S., & Mujib, A. (2023). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 179–194. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065

Aripin, J. (2009). Reformasi Hukum dan Posisi Peradilan Agama di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 45. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1513

Dewia, A. R., & Dona, F. (2022). Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 10(1), 1. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.58791

Fauzan, F. (2020). Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 7(2), 187. https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617

Hadiyanto, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 3(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5644

Hanifah, M. (2021). Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 101. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134

Heriyanto, D. S. N., Suwatono, R. D. B., & Lubis, A. S. (2023). Arbitrase Online di Masa Pandemi. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 4(3), 360–379. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.27988

Izzuddin, A., Rofiq, A., & Hapsin, A. (2021). Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191

Khalistia, S. F. (2024). Putusnya Perkawinan dengan Penjatuhan Talak Tanpa Melalui Sidang Pengadilan Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(10), 4158–4169. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1195

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Ludfi, L. (2023). Keharusan Ikrar Talak di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 6(1), 67–83. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1086

Mafruh, M. H., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(2), 542–556. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.697

Millenia, A. S., Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81

Mulia, R. (2020). Marital Beslag Outside Divorce Lawsuit in the Maqashid Syari'ah Perspective. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 4(2), 398. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7052

Mursyid, M., Hasan, M., & Hakimah, N. (2023). Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungai Raya. Al-Usroh, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i1.919

Muslem, M., & Samat, S. A. B. A. (2020). Mekanisme Majelis Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia). Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 20(1), 75. https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6502

Musyafaah, N. L., Warjiyati, S., & Syafaq, H. (2021). Tindak Pidana Contempt of Court Perspektif Hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 7(2), 283–302. https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.283-302

Naelufar, N., Maryandi, Y., & Rojak, E. A. (2022). Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama pada Asas Peradilan. Bandung Conference Series Islamic Family Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2715

Nashoha, A., Yusefri, Y., & Wihidayati, S. (2020). Kesaksian Non-Muslim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt.G/2016. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 5(2), 271. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1837

Putra, S. M. R. (2021). Keabsahan Akta Akad Murabahah Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js). Jurnal Lex Renaissance, 6(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art13

Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 7(1), 70–82. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas Mekanisme Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(3), 387. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Safira, S. S., & Irwansyah, S. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Maslahah Mursalah. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 26–32. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Suadi, A. (2020). Judicial Authority and the Role of the Religious Courts in the Settlement of Sharia Economic Disputes. Lex Publica, 7(2), 1–14. https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.1-14

Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan. Arena Hukum, 15(3), 471–498. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Prinsip Ekonomi Syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Umam, K., & Syufa'at, S. (2023). Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(2), 143. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14857

Wibisono, Y. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara di Pengadilan Agama. Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 16(2), 219–231. https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687

Wibowo, A. (2021). Praktik Sidang Sengketa Ekonomi Syariah pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak (Studi Pengembangan Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Pontianak). Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 7(2), 74–85. https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i2.863