01561 - Monopoli Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Normatif Dan Analitis

Monopoly in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law: A Normative and Analytical Study

Abstract

This article examines the concept of monopoly from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, with a focus on normative analysis and contemporary policy implications. Using a library research method with a comparative normative approach, this study maps the conceptual convergence between the prohibition of monopoly in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) and the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The results show that the concept of ikhtikar in Islamic jurisprudence serves as a key conceptual equivalent of monopoly, with its normative foundation resting on the hadith prohibition of hoarding, the principle of laa dlarara wa laa dlirara, and the maqashid al-shariah framework oriented toward public benefit. Islamic law does not merely reject "market power," but rejects the "abuse of market power" that generates injustice, closes access, and disrupts fair price mechanisms. The study also reveals that caution is required in enforcing the prohibition on monopoly so that it does not incorrectly target business practices that may have efficiency justifications. Contemporary cases, including Islamic banking consolidation policies and halal certification governance, demonstrate that the problem of monopoly can arise from both business actor behavior and institutional design.

Keywords: Monopoly; Ikhtikar; Islamic Law; Antitrust; Unfair Business Competition

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep monopoli dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada analisis normatif dan implikasi kebijakan kontemporer. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) berpendekatan normatif komparatif, studi ini memetakan titik temu konseptual antara larangan monopoli dalam fikih muamalah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep ikhtikar dalam fikih menjadi padanan konseptual kunci bagi monopoli, dengan landasan normatif pada hadis larangan penimbunan, prinsip laa dlarara wa laa dlirara, dan kerangka maqashid al-shariah yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Hukum Islam tidak sekadar menolak "kekuatan pasar," tetapi menolak "penyalahgunaan kekuatan pasar" yang melahirkan ketidakadilan, menutup akses, dan merusak mekanisme harga yang adil. Kajian ini juga mengungkap perlunya kehati-hatian dalam penegakan larangan monopoli agar tidak salah sasaran terhadap praktik bisnis yang mungkin memiliki justifikasi efisiensi. Kasus-kasus kontemporer, termasuk kebijakan konsolidasi perbankan syariah dan tata kelola sertifikasi halal, menunjukkan bahwa problem monopoli dapat muncul baik dari perilaku pelaku usaha maupun desain institusi.

Kata Kunci: Monopoli; Ikhtikar; Hukum Islam; Antitrust; Persaingan Usaha Tidak Sehat

________________________________________

Diterima: [tanggal] | Direvisi: [tanggal] | Diterbitkan: [tanggal]

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam kajian ekonomi, Islam meletakkan prinsip-prinsip mendasar yang bersifat global dan mencakup ranah muamalah, sehingga interaksi pasar dan relasi antarpelaku usaha dipandang sebagai bagian dari ruang normatif yang harus dijaga agar selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan (Innayah & Nasikin, 2022). Persaingan antarbadan usaha kerap dipandang sebagai "hambatan" oleh pelaku bisnis, namun ia merupakan interaksi yang tidak terhindarkan; problem muncul ketika persaingan berubah menjadi perilaku persaingan tidak sempurna melalui tindakan monopoli, yang kemudian mendorong urgensi kebijakan antitrust untuk menghadirkan ekosistem persaingan yang sehat (Innayah & Nasikin, 2022).

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, persoalan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang sekaligus menjadi rujukan konseptual untuk mengidentifikasi perbuatan penguasaan pasar dan dampaknya pada kepentingan umum (Janah, 2019). Literatur hukum ekonomi Islam yang membandingkan norma syariah dan hukum persaingan juga menegaskan bahwa Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun implementasi pelarangannya menuntut ketelitian agar tidak salah sasaran terhadap praktik ekonomi yang mungkin memiliki justifikasi efisiensi atau kebutuhan publik (Johan, 2015; Nurrahimah et al., 2024).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji konsep monopoli secara normatif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, memetakan titik temu maupun perbedaan keduanya, serta menganalisis implikasi kebijakan dalam kasus-kasus kontemporer yang relevan.

________________________________________

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research). Sumber data primer meliputi teks-teks legislasi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), literatur fikih muamalah, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhtikar dan penimbunan. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kajian hukum ekonomi Islam yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan mengkaji kerangka normatif kedua sistem hukum dan memetakan konvergensi maupun divergensinya dalam konteks penguasaan pasar dan persaingan usaha.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Definisi Monopoli: Rumusan Hukum Positif dan Relevansinya bagi Pembacaan Syariah

Monopoli dapat didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa oleh satu pihak yang menghilangkan persaingan. Definisi ini sejalan dengan rumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut menjelaskan monopoli sebagai "penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha" (Janah, 2019). Sejalan dengan itu, kajian lain yang mengutip undang-undang yang sama juga memaparkan bahwa monopoli dipahami sebagai aktivitas yang mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang/jasa sehingga memunculkan persaingan tidak adil dan dapat merugikan kepentingan umum (Dedi et al., 2022).

Dalam literatur yang mengkaji merger bank syariah BUMN pun, "praktik monopoli" dikaitkan dengan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Tajudin et al., 2024). Dengan demikian, dari perspektif analitis, monopoli dalam hukum positif bukan sekadar "besar" atau "dominannya" satu pelaku, melainkan "penguasaan" yang berimplikasi pada hilangnya kompetisi yang wajar dan timbulnya kerugian publik (Dedi et al., 2022; Janah, 2019; Tajudin et al., 2024).

Pada saat yang sama, literatur hukum ekonomi Islam menekankan bahwa pasar ideal adalah pasar persaingan sempurna (perfect competition market) karena struktur tersebut dipandang paling efisien dan menjamin aktivitas produksi barang dan jasa yang tinggi efisiensinya (Janah, 2019). Perspektif Islam tentang mekanisme pasar juga menegaskan bahwa pasar seharusnya berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition), namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak melainkan dibingkai aturan syariah (Wicaksono et al., 2023). Rumusan ini penting untuk menempatkan definisi monopoli—sebagai kondisi ketiadaan persaingan dan ketiadaan pilihan harga—sebagai deviasi dari pasar yang adil; karena itu, pelarangan monopoli dalam hukum Islam perlu dipahami sebagai perangkat menjaga keberfungsian pasar dan mencegah distorsi yang merusak keadilan transaksi (Johan, 2015; Wicaksono et al., 2023).

________________________________________

2. Istilah dalam Fikih: Ikhtikar sebagai Padanan Konseptual dan Batasannya

Dalam studi hukum Islam, istilah "persaingan bisnis" tidak selalu ditemukan sebagai terminologi baku; literatur menyebut bahwa istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan problem yang dekat dengan monopoli adalah penimbunan barang dagangan (ikhtikar), yang kemudian luas diterjemahkan sebagai monopoli atau praktik persaingan usaha tidak sehat (Ramadhani & Habib, 2021). Kajian al-Qur'an tentang persaingan bisnis menegaskan bahwa ikhtikar merupakan salah satu bentuk penekanan harga pasar yang menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna; hal ini dipandang bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam mendorong pasar yang berciri persaingan sempurna berbasis nilai-nilai seperti kejujuran, menepati janji, dan ketakwaan sehingga tidak ada unsur penipuan (tadlis) dan tidak menimbulkan bahaya bagi pihak lain (Ramadhani & Habib, 2021).

Dalam konteks kontemporer, etika transaksi di marketplace juga menegaskan bahwa mekanisme pasar akan terhambat jika terjadi ikhtikar (penimbunan) dan monopoli, yang dipahami sebagai pengendalian pasar oleh satu penjual sehingga pasar berjalan tidak efisien akibat persaingan tidak sehat (Baehaqi, 2017). Dengan demikian, ikhtikar berfungsi sebagai konsep kunci dalam fikih muamalah untuk membaca tindakan penguasaan pasar yang mengarah pada distorsi suplai, manipulasi harga, dan penghilangan pilihan konsumen (Baehaqi, 2017; Ramadhani & Habib, 2021).

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa tidak seluruh fenomena "kecurangan" di pasar otomatis identik dengan "monopoli"; literatur tentang kartel menegaskan bahwa tindakan curang sering disebut "monopoli" oleh masyarakat awam, padahal di dalam hukum persaingan terdapat berbagai bentuk pelanggaran lain—misalnya kartel—yang beririsan tetapi tidak identik (Muis et al., 2023). Karena itu, pembacaan syariah yang memadankan monopoli dengan ikhtikar tetap membutuhkan kehati-hatian metodologis: ikhtikar secara spesifik menekankan tindakan menimbun/menahan komoditas untuk menciptakan kelangkaan dan keuntungan melalui kenaikan harga, sementara monopoli dalam hukum positif juga meliputi spektrum penguasaan produksi/pemasaran yang lebih luas (Fahmi, 2023; Janah, 2019).

Literatur yang membahas ikhtikar menegaskan bahwa tindakan menimbun barang kebutuhan umum dan menunggu saat harga melonjak untuk menjual dengan harga tinggi dipandang bertentangan dengan kaidah fikih "Laa Dlororo Walaa Dliroro" (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan) karena motif mencari uang yang merugikan orang lain dilarang oleh syariah (Fahmi, 2023). Di sini tampak benang merah: baik melalui istilah ikhtikar maupun monopoli, fokus normatifnya adalah penghindaran mudarat, perlindungan kepentingan publik, dan pencegahan distorsi pasar (Fahmi, 2023; Ramadhani & Habib, 2021).

________________________________________

3. Dasar Normatif Pelarangan: Hadis Ikhtikar, Prinsip Non-Mudarat, dan Tujuan Syariah

Kajian al-Qur'an dan hadis yang menyoroti ikhtikar mengutip hadis Nabi yang menyatakan: "Tidaklah menimbun barang (monopoli) kecuali orang yang bersalah" (H.R. Muslim) (Ramadhani & Habib, 2021). Dengan pijakan tersebut, praktik yang dengan sengaja membuat barang menjadi langka agar didistribusikan pada harga di atas rata-rata dipandang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, sehingga bertentangan dengan prinsip non-mudarat yang ditekankan oleh kaidah "Laa Dlororo Walaa Dliroro" dan larangan tindakan yang membahayakan menurut syariah (Fahmi, 2023).

Dalam kerangka yang lebih luas, hukum Islam memandang tujuan disyariatkannya hukum sebagai upaya mewujudkan maslahat dan menolak mudarat, yang dalam literatur maqashid dijelaskan berkaitan dengan pemeliharaan lima perkara pokok (agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta) (Azizah, 2012). Karena itu, larangan monopoli/ikhtikar dapat dibaca sebagai implementasi tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan publik dan melindungi harta masyarakat dari mekanisme pasar yang dimanipulasi (Azizah, 2012; Fahmi, 2023).

Literatur yang menekankan prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam juga relevan untuk menegaskan bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam dibolehkan sejauh tidak ada larangan dan tindakan tersebut mendatangkan kemaslahatan serta tidak menimbulkan mudarat bagi individu maupun sosial (Wicaksono et al., 2023). Dengan demikian, larangan monopoli tidak dimaksudkan meniadakan kebebasan berusaha, tetapi membatasi kebebasan ketika ia berubah menjadi instrumen dominasi yang menghilangkan pilihan dan menciptakan kerugian sosial (Ramadhani & Habib, 2021; Wicaksono et al., 2023).

Di titik ini, literatur hukum dan ekonomi Islam juga menegaskan bahwa "Islamic teaching strictly prohibits monopoly" dan ulama dari empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali) mengategorikan larangan monopoli sebagai bagian dari muamalah (Johan, 2015). Namun, kajian yang sama menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan larangan monopoli agar penegakan norma tidak menghambat mekanisme pasar yang adil atau salah mengidentifikasi struktur industri tertentu sebagai monopoli terlarang tanpa analisis dampak (Johan, 2015).

________________________________________

4. Kriteria dan Ruang Lingkup Larangan Menurut Pendekatan Law and Economics dalam Hukum Islam

Kajian law and economics approach terhadap larangan monopoli dalam hukum Islam menawarkan langkah analitis untuk menentukan jangkauan pelarangan secara lebih presisi. Pertama, monopoli dimaknai sebagai ketidakhadiran persaingan dan ketiadaan pilihan harga (Johan, 2015). Kedua, kriteria monopoli diarahkan pada adanya kesepakatan antarpelaku usaha pesaing yang mampu melawan efisiensi alokasi secara efektif (Johan, 2015). Ketiga, larangan monopoli diarahkan secara prioritas pada perjanjian horizontal eksplisit dan penggabungan (merger) berukuran besar (Johan, 2015).

Kerangka ini selaras dengan kebutuhan kehati-hatian yang juga diakui secara eksplisit oleh kajian tersebut: pelarangan monopoli harus dijalankan dengan cermat agar sejalan dengan tujuan syariah—yang menekankan kemaslahatan—dan tidak salah menerapkan larangan pada tindakan yang tidak memenuhi unsur merusak efisiensi serta kepentingan publik (Johan, 2015).

Dalam konteks Indonesia, gagasan kehati-hatian ini juga bersinggungan dengan argumen bahwa pengaturan larangan monopoli dalam hukum positif tidak boleh bertentangan dengan prinsip sistem ekonomi syariah, melainkan harus sejalan dengannya; Islam memberi ruang tawar-menawar yang wajar dan melarang monopoli atau bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain (Nurrahimah et al., 2024). Dengan demikian, norma syariah dan norma antitrust dapat dipertemukan pada titik temu yang sama: menjaga kompetisi sehat, menghindari kerugian konsumen, dan mencegah manipulasi harga/kelangkaan melalui penguasaan pasar (Johan, 2015; Nurrahimah et al., 2024; Ramadhani & Habib, 2021).

________________________________________

5. Praktik yang Beririsan dengan Monopoli: Kartel, Penetapan Harga, dan Distorsi Pasar

Di dalam hukum persaingan, monopoli sering berkaitan dengan praktik lain seperti kartel. Literatur tentang kartel menegaskan bahwa praktik kartel dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena merupakan perjanjian untuk menguasai pasar dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang/jasa dan dapat mengakibatkan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat; pengaturannya dikaitkan dengan pendekatan rule of reason dalam Pasal 11 (Muis et al., 2023). Kajian lain yang juga mengutip Pasal 11 menegaskan larangan perjanjian antarpesaing untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta menilai bahwa dalam ekonomi Islam kartel merugikan pelanggan dan berpotensi menimbulkan persaingan bisnis yang tidak menguntungkan (Islamiah, 2022). Dengan demikian, kartel dapat dipahami sebagai mekanisme kolektif yang menghasilkan dampak serupa monopoli: pengurangan pilihan, pengaturan suplai, dan manipulasi harga yang mengganggu keadilan pasar (Islamiah, 2022; Muis et al., 2023).

Perspektif hukum bisnis syariah juga menegaskan bahwa meskipun praktik kartel dapat "direlevansikan" sebagai bentuk kerja sama (syirkah) dalam fikih muamalah, kartel berbeda secara fundamental dari syirkah yang dibenarkan syariah karena tujuan kartel adalah menetapkan harga dan membatasi ketersediaan produk di pasar demi menguntungkan anggota kartel, yang kemudian menimbulkan persaingan curang dan tidak adil bagi pelaku usaha lain serta bertentangan dengan aturan al-Qur'an dan hadis (Muis et al., 2023). Literatur tersebut juga menekankan bahwa tidak semua kecurangan pasar dapat serta-merta disebut monopoli; kartel adalah salah satu bentuk praktik yang kerap terjadi dan sering disalahpahami sebagai monopoli oleh masyarakat awam (Muis et al., 2023).

Sintesisnya: syariah membenarkan kerja sama bisnis sepanjang bertujuan maslahat dan adil, tetapi melarang kerja sama yang menjadi instrumen dominasi pasar melalui penetapan harga dan pembatasan suplai yang merugikan publik (Islamiah, 2022; Muis et al., 2023).

________________________________________

6. Peran Pemerintah dan Intervensi Pasar: Harga Adil, Pencegahan Penimbunan, dan Antitrust

Literatur tentang "harga yang adil" dalam perspektif Islam menegaskan bahwa konsep harga adil telah dikenalkan oleh Rasulullah SAW dan dalam situasi normal harga adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar berjalan sempurna (Wicaksono et al., 2023). Namun dalam dunia nyata, mekanisme pasar dapat terdistorsi oleh berbagai faktor sehingga harga yang terbentuk tidak mencerminkan keadilan; karena itu intervensi pemerintah dapat ditoleransi ketika terjadi instabilitas, dan pemerintah dapat menentukan harga untuk menjaga kepentingan publik sekaligus menghindari penimbunan dan ketidakadilan (Wicaksono et al., 2023).

Argumen tentang perlunya peranan negara juga ditegaskan melalui rujukan Baqir al-Sadr (dalam literatur yang sama) bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi penting untuk menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam (Wicaksono et al., 2023). Dengan kata lain, dalam kerangka syariah, negara tidak diposisikan sekadar "pengganggu" pasar, melainkan institusi yang sah untuk memulihkan keadilan ketika pasar rusak oleh distorsi seperti penimbunan dan penguasaan pasar (Ramadhani & Habib, 2021; Wicaksono et al., 2023).

Dalam literatur ekonomi dan kebijakan, pemerintah menerbitkan kebijakan antitrust untuk mengatur dan menghadirkan persaingan sehat; hukum dipandang berperan menciptakan kompetisi yang sehat dan adil sekaligus mencegah persaingan tidak sehat yang berakhir pada "matinya persaingan usaha" dan pada gilirannya melahirkan praktik monopoli yang merugikan konsumen (Innayah & Nasikin, 2022). Karena itu, antitrust dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang sejalan dengan prinsip syariah dalam menjaga kemaslahatan pasar, selama diterapkan hati-hati dan berbasis analisis atas tujuan serta dampak perilaku bisnis (Innayah & Nasikin, 2022; Johan, 2015).

Untuk memperkuat ketelitian tersebut, kajian implementasi Transaction Cost Economics (TCE) dalam kebijakan antitrust menilai pentingnya menganalisis latar belakang dan tujuan integrasi perusahaan (vertikal/horizontal) agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum antitrust (Innayah & Nasikin, 2022). Di sini tampak titik temu metodologis: syariah menuntut kehati-hatian dan orientasi maslahat, sementara TCE menawarkan perangkat untuk membedah motif, biaya transaksi, serta potensi dampak integrasi terhadap struktur pasar dan kompetisi (Innayah & Nasikin, 2022; Johan, 2015).

________________________________________

7. Monopoli "Alamiah" dan "Monopoli oleh Hukum": Nuansa dalam Hukum Positif dan Tantangan Pembacaan Syariah

Dalam kajian hukum persaingan di Indonesia, monopoli dijelaskan dapat terjadi melalui dua cara: monopoli alamiah (natural monopoly) dan monopoli berdasarkan hukum (monopoly by law) (Janah, 2019). Literatur lain tentang posisi dominan juga menyebut "monopoli by law" sebagai monopoli yang dilindungi oleh hukum, sekaligus menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupaya mendorong pelaku usaha bersaing secara sehat (Azizah, 2012).

Nuansa ini penting bagi pembacaan syariah, karena kajian hukum Islam tentang monopoli menekankan kehati-hatian dalam menjalankan pelarangan monopoli dan mengarahkan fokus pada kondisi yang benar-benar menghilangkan persaingan serta pilihan harga, atau pada perjanjian horizontal eksplisit dan penggabungan besar yang merusak efisiensi alokasi (Johan, 2015). Artinya, "legal form" (misalnya hak istimewa yang diberikan negara) dan "economic effect" (apakah merusak keadilan pasar dan kemaslahatan publik) perlu dibedakan secara analitis—sebuah tuntutan yang secara metodologis sejalan dengan pendekatan kehati-hatian dalam larangan monopoli menurut hukum Islam (Azizah, 2012; Innayah & Nasikin, 2022; Johan, 2015).

________________________________________

8. Studi Kasus Kontemporer: Kebijakan Keuangan Syariah dan Risiko Praktik Monopolistik

Sejumlah isu kontemporer menunjukkan bahwa bahkan kebijakan yang bernuansa "syariah" dapat memunculkan persoalan persaingan usaha. Kajian tentang regulasi Aceh (Qanun) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) menilai bahwa kebijakan tersebut memberikan hak khusus bagi lembaga perbankan syariah, sementara lembaga perbankan non-syariah tidak diperkenankan menjalankan bisnis di Aceh; hasil kajian menyebut bahwa Qanun LKS membatasi perbankan konvensional untuk mengembangkan bisnis di wilayah tersebut (Dedi et al., 2022). Dalam konteks yang sama, kebijakan pemerintah untuk mengonsolidasikan tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dianalisis berpotensi melanggar undang-undang antitrust, dan studi tersebut menyebut bahwa konsolidasi tersebut mengontrol "lebih dari seventy-five" pangsa pasar di Provinsi Aceh serta dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Dedi et al., 2022). Klaim ini memperlihatkan bagaimana isu monopoli tidak hanya muncul dari perilaku pelaku usaha, melainkan juga dapat dipicu oleh desain kebijakan dan struktur pasar yang tercipta karenanya (Dedi et al., 2022; Tajudin et al., 2024).

Namun, literatur lain menunjukkan adanya nuansa penilaian terhadap BSI. Kajian tentang potensi penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 UU No. 5/1999) menyatakan bahwa merger BSI dimaksudkan meningkatkan daya saing Bank Umum Syariah agar setara dengan layanan bank konvensional, dan meskipun BSI dipandang berada pada posisi dominan, kajian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan kriteria Pasal 25, BSI "sangat jauh" dari potensi penyalahgunaan posisi dominan (Azizah, 2012). Sementara itu, kajian lain mengenai merger tiga bank syariah BUMN menyimpulkan bahwa merger tersebut "dapat berpotensi" menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Tajudin et al., 2024).

Dengan demikian, terdapat perbedaan penekanan: satu pihak menyoroti potensi dominasi dan implikasi antitrust—terutama pada konteks wilayah tertentu seperti Aceh (Dedi et al., 2022)—sedangkan pihak lain menilai bahwa dominasi tidak otomatis berujung pada penyalahgunaan posisi dominan jika unsur-unsur pelanggaran tidak terpenuhi (Azizah, 2012); literatur yang menilai "potensi" juga memperlihatkan bahwa kesimpulan hukum sering bergantung pada indikator yang dipakai (posisi dominan vs. penyalahgunaan posisi dominan) dan konteks pasar yang dianalisis (Azizah, 2012; Dedi et al., 2022; Tajudin et al., 2024). Perbedaan ini juga menguatkan pesan metodologis dari kajian hukum Islam: pelarangan monopoli menuntut kehati-hatian dan kriteria yang jelas agar tidak sekadar menghukum "besar/dominan", melainkan menilai dampak pada kompetisi, pilihan harga, dan kemaslahatan publik (Innayah & Nasikin, 2022; Johan, 2015).

________________________________________

9. Monopoli dalam Ekosistem Sertifikasi Halal: Catatan Maqashid Sharia Progressive

Isu monopoli juga dibahas dalam konteks kelembagaan halal. Kajian maqashid sharia progressive terhadap institusi halal (LPH) menyoroti adanya ruang polemik dalam dimensi hukum sertifikasi halal, termasuk kekhawatiran yang dikaitkan dengan pandangan Jasser Auda mengenai "ketiadaan monopoli halal" (absence of a halal monopoly), yakni kekhawatiran jika otoritas halal hanya berada di tangan pemerintah dan tidak memberi pengakuan bagi institusi adat yang ada (Susanto et al., 2019). Kajian tersebut menempatkan isu "monopoli" bukan hanya sebagai problem pasar komersial, melainkan juga problem tata kelola otoritas dan distribusi kewenangan dalam layanan publik-keagamaan (halal) (Susanto et al., 2019).

Dengan demikian, pembahasan monopoli dalam perspektif Islam dapat meluas dari praktik bisnis murni ke ranah desain institusi, sejauh desain itu menimbulkan risiko dominasi eksklusif yang memicu ketidakefektifan layanan dan polemik sosial (Susanto et al., 2019; Wicaksono et al., 2023).

________________________________________

10. Sintesis Normatif: Kerangka Penilaian Monopoli Menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis literatur, monopoli menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai larangan terhadap tindakan penguasaan pasar yang menghilangkan persaingan dan pilihan harga serta menimbulkan mudarat, baik melalui mekanisme ikhtikar (penimbunan dan manipulasi kelangkaan) (Fahmi, 2023; Ramadhani & Habib, 2021), maupun melalui perjanjian antarpesaing seperti kartel yang mengatur produksi/pemasaran dan memengaruhi harga (Islamiah, 2022; Muis et al., 2023).

Kerangka normatifnya bertumpu pada prinsip menghindari mudarat—sebagaimana ditekankan oleh kaidah non-mudarat dalam pembahasan ikhtikar (Fahmi, 2023)—dan orientasi kemaslahatan yang menjadi alasan pembenaran intervensi pemerintah dalam kondisi instabilitas untuk mencegah penimbunan dan ketidakadilan harga (Wicaksono et al., 2023). Pada saat yang sama, pendekatan law and economics dalam literatur hukum Islam menegaskan perlunya kehati-hatian dan pembatasan target pelarangan pada kondisi yang jelas merusak efisiensi alokasi, terutama perjanjian horizontal eksplisit dan merger besar yang meniadakan persaingan (Johan, 2015).

Dari sini dapat ditarik kesimpulan metodologis: Islam tidak sekadar menolak "kekuatan pasar", tetapi menolak "penyalahgunaan kekuatan pasar" yang melahirkan ketidakadilan, menutup akses, dan merusak mekanisme harga yang adil (Johan, 2015; Ramadhani & Habib, 2021; Wicaksono et al., 2023).

________________________________________

D. Kesimpulan

Monopoli, dalam pengertian penguasaan produksi/pemasaran oleh satu pelaku atau kelompok yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum, merupakan titik temu penting antara hukum positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) dan etika-hukum muamalah Islam (Dedi et al., 2022; Janah, 2019; Tajudin et al., 2024). Dalam fikih, konsep ikhtikar menjadi padanan kunci untuk memahami praktik menahan barang/menimbun yang menekan harga pasar dan merusak karakter pasar persaingan sempurna yang dikehendaki Islam (Baehaqi, 2017; Ramadhani & Habib, 2021).

Larangan ini ditopang oleh hadis tentang penimbunan (Ramadhani & Habib, 2021), prinsip non-mudarat dalam pembahasan ikhtikar (Fahmi, 2023), serta kerangka maqashid yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial-ekonomi (Azizah, 2012; Wicaksono et al., 2023). Namun, literatur hukum Islam juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penegakan larangan monopoli dengan kriteria yang jelas dan fokus pada praktik yang benar-benar menghilangkan persaingan/opsi harga atau merusak efisiensi dan keadilan pasar, termasuk kartel dan merger besar tertentu (Islamiah, 2022; Johan, 2015; Muis et al., 2023).

Peran negara dipandang sah ketika pasar mengalami instabilitas dan distorsi, sehingga intervensi untuk menjaga kepentingan publik dan mencegah penimbunan dapat dibenarkan dalam perspektif Islam (Innayah & Nasikin, 2022; Wicaksono et al., 2023). Di era kontemporer, kasus kebijakan keuangan syariah dan tata kelola halal menunjukkan bahwa problem monopoli dapat muncul baik dari perilaku pelaku usaha maupun desain institusi, sehingga analisis yang menggabungkan prinsip syariah, dampak pasar, dan kehati-hatian penegakan menjadi kebutuhan akademik dan kebijakan yang mendesak (Azizah, 2012; Dedi et al., 2022; Innayah & Nasikin, 2022; Susanto et al., 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Azizah, M. (2012). Harga yang adil dalam mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam perspektif Islam. Unisia, 34(76), 74–85. https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6

Baehaqi, J. (2017). Pengaruh Islam dan budaya dalam pembentukan hukum di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 219. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.928

Dedi, D., Rusydi, I., & Nursyamsi. (2022). Aplikasi mashlahat dalam transaksi ekonomi syariah kontemporer di Indonesia perspektif legislasi. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 190–206. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.351

Fahmi, C. (2023). The impact of regulation on Islamic financial institutions toward the monopolistic practices in the banking industrial in Aceh, Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(2), 667–686. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923

Innayah, E. P., & Nasikin, Y. (2022). Implementasi teori transaction cost economics (TCE) dalam kebijakan antitrust perspektif Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(6), 1598–1606. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1028

Islamiah, A. N. (2022). Aplikasi sadd adz-dzari'ah dalam perkembangan ekonomi Islam. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12091

Janah, T. N. (2019). Pengaruh Islamic law system terhadap hukum ekonomi Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 4(2). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1962

Johan, A. (2015). Monopoly prohibition according to Islamic law: A law and economics approach. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(1), 166. https://doi.org/10.22146/jmh.15904

Muis, A. R. C., Arleta, A. P., & Talo, A. I. (2023). Kebijakan dumping sebagai perdagangan berketidakadilan dalam perspektif siyasah al-ighraq. Cendekia Niaga, 7(1), 23–30. https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.832

Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi syariah di Indonesia. Al-Fiqh, 1(3), 119–129. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299

Ramadhani, M., & Habib, M. A. F. (2021). Praktik kartel dalam perspektif hukum bisnis syariah. Journal of Economics and Policy Studies, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.4795

Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593

Tajudin, F. R., Sukma, H. A., Nengsih, S., Fitriani, F., & Alfahlevi, M. A. (2024). Financial technology (fintech) dalam perspektif Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(2), 262–268. https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.283

Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid sharia progressive: Anatomical and transformational of halal institutions in UIN KHAS Jember. El-Mashlahah, 13(2), 107–132. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370