01560 - Misbruik van Recht dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Penyalahgunaan Hak

Misbruik van Recht in Islamic Law Perspective: A Maqāṣid al-Syarī'ah Analysis of the Abuse of Rights

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep misbruik van recht (penyalahgunaan hak) dalam perspektif hukum Islam melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip-prinsip ushūl al-fiqh. Penyalahgunaan hak dalam tradisi hukum kontinental dipahami sebagai penggunaan suatu hak secara tidak patut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum Islam, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya hak, melainkan apakah pelaksanaan hak tersebut selaras dengan tujuan normatif syariat dan prinsip kemaslahatan, atau justru melahirkan kerusakan (mafsadah) dan ketidakadilan. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif berbasis kajian pustaka, artikel ini menelaah manifestasi penyalahgunaan hak dalam berbagai domain hukum Islam, meliputi ranah keluarga, muamalah, ketenagakerjaan, dan pidana/kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa parameter maqāṣid—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta perluasannya ke arah martabat dan hak asasi manusia—menyediakan perangkat evaluatif yang komprehensif untuk menilai kapan pelaksanaan suatu hak menjadi tidak patut. Mekanisme koreksi terhadap penyalahgunaan hak mencakup fatwa, kodifikasi (taqnīn), dan otoritas peradilan. Artikel ini menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan penyalahgunaan hak dalam hukum Islam mensyaratkan keseimbangan metodologis antara ushūl al-fiqh dan maqāṣid, penguatan kelembagaan, serta pembaruan hukum yang berorientasi pada pendekatan "development and rights."

Kata kunci: misbruik van recht; penyalahgunaan hak; maqāṣid al-syarī'ah; mafsadah; kemaslahatan; hukum Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of misbruik van recht (abuse of rights) from the perspective of Islamic law through the framework of maqāṣid al-syarī'ah and the principles of ushūl al-fiqh. In the continental legal tradition, abuse of rights is generally understood as the improper exercise of a right that causes harm to others. In Islamic law, the issue is not primarily whether a right exists, but whether its exercise aligns with the normative objectives of the Shariah and the principle of public interest (maṣlaḥah), or whether it instead generates corruption (mafsadah) and injustice. Using a qualitative method based on a literature review, this article examines the manifestations of the abuse of rights across various domains of Islamic law, including family law, commercial transactions (muamalah), labor relations, and criminal/public policy. The findings indicate that maqāṣid parameters—protection of religion, life, intellect, lineage, and property, along with their extension toward human dignity and human rights—provide a comprehensive evaluative framework for assessing when the exercise of a right becomes improper. Corrective mechanisms for the abuse of rights include fatwas, codification (taqnīn), and judicial authority. This article argues that preventing and addressing the abuse of rights in Islamic law requires a methodological balance between ushūl al-fiqh and maqāṣid, institutional strengthening, and legal reform oriented toward a "development and rights" approach.

Keywords: misbruik van recht; abuse of rights; maqāṣid al-syarī'ah; mafsadah; public interest; Islamic law

________________________________________

A. Pendahuluan

Istilah misbruik van recht dalam tradisi hukum kontinental umumnya dipahami sebagai penyalahgunaan hak, yakni penggunaan suatu hak secara tidak patut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kerangka hukum Islam, gagasan ini dapat dipahami bukan terutama sebagai perdebatan apakah "hak" itu ada, melainkan apakah pelaksanaan hak itu selaras dengan tujuan normatif syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) atau justru melahirkan kerusakan (mafsadah) dan ketidakadilan. Hal ini relevan karena, menurut ushūl al-fiqh, perbuatan yang merugikan orang lain dipandang berdosa; bahkan prinsip menghindari sebab-sebab kerugian (mafsadāt) diposisikan lebih utama daripada mengejar keuntungan sepihak bagi diri sendiri (Hasan, 2012; Shofi et al., 2022). Di sisi lain, diskursus modern tentang maqāṣid menegaskan bahwa hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan manusia, membawa manfaat, dan mencegah mudarat; sejumlah tulisan menisbatkan kerangka ini pada pemahaman bahwa maqāṣid merupakan "tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam perumusan syariat" sekaligus fondasi nilai (keadilan, rahmat, hikmah, maslahat) dalam hukum Islam (Harisudin, 2021; Nisa & Ruslandi, 2022; Towadi, 2017).

Pada titik ini, pembahasan "penyalahgunaan hak" dalam hukum Islam perlu diletakkan dalam pembedaan konseptual antara syariah sebagai wahyu dan fiqh sebagai formulasi kognitif-ijtihadi manusia. Sejumlah kajian menegaskan bahwa syariah bersumber dari wahyu dan bersifat fundamental, sedangkan fiqh merupakan formulasi konkret yang dinamis, fleksibel, dan kontekstual—namun tetap tidak boleh bertentangan dengan syariah (Hakim, 2021; Hasanudin & Yaqin, 2019; Thalib, 2018). Pembedaan ini penting karena praktik "penyalahgunaan hak" seringkali muncul ketika otoritas manusia (fiqh, fatwa, atau qānūn) diperlakukan seolah-olah identik dengan wahyu, sehingga ruang evaluasi etis (apakah menimbulkan mudarat bagi orang lain) menjadi tertutup (Faisol, 2017; Hakim, 2021). Dengan demikian, misbruik van recht dalam perspektif hukum Islam lebih tepat diposisikan sebagai problem etika-yuridis pelaksanaan hak: hak yang secara formal diakui dapat menjadi tercela bila digunakan untuk merusak kemaslahatan atau menindas pihak lain, karena orientasi hukum Islam pada dasarnya adalah menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (Hasan, 2012; Kesuma et al., 2024; Nisa & Ruslandi, 2022).

________________________________________

B. Landasan Teoretik: Maqāṣid, Kemaslahatan, dan Keseimbangan Metodologis Ushūl al-Fiqh

Konsepsi maqāṣid al-syarī'ah dalam berbagai literatur yang tersedia di sini dijelaskan sebagai maksud/tujuan syariat yang tersirat dalam keseluruhan (atau mayoritas) ketentuan hukum Islam (Nisa & Ruslandi, 2022; Taqwim et al., 2021). Sejumlah karya menggarisbawahi klasifikasi klasik maqāṣid (atau kemaslahatan) ke dalam tiga level: ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt, dengan penekanan bahwa pada level ḍarūriyyāt terdapat "lima pokok" yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mokodenseho et al., 2024; Taqwim et al., 2021; Towadi, 2017). Narasi yang sama muncul lintas isu (keluarga, pidana, kebijakan publik) sebagai kerangka untuk menilai apakah suatu praktik hukum mewujudkan kemaslahatan atau justru merusaknya (Fauzan, 2022; Nisa & Ruslandi, 2022; Nurhayati et al., 2022). Dengan demikian, "penyalahgunaan hak" dapat dianalisis sebagai pelaksanaan hak yang menabrak perlindungan atas lima pokok tersebut—misalnya merusak harta orang lain, mencederai jiwa dan martabat, atau merusak akal melalui pembiaran adiksi—sehingga bertentangan dengan tujuan hukum Islam (Kesuma et al., 2024; Laksana et al., 2023; Taqwim et al., 2021).

Kerangka maqāṣid ini, menurut beberapa tulisan, tidak berdiri sendiri tanpa metodologi. Ada penekanan bahwa ijtihad berbasis maqāṣid tetap harus berhubungan secara saling menguatkan dengan teknik ushūl al-fiqh; keseimbangan ini dinilai "absolutely necessary" karena dominasi pendekatan tekstual semata dapat melahirkan produk hukum yang "textual-conservative", sedangkan dominasi maqāṣid tanpa disiplin ushūl dapat jatuh menjadi "liberal-subjective" (Shofi et al., 2022). Penekanan serupa juga tampak pada kajian kebijakan hukum Islam di Indonesia, yang menggambarkan relasi fiqh sebagai sumber rumusan spesifik dan maqāṣid sebagai kompas etika yang memastikan aturan selaras dengan tujuan syariat (Mokodenseho et al., 2024; Wicaksono et al., 2023). Dengan cara ini, pembahasan misbruik van recht tidak berhenti pada klaim moral abstrak, tetapi menjadi mekanisme evaluasi: apakah pemilik hak menggunakan haknya sebagai "kompas" menuju kemaslahatan atau justru memanipulasinya sehingga berakhir pada mafsadah (Hasan, 2012; Kesuma et al., 2024; Mokodenseho et al., 2024).

Dalam beberapa pengembangan kontemporer, maqāṣid juga dibaca secara lebih "human-oriented" dan multidimensional. Misalnya, Jamaluddin Athiyyah dipaparkan mengembangkan maqāṣid dari lima ke dua puluh empat dan merangkumnya dalam empat dimensi (individu, keluarga, ruang publik, kemanusiaan) serta menjadikannya fondasi filosofis untuk menilai apakah rancangan hukum selaras dengan tujuan syariat (Shofi et al., 2022). Sementara itu, pembacaan maqāṣid Jasser Auda digambarkan bergeser dari orientasi "protection and preservation" menuju "development and rights" serta menggunakan pendekatan sistem yang holistik dan terbuka pada pembaruan (Anshori, 2020; Mutholingah & Zamzami, 2018). Dua arus ini menyediakan basis akademik untuk menilai "penyalahgunaan hak" bukan hanya pada tingkat transaksi individual, tetapi juga pada level keluarga, institusi, dan kebijakan—yakni setiap penggunaan "hak" yang menutup hak orang lain, merendahkan martabat, atau menimbulkan kerusakan sosial, dapat diposisikan sebagai penyimpangan dari orientasi "development and rights" dan semangat kemanusiaan dalam maqāṣid (Anshori, 2020; Shofi et al., 2022; Zakaria, 2021).

________________________________________

C. Pembahasan

1. Merumuskan "Penyalahgunaan Hak" dalam Idiom Hukum Islam: dari "Hak Prerogatif" ke Larangan Menimbulkan Mudarat

Berdasarkan sumber yang tersedia, rumusan paling dekat dengan konsep "penyalahgunaan hak" adalah kaidah normatif yang menyatakan: menurut ushūl al-fiqh, setiap perbuatan yang merugikan orang lain adalah berdosa, dan menghindari penyebab kerugian (mafsadāt) dipandang lebih baik daripada mengejar keuntungan diri sendiri (Hasan, 2012). Prinsip ini bertemu dengan kaidah pembuatan kebijakan yang menempatkan pencegahan kerusakan lebih didahulukan daripada perolehan manfaat, yang dalam studi lain dijelaskan melalui adagium dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih dan dikaitkan dengan upaya menutup celah kerusakan (sadd al-dzarī'ah) (Kesuma et al., 2024). Apabila suatu "hak" dipakai sebagai instrumen untuk membuka celah kerusakan (misalnya menutup akses pihak lain pada haknya, menunda hak orang yang berada dalam posisi lemah, atau menimbulkan ketidakadilan struktural), maka pelaksanaan hak tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prioritas syariat: menolak mafsadah, menjaga lima kemaslahatan primer, dan menegakkan keadilan (Fauzan, 2022; Kesuma et al., 2024; Nisa & Ruslandi, 2022).

Konsekuensi penting dari kerangka ini adalah bahwa hukum Islam tidak memandang hak sebagai "kebebasan tanpa batas", melainkan sebagai kewenangan yang harus dibaca bersama tujuan dan akibat sosialnya. Dalam konteks modern, beberapa kajian menunjukkan bagaimana pembuat kebijakan atau hakim perlu menilai ulang penggunaan "hak" ketika hak tersebut menjadi sarana kesewenang-wenangan. Dalam tema perceraian, misalnya, talak dipaparkan sebagai hak prerogatif suami, namun pada kondisi tertentu talak yang tidak dijatuhkan meski relasi sudah membawa mudarat menimbulkan problem kesewenangan; karenanya, konsep at-tafrīq al-qaḍā'ī memberi kewenangan pada hakim untuk memutus perkawinan bahkan tanpa kerelaan suami demi melindungi hak-hak istri (Baharuddin & Iman, 2020). Penjelasan ini menunjukkan pola argumentatif yang sejalan dengan konsep "penyalahgunaan hak": hak yang pada dasarnya diakui (prerogatif talak) dapat "dibatasi" atau "dikoreksi" melalui otoritas peradilan ketika pelaksanaannya (atau penahanannya) berubah menjadi instrumen mudarat dan pelanggaran hak pihak lain (Baharuddin & Iman, 2020; Hasan, 2012).

2. Parameter Maqāṣid untuk Mendeteksi Misbruik van Recht: Pelanggaran atas Perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta—serta Kehormatan/Martabat

Karena maqāṣid dipahami sebagai tujuan syariat yang memusat pada kemaslahatan, maka parameter analisis "penyalahgunaan hak" dalam hukum Islam dapat ditautkan pada perlindungan lima pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) yang berulang kali dinyatakan sebagai inti maqāṣid (Mokodenseho et al., 2024; Taqwim et al., 2021; Towadi, 2017). Sebagai contoh, kajian tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menegaskan bahwa perlindungan korban dan pemberian keadilan dikaitkan dengan upaya menjaga prinsip-prinsip utama tersebut agar kekerasan tidak berulang (Nisa & Ruslandi, 2022). Hal yang sama juga tampak pada studi tentang pelarangan minuman memabukkan yang diletakkan pada tujuan mengambil manfaat dan menghilangkan mudarat sekaligus menjaga lima pokok tadi (Kesuma et al., 2024). Dengan demikian, bila suatu hak—misalnya hak suami dalam rumah tangga, hak pemilik modal dalam kontrak, atau hak sponsor dalam relasi kerja—dipakai untuk melukai jiwa, merusak akal, mengancam harta, atau menjatuhkan martabat, maka tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai pelanggaran tujuan maqāṣid dan sekaligus sebagai bentuk misbruik van recht dalam perspektif etika hukum Islam (Kesuma et al., 2024; Meirison et al., 2023; Nisa & Ruslandi, 2022).

Selain lima pokok yang dominan, beberapa karya juga menyinggung perluasan makna "perlindungan kehormatan" ke arah martabat manusia dan hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Kajian tentang kontekstualisasi teori maqāṣid Jasser Auda menyatakan bahwa perlindungan kehormatan di era kontemporer meluas menjadi perlindungan martabat manusia dan perlindungan HAM, serta dipandang selaras dengan prinsip HAM universal (Zakaria, 2021). Dalam konteks Indonesia dan relasi dengan prinsip HAM, kajian lain menyatakan bahwa prinsip maqāṣid selaras dengan perlindungan hak-hak dasar (kebebasan beragama, hak hidup, pendidikan, dan hak ekonomi) sehingga dapat menjadi perangkat moral untuk kebijakan yang melindungi kelompok rentan (Towadi, 2017). Dua sumber ini memperkuat argumen bahwa "penyalahgunaan hak" tidak hanya berarti kerugian material, tetapi juga mencakup perusakan martabat dan kehormatan manusia; karena itu, pelaksanaan hak yang menghina, memeras, memperbudak, atau mengeksploitasi pihak lemah dapat diposisikan sebagai penyimpangan dari tujuan syariat (Towadi, 2017; Zakaria, 2021).

3. Ranah Keluarga: Penyalahgunaan Hak dalam Talak, Poligami, dan Relasi Seksual—serta Koreksinya dalam Fiqh dan Hukum Positif

Dalam ranah keluarga, problem "penyalahgunaan hak" tampak jelas ketika suatu hak yang secara fiqh dikenal (atau dipraktikkan dalam tradisi) digunakan secara sewenang-wenang hingga merugikan istri atau anak. Studi tentang at-tafrīq al-qaḍā'ī menegaskan bahwa talak memang diposisikan sebagai hak prerogatif suami, namun ketika hubungan perkawinan sudah kehilangan kemaslahatan dan membawa mudarat sedangkan suami menahan talak, hakim dapat memutus perkawinan demi melindungi hak-hak istri; kewenangan ini disebut sah dalam hukum negara dan memiliki legitimasi dalam fiqh (Baharuddin & Iman, 2020). Kerangka ini dapat dibaca sebagai respons kelembagaan terhadap misbruik van recht karena penahanan talak—walau secara formal "hak"—dipahami dapat berubah menjadi instrumen kerugian yang meniadakan perlindungan hak pihak lain (Baharuddin & Iman, 2020; Hasan, 2012).

Isu poligami juga dibahas dalam logika serupa: menurut satu kajian, ushūl al-fiqh menilai setiap tindakan yang merugikan orang lain sebagai dosa, dan karena poligami dipandang dalam beberapa konteks menimbulkan lebih banyak kerugian bagi istri/anak daripada manfaat bagi mereka, maka tindakan itu dapat dikategorikan berdosa; dalam konteks fiqh, poligami pada kondisi tertentu diposisikan sebagai jarīmah ta'zīr (Hasan, 2012). Namun kajian yang sama secara eksplisit menyatakan adanya ketiadaan konsensus apakah setiap poligami harus dikriminalisasi, dan di tingkat hukum positif Indonesia sanksi pidana atas pelanggaran pembatasan poligami dinilai tidak jelas (Hasan, 2012). Nuansa ini penting untuk topik "penyalahgunaan hak": suatu hak atau kebolehan fiqh tidak otomatis berarti bebas dari evaluasi mafsadah, tetapi juga tidak otomatis berarti selalu harus dipidana; perdebatan dan perbedaan pandangan menunjukkan bahwa penilaian "penyalahgunaan" memerlukan pembacaan konteks, kerugian nyata, serta mekanisme koreksi yang proporsional (Hasan, 2012; Mokodenseho et al., 2024).

Dalam relasi seksual suami–istri, kajian tentang kekerasan seksual terhadap istri menegaskan adanya hak dan kewajiban pascaakad nikah, tetapi "atas nama agama" sering dijadikan basis pembenar pemaksaan seksual; penelitian tersebut menggunakan analisis maqāṣid untuk menekankan perlindungan korban, pemberian keadilan, dan pencegahan kekerasan berulang sebagai upaya menjaga prinsip-prinsip utama Islam (Nisa & Ruslandi, 2022). Di sini, "penyalahgunaan hak" dapat dipahami sebagai klaim "hak seksual" yang dipraktikkan melalui pemaksaan dan kekerasan sehingga menabrak tujuan kemaslahatan dan perlindungan jiwa/martabat yang ditekankan dalam maqāṣid (Nisa & Ruslandi, 2022; Zakaria, 2021). Dengan kerangka ini, pembenaran formalistik atas "hak" tanpa memperhatikan akibat mudarat justru diposisikan tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang disebut berorientasi pada keadilan, rahmat, dan maslahat (Harisudin, 2021; Nisa & Ruslandi, 2022).

4. Ranah Muamalah/Transaksi: Hak Kontraktual, Pencegahan Mudarat, dan "Itikad Buruk" sebagai Bentuk Penyalahgunaan Hak

Dalam bidang muamalah, problem misbruik van recht dapat muncul ketika pihak yang lebih kuat menggunakan struktur kontrak atau "hak" prosedural untuk menekan pihak lain sehingga terjadi ketidakadilan atau kerugian. Studi tentang khiyār dalam transaksi e-commerce menegaskan bahwa khiyār adalah hak para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad; komponen khiyār terutama diposisikan sebagai opsi ketika ada cacat/kerusakan yang dapat merugikan atau menzalimi para pihak, dan karenanya berfungsi preventif agar kenyamanan dan keadilan transaksi terwujud (Wijaya et al., 2023). Kajian tersebut juga menekankan perlunya penguatan regulasi sebagai upaya preventif untuk mencegah tindakan bad faith salah satu pihak agar tercipta rasa aman dalam transaksi (Wijaya et al., 2023). Dalam terminologi topik ini, khiyār dapat dibaca sebagai desain hak yang justru dimaksudkan untuk mencegah "penyalahgunaan hak" oleh pihak lain: hak diberikan sebagai rem terhadap potensi kezaliman akibat asimetri informasi atau cacat barang (Siregar, 2014; Wijaya et al., 2023).

Namun, literatur yang tersedia juga menunjukkan bahwa inovasi produk dan konstruksi akad bisa menjadi lahan penyalahgunaan jika hanya meniru bentuk tanpa menjaga substansi kesyariahan. Satu kajian tentang inovasi produk perbankan syariah menegaskan bahwa inovasi seharusnya menggali fiqh al-mu'āmalah kontemporer dengan perangkat ushūl al-fiqh, qawā'id fiqhiyyah, filsafat hukum, dan maqāṣid; ia juga mengingatkan bahwa produk tertentu dapat melanggar prinsip akad bila mengandung ketergantungan antarakad (ta'alluq) atau ketidakpastian akibat multiakad (shafqatayn fī al-shafqah) (Siregar, 2014). Pada level implementasi, kajian tentang pembiayaan online berbasis ijarah menunjukkan adanya kritik bahwa praktik ijarah tertentu "lebih berkesan menyewa uang", yang dinilai tidak dibenarkan karena dipandang sebagai riba (Rosidah et al., 2023). Dua studi ini menyediakan cara membaca misbruik van recht dalam muamalah: pihak penyedia jasa dapat saja mengklaim "hak margin/ujrah" atau "hak desain produk", tetapi bila konstruksi tersebut menyimpang dan menimbulkan kerugian/ketidakadilan (atau menyalahi larangan substantif), maka klaim hak itu dapat dinilai tidak patut menurut prinsip kesyariahan yang menuntut kejelasan akad dan pencegahan unsur terlarang (Rosidah et al., 2023; Siregar, 2014).

Persoalan denda dan klausul penalti juga menunjukkan ketegangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur. Penelitian tentang amercement (denda keterlambatan) pada kontrak pembiayaan bank syariah menyimpulkan bahwa menurut mayoritas ulama, denda keterlambatan atas kewajiban berbentuk utang/pembayaran tidak diperbolehkan karena dapat dikategorikan riba, dan kajian itu mengaitkan keadilan Islam dengan prinsip "tidak menzalimi dan tidak dizalimi" (Rasyidin, 2021). Pada level kebijakan produk, kajian mudharabah menilai praktik revenue-sharing yang dihitung dari laba kotor dapat memicu rasa ketidakadilan karena lebih menguntungkan shāḥib al-māl dan kurang menguntungkan muḍārib (Supriatna et al., 2020). Kedua sumber ini menegaskan bahwa "hak" lembaga keuangan untuk menagih atau mengambil keuntungan harus dibaca dalam parameter keadilan dan kemaslahatan; ketika hak itu diterjemahkan menjadi klausul yang membebani secara tidak proporsional, ia berpotensi menjadi "penyalahgunaan hak" dalam arti pelaksanaan hak yang tidak patut dan merugikan pihak lain (Rasyidin, 2021; Supriatna et al., 2020).

5. Ranah Ketenagakerjaan dan Eksploitasi: Penyalahgunaan "Hak Sponsor" dalam Sistem Kafala dan Problem Perbudakan Modern

Salah satu contoh eksplisit tentang abuse/misuse of right yang termuat dalam sumber adalah pembahasan sistem kafala. Kajian mengenai kafala menekankan bahwa secara ideal kafala dalam syariat memiliki tujuan mulia untuk menjamin keamanan finansial pihak lemah dalam menghadapi persoalan hukum, tetapi praktik modern di beberapa negara Teluk dipaparkan mengalami pergeseran nilai dan bahkan devolusi menjadi perbudakan modern (Meirison et al., 2023). Penelitian itu secara tegas menyatakan adanya "unfairness and abuse of the guarantor's right" (ketidakadilan dan penyalahgunaan hak penjamin), termasuk penundaan hak-hak pihak yang ditanggung, kecuali jika penjamin berbelas kasih (Meirison et al., 2023). Di sini, misbruik van recht muncul dalam bentuk paling gamblang: hak/kewenangan penjamin yang seharusnya protektif berubah menjadi instrumen dominasi dan eksploitasi, sehingga bertentangan dengan tujuan maqāṣid yang dalam studi yang sama dikaitkan dengan perlindungan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia (Meirison et al., 2023; Zakaria, 2021).

Kecenderungan serupa—yakni pelaksanaan "hak" atau kewenangan yang menghasilkan eksploitasi—juga sejalan dengan penilaian berbasis maqāṣid atas perdagangan manusia. Kajian tentang human trafficking menegaskan trafficking sebagai perbudakan modern yang tidak relevan dengan tujuan hukum Islam karena mencederai martabat manusia, kebebasan, dan kelayakan hidup; ia menegaskan lima pokok al-ḍarūriyyāt al-khamsah sebagai parameter bahwa setiap hal yang bertentangan dengannya tidak sesuai dengan tujuan wahyu (Nurhayati et al., 2022). Dengan demikian, eksploitasi tenaga kerja atau trafficking dapat dibaca sebagai "penyalahgunaan hak" dalam dua lapis: penyalahgunaan kekuasaan/posisi untuk merampas kebebasan dan martabat, serta penyalahgunaan konstruksi legal-sosial yang membiarkan kerusakan atas lima pokok perlindungan syariat (Meirison et al., 2023; Nurhayati et al., 2022).

6. Ranah Pidana dan Jabatan Publik: Penyalahgunaan Kewenangan (Korupsi) dan Koreksi melalui Ta'zīr serta Orientasi Kemaslahatan

Dalam hukum pidana Islam dan kebijakan publik, "penyalahgunaan hak" paling dekat dengan konsep "abuse of authority" (penyalahgunaan kewenangan). Studi tentang korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam menyatakan bahwa ada beberapa jarimah yang mirip korupsi, termasuk khiyānat (yang disebut sebagai abuse of authority) dan tindakan yang merugikan orang lain; karenanya dapat masuk kategori ta'zīr terkait harta dan kemaslahatan universal (Alam et al., 2022). Formulasi ini penting karena menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dipahami sebagai pelanggaran yang berdimensi kerugian sosial, sehingga responsnya tidak semata moral tetapi juga dapat berupa sanksi ta'zīr yang ditentukan otoritas hakim/penguasa demi kemaslahatan (Alam et al., 2022; Fauzan, 2022). Pada titik ini, misbruik van recht beralih dari sekadar pelaksanaan hak privat menjadi pelaksanaan kewenangan publik yang merampas hak masyarakat, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat yang menuntut keadilan dan perlindungan harta publik (Alam et al., 2022; Nisa & Ruslandi, 2022).

Pada saat yang sama, kajian komparatif tentang pemidanaan menegaskan bahwa maqāṣid menjadi orientasi dasar tujuan hukum (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta), dan diskursus alternatif pemidanaan (misalnya rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika) diposisikan sebagai upaya menuju pemulihan, bukan pembalasan (Fauzan, 2022). Walaupun pembahasan narkotika bukan fokus langsung "penyalahgunaan hak", sumber-sumber yang tersedia konsisten menilai bahwa kebijakan hukum harus menjaga akal (ḥifẓ al-'aql) dan menolak mudarat; bahkan ada kajian yang menyebut rehabilitasi bagi pecandu/penyalahguna narkotika sebagai kewajiban dari perspektif Islam karena prinsip maqāṣid menuntut penjagaan akal sebagai kebutuhan imperatif (Laksana et al., 2023). Dengan analogi metodologis, bila suatu "hak" (misalnya hak menghukum, hak menahan, atau hak menentukan kebijakan) dijalankan dengan cara yang memperparah kerusakan akal/jiwa dan mengabaikan pemulihan, maka kebijakan itu dapat dikritik sebagai penyalahgunaan kewenangan yang tidak selaras dengan tujuan maqāṣid (Fauzan, 2022; Laksana et al., 2023).

7. Mekanisme Koreksi terhadap Penyalahgunaan Hak: Ijtihad, Fatwa, Taqnīn (Legislasi), dan Peradilan

Sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa koreksi atas penyalahgunaan hak tidak cukup pada level moral individual, tetapi memerlukan arsitektur kelembagaan: fatwa, kodifikasi, dan peradilan. Dalam konteks Indonesia, fatwa DSN-MUI dipaparkan berfungsi untuk menyeragamkan ketentuan bagi pelaku ekonomi syariah agar tercipta ketertiban hukum, dan pada ranah tertentu fatwa diposisikan sebagai bagian dari hukum positif serta menjadi rujukan hakim/arbitrator (Tahmid et al., 2019). Kajian lain menegaskan bahwa fatwa sebagai produk hukum Islam memiliki karakteristik khas dan pada prinsipnya identik dengan fiqh; fatwa dapat menjadi hukum negara bila diakui institusi negara yang berwenang (Witro et al., 2021). Kerangka ini relevan bagi misbruik van recht karena banyak bentuk penyalahgunaan hak dalam muamalah modern muncul dari celah kontrak dan ketimpangan informasi; standardisasi dan pengakuan fatwa dapat berperan sebagai perangkat preventif agar "hak kontraktual" tidak dimanipulasi secara merugikan (Tahmid et al., 2019; Witro et al., 2021).

Selain fatwa, kodifikasi dan taqnīn juga dipahami sebagai cara membawa nilai fiqh dan maqāṣid ke dalam sistem hukum modern. Kajian tentang sejarah KHES menegaskan bahwa regulasi ini lahir sebagai jawaban atas perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan menjadi pedoman hakim; KHES juga dipaparkan sebagai bukti fleksibilitas hukum Islam menghadapi perkembangan zaman (Abdillah & Susilawati, 2020). Kajian mengenai taqnīn menegaskan bahwa fiqh di beberapa negara masuk ranah legislasi untuk menemukan kesesuaian antara fiqh dan hukum nasional, termasuk melalui dialog dengan 'urf/adat; ia juga menyinggung skema Jasser Auda tentang pergeseran fiqh sebagai ekspresi syariah menjadi ekspresi kognisi manusia terhadap syariah (Santoso, 2023). Dua rujukan ini penting untuk menahan "penyalahgunaan hak" yang bersumber dari kekacauan otoritas: ketika fiqh/fatwa/qānūn dipahami sebagai produk kognitif yang dapat dievaluasi dengan maqāṣid, maka ruang koreksi institusional terbuka—baik lewat legislasi yang lebih responsif maupun putusan pengadilan yang berorientasi kemaslahatan (Abdillah & Susilawati, 2020; Santoso, 2023).

Akhirnya, peradilan juga muncul sebagai mekanisme koreksi eksplisit atas kesewenang-wenangan pelaksanaan hak, sebagaimana tampak dalam konsep at-tafrīq al-qaḍā'ī yang memberi hakim otoritas memutus perkawinan untuk melindungi hak istri ketika "hak" suami berubah menjadi sumber mudarat (Baharuddin & Iman, 2020). Dalam kerangka ini, koreksi terhadap misbruik van recht bukan negasi atas hak, melainkan penataan pelaksanaan hak agar tetap berada dalam orbit keadilan dan kemaslahatan—yakni selaras dengan prinsip bahwa menghindari mafsadah didahulukan daripada mengejar maslahat sepihak (Hasan, 2012; Kesuma et al., 2024).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, misbruik van recht (penyalahgunaan hak) dalam perspektif hukum Islam paling dapat dipahami sebagai pelaksanaan hak atau kewenangan yang menyimpang dari tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dan prinsip kemaslahatan, sehingga melahirkan mudarat, ketidakadilan, atau eksploitasi pihak lain. Landasan normatifnya ditopang oleh prinsip ushūl al-fiqh bahwa tindakan yang merugikan orang lain adalah berdosa dan pencegahan mafsadah lebih utama daripada pencarian manfaat sepihak (Hasan, 2012; Kesuma et al., 2024). Parameter maqāṣid (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta—serta perluasan kehormatan menjadi martabat/HAM) menyediakan perangkat untuk menilai kapan pelaksanaan "hak" menjadi tidak patut (Taqwim et al., 2021; Towadi, 2017; Zakaria, 2021).

Contoh-contoh yang paling jelas dalam sumber meliputi: kesewenang-wenangan dalam relasi keluarga yang dikoreksi melalui otoritas hakim (at-tafrīq al-qaḍā'ī) (Baharuddin & Iman, 2020); potensi kerugian dalam praktik poligami yang dinilai berdosa pada kondisi tertentu namun diperdebatkan kriminalisasinya (Hasan, 2012); penggunaan hak kontraktual yang perlu dirancang preventif melalui khiyār dan regulasi anti-bad faith (Wijaya et al., 2023); serta eksploitasi dalam sistem kafala yang secara eksplisit dipotret sebagai "abuse of the guarantor's right" dan bertentangan dengan kemaslahatan (Meirison et al., 2023).

Karena itu, pencegahan dan penanganan penyalahgunaan hak dalam hukum Islam mensyaratkan keseimbangan metodologis ushūl al-fiqh dan maqāṣid (Shofi et al., 2022), penguatan perangkat kelembagaan (fatwa, kodifikasi, peradilan) (Abdillah & Susilawati, 2020; Tahmid et al., 2019), dan keberanian melakukan pembaruan berbasis pendekatan sistem dan orientasi "development and rights" sebagaimana dipaparkan dalam diskursus maqāṣid kontemporer (Anshori, 2020; Mutholingah & Zamzami, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Alam, S., Fajrin, Y. A., Al-Fatih, S., & Borsa, M. Ö. (2022). Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(2), 143. https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6722

Anshori, T. (2020). Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 2(1), 168–181. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166

Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2020). At-Tafrîq Al-Qadhâ'i And The Religious Courts' Authority In Deciding A Divorce. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 20(1), 1. https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i1.3493

Faisol, M. (2017). Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. Kalam, 6(1), 39. https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393

Fauzan, F. (2022). Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(1), 185. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308

Hakim, M. L. (2021). Sharī'a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(1), 25. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.953

Harisudin, M. N. (2021). The Study of Australian Government Policies on Maqasid al-Sharia Perspective. Justicia Islamica, 18(2), 227–242. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2772

Hasan, H. (2012). Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 12(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.960

Hasanudin, H., & Yaqin, A. (2019). The Transformation of Ijârah: from Fiqh to Syariah Banking Products. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(1), 72–98. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1893

Kesuma, A. S., Janah, I. N., & Nila, T. (2024). Siyasah Syar'iyah Analysis of the Alcohol Beverage Bill and its Relevance to Mui Fatwa No. 11 Of 2009 Concerning the Alcohol Law. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14976

Laksana, A. W., Hartiwiningsih, H., Purwadi, H., & Mashdurohatun, A. (2023). The Sufism Healing as an Alternative Rehabilitation for Drug Addicts and Abusers. Qijis (Qudus International Journal of Islamic Studies), 11(1), 149. https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.15025

Meirison, M., Rahmi, R., & Susilawati, S. (2023). The Kafala System as One of the First Instruments of Slavery and Ignorance in Islamic Views. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 14(1), 55–74. https://doi.org/10.18860/j.v14i1.20764

Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia. West Science Islamic Studies, 2(01), 30–37. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590

Mutholingah, S., & Zamzami, Muh. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. Journal Ta'limuna, 7(2), 90–111. https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183

Nisa, S. K., & Ruslandi, R. (2022). Maqashid Sharia Concerning Sexual Violence Against Wife In Law Number 23 Year 2004. Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 6(1), 31–45. https://doi.org/10.21093/qj.v6i1.4390

Nurhayati, N., Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. (2022). Human Trafficking in the Perspective of Maqashid Al-Sharia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 150. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304

Rasyidin, I. (2021). Implementation of Amercement in the Financing Contract in Islamic Banking based on Justice & Benefits Principles. Sultan Agung Notary Law Review, 3(3), 1042. https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.1042-1070

Rosidah, M., Aziz, J. A., & Mahfud, M. K. (2023). Analysis of Acad Construction on Sharia Online Loans at PT Duha Madani Syariah. Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 8(1), 25. https://doi.org/10.15548/jebi.v8i1.771

Santoso, L. (2023). Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" by Jamaluddin Athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan, 20(2), 501–534. https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085

Siregar, I. (2014). Legal Aspect of 'Gold Farming' Islamic Banking Product. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 14(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1275

Supriatna, S., Helmi, I., & Nurrohman, N. (2020). Mudharabah Scheme within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in It. Kodifikasia, 14(2), 235–262. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2121

Tahmid, K., Zaki, M., & Haryanto, H. (2019). Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung). Al-Adalah, 16(2), 263–286. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3520

Taqwim, I., Hasibuan, P., & Zulkarnain, Z. (2021). The Comparative Study of Child Drug Abuse Cases. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(2), 218. https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.16169

Thalib, P. (2018). Distinction of Characteristics Sharia and Fiqh on Islamic Law. Yuridika, 33(3), 438. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459

Towadi, M. (2017). The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia). Journal of Indonesian Legal Studies, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16637

Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid Sharia Progressive: Anatomical and Transformational of Halal Institutions in UIN KHAS Jember. El-Mashlahah, 13(2), 107–132. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370

Wijaya, A., Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah, N. (2023). The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 69–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Zakaria, S. (2021). The Contextualization of the Māqāṣid Āl-Šyāriāh Jasser Auda Theory in the Concept and Practice of Islamic Family Law. Al-Adl, 14(2), 83. https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396