01559 - Minuta Akta: Kajian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada Praktik Kenotariatan Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep minuta akta sebagai naskah asli akta notaris yang disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol/arsip, serta hubungannya dengan salinan akta yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan, ditinjau dari perspektif hukum positif kenotariatan Indonesia (UUJN) dan nilai-nilai hukum Islam. Dengan menggunakan metode kajian pustaka normatif-analitis, artikel ini menyintesiskan berbagai literatur kenotariatan, ekonomi syariah, dan hukum Islam untuk memetakan konstruksi yuridis minuta akta, fungsi protokol notaris, konsekuensi ketidaksesuaian salinan dengan minuta, serta korespondensi antara mekanisme minuta–salinan dengan prinsip pencatatan, persaksian, amanah, dan kepatuhan syariah dalam muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa minuta akta memiliki peran ganda: menjamin kepatuhan formal agar akta tetap berstatus otentik, sekaligus menjadi referensi otoritatif untuk memastikan substansi akad tidak menyimpang dari prinsip syariah. Mekanisme "minuta disimpan—salinan diserahkan" bukan sekadar kebijakan kearsipan, melainkan infrastruktur kepastian hukum dan perlindungan kemaslahatan transaksi yang dapat disinergikan dengan tujuan-tujuan perlindungan dalam syariah. Perdebatan tentang pencantuman basmalah/ayat Al-Qur'an dalam akta dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris non-Muslim menunjukkan perlunya titik temu antara formalitas UUJN dan substansi kepatuhan syariah.

Kata Kunci: minuta akta; protokol notaris; salinan akta; hukum Islam; kepatuhan syariah; akad syariah; akta otentik

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the minuta akta (notarial minute) as the original notarial deed retained by the notary as part of the protocol/archive, and its relationship to the certified copy issued to interested parties, reviewed from the perspective of Indonesian positive notarial law (UUJN) and Islamic legal values. Employing a normative-analytical literature review method, this article synthesizes various notarial, Islamic economic, and Islamic legal literatures to map the juridical construction of the minuta akta, the notarial protocol function, consequences of discrepancies between copies and the minute, and the correspondence between the minute–copy mechanism and Islamic principles of documentation, witnessing, trust (amanah), and sharia compliance in muamalah. The findings indicate that the minuta akta serves a dual role: ensuring formal compliance so that the deed retains its authentic status, while simultaneously serving as an authoritative reference to ensure that the substance of the contract does not deviate from sharia principles. The mechanism of "minute retained—copy delivered" is not merely an archival policy, but rather an infrastructure of legal certainty and transactional maslahah protection that can be harmonized with protective objectives in sharia. Debates regarding the inclusion of the basmala/Qur'anic verses in notarial deeds and the validity of deeds executed by non-Muslim notaries underscore the necessity of reconciling UUJN formalities with substantive sharia compliance.

Keywords: minuta akta; notarial protocol; certified copy; Islamic law; sharia compliance; sharia contract; authentic deed

________________________________________

1. Pendahuluan

Minuta akta dipahami sebagai naskah "asli" akta notaris yang memuat tanda tangan para penghadap (para pihak), saksi, dan notaris, lalu disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol/arsip notaris, sedangkan pihak yang berkepentingan memperoleh grosse, salinan, atau kutipan yang dikeluarkan berdasarkan minuta tersebut (Arsyad, 2021; Najiha, 2022). Konstruksi ini sejalan dengan pemahaman bahwa notaris tidak sekadar "menulis kontrak", melainkan menjalankan fungsi pejabat umum yang memberi kepastian bentuk dan pembuktian melalui akta otentik, sehingga keamanan dan kerahasiaan arsip (minuta) menjadi elemen penting dari layanan publik notaris (Alvanso & Prasetyo, 2023; Multazam & Purwaningsih, 2018).

Dalam konteks akad-akad syariah, misalnya di perbankan syariah, dokumen akad sering dituangkan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun tetap menuntut kesesuaian sekaligus dengan formalitas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) (Akbar & Yazid, 2020; Andraini, 2012).

Pada sisi lain, ketika pertanyaan "minuta akta menurut hukum Islam" diajukan, perlu ditegaskan bahwa istilah teknis "minuta akta" sendiri merupakan terminologi hukum positif kenotariatan (UUJN), sedangkan hukum Islam—sebagaimana tercermin dalam literatur ekonomi/akad syariah—menekankan prinsip pencatatan (dokumentasi), persaksian, amanah, serta pemenuhan prinsip syariah dalam muamalah. Prinsip-prinsip ini dapat disinergikan dengan mekanisme minuta–salinan dalam sistem notaris modern (Fardiyanto, 2021; Nurwulan, 2018; Sanusi et al., 2022; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

Dengan demikian, pembahasan "menurut hukum Islam" secara akademik lebih tepat diarahkan pada: (i) rasionalitas syariah atas kebutuhan pencatatan dan pembuktian muamalah; (ii) amanah dan perlindungan hak para pihak melalui dokumentasi yang autentik dan terjaga; serta (iii) kepatuhan syariah pada substansi akad yang dituangkan dalam akta—dengan minuta sebagai referensi otoritatif untuk salinan (Akbar & Yazid, 2020; Arini & Anggoro, 2021; Fardiyanto, 2021; Sanusi et al., 2022).

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka normatif-analitis (normative-analytical literature review). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah yang mencakup kajian kenotariatan, ekonomi syariah, dan hukum Islam, kemudian disintesiskan secara sistematis untuk memetakan konstruksi yuridis minuta akta serta korespondensinya dengan nilai-nilai hukum Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan menelaah norma hukum positif (UUJN) dan prinsip-prinsip hukum Islam secara komparatif.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Minuta Akta dalam Hukum Positif: Definisi, Fungsi Protokol, dan Proses Formal

Secara normatif sebagaimana dirujuk dalam kajian-kajian kenotariatan, minuta akta didefinisikan sebagai "asli akta" yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, serta disimpan sebagai bagian dari protokol notaris (Arsyad, 2021; Najiha, 2022). Karena minuta adalah basis otentisitas dan basis penerbitan turunan akta, UUJN juga menempatkan kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian protokol, serta mengeluarkan grosse/salinan/kutipan berdasarkan minuta (Arsyad, 2021; Najiha, 2022). Sejumlah penelitian menekankan bahwa minuta merupakan "inti" dari akta notaris, karena di dalamnya melekat kehendak para pihak yang dikonstatir oleh notaris serta bukti formal penandatanganan dan pemenuhan prosedur pembuatan akta otentik (Dasopang, 2022; Najiha, 2022; Zulva & Roisah, 2022).

Dalam praktik administrasi protokol, minuta akta diposisikan sebagai arsip negara/dokumen yang wajib dipelihara, dan karena itu notaris dituntut menjaga pengarsipan secara hati-hati (Idris, 2017; Zulva & Roisah, 2022). Bahkan dijelaskan pula bahwa minuta akta memiliki "usia" lebih panjang daripada pembuatnya (notaris), sehingga isu pengalihan/penyerahan protokol kepada notaris lain dan perlindungan hukum terkait protokol menjadi relevan dalam menjaga kesinambungan akses pembuktian berbasis minuta (Idris, 2017). Di tingkat teknis pengelolaan, terdapat penjelasan bahwa minuta akta beserta data/dokumen yang dilekatkan dijilid dalam buku bulanan, dan pencatatan protokol menjadi bagian dari tata kelola arsip kenotariatan (Najiha, 2022; Zulva & Roisah, 2022).

Proses formal—yang sering dikaitkan dengan verlijden/peresmian akta—menuntut pembacaan akta oleh notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri saksi, lalu ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Penyimpangan pada pembacaan/penandatanganan dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan (Badruzaman, 2019; Haryono et al., 2020). Penekanan terhadap pembacaan ini juga dipahami sebagai mekanisme kontrol kualitas—misalnya untuk menghindari kesalahan ketik—sebelum minuta ditandatangani, sehingga minuta yang disimpan benar-benar merekam konsensus para pihak dalam bentuk yang sah (Harahap et al., 2020).

3.2 Salinan Akta sebagai Turunan dari Minuta: "Sama Bunyinya" dan Konsekuensi Ketidaksesuaian

Salinan akta dalam kerangka UUJN dipahami sebagai salinan kata demi kata dari seluruh akta yang dikeluarkan berdasarkan minuta, dan pada bagian bawah salinan lazim dicantumkan frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya" (Arsyad, 2021; Dasopang, 2022). Oleh karena salinan bersumber pada minuta, notaris diwajibkan mengeluarkan salinan berdasarkan minuta, sehingga relasi minuta–salinan bersifat hierarkis: minuta adalah referensi otentik yang disimpan, sedangkan salinan adalah instrumen layanan bagi pihak yang berkepentingan (Arsyad, 2021; Najiha, 2022). Dalam praktik akad pembiayaan syariah yang dibuat di hadapan notaris, juga ditemukan contoh bahwa dokumen yang beredar pada nasabah dapat berupa salinan yang ditandatangani notaris, sementara minuta yang asli ditandatangani para pihak, saksi, dan notaris dan tetap disimpan dalam protokol notaris (Winarno, 2015).

Ketika salinan tidak sama bunyinya dengan minuta, literatur menegaskan adanya problem formal dan prosedural yang dapat berimplikasi serius. Salinan yang tidak identik dipandang tidak memenuhi ketentuan UUJN tentang salinan dan melanggar prinsip bahwa salinan harus berbasis minuta, sehingga dapat berakibat pada cacat hukum dan bahkan berpotensi dinyatakan batal demi hukum dalam analisis yuridis tertentu (Dasopang, 2022; Parmitasari, 2020). Sejalan dengan itu, kajian lain menyoroti bahwa pembuatan salinan tanpa adanya minuta—atau tanpa penyimpanan minuta—merupakan pelanggaran atas kewajiban notaris dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, karena salinan semestinya lahir setelah minuta dibuat dan menjadi pedoman isinya (Faturohmah, 2018; Najiha, 2022).

Dengan demikian, dari perspektif kepastian hukum, "minuta disimpan—salinan diserahkan" bukan sekadar kebiasaan administratif, melainkan mekanisme yang menjaga integritas pembuktian, terutama bila kelak terjadi sengketa dan minuta dibutuhkan sebagai rujukan otoritatif (Dasopang, 2022; Najiha, 2022; Parmitasari, 2020).

3.3 Rasionalitas Hukum Islam: Pencatatan Muamalah, Persaksian, dan Perlindungan Hak

Sejumlah kajian transaksi ekonomi syariah menegaskan bahwa norma hukum Islam mengajarkan pentingnya pencatatan dalam bermuamalah. Akta notariil dipandang penting untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, menciptakan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum, dan mencegah sengketa di kemudian hari (Sanusi et al., 2022; Zham-Zham & Mataheru, 2020). Dalam analisis tentang urgensi akta notariil pada transaksi ekonomi syariah, potensi sengketa dapat muncul ketika salah satu pihak wanprestasi atau transaksi tidak sesuai prinsip syariah, sehingga dokumen akad tertulis yang kuat memiliki fungsi protektif dan preventif (Fardiyanto, 2021; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

Artinya, walaupun "minuta" sebagai istilah berasal dari tata kelola notaris modern, fungsi intinya—yakni memastikan adanya dokumentasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan—memiliki korespondensi kuat dengan etos syariah tentang pencatatan dan pembuktian muamalah (Fardiyanto, 2021; Sanusi et al., 2022; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan memberikan opsi bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi, tertulis di hadapan dua saksi, atau di hadapan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen notaris dapat diintegrasikan sebagai sarana pembuktian dan perlindungan kemaslahatan (maslahah) dalam praktik hukum Islam positif di Indonesia (Arini & Anggoro, 2021). Kajian maqasid al-syari'ah atas ketentuan saksi dalam wasiat juga menautkannya pada ide kemaslahatan, yakni memastikan kepastian dan perlindungan kepentingan para pihak yang terkait (Arini & Anggoro, 2021).

Dengan demikian, mekanisme minuta (sebagai naskah asli yang disimpan) dan salinan (yang diberikan kepada pihak berkepentingan) dapat dipandang kompatibel dengan tujuan-tujuan perlindungan dalam syariah, sepanjang prosedur pembuktian dan substansi perikatan tidak menyimpang dari prinsip syariah (Arini & Anggoro, 2021; Nurwulan, 2018; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

3.4 Notaris sebagai Pencatat Akad dalam Perspektif Islam: Konsep Al-Muwaththiq dan Kompetensi Syariah

Literatur yang membahas konsepsi notaris dalam Islam mengemukakan adanya konsep al-Muwaththiq sebagai figur pencatat/registrar akad, yang menekankan persyaratan kepribadian dan keahlian, khususnya pemahaman hukum Islam, agar pencatatan akad berdampak pada validitas dan kepatuhan syariah (Setyowati, 2016). Dalam kerangka ini, pencatatan akad bukan kerja mekanis, melainkan tindakan profesional yang menuntut kapasitas untuk memahami prinsip-prinsip syariah dan menuangkannya ke dalam akta, sambil tetap tunduk pada aturan hukum positif yang berlaku bagi notaris (Setyowati, 2016).

Karena itu, tema kompetensi notaris dalam perjanjian syariah sering ditekankan: notaris dipandang memegang posisi penting pada industri perbankan syariah karena terlibat dalam pembuatan akta-akta produk bank syariah dan pengikatan jaminan. Kebutuhan notaris yang memahami konsep akad syariah menjadi tuntutan agar formalitas dan substansi tidak saling bertentangan (Andraini, 2012; Ayatik et al., 2022).

Keseluruhan gagasan ini memperkuat justifikasi bahwa minuta akta—sebagai arsip autentik yang dijaga notaris—memiliki peran governance syariah: minuta menyediakan rujukan autentik untuk memastikan salinan tetap setia pada kesepakatan yang patuh syariah, serta membantu penyelesaian sengketa bila terjadi deviasi pelaksanaan akad dari prinsip syariah (Akbar & Yazid, 2020; Fardiyanto, 2021; Nurwulan, 2018). Dengan kata lain, ketertiban dokumentasi (minuta–salinan) menjadi bagian dari "infrastruktur kepatuhan" yang melindungi bank/nasabah dan juga meminimalkan sengketa ekonomi syariah (Akbar & Yazid, 2020; Fardiyanto, 2021; Nurwulan, 2018).

3.5 Amanah, Kerahasiaan, dan Hak Ingkar: Dimensi Etik yang Relevan dengan Syariah

Aspek penting lain yang berkelindan dengan hukum Islam adalah amanah dan kerahasiaan. Kajian perlindungan notaris menegaskan bahwa notaris terikat sumpah jabatan untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, dan kewajiban kerahasiaan ini diposisikan sebagai bagian dari perlindungan bagi para pihak yang mempercayakan perbuatannya untuk dituangkan dalam akta (Masriani, 2017; Putra, 2021). Dalam pembahasan hak ingkar, ditegaskan bahwa pengaturan kewajiban merahasiakan isi akta melekat pada sumpah jabatan serta norma UUJN, dan mekanisme persetujuan lembaga kehormatan notaris dipahami sebagai instrumen perlindungan martabat jabatan sekaligus perlindungan terhadap rahasia akta (Mulyawan & Dewi, 2022; Putra, 2021).

Kewajiban kerahasiaan ini menjadi makin bermakna ketika minuta akta dipahami sebagai arsip yang disimpan notaris: minuta bukan dokumen yang bebas diakses, melainkan dijaga, sedangkan pihak yang berkepentingan memperoleh salinan sebagai bukti tanpa mengorbankan integritas dan kerahasiaan protokol (Dasopang, 2022; Idris, 2017; Putra, 2021).

Dalam diskursus lembaga keuangan syariah, beberapa karya juga menarik garis etik yang bersesuaian dengan nilai Islam: notaris sebagai pihak yang dipercaya semestinya memiliki sifat-sifat moral—misalnya amanah—dan memahami hukum Islam sekaligus hukum positif agar dapat menjalankan fungsi pencatatan akad secara adil dan jelas (Yetniwati et al., 2021). Dengan demikian, penyimpanan minuta sebagai arsip dan penerbitan salinan hanya kepada pihak berkepentingan tidak semata-mata prosedur UUJN, tetapi juga koheren dengan tujuan perlindungan, amanah, dan pencegahan mudarat yang menjadi perhatian dalam praktik muamalah (Fardiyanto, 2021; Masriani, 2017; Yetniwati et al., 2021; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

3.6 Minuta Akta pada Akad Syariah: Kepatuhan Syariah dan Kepatuhan Formal Harus Berjalan Bersama

Kajian-kajian mengenai akta pembiayaan syariah menekankan bahwa bank syariah wajib menjalankan law compliance dan sharia compliance, dan karena akad pembiayaan lazim dibuat di hadapan notaris, maka notaris juga dituntut memperhatikan keduanya secara bersamaan agar akta tidak melanggar prinsip syariah (Nurwulan, 2018). Dalam perspektif ini, notaris mengkonstatir keinginan bank dan nasabah dalam akad, namun kegagalan memenuhi prinsip syariah pada akta pembiayaan dapat membawa konsekuensi serius—misalnya akta dinilai tidak sah/batal—sehingga kehati-hatian pada minuta sebagai naskah otoritatif menjadi kunci (Akbar & Yazid, 2020; Arifaid, 2017; Nurwulan, 2018).

Sejalan dengan itu, kajian tentang sengketa akad murabahah menunjukkan bahwa substansi akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dan notaris yang meresmikan akta dituntut memahami muamalah serta kepatuhan syariah karena akta notaris tetap dapat dipersoalkan dan bahkan dibatalkan melalui mekanisme peradilan (Akbar & Yazid, 2020; Arifaid, 2017).

Namun, kepatuhan syariah tidak dapat menegasikan kepatuhan formal. Sejumlah studi menegaskan bahwa akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar tetap berstatus akta otentik harus memenuhi bentuk akta sebagaimana ditentukan UUJN—misalnya anatomi akta Pasal 38 UUJN—karena penyimpangan formalitas dapat mendegradasi akta menjadi akta di bawah tangan (Andraini, 2012; Badruzaman, 2019; Shofanisa, 2017). Di sinilah minuta memainkan peran ganda: (i) sebagai bukti bahwa prosedur (pembacaan, penandatanganan, saksi) telah dipenuhi, dan (ii) sebagai referensi agar salinan tidak menyimpang dari naskah yang sah (Badruzaman, 2019; Dasopang, 2022; Haryono et al., 2020; Parmitasari, 2020).

Dengan kata lain, menurut sintesis literatur, "minuta disimpan, salinan diserahkan" dalam akad syariah bukan hanya kebijakan kearsipan, tetapi bagian dari mekanisme memastikan kepatuhan formal-otentik sekaligus memfasilitasi kepatuhan syariah pada substansi akad (Akbar & Yazid, 2020; Andraini, 2012; Nurwulan, 2018).

3.7 Catatan Perdebatan: Pencantuman Basmalah/Ayat Al-Qur'an dan Risiko Degradasi Otentisitas

Dalam praktik akta syariah, terdapat perdebatan mengenai pencantuman lafadz basmalah atau kutipan ayat Al-Qur'an pada awal akta. Sebagian kajian menyimpulkan bahwa pencantuman lafadz basmalah pada awal akta dapat melanggar ketentuan bentuk akta menurut Pasal 38 UUJN dan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Shofanisa, 2017). Kajian lain juga menyatakan bahwa pencantuman ayat Al-Qur'an yang ditempatkan pada bagian yang tidak sesuai anatomi akta menurut UUJN dapat menyebabkan cacat formil dan degradasi kekuatan akta (Badruzaman, 2019).

Namun terdapat pula pandangan yang lebih kompromistis: penggunaan ayat Al-Qur'an tidak melanggar peraturan perundang-undangan bila ditempatkan pada bagian isi akta atau pada akhir premis/konsiderans sehingga formalitas Pasal 38 tetap terpenuhi, dan substansi syariah tetap terakomodasi (Argantara & Zainurrohman, 2021; Ubaidillah, 2022).

Sintesis dari perdebatan ini memperlihatkan titik temu: prinsip syariah dapat diekspresikan dalam akta, tetapi penempatannya harus memperhatikan formalitas agar minuta tetap memenuhi syarat sebagai akta otentik yang kelak menjadi dasar penerbitan salinan yang sah (Argantara & Zainurrohman, 2021; Badruzaman, 2019; Shofanisa, 2017; Ubaidillah, 2022).

3.8 Isu Keabsahan oleh Notaris Non-Muslim: Nuansa antara Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam

Salah satu isu yang sering dibahas dalam hubungan minuta akta dan hukum Islam adalah apakah notaris harus Muslim untuk membuat dan membacakan akta perbankan syariah. Ada literatur yang menyatakan bahwa secara hukum positif, kewenangan membuat akta—termasuk akta perbankan syariah—melekat pada notaris tanpa membedakan agama, sepanjang akta dibuat berdasarkan UUJN. Namun kajian yang sama menyimpulkan bahwa menurut rujukan tertentu dalam hukum Islam, akta perbankan syariah menjadi tidak sah bila dibuat dan dibacakan oleh notaris non-Muslim (Idris, 2015).

Di sisi lain, terdapat pula pandangan normatif dalam kajian penerapan akad syariah yang menyebut "idealnya" notaris yang menangani akta syariah memahami prinsip syariah dan bahkan "sebaiknya" seorang Muslim, tetapi argumen ini sering diletakkan sebagai preferensi kompetensi/kepercayaan praktik, bukan sebagai syarat keabsahan formal UUJN (Andraini, 2012; Nu'man, 2021). Kajian lain tentang pencatatan akad syariah oleh notaris non-Muslim juga menekankan bahwa notaris adalah pejabat yang ditunjuk undang-undang untuk membuat akta, termasuk akta syariah, dan dalam muamalah Islam terdapat pandangan bahwa tidak ada masalah bermuamalah dengan non-Muslim, sehingga fokusnya bergeser pada kemampuan notaris menuangkan gagasan syar'i dan tidak bertentangan dengan prinsip akad (Dhiyo & Wiryawan, 2021).

Karena itu, posisi akademik yang paling hati-hati berdasarkan sumber-sumber yang tersedia adalah mengakui adanya perbedaan kesimpulan: (i) sebagian literatur memvalidasi kewenangan dan keabsahan menurut hukum positif tanpa membedakan agama notaris selama memenuhi UUJN; (ii) sebagian literatur mempersoalkan keabsahan menurut perspektif hukum Islam tertentu bila notaris non-Muslim membuat dan membacakan akta syariah; dan (iii) sebagian literatur lain menekankan kebolehan muamalah lintas agama dan menitikberatkan pada substansi kepatuhan syariah yang tertuang dalam minuta/akta (Dhiyo & Wiryawan, 2021; Idris, 2015).

Dalam konteks minuta akta, perbedaan ini penting karena menyangkut "otoritas moral-religius" pencatatan akad: apakah cukup terpenuhi lewat formalitas UUJN dan kepatuhan substansi syariah, atau juga dipersyaratkan identitas religius pencatat. Literatur yang ada menunjukkan ketidakseragaman jawaban (Dhiyo & Wiryawan, 2021; Idris, 2015).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur, minuta akta adalah naskah asli yang ditandatangani para pihak, saksi, dan notaris, disimpan sebagai protokol/arsip notaris, sedangkan salinan adalah turunan kata demi kata yang harus "sama bunyinya" dengan minuta dan diberikan kepada pihak berkepentingan (Arsyad, 2021; Najiha, 2022). Dari kacamata nilai-nilai hukum Islam yang diulas dalam kajian ekonomi syariah, penekanan pada pencatatan muamalah, persaksian, perlindungan hak dan kewajiban, serta amanah dan kepatuhan syariah dapat dipandang selaras dengan fungsi minuta sebagai arsip autentik dan fungsi salinan sebagai bukti bagi para pihak (Arini & Anggoro, 2021; Sanusi et al., 2022; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

Dalam ruang akad syariah, minuta menjadi semakin strategis karena ia sekaligus menjamin kepatuhan formal—agar akta tetap otentik—dan membantu menjaga kepatuhan syariah pada substansi akad, sehingga hubungan minuta–salinan adalah mekanisme perlindungan kepastian hukum dan kemaslahatan transaksi (Akbar & Yazid, 2020; Andraini, 2012; Badruzaman, 2019; Haryono et al., 2020; Nurwulan, 2018). Walau demikian, pada isu tertentu—misalnya pencantuman basmalah/ayat Al-Qur'an atau penggunaan notaris non-Muslim—literatur menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Titik temu yang konsisten adalah kebutuhan menjaga formalitas UUJN agar minuta tetap otentik, serta kebutuhan menjaga substansi akad agar tidak menyimpang dari prinsip syariah (Argantara & Zainurrohman, 2021; Badruzaman, 2019; Dhiyo & Wiryawan, 2021; Idris, 2015; Shofanisa, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akbar, M., & Yazid, F. (2020). Implementasi ketentuan akta autentik notaris pada pembuatan akad di perbankan syariah. Law Jurnal, 1(1), 25–31. https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.785

Alvanso, T., & Prasetyo, M. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap kriminalisasi jabatan notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2195–2204. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3153

Andraini, F. (2012). Perbedaan golongan penduduk dalam proses pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan. Notarius, 1(1), 109–125. https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1129

Argantara, Z. R., & Zainurrohman, Z. (2021). Pencatatan akta notaris akad syariah oleh notaris non-Muslim perspektif hukum Islam. Masyrif Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(2). https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i2.520

Arifaid, P. (2017). Tanggung jawab hukum notaris terhadap akta in originali. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 510. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.456

Arini, D. I. D., & Anggoro, T. (2021). Keabsahan hukum grosse akta pengakuan hutang pada akad pembiayaan perbankan syariah. Jurnal USM Law Review, 4(2), 484–503. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056

Arsyad, K. (2021). Desain kontrak perjanjian murabahah. https://doi.org/10.31219/osf.io/769x2

Ayatik, A., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Implikasi hukum bagi akta pembiayaan murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jurnal Supremasi, 53–67. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1821

Badruzaman, D. (2019). Isu kontemporer peran notaris dalam akad murabahah di lembaga keuangan syari'ah. Muslim Heritage, 4(1), 141. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1589

Dasopang, N. (2022). Pelaksanaan akad musyarakah di bank syariah. Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 8(2), 231–248. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1848

Dhiyo, A. A. D. A., & Wiryawan, I. W. (2021). Peran dan tanggung jawab notaris dalam memperoleh surat keterangan wasiat terkait permohonan oleh ahli waris. Acta Comitas, 6(01), 152. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p13

Fardiyanto, A. S. (2021). Formulasi terhadap sistematika akta dalam akad syariah yang berkepastian hukum. Jurnal Lex Renaissance, 6(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art8

Faturohmah, I. (2018). Peran notaris dalam menegakkan good corporate governance pada perbankan syariah. Lex Renaissance, 3(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art10

Harahap, W. A., Nurdin, A., & Santoso, B. (2020). Kompetensi notaris dalam pembuatan perjanjian syariah (tinjauan dari perspektif hukum ekonomi syariah). Notarius, 13(1), 170–180. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29171

Haryono, T. S., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2020). Peranan notaris dalam membuat akta akad pembiayaan murabahah di BMT Syariah Wanita Islam. Notarius, 13(2), 682–693. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31093

Idris, M. (2015). Perjanjian kredit perbankan konvensional dan akad pembiayaan perbankan syariah: Suatu tinjauan deskriptif dalam hukum di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1). https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5007

Idris, M. (2017). Perjanjian kredit konvensional dan akad pembiayaan syariah dalam sistem perbankan. Madani Legal Review, 1(1), 29–51. https://doi.org/10.31850/malrev.v1i1.27

Masriani, Y. T. (2017). Urgensi akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah. Journal of Islamic Studies and Humanities, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.21580/jish.11.1370

Multazam, M. T., & Purwaningsih, S. B. (2018). Verlijden pada jabatan notaris di Indonesia (bukti di Sidoarjo). Res Judicata, 1(1), 19. https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036

Mulyawan, M. A., & Dewi, G. (2022). Keabsahan akta perbankan syari'ah yang dibuat notaris non-Muslim perspektif hukum Islam. Asy-Syari'ah, 23(2), 191–206. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14057

Najiha, S. A. (2022). Analisis yuridis keabsahan pencantuman kutipan ayat Al-Qur'an dalam akad syariah menurut UUJN. Officium Notarium, 2(3), 440–448. https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art6

Nu'man, M. H. (2021). Penerapan prinsip syariah pada akad musyarakah mutanaqishah di bank syariah dalam bentuk akta notaris yang mengandung klausula eksonerasi. Bayani, 1(2), 106–128. https://doi.org/10.52496/bayaniv.1i.2pp106-128

Nurwulan, P. (2018). Akad perbankan syariah dan penerapannya dalam akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 623–644. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10

Parmitasari, I. (2020). Autentikasi akad pembiayaan pada perbankan syariah dalam penggunaan lafadz basmallah. Undang Jurnal Hukum, 3(1), 85–105. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.85-105

Putra, S. M. R. (2021). Keabsahan akta akad murabahah berdasarkan kepatuhan syariah (studi kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js). Jurnal Lex Renaissance, 6(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art13

Sanusi, I., Rato, D., & Ali, M. (2022). Tanggung jawab notaris terhadap pengakuan anak di luar kawin pada hak waris anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. Mimbar Yustitia, 6(2), 118–132. https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3656

Setyowati, R. (2016). Notaris dalam sengketa perbankan syariah. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 131. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.131-139

Shofanisa, A. N. (2017). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada akta pembiayaan notaris dalam rangka kepatuhan prinsip syariah (sharia compliance). Yuridika, 32(2), 189. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632

Ubaidillah, A. (2022). Review peran notaris dalam pembagian harta gono-gini pada proses perceraian. Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 2(01), 41–49. https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.726

Winarno, D. (2015). Konsekuensi yuridis salinan akta notaris yang tidak sama bunyinya dengan minuta akta terhadap keabsahan perjanjian. Arena Hukum, 8(3), 411–427. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.6

Yetniwati, Y., Yahya, T., & Amir, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol: Bentuk dan batasan. Undang Jurnal Hukum, 4(1), 213–244. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244

Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). Kewenangan notaris dalam penerapan dan pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(2), 140–152. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331

Zulva, A., & Roisah, K. (2022). Peran notaris dalam pembuatan akad pembiayaan syariah guna menegakkan good corporate governance. Notarius, 16(3), 1251–1268. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41328