01558 - Merit Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Uji Substantif Terintegrasi dalam Penyelesaian Sengketa

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "merit hukum"—yakni kekuatan atau kelayakan suatu perkara dilihat dari substansi atau pokok permasalahannya—dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis sintesis literatur, kajian ini menelusuri fondasi normatif merit perkara dalam fiqh qadha, sumber dan otoritas penentu merit (al-Qur'an, hadis, KHI, KHES, dan fatwa), parameter inti penilaian merit, serta kaitannya dengan pilihan model penyelesaian sengketa (ishlah, tahkim, dan qadha). Hasil kajian menunjukkan bahwa merit hukum dalam perspektif hukum Islam merupakan uji substantif terintegrasi yang mencakup: (1) ketepatan domain perkara dan kompetensi forum; (2) kesesuaian klaim dengan norma syariah/fiqh serta perangkat positivisasinya; (3) kekuatan pembuktian dan kejernihan argumentasi pertimbangan hukum; (4) orientasi keadilan substantif dan kemaslahatan; serta (5) efektivitas hasil penyelesaian. Merit hukum dalam perspektif ini tidak identik dengan formalitas prosedur, melainkan merupakan penilaian atas "kebenaran normatif + keterbuktian faktual + kemaslahatan hasil", dengan tetap menyadari ketegangan praktis di area pluralisme hukum, sinkronisasi norma, dan kapasitas kelembagaan.

Kata kunci: merit hukum; hukum Islam; fiqh qadha; penyelesaian sengketa; kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of "legal merit"—the strength or propriety of a case as viewed from its substance or core issues—within the perspective of Islamic law. Employing a normative-analytical approach based on literature synthesis, this study traces the normative foundations of case merit in fiqh qadha, the sources and authorities determining merit (the Qur'an, hadith, KHI, KHES, and fatwa), the core parameters of merit assessment, and its relationship to models of dispute resolution (ishlah, tahkim, and qadha). The findings indicate that legal merit in the perspective of Islamic law constitutes an integrated substantive test encompassing: (1) the appropriateness of the case domain and forum competence; (2) the conformity of claims with sharia/fiqh norms and their positivization instruments; (3) the strength of evidence and clarity of legal reasoning; (4) orientation toward substantive justice and maslahah; and (5) the effectiveness of resolution outcomes. Legal merit in this perspective is not synonymous with procedural formality, but rather constitutes an assessment of "normative correctness + factual provability + beneficial outcomes," while remaining cognizant of practical tensions in the areas of legal pluralism, norm synchronization, and institutional capacity.

Keywords: legal merit; Islamic law; fiqh qadha; dispute resolution; maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

"Merit hukum" sebagai penilaian kelayakan substantif perkara dalam perspektif hukum Islam dalam pengertian yang paling operasional, "merit hukum" (kekuatan atau kelayakan suatu perkara dilihat dari substansi/pokok permasalahannya) menuntut penilaian apakah suatu klaim, dalil, atau permohonan memang patut dikabulkan (atau ditolak) berdasarkan norma yang relevan, tujuan keadilan, dan fakta pembuktian yang sah. Kerangka ini sejalan dengan karakter hukum Islam yang dipahami sebagai syariat/fiqh (bukan sekadar istilah "hukum Islam" sebagai rangkaian kata), karena dalam literatur disebutkan bahwa rangkaian kata "hukum Islam" tidak ditemukan secara literal dalam al-Qur'an dan literatur hukum Islam klasik, sementara konsep yang ada adalah syari'ah, fiqh, dan "hukum Allah" beserta istilah seakar dengannya (Adli, 2020).

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, penilaian merit substantif itu juga tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa praktik peradilan—khususnya Peradilan Agama—menggunakan sumber hukum tertulis dan tidak tertulis: peraturan perundang-undangan terkait kewenangannya serta rujukan fiqh dan teori-teori hukum Islam untuk menyusun pertimbangan hukum putusan (Rohman & Sugeng, 2018). Dengan demikian, "merit hukum" dalam perspektif hukum Islam perlu dipahami sebagai penilaian yang bertumpu pada: (i) kesesuaian substansi sengketa dengan norma dan prinsip syariah/fiqh yang relevan; (ii) keterbuktian faktualnya melalui instrumen pembuktian yang dipandang sah; dan (iii) orientasinya pada keadilan-kepastian-kemanfaatan yang menjadi tujuan putusan, sebagaimana diskursus "kepastian, kemanfaatan, dan keadilan" juga dilekatkan pada asas peradilan dan tujuan penyelenggaraan proses mengadili (Hafi & Budiman, 2017; Mustofa, 2017).

________________________________________

2. Fondasi Normatif Merit Perkara: Prinsip-Prinsip Fiqh Qadha, Keadilan, dan Kemaslahatan

Prinsip yang membingkai penilaian merit perkara dalam hukum Islam dapat ditarik dari prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh qadha, yang diuraikan mencakup prinsip tauhidullah, insaniyah, tasamuh, ta'awun, silaturahim bain annas, keadilan, dan kemanfaatan (Nur, 2017). Prinsip-prinsip ini relevan karena penilaian merit tidak berhenti pada "apakah prosedur telah diikuti", tetapi menyasar "apakah substansi klaim dan akibat putusan menghasilkan keadilan dan kemanfaatan".

Keterkaitan merit dengan orientasi kemaslahatan juga tampak dalam argumen bahwa penguatan perlindungan hak-hak istri dan anak pascaperceraian dapat dilakukan melalui instrumentasi hak ex-officio hakim sebagai bentuk ijtihad untuk menjaga keadilan dan manfaat (benefit/maslahah), terutama bagi perempuan dan anak yang terdampak perceraian (Arnis, 2023). Pada titik ini, "merit" menjadi jembatan antara legalitas formal dan keadilan substantif: suatu putusan dapat formal-legal, tetapi masih dipersoalkan jika dinilai belum mencapai keadilan substantif bagi pihak rentan, sebagaimana catatan bahwa keadilan bagi perempuan dalam penyelesaian perkara keluarga kadang hanya tercapai pada level formal, sementara keadilan substantif belum terwujud (Solihin et al., 2024).

Karena itu, penilaian merit dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai evaluasi berlapis: (a) lapis normatif (apakah norma syariah/fiqh atau norma positif yang mempositivisasi hukum Islam mendukung klaim); (b) lapis faktual (apakah bukti memadai dan argumentasi pembuktiannya kuat); dan (c) lapis teleologis (apakah penyelesaian itu memenuhi keadilan dan kemaslahatan). Model berlapis semacam ini konsisten dengan praktik bahwa hakim Peradilan Agama tidak hanya merujuk norma tertulis, tetapi juga memakai sumber tidak tertulis (fiqh dan teori hukum Islam) ketika menyusun pertimbangan hukum (Rohman & Sugeng, 2018), serta dengan diskursus bahwa hukum—termasuk hukum Islam dalam konteks negara—bergerak mengikuti dinamika masyarakat dan menuntut respons melalui penemuan hukum/ijtihad (Arnis, 2023).

________________________________________

3. Sumber dan Otoritas Penentu Merit

3.1 Kodifikasi/Kompilasi sebagai Instrumen Merit untuk Kepastian dan Keseragaman Alasan Hukum

Di Indonesia, salah satu perangkat penting untuk menilai merit perkara-perkara perdata Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disebut sebagai hasil kompilasi yang terdiri dari tiga bagian (Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf) yang disusun pada tahun 1991, dan penggunaannya di lingkungan Peradilan Agama diperkuat melalui instrumen administratif yang mengarahkan hakim agar menjadikannya sumber hukum (Anugrah et al., 2020). KHI juga dipandang membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, khususnya yang menjadi wewenang Peradilan Agama (Adli, 2020).

Walaupun KHI dinyatakan bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, ia diposisikan sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum dan dibutuhkan oleh Peradilan Agama, misalnya dalam perkara itsbat nikah (Hidayat et al., 2023). Dari perspektif merit, keberadaan KHI menjadi penting karena ia memadatkan norma-norma yang sebelumnya tersebar dalam kitab-kitab fiqh dan praktik, sehingga mengurangi disparitas penalaran hukum dan memperkuat kepastian hukum dalam menilai substansi perkara (Hidayat et al., 2023; Mualifah et al., 2021).

Logika serupa juga terjadi dalam wilayah ekonomi syariah. Ketika kewenangan Peradilan Agama bertambah untuk menangani perkara ekonomi syariah, muncul kebutuhan pedoman materiil; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hadir sebagai jawaban atas perubahan kewenangan tersebut dan menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah (Djafri et al., 2021). KHES juga dipandang sebagai produk pemikiran bidang ekonomi Islam yang dikoordinasikan Mahkamah Agung dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman (Djafri et al., 2021). Dengan demikian, dalam penilaian merit sengketa ekonomi syariah, KHES berfungsi sebagai rujukan substantif agar penilaian tidak semata bertumpu pada analogi dari hukum perdata umum, melainkan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar akad dan hubungan para pihak (Abdillah & Susilawati, 2020; Djafri et al., 2021).

3.2 Fatwa dan Status Normatifnya: antara Legal Opinion dan Daya Ikat melalui Adopsi Regulasi

Sumber lain yang sering memengaruhi penilaian merit dalam perkara ekonomi syariah adalah fatwa. Namun, rujukan yang tersedia menunjukkan adanya nuansa: di satu sisi, dikemukakan bahwa fatwa DSN-MUI mengalami transformasi dari legal opinion menjadi legal binding sehingga substansinya diadopsi peraturan perundang-undangan (Sucipto, 2022). Di sisi lain, juga ditegaskan bahwa fatwa MUI bukan sumber hukum formil, melainkan dapat dipandang sebagai sumber hukum tidak tertulis (living law), sementara pelaksanaan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap harus berlandaskan tata susunan perundang-undangan (Nurjaman & Witro, 2022).

Selain itu, ada pula penjelasan bahwa dalam substansi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, DSN-MUI justru mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada lembaga tertentu untuk memeriksa dan memutus perkara, serta menempatkan musyawarah mufakat sebagai jalur utama yang ditempuh terlebih dahulu (Sucipto, 2022). Dalam kerangka merit, perbedaan penekanan ini penting: fatwa dapat memperkaya argumentasi substantif berbasis prinsip syariah, tetapi daya ikatnya dalam putusan dan eksekusi tetap bergantung pada relasinya dengan norma positif dan kompetensi lembaga yang memutus (Nurjaman & Witro, 2022; Sucipto, 2022).

________________________________________

4. Parameter Inti Merit Perkara menurut Hukum Islam dalam Praktik Penyelesaian Sengketa

4.1 Kesesuaian Subjek–Objek Sengketa dengan Kompetensi dan "Penundukan Diri" pada Hukum Islam

Merit substantif perkara tidak dapat dinilai tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa perkara memang berada dalam domain hukum Islam yang relevan, termasuk forum yang berwenang. Dalam konteks Indonesia, Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Nur, 2017; Rohman & Sugeng, 2018).

Untuk perkara ekonomi syariah, terdapat konstruksi bahwa jika pihak berperkara telah melakukan akad syariah atau mengikuti kegiatan bisnis syariah, maka ia dianggap menundukkan diri pada hukum Islam di bidang ekonomi syariah; bahkan disebutkan bahwa meskipun pihak tersebut non-Muslim, sengketanya tetap diajukan ke Pengadilan Agama dalam kerangka ini (Bajuri, 2020). Namun, sumber lain menunjukkan adanya diskusi berbeda mengenai konsekuensi pihak non-Muslim dalam sengketa ekonomi syariah: dikemukakan kemungkinan penyelesaian dapat terjadi di Pengadilan Negeri dengan argumentasi tertentu tentang penentuan kewenangan, sehingga isu kompetensi tidak selalu dipahami tunggal dalam diskursus akademik (Sidqi et al., 2023).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian merit yang bertumpu pada substansi tetap harus mempertimbangkan fondasi kompetensi: perkara yang secara substansi "syariah" tetapi diproses pada forum yang diperdebatkan kewenangannya berpotensi memunculkan persoalan kepastian dan konsistensi putusan (Bajuri, 2020; Sidqi et al., 2023).

4.2 Keselarasan Substansi Klaim dengan Norma Syariah/Fiqh dan Perangkat Positivisasinya

Dalam perkara kewarisan, misalnya, analisis putusan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pembagian warisan didasarkan pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis serta mengacu pada KHI, dengan hakim juga mempertimbangkan bukti yang diajukan untuk menentukan ahli waris yang berhak sesuai ketentuan KHI—misalnya ketentuan Pasal 171 huruf c sebagaimana disebut dalam kajian tersebut (Susanto, 2022). Dalam isu bagian anak perempuan, ditegaskan rujukan pada Surat An-Nisa (IV) dan KHI—misalnya Pasal 176—untuk struktur pembagian bagian anak perempuan (Musjtari, 2016). Bahkan dalam kajian tentang munasakhat, bagian waris istri yang ditinggal mati suami disebut telah "tertulis dan ditentukan" dalam QS. An-Nisa ayat 12 dan KHI—misalnya Pasal 180 (Awaludin, 2023).

Rujukan-rujukan ini memperlihatkan bahwa "merit" pada perkara waris terutama ditentukan oleh: (i) apakah dalil pihak selaras dengan norma al-Qur'an/hadis; dan (ii) apakah klaim kompatibel dengan rumusan KHI yang dipakai sebagai rujukan materiil di pengadilan (Awaludin, 2023; Susanto, 2022).

Pada sengketa ekonomi syariah, merit perkara juga sangat ditentukan oleh "akad" sebagai sumber hak dan kewajiban para pihak. Ditegaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi syariah diawali akad, dan tanpa penguasaan hukum perikatan Islam, hakim akan sulit memutus sengketa ekonomi syariah dengan benar dan adil; perumusan putusan tidak dapat dilepaskan dari wawasan hukum perikatan Islam (Abdillah & Susilawati, 2020). Sejalan dengan itu, KHES diposisikan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah (Djafri et al., 2021), sementara berbagai kajian juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang selaras dengan prinsip syariah, baik dalam jalur litigasi maupun non-litigasi (Cahyadi, 2016; Fajriyyah & Alfitri, 2022). Maka, dalam bingkai merit, sengketa ekonomi syariah tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur wanprestasi/perbuatan melawan hukum secara umum, melainkan juga dari kesesuaian pelaksanaan, pelanggaran, dan remedinya dengan prinsip syariah yang menjadi dasar akad (Abdillah & Susilawati, 2020; Cahyadi, 2016).

4.3 Kekuatan Pembuktian dan Kualitas Argumentasi Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi)

Merit perkara juga sangat ditentukan oleh pembuktian. Dalam perkara waris, disebutkan hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan untuk menentukan ahli waris yang berhak (Susanto, 2022). Dalam konteks pembuktian perdata Islam, terdapat kajian tentang perdebatan hearsay evidence sebagai alat bukti saksi yang sah, yang menimbulkan disparitas putusan: satu putusan menerima hearsay karena mempertimbangkan keadaan khusus peristiwa perkawinan yang ingin dibuktikan, sementara putusan tingkat banding menolaknya karena hearsay tidak dapat dipakai dalam perkara contentiosa; namun kedua putusan dinilai belum memberikan argumentasi hukum yang jelas dalam menerima/menolak hearsay (Rohman & Sugeng, 2018).

Implikasi untuk merit sangat langsung: sekalipun substansi klaim tampak benar, meritnya dapat melemah jika fondasi pembuktian dan argumentasi penerimaan/penolakan alat bukti tidak dijelaskan secara memadai dan koheren dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Rohman & Sugeng, 2018).

Lebih jauh, ada pula penegasan normatif bahwa putusan/penetapan pengadilan harus memuat pertimbangan yang cukup dan merujuk pada aturan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis (Astanti et al., 2019). Standar "pertimbangan yang cukup" ini menjadi indikator kunci merit: perkara dinilai kuat bukan hanya karena "hasil akhirnya" dianggap adil, tetapi karena jalur penalaran hukumnya transparan, berbasis norma relevan, dan menjawab pokok sengketa secara akuntabel (Astanti et al., 2019; Rohman & Sugeng, 2018).

4.4 Orientasi Keadilan Substantif dan Perlindungan Pihak Rentan sebagai Bagian dari Merit

Dalam penyelesaian konflik keluarga, beberapa kajian menyoroti ketegangan antara kepastian formal dan keadilan substantif. Dicatat bahwa penyelesaian perkara keluarga di Peradilan Agama menghadapi kendala, dan "keadilan bagi perempuan" kadang hanya tercapai secara formal, sementara keadilan substantif belum tercapai (Solihin et al., 2024). Dalam konteks ini, strategi normatif yang diusulkan adalah "terobosan hukum" melalui keberanian hakim, termasuk penggunaan kewenangan ex-officio untuk memenuhi hak-hak istri dan anak yang sering diabaikan akibat minimnya pengetahuan hukum publik—khususnya pihak istri (Arnis, 2023).

Kajian tentang instrumentasi ex-officio menegaskan bahwa penjatuhan konsekuensi tertentu oleh hakim—sebagai bentuk ijtihad—diposisikan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagai inti syariah (Arnis, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan, merit perkara perceraian tidak hanya dinilai dari terpenuhi tidaknya alasan cerai, tetapi juga dari apakah putusan mengamankan hak-hak pascaputusan secara adil dan bermanfaat (Arnis, 2023; Solihin et al., 2024).

________________________________________

5. Merit dalam Pilihan Model Penyelesaian Sengketa: Ishlah/Sulh, Tahkim/Arbitrase, dan Qadha (Litigasi)

5.1 Dua Paradigma dan Prioritas Damai: Merit Tidak Selalu Identik dengan "Menang di Pengadilan"

Hukum Islam mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa: litigasi (al-qadha) dan non-litigasi yang berakar pada konsensus/musyawarah/perdamaian (islah, tahkim) (Kholifah et al., 2022). Di satu sisi, membawa sengketa ke hakim tidak dipandang salah; namun di sisi lain ada anjuran moral untuk berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan (Kholifah et al., 2022). Prinsip perdamaian/islah juga dipaparkan sebagai esensi yang menekankan pentingnya damai dan saling memaafkan dalam konflik (Huda & Mashudi, 2023).

Dalam praktik modern, gagasan ini paralel dengan pelembagaan mediasi: mediasi di pengadilan diposisikan sebagai upaya mendamaikan pihak berperkara dan merupakan kewajiban prosedural yang harus ditempuh dalam perkara perdata tertentu di Peradilan Agama (Erdianto, 2021). Bahkan ditegaskan bahwa jika para pihak menolak proses mediasi, perkara dapat batal demi hukum (Erdianto, 2021). Dengan kerangka ini, "merit" menurut hukum Islam dapat dibaca secara lebih luas: perkara "berkualitas" bukan semata yang berakhir dengan putusan menang-kalah, melainkan yang penyelesaiannya memulihkan relasi sosial dan mencapai kemaslahatan melalui kesepakatan damai yang sah dan beritikad baik (Erdianto, 2021; Kholifah et al., 2022).

5.2 Batasan Ishlah dan Domain Hak: Merit Perdamaian Terutama pada Wilayah Privat

Dalam kajian tentang peran dan kedudukan mediasi di Peradilan Agama, disebutkan bahwa jalur ishlah relevan untuk perkara yang mengandung hak manusia dalam wilayah privat, bukan perkara yang menyangkut hak Allah dalam ranah publik/pidana seperti zina, qadhaf, pencurian, dan lain-lain (Dani & Hastuti, 2023). Ini penting bagi penilaian merit: tidak semua perkara "layak" diselesaikan dengan pola damai, dan merit dari sebuah penyelesaian damai harus diuji pada jenis hak yang disengketakan.

Sejalan dengan itu, kajian tentang islah pada tingkat penyidikan menyatakan Islam menempatkan perdamaian/islah sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sepanjang perkara belum sampai ke tangan hakim (Karmawan, 2017). Artinya, dalam perkara-perkara tertentu, merit perdamaian juga ditakar dari tahap dan forum: perdamaian dapat bernilai (merit) ketika ia ditempatkan pada ruang yang dibenarkan oleh norma dan tidak menegasikan kepentingan hukum yang lebih luas (Dani & Hastuti, 2023; Karmawan, 2017).

5.3 Tahkim/Arbitrase dan Kekuatan Eksekusi: Merit Kesepakatan Prosedural vs. Problem Eksekutorial

Arbitrase dalam tradisi hukum Islam dikenal sebagai tahkim; definisi tahkim dijelaskan sebagai "memisahkan pertikaian … dengan hukum Allah" atau menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan (Huzaimah, 2019). Dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, BASYARNAS hadir sebagai forum arbitrase syariah untuk penyelesaian non-litigasi (Abdillah & Susilawati, 2020; Cahyadi, 2016).

Akan tetapi, persoalan besar yang memengaruhi merit praktis (daya guna) arbitrase adalah eksekusi putusan: dikemukakan bahwa secara peraturan perundang-undangan, pelaksanaan/eksekusi putusan BASYARNAS masih merujuk UU No. 30 Tahun 1999 (Pasal 61) yang menempatkan kewenangan eksekusi pada Pengadilan Negeri, sementara UU No. 3 Tahun 2006 menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk sengketa ekonomi syariah; kondisi ini melahirkan dua pendapat mengenai lembaga yang berwenang mengeksekusi putusan BASYARNAS (Rokhmad, 2017). Dengan demikian, merit "substansi" putusan arbitrase—misalnya kesesuaiannya dengan prinsip syariah—dapat berhadapan dengan persoalan merit "efektivitas" (apakah putusan dapat dieksekusi secara konsisten dan pasti), sehingga desain kelembagaan dan sinkronisasi norma menjadi faktor penting bagi kelayakan penyelesaian sengketa melalui tahkim/arbitrase (Nurjaman & Witro, 2022; Rokhmad, 2017).

________________________________________

6. Merit dalam Isu Pluralisme Hukum: Waris, Adat, dan Pilihan Hukum

Dalam bidang waris, pluralisme hukum (adat, Islam, dan BW/KUHPerdata) disebut sebagai realitas sosial-yuridis (Musjtari, 2016). Namun, perubahan norma positif dapat membatasi pilihan forum/hukum. Misalnya, dikemukakan bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, hak opsi (choice of law) penyelesaian sengketa waris dihapus sehingga umat Islam dipaksa menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama dengan hukum Islam, padahal pluralisme hukum waris masih ada; keadaan ini dinilai memunculkan isu ketidakadilan karena umat Islam tidak diperkenankan menyelesaikan sengketa waris secara adat dalam litigasi (Hanifah, 2021). Dari sudut "merit", situasi ini menghadirkan problem teoretik: sebuah perkara dapat memiliki "merit sosial" menurut adat—misalnya diterima komunitas—tetapi "merit yuridis formal" menurut sistem peradilan menjadi terbatas karena forum dan hukum materiilnya dipatok (Hanifah, 2021; Musjtari, 2016).

Pada saat yang sama, terdapat konsep yang menawarkan jalan tengah melalui kesepakatan ahli waris. Dalam kajian munasakhat, disebutkan para ahli waris dapat melakukan kesepakatan pembagian harta waris meskipun pembagian itu menyimpangi ketentuan, asalkan semua ahli waris sepakat dan mengetahui bagian semestinya (Awaludin, 2023). Dalam kajian mediasi kewarisan anak bawaan, disebutkan konsep tashaluh sebagai solusi ketika ada pertentangan antara hukum adat dan hukum syara' dalam kewarisan; penyamarataan bagian menurut adat baru boleh dijalankan setelah ada prosesi perhitungan waris secara Islam dan kemudian ahli waris menolaknya, sehingga mediasi menimbang hukum normatif, yuridis, dan adat untuk menemukan jalan tengah (Waluyadi, 2014).

Sintesis ini menunjukkan bentuk merit yang khas dalam perspektif hukum Islam: merit penyelesaian sengketa waris tidak selalu dimaknai sebagai penerapan rigid formula pembagian semata, melainkan juga sebagai tercapainya ridha/kesepakatan yang ditempatkan setelah adanya pemahaman terhadap kerangka normatif syariah, sehingga kesepakatan tidak lahir dari ketidaktahuan atau paksaan (Awaludin, 2023; Waluyadi, 2014).

________________________________________

7. Merit dan Efektivitas Penyelesaian: antara Kekuatan Sosial dan Kekuatan Hukum Mengikat

Aspek penting merit adalah daya ikat dan keberlakuan hasil penyelesaian. Dalam penelitian lapangan tentang mediasi sengketa waris oleh tokoh masyarakat, disebutkan tokoh masyarakat berperan sebagai mediator—membuka dan memimpin proses, menjelaskan dan menentukan bagian ahli waris, memberi nasihat/solusi, serta memutus dan menentukan kesepakatan—dan hasilnya ditaati masyarakat (Yuniarti, 2019). Namun, secara hukum positif, hasil mediasi tokoh masyarakat disebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena tidak dikukuhkan dalam akta perdamaian atau surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dirujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 1851 KUHPerdata (Yuniarti, 2019).

Ini memperlihatkan pembedaan dua jenis "merit": (i) merit sosiologis (diterima/ditaati komunitas) dan (ii) merit yuridis-eksekutorial (dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara). Bagi hukum Islam yang menempatkan ishlah sebagai prioritas moral (Kholifah et al., 2022), penguatan merit yuridis hasil damai dapat dipahami sebagai kebutuhan agar kemaslahatan yang dicapai tidak rapuh ketika terjadi penolakan pelaksanaan di kemudian hari (Erdianto, 2021; Yuniarti, 2019).

Dalam sengketa wakaf, orientasi serupa muncul. UU Wakaf disebut menegaskan penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah mufakat; jika gagal, dapat melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Umam & Hariyanto, 2020). Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian wakaf juga dapat melalui litigasi dan non-litigasi, dengan perdamaian (al-ishlah) dan musyawarah diprioritaskan agar menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lain (lā ḍarara wa lā ḍirāra) untuk mencapai kemaslahatan sesuai maqasid al-syari'ah dan keadilan (Umam & Hariyanto, 2020). Di sini, merit penyelesaian sengketa wakaf diukur dari dua sisi sekaligus: prioritas damai dan kesesuaiannya dengan tujuan kemaslahatan/keadilan, tetapi tetap tersedia jalur adjudikasi sebagai jaminan kepastian ketika damai gagal (Kholifah et al., 2022; Umam & Hariyanto, 2020).

________________________________________

8. Merit dan Desain Prosedur: Asas Cepat-Sederhana-Biaya Ringan, Gugatan Sederhana, dan Tantangan Implementasi

Penilaian kelayakan substantif juga kerap berkaitan dengan apakah prosedur yang ditempuh mendukung keadilan dan kepastian. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ditafsirkan bertujuan agar pencari keadilan tidak "terombang-ambing" dan segera memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Hafi & Budiman, 2017). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, terdapat dukungan regulasi yang mengarah pada proses yang sederhana, cepat, dan terjangkau, sekaligus kebutuhan strategi peningkatan kualitas kelembagaan agar fungsi Peradilan Agama efektif (K. Umam & Nasution, 2023).

Di sisi lain, studi mengenai gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah menunjukkan masih ada proses yang dinilai bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, misalnya pada aspek eksekusi yang dinilai belum sesuai prinsip keadilan dan kejujuran serta waktu pemeriksaan yang disebut lebih dari 25 hari dan dipandang bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban (Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr., 2021). Kajian lain tentang implementasi gugatan sederhana untuk sengketa ekonomi syariah juga menyimpulkan bahwa proses yang diharapkan lebih mudah, cepat, dan murah belum terwujud sesuai PERMA sehingga berpotensi menciptakan ruang ketidakadilan bila implementasi regulasi tidak berjalan baik (Habibi, 2021).

Dengan demikian, merit substantif penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak terlepas dari "integritas proses"—karena ketidaksesuaian proses dengan prinsip syariah dapat menurunkan legitimasi substantif hasil akhir meskipun putusan formal ada (Habibi, 2021; Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr., 2021).

Dalam sengketa waris, gagasan serupa muncul lewat tawaran penerapan konsep small claim court di Pengadilan Agama untuk memangkas waktu dan biaya penyelesaian sengketa waris yang dinilai lama, dengan catatan perlu klasifikasi perkara besar dan kecil dilihat dari nilai harta yang disengketakan (Hanifah, 2022). Usulan ini menunjukkan bahwa merit perkara—dalam arti kelayakan substantif penyelesaian—juga terkait dengan proporsionalitas prosedur: mekanisme yang terlalu panjang dan mahal dapat menggerus kemanfaatan penyelesaian, sekalipun norma substantif yang digunakan benar (Hafi & Budiman, 2017; Hanifah, 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, "merit hukum" menurut hukum Islam sebagai ukuran kekuatan/kelayakan perkara dilihat dari substansi dapat dirumuskan sebagai uji substantif terintegrasi yang setidaknya mencakup: (1) ketepatan domain perkara dan kompetensi forum, termasuk isu penundukan diri pada hukum Islam dalam ekonomi syariah (Bajuri, 2020; Sidqi et al., 2023); (2) kesesuaian klaim dengan norma syariah/fiqh serta perangkat positivisasinya seperti KHI/KHES (Djafri et al., 2021; Susanto, 2022); (3) kekuatan pembuktian dan kejernihan argumentasi pertimbangan hukum, termasuk konsistensi penggunaan alat bukti (Rohman & Sugeng, 2018; Susanto, 2022); (4) orientasi keadilan substantif dan kemaslahatan, termasuk perlindungan hak pihak rentan melalui perangkat kewenangan hakim (ex-officio/ijtihad) (Arnis, 2023; Solihin et al., 2024); serta (5) efektivitas hasil penyelesaian—daya ikat, eksekusi, dan kepastian—baik pada jalur damai/mediasi maupun arbitrase dan litigasi (Rokhmad, 2017; Yuniarti, 2019).

Pada akhirnya, penilaian merit dalam perspektif hukum Islam tidak identik dengan formalitas prosedur belaka, melainkan merupakan penilaian atas "kebenaran normatif + keterbuktian faktual + kemaslahatan hasil"—dengan tetap menyadari adanya ketegangan praktis di area pluralisme hukum, sinkronisasi norma, dan kapasitas kelembagaan yang memengaruhi apakah keadilan substantif benar-benar tercapai (Habibi, 2021; Hanifah, 2021; N. H. Umam & Hariyanto, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Adli, A. S. M. (2020). Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(1), 74. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06

Anugrah, M. W., Hamsir, H., & Anis, M. Y. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 201–211. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793

Arnis, A. (2023). Front Matter. Jurnal Yudisial, 15(2). https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.591

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 167. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94

Awaludin, L. (2023). Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Al-Ibanah, 8(1), 27–48. https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.158

Bajuri, A. A. (2020). Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia. Hukum Islam, 20(1), 139. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.9544

Cahyadi, T. N. (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 15. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29

Dani, L. N. R., & Hastuti, D. (2023). Ratio Decidendi of Judges toward Divorce Cases Due to Domestic Violence (KDRT) at the Jember Religious Court. Rechtenstudent, 4(1), 26–39. https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.228

Djafri, M. T., Patahuddin, A., Azwar, A., & Ambarwati, A. (2021). Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah). Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(3), 396–412. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402

Erdianto, E. (2021). Delik Adat dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir. Riau Law Journal, 5(1), 114. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7861

Fajriyyah, L., & Alfitri, A. (2022). Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat nikah). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 265–292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2464

Habibi, M. (2021). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 22(2), 128. https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050

Hafi, F. L., & Budiman, B. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 149. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1200

Hanifah, M. (2021). Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 101. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134

Hanifah, M. (2022). Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 41. https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276

Hidayat, M. F., Wicaksono, A. P., & Purwanto, F. X. A. (2023). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi. Jurnal Bedah Hukum, 7(2), 205–212. https://doi.org/10.36596/jbh.v7i2.1151

Huda, M. A. A. I., & Mashudi, M. (2023). Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Jombang. Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 11(2), 203–218. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2073

Huzaimah, A. (2019). Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 19(1), 15–26. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940

Karmawan, K. (2017). Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 107–126. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6457

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Mualifah, M., Ridwan, R., & Faisal, M. (2021). Ahli Waris Tunggal Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Agama Mataram). Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 7(2), 116–122. https://doi.org/10.29303/jseh.v7i2.37

Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Media Hukum, 23(1), 62–75. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0068.62-75

Mustofa, L. (2017). On The Legality of a Marriage and It's Legal Implication: An Unjustified Heroic Decision. Justitia Jurnal Hukum, 1(2). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1159

Nur, I. T. (2017). Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama pada Perkara Bidang Ekonomi Syariah Wilayah Kalimantan Timur (Kajian pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang). Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1), 80–90. https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.165

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak di luar Pernikahan. (2021). An-Nawa Jurnal Studi Islam, 3(1). https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.155

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas Mekanisme Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(3), 387. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Rokhmad, A. (2017). Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 18(1), 49. https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731

Sidqi, I., Nisa, S. M., & Daini, H. S. (2023). Development of Artificial Intelligence in the Dispute Resolution of Religious Courts. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 83–112. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_04

Solihin, D., Setiadi, S., Bunyamin, B., Yusup, D. K., & Ridwan, A. (2024). Simplified Lawsuits in Dispute Resolution Within Sharia Economic Law in Indonesia. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 6(1), 86. https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.37265

Sucipto, I. (2022). Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha dan Undang-Undang di Indonesia. Islamica, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.59908/ijiiai.v6i1.3

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Prinsip Ekonomi Syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Umam, K., & Nasution, M. G. H. N. (2023). Pemaknaan dan Implementasi Prinsip Ex Aequo Et Bono dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS. Veritas Et Justitia, 9(2), 456–484. https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.7303

Umam, N. H., & Hariyanto, E. (2020). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Masa Nabi Muhammad SAW. dan di Era Reformasi. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(2), 160. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441

Waluyadi. (2014). Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11090

Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. Jurnal Perspektif, 2(2), 215. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30