01557 - Menyuruh Melakukan (Doen Plegen): Menggunakan Orang Lain sebagai Alat untuk Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep doen plegen (menyuruh melakukan) dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan analitis berbasis prinsip-prinsip pertanggungjawaban (taklīf/akuntabilitas), amanah-kepemimpinan, kemaslahatan (maṣlaḥah mursalah), serta larangan membahayakan (lā ḍarar). Kajian ini bertolak dari pengakuan bahwa terminologi teknis fiqh jinayah yang secara eksplisit memadankan doen plegen belum tersedia dalam literatur yang ada, sehingga kerangka analitis dibangun melalui sintesis prinsip-prinsip Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pertanggungjawaban individual sebagai fondasi utama, namun mengakui kemungkinan pertanggungjawaban struktural demi kemaslahatan. Instrumentalisasi orang lain sebagai "perisai" tanggung jawab dinilai bertentangan dengan etika amanah dan kepemimpinan Islam. Uji maṣlaḥah dan larangan bahaya menyediakan parameter normatif untuk menolak tindakan yang mudaratnya dominan, sementara mekanisme ta'zīr membuka ruang diskresi hakim/penguasa untuk merespons modus-modus penghindaran tanggung jawab melalui instrumentalisasi orang lain.

Kata kunci: doen plegen; menyuruh melakukan; hukum pidana Islam; taklīf; ta'zīr; maṣlaḥah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of doen plegen (causing another to commit a crime) from an Islamic law perspective, employing an analytical framework grounded in the principles of accountability (taklīf), trust and leadership (amānah), public interest (maṣlaḥah mursalah), and the prohibition of harm (lā ḍarar). The study departs from the recognition that explicit technical terminology in fiqh jinayah directly equivalent to doen plegen is not available in the existing literature; therefore, the analytical framework is constructed through a synthesis of relevant Islamic principles. The findings indicate that Islamic law emphasizes individual accountability as its primary foundation, while acknowledging the possibility of structural responsibility in the interest of public welfare. The instrumentalization of another person as a "shield" from responsibility is deemed contrary to the ethics of amānah and Islamic leadership. The maṣlaḥah test and the prohibition of harm provide normative parameters for rejecting actions whose harm predominates, while the ta'zīr mechanism opens a space for judicial and governmental discretion in responding to modes of responsibility evasion through the instrumentalization of others.

Keywords: doen plegen; causing another to act; Islamic criminal law; taklīf; ta'zīr; maṣlaḥah

________________________________________

1. Pendahuluan: Isu Doen Plegen dan Batasan Sumber

Topik "menyuruh melakukan" (doen plegen) yang dimaknai sebagai menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana merupakan konsep yang dikenal jelas dalam doktrin hukum pidana positif Indonesia—yang banyak dipengaruhi terminologi Belanda—termasuk melalui kategorisasi peran pelaku seperti doen pleger (Fikri et al., 2022). Namun, dalam kumpulan sumber yang disediakan, uraian yang secara eksplisit memadankan istilah doen plegen dengan terminologi teknis tertentu dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) tidak tersedia. Karena itu, artikel ini menyusun kerangka analitis "menyuruh melakukan" berdasarkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban (taklīf/akuntabilitas), amanah-kepemimpinan, serta pertimbangan kemaslahatan (maṣlaḥah mursalah) dan larangan membahayakan (lā ḍarar) yang dinyatakan dalam sumber-sumber yang ada (Lira, 2023).

Dengan pendekatan ini, pembahasan tetap dapat menguji: (i) bagaimana Islam—dalam sumber yang tersedia—memahami dasar pertanggungjawaban; (ii) bagaimana prinsip tersebut menilai praktik "menggunakan orang lain sebagai alat"; dan (iii) bagaimana relevansi pertimbangan ta'zīr (diskresi penguasa/hakim) serta kompensasi/diat dalam konteks akibat yang timbul, misalnya luka atau kematian karena kelalaian (Kurniawan, 2018; Suud, 2023).

________________________________________

2. Doen Plegen dalam Hukum Pidana Positif (sebagai Titik Pembanding Konseptual)

Dalam salah satu sumber, doen pleger dijelaskan sebagai "penanggung jawab penyuruh", yakni seseorang yang menyuruh orang lain melakukan peristiwa pidana dengan syarat yuridis penting: orang yang disuruh tidak mampu bertanggung jawab sehingga tidak dapat dipidana, dan karenanya orang yang disuruh diposisikan sebagai "alat/instrumen" dari orang yang menyuruh (Fikri et al., 2022). Sumber yang sama juga menyebut istilah manus domina (pihak yang menyuruh) dan manus ministra (pihak yang disuruh) untuk menegaskan relasi "pengendali–alat" tersebut (Fikri et al., 2022).

Sumber lain juga memakai istilah doen plegen ketika membahas bahwa orang yang menyuruh melakukan ikut bertanggung jawab atas perbuatan orang yang disuruh, bahkan ketika pihak yang menyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan lapangan dan yang bertindak adalah bawahan (Mulawarman, 2007). Dengan demikian, dalam hukum positif berdasarkan sumber yang tersedia, fokus doen plegen adalah konstruksi pelaku-intelektual yang "menggerakkan" pihak lain—yang pada keadaan tertentu dipandang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana—sebagai instrumen (Fikri et al., 2022; Mulawarman, 2007).

Catatan metodologis: Bagian ini hanya berfungsi sebagai pembanding konseptual, karena pertanyaan utama artikel ini meminta analisis menurut hukum Islam, sementara sumber yang paling eksplisit mendefinisikan doen plegen justru berasal dari diskursus hukum pidana positif (Fikri et al., 2022; Mulawarman, 2007).

________________________________________

3. Fondasi Pertanggungjawaban dalam Islam (Taklīf, Amanah, dan Prinsip Individual Responsibility)

3.1. Tanggung Jawab sebagai Konsekuensi Keberadaan Manusia (Taklīf/Akuntabilitas)

Dalam sumber yang disediakan, Islam ditegaskan memandang bahwa manusia tidak diciptakan tanpa tugas dan tanggung jawab, sebagaimana dirujuk pada QS al-Qiyāmah: 36 (Lira, 2023). Sejalan dengan itu, konsep akuntabilitas dalam Islam juga dijelaskan melalui istilah Taklīf, yakni gagasan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab atas perbuatannya dalam kerangka pertanggungjawaban di hadapan Allah (Sefriani, 2007). Dengan demikian, dalam kerangka normatif Islam yang tersedia, pertanggungjawaban melekat pada subjek moral atas perbuatannya sendiri (Lira, 2023; Sefriani, 2007).

3.2. Prinsip Pertanggungjawaban Individual dan Kemungkinan Pengecualian Struktural

Salah satu sumber secara eksplisit menyatakan bahwa pidana Islam didasari pada individual responsibility (pertanggungjawaban individual) (Kurniawan, 2018). Namun sumber yang sama juga menyebut adanya pengecualian demi kemaslahatan: pertanggungjawaban individual dapat dibarengi "pertanggungjawaban struktural", yakni suatu tanggung jawab atas perbuatan seseorang dapat melibatkan orang lain dalam kondisi tertentu (Kurniawan, 2018).

Hal ini penting karena pertanyaan tentang "menggunakan orang lain sebagai alat" secara konseptual menyentuh: (i) siapa yang harus menanggung akibat hukum/moral; dan (ii) kapan tanggung jawab dapat "melibatkan" pihak lain. Dalam batas sumber yang ada, Islam mengakui fondasi individual, tetapi tidak menutup kemungkinan konfigurasi tanggung jawab yang melibatkan struktur relasi sosial tertentu (Kurniawan, 2018).

3.3. Etika Kepemimpinan/Amanah: Larangan Melempar Beban kepada Orang Lain sebagai "Perisai"

Dalam sumber tentang kepemimpinan Islam, "tanggung jawab" dipahami sebagai keharusan melaksanakan apa yang diwajibkan dan ditugaskan (Siagian et al., 2024). Sumber ini juga menekankan etika kepemimpinan: pantang melemparkan beban tanggung jawab kepada orang lain, apalagi mempergunakan orang lain sebagai "perisai" untuk melindungi diri dari kegagalan (Siagian et al., 2024).

Walaupun konteksnya adalah kepemimpinan dan bukan rumusan delik pidana, prinsip ini relevan secara normatif karena "menggunakan orang lain sebagai alat" dalam tindak pidana secara moral dapat dibaca sebagai bentuk pemindahan beban risiko/akibat kepada pihak yang lebih lemah, sementara pengendali berusaha menghindari konsekuensi (Lira, 2023; Siagian et al., 2024).

________________________________________

4. Menyuruh Melakukan (Doen Plegen) dalam Perspektif Hukum Islam: Kerangka Analitis

Karena sumber yang disediakan tidak memberikan terminologi fiqh jinayah khusus sebagai padanan doen plegen, pembahasan berikut menyusun kerangka analitis dengan menggabungkan: (a) prinsip taklīf/akuntabilitas individual; (b) kemungkinan tanggung jawab struktural; (c) diskresi ta'zīr; serta (d) prinsip kemaslahatan dan "tidak membahayakan".

4.1. Inti Masalah: Siapa yang Menjadi Subjek Pertanggungjawaban ketika Ada "Pelaku-Instrumen"?

Konsep doen pleger dalam hukum positif mensyaratkan instrumen yang "tidak mampu bertanggung jawab" (Fikri et al., 2022). Dalam sumber-sumber Islam yang tersedia, pembahasan tentang anak menunjukkan konfigurasi serupa: sumber menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan sanksi—baik hudūd, qiṣāṣ/diyāt, maupun ta'zīr—dan konsekuensi pidana bagi anak dibebankan kepada orang tuanya karena orang tua wajib mendidik; jika anak menjadi pelaku kejahatan, maka orang tua dinilai lalai dan "menanggung akibatnya" berupa sanksi karena kelalaian (Kurniawan, 2018).

Secara konseptual—tanpa menyatakan identik secara terminologis—hal ini menunjukkan bahwa dalam sumber yang tersedia, ada situasi ketika pelaku-perbuatan (anak) tidak diposisikan sebagai subjek pemidanaan, sementara pihak lain (orang tua) memikul konsekuensi karena kewajiban pengasuhan/pendidikan dan kelalaiannya (Kurniawan, 2018). Ini dapat dibaca sebagai bentuk responsibility shifting yang justru diarahkan kepada pihak yang berkewajiban struktural, bukan kepada pihak yang dalam konstruksi sumber tidak dipidana (Kurniawan, 2018; Siagian et al., 2024).

4.2. Dua Skenario Normatif (dengan Batasan Sumber)

Skenario A: Orang yang Disuruh adalah Subjek yang Tetap Dapat Bertanggung Jawab

Dalam skenario ini, sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan rumusan fiqh jinayah mengenai pembagian pertanggungjawaban antara "penyuruh" dan "pelaksana" ketika keduanya sama-sama mukallaf. Karena itu, kesimpulan teknis—misalnya klasifikasi jarīmah atau bentuk penyertaan—tidak dapat ditarik dari sumber yang ada. Yang dapat ditegaskan hanyalah kerangka umum bahwa pertanggungjawaban melekat pada perbuatan subjek (taklīf/akuntabilitas) (Lira, 2023; Sefriani, 2007) dan bahwa kepemimpinan/amanah melarang menjadikan orang lain sebagai perisai tanggung jawab (Siagian et al., 2024).

Skenario B: Orang yang Disuruh adalah Pihak yang "Tidak Dipidana" (misalnya Anak)

Dalam hukum positif, kondisi ini merupakan ciri khas doen pleger: instrumen tidak mampu bertanggung jawab (Fikri et al., 2022). Dalam sumber Islam yang tersedia, anak ditempatkan sebagai pelaku yang tidak dikenai sanksi pidana Islam (hudūd, qiṣāṣ/diyāt, ta'zīr), dan orang tua memikul akibat karena kelalaian kewajiban pendidikan (Kurniawan, 2018). Pada konfigurasi ini, sumber menunjukkan arah kebijakan: konsekuensi dialihkan kepada pihak yang memiliki kewajiban struktural, yakni orang tua (Kurniawan, 2018), yang secara etika kepemimpinan juga konsisten dengan prinsip "jangan melempar beban" dan "jangan memakai orang lain sebagai perisai" (Siagian et al., 2024).

Nuansa penting: Pernyataan bahwa anak "tidak dikenakan sanksi apa pun baik hudud, qishas/diyat, ataupun ta'zīr" berasal dari satu artikel dan tidak disertai perbandingan antarmazhab dalam sumber yang disediakan (Kurniawan, 2018). Karena itu, artikel ini hanya melaporkan posisi sebagaimana dinyatakan dalam sumber tersebut.

________________________________________

5. Parameter Normatif Islam untuk Menilai "Menggunakan Orang Lain sebagai Alat" (Maṣlaḥah dan Larangan Bahaya)

5.1. Maṣlaḥah Mursalah dan Prinsip "Tidak Boleh Membahayakan"

Salah satu sumber yang secara eksplisit memakai pendekatan maṣlaḥah mursalah mengutip hadis: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya kepada diri sendiri dan juga tidak membahayakan kepada orang lain." Sumber yang sama menyimpulkan bahwa jika mudarat lebih besar daripada manfaat, maka suatu praktik dinilai tidak permisibel.

Dalam konteks "menyuruh melakukan" sebagai strategi kriminal, kerangka ini menyediakan uji normatif: praktik yang memobilisasi orang lain sebagai instrumen—terutama jika pihak yang dipakai berada dalam posisi rentan—akan sulit dibenarkan bila menghasilkan mudarat pada korban, pada instrumen, dan pada tatanan sosial yang lebih besar daripada manfaat, selaras dengan gagasan bahwa manusia memikul tanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi moralnya (Lira, 2023; Sefriani, 2007).

5.2. Amanah dan Akuntabilitas sebagai Antitesis "Instrumentalisasi" Manusia

Konsep Taklīf menekankan akuntabilitas manusia atas perbuatan (Sefriani, 2007), sedangkan etika kepemimpinan Islam melarang mengalihkan beban tanggung jawab kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai "perisai" (Siagian et al., 2024). Dua landasan ini, dalam batas sumber yang tersedia, memberi justifikasi normatif bahwa "menggunakan orang lain" untuk menutupi posisi aktor pengendali merupakan penyimpangan dari amanah dan akuntabilitas (Sefriani, 2007; Siagian et al., 2024), dan bertentangan dengan kesadaran bahwa manusia diciptakan dengan tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam QS al-Qiyāmah: 36 (Lira, 2023).

________________________________________

6. Konsekuensi terhadap Akibat (Harm): Diyat sebagai Ilustrasi bahwa Kelalaian/Kerugian Memicu Kewajiban Kompensasi

Sumber tentang kompensasi Islam (diyat) dalam konteks kecelakaan lalu lintas menjelaskan bahwa apabila pihak tertuduh melakukan kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian, maka terdapat kewajiban membayar kompensasi kepada korban atau ahli waris (Suud, 2023). Sumber yang sama juga menempatkan 'āqilah sebagai mekanisme kehadiran pihak penanggung tertentu dalam penyelesaian diyat (Suud, 2023).

Walaupun sumber ini tidak membahas doen plegen, ia menunjukkan dua hal yang relevan bagi isu "memakai orang lain sebagai alat": (i) Islam memberi perhatian pada konsekuensi kerugian (injury/kematian) akibat kelalaian; dan (ii) penyelesaian kompensasi dapat melibatkan struktur penanggung tertentu (Suud, 2023), yang koheren dengan pengakuan bahwa pertanggungjawaban Islam pada dasarnya individual namun dapat dibarengi pertanggungjawaban struktural demi kemaslahatan (Kurniawan, 2018; Suud, 2023).

________________________________________

7. Peran Ta'zīr (Diskresi Penguasa/Hakim) untuk Menutup Celah Perbuatan yang Merusak Kemaslahatan

Sumber komparatif mengenai pekerja anak menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr, yaitu tindak pidana yang hukuman dan ukurannya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis, melainkan diserahkan kepada penguasa/hakim dengan mempertimbangkan kepentingan umum/kemaslahatan. Dengan kerangka ini, ketika suatu modus "menyuruh melakukan" menghasilkan kerusakan sosial atau eksploitasi pihak rentan, sumber menyediakan landasan bahwa sistem ta'zīr merupakan ruang normatif untuk merespons perilaku yang merusak kemaslahatan, terutama jika dibaca bersama prinsip maṣlaḥah dan larangan membahayakan.

Sekali lagi, sumber tidak menyatakan secara eksplisit bahwa doen plegen adalah ta'zīr. Yang dapat dipertanggungjawabkan secara evidensial hanyalah: (i) keberadaan ta'zīr sebagai kategori; (ii) diskresi penguasa/hakim; dan (iii) orientasi kemaslahatan.

________________________________________

8. Sintesis: Bagaimana Doen Plegen Dapat Dipahami Menurut Prinsip-Prinsip Islam

Berdasarkan sintesis sumber, pemahaman "menyuruh melakukan/menggunakan orang lain sebagai alat" menurut perspektif hukum Islam dalam batas evidensi yang diberikan dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, landasan moral-pertanggungjawaban Islam menekankan bahwa manusia memikul tanggung jawab atas perbuatannya (taklīf/akuntabilitas), dan manusia tidak diciptakan tanpa tugas/tanggung jawab (Lira, 2023; Sefriani, 2007).

Kedua, prinsip dasar pidana Islam dalam salah satu sumber diletakkan pada pertanggungjawaban individual, namun terdapat ruang pengecualian dengan pertanggungjawaban struktural demi kemaslahatan (Kurniawan, 2018).

Ketiga, instrumentalisasi manusia—memakai orang lain sebagai "perisai" tanggung jawab—bertentangan dengan etika kepemimpinan/amanah yang melarang melempar beban tanggung jawab dan mempergunakan orang lain sebagai pelindung diri (Siagian et al., 2024).

Keempat, uji kemaslahatan dan larangan bahaya (lā ḍarar) menyediakan parameter normatif untuk menilai bahwa tindakan yang mudaratnya dominan tidak dapat dibenarkan.

Kelima, dalam konteks akibat yang timbul—misalnya luka atau kematian karena kelalaian—sumber tentang diyat menunjukkan bahwa kerugian dapat melahirkan kewajiban kompensasi dengan keterlibatan struktur penanggung tertentu ('āqilah) (Suud, 2023), yang konsisten dengan pengakuan kemungkinan tanggung jawab struktural (Kurniawan, 2018).

Keenam, untuk perilaku yang merusak kemaslahatan dan tidak ditentukan sanksinya secara tekstual, sumber menjelaskan adanya ta'zīr yang ukuran hukumannya ditentukan penguasa/hakim; ini membuka ruang respons normatif terhadap modus-modus penyimpangan termasuk strategi "menggunakan orang lain", tanpa mengklaim klasifikasi fiqh spesifik yang tidak disediakan oleh sumber.

________________________________________

9. Kesimpulan

Dalam sumber yang disediakan, doen plegen didefinisikan secara tegas sebagai konsep hukum pidana positif: menyuruh orang lain yang tidak mampu bertanggung jawab sehingga orang yang disuruh menjadi instrumen, dan penyuruh memikul tanggung jawab (Fikri et al., 2022; Mulawarman, 2007). Untuk hukum Islam, sumber tidak menyediakan padanan terminologis teknis yang eksplisit; namun prinsip-prinsip yang tersedia—taklīf/akuntabilitas, amanah kepemimpinan, larangan membahayakan (lā ḍarar), maṣlaḥah mursalah, kemungkinan pertanggungjawaban struktural, serta ruang ta'zīr—membangun kerangka yang menolak pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain sebagai "perisai" dan mengarahkan pertanggungjawaban kepada pihak yang secara moral/struktural memegang kendali atau kewajiban (Lira, 2023; Suud, 2023).

Dengan demikian, "menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana" dalam perspektif Islam berdasarkan sumber yang tersedia paling dapat dipahami sebagai problem akuntabilitas-amanah dan kemaslahatan, di mana sistem Islam menekankan pertanggungjawaban subjek dan menyediakan mekanisme struktural serta diskresi sanksi (ta'zīr) untuk mencegah penghindaran tanggung jawab melalui instrumentalisasi orang lain (Kurniawan, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Fikri, I., Yazid, M., Putra, R. P. T., Arianti, F., Rahmi, Z., Rahman, H. U., & Alharthi, M. (2022). Probematika ganti rugi/dhaman tanaman akibat intervensi pemeliharaan hewan ternak. Tamwil, 8(2), 73. https://doi.org/10.31958/jtm.v8i2.7853

Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi manusia. Jurnal Konstitusi, 14(4), 880. https://doi.org/10.31078/jk1449

Lira, M. A. (2023). The father's responsibility for the fulfillment of child support post-divorce. Sign Jurnal Hukum, 5(2), 276–291. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291

Mulawarman, A. D. (2007). Menggagas neraca syari'ah berbasis maal: Kontekstualisasi "kekayaan altruistik Islami". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4(2), 169–192. https://doi.org/10.21002/jaki.2007.09

Sefriani, S. (2007). Tanggung jawab perusahaan transnasional terhadap pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional. Unisia, 30(65), 292–309. https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art7

Siagian, F. S., Saragih, G. M., & Silaban, F. M. (2024). Implementation of straight liability and liability based on fault concepts in environmentally sound economic development in Indonesia. Justices Journal of Law, 3(3), 197–203. https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.111

Suud, A. K. (2023). Analisis penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam kasus korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 52(2), 153–162. https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162