01556 - Mens Rea dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Jināyah): Kajian Konseptual, Komparatif, dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Mens Rea in the Perspective of Islamic Law (Fiqh Jināyah): A Conceptual, Comparative Study and Its Implications for Criminal Liability

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep mens rea (unsur kesalahan mental) dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jināyah) secara konseptual dan komparatif. Dalam teori hukum pidana modern, mens rea dipahami sebagai "mental element" yang harus hadir bersama actus reus untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Hukum Islam memiliki perangkat konseptual tersendiri untuk menilai kesalahan batin, terutama melalui syarat kebebasan berkehendak (ikhtiyār), pengetahuan/kesadaran atas larangan (ilm), dan kapasitas subjek hukum sebagai mukallaf. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif berbasis studi kepustakaan terhadap literatur fiqh jināyah dan hukum pidana komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa mens rea dalam hukum Islam bukan sekadar "niat jahat" secara psikologis, melainkan konstruksi normatif yang mencakup kebebasan memilih, pengetahuan, dan kelayakan dimintai pertanggungjawaban. Mens rea berperan membedakan tanggung jawab pelaku dan korban dalam kasus pemaksaan, membedakan bentuk-bentuk jarīmah terhadap jiwa, serta menuntut kehati-hatian pembuktian agar sanksi tidak dijatuhkan dalam keadaan syubhat. Pada ranah ta'zīr, terdapat ruang kebijakan ulil amri yang dapat memengaruhi desain pembuktian dan jenis sanksi. Keseluruhan konstruksi ini selaras dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan manusia dalam pemidanaan.

Kata Kunci: mens rea, fiqh jināyah, pertanggungjawaban pidana Islam, ikhtiyār, mukallaf, syubhat, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of mens rea (mental element of a crime) from the perspective of Islamic criminal law (fiqh jināyah) through a conceptual and comparative approach. In modern criminal law theory, mens rea is understood as the "mental element" that must accompany actus reus in establishing criminal liability. Islamic law has its own conceptual apparatus for assessing the mental element of an offence, particularly through the requirements of free will (ikhtiyār), knowledge and awareness of prohibition (ilm), and the legal capacity of the subject as a mukallaf. This study employs a juridical-normative approach based on a literature review of fiqh jināyah and comparative criminal law. The findings indicate that mens rea in Islamic law is not merely "evil intent" in a psychological sense, but rather a normative construction encompassing freedom of choice, knowledge, and the capacity to be held accountable. Mens rea serves to distinguish the liability of perpetrators from victims in cases of coercion, to differentiate forms of jarīmah against life and body, and to demand evidentiary caution so that sanctions are not imposed in cases of doubt (syubhat). In the domain of ta'zīr, there remains space for policy discretion by ulil amri that may influence evidentiary design and the type of sanction. This overall construction aligns with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah in realising justice and the protection of human beings in the application of criminal punishment.

Keywords: mens rea, fiqh jināyah, Islamic criminal liability, ikhtiyār, mukallaf, syubhat, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan: Mens Rea dan Relevansinya dalam Fiqh Jināyah

Dalam teori hukum pidana modern, kesalahan batin (mens rea) dipahami sebagai "mental element" yang harus hadir bersama unsur perbuatan lahiriah (actus reus) untuk menilai layak tidaknya seseorang dipidana, sebagaimana tercermin dalam adagium actus non facit reum nisi mens sit rea (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa sikap batin yang salah) (Hatta, 2021; Kristian, 2014). Prinsip yang sama juga dipakai untuk menjelaskan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld), yang menempatkan mens rea sebagai landasan penilaian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana (Fatakh, 2015; Hatta, 2021). Dalam diskursus Indonesia, relasi actus reus–mens rea ini kerap dijadikan kerangka untuk menilai pertanggungjawaban pidana, termasuk ketika dibahas dalam konteks doktrin umum dan pengecualiannya, misalnya strict liability (Calvin & Nasution, 2023; Fatakh, 2015).

Kerangka ini penting untuk dipahami ketika membahas "mens rea menurut hukum Islam," sebab hukum pidana Islam (fiqh jināyah) memiliki perangkat konseptual sendiri untuk menilai "kesalahan batin," terutama melalui syarat kebebasan berkehendak, pengetahuan, dan status subjek hukum (mukallaf) (Agustini et al., 2021; Saputera, 2021).

Dalam hukum Islam, tindak pidana lazim disebut jarīmah/jināyah dan seluruh kajiannya ditempatkan dalam rumpun fiqh jināyah (hukum pidana Islam) (Agustini et al., 2021; Kristian, 2020). Beberapa karya yang menautkan fiqh jināyah dengan kerangka hukum pidana menyatakan bahwa fiqh jināyah membahas jenis-jenis jarīmah sekaligus jenis hukuman ('uqūbah) yang dapat dijatuhkan (Al-Hamid, 2022; Rahmayanti, 2017). Literatur yang sama juga menegaskan bahwa pembagian besar sanksi pidana Islam yang paling sering dibahas para fuqahā' mencakup ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta'zīr (Al-Hamid, 2022; Rahmayanti, 2017).

Dengan demikian, pembahasan mens rea dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari: (i) syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, yakni siapa yang dapat dipertanggungjawabkan; (ii) struktur larangan, yakni nash/ketentuan syar'i yang melarang; dan (iii) karakter jarīmah beserta jenis sanksinya, yaitu ḥudūd–qiṣāṣ–ta'zīr (Al-Hamid, 2022; Rahmayanti, 2017; Saputera, 2021).

________________________________________

2. Konsep Dasar Mens Rea dalam Hukum Islam: Kesengajaan, Kebebasan Memilih, dan Pengetahuan

Sejumlah rujukan dalam tema fiqh jināyah merumuskan pertanggungjawaban pidana Islam sebagai kewajiban manusia mempertanggungjawabkan akibat perbuatan haram ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatannya (Saputera, 2021). Dalam rumusan ini, mens rea dalam pengertian "kesalahan batin" tidak berdiri sendiri sebagai istilah Latin, tetapi diwujudkan melalui unsur kebebasan memilih dan pengetahuan, yakni kondisi batin pelaku yang menyertai tindakan terlarang (Saputera, 2021; Tuanaya, 2017).

Sumber lain merumuskan prinsip pertanggungjawaban fiqh jināyah melalui tiga prinsip: pertama, melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan; kedua, perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri sehingga pelaku memiliki pilihan bebas; dan ketiga, pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan (Tuanaya, 2017). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kesalahan batin dalam Islam berkelindan dengan dua hal kunci: ikhtiyār (pilihan bebas/tanpa paksaan) dan pengetahuan/kesadaran atas sifat dan akibat perbuatan (Saputera, 2021; Tuanaya, 2017).

Karena mens rea dalam Islam dipahami melalui kebebasan memilih dan pengetahuan, maka subjek pertanggungjawaban pidana menjadi penting. Beberapa kajian tentang jarīmah perkosaan menegaskan bahwa pelaku dipersyaratkan sebagai "mukallaf" (Effendi et al., 2023), dan kajian tentang zina juga menyebut pelakunya adalah mukallaf (Wangga, 2018). Dengan kata lain, unsur batin—baik kesengajaan/niat jahat maupun setidaknya kesalahan—hanya relevan jika pelaku memiliki kapasitas normatif untuk dibebani kewajiban hukum pidana (taklīf) (Effendi et al., 2023; Wangga, 2018).

Kajian mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif fiqh jināyah menegaskan bahwa status anak terkait faktor-faktor penghapus sanksi pidana yang bertumpu pada dua unsur: memiliki daya pikir (irādah) dan memiliki pilihan (ikhtiyār) (Agustini et al., 2021). Oleh karena itu, anak yang belum balig saat melakukan jarīmah tidak dapat dikenai sanksi pidana; namun apabila ada kerugian perdata, beban perdata dapat dialihkan kepada orang tua/wali, dan hakim dapat menjatuhkan sanksi pengajaran bila berguna bagi anak (Agustini et al., 2021). Argumen serupa juga muncul dalam pembahasan pemidanaan anak yang menekankan konsep ahliyyah (kemampuan bertanggung jawab), yang mengarah pada tesis bahwa anak dipandang belum memiliki kecakapan penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, sehingga pemidanaan harus mempertimbangkan kemaslahatan anak (Permadi & Juarsa, 2022).

Keseluruhan bangunan ini menegaskan bahwa "mens rea menurut hukum Islam" bukan sekadar "niat jahat" secara psikologis, tetapi kondisi batin yang dianggap sah secara syar'i untuk melahirkan pertanggungjawaban—karena terdapat pilihan bebas, pengetahuan, serta kapasitas subjek hukum (Agustini et al., 2021; Permadi & Juarsa, 2022; Saputera, 2021).

________________________________________

3. Mens Rea dan Pembedaan Tanggung Jawab: Sengaja, Kelalaian, dan Kasus-Kasus Tertentu

Beberapa tulisan yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana—baik dalam kerangka umum maupun saat membahas hukum pidana Islam—menerangkan bahwa kesalahan (mens rea) sering dipahami meliputi kesengajaan dan kelalaian (Permadi & Juarsa, 2022; Sudarti & Najib, 2021). Dalam konteks fiqh jināyah, rujukan tentang qiṣāṣ menggambarkan bahwa ranah qiṣāṣ mencakup integritas tubuh manusia dan memasukkan pembunuhan sengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, serta pembunuhan karena kelalaian sebagai bagian dari kategorinya (Rahmayanti, 2017). Rujukan lain menegaskan bahwa konsep "menyerupai disengaja" dibahas dalam hukum Islam khususnya pada kasus pembunuhan dan penganiayaan fisik yang tidak sampai menyebabkan kematian (Saputera, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dimensi mens rea dalam Islam secara eksplisit digunakan untuk membedakan jenis jarīmah terhadap jiwa/tubuh dan berimplikasi pada model sanksi, baik qiṣāṣ, diyat, maupun bentuk lain sesuai ketentuan (Rahmayanti, 2017; Saputera, 2021).

Keterkaitan mens rea dengan paksaan juga tampak jelas dalam kajian perkosaan. Dalam analisis yang mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (al-wath'u bil-ikrāh), dibedakan adanya unsur kerelaan dalam zina dan unsur paksaan dalam perkosaan (Effendi et al., 2023). Kajian tersebut menegaskan bahwa pelaku diposisikan seperti pezina yang dapat dikenai hukuman berat/had, sedangkan korban diposisikan sebagai pihak yang terpaksa (Effendi et al., 2023). Dengan demikian, kesalahan batin (niat/kehendak) menjadi garis pembeda normatif: ketika kehendak bebas korban tidak ada karena terpaksa, mens rea korban tidak terbentuk untuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan pelaku tetap memikul kesalahan karena unsur paksaan justru menguatkan sifat tercelanya perbuatan pelaku (Effendi et al., 2023; Saputera, 2021). Struktur pembedaan ini konsisten dengan definisi pertanggungjawaban pidana Islam yang mensyaratkan kebebasan berkehendak dan pengetahuan pada pihak yang dimintai pertanggungjawaban (Saputera, 2021; Tuanaya, 2017).

________________________________________

4. Mens Rea sebagai Unsur Subjektif Jarīmah: Contoh Zina dan Syarat "Mengetahui yang Haram"

Pada jarīmah tertentu, literatur yang membahas unsur-unsur delik menekankan secara tegas keberadaan unsur subjektif berupa "niat melawan hukum." Dalam pembahasan zina, dinyatakan bahwa pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dipersyaratkan memiliki "intent/niat" untuk menentang hukum; niat melawan hukum dipandang terpenuhi apabila pelaku mengetahui ia melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang haram baginya, dan pihak perempuan "membiarkan dirinya" dengan mengetahui laki-laki yang menyetubuhinya bukan yang halal baginya (Wangga, 2018). Rumusan ini penting karena menunjukkan bagaimana mens rea dalam fiqh jināyah tidak berhenti pada "keinginan melakukan perbuatan," melainkan mencakup elemen pengetahuan tentang status keharaman hubungan tersebut (Saputera, 2021; Wangga, 2018). Dengan kata lain, mens rea diposisikan sebagai kesalahan normatif (blameworthiness) yang bertumpu pada kesadaran tentang larangan syar'i (Saputera, 2021; Wangga, 2018).

Penekanan pada pengetahuan dan kehendak bebas juga menjelaskan mengapa pembuktian zina dalam hukum Islam diberi syarat yang ketat. Sejumlah kajian menyatakan bahwa pembuktian zina dapat dilakukan melalui kesaksian empat saksi, pengakuan pelaku, dan dalam beberapa rumusan bukti kehamilan; namun realisasi pembuktian itu dinilai sangat sulit karena prinsip dasar hukum pidana Islam adalah menghindari penjatuhan hukuman dalam perkara yang masih meragukan (syubhat) (Abdillah, 2018). Rujukan lain juga menegaskan bahwa pembuktian dalam konteks zina mensyaratkan empat saksi yang melihat langsung (Wangga, 2018). Konstruksi ini dapat dibaca sebagai mekanisme proteksi agar sanksi yang berat tidak dijatuhkan ketika unsur subjektif—termasuk kesengajaan/pengetahuan dan kerelaan—serta unsur objektif perbuatannya belum terbukti kuat, sekaligus ditegaskan sebagai cara hukum Islam menjunjung martabat manusia dan menghindari kekeliruan pemidanaan (Abdillah, 2018).

________________________________________

5. Hubungan Mens Rea dengan Actus Reus dalam Hukum Islam: Nash, Jarīmah, dan Klasifikasi Sanksi

Di dalam beberapa rujukan, jarīmah didefinisikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan ḥad atau ta'zīr (Saputera, 2021). Pada saat yang sama, unsur jarīmah dalam penjelasan terkait penerapan pertanggungjawaban juga dikaitkan dengan adanya "nash yang melarang," misalnya jarīmah perkosaan dinyatakan baru dapat dianggap sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur adanya nash yang melarang—dirujuk ke QS al-Isrā' ayat 32—disertai unsur perbuatannya, dan pelaku adalah mukallaf (Effendi et al., 2023). Rumusan ini menggarisbawahi sisi actus reus dalam fiqh jināyah: sebuah perbuatan menjadi tindak pidana Islam karena ada larangan syar'i (nash) dan ada realisasi perbuatan terlarang; sedangkan mens rea beroperasi melalui syarat mukallaf, kesengajaan/pengetahuan, dan ketiadaan paksaan pada pelaku (Effendi et al., 2023; Saputera, 2021; Tuanaya, 2017).

Klasifikasi sanksi (ḥudūd–qiṣāṣ–ta'zīr) juga relevan bagi cara mens rea diperlakukan. Literatur tentang sanksi dalam hukum pidana Islam menjelaskan bahwa ḥudūd adalah kategori kejahatan paling serius dan terkait kepentingan publik/hak Allah dengan bentuk dan kadar hukuman yang telah ditentukan (Nugraheni, 2018; Rahmayanti, 2017), sedangkan qiṣāṣ berfokus pada integritas tubuh/jiwa dan memasukkan ragam bentuk kesengajaan hingga kelalaian dalam tindak pembunuhan/penganiayaan (Rahmayanti, 2017). Ta'zīr, sebaliknya, dipahami sebagai ruang kebijakan penguasa/hakim karena kadar hukumannya tidak ditentukan secara rinci dalam nash (Nugraheni, 2018).

Konstruksi ini memperlihatkan bahwa mens rea dalam Islam tetap penting, tetapi cara "penguncian" sanksi berbeda: pada ḥudūd, pembuktian unsur objektif–subjektif dituntut ketat agar tidak menembus prinsip syubhat; pada qiṣāṣ, pembedaan tingkat kesengajaan/kelalaian menjadi kunci; dan pada ta'zīr, mens rea dapat tetap dinilai namun ruang diskresi kebijakan lebih besar (Abdillah, 2018; Nugraheni, 2018; Rahmayanti, 2017).

________________________________________

6. Pembuktian Mens Rea dalam Praktik: Beban Pembuktian, Standar Kehati-hatian, dan Prinsip Menghindari Syubhat

Dalam pembuktian perkara pidana, salah satu rujukan komparatif menyatakan bahwa dalam konsepsi hukum Islam hakim tidak boleh memutus perkara ketika tidak ada bukti (Iman, 2021). Rujukan lain yang membahas beban pembuktian menegaskan bahwa konsep pembuktian dalam hukum Islam menempatkan kewajiban pembuktian kesalahan terdakwa pada pihak pendakwa (mudda'ī). Kedua titik ini—larangan memutus tanpa bukti dan beban pembuktian pada pendakwa—mendukung pemahaman bahwa pembuktian mens rea sebagai unsur kesalahan tidak boleh diasumsikan, melainkan harus ditopang alat bukti yang meyakinkan, terutama ketika konsekuensinya adalah sanksi pidana (Iman, 2021).

Kehati-hatian pembuktian ini tampak menonjol dalam perkara zina. Kajian yang menekankan prinsip syubhat menyatakan bahwa praktik pembuktian zina menghadapi kesulitan besar, dan prinsip dasar yang dipegang adalah menghindari penjatuhan hukuman dalam perkara yang masih meragukan (Abdillah, 2018). Dikaitkan dengan mens rea, prinsip ini dapat dibaca sebagai pagar normatif yang mencegah kriminalisasi yang tergesa-gesa ketika unsur batin—misalnya pengetahuan, kesengajaan, atau kerelaan—masih dapat diperdebatkan atau belum terbukti (Abdillah, 2018; Wangga, 2018). Dengan demikian, "mens rea menurut hukum Islam" bukan hanya isu definisi, tetapi juga isu pembuktian: hukum Islam menautkan pembuktian kesalahan pada disiplin pembuktian yang ketat dan etika kehati-hatian peradilan (Abdillah, 2018; Iman, 2021).

________________________________________

7. Ta'zīr, Kebijakan Ulil Amri, dan Variasi Pendekatan terhadap Mens Rea (Termasuk Pembuktian Terbalik)

Dalam pembahasan kontemporer mengenai pembuktian terbalik, dinyatakan bahwa dalam hukum Islam penerapan beban pembuktian terbalik dapat ditempatkan dalam kategori ta'zīr yang didasarkan pada kebijakan pemerintah (ulūl amrī), serta diisyaratkan dalam QS Yusuf ayat 26–29 dan dibangun melalui istihsan dalam ijtihad atas masalah sosial kontemporer. Pada saat yang sama, rujukan lain menegaskan bahwa hakim tidak boleh memutus jika tidak tersedia bukti (Iman, 2021). Dua rujukan ini memperlihatkan adanya ketegangan yang perlu dikelola: di satu sisi, prinsip kehati-hatian pembuktian; di sisi lain, ruang kebijakan ta'zīr yang memungkinkan penguasa mengadopsi mekanisme khusus ketika pembuktian dipandang sangat sulit (Iman, 2021). Untuk kepentingan pembahasan mens rea, implikasinya adalah bahwa unsur kesalahan batin tetap penting secara normatif, tetapi desain prosedural pembuktiannya dapat bervariasi pada jarīmah ta'zīr sebagai ranah kebijakan publik (Nugraheni, 2018).

Kerangka ta'zīr juga digunakan untuk menalar kriminalitas modern yang tidak dirinci secara spesifik dalam nash, tetapi dipandang merusak kemaslahatan. Sebagai contoh, tulisan tentang tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak menyebut pelarangan pencucian uang secara khusus, namun ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara batil dan penguasaan yang bukan haknya; berangkat dari bahaya dan kerusakannya, pencucian uang dapat digolongkan sebagai jarīmah ta'zīr (Junaidi & Imansyah, 2018). Dalam uraian yang sama, unsur subjektif (mens rea) delik pencucian uang dalam hukum positif disebut sebagai sengaja/mengetahui/patut menduga asal-usul harta dan maksud menyembunyikan atau menyamarkan (Junaidi & Imansyah, 2018). Walaupun rujukan ini membahas perumusan unsur subjektif secara eksplisit dalam kerangka hukum positif, ia sekaligus menunjukkan bagaimana perbincangan mens rea tetap relevan ketika suatu perbuatan "ditarik" ke ranah ta'zīr: penilaian tentang sengaja/mengetahui (kesalahan batin) menjadi pusat untuk membedakan perbuatan tercela yang layak dikenai sanksi kebijakan (Junaidi & Imansyah, 2018).

________________________________________

8. Mens Rea, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan Orientasi Perlindungan

Beberapa rujukan yang membahas hukum pidana Islam menegaskan bahwa tujuan-tujuan pokok syariat (maqāṣid al-sharī'ah) lazim dipahami mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Sudarti & Najib, 2021). Rujukan lain menyatakan bahwa alternatif pemidanaan dalam hukum pidana Islam juga ditautkan dengan maqāṣid tersebut, yakni melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal (Nugraheni, 2018). Di ranah pembuktian zina, prinsip syubhat dan kehati-hatian pembuktian juga diargumentasikan sebagai cara hukum pidana Islam menjunjung tinggi martabat manusia (Abdillah, 2018).

Sintesis dari rujukan-rujukan ini menunjukkan fungsi mens rea sebagai instrumen keadilan yang selaras dengan maqāṣid: mens rea membantu memastikan bahwa sanksi dijatuhkan hanya ketika terdapat kesalahan batin yang sah, yaitu pilihan bebas dan pengetahuan, sehingga perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta tidak dikorbankan oleh pemidanaan yang keliru (Abdillah, 2018; Nugraheni, 2018; Saputera, 2021).

Dalam konteks kehormatan dan perlindungan korban, pembahasan kekerasan seksual dalam rumah tangga menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran kehormatan yang dapat dihukum ta'zīr, serta menunjukkan adanya korelasi antara perspektif hukum negara dan hukum Islam dalam memandang kekerasan sebagai perbuatan tercela dan terlarang (Rahmayanti, 2017). Sementara itu, kajian tentang perkosaan menegaskan perbedaan unsur kerelaan dalam zina dan paksaan dalam perkosaan, serta menempatkan korban sebagai pihak yang terpaksa (Effendi et al., 2023). Kedua rujukan ini memperlihatkan bagaimana mens rea dalam Islam berfungsi protektif: ia membedakan pelaku yang memiliki kehendak dan kesalahan dari korban yang kehendaknya ditiadakan oleh paksaan, sehingga desain pertanggungjawaban pidana diarahkan untuk melindungi martabat dan keselamatan korban (Effendi et al., 2023; Rahmayanti, 2017).

________________________________________

9. Catatan Perbandingan: Pengecualian Mens Rea dalam Strict Liability dan Batasnya jika Dibaca dari Perspektif Islam

Dalam wacana hukum pidana, doktrin strict liability sering dipahami sebagai pengecualian dari kebutuhan pembuktian mens rea, sebab pemidanaan dapat didasarkan pada pembuktian actus reus semata (Calvin & Nasution, 2023). Namun, rujukan yang membahas pertanggungjawaban pidana Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya pilihan bebas dan pengetahuan; dan secara khusus, badan hukum (korporasi) tidak dijadikan objek pertanggungjawaban pidana dalam Islam karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum; yang bertanggung jawab adalah orang yang mengelola lembaga tersebut bila ia melakukan perbuatan terlarang (Saputera, 2021). Di sisi lain, literatur yang membahas asas umum pertanggungjawaban pidana juga menekankan adagium actus non facit reum nisi mens sit rea sebagai dasar bahwa pemidanaan memerlukan kesalahan batin (Hatta, 2021; Kristian, 2014).

Sintesis ini memperlihatkan perbedaan yang tajam: pendekatan strict liability yang mengendurkan pembuktian mens rea memiliki logika sendiri dalam hukum positif (Calvin & Nasution, 2023), sedangkan perspektif Islam—setidaknya sebagaimana dirumuskan dalam rujukan pertanggungjawaban pidana Islam—menegaskan keterlekatan pertanggungjawaban pidana pada pengetahuan dan pilihan bebas sebagai fondasi mens rea (Saputera, 2021; Tuanaya, 2017).

Walaupun demikian, rujukan yang sama juga menyatakan bahwa "asas tersalah" dalam Islam menjelaskan bahwa walaupun secara pidana pelaku tidak dibebani pertanggungjawaban, beban ganti kerugian tetap ditanggung pelaku (Saputera, 2021). Hal ini menunjukkan adanya pembedaan dimensi: mens rea dapat menentukan apakah seseorang dipidana, tetapi mekanisme pemulihan kerugian dapat tetap dibebankan berdasarkan terjadinya kerugian dan keterkaitan perbuatan, meskipun diskursus tersebut tidak secara otomatis menyamakan konsep ini dengan strict liability pidana (Saputera, 2021). Dengan demikian, untuk menjawab topik mens rea menurut hukum Islam secara hati-hati, sumber yang tersedia lebih kuat mendukung tesis bahwa mens rea adalah prasyarat pertanggungjawaban pidana, karena mens rea diwujudkan dalam kebebasan memilih dan pengetahuan, sementara pemulihan kerugian dapat mengikuti logika tersendiri (Saputera, 2021; Tuanaya, 2017).

________________________________________

10. Kesimpulan

Mens rea menurut hukum Islam—sebagaimana ditunjukkan dalam rujukan-rujukan fiqh jināyah yang tersedia—terutama diwujudkan melalui syarat kebebasan berkehendak (tidak dipaksa), pengetahuan/kesadaran atas larangan dan akibat perbuatan, serta kapasitas subjek hukum (mukallaf) untuk memikul taklīf (Effendi et al., 2023; Saputera, 2021; Tuanaya, 2017; Wangga, 2018). Mens rea berperan membedakan tanggung jawab pelaku dan korban dalam kasus paksaan, misalnya perkosaan; membedakan bentuk-bentuk jarīmah terhadap jiwa, yakni sengaja, menyerupai sengaja, dan kelalaian; serta menuntut kehati-hatian pembuktian agar sanksi tidak dijatuhkan dalam keadaan syubhat (Abdillah, 2018; Effendi et al., 2023; Rahmayanti, 2017; Saputera, 2021).

Pada ranah ta'zīr, sumber-sumber juga menunjukkan adanya ruang kebijakan ulil amri/hakim yang dapat memengaruhi desain pembuktian dan jenis sanksi, namun tetap berada dalam horizon prinsip pembuktian dan kehati-hatian peradilan (Iman, 2021; Nugraheni, 2018). Dengan demikian, mens rea dalam hukum Islam tidak hanya "niat jahat" sebagai keadaan psikologis, melainkan konstruksi normatif yang menghubungkan batin pelaku dengan kebebasan memilih, pengetahuan, dan kelayakan dimintai pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan keadilan dan perlindungan (maqāṣid) dalam pemidanaan (Abdillah, 2018; Nugraheni, 2018; Saputera, 2021).

________________________________________

Referensi

Abdillah, J. (2018). Gagasan reaktualisasi teori pidana Islam dan relevansinya bagi pembangunan hukum di Indonesia. Ijtimaiyya Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(1), 63–95. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual: Kajian kebijakan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Rechtenstudent, 2(3), 342–355. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89

Al-Hamid, M. S. (2022). Illicit enrichment dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Al-Mizan, 18(2), 243–268. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2900

Calvin, M., & Nasution, R. P. (2023). Family theft perspective positive law and Islamic penal law. Lex Lectio Law Journal, 2(2), 86–102. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.41

Effendi, E., Ardianto, S. Y., HB, G., & Ishaq, I. (2023). Juridical analysis on the possibility of traffic accident victim being designated as suspect. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 23(2), 174–185. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1332

Fatakh, A. (2015). Kejahatan pidana khusus korupsi di Indonesia perspektif hukum Islam progresif dalam integritas hukum nasional. Al-Mizan, 11(1), 15–32. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.151

Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Iman, R. Q. (2021). The position of Qanun 6 of 2014 on jinayat law toward Act 11 of 2012 on juvenile criminal justice system related to child criminal punishment. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 65–87. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87

Junaidi, M., & Imansyah, R. G. C. (2018). The concept of adultery post-revision of the penal code. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(1), 13. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1344

Kristian, K. (2014). Urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(4), 575. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36

Kristian, K. (2020). The comparison of criminal acts formulation of religion, religious life, and worship facilities: Draft of Indonesian criminal code and the penal code United Kingdom. Unifikasi Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 137–151. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2409

Nugraheni, N. L. (2018). Criminal act of sexual gratification: Fiqh jināyah and positive law perspective. Al-Ahkam, 18(1), 97. https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2358

Permadi, M. F. A., & Juarsa, E. (2022). Penegakan hukum penimbunan obat di masa pandemi Covid-19 perspektif pidana dan perdagangan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 46–51. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732

Saputera, Moh. S. A. A. A. (2021). Pemidanaan anak dan telaah implementasi asas ultimum remedium perspektif hukum pidana dan jinayah Islam. Jurnal Yustitia, 22(2). https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i2.1330

Sudarti, S., & Najib, A. (2021). Punishment of criminal act of accusing adultery (qadzaf) in Indonesian positive law: Perspective of maqasid al-sharia. Justicia Islamica, 18(2), 261–280. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2711

Tuanaya, H. H. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi suatu gagasan untuk korporasi sebagai legal person yang mandiri dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 7(1), 19. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v7i1.590

Wangga, M. S. (2018). [Untitled]. Integritas Jurnal Antikorupsi, 4(2), 24. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.179