01555 - Medeplichtigheid dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah): Kajian Konseptual tentang Pertanggungjawaban Pembantu Pelaku Tindak Pidana

Helping (Medeplichtigheid) — Providing Assistance to the Main Perpetrator in Committing a Criminal Act

Abstract

This article examines the concept of medeplichtigheid (aiding/helping) in Islamic criminal law (fiqh jināyah) through a conceptual and comparative analytical approach. The main problem addressed is how Islamic criminal law formulates the criminal liability of those who assist the principal perpetrator in committing a criminal act (jarīmah), and what legal consequences follow from such assistance. Through a literature review of classical and contemporary Islamic jurisprudence sources, as well as comparative studies with positive legal systems that claim compatibility with Islamic principles, this article identifies five main analytical elements: (1) the subject of assistance, (2) the act of assistance (actus), (3) the relationship with the principal offense, (4) the mental element (mens rea), and (5) the sanction regime (ḥudūd/qiṣāṣ or ta'zīr). The results show that assistance in fiqh jināyah is not merely a secondary act, but constitutes a category of liability determined by the type of contribution, its relationship to the principal perpetrator, and the relevant sanction regime. The article also underlines the existence of substantial divergence among scholars regarding the interpretation and punishment of participation in crimes, thus emphasizing the importance of academic caution in mapping this doctrine.

Keywords: medeplichtigheid, fiqh jināyah, criminal liability, accomplice, ta'zīr, Islamic criminal law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep medeplichtigheid (membantu/pembantuan) dalam hukum pidana Islam (fiqh jināyah) melalui pendekatan analitis konseptual dan komparatif. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana hukum pidana Islam merumuskan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang membantu pelaku utama dalam melakukan suatu tindak pidana (jarīmah), serta konsekuensi hukum apa yang menyertainya. Melalui kajian literatur atas sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, serta studi perbandingan dengan sistem hukum positif yang mengklaim kompatibilitas dengan prinsip-prinsip Islam, artikel ini mengidentifikasi lima unsur analitis utama: (1) subjek bantuan, (2) perbuatan bantuan (actus), (3) keterkaitan dengan tindak pokok, (4) unsur mental (mens rea), dan (5) rezim sanksi (ḥudūd/qiṣāṣ atau ta'zīr). Hasil kajian menunjukkan bahwa pembantuan dalam fiqh jināyah bukan sekadar tindakan sekunder, melainkan merupakan kategori pertanggungjawaban yang ditentukan oleh jenis kontribusi, hubungannya dengan pelaku utama, serta rezim sanksi jarīmah yang relevan. Artikel ini juga menggarisbawahi adanya perbedaan substansial di kalangan ulama mengenai interpretasi dan pemidanaan atas partisipasi dalam tindak pidana, sehingga menekankan pentingnya kehati-hatian akademik dalam memetakan doktrin ini.

Kata kunci: medeplichtigheid, fiqh jināyah, pertanggungjawaban pidana, pembantu pelaku, ta'zīr, hukum pidana Islam

________________________________________

1. Pendahuluan: "Membantu Pelaku Utama" sebagai Bentuk Penyertaan (Participation/Complicity) dalam Fiqh Jināyah

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jināyah), ruang lingkup kajian mencakup perbuatan yang dilarang (jarīmah) dan sanksinya ('uqūbah), sehingga pertanggungjawaban tidak semata-mata diarahkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan inti (pelaku langsung), tetapi juga dapat mencakup pihak-pihak yang turut berperan dalam terjadinya jarīmah sesuai derajat keterlibatannya (Ma'as & Widigdo, 2023). Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa "partisipasi" dalam suatu tindak pidana dapat dipahami sebagai keterlibatan orang yang membantu mempermudah terjadinya tindak pidana, baik sebelum maupun sesudah tindak pidana dilakukan, dan keterlibatan itu dapat berbentuk membantu (aiding), menganjurkan/menyemangati (abetting), atau berkontribusi dalam aktivitas kriminal (Ma'as & Widigdo, 2023). Dalam sejarah praktik hukum yang bernafaskan syariah—misalnya dalam diskursus hukum pidana Utsmani—pelaku complicity didefinisikan sebagai mereka yang berpartisipasi dalam perbuatan yang dilarang, baik dengan melakukan tindak pidana secara langsung maupun membantu pelaku (Dahmardeh & Khammar, 2016).

Karena itu, konsep "membantu"—yang dalam terminologi hukum pidana modern kerap didekati melalui istilah aiding and abetting/complicity—secara konseptual mengarah pada peran sekunder yang berkontribusi pada terlaksananya tindak pidana oleh pelaku utama (Nugay & Kahraman, 2019), sekaligus menimbulkan pertanyaan pokok fiqh jināyah: kapan bantuan itu menimbulkan pertanggungjawaban pidana, dan jenis sanksi apa yang relevan (ḥudūd/qiṣāṣ/ta'zīr) (Amiati et al., 2024; Ma'as & Widigdo, 2023).

________________________________________

2. Definisi Operasional "Membantu" (Medeplichtigheid) dalam Kerangka Fiqh: Membantu sebagai Mempermudah Terjadinya Jarīmah

Berdasarkan konseptualisasi "partisipasi" yang dirumuskan dalam kajian perbandingan tentang pelaku intelektual dalam kasus pembunuhan, partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan seseorang yang membantu memfasilitasi pelaksanaan tindak pidana, baik sebelum tindak pidana dilakukan maupun sesudah tindak pidana terjadi (Ma'as & Widigdo, 2023). Rumusan ini koheren dengan pemetaan dalam literatur yang membahas aiding and abetting sebagai doktrin yang menjerat orang yang "membantu" terlaksananya tindak pidana oleh orang lain, tetapi bantuannya tidak mencapai derajat menjadi pelaku utama bersama (joint principal). Dalam uraian yang bersifat pedagogis tentang aiding and abetting, bantuan itu bahkan dijelaskan dapat berwujud bantuan fisik/material maupun bantuan psikologis, misalnya menyediakan tempat berlindung pascakejahatan (contoh bantuan material).

Dalam pendekatan hukum yang mengkaji "abetting" (pembantuan/penyertaan) dan implementasinya pada sistem hukum yang mengklaim kompatibilitas dengan kaidah-kaidah fiqh, bentuk pembantuan mencakup tindakan seperti mendorong, mengancam, menyuap agar tindak pidana terjadi, atau menyediakan sarana dan "memfasilitasi" terjadinya tindak pidana dengan cara apa pun. Pada level ini, "membantu" dipahami sebagai perilaku yang secara sadar ditempatkan untuk meningkatkan keterlaksanaan tindak pidana oleh pelaku utama, meskipun pembantu bukan eksekutor langsung (Ma'as & Widigdo, 2023).

________________________________________

3. Klasifikasi Pelaku: Pelaku Langsung dan Pelaku Penyebab/Pelaku Intelektual sebagai Bentuk Kontribusi Tidak Langsung

Dalam fiqh, pembahasan pertanggungjawaban dapat membedakan antara pelaku yang melakukan tindakan inti (pelaku langsung) dan pihak yang kontribusinya berupa penyebab atau aktor intelektual. Dalam studi tentang pembunuhan, pertanggungjawaban dalam fiqh dibagi menjadi tiga pola: (1) pelaku pembunuhan langsung bertanggung jawab atas dirinya; (2) pelaku yang menjadi sebab kematian atau aktor intelektual bertanggung jawab atas dirinya; dan (3) pelaku pembunuhan langsung dan pihak yang menyebabkan pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama, tergantung konfigurasi kontribusi masing-masing (Ma'as & Widigdo, 2023). Konstruksi ini penting untuk menempatkan "pembantu" dalam spektrum pelaku: pembantu bisa sekadar fasilitator ringan, tetapi bisa pula menjadi "penyebab" yang kontribusinya menentukan, seperti aktor intelektual yang mengarahkan terjadinya pembunuhan (Ma'as & Widigdo, 2023).

Dalam konteks sejarah hukum pidana yang dipengaruhi syariah (Utsmani), perbedaan principal offender dan accomplice ditegaskan: pelaku utama adalah pelaku yang "membunuh" (contoh pembunuhan), sedangkan pihak lain dapat menjadi accomplice bila ia membantu pelaku yang melakukan perbuatan terlarang (Dahmardeh & Khammar, 2016). Dengan demikian, "membantu" dalam perspektif fiqh jināyah tidak tunggal: ia dapat berupa bantuan sekunder biasa, atau dapat meningkat menjadi kontribusi penyebab (causal/intellectual) yang memindahkan subjek dari pembantu menjadi pihak yang dipertanggungjawabkan secara lebih berat (Dahmardeh & Khammar, 2016; Ma'as & Widigdo, 2023).

________________________________________

4. Syarat Dasar: Bantuan Umumnya Dikaitkan dengan Terjadinya Tindak Pidana Pokok (Derivative Liability)

Diskursus klasik dan turunannya tentang complicity menekankan adanya relasi dengan tindak pidana pokok. Dalam pembahasan hukum pidana Utsmani, para ulama memperdebatkan batas tindakan sekunder yang dapat dianggap complicity dan menyimpulkan adanya syarat-syarat, antara lain: jika tindak pidana pokok terjadi, maka complicity dapat dipersoalkan; serta complicity terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui "performing" aktivitas ilegal (Dahmardeh & Khammar, 2016). Uraian doktrinal mengenai aiding and abetting juga menegaskan sifat "derivative": kesalahan pembantu bergantung pada pelaku utama yang benar-benar melakukan tindak pidana, bukan sekadar persiapan.

Namun, kerangka modern yang mengklaim konsistensi dengan kaidah fiqh memperlihatkan nuansa: pembantu dapat tetap diproses meskipun terdapat faktor yang menghapus pertanggungjawaban pelaku langsung—misalnya karena tidak cakap atau dipaksa. Dalam kajian mengenai implementasi abetting dalam hukum Iran, disebutkan bahwa dalam situasi ketika pelaku langsung tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena faktor seperti lack of capacity (misalnya demensia) atau forced/compulsory, mitra dan accomplice tetap dapat dituntut dan dihukum. Uraian pedagogis tentang sistem Afghanistan juga menyatakan bahwa pembantu tidak otomatis bebas bila pelaku utama lolos dari hukuman "for any legal reason". Dua sumber ini sama-sama menunjukkan bahwa sekalipun doktrin "derivative" menautkan pembantuan pada tindak pokok, pembantuan dapat diperlakukan sebagai basis pertanggungjawaban yang tetap berdiri dalam kondisi tertentu pada sistem yang mengintegrasikan atau dipandu hukum Islam.

________________________________________

5. Bentuk-Bentuk Bantuan: Material/Fisik dan Psikologis, serta Fasilitasi melalui Sarana dan Dukungan

Bantuan dapat dipahami sebagai bantuan yang bersifat material/fisik maupun psikologis, sebagaimana diuraikan dalam pengantar hukum pidana Afghanistan: aiding and abetting memiliki dua bentuk utama, yaitu bantuan fisik (tangible/material assistance) dan bantuan psikologis. Pada tingkat konsep umum partisipasi, keterlibatan pembantu mencakup tindakan yang "assists in facilitating" tindak pidana, baik sebelum maupun sesudah tindak pidana, dan dapat mencakup "aiding, abetting, or contributing" dalam aktivitas kriminal (Ma'as & Widigdo, 2023).

Dalam pembahasan abetting yang berfokus pada sistem hukum Iran, bentuk pembantuan disebut dapat berupa mendorong tindak pidana (encouraging), mengancam (threatening), menyuap (bribing), dan menyediakan/memfasilitasi sarana sehingga tindak pidana terjadi (providing or facilitating its occurrence). Konstruksi ini menguatkan bahwa "membantu" bukan hanya tindakan di tempat kejadian perkara, tetapi juga dukungan sarana dan dukungan moral yang memperlancar realisasi jarīmah (Ma'as & Widigdo, 2023).

________________________________________

6. Unsur Kesengajaan/Pengetahuan: Bantuan yang Menimbulkan Pertanggungjawaban Terkait Kehendak Sadar untuk Memfasilitasi Tindak Pidana

Kerangka yang mengkaji abetting jurisprudence menggambarkan accomplice sebagai pihak yang perilakunya dilakukan secara deliberately untuk "commit the crime" dengan cara memfasilitasi atau menyediakan jalan bagi terjadinya tindak pidana. Sejalan dengan itu, pengantar hukum pidana Afghanistan menekankan bahwa pembantu tetap harus memenuhi elemen-elemen tindak pidana, termasuk elemen mental (mental element), di samping elemen legal dan material. Dalam studi tentang tindak pidana terorisme pada hukum positif Indonesia, "assistance" juga dipahami sebagai bantuan yang "intentionally" diberikan, baik saat pelaksanaan tindak pidana maupun dengan memfasilitasi kesempatan, sarana, atau informasi. Walaupun sumber ini berada dalam konteks KUHP, ia dipakai oleh penulis untuk menegaskan bahwa pembantuan secara konsep mensyaratkan unsur subjektif (kesengajaan) dalam konstruksi pertanggungjawaban penyertaan.

Dengan demikian, dalam pembacaan yang kompatibel dengan fiqh dan sistem yang merujuk padanya, pembantuan yang dapat dipidana bukan sekadar "kebetulan membantu", melainkan keterlibatan yang berkarakter sadar/berkehendak untuk memudahkan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan bahwa rincian standar pengetahuan/niat dapat berbeda menurut konstruksi undang-undang dan perumusan doktrin setempat.

________________________________________

7. Konsekuensi Sanksi dalam Fiqh Jināyah: Relasi Ḥudūd/Qiṣāṣ vs. Ta'zīr bagi Pelaku Tidak Langsung (Pembantu)

Salah satu garis penting dalam fiqh jināyah adalah pembedaan konsekuensi sanksi antara tindak pidana yang sanksinya "ditentukan" (seperti ḥudūd dan qiṣāṣ) dan tindak pidana yang sanksinya bersifat diskresioner (ta'zīr). Dalam kajian tentang ḥirābah, dinyatakan bahwa pihak yang tidak terlibat langsung dalam jarīmah dijatuhi ta'zīr, karena "jumlah" hukuman yang telah ditetapkan pada jarīmah ḥudūd dan qiṣāṣ hanya dijatuhkan kepada pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung (Amiati et al., 2024). Sumber yang sama menambahkan nuansa: pelaku tidak langsung dapat menerima hukuman ḥudūd atau qiṣāṣ jika pelaku langsung "directly assists" pelaku tidak langsung dalam melakukan jarīmah—sebuah formulasi yang menunjukkan bahwa batas "langsung/tidak langsung" dapat diperdebatkan dalam situasi faktual tertentu dan dapat memengaruhi klasifikasi pelaku (Amiati et al., 2024).

Sebaliknya, ta'zīr dipahami sebagai jenis sanksi yang tidak dirinci dalam nas dan karena itu jenis serta ukurannya ditentukan oleh otoritas (ulil amr/hakim). Dalam kajian tentang sextortion, disebutkan bahwa dalam hukum Islam, sextortion dapat dikategorikan sebagai jarīmah dengan hukuman ta'zīr, di mana pemerintah menentukan jenis hukumannya. Dalam kajian mengenai penghinaan/pencemaran nama baik di media digital, juga ditegaskan bahwa karena tidak ada sanksi spesifik dalam hukum pidana Islam untuk defamasi, sanksinya berbentuk ta'zīr (hukuman yang tidak disebutkan/dirinci secara eksplisit dalam al-Qur'an atau hadis) (Ambarita & Idharudin, 2024). Kajian tentang khalwat anak di Aceh juga menempatkan hukuman khalwat sebagai jarīmah ta'zīr, yang bentuk dan besarannya ditentukan oleh penguasa/hakim. Rangkaian sumber ini konsisten untuk menyimpulkan bahwa ketika peran "pembantu" tidak memenuhi kualifikasi pelaku langsung dalam ḥudūd/qiṣāṣ, maka jalur ta'zīr menjadi instrumen utama untuk memberi sanksi sesuai kemaslahatan dan kebijakan otoritas (Amiati et al., 2024).

________________________________________

8. Contoh Penting: Pembunuhan dan "Aktor Intelektual" (Penyebab) yang Dapat Dipertanggungjawabkan Berat

Dalam konteks pembunuhan, literatur yang membandingkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia menegaskan bahwa fiqh membahas posisi "intellectual actor" dan menyatakan bahwa aktor intelektual dalam pembunuhan dapat dikenai hukuman mati dalam hukum Islam (Ma'as & Widigdo, 2023). Sumber yang sama menjelaskan struktur pertanggungjawaban yang memisahkan pelaku langsung dari pihak penyebab (termasuk aktor intelektual), dan juga memungkinkan pertanggungjawaban bersama tergantung proporsi kontribusi (Ma'as & Widigdo, 2023).

Implikasinya bagi konsep "membantu" adalah bahwa bantuan yang semula tampak sebagai medeplichtigheid dapat bergerak menuju kategori "penyebab" (causer/intellectual actor) bila bantuan itu merupakan unsur penentu terjadinya pembunuhan atau memegang kendali kausal/strategis atas tindak pidana (Ma'as & Widigdo, 2023). Dengan kata lain, fiqh tidak hanya menanyakan apakah seseorang membantu, tetapi juga menilai bobot bantuan itu dalam rantai terjadinya jarīmah dan hubungannya dengan klasifikasi pelaku (langsung vs. penyebab) yang menentukan jenis 'uqūbah (Amiati et al., 2024; Ma'as & Widigdo, 2023).

________________________________________

9. Perbedaan Pendekatan dan Ruang Ijtihad: Kesetaraan Hukuman vs. Keringanan bagi Pembantu, serta Problem Kodifikasi

Kajian tentang abetting jurisprudence di Iran mencatat adanya dua model konseptual: (1) pendekatan "equality of penalties" (kesetaraan hukuman antara pelaku utama dan pembantu), dan (2) pendekatan "relative culpability" yang tetap menghukum pembantu tetapi dengan derajat lebih rendah karena pembantu dipandang "less" dari pelaku utama. Sumber ini sekaligus menekankan bahwa hukum pidana (Islamic Penal Code) memiliki ambiguitas terkait accomplice, dan perubahan legislasi dilakukan untuk merespons problem tersebut sambil diklaim tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh.

Pada sisi lain, kajian ḥirābah menegaskan pola yang lebih membedakan: untuk ḥudūd/qiṣāṣ, hukuman "yang ditentukan" dijatuhkan pada pelaku langsung, sedangkan pelaku tidak langsung—termasuk yang tidak langsung terlibat—dikenai ta'zīr (Amiati et al., 2024). Ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual yang harus dikelola: sebagian konstruksi menekankan pembedaan tajam langsung vs. tidak langsung (dengan konsekuensi ta'zīr bagi yang tidak langsung), sementara konstruksi lain—atau kebijakan pemidanaan—dapat mendekati prinsip kesetaraan atau setidaknya memperberat pembantu tergantung konfigurasi kontribusinya (Amiati et al., 2024). Ditambah lagi, sumber pengantar hukum pidana Afghanistan secara eksplisit mengingatkan adanya "substantial divergence among scholars regarding the interpretation and punishment of crimes under Islamic Law". Karena itu, dalam menjelaskan medeplichtigheid menurut hukum Islam, kehati-hatian akademik menuntut pengakuan bahwa fiqh menyediakan kerangka dasar—misalnya pembedaan pelaku langsung vs. penyebab, serta peran ta'zīr—tetapi perincian standar dan stratifikasi sanksi sangat mungkin berbeda dalam tradisi, mazhab, dan kodifikasi modern (Ma'as & Widigdo, 2023; Amiati et al., 2024).

________________________________________

10. Rumusan Sintesis: Unsur dan Konsekuensi "Membantu" dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, "membantu pelaku utama" dalam fiqh jināyah dapat dirumuskan secara analitis sebagai berikut:

1. Subjek

Pihak yang tidak harus menjadi pelaku langsung, tetapi berkontribusi melalui bantuan/fasilitasi, termasuk kemungkinan sebagai "penyebab" atau "aktor intelektual" dalam konfigurasi tertentu (Dahmardeh & Khammar, 2016; Ma'as & Widigdo, 2023).

2. Perbuatan Bantuan (Actus)

Dapat meliputi bantuan sebelum/sesudah tindak pidana, bantuan material atau psikologis, dukungan sarana, atau tindakan mendorong/mengancam/menyuap/memfasilitasi terjadinya tindak pidana (Ma'as & Widigdo, 2023).

3. Keterkaitan dengan Tindak Pokok

Secara prinsip menaut pada tindak pidana pokok yang terjadi (derivative), tetapi beberapa sistem yang mengklaim selaras dengan fiqh tetap memungkinkan pemidanaan pembantu meskipun pelaku langsung tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan tertentu (Dahmardeh & Khammar, 2016).

4. Unsur Mental

Menuntut adanya dimensi kesengajaan/pengetahuan sebagai syarat pertanggungjawaban, ditunjukkan melalui konsep deliberately memfasilitasi tindak pidana dan keharusan memenuhi elemen mental tindak pidana.

5. Konsekuensi Sanksi

• Dalam jarīmah yang sanksinya ditentukan (ḥudūd/qiṣāṣ), sumber yang tersedia menegaskan bahwa hukuman yang ditentukan itu dijatuhkan pada pelaku langsung, sementara pelaku tidak langsung cenderung diarahkan ke ta'zīr, dengan nuansa batas langsung/tidak langsung yang dapat diperdebatkan pada kondisi tertentu (Amiati et al., 2024).

• Dalam jarīmah ta'zīr, otoritas/hakim menentukan jenis dan ukuran sanksi; berbagai isu kontemporer—misalnya sextortion, defamasi digital, dan khalwat dalam qanun Aceh—dalam sumber yang tersedia ditempatkan pada rezim ta'zīr.

• Dalam kasus pembunuhan, "aktor intelektual" dapat diposisikan sangat berat sampai dapat dikenai hukuman mati, menunjukkan bahwa "pembantu" yang berfungsi sebagai penyebab/intellectual actor tidak selalu diperlakukan ringan (Ma'as & Widigdo, 2023).

Dengan konstruksi ini, medeplichtigheid dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar "ikut-ikutan", tetapi merupakan kategori pertanggungjawaban yang ditentukan oleh jenis kontribusi, hubungannya dengan pelaku utama, dan rezim sanksi jarīmah (ḥudūd/qiṣāṣ/ta'zīr) yang relevan (Ma'as & Widigdo, 2023; Amiati et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ambarita, F. P., & Idharudin, T. (2024). Crimes of conspiracy and assistance in terrorism. Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum, 27(1), 44–59. https://doi.org/10.56087/aijih.v27i1.443

Amiati, M., Adhryansah, A., & Prihandono, I. (2024). Human rights violations and corporate criminal liability: An analysis of the new Indonesian criminal law. Sriwijaya Law Review, 230–248. https://doi.org/10.28946/slrev.vol8.iss2.3687.pp230-248

Dahmardeh, E., & Khammar, M. A. (2016). Investigating abetting jurisprudence and its implementation with Iran thetical law by focusing on the new IPC (Islamic Penal Code) adopted in 1392. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 6(JLYSPCL), 492–504. https://doi.org/10.7456/1060jse/016

Ma'as, M. H. M., & Widigdo, M. S. A. (2023). Punishments for intellectual actors in the crime of murder: Comparative study of Islamic law and positive law in Indonesia. Istinbath, 22(2), 267–277. https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i2.638

Nugay, K., & Kahraman, A. (2019). The transformation of Ottoman criminal law in the 19th century: The example of crime of complicity. https://doi.org/10.5281/zenodo.3377498