01554 - Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam Perspektif Hukum Islam

Unlawful Acts (Onrechtmatige Daad) in the Perspective of Islamic Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia dan menelaahnya melalui perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan komparatif-konseptual, tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun terminologi dan struktur dogmatiknya berbeda, terdapat korespondensi fungsional yang signifikan antara keduanya. Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1365 KUH Perdata menjadi dasar normatif yang mengkualifikasi perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaran hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan. Sementara itu, hukum Islam tidak memisahkan antara dimensi hukum dan etika; konsep jarimah/jinayah dalam fiqh jinayah berfungsi sebagai padanan fungsional yang menggabungkan dimensi normatif-teologis dengan dimensi sosial-material. Kedua sistem bertemu pada titik normatif yang serupa: larangan melanggar hak orang lain, kewajiban moral-hukum, serta penempatan kesusilaan dan kepatutan sebagai standar objektif dalam menilai suatu tindakan. Artikel ini menyimpulkan bahwa memahami perbuatan melawan hukum menurut hukum Islam menuntut pembacaan integratif atas norma syariah, moralitas, dan kemaslahatan sosial, sekaligus kehati-hatian metodologis agar tidak menyamakan secara begitu saja dogmatika tort Barat dengan struktur konseptual fiqh.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum; onrechtmatige daad; hukum Islam; fiqh jinayah; kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of unlawful acts (onrechtmatige daad) as recognized in the Indonesian civil law system and analyzes it through the perspective of Islamic law. Employing a comparative-conceptual approach, this study demonstrates that despite differences in terminology and dogmatic structure, there exists a significant functional correspondence between the two systems. In Indonesian civil law, Article 1365 of the Civil Code serves as the normative basis qualifying unlawful acts to encompass violations of others' rights, legal obligations, morality, and propriety. Meanwhile, Islamic law does not separate the legal from the ethical dimension; the concept of jarimah/jinayah in fiqh jinayah functions as a functional counterpart that integrates normative-theological dimensions with social-material ones. Both systems converge on similar normative points: the prohibition against violating others' rights, moral-legal obligations, and the placement of morality and propriety as objective standards in evaluating conduct. The article concludes that understanding unlawful acts according to Islamic law requires an integrative reading of Sharia norms, morality, and social maslahah, alongside methodological caution against simply equating Western tort doctrine with the conceptual structure of fiqh.

Keywords: unlawful acts; onrechtmatige daad; Islamic law; fiqh jinayah; maslahah

________________________________________

A. Pendahuluan

Istilah perbuatan melawan hukum dalam tradisi civil law Indonesia lazim dipadankan dengan terminologi Belanda onrechtmatige daad dan—dalam istilah Anglo-Saxon—tort. Di dalam doktrin hukum perdata Indonesia, Pasal 1365 KUH Perdata kerap dijadikan titik pijak konseptual, termasuk karena rumusan normatifnya memuat gagasan bahwa onrechtmatige daad mencakup (i) pelanggaran terhadap hak orang lain, (ii) perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum, serta (iii) perbuatan yang bertentangan dengan apa yang "patut" menurut hukum tidak tertulis dalam pergaulan masyarakat, sepanjang tidak ada dasar pembenar. Perkembangan penting lainnya adalah menguatnya pemaknaan "melawan hukum" dalam arti luas, yakni tidak semata pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga pertentangan dengan kesusilaan dan kecermatan/kehati-hatian dalam masyarakat (sering dikaitkan dengan perkembangan yurisprudensi, termasuk putusan Hoge Raad 1919). Dengan demikian, deskripsi "bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan" memang berkelindan erat dengan cara kerja konsep PMH di hukum positif.

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan "melawan hukum" tidak berdiri sebagai transplantasi istilah Pasal 1365 KUH Perdata, melainkan berangkat dari karakter epistemik syariah yang menautkan norma hukum, etika, dan moralitas. Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam Islam tidak terdapat pemisahan tegas antara hukum dan etika; keduanya dipandang sebagai satu kesatuan nilai yang menopang ketertiban masyarakat (Ramdan, 2018). Karena itu, "melawan hukum" menurut horizon Islam secara konseptual dapat dipahami sebagai tindakan yang menyimpang dari ketentuan syariah dan sekaligus merusak tatanan kemaslahatan sosial—terutama ketika tindakan tersebut melanggar hak, merusak kehormatan (martabat), atau menimbulkan kerugian pada pihak lain—dengan konsekuensi pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral (Sopamena, 2021; Ulki & Basri, 2022).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Kerangka Pembanding: Struktur Onrechtmatige Daad dalam Hukum Perdata Indonesia

Untuk membangun jembatan konseptual menuju hukum Islam, penting menegaskan terlebih dahulu struktur baku PMH dalam hukum perdata Indonesia. Literatur yang membahas PMH menekankan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata memosisikan "setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian" sebagai dasar kewajiban mengganti kerugian (Hakim, 2008). Doktrin juga merinci kualifikasi "melawan hukum" dengan empat kategori yang banyak dipakai: bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan/ketelitian/kehati-hatian. Bahkan, kajian tentang PMH dalam berbagai konteks—misalnya pelanggaran hak cipta dan akses ilegal—menegaskan bahwa unsur "perbuatan" dapat berupa tindakan aktif maupun pasif (tidak berbuat padahal berkewajiban berbuat), sehingga sifat "melawan hukum" dapat lahir dari kelalaian maupun kesengajaan (Kuswardani et al., 2019). Dengan kata lain, PMH tidak identik dengan "kejahatan" dalam makna pidana; ia adalah rezim pertanggungjawaban perdata untuk melindungi hak-hak yang dilanggar dan memulihkan kerugian (Hakim, 2008; Kuswardani et al., 2019).

Perlu pula dicatat adanya interaksi—dan kadang ketegangan—antara PMH dan wanprestasi. Dalam doktrin hukum kontrak, terdapat pembedaan klasik yang tegas antara gugatan pelanggaran kontrak (wanprestasi) dan gugatan PMH; pengadilan Indonesia dalam sejarahnya juga kerap cenderung menolak gugatan yang "mencampuradukkan" wanprestasi dengan PMH. Namun dalam perkembangan pemikiran kontemporer, pembedaan itu tidak selalu dipertahankan secara kaku, terutama ketika keadilan dan kepatutan menjadi titik tekan analisis hubungan para pihak. Fenomena ketidakseragaman juga tampak pada contoh sengketa janji perkawinan, di mana ada putusan yang mengkualifikasi sebagai wanprestasi, sementara rujukan yurisprudensi lain mengkualifikasi sebagai PMH karena dianggap melanggar kesusilaan dan kepatutan. Catatan ini relevan bagi pembahasan Islam, sebab hukum Islam juga menaruh perhatian kuat pada kepatutan (adat/kebiasaan baik), kehormatan, dan larangan merugikan pihak lain, sekalipun konstruksi dogmatik dan lembaga penegakannya berbeda (Saiin & Iffan, 2018; Ulki & Basri, 2022).

2. Fondasi Normatif Hukum Islam: Integrasi Hak, Kewajiban, Moralitas, dan Ketertiban

Dalam literatur yang membahas relasi Islam dan ketertiban sosial, ditekankan bahwa Islam memandang hak asasi tidak berdiri sendiri sebagai "hak", melainkan bertumpu pada kewajiban asasi: penghormatan atas hak orang lain merupakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama (Ulki & Basri, 2022). Bahkan, ajaran Islam menempatkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebagai sesuatu yang integral dan berimbang, dengan penekanan bahwa kewajiban tidak dapat dipisahkan dari hak dalam relasi sosial (Sajali, 2023; Ulki & Basri, 2022). Kerangka ini penting karena "melawan hukum" dalam perspektif Islam pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran kewajiban—kepada Allah dan kepada sesama—yang memicu kerusakan (mafsadah) dan mengganggu kemaslahatan umum (Ulki & Basri, 2022; Mastalia, 2017).

Selain itu, sejumlah kajian menekankan bahwa tanggung jawab (liability/responsibility) tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum karena manusia memiliki hak dan kewajiban; pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut aspek legal semata, tetapi juga nilai moral/kesusilaan yang hidup dalam masyarakat (Katimin & Farida, 2020; Sopamena, 2021). Dalam hukum Islam, prinsip pertanggungjawaban ditegaskan secara normatif, antara lain, dengan rujukan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya (dirujuk pada QS al-Mudatstsir: 38) (Sopamena, 2021). Dengan demikian, "melawan hukum" menurut horizon Islam dapat dibaca sebagai pelanggaran norma syariah yang menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban, baik dalam bentuk sanksi (pidana Islam) maupun pemulihan/kompensasi (tanggung jawab atas kerugian), sesuai dengan karakter perbuatannya (Asnawi, 2018; Sopamena, 2021).

3. Konsep Perbuatan Terlarang dalam Hukum Pidana Islam: Jarimah/Jinayah sebagai Padanan Fungsional

Istilah teknis yang sering dipakai untuk wilayah pidana dalam hukum Islam adalah fiqh jinayah, dengan konsep tindak pidana yang lazim disebut jarimah/jinayah (Asnawi, 2018; Kurniawan et al., 2024). Dalam salah satu rumusan yang dikemukakan, suatu tindak pidana dianggap jarimah/jinayah apabila melanggar perintah Allah SWT dan berpotensi merugikan pelaku, orang lain, atau lingkungan (Asnawi, 2018). Rumusan ini menunjukkan dua dimensi sekaligus: dimensi normatif-teologis (pelanggaran perintah/larangan Ilahi) dan dimensi sosial-material (kerugian/harm) (Asnawi, 2018). Karena itu, dalam hukum Islam, "melawan hukum" tidak hanya berarti "melanggar aturan tertulis" sebagaimana dalam sistem kodifikasi modern, melainkan juga "melawan ketentuan syariah" yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Asnawi, 2018; Sari, 2022).

Di sisi lain, dalam hukum pidana Indonesia sendiri dikenal perdebatan tentang "sifat melawan hukum" yang tidak semata formil (melanggar rumusan delik tertulis), melainkan juga materil (melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi, termasuk berdasarkan hukum tidak tertulis/dasar-dasar hukum umum). Sejalan dengan itu, literatur hukum pidana juga menegaskan bahwa "melawan hukum" dapat dimaknai sebagai pertentangan dengan undang-undang maupun hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai hidup dalam masyarakat seperti tata susilaan, kepatutan, nilai moral, dan nilai agama (Lubis & Rizal, 2023). Titik temu konseptualnya adalah bahwa baik dalam pemaknaan materil "melawan hukum" di hukum positif (Lubis & Rizal, 2023) maupun dalam konsep jarimah di hukum Islam (Asnawi, 2018), ada pengakuan bahwa pelanggaran serius terhadap nilai yang dilindungi—agama, moralitas, kemaslahatan/ketertiban—adalah inti persoalan, sekalipun fondasi legitimasi dan mekanisme institusionalnya berbeda (Asnawi, 2018; Lubis & Rizal, 2023).

4. Unsur "Melawan Hukum" dalam Islam: Hak Orang Lain, Kewajiban Syariah, dan Dimensi Kesusilaan

Jika PMH dalam hukum perdata Indonesia mengenal kategori pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan, maka dalam horizon Islam, unsur-unsur tersebut dapat dipahami melalui: (i) prinsip keseimbangan hak-kewajiban (hak orang lain sebagai batas tindakan), (ii) larangan penyimpangan dari norma agama dan kesusilaan, serta (iii) orientasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Sejumlah kajian menegaskan bahwa manusia memang diberi kebebasan menjalankan hak dan berekspresi, tetapi harus tetap dalam aturan Islam agar tidak menyimpang dari norma agama maupun kesusilaan (Nisa & Ramadani, 2024). Bahkan dalam pembahasan isu-isu kontemporer yang bersinggungan dengan HAM, ditegaskan bahwa kebebasan dijalankan bersama kewajiban menghormati hak orang lain; pembatasan dimaksudkan untuk melindungi moral umum, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Katimin & Farida, 2020; Mastalia, 2017).

Dari sisi "kesusilaan", hukum Islam secara eksplisit memposisikan sejumlah tindakan sebagai pelanggaran moral seksual. Sebagai contoh yang sering dipakai dalam literatur, hukum Islam memandang setiap hubungan seksual di luar nikah sebagai zina, baik pelakunya sudah kawin maupun belum (Husna et al., 2023). Bahkan pembahasan tentang unsur kesalahan dalam zina menyebutkan adanya syarat kesengajaan/niat melawan hukum, yakni ketika pelaku mengetahui bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya, atau ketika pihak perempuan menyerahkan diri dengan pengetahuan bahwa hubungan tersebut tidak halal baginya; selain itu pelaku juga harus mukallaf (Nisa & Ramadani, 2024). Rumusan ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, "melawan hukum" bukan sekadar status formal tindakan, tetapi terkait pula dengan kesadaran normatif pelaku (pengetahuan tentang keharaman) dan kapasitas pertanggungjawaban (taklif) (Nisa & Ramadani, 2024; Sopamena, 2021).

5. Pertanggungjawaban dan Pemulihan Kerugian: dari Liability ke Konsep Kerugian (Harm/Darar) dalam Fikih

Dalam PMH, pertanggungjawaban perdata diarahkan pada penggantian kerugian (kompensasi) (Hakim, 2008). Pada tataran konseptual, literatur yang membahas pertanggungjawaban menyatakan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana/perdata tidak hanya soal hukum, tetapi juga nilai moral yang dianut masyarakat (Katimin & Farida, 2020), dan bahwa dalam hukum positif, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya ketika terdapat unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum (Sopamena, 2021). Dalam hukum Islam, prinsip tanggung jawab personal ditegaskan dengan rujukan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya (Sopamena, 2021), dan kerangka moral–legal Islam menolak pemisahan tegas antara legal wrong dan moral wrong (Ramdan, 2018).

Lebih spesifik, kajian hukum Islam yang membahas tort dalam yurisprudensi Islam mengaitkan dasar-dasar pertanggungjawaban dengan konsep bahaya/kerugian (harm/darar), serta menyatakan bahwa dalam fiqh jinayah penggugat memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian/harm terhadap harta dari pihak yang bersalah. Pernyataan ini menunjukkan adanya padanan fungsional terhadap tujuan PMH: pemulihan (remedy) bagi pihak yang dirugikan melalui mekanisme pertanggungjawaban (Hakim, 2008). Dengan demikian, walaupun terminologi dan kodifikasi berbeda, benang merahnya adalah bahwa tindakan "melawan hukum"—dalam arti melanggar norma syariah dan merugikan pihak lain—membuka ruang tuntutan tanggung jawab, termasuk dalam bentuk ganti rugi/kompensasi ketika terdapat kerugian yang relevan (Sopamena, 2021).

6. Alasan Pembenar/Pemaaf dan Batas "Melawan Hukum": Pembelaan Diri dalam Islam dan Hukum Positif

Baik hukum positif maupun hukum Islam mengakui bahwa dalam kondisi tertentu suatu tindakan yang secara lahiriah memenuhi unsur perbuatan terlarang dapat kehilangan sifat dapat dipidananya karena adanya alasan pembenar, misalnya pembelaan diri. Kajian perbandingan menyebutkan bahwa dalam KUHP, pembelaan terpaksa (noodweer) dipahami sebagai alasan pembenar dalam konteks adanya serangan yang melawan hukum, dengan tujuan melindungi jiwa, kehormatan/kesusilaan, dan harta benda (Sukardi, 2017). Dalam hukum Islam, konsep yang dipadankan adalah pembelaan yang sah (daf'u as-sail), yakni upaya melindungi jiwa, kehormatan, dan harta dari serangan orang lain, dengan penilaian boleh/tidaknya dijatuhi hukuman bergantung pada syarat-syarat yang ditentukan Islam (Sukardi, 2017). Bahkan kajian lain menegaskan bahwa para ahli fikih sepakat pembelaan diri merupakan sarana hukum untuk melindungi diri sendiri atau orang lain terhadap nyawa, martabat, dan harta benda, meskipun terdapat pembahasan mengenai perbedaan kedudukan hak/kewajiban dalam kepentingan yang dibela (Nisa & Ramadani, 2024; Sukardi, 2017).

Relevansi pembahasan ini terhadap "melawan hukum" adalah bahwa sifat melawan hukum—atau konsekuensi sanksinya—dalam Islam tidak dipahami secara mekanis, melainkan melalui pertimbangan sebab dan konteks, termasuk ada tidaknya serangan yang melawan hukum dan terpenuhinya syarat-syarat pembelaan diri (Sukardi, 2017). Dengan kata lain, sebagaimana dalam hukum positif pembelaan terpaksa tidak dimaksudkan "membenarkan perbuatan melanggar hukum", tetapi menghapus pemidanaan karena adanya keadaan yang mendahului perbuatan (Sukardi, 2017), dalam hukum Islam pun terdapat kerangka justifikasi yang memengaruhi penilaian pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan untuk menolak serangan (Nisa & Ramadani, 2024; Sukardi, 2017).

7. Dimensi Sosial-Ketertiban dan Larangan Main Hakim Sendiri: "Melawan Hukum" sebagai Pelanggaran Martabat Manusia

Aspek penting lain dalam pembacaan Islam atas perbuatan melawan hukum adalah larangan tindakan yang merusak ketertiban sosial dan martabat manusia, termasuk praktik main hakim sendiri. Kajian mengenai fenomena vigilantisme menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri selain merupakan perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran Islam; Islam mengajarkan tabayyun (meminta keterangan/konfirmasi) terlebih dahulu, dan berbagai dalil Al-Qur'an dipahami melarang tindakan tersebut sebagai perbuatan yang sangat keji (Saiin & Iffan, 2018). Dalam analisis tersebut juga dinyatakan bahwa sekalipun masyarakat menilai suatu perilaku melanggar norma (agama/kesusilaan), penyelesaiannya tetap harus mengedepankan nilai moral yang menjunjung harkat dan martabat manusia (Saiin & Iffan, 2018). Ini memperlihatkan bahwa "melawan hukum" dalam Islam tidak hanya terkait substansi delik (misalnya kesusilaan), tetapi juga terkait prosedur sosial yang adil—yakni larangan mengambil alih otoritas penghukuman secara liar yang merusak nilai kemanusiaan (Saiin & Iffan, 2018).

Kerangka ini koheren dengan gagasan umum bahwa hukum dan moral dalam Islam merupakan satu kesatuan yang menopang ketertiban masyarakat, serta dengan pandangan bahwa keadilan—termasuk dalam pemenuhan dan pembatasan hak—menuntut keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial (Sajali, 2023; Ulki & Basri, 2022). Karena itu, tindakan yang mengatasnamakan moralitas tetapi dilakukan tanpa prosedur yang patut dan justru mencederai martabat manusia dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran norma Islam, sekaligus pelanggaran terhadap prinsip ketertiban sosial yang seharusnya dijaga (Saiin & Iffan, 2018).

8. Keterkaitan dengan Ranah Muamalah (Perdata Islam): Batalnya Akad dan Batas Kesusilaan/Ketertiban

Walaupun istilah onrechtmatige daad adalah istilah perdata Barat, hukum Islam pada ranah muamalah juga memuat mekanisme penilaian "ketidakpatutan" dan "larangan" yang memiliki fungsi protektif terhadap pihak-pihak dalam perikatan. Misalnya, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Kajian lain menegaskan bahwa dalam hukum Islam, jika jual beli menyimpang dari ketentuan hukum Islam maka menjadi batal. Di titik ini, hukum Islam membangun "batas legal-moral" kontraktual yang menolak transaksi atau klausul yang menyimpang dari syariah, sekalipun mungkin tidak selalu identik dengan "tort" dalam pengertian Pasal 1365.

Sebagai pembanding, hukum kontrak Indonesia juga mengenal pembatasan kebebasan berkontrak oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Mukhlison & Isnan, 2021), dan bahkan dalam beberapa kajian perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum diposisikan sebagai tidak sah. Dengan demikian, pada wilayah muamalah terdapat korespondensi fungsional: baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan kesusilaan/ketertiban sebagai parameter objektif yang membatasi tindakan/perjanjian dan memberi dasar penilaian terhadap keabsahan atau tanggung jawab atas akibatnya. Ini memperkuat argumen bahwa "melawan hukum" dalam Islam tidak dapat dipersempit sebagai pelanggaran formal, melainkan juga mengandung dimensi moral-kepatutan yang menata hubungan sosial-ekonomi.

________________________________________

C. Penutup

Sintesis: Mendefinisikan "Melawan Hukum" menurut Hukum Islam secara Operasional

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, "melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut: perbuatan (atau kelalaian) yang menyimpang dari ketentuan syariah dan/atau nilai moral-kesusilaan yang dipandang integral dengan hukum Islam, yang secara sosial menimbulkan kerusakan atau kerugian (harm) terhadap orang lain, martabat, harta, atau ketertiban, sehingga memicu pertanggungjawaban pelaku baik dalam dimensi sanksi (pidana Islam/ta'zir-hadd dalam konteks tertentu) maupun dimensi pemulihan/kompensasi terhadap kerugian (Asnawi, 2018; Sopamena, 2021; Nisa & Ramadani, 2024). Rumusan ini selaras dengan cara hukum Islam mengkualifikasi tindak pidana sebagai jarimah/jinayah ketika melanggar perintah Allah dan berpotensi merugikan pihak lain atau lingkungan (Asnawi, 2018), dan selaras pula dengan penekanan Islam pada keseimbangan hak dan kewajiban dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial (Sajali, 2023; Ulki & Basri, 2022).

Pada saat yang sama, perlu diakui adanya perbedaan sistemik: PMH dalam KUH Perdata adalah rezim perdata yang berporos pada ganti rugi (Hakim, 2008), sedangkan hukum Islam membedakan medan muamalah (keabsahan akad, larangan syariah dalam transaksi) dan medan jinayah (jarimah dengan konsekuensi sanksi) (Asnawi, 2018; Kurniawan et al., 2024). Namun keduanya bertemu pada titik normatif yang serupa: larangan melanggar hak orang lain, larangan bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum/moral, dan penempatan kesusilaan-kepatutan sebagai standar objektif dalam menilai patut tidaknya suatu tindakan dalam kehidupan bermasyarakat (Lubis & Rizal, 2023; Ulki & Basri, 2022). Karena itu, memahami "melawan hukum" menurut hukum Islam—terutama dalam konteks masyarakat yang juga mengenal hukum positif—menuntut pembacaan integratif atas norma syariah, moralitas, dan kemaslahatan sosial, sekaligus kehati-hatian metodologis agar tidak menyamakan begitu saja dogmatika tort Barat dengan struktur konseptual fiqh (Asnawi, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asnawi, M. (2018). Perlindungan hukum kontrak dalam perspektif hukum kontrak kontemporer. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 55. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68

Hakim, M. A. (2008). Analisis Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana zina. El Harakah Jurnal Budaya Islam, 8(3), 299. https://doi.org/10.18860/el.v8i3.4602

Husna, I., Ulfanora, U., & Syam, M. (2023). Akibat hukum terhadap pembatalan janji melangsungkan perkawinan dalam sistem hukum perdata. Lareh Law Review, 1(1), 47–60. https://doi.org/10.25077/llr.1.1.47-60.2023

Katimin, H., & Farida, I. (2020). Perspektif hak asasi manusia terhadap penerapan perbuatan melawan hukum pada Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi polemik di masyarakat. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(1), 16. https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3160

Kurniawan, M., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Tanggung jawab perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran. South East Asia Law Aspect, 1(1), 28–34. https://doi.org/10.61761/seala.1.1.28-34

Kuswardani, K., Handrawan, H., & Wardhani, W. K. (2019). Hak reproduksi perempuan dan hukum pidana. Halu Oleo Law Review, 3(2), 212. https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8744

Lubis, R. W., & Rizal, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada film layar lebar (Jakarta vs Everybody) yang ditayangkan secara ilegal pada aplikasi Telegram. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 958–971. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5897

Mastalia, A. (2017). Kedudukan pidana mati sebagai sanksi terhadap tindak pidana korupsi. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 1–16. https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2146

Mukhlison, M., & Isnan, M. (2021). Al-mabadi' al-khamsah dan al-kulliyah al-khams: Sebagai konsep penjamin hak kebebasan beragama berkeyakinan. Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam, 3(2), 87–97. https://doi.org/10.33367/kpi.v3i2.1673

Nisa, K., & Ramadani, R. (2024). Pencabulan terhadap anak dalam tinjauan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan). Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(2), 292–308. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1705

Ramdan, A. (2018). Aspek-aspek konstitusional penodaan agama serta pertanggungjawaban pidananya di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 15(3), 616. https://doi.org/10.31078/jk1538

Saiin, A., & Iffan, A. (2018). Fenomena tindakan main hakim sendiri dalam hukum negara dan hukum Islam. Perada, 1(2), 141–150. https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.20

Sajali, M. (2023). Sanksi pidana korupsi dalam hukum positif (UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001) perspektif hukum pidana Islam dan hak asasi manusia. Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, 3(1), 114–131. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7077

Sari, N. F. (2022). Implementasi akad tidak bernama dalam hukum positif dan hukum kontrak bisnis Islam. Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora, 1(2), 52–57. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i2.65

Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan hukum MoU dari segi hukum perjanjian. Batulis Civil Law Review, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451

Sukardi, S. (2017). Kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 12(2), 405. https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.408

Ulki, A. A. P., & Basri, A. D. (2022). Tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Alauddin Law Development Journal, 4(2), 410–423. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.18376