01553 - Mediator Dalam Perspektif Hukum Islam: Fasilitator Perdamaian Tanpa Kewenangan Memutus

Mediator In The Perspective Of Islamic Law: A Facilitator Of Peace Without Adjudicative Authority

Abstract

This article examines the conceptualization of mediator in the perspective of Islamic law, with emphasis on the position of mediator as a neutral party who facilitates the peace process (iṣlāḥ/sulh) without having the authority to decide cases. Through a literature review of studies on mediation in Islamic family law, Islamic economic dispute resolution, and mediation practices in Indonesian religious courts, this article shows that the concept of mediator in Islamic law is most precisely understood as a figure who moves iṣlāḥ through facilitation, not as an adjudicator or tahkīm arbiter in the sense that decides. The role of hakam as referred to in Q.S. an-Nisā' verse 35 is identified as the normative foundation for the neutral mediating party in Islamic marital disputes. Conceptually, the mediator is characterized by neutrality, impartiality, confidentiality, and the absence of decision-making authority — all of which distinguish mediation from al-qadhā' (judiciary) and tahkīm (arbitration) in its adjudicative sense. In the Indonesian institutional context, this role is manifested in Religious Court mediation (PERMA), as well as in social spaces such as KUA, BP4, Islamic boarding schools (pesantren), and village (gampong) apparatus. This article concludes that the mediator according to Islamic law is a neutral third party tasked with facilitating deliberation and mutual agreement among the disputing parties.

Keywords: mediator, Islamic law, iṣlāḥ, hakam, mediation, dispute resolution

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konseptualisasi mediator dalam perspektif hukum Islam, dengan penekanan pada posisi mediator sebagai pihak netral yang memfasilitasi proses perdamaian (iṣlāḥ/sulh) tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Melalui kajian literatur terhadap sejumlah studi tentang mediasi dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa ekonomi Islam, dan praktik mediasi di pengadilan agama Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa konsep mediator dalam hukum Islam paling tepat dipahami sebagai figur penggerak iṣlāḥ melalui fasilitasi, bukan sebagai adjudikator atau arbiter tahkīm dalam arti yang memutus. Peran hakam sebagaimana dirujuk dalam Q.S. an-Nisā' ayat 35 diidentifikasi sebagai landasan normatif bagi pihak penengah netral dalam sengketa perkawinan Islam. Secara konseptual, mediator dicirikan oleh netralitas, ketidakberpihakan, kerahasiaan, dan ketiadaan kewenangan mengambil keputusan — yang semuanya membedakan mediasi dari al-qadhā' (peradilan) dan tahkīm (arbitrase) dalam pengertian adjudikatifnya. Dalam konteks kelembagaan Indonesia, peran ini termanifestasi dalam mediasi Pengadilan Agama (PERMA), maupun dalam ruang sosial seperti KUA, BP4, pesantren, dan perangkat gampong. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediator menurut hukum Islam adalah pihak ketiga netral yang bertugas memfasilitasi musyawarah dan kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: mediator, hukum Islam, iṣlāḥ, hakam, mediasi, penyelesaian sengketa

________________________________________

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa melalui jalan damai merupakan orientasi normatif yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Dalam berbagai kajian kontemporer, mekanisme perdamaian yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan para pihak — alih-alih dominasi pemaksaan putusan oleh pihak ketiga — menjadi ciri khas pendekatan Islam terhadap resolusi konflik (Hafifi & Saepullah, 2022; Hamidah & Aijuddin, 2017; Izzah & Pradikta, 2022; Yamani et al., 2022). Dalam kerangka ini, konsep mediator menjadi penting untuk dikaji secara konseptual, baik dari sisi terminologis maupun normatif, mengingat relevansinya yang besar dalam praktik hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan sistem peradilan agama di Indonesia.

Persoalan konseptual yang kerap muncul adalah tumpang tindih penggunaan istilah antara mediasi, tahkīm, dan hakam dalam literatur hukum Islam. Sebagian literatur menyamakan mediasi dengan tahkīm, sementara yang lain menempatkan tahkīm lebih dekat dengan arbitrase yang mengandung unsur "memutus." Ketidakjelasan ini berimplikasi pada pemahaman tentang batas kewenangan mediator dan karakterisasi perannya dalam proses penyelesaian sengketa.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis konseptualisasi mediator dalam perspektif hukum Islam berdasarkan kajian literatur yang relevan, guna merumuskan definisi yang presisi dan konsisten tentang mediator sebagai pihak netral fasilitator perdamaian tanpa kewenangan memutus.

________________________________________

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) dengan pendekatan analisis konseptual. Sumber-sumber yang dikaji meliputi artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas mediasi dalam konteks hukum Islam, hukum keluarga Islam, mediasi di Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta praktik mediasi berbasis komunitas dalam masyarakat Muslim Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konseptual di antara berbagai istilah yang berkaitan, kemudian mensintesisnya menjadi rumusan yang koheren tentang mediator menurut hukum Islam.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Konseptualisasi Mediator dalam Hukum Islam: Pihak Netral yang Memfasilitasi Perdamaian tanpa Kewenangan Memutus

Dalam tradisi hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui jalan damai merupakan orientasi normatif yang kuat, yang diartikulasikan melalui mekanisme-mekanisme perdamaian yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan para pihak, bukan dominasi pemaksaan putusan oleh pihak ketiga (Hafifi & Saepullah, 2022; Hamidah & Aijuddin, 2017; Izzah & Pradikta, 2022; Yamani et al., 2022). Dalam kerangka ini, mediator dipahami sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, hadir untuk membantu para pihak menata komunikasi, mengklarifikasi kepentingan, dan membuka ruang kompromi, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara atau memaksakan formula penyelesaian (Dau & Darwis, 2019; Yamani et al., 2022).

Formulasi tersebut sejalan dengan pemahaman mediasi dalam hukum positif Indonesia yang menekankan bahwa keputusan substantif tetap berada di tangan para pihak, sementara mediator berfungsi membantu proses perundingan agar menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima bersama (Dau & Darwis, 2019; Yamani et al., 2022). Dengan demikian, konsep mediator menurut hukum Islam paling tepat diletakkan sebagai figur juru damai yang memfasilitasi iṣlāḥ/sulh (perdamaian) dan menegakkan kemaslahatan melalui kesepakatan sukarela, bukan sebagai qāḍī (hakim pemutus) atau hakam yang dipahami dalam pengertian arbitrase yang memutus (Yamani et al., 2022; Hafifi & Saepullah, 2022).

Secara etimologis dalam kajian mediasi, istilah mediasi sering dirunut dari kata Latin mediare yang berarti "berada di tengah," yang mengisyaratkan posisi mediator sebagai pihak ketiga yang berdiri di antara pihak-pihak bersengketa dan menjalankan fungsi penengahan. Makna "di tengah" tersebut menuntut mediator untuk menjaga sikap tidak berpihak (imparsial), sehingga para pihak dapat menaruh kepercayaan dan bersedia membuka komunikasi untuk mencapai kesepakatan (Azani, 2021; Musjtari et al., 2020).

Definisi operasional mediasi yang menekankan bahwa mediator membantu para pihak mencapai solusi yang memuaskan bersama, dan bahwa mediator tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan selama perundingan, ditegaskan pula dalam literatur yang merujuk mediasi sebagai "negosiasi yang difasilitasi" (facilitated negotiation) (Dau & Darwis, 2019). Rumusan ini konsisten dengan pengertian mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf yang menempatkan mediator sebagai pihak netral, membantu para pihak menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian, serta menegaskan ketiadaan kewenangan mediator untuk memutus atau memaksakan hasil. Konsepsi "pihak netral yang memfasilitasi tanpa memutus" juga ditegaskan dalam kajian mediasi berbasis iṣlāḥ di tingkat gampong (Aceh), yang secara eksplisit menyatakan bahwa perangkat gampong hanya menjadi mediator/fasilitator dan tidak dapat mengambil keputusan atas perselisihan (Yamani et al., 2022).

________________________________________

2. Terminologi Hukum Islam yang Berkaitan dengan Mediasi: Sulh/Iṣlāḥ, Hakam, dan Tahkīm (serta Nuansa Perbedaannya)

Dalam studi hukum Islam (fiqh), istilah "mediasi" sebagai terminologi modern disebut kurang populer, tetapi pola penyelesaian sengketa yang sepadan telah dikenal melalui konsep-konsep perdamaian seperti sulh/iṣlāḥ dan mekanisme keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik (Yamani et al., 2022). Sejumlah kajian menyatakan bahwa dalam Islam perdamaian disebut iṣlāḥ atau sulh yang bertujuan memutus persengketaan dengan jalan damai. Dalam konteks ini, mediasi (dalam hukum positif) sering dipahami "tidak berbeda" secara tujuan dengan iṣlāḥ, karena keduanya melibatkan pihak ketiga netral untuk mendamaikan pihak bersengketa agar tercapai kesepakatan yang diterima para pihak (Sholihin & Maulizar, 2020; Yamani et al., 2022). Bahkan, penyelesaian sengketa kepemilikan berbasis mediasi di Aceh diposisikan sebagai implementasi iṣlāḥ yang menekankan musyawarah dan kesepakatan damai, di mana mediator membantu proses tetapi tidak memutus (Sholihin & Maulizar, 2020; Yamani et al., 2022).

Namun demikian, terminologi yang berdekatan seperti tahkīm dan hakam memerlukan kehati-hatian konseptual karena sebagian literatur menyamakan mediasi dengan tahkīm, sementara yang lain menempatkan tahkīm lebih dekat dengan arbitrase yang mengandung unsur "memutus" (Hafifi & Saepullah, 2022). Kajian diskursus mediasi dalam perdata Islam di Indonesia, misalnya, menyatakan mediasi dalam literatur Islam "disamakan dengan tahkim," dan tahkīm didefinisikan sebagai situasi ketika para pihak meminta orang lain untuk memutus perselisihan dengan hukum syar'i (Hafifi & Saepullah, 2022). Definisi tahkīm sebagai "memisahkan pertikaian… dengan hukum Allah atau menetapkan hukum syarat terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya" juga tampil dalam kajian sengketa perbankan syariah. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa tahkīm (dalam makna arbitrase) dapat melibatkan kewenangan penetapan/putusan, sehingga tidak identik dengan mediator yang justru tidak berwenang memutus (Dau & Darwis, 2019; Yamani et al., 2022).

Pada titik ini terlihat adanya pergeseran penggunaan istilah dalam sebagian wacana Indonesia: tahkīm kadang dipakai untuk menunjuk "setiap upaya damai melibatkan pihak ketiga," tetapi definisi fiqh tertentu mengandung nuansa adjudikatif (Hafifi & Saepullah, 2022; Tolhah, 2015). Karena itu, jika definisi mediator ditekankan sebagai fasilitator tanpa otoritas memutus, maka penyepadanan yang lebih presisi adalah mediator sebagai penggerak iṣlāḥ/sulh melalui fasilitasi, bukan sebagai tahkīm dalam arti arbitrase pemutus (Yamani et al., 2022; Dau & Darwis, 2019).

Konsep hakam juga muncul kuat dalam hukum keluarga Islam sebagai figur penengah yang diutus ketika terjadi perselisihan suami-istri, sebagaimana dirujuk dari Q.S. an-Nisā' ayat 35 yang memerintahkan pengiriman hakam dari pihak laki-laki dan hakam dari pihak perempuan (Musjtari et al., 2020; Nasrudin & Maliki, 2021). Kajian tentang fungsi penghulu sebagai mediator menegaskan bahwa ayat tersebut menjadi dasar bahwa penyelesaian konflik suami-istri ditempuh dengan mengirim hakam sebagai "penengah (mediator)" (Musjtari et al., 2020). Dalam konteks ini, hakam dipahami sebagai penengah untuk membantu mendamaikan, bukan untuk menggantikan otoritas hakim negara dalam menjatuhkan putusan (Musjtari et al., 2020; Hamidah & Aijuddin, 2017). Bahkan, dalam pembahasan nusyuz, penyelesaian dianjurkan ditempuh melalui sulh dengan perantara hakam yang bertindak sebagai mediator, dan keberadaan hakam disebut memiliki legitimasi dalam sistem hukum perkawinan Islam (Musjtari et al., 2020). Dengan demikian, mediator dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai manifestasi praktis dari peran hakam (dalam arti penengah) untuk merealisasikan iṣlāḥ, sejauh ia diposisikan sebagai fasilitator netral tanpa kewenangan memutus (Musjtari et al., 2020; Yamani et al., 2022).

________________________________________

3. Dasar Normatif dan Orientasi Nilai: Perdamaian, Musyawarah, dan Kemaslahatan

Secara sosio-yuridis, mediasi dipandang sebagai konstruksi penyelesaian sengketa yang dipandu prinsip kesepakatan melalui musyawarah dan konsultasi, serta berorientasi pada penyelesaian damai (Hamidah & Aijuddin, 2017; Izzah & Pradikta, 2022; Yamani et al., 2022). Dalam kerangka ajaran Islam, mediasi disebut memiliki kemiripan dengan konsep iṣlāḥ yang ditempatkan sebagai proses resolusi konflik damai yang sejalan dengan tujuan syariah (Izzah & Pradikta, 2022; Yamani et al., 2022). Kajian tentang mediasi di Pengadilan Agama menyatakan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam mengatur cara menangani konflik baik melalui lembaga peradilan (al-qadhā') maupun di luar pengadilan (out of court settlement), menunjukkan bahwa penyelesaian damai adalah bagian dari tata nilai penyelesaian konflik dalam Islam (Hamidah & Aijuddin, 2017). Sejalan dengan itu, mediasi dalam konteks peradilan diposisikan sebagai instrumen untuk mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian perkara serta memberi akses lebih besar bagi para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan (Hamidah & Aijuddin, 2017).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, mediasi dalam perkara keluarga dipahami sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan, terutama ketika konflik rumah tangga berpotensi merusak relasi dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas (Fikri et al., 2023). Kajian tentang mediasi perceraian di Pengadilan Agama memposisikan kewajiban mediasi sebagai manifestasi maqāṣid, antara lain terkait perlindungan keturunan (hifẓ al-nasl) karena konflik perkawinan dapat merusak struktur keluarga dan memunculkan masalah lanjutan. Dalam studi transformasi maqāṣid pada mediasi perceraian di komunitas Bugis-Mandar, ditekankan bahwa mediator yang netral hanya menjembatani para pihak, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik; sementara pertimbangan maqāṣid dipandang urgen untuk menyelamatkan rumah tangga di ambang keruntuhan (Fikri et al., 2023). Walaupun kajian-kajian ini tidak menyatakan bahwa mediasi pasti berhasil, keduanya menegaskan logika normatif bahwa mediasi adalah ruang etis untuk menekan kerusakan dan menumbuhkan kesepakatan damai melalui pihak netral (Fikri et al., 2023).

________________________________________

4. Status dan Karakter Mediator: Netralitas, Tidak Memihak, dan Tanpa Kewenangan Memutus

Syarat paling mendasar mediator dalam mediasi adalah netralitas (neutrality) dan ketidakberpihakan (imparsialitas), karena mediator yang memfasilitasi proses damai tidak boleh mengambil alih kepemilikan konflik maupun memaksakan kehendak atas substansi kesepakatan (Azani, 2021; Yamani et al., 2022). Studi mediasi konflik keagamaan oleh pesantren menegaskan bahwa salah satu prinsip utama adalah netralitas, di mana peran mediator "hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik partisan (para pihak)" (Azani, 2021). Dalam konteks mediasi wakaf, mediator didefinisikan sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencari kemungkinan penyelesaian, dan ditegaskan bahwa mediator tidak mempunyai kewenangan memutus atau memaksakan penyelesaian; keputusan berada di tangan para pihak. Pada mediasi berbasis iṣlāḥ di Aceh, perangkat gampong disebut tidak dapat mengambil keputusan dan hanya bertindak sebagai mediator/fasilitator, memperkuat karakter mediator sebagai pihak netral tanpa otoritas memutus (Yamani et al., 2022).

Ketiadaan kewenangan memutus juga menjadi unsur definisional mediasi dalam literatur yang mengutip definisi mediasi sebagai "negosiasi yang difasilitasi," di mana mediator membantu pihak bersengketa mencapai solusi memuaskan, tetapi mediator "tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung" (Dau & Darwis, 2019). Dalam implementasi PERMA mengenai mediasi di pengadilan, hakim mediator disebut berwenang memediasi, tetapi tidak berwenang memutus perkara atau memaksa para pihak berdamai (Choeri & Fitriani, 2021). Rumusan ini penting untuk membedakan mediator dari hakim pemeriksa perkara (yang memutus) dan dari arbiter tahkīm (yang dalam sejumlah definisi fiqh dapat menetapkan keputusan) (Hafifi & Saepullah, 2022). Karena itu, mediator dalam perspektif hukum Islam — sebagaimana dipraktikkan dalam kerangka iṣlāḥ dan pengutusan hakam — secara fungsional adalah pengelola proses dialog damai, bukan pemegang otoritas adjudikatif (Musjtari et al., 2020; Yamani et al., 2022; Dau & Darwis, 2019).

________________________________________

5. Fungsi Mediator dalam Proses Mediasi: Memfasilitasi Dialog, Mengklarifikasi Kepentingan, dan Mengembangkan Opsi Kesepakatan

Dalam praktik peradilan agama, mediasi dipahami sebagai langkah fasilitatif yang dijalankan mediator untuk membuka dialog dan membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan serta keinginan pencari keadilan (Hamidah & Aijuddin, 2017; Izzah & Pradikta, 2022). Kajian tentang mediasi dan hakam menegaskan bahwa mediasi dilakukan oleh hakim mediator untuk memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan/keinginan, menyusun pedoman, serta membantu memperbaiki perbedaan pandangan menuju penyelesaian yang dapat diterima dan mengikat para pihak. Dalam studi mediasi perceraian di Pasangkayu, mediator diposisikan dapat mendorong jalan damai dengan mengimbau para pihak menghentikan ambisi masing-masing dan terbuka untuk kesepakatan; mediator juga dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian keputusan damai agar pihak yang semula enggan dapat mempertimbangkan penyelesaian damai (Izzah & Pradikta, 2022). Literatur mediasi perbankan syariah melalui OJK juga menggarisbawahi elemen-elemen mediasi: proses perundingan, keterlibatan mediator yang diterima para pihak, tugas mediator membantu mencari penyelesaian, dan tujuan untuk menghasilkan kesepakatan (Dau & Darwis, 2019).

Fungsi fasilitasi mediator sering memerlukan teknik-teknik prosedural seperti penyusunan jadwal pertemuan, pendorongan partisipasi langsung para pihak, dan penggunaan kaukus (pertemuan terpisah) ketika dianggap perlu untuk membuka informasi atau menurunkan eskalasi emosi (Hermanto et al., 2021; Izzah & Pradikta, 2022; Novianti & Fadila, 2022). Mekanisme ini terlihat jelas dalam uraian prosedural penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas yang menyebut mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal, mendorong peran langsung para pihak, serta dapat melakukan kaukus selama proses mediasi (Novianti & Fadila, 2022). Studi manajemen mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan juga menyebut tahapan pra-mediasi, mediasi, dan kaukus; serta menekankan bahwa kaukus (pertemuan terpisah antara mediator dan salah satu pihak) dipakai agar pihak lebih terbuka dan mediator dapat memahami masalah untuk menemukan solusi sehingga mediasi dapat berhasil lebih cepat (Hermanto et al., 2021). Sementara itu, kajian mediasi perceraian masa pandemi menunjukkan adanya pra-mediasi yang kadang dilakukan secara privat (sebelum sesi bersama), menguatkan bahwa mediator dapat mengelola tahapan proses secara adaptif sesuai situasi (Izzah & Pradikta, 2022). Seluruh teknik ini tetap berada dalam prinsip dasar: mediator mengelola proses dan komunikasi, tetapi tidak mengambil alih otoritas keputusan para pihak (Yamani et al., 2022; Dau & Darwis, 2019).

________________________________________

6. Etika dan Pedoman Perilaku Mediator: Kerahasiaan, Kepercayaan, dan Keterbatasan Peran

Kerahasiaan adalah elemen kunci dalam menjaga integritas mediasi, karena mediasi bergantung pada keterbukaan para pihak yang hanya mungkin muncul bila mediator dipercaya dan informasi tidak digunakan untuk merugikan pihak tertentu dalam proses litigasi selanjutnya (Saragih & Simanjuntak, 2020; Yunita, 2021). Implementasi PERMA di Pengadilan Agama Jepara menegaskan bahwa hakim mediator harus menjaga kerahasiaan proses mediasi, merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Mediator, serta menegaskan bahwa mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia mediasi karena sifat netralnya. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas DIY, mediator juga diwajibkan menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, dan hasil konsensus dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani para pihak (Yunita, 2021). Kajian efektivitas mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar menegaskan bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, dan mediator adalah pihak netral yang membantu perundingan tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian (Saragih & Simanjuntak, 2020).

Selain kerahasiaan, mediator dituntut memiliki kecakapan relasional yang menopang netralitas, terutama kemampuan menjadi pendengar aktif dan menyusun peta masalah secara cermat (Azani, 2021; Hermanto et al., 2021). Studi mediasi konflik keagamaan menekankan mediator harus menjadi pendengar aktif, fokus pada persoalan yang didialogkan, dan menyusun daftar masalah dari pihak-pihak berkonflik sebagai ukuran sejauh mana konflik melukai rasa keadilan masing-masing pihak (Azani, 2021). Studi manajemen mediasi di Medan juga menekankan mediator harus menjaga sikap agar tidak dicurigai membela salah satu pihak dan harus menunjukkan netralitas sekaligus memberi ruang bebas dan toleran agar para pihak mengungkapkan apa yang dialami (Hermanto et al., 2021). Karakter dan keterampilan ini menguatkan bahwa mediator dalam perspektif hukum Islam bukan hanya "posisi struktural," tetapi juga perangkat etis untuk menghadirkan iṣlāḥ: netralitas, kepercayaan, dan fasilitasi dialog damai (Azani, 2021; Yamani et al., 2022; Hermanto et al., 2021).

________________________________________

7. Mediator dalam Hukum Keluarga Islam: Hakam sebagai Penengah dalam Konflik Suami–Istri

Pada ranah hukum keluarga Islam, figur mediator paling sering diproyeksikan melalui konsep hakam yang berfungsi sebagai penengah dalam perselisihan suami–istri, terutama ketika konflik telah memunculkan syiqaq (pertengkaran berkelanjutan) (Musjtari et al., 2020). Studi tentang penghulu sebagai mediator mengutip Q.S. an-Nisā' ayat 35 sebagai dasar normatif: bila terjadi perselisihan suami–istri, diutus hakam dari pihak laki-laki dan hakam dari pihak perempuan, sehingga hakam diposisikan sebagai penengah (mediator) untuk membantu mendamaikan (Musjtari et al., 2020). Dalam kajian efektivitas mediasi perceraian, keberadaan hakam dipandang sebagai penjabaran perintah Al-Qur'an agar konflik perkawinan diupayakan damai melalui juru penengah sebelum perceraian ditempuh. Pada isu nusyuz, penyelesaian dianjurkan melalui sulh (mediasi) dengan perantara hakam (mediator), dan keberadaan hakam dijelaskan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa suami–istri yang memiliki legitimasi dalam sistem hukum perkawinan Islam (Musjtari et al., 2020).

Lebih jauh, kajian mengenai mediasi dalam sengketa perceraian alasan syiqaq menegaskan bahwa penyelesaian konflik semacam ini membutuhkan pihak ketiga, baik pengadilan maupun mediator/hakam, untuk mengatasi konflik dan mengupayakan perdamaian (Hamidah & Aijuddin, 2017). Artikel tersebut juga menyatakan bahwa idealnya hakim mempertimbangkan perlu tidaknya mengangkat hakam (mediator), dan untuk jalur non-litigasi para pihak dapat menghadirkan pihak ketiga/hakam sebagai mediator. Dengan demikian, di dalam hukum keluarga Islam, mediator dalam pengertian fasilitator netral dapat dipahami sebagai peran hakam yang mengarahkan iṣlāḥ, bukan sebagai pemutus, karena orientasi utamanya adalah perdamaian dan kesepakatan para pihak (Musjtari et al., 2020; Yamani et al., 2022).

________________________________________

8. Institusionalisasi Mediator di Indonesia: Pengadilan Agama dan Kerangka Hukum Positif yang Beririsan dengan Nilai Islam

Di Indonesia, praktik mediasi di Pengadilan Agama terintegrasi dalam proses berperkara perdata, sehingga perkara yang masuk ke pengadilan didorong untuk terlebih dahulu diupayakan damai melalui mediasi (Hamidah & Aijuddin, 2017; Saragih & Simanjuntak, 2020). Kajian tentang mediasi dan hakam dalam hukum acara Peradilan Agama menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia (melalui Mahkamah Agung) memilih model court-annexed mediation dengan menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara perkara perdata, dan bahkan putusan dapat batal demi hukum bila tidak melalui proses mediasi sebagaimana diatur. Penegasan akibat hukum tidak ditempuhnya prosedur mediasi juga disebut dalam kajian peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama, yang merujuk penjelasan pasal PERMA sebelumnya serta keterkaitan dengan ketentuan HIR/RBg, sehingga mediasi menjadi titik perhatian intensif dalam praktik peradilan (Hamidah & Aijuddin, 2017; Hasym, 2018). Dalam studi efektivitas mediasi perceraian di Nganjuk, ditegaskan bahwa hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi; jika tidak, hal itu merupakan pelanggaran yang berakibat putusan batal demi hukum (Hamidah & Aijuddin, 2017; Hasym, 2018).

Walaupun terinstitusionalisasi, beberapa kajian mengungkap problem implementasi, terutama karena mediator di Pengadilan Agama sering berasal dari hakim yang memikul beban perkara besar dan menghadapi perkara yang sudah "tersaring" melalui upaya damai keluarga/komunitas sebelum masuk pengadilan (Hamidah & Aijuddin, 2017; Hermanto et al., 2021; Turatmiyah et al., 2022). Kajian peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama menyimpulkan bahwa mediasi selama ini dijalankan dengan posisi hakim sebagai mediator, padahal hakim juga aktor utama/pengambil kebijakan dalam persidangan, sehingga menjadi tugas sulit menyelesaikan kasus di luar pengadilan; ditambah kasus yang masuk pengadilan umumnya telah melalui pendekatan keluarga/masyarakat/adat (Hamidah & Aijuddin, 2017). Studi ketidakefektifan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Palembang (2020–2022) menunjukkan mediasi belum berjalan efektif dan mengidentifikasi faktor-faktor seperti kompleksitas alasan perceraian, ketidakseimbangan jumlah hakim mediator dengan perkara, ketiadaan itikad baik, fasilitas tidak memadai, serta budaya hukum rendah (Turatmiyah et al., 2022). Studi manajemen mediasi di Medan juga mencatat hambatan seperti fasilitas yang tidak memadai dan kurang optimalnya hakim dalam bertindak sebagai mediator (Hermanto et al., 2021). Temuan-temuan ini tidak menggugurkan konsep mediator sebagai pihak netral fasilitator, tetapi menunjukkan bahwa kualitas fasilitasi, beban institusi, dan kultur hukum para pihak sangat menentukan efektif tidaknya fungsi mediator dalam menghasilkan iṣlāḥ (Hamidah & Aijuddin, 2017; Hermanto et al., 2021; Turatmiyah et al., 2022).

________________________________________

9. Mediator di Luar Pengadilan: Penghulu/KUA, BP4, Pesantren, Gampong, dan OJK sebagai Variasi Peran Fasilitator Netral

Selain Pengadilan Agama, fungsi mediasi dalam masyarakat muslim Indonesia juga berjalan melalui institusi dan figur sosial-keagamaan. Studi tentang penghulu menyatakan penghulu tidak hanya menikahkan, tetapi juga menjadi tempat konsultasi dan mediasi dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga di masyarakat, meskipun regulasi belum mengatur secara jelas peran mediasi tersebut (Musjtari et al., 2020). Dalam praktik KUA Karangtengah, mediasi dilakukan bertahap: mengidentifikasi keluhan pihak yang hendak bercerai, lalu mediator memberikan nasihat dan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri untuk mencari solusi damai; prosedur ini disebut tidak terlepas dari alur mediasi dalam PERMA 1/2016 (Musjtari et al., 2020). Kajian lain mengenai penghulu di Gorontalo Utara menunjukkan peran penghulu besar dalam meminimalisir perceraian melalui komunikasi efektif dan upaya penyelesaian "secara kekeluargaan," yang secara substantif menggambarkan fungsi fasilitasi damai oleh pihak ketiga (Musjtari et al., 2020; Ritonga, 2020).

Peran juru damai juga dilekatkan pada BP4 dalam konteks bimbingan perkawinan; BP4 disebut memiliki tugas mendamaikan dan peran mediator sangat diperlukan ketika terjadi perselisihan suami–istri, dengan tuntutan kredibilitas komunikasi agar klien merasa mantap dan puas (Nasrudin & Maliki, 2021). Dalam konteks pesantren, mediasi konflik keagamaan memperlihatkan mediator pesantren menekankan netralitas dan berperan hanya memfasilitasi proses, sementara isi dan keputusan tetap milik pihak-pihak berkonflik (Azani, 2021). Sementara itu, di Aceh, perangkat gampong memiliki otoritas menyelesaikan sengketa melalui musyawarah/mediasi, dan secara konseptual mediasi dalam hukum positif dipandang sejalan dengan konsep iṣlāḥ dalam hukum Islam yang melibatkan pihak ketiga netral tanpa kewenangan memutus (Sholihin & Maulizar, 2020; Yamani et al., 2022). Dengan demikian, fungsi mediator sebagai pihak netral fasilitator hadir dalam berbagai ruang sosial — pengadilan, KUA, pesantren, gampong — yang masing-masing memperlihatkan logika yang sama: memampukan iṣlāḥ melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak (Azani, 2021; Musjtari et al., 2020; Nasrudin & Maliki, 2021; Yamani et al., 2022).

Di sektor jasa keuangan syariah, model "fasilitasi" oleh OJK juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip mediasi: OJK mempraktikkan penyelesaian sengketa dengan teknik fasilitasi, termasuk klarifikasi kepada para pihak (Dau & Darwis, 2019). Literatur tersebut mengutip definisi mediasi sebagai "negosiasi yang difasilitasi" oleh pihak ketiga netral, dengan penegasan bahwa mediator tidak berwenang membuat keputusan selama perundingan (Dau & Darwis, 2019). Walaupun konteksnya regulasi dan kelembagaan negara, model ini menegaskan kembali inti konseptual mediator: pihak netral yang membantu proses negosiasi dan pencapaian kesepakatan, bukan pemutus perkara (Dau & Darwis, 2019; Saragih & Simanjuntak, 2020; Yamani et al., 2022).

________________________________________

10. Batas Kewenangan Mediator: Membedakan Mediasi dari Qadhā' (Peradilan) dan Tahkīm (Arbitrase)

Penegasan bahwa mediator tidak berwenang memutus perkara menjadi batas konseptual utama yang membedakan mediasi dari peradilan (al-qadhā') dan dari tahkīm (arbitrase) dalam pengertian yang bersifat memutus (Dau & Darwis, 2019). Dalam penyelesaian sengketa wakaf, mediasi didefinisikan sebagai perundingan dibantu pihak ketiga netral untuk menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati, dan ditegaskan bahwa mediator tidak mempunyai kewenangan memutus atau memaksakan penyelesaian; keputusan berada pada pihak bersengketa. Dalam rumusan mediasi yang dikutip pada studi fasilitasi OJK, mediator juga tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama perundingan (Dau & Darwis, 2019). Dalam implementasi PERMA di Pengadilan Agama, hakim mediator disebut tidak berwenang memutus perkara atau memaksa para pihak berdamai. Seluruh rumusan ini koheren dengan konsep mediator sebagai fasilitator, bukan adjudikator (Dau & Darwis, 2019; Yamani et al., 2022).

Sebaliknya, tahkīm dalam sejumlah definisi fiqh dimaknai sebagai permintaan kepada pihak ketiga untuk "memutus" perselisihan dengan hukum syar'i, yang memperlihatkan nuansa keputusan mengikat dari pihak ketiga (Hafifi & Saepullah, 2022). Definisi tahkīm sebagai penetapan hukum syarat terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan menegaskan karakter kuasi-adjudikatif. Karena itu, bila istilah tahkīm digunakan untuk menyebut mediasi, maka secara konseptual terdapat potensi tumpang tindih atau pergeseran makna, sebab mediator dalam pengertian modern/positif justru didefinisikan tanpa kewenangan memutus (Hafifi & Saepullah, 2022; Dau & Darwis, 2019). Di sinilah pentingnya klarifikasi: mediator menurut hukum Islam — dalam kerangka iṣlāḥ dan pengutusan hakam sebagai penengah — secara substansi adalah fasilitator yang membantu musyawarah dan kesepakatan; sedangkan tahkīm (arbitrase) adalah mekanisme pihak ketiga yang dapat menetapkan putusan, meskipun keduanya sama-sama melibatkan pihak ketiga (Musjtari et al., 2020; Yamani et al., 2022).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, mediator menurut hukum Islam paling tepat didefinisikan sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang bertugas memfasilitasi proses perdamaian (iṣlāḥ/sulh) melalui musyawarah, dengan cara memperbaiki komunikasi, mengklarifikasi kepentingan, dan membantu para pihak menemukan opsi kesepakatan yang dapat diterima bersama (Yamani et al., 2022; Dau & Darwis, 2019). Mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, tidak boleh memaksakan formula penyelesaian, dan keputusan tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa (Dau & Darwis, 2019; Yamani et al., 2022).

Dalam ranah keluarga Islam, konsep ini terhubung dengan peran hakam sebagaimana ditunjukkan Q.S. an-Nisā' ayat 35, yang menempatkan pihak penengah sebagai sarana perdamaian suami–istri, sementara dalam praktik kelembagaan Indonesia peran mediator terinstitusionalisasi melalui mediasi Pengadilan Agama (PERMA) dan juga hadir di ruang sosial seperti KUA, BP4, pesantren, serta perangkat gampong (Azani, 2021; Musjtari et al., 2020; Nasrudin & Maliki, 2021; Yamani et al., 2022). Walaupun terdapat penggunaan istilah yang beririsan seperti tahkīm dalam sebagian literatur, penekanan "tanpa kewenangan memutus" membuat mediator lebih konsisten dipahami sebagai fasilitator iṣlāḥ, bukan arbiter pemutus (Hafifi & Saepullah, 2022; Yamani et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Azani, M. (2021). The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes. Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 6(2), 113–128. https://doi.org/10.25217/jm.v6i2.1626

Choeri, I., & Fitriani, R. (2021). Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara. Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, 8(2), 220–243. https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713

Dau, H., & Darwis, R. (2019). Eksistensi Penghulu dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Gorontalo Utara. Al-Mizan, 15(2), 268–291. https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1324

Fikri, F., Bedong, M. A. R., Salim, M., Muthalib, S. A., & Abubakar, A. (2023). Transformation of Maqāṣid Shari'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(1), 431. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.9141

Hafifi, I., & Saepullah, U. (2022). Fungsi Penghulu Menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 sebagai Fungsi Mediator di Tingkat Kecamatan dalam Kasus Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3(1), 33–48. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289

Hamidah, I., & Aijuddin, A. (2017). Pesantren dan Mediasi Konflik Keagamaan (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Muayyad Windan Surakarta). Jurnal Penelitian, 11(1), 91. https://doi.org/10.21043/jupe.v11i1.2045

Hasym, M. W. (2018). Efektivitas Mediasi dalam Perceraian tahun 2013–2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk). Diversi Jurnal Hukum, 2(1), 363. https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.145

Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 1(2), 34–59. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292

Izzah, N. I., & Pradikta, H. Y. (2022). Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahah. El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 3(1), 61–74. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118

Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Mekanisme Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 1. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13

Nasrudin, M., & Maliki, I. A. (2021). Nizham Journal of Islamic Studies, 9(01), 91. https://doi.org/10.32332/nizham.v9i01.3414

Novianti, T., & Fadila, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Lembaga Arbitrase. Petita, 4(1), 65–78. https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4354

Ritonga, M. H. (2020). Pemberdayaan Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 19(2). https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1301

Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2020). Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 3(2), 734–742. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.405

Sholihin, R., & Maulizar, O. (2020). Mediation System in Disputes of Ownership Persfective Academic Islāḥ (A Research in Aceh Besar). Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 10(2), 208. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8129

Tolhah, A. (2015). Peluang dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asy-Syari'ah, 18(1), 123–138. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.654

Turatmiyah, S., Emirzon, J., Annalisa, Y., & Mohtar, H. H. binti M. (2022). The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 351. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1232

Yamani, G., Fahmi, N., & Akbar, M. (2022). Divorce Mediation at Religious Courts in Pasangkayu during the Covid-19 Pandemic: Socio-Juridical Analysis. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 4(1). https://doi.org/10.24239/ijcils.vol4.iss1.37

Yunita, A. (2021). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum Progresif, 9(1), 25–36. https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36