01552 - Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam: Konsep, Landasan Normatif, Dan Implementasi Di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji mediasi dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, meliputi konsep, landasan normatif, prinsip-prinsip, peran mediator, tahapan pelaksanaan, serta problematika implementasinya di Indonesia. Mediasi dalam hukum Islam berakar pada konsep iṣlāḥ dan ṣulḥ sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui bantuan pihak ketiga yang netral. Landasan normatifnya merujuk pada Q.S. al-Nisā' ayat 35 dan 128, praktik Rasulullah, serta nilai musyawarah yang mengakar dalam tradisi Islam. Dalam konteks Indonesia kontemporer, mediasi dilembagakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai bagian dari prosedur beracara di Pengadilan Agama. Kajian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kesesuaian normatif antara mediasi modern dan nilai-nilai hukum Islam, efektivitas implementasinya masih terkendala oleh minimnya itikad baik para pihak, keterbatasan mediator bersertifikat, dan kurangnya sarana prasarana. Penguatan kompetensi mediator, kelembagaan mediasi, dan internalisasi etika iṣlāḥ menjadi agenda kunci agar mediasi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan bermartabat.

Kata kunci: mediasi; iṣlāḥ; ṣulḥ; hukum Islam; Pengadilan Agama; PERMA

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines mediation from the perspective of Islamic law, covering its concepts, normative foundations, principles, mediator roles, procedural stages, and implementation challenges in Indonesia. Mediation in Islamic law is rooted in the concepts of iṣlāḥ and ṣulḥ as mechanisms for peaceful dispute resolution through the assistance of a neutral third party. Its normative foundation refers to Q.S. al-Nisā' verses 35 and 128, the Prophet's practices, and the value of deliberation deeply embedded in Islamic tradition. In the contemporary Indonesian context, mediation has been institutionalized through Supreme Court Regulations (PERMA) as part of the procedural framework in Religious Courts. This study finds that although there is normative compatibility between modern mediation and Islamic legal values, its effective implementation remains constrained by lack of good faith among disputing parties, limited numbers of certified mediators, and inadequate facilities. Strengthening mediator competence, mediation institutions, and the internalization of iṣlāḥ ethics are key agendas for mediation to truly function as a fair and dignified dispute resolution mechanism.

Keywords: mediation; iṣlāḥ; ṣulḥ; Islamic law; Religious Court; PERMA

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa dipahami sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator (Hanifah, 2022; Mustika, 2018). Rumusan tersebut selaras dengan definisi yang digunakan dalam sistem peradilan Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang prosedur mediasi, yang menekankan bahwa kesepakatan lahir dari para pihak, sementara mediator membantu proses tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian (Choeri & Fitriani, 2021; Hanifah, 2022). Dalam literatur yang membahas mediasi, mediasi juga diposisikan sebagai alternatif dari metode penyelesaian tradisional yang berorientasi litigasi, sehingga mediasi dipandang sebagai terobosan untuk memperoleh penyelesaian yang lebih dapat memuaskan para pihak dibanding putusan menang–kalah (Karmawan, 2017; Yakub, 2019). Karena itu, mediasi sering dirasionalkan sebagai mekanisme yang lebih cepat dan lebih murah serta membuka akses keadilan yang lebih memadai bagi para pihak, setidaknya dibandingkan proses litigasi yang formal (Karmawan, 2017; Sahara & Hamdani, 2023; Yakub, 2019).

Dalam hukum Islam, gagasan mendamaikan pihak yang bersengketa merupakan tema normatif yang menonjol, dan dalam banyak karya di Indonesia mediasi kerap dipadankan dengan konsep iṣlāḥ atau ṣulḥ (perdamaian) yang bertujuan mengakhiri perselisihan melalui kesepakatan (M. Yakub, 2018; Yunita, 2021). Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa praktik mediasi sebagai upaya mendamaikan pihak yang bersengketa bukan hal baru dalam tradisi Islam dan memiliki legitimasi normatif, termasuk ketika mediasi dilembagakan dalam praktik peradilan kontemporer (Purwadi, 2021; Salamah, 2013). Dengan demikian, pembahasan "mediasi menurut hukum Islam" secara konseptual tidak berhenti pada teknik perundingan, tetapi juga menyangkut nilai, tujuan kemaslahatan, dan etika pihak ketiga (mediator) dalam memfasilitasi perdamaian (Syafawi et al., 2022; Utomo et al., 2023).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Terminologi Mediasi dalam Hukum Islam: Iṣlāḥ, Ṣulḥ, Taḥkīm, dan Ḥakam

Sejumlah rujukan di Indonesia menyatakan bahwa mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah iṣlāḥ, yang secara umum dipahami sebagai aktivitas membawa perubahan dari keadaan buruk menuju keadaan baik melalui perdamaian (M. Yakub, 2018; Yunita, 2021). Dalam tradisi fikih, istilah yang sangat dekat dengan mediasi adalah al-ṣulḥ, yang dipahami sebagai akad untuk mengakhiri persengketaan atau memutus pertikaian di antara dua pihak (Hasanah, 2021; Saidurrahman, 2014). Dengan menempatkan ṣulḥ sebagai instrumen perdamaian, beberapa tulisan menegaskan posisi ṣulḥ sebagai mekanisme penting dalam penyelesaian hukum—bahkan dikutip kaidah fikih bahwa ṣulḥ adalah "instrumen penyelesaian hukum yang utama" (M. Yakub, 2018). Dalam kerangka ini, mediasi dipahami sebagai proses menuju akad damai yang diterima para pihak, bukan sebagai forum untuk menetapkan pihak benar atau salah (Hasanah, 2021; Zaidah, 2015).

Namun, terdapat keragaman istilah dan nuansa konseptual: sebagian literatur Indonesia menyamakan mediasi dalam literatur Islam dengan taḥkīm (Karmawan, 2020; Susanti, 2022). Taḥkīm dalam terminologi fikih digambarkan sebagai mekanisme ketika dua pihak meminta pihak lain untuk memutus perselisihan mereka dengan hukum syar'i (Karmawan, 2020). Di titik ini, istilah taḥkīm dapat memunculkan ambiguitas bila langsung dipadankan dengan mediasi modern, karena mediasi (dalam rumusan PERMA dan banyak kajian mediasi peradilan) menegaskan mediator tidak berwenang memutus (Choeri & Fitriani, 2021; Hanifah, 2022), sedangkan taḥkīm (arbitrase) dalam pengertian tertentu beririsan dengan pemberian keputusan oleh pihak ketiga (Karmawan, 2020; Rakman, 2023). Keragaman ini menunjukkan bahwa "mediasi" dalam wacana hukum Islam di Indonesia sering merupakan payung istilah yang menaungi beberapa model penyelesaian damai (negosiasi, perdamaian, penunjukan penengah), tetapi tetap perlu dibedakan apakah pihak ketiga hanya memfasilitasi atau juga memutus (Hasballah & Rahmadani, 2019; Karmawan, 2020).

Perbedaan nuansa itu tampak pula dalam diskursus tentang ḥakam. Beberapa kajian menyebut mediasi dalam konflik rumah tangga dianjurkan melalui pengangkatan ḥakam sebagaimana isyarat Q.S. al-Nisā' ayat 35 (Usman, 2018; Yunita, 2021). Akan tetapi, studi yang menelaah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menunjukkan adanya perbedaan pendapat ulama terkait makna ḥakam dan otoritasnya: menurut Ibnu Qayyim, ḥakam dimaknai sebagai "hakim" dan dapat diberi kewenangan bukan hanya untuk mendamaikan tetapi juga memutuskan perceraian, sedangkan dalam konsep mediasi peradilan kontemporer mediator tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan dan hanya membantu proses perdamaian (Hasballah & Rahmadani, 2019). Pada saat yang sama, kajian tersebut juga menegaskan fleksibilitas dalam hukum Islam: mediator/ḥakam dapat berasal dari luar keluarga maupun dari keluarga, meskipun Q.S. al-Nisā' ayat 35 mengisyaratkan penengah dari kedua keluarga (Hasballah & Rahmadani, 2019; Yunita, 2021). Nuansa ini penting agar mediasi menurut hukum Islam tidak disederhanakan menjadi satu model tunggal, melainkan dipahami sebagai spektrum mekanisme damai dengan variasi otoritas pihak ketiga (Hasballah & Rahmadani, 2019; Karmawan, 2020).

________________________________________

2. Landasan Normatif: Al-Qur'an, Praktik Perdamaian, dan Anjuran Musyawarah

Beberapa tulisan menempatkan Q.S. al-Nisā' (4): 35 sebagai rujukan sentral konsep mediasi dalam konflik suami–istri, yang menekankan penunjukan dua penengah dari keluarga suami dan keluarga istri ketika dikhawatirkan terjadi perpecahan (Erma, 2023; Yunita, 2021). Kajian tafsir tematik menegaskan bahwa ayat tersebut dipahami sebagai mekanisme iṣlāḥ (perdamaian) yang menuntun penyelesaian konflik secara damai, karena Allah mencintai perdamaian (Erma, 2023; Yunita, 2021). Dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber ajaran, artikel tentang Q.S. al-Nisā' ayat 35 juga menekankan relevansinya sebagai panduan praktis bagi mediator agar proses mediasi tetap etis, adil, dan sensitif terhadap nilai agama (Erma, 2023). Dalam perspektif hukum acara perdata Islam, dasar perdamaian juga disebut telah diterangkan dalam Q.S. al-Nisā' ayat 35, dan mediasi dipahami sebagai upaya mendamaikan melalui pihak ketiga netral (Usman, 2018; H. Yakub, 2019).

Selain itu, beberapa penelitian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam dengan rujukan lain seperti Q.S. al-Nisā' ayat 128 yang mengajarkan perdamaian ketika terjadi ketegangan dalam rumah tangga (Damanik et al., 2023; Jamal, 2017). Dalam kerangka resolusi konflik, sebagian tulisan mengaitkan misi ajaran Islam sebagai ajaran damai (silm/salām) yang mendorong penyelesaian perselisihan dengan kepala dingin dan menghindari kekerasan (Karmawan, 2020; Tunajah, 2020). Sejalan dengan itu, diskursus mediasi menempatkan "musyawarah" sebagai kata kunci yang menandai bahwa praktik menengahi konflik di Indonesia memiliki akar budaya yang kompatibel dengan nilai-nilai damai dalam ajaran Islam (Karmawan, 2020; H. Yakub, 2019). Karena itulah mediasi sering ditampilkan sebagai proses kompromi yang bertujuan mencapai titik temu (kompromi) di antara para pihak yang berbeda pendapat (Karmawan, 2020; H. Yakub, 2019).

Sejumlah kajian juga menempatkan praktik Rasulullah sebagai bagian dari model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan menegaskan bahwa praktik negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase telah ditemukan pada masa Nabi dan para sahabat (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023). Literatur tentang APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) perspektif Al-Qur'an dan Hadis menyatakan bahwa Nabi pernah berperan sebagai mediator dalam mendamaikan pihak yang bersengketa mengenai hak materi, dan temuan ini dijadikan dasar bahwa model penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga sejalan dengan tradisi Islam awal (Rakman, 2023; Rakman & Syufa'at, 2023). Pada tataran sejarah hukum Islam pasca-wafat Nabi, kajian tentang pendekatan ṣulḥ dan mediasi menyebut penyelesaian sengketa kerap dilakukan melalui musyawarah dan konsensus sehingga menjadi semacam yurisprudensi dalam praktik sosial umat (Rahman, 2021; Rakman, 2023). Klaim-klaim historis ini dipakai untuk menegaskan bahwa mediasi sebagai "cara damai" bukan inovasi asing, melainkan memiliki jejak normatif dan praktik dalam sejarah Islam (Rahman, 2021; Rakman & Syufa'at, 2023).

________________________________________

3. Tujuan Mediasi Menurut Hukum Islam: Kemaslahatan dan Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif hukum Islam, dorongan utama mediasi adalah mewujudkan perdamaian dan menghindari permusuhan yang berpotensi memutus silaturahmi (Hanifah, 2022; Husain, 2017). Karena mediasi bertujuan mengakhiri sengketa melalui kesepakatan, mediasi dipandang menghasilkan solusi "win–win" yang memungkinkan para pihak sama-sama menerima hasil tanpa merasa dikalahkan (Hasanah, 2021; Syufa'at, 2018). Sejumlah tulisan juga menekankan bahwa penyelesaian damai dalam Islam dianjurkan karena dapat menjaga ketenteraman sosial dan keharmonisan relasi, baik dalam keluarga maupun masyarakat (Husain, 2017; Karmawan, 2020). Bahkan dalam konteks sengketa ekonomi, mediasi dan ṣulḥ diposisikan sebagai pilihan karena litigasi dipandang memakan waktu, biaya besar, serta menghasilkan putusan menang–kalah yang dapat menimbulkan rasa tidak adil (Fauzi, 2018; Rahman, 2021).

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah sering digunakan untuk menjelaskan nilai kemaslahatan mediasi. Studi tentang mediasi dalam perspektif maqāṣid menegaskan bahwa tujuan syariat mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan setiap cara yang menjaga tujuan-tujuan tersebut mengandung unsur kemaslahatan (Nurhalisa, 1970; Syafawi et al., 2022). Dalam perkara perceraian, kewajiban menempuh mediasi di Pengadilan Agama dipandang sebagai manifestasi maqāṣid, khususnya ḥifẓ al-nasl (memelihara keturunan), karena konflik rumah tangga yang berujung perceraian dipandang merusak relasi keluarga dan berimplikasi pada keturunan (Mutholib et al., 2022; Syafawi et al., 2022). Sejalan dengan itu, penelitian yang menganalisis mediasi perceraian di beberapa Pengadilan Agama juga menyebut bahwa mediasi/iṣlāḥ mengandung manfaat untuk menjaga lima tujuan utama syariat, dan secara khusus menonjolkan dimensi perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) (Mutholib et al., 2022; Syafawi et al., 2022). Dengan demikian, dalam argumentasi maqāṣid, mediasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen kebijakan hukum untuk mendorong kemaslahatan dan meminimalkan mudarat konflik (Mutholib et al., 2022; Syafawi et al., 2022).

________________________________________

4. Prinsip-Prinsip Mediasi yang Ditekankan dalam Hukum Islam dan Praktik Mediasi Modern

Salah satu prinsip utama mediasi adalah netralitas mediator. Banyak tulisan menegaskan bahwa mediator harus berada "di tengah" para pihak, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak secara adil dan seimbang agar menumbuhkan trust (kepercayaan) (Choeri & Fitriani, 2021; Supardi & Hanifiyah, 2018). Prinsip netralitas ini juga ditekankan dalam kajian mediasi yang menguraikan bahwa mediator membantu para pihak mencari kemungkinan penyelesaian tanpa memutus atau memaksakan solusi (Ani et al., 2021; Zaidah, 2015). Kajian tentang mediasi di Pengadilan Agama menegaskan mediator tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, melainkan memfasilitasi proses negosiasi agar para pihak mencapai kesepakatan (Hasballah & Rahmadani, 2019; Ngadja et al., 2023). Dalam konteks sengketa waris atau sengketa perdata lain, beberapa kajian juga menegaskan "keputusan akhir" tetap berada di tangan para pihak, bukan mediator, sehingga mediator hanya memfasilitasi identifikasi masalah, pengembangan opsi, dan perumusan kesepakatan (Fauzi, 2018; Mahrus, 2019).

Kerahasiaan (privasi) juga sering dinyatakan sebagai karakter penting mediasi. Penelitian tentang mediasi menekankan bahwa proses mediasi pada umumnya tertutup atau rahasia, sehingga hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi (Rahmadani et al., 2023; Zaidah, 2015). Kerahasiaan ini dipahami sebagai daya tarik mediasi karena sengketa dapat dibahas lebih substansial tanpa tekanan publik dan tanpa terjebak pada teknis hukum formal (Rahmadani et al., 2023; Zaidah, 2015). Dalam konteks implementasi PERMA, penelitian di Pengadilan Agama Jepara menegaskan kewajiban mediator menjaga kerahasiaan dan merujuk pada pedoman perilaku mediator (Keputusan Ketua Mahkamah Agung) serta menyatakan mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang dimediasinya (Choeri & Fitriani, 2021; Lidinillah & Aufa, 2023). Dengan kerangka tersebut, privasi mediasi diposisikan sebagai aspek etika sekaligus instrumen untuk menciptakan ruang dialog yang aman bagi para pihak (Choeri & Fitriani, 2021; Rahmadani et al., 2023).

Prinsip lain yang menonjol adalah partisipasi langsung dan itikad baik. Studi komparatif PERMA 2008 dan PERMA 2016 menegaskan bahwa PERMA 2016 memperkenalkan (atau menegaskan) kewajiban kehadiran langsung para pihak serta pengaturan tentang itikad baik dalam proses mediasi berikut akibat hukumnya (Choeri & Fitriani, 2021; Syaifudin, 2017). Sejalan dengan itu, artikel implementasi PERMA di Pengadilan Agama Jepara menyoroti bahwa ketentuan itikad baik para pihak diatur dalam PERMA 1/2016, namun implementasinya masih menghadapi tantangan sosial dan pemahaman publik (Choeri & Fitriani, 2021; Syaifudin, 2017). Dalam perspektif mediasi, keterbukaan, kepercayaan, dan kejujuran para pihak disebut sebagai karakteristik penting agar ṣulḥ dan mediasi menghasilkan solusi yang adil (Fadhlan & Imawan, 2022; Rahman, 2021). Dengan demikian, dalam sintesis antara norma Islam dan norma prosedural modern, mediasi memerlukan etika para pihak (itikad baik, keterbukaan) dan etika mediator (netral, menjaga rahasia) sebagai prasyarat keberhasilan (Choeri & Fitriani, 2021; Rahman, 2021).

________________________________________

5. Mediator dalam Mediasi Perspektif Hukum Islam: Peran, Etika, dan Kualifikasi

Banyak kajian menegaskan peran mediator sebagai kunci keberhasilan: "gagal atau tidaknya mediasi" sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator dalam menjembatani pertemuan, membangun komunikasi, dan mengarahkan proses menuju kesepakatan (Mahrus, 2019; Ngadja et al., 2023). Kajian dakwah dan mediasi menekankan bahwa mediator harus membangun hubungan dengan para pihak agar mereka tidak takut mengemukakan pendapat, memilih strategi membimbing proses, serta mengumpulkan dan menganalisis latar belakang sengketa (Hamidah & Aijuddin, 2017; H. Yakub, 2019). Studi lain menegaskan bahwa tugas utama mediator adalah menjaga agar proses negosiasi tetap berjalan dan membantu memperjelas masalah dan kepentingan para pihak; mediator mengontrol proses, sementara para pihak mengontrol isi negosiasi (Fadhlan & Imawan, 2022; Supardi & Hanifiyah, 2018). Peran fasilitatif ini juga ditegaskan dalam penelitian tentang sengketa ekonomi syariah: mediator hanya sebagai penengah/fasilitator, sehingga ketika para pihak bersikeras, mediator tidak dapat "memaksa" hasil (Ahmad et al., 2021; Hanifah, 2022).

Dalam konteks kompetensi, sejumlah penelitian menekankan pentingnya profesionalitas dan pelatihan mediator. Penelitian tentang mediasi perceraian di Pengadilan Agama menyatakan tidak semua hakim memiliki bakat dan keterampilan mediator, dan keberhasilan mediasi bertumpu pada profesionalitas mediator termasuk keterampilan hukum (formil dan materiil) serta aspek psikologis (Ardiansyah & Nurjannah, 2022; Ngadja et al., 2023). Kajian mediasi sengketa ekonomi syariah pada masa pandemi menunjukkan salah satu faktor rendahnya keberhasilan adalah keterbatasan jumlah hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah (Agustin & Musadad, 2023; Hanifah, 2022). Sejalan dengan itu, artikel yuridis tentang penanganan perkara perdata dengan mediasi menyoroti masih banyak mediator belum bersertifikat, padahal PERMA mewajibkan sertifikasi mediator (Ngadja et al., 2023; Susanti, 2022). Karena itu, beberapa penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi agar mediator mampu mengorganisir proses mediasi secara efektif (Hariyani, 2020; Ngadja et al., 2023).

Meskipun demikian, hukum Islam dan praktik sosial muslim tidak membatasi mediator hanya pada hakim atau profesi hukum. Penelitian tentang peran tokoh masyarakat dalam sengketa waris menegaskan bahwa pada awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukan profesi formal, melainkan peran yang sering dijalankan tokoh masyarakat (Asiqah et al., 2018; Hasanah, 2021). Studi tentang Kyai sebagai mediator sengketa waris di Madura menunjukkan Kyai dipandang memiliki "poin plus" karena pemahaman agama dan kepemimpinan sosial; strateginya meliputi memanggil para pihak, memberi nasihat, menunjukkan moderasi untuk menjaga kepercayaan, dan berdoa setelah mediasi (Mahrus, 2019; Nury, 2023). Kajian lain menegaskan peran penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mediasi konflik keluarga, yang dilakukan bertahap melalui identifikasi keluhan, pemanggilan pihak secara bergantian, dan pemberian nasihat terkait hak dan kewajiban suami–istri (Hafifi & Saepullah, 2022; Rahman, 2021). Dengan demikian, perspektif hukum Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa mediator dapat berasal dari figur berotoritas moral–religius (Kyai, penghulu, penyuluh agama) sepanjang memenuhi prinsip netralitas dan mampu memfasilitasi perdamaian (Mahrus, 2019; Rahmadani et al., 2023).

________________________________________

6. Tahapan Mediasi: Dari Pramediasi hingga Kesepakatan (Dengan Variasi Forum)

Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, banyak penelitian menggambarkan alur mediasi yang lazim dibagi pada tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan pascamediasi (Hanifah, 2021; Nasution & Walisyah, 2024). Penelitian manajemen mediasi perceraian di Pengadilan Agama Medan bahkan menyebut adanya penggunaan caucus (pertemuan terpisah) sebagai teknik untuk membuat pihak lebih terbuka sehingga mediator memahami masalah dan membantu mempercepat keberhasilan (Nasution & Walisyah, 2024; Syufa'at, 2018). Kajian di Pengadilan Agama Manado juga menggambarkan pelaksanaan mediasi mengikuti ketentuan peraturan Mahkamah Agung melalui tahapan pramediasi, mediasi, dan pascamediasi, dengan mediator yang umumnya berasal dari hakim mediator (Hanifah, 2021; Jamal, 2017). Dalam mediasi perkara ekonomi syariah, penelitian di Pengadilan Agama Makassar menggambarkan adanya resume yang memuat pokok perkara dan tawaran solusi damai, yang menjadi basis perundingan para pihak di bawah fasilitasi mediator (Ahmad et al., 2021; Hanifah, 2022).

Untuk mediasi di luar pengadilan (nonlitigasi), penelitian tentang Bale Mediasi di Lombok Timur menunjukkan proses mediasi dapat dimulai dari permohonan salah satu pihak dan berakhir pada penyusunan kesepakatan damai; strategi yang dipakai antara lain melibatkan figur berpengaruh di masyarakat serta penggunaan caucus (Damanik et al., 2023; Muḥammad, 2022). Dalam sengketa kepemilikan di tingkat gampong (desa) Aceh, penelitian menyebut perangkat desa berwenang mendamaikan sengketa melalui musyawarah/mediasi; konsekuensi mediasi adalah berakhirnya sengketa dan para pihak menyepakati perdamaian dalam bentuk kesepakatan damai (Arfin, 2023; Sholihin & Maulizar, 2020). Dalam konteks mediasi oleh tokoh agama lokal, strategi Kyai di Madura yang sederhana—pemanggilan, nasihat, moderasi, dan doa—menunjukkan bahwa tahapan mediasi dapat berwujud lebih informal namun tetap berorientasi pada kesepakatan para pihak (Mahrus, 2019; Nury, 2023). Variasi ini memperlihatkan bahwa inti tahapan mediasi (pemanggilan/penyediaan forum, klarifikasi masalah, penggalian kepentingan, perumusan opsi, kesepakatan) dapat hadir baik dalam forum formal peradilan maupun dalam forum sosial-keagamaan masyarakat (Muḥammad, 2022; H. Yakub, 2019).

Terkait durasi mediasi, beberapa studi lapangan menyebut adanya batas waktu tertentu yang dirujuk dari PERMA. Penelitian pada Pengadilan Agama Mempawah menyatakan mediasi berlangsung selama tiga puluh hari sejak adanya perintah mediasi dan dapat diperpanjang atas permintaan para pihak bila masih ada itikad baik berdamai (Jamal, 2017). Studi manajemen mediasi perceraian di Medan juga menyebut tahap mediasi biasanya diberi waktu "30 hari kerja" dengan rujukan pada PERMA 1/2016 (Nasution & Walisyah, 2024). Namun, penelitian mengenai kekuatan hukum mediasi di Pengadilan Agama Badung menyatakan bahwa berdasarkan aturan perundangan yang baru jangka waktu mediasi dipersingkat menjadi "10 hari" (Wijaya et al., 2021). Karena rujukan-rumusan durasi ini muncul dalam konteks dan tempat berbeda, sumber-sumber tersebut menunjukkan adanya dinamika perubahan aturan dan variasi implementasi yang perlu dibaca hati-hati, terutama ketika praktik peradilan merujuk pada pembaruan PERMA dan pedoman internal (Syaifudin, 2017; Wijaya et al., 2021).

________________________________________

7. Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam: Legitimasi Sosial dan Tantangan Kekuatan Mengikat

Mediasi di luar pengadilan sering dipahami sebagai praktik sosial yang kuat dalam masyarakat muslim Indonesia, baik melalui musyawarah kekeluargaan maupun peran tokoh masyarakat. Studi tentang sengketa waris di Wonosalam (Demak) menunjukkan tokoh masyarakat berperan membuka dan memimpin mediasi, menjelaskan dan menentukan bagian ahli waris (dengan dasar waris Islam), memberi nasihat/solusi, mencegah sengketa lebih besar, serta menjaga harmoni sosial (Hasanah, 2021; Mahrus, 2019). Studi tentang mediasi waris di Madura menegaskan penyelesaian sengketa waris umumnya dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah yang dimediasi, dan hasilnya sering dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak serta disaksikan tokoh masyarakat (Mahrus, 2019; Nury, 2023). Dalam konteks peran lembaga negara di level akar rumput, kajian tentang penghulu di KUA juga menegaskan bahwa masyarakat menjadikan penghulu sebagai tempat konsultasi dan mediasi persoalan keluarga, meski regulasi peran penghulu sebagai mediator masih dipandang perlu diperjelas (Hafifi & Saepullah, 2022; Rahman, 2021). Semua temuan ini menguatkan bahwa mediasi di luar pengadilan memiliki legitimasi sosial–religius yang kuat dalam praktik muslim Indonesia (Hafifi & Saepullah, 2022; Hasanah, 2021).

Akan tetapi, kekuatan hukum kesepakatan mediasi nonlitigasi tidak selalu otomatis mengikat secara eksekutorial. Penelitian lapangan di Wonosalam menyimpulkan bahwa hasil penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dieksekusi bila tidak dikukuhkan dalam akta perdamaian atau surat kesepakatan perdamaian, dengan rujukan pada Pasal 27 PERMA 1/2016 dan Pasal 1851 KUHPerdata (Mahrus, 2019; Wijaya et al., 2021). Pada sisi lain, kajian mediasi sengketa kepemilikan di Aceh Besar menyatakan para pihak yang bersepakat membuat perjanjian damai dan melaksanakannya, sehingga dalam praktik komunitas kesepakatan mediasi dipatuhi sebagai mekanisme penghentian sengketa (Arfin, 2023; Sholihin & Maulizar, 2020). Artinya, terdapat perbedaan antara kekuatan sosial (kepatuhan komunitas) dan kekuatan eksekutorial formal (yang membutuhkan pengesahan pengadilan) (Mahrus, 2019; Sholihin & Maulizar, 2020). Perbedaan ini penting bagi pemahaman mediasi menurut hukum Islam di Indonesia: secara normatif dan sosial, iṣlāḥ dipandang sah sebagai penyudahan sengketa; tetapi jika para pihak menghendaki kepastian dan eksekusi formal, sumber-sumber menyebut adanya mekanisme pengajuan kesepakatan damai ke pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian (Ria & Yovitasari, 2022; Syufa'at, 2018).

________________________________________

8. Integrasi Mediasi ke Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Banyak kajian menegaskan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam prosedur beracara di pengadilan (termasuk Pengadilan Agama) merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam menganjurkan perdamaian dan iṣlāḥ (Fadhlan & Imawan, 2022; Ngadja et al., 2023). Di tingkat regulasi peradilan, PERMA tentang prosedur mediasi menempatkan mediasi sebagai tahap yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan kelalaian menempuh prosedur mediasi disebut dapat menimbulkan cacat formil sehingga putusan batal demi hukum (dalam rujukan pada PERMA 1/2008 dan ketentuan HIR/RBg) (Husain, 2017; Jamal, 2017). Sejumlah penelitian juga menekankan bahwa kewajiban mediasi di pengadilan dimaksudkan untuk mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus mendorong penyelesaian damai (Husain, 2017; Syafawi et al., 2022). Karena itu, mediasi peradilan dapat dipahami sebagai upaya institusional untuk memperkuat nilai damai dalam hukum Islam di dalam kerangka negara hukum Indonesia (Ngadja et al., 2023; Syafawi et al., 2022).

Dalam praktik, PERMA 1/2016 dipandang membawa pembaruan dibanding PERMA sebelumnya, misalnya terkait batas waktu yang lebih singkat, kewajiban kehadiran langsung, serta aturan tentang itikad baik dan akibat hukumnya (Choeri & Fitriani, 2021; Syaifudin, 2017). Namun penelitian komparatif di Pengadilan Agama Sidoarjo juga menyimpulkan bahwa meskipun perubahan tersebut membantu melancarkan proses mediasi, tingkat keberhasilan tidak berubah signifikan karena problem utama tetap pada tidak adanya itikad baik para pihak (Susanti, 2022; Syaifudin, 2017). Kajian lain yang menilai praktik mediasi perceraian menegaskan bahwa kendala sering muncul dari keterbatasan mediator bersertifikat, fasilitas ruangan mediasi yang minim, serta faktor psikologis dan budaya para pihak yang sudah bertekad bercerai (Husain, 2017; Ngadja et al., 2023). Dengan demikian, integrasi regulatif (PERMA) memang memberikan kerangka formal, tetapi efektivitas mediasi tetap sangat dipengaruhi oleh sumber daya mediator, sarana prasarana, dan budaya hukum para pihak (Ngadja et al., 2023; Syaifudin, 2017).

________________________________________

9. Ruang Lingkup Sengketa dan Ilustrasi Penerapan: Keluarga, Waris, Wakaf, dan Ekonomi Syariah

Dalam sengketa keluarga (perceraian), banyak kajian menempatkan mediasi sebagai instrumen pencegahan perceraian, baik dalam Pengadilan Agama maupun melalui forum nonadjudikasi seperti BP4, KUA, dan Bimas Islam. Penelitian tentang BP4 di Minahasa Utara menegaskan bahwa BP4 menjalankan fungsi mediasi dengan metode informatif, persuasif, edukatif, diskusi, dan ceramah untuk menenangkan hati, serta menekankan mediator bersikap netral (Asiqah et al., 2018; Besse, 2018). Studi tentang strategi komunikasi interpersonal mediator Bimas Islam di Ponorogo menegaskan penggunaan empati dan sikap suportif serta pemanggilan para pihak bergantian sebelum dipertemukan, sebagai strategi mediasi konflik rumah tangga (Hafifi & Saepullah, 2022; Luthfi, 2019). Dalam kerangka Pengadilan Agama, penelitian tentang mediasi perceraian di beberapa wilayah juga menekankan kewajiban mediasi berdasarkan PERMA dan peran mediator untuk memberi nasihat, pertimbangan dampak perceraian, serta penggunaan caucus (Ardiansyah & Nurjannah, 2022; Nasution & Walisyah, 2024). Semua ini menunjukkan bahwa penyelesaian damai dalam sengketa keluarga dapat berlangsung dalam spektrum institusi—dari lembaga sosial-keagamaan hingga peradilan—dengan tujuan yang sama: mendorong perdamaian dan meminimalkan dampak perceraian (Besse, 2018; Syafawi et al., 2022).

Dalam sengketa waris, beberapa kajian menekankan mediasi sebagai mekanisme untuk menjaga keharmonisan keluarga karena sengketa waris sering memicu konflik internal ahli waris. Studi tentang proses mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Yogyakarta menegaskan bahwa kesepakatan mediasi dibuat sesuai kehendak para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif, selama para pihak bebas menentukan pilihan penyelesaian mereka (Ilham & Suhasti, 2017; Ria & Yovitasari, 2022). Studi di Pengadilan Agama Ambon menegaskan mediator tidak berkuasa memaksakan penyelesaian, melainkan berperan menegosiasikan hingga tercapai kesepakatan yang mengikat para pihak (Andriani & Susanti, 2024; Fauzi, 2018). Di luar pengadilan, peran Kyai sebagai mediator di Madura dan tokoh masyarakat di Demak menunjukkan mediasi waris juga berjalan melalui otoritas moral dan pengetahuan agama yang dipercaya komunitas (Mahrus, 2019; Nury, 2023). Sisi pentingnya, sebagaimana ditegaskan penelitian Wonosalam, adalah bahwa bila para pihak menghendaki daya paksa hukum, kesepakatan damai sebaiknya dikukuhkan dalam mekanisme formal (Mahrus, 2019; Ria & Yovitasari, 2022).

Dalam sengketa wakaf, penelitian menyatakan masyarakat sering memilih upaya nonlitigasi karena penyelesaian melalui pengadilan dipandang kurang efektif, dan mediasi dipilih sebagai mekanisme yang dipandang paling adil dan berorientasi win–win (Risal et al., 2020; Sahara & Hamdani, 2023). Kajian tentang wakaf menurut peraturan perundang-undangan menyebut mediasi sebagai penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga netral yang disepakati para pihak, dan mediator tidak berwenang memutus atau memaksakan penyelesaian (Risal et al., 2020; Zaidah, 2015). Studi kasus akta perdamaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama Gresik menegaskan bahwa akta kesepakatan perdamaian bersifat mengakhiri sengketa dan mengikat serta dapat dieksekusi, sementara mediator berfungsi sebagai fasilitator netral mengikuti kehendak para pihak (Suprianto, 2022; Wijaya et al., 2021). Dengan demikian, wakaf sebagai bidang perdata Islam menunjukkan relasi kuat antara iṣlāḥ (nilai damai) dan kebutuhan kepastian formal (akta perdamaian) (Risal et al., 2020; Suprianto, 2022).

Dalam sengketa ekonomi syariah, beberapa kajian menggambarkan ṣulḥ dan mediasi sebagai pilihan yang lebih dapat diterima karena berorientasi musyawarah dan kerukunan, yang dinilai intrinsik dalam budaya masyarakat Indonesia serta koheren dengan ajaran Islam (Fauzi, 2018; Rahman, 2021). Studi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama menekankan bahwa PERMA mendefinisikan mediasi sebagai perundingan dengan bantuan mediator, dan perdamaian dalam syariat Islam dianjurkan untuk mencegah permusuhan (Hanifah, 2022; Saidurrahman, 2014). Namun penelitian empiris juga menyoroti hambatan seperti minimnya mediator bersertifikat dan kurangnya itikad baik para pihak yang menurunkan tingkat keberhasilan mediasi (Agustin & Musadad, 2023; Hanifah, 2022). Hal ini kembali menegaskan bahwa kesesuaian normatif mediasi dengan hukum Islam tidak otomatis menjamin efektivitas, karena efektivitas membutuhkan prasyarat institusional dan etis (Hanifah, 2022; Syaifudin, 2017).

________________________________________

10. Problem Implementasi: Ketidakefektifan, Faktor Kegagalan, dan Ketegangan antara Ideal dan Realitas

Banyak studi lapangan menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama sering belum efektif, terutama pada perkara perceraian. Misalnya, penelitian di Pengadilan Agama Jambi menyajikan data keberhasilan mediasi perceraian yang sangat rendah pada beberapa tahun (dengan persentase yang menurun), dan mengaitkan kegagalan dengan faktor perkara, ketidakhadiran pihak, serta kurangnya kemampuan mediator (Mustika, 2018). Studi di Pengadilan Agama Gorontalo menyajikan data bahwa dari perkara yang masuk mediasi pada tahun 2016, hanya satu perkara yang berhasil dimediasi; penelitian tersebut mengaitkan kegagalan dengan fasilitas ruang mediasi yang kurang memadai dan ketiadaan mediator bersertifikat (Husain, 2017; Ngadja et al., 2023). Kajian efektivitas mediasi di Tanah Papua juga menyimpulkan mediasi perceraian belum efektif dan mengaitkannya dengan rendahnya profesionalisme hakim, minimnya jumlah mediator, serta faktor para pihak (Rohman & Rachmatulloh, 2022; Syaifudin, 2017). Temuan-temuan ini memperlihatkan gap antara tujuan normatif mediasi sebagai iṣlāḥ (perdamaian) dan realitas perilaku para pihak serta kapasitas institusi (Rohman & Rachmatulloh, 2022; Syaifudin, 2017).

Faktor yang sering muncul lintas studi adalah itikad baik dan kesungguhan para pihak. Beberapa penelitian menekankan bahwa pihak yang datang ke pengadilan sering sudah bertekad bercerai, sehingga mediasi menjadi sulit mencapai rekonsiliasi (Mukhlis, 2020; Syaifudin, 2017). Studi tentang penyebab kegagalan mediasi di beberapa Pengadilan Agama juga menegaskan ketidakhadiran pihak, ketidakkooperatifan, serta rendahnya pemahaman publik tentang manfaat mediasi sebagai faktor dominan (Choeri & Fitriani, 2021; Supardi & Hanifiyah, 2018). Di sisi mediator, beberapa penelitian menyoroti dualisme peran hakim sekaligus mediator dapat mengurangi optimalisasi, sementara sarana prasarana ruangan mediasi yang tidak nyaman juga mempengaruhi hasil (Hariyani, 2020; Ngadja et al., 2023). Karena itu, problem efektivitas tidak dapat direduksi pada "metode mediasi" saja, tetapi terkait struktur (jumlah dan kapasitas mediator), substansi (aturan itikad baik dan prosedur), serta budaya hukum (kesadaran dan preferensi para pihak) sebagaimana sering muncul dalam analisis efektivitas mediasi (Rois & Qomaro, 2023; Syaifudin, 2017).

________________________________________

11. Implikasi Normatif dan Rekomendasi Berbasis Sumber: Penguatan Mediator, Kelembagaan, dan Etika Iṣlāḥ

Sejumlah kajian menawarkan arah perbaikan yang konsisten. Pertama, penguatan kompetensi mediator melalui pelatihan dan sertifikasi. Penelitian tentang mediasi perceraian menekankan pentingnya mediator bersertifikat dan profesionalitas (termasuk keterampilan psikologis) untuk meningkatkan efektivitas (Hariyani, 2020; Ngadja et al., 2023). Kajian yuridis juga menegaskan kewajiban sertifikasi mediator dan mengkritik kenyataan bahwa masih banyak mediator belum bersertifikat (Ngadja et al., 2023; Susanti, 2022). Dengan demikian, rekomendasi yang sering muncul adalah memperluas pelatihan mediator, memperbanyak mediator (termasuk mediator nonhakim), dan meningkatkan kualitas mediator agar selaras dengan kebutuhan penyelesaian konflik yang sensitif seperti perceraian (Rohman & Rachmatulloh, 2022; Syaifudin, 2017).

Kedua, penguatan sarana prasarana dan tata kelola proses mediasi. Penelitian yang menilai mediasi di berbagai Pengadilan Agama menyoroti ruang mediasi yang sempit dan fasilitas minim sebagai faktor penghambat (Husain, 2017; Ngadja et al., 2023). Studi lain menegaskan pentingnya mekanisme yang lebih efektif seperti penggunaan caucus (pertemuan terpisah) untuk membantu keterbukaan para pihak dan pemahaman mediator atas akar masalah (Ardiansyah & Nurjannah, 2022; Nasution & Walisyah, 2024). Di tingkat luar pengadilan, studi tentang Bale Mediasi menunjukkan strategi melibatkan tokoh berpengaruh, fleksibilitas waktu-tempat, dan caucus sebagai cara memperkuat keberhasilan (Damanik et al., 2023; Muḥammad, 2022). Rekomendasi yang berbasis temuan tersebut adalah memperbaiki ruang dan fasilitas mediasi serta memperkuat teknik mediasi yang adaptif namun tetap menjaga prinsip netralitas dan kerahasiaan (Muḥammad, 2022; Ngadja et al., 2023).

Ketiga, penguatan etika iṣlāḥ dan literasi publik tentang mediasi. Sejumlah penelitian menekankan bahwa mediasi sering gagal karena masyarakat belum memahami sistem mediasi dan menganggapnya formalitas atau pemborosan waktu (Agustin & Musadad, 2023; Choeri & Fitriani, 2021). Studi di Sidoarjo merekomendasikan sosialisasi PERMA 1/2016 kepada mediator dan para pihak agar prosedur dipahami dan diterapkan secara benar (Choeri & Fitriani, 2021; Syaifudin, 2017). Pada level komunitas, penelitian tentang Kyai, penyuluh agama, dan penghulu menunjukkan bahwa figur keagamaan dapat berfungsi sebagai mediator nonadjudikasi yang menanamkan nilai tolong-menolong, nasihat, dan perdamaian sebagai inti iṣlāḥ (Asiqah et al., 2018; Mahrus, 2019). Karena itu, rekomendasi yang konsisten dengan sumber adalah menguatkan literasi mediasi (fungsi, manfaat, etika kerahasiaan) dan menanamkan nilai musyawarah–perdamaian agar mediasi tidak hanya dipandang prosedur, melainkan jalan penyelesaian sengketa yang bermartabat sesuai spirit hukum Islam (Karmawan, 2020; Syaifudin, 2017).

________________________________________

C. PENUTUP

Secara konseptual, mediasi menurut hukum Islam berakar pada gagasan iṣlāḥ/ṣulḥ sebagai upaya mengakhiri sengketa melalui perdamaian dan kesepakatan para pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang netral (Saidurrahman, 2014; M. Yakub, 2018). Landasan normatif yang sering dikedepankan adalah Q.S. al-Nisā' ayat 35 dan ayat 128 yang mengisyaratkan pentingnya perdamaian dan peran penengah dalam konflik rumah tangga (Erma, 2023; Jamal, 2017). Dalam praktik Indonesia kontemporer, mediasi juga dilembagakan melalui PERMA sebagai bagian dari prosedur beracara (court-connected mediation), dan banyak kajian menyatakan integrasi ini sejalan dengan hukum Islam karena tujuan utamanya adalah mendorong perdamaian (Fadhlan & Imawan, 2022; Ngadja et al., 2023).

Meski demikian, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak, kompetensi dan sertifikasi mediator, fasilitas, serta budaya hukum masyarakat, sehingga keberhasilan mediasi tidak dapat diasumsikan otomatis hanya karena ada legitimasi normatif (Rohman & Rachmatulloh, 2022; Syaifudin, 2017). Oleh karena itu, penguatan kualitas mediator, kelembagaan mediasi (di pengadilan dan luar pengadilan), serta internalisasi etika iṣlāḥ menjadi agenda kunci agar mediasi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, rahasia, dan diterima para pihak sesuai spirit hukum Islam (Ngadja et al., 2023; Rahman, 2021; Syaifudin, 2017).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, D., & Musadad, A. (2023). Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian dan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 192. https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.357

Ahmad, Z., Sastrawati, N., & Sinilele, A. (2021). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 97–104. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829

Andriani, A., & Susanti, S. (2024). Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Syntax Idea, 6(3), 1498–1506. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130

Ani, D. F., Hasan, M., & Wibowo, A. (2021). Efektivitas Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018. Al-Usroh, 1(1), 43–53. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.191

Ardiansyah, A., & Nurjannah, N. (2022). Upaya Hakim Mediator dalam Mengoptimalkan Mediasi sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene. Qisthosia Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2), 103–115. https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.385

Arfin, Muh. I. (2023). Pola Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak. https://doi.org/10.31219/osf.io/62s7u

Asiqah, L., Syamhari, H., & Fatimah, S. (2018). Peran Penyuluh Agama sebagai Mediator Non-Ajudikasi terhadap Pihak Sengketa. Dimas Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, 18(1), 35. https://doi.org/10.21580/dms.2018.181.2526

Besse, N. (2018). Praktik Mediasi pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara. Aqlam Journal of Islam and Plurality, 3(2). https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.727

Choeri, I., & Fitriani, R. (2021). Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara. Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, 8(2), 220–243. https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713

Damanik, W. H., Nasution, M. E., & Lubis, F. (2023). Peran Mediator dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Medan. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 482–490. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2720

Erma, E. S. A. (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35. Pappasang, 5(2), 262–274. https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733

Fadhlan, M. N., & Imawan, D. H. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta. Masadir Jurnal Hukum Islam, 2(2), 416–430. https://doi.org/10.33754/masadir.v2i2.531

Fauzi, N. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 211. https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922

Hafifi, I., & Saepullah, U. (2022). Fungsi Penghulu Menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 sebagai Fungsi Mediator di Tingkat Kecamatan dalam Kasus Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(1), 33–48. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289

Hamidah, I., & Aijuddin, A. (2017). Pesantren dan Mediasi Konflik Keagamaan (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Muayyad Windan Surakarta). Jurnal Penelitian, 11(1), 91. https://doi.org/10.21043/jupe.v11i1.2045

Hanifah, M. (2021). Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 101. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134

Hanifah, M. (2022). Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 41. https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276

Hariyani, S. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan. Negara dan Keadilan, 9(1), 62. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492

Hasanah, F. (2021). Mediator's Persuasive Approach in Mediation Practice: Case Study of Divorce at Gresik Religious Court. Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam, 6(1), 25–48. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1639

Hasballah, K., & Rahmadani, R. (2019). Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Ḥakam dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 53. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4430

Husain, S. W. (2017). Mediation Optimization in Gorontalo Religion Court. Al-Mizan, 13(2), 204–226. https://doi.org/10.30603/am.v13i2.854

Ilham, R. F., & Suhasti, E. (2017). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(1), 67–86. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105

Jamal, R. (2017). Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(2). https://doi.org/10.30984/as.v15i2.478

Karmawan, K. (2017). Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 107–126. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6457

Karmawan, K. (2020). Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaian Perdata Islam di Indonesia. Islamika, 12(1). https://doi.org/10.33592/islamika.v12i1.375

Lidinillah, A. M., & Aufa, M. N. (2023). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq. Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 7(1). https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.6066

Luthfi, M. (2019). Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimas Islam dan Pasutri dalam Mencegah Perceraian. Sahafa Journal of Islamic Communication, 1(2), 171. https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2742

Mahrus, A. (2019). Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Al-Hukama, 9(1), 47–75. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.47-75

Mukhlis, S. (2020). Peran Mediasi dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga dari Perspektif Gender. Krtha Bhayangkara, 14(2), 221–235. https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282

Mustika, D. (2018). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 15(02), 297–308. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.370

Mutholib, M., Faizal, L., & Zaki, H. M. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 83–92. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544

Muḥammad, M. (2022). Inheritance Dispute Settlement Through Mediation with the "Bale Mediasi" of East Lombok. Law Research Review Quarterly, 8(4), 427–446. https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691

Nasution, D., & Walisyah, T. (2024). Manajemen Pengadilan Agama dalam Memediasi Perceraian di Kota Medan. Jurnal Indonesia Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5(2), 1809–1818. https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.759

Ngadja, R., Latupono, B., & Angga, L. O. (2023). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 57. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1552

Nurhalisa, E. (1970). Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. Intizar, 26(2), 95–106. https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260

Nury, M. (2023). Peran Kyai sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura. Adhki Journal of Islamic Family Law, 4(1), 25–34. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92

Purwadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado. Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law, 1(1), 36. https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1638

Rahmadani, G., Sukiati, S., & Nurasiah, N. (2023). Mediasi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Sengketa Pengasuhan Anak. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 6(2), 804–815. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1944

Rahman, A. (2021). Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488

Rakman, F. F. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(1), 28. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16651

Rakman, F. F., & Syufa'at, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 42. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11947

Ria, W. R., & Yovitasari, A. (2022). Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam. Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 261–272. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973

Risal, T., Mirawati, M., & Prabudi, R. (2020). Pengaruh Customer Satisfaction dan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi atas Penggunaan Islamic Branding terhadap Purchase Intention. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 4(1), 387–398. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.337

Rohman, B., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Effectiveness of Mediation in Preventing Divorce in the Land of Papua. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (Jas), 4(2), 229–248. https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.17607

Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 424–439. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116

Sahara, A., & Hamdani, F. F. R. S. (2023). Upaya Mediator terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 65–70. https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2791

Saidurrahman, S. (2014). Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 344. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.344-360

Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953

Sholihin, R., & Maulizar, O. (2020). Mediation System in Disputes of Ownership Persfective Academic Iṣlāḥ (A Research in Aceh Besar). Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(2), 208. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8129

Supardi, S., & Hanifiyah, Z. (2018). Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017). Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(1), 155. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3224

Suprianto, A. (2022). Analisa Hukum Mediasi Sengketa Wakaf dalam Putusan Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik. Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah, 2(2), 34–57. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i2.196

Susanti, R. (2022). Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata dengan Mediasi untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A. Jurnal Selat, 10(1), 22–45. https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.4371

Syafawi, A. A., Marluwi, M., & Wibowo, A. (2022). Mediasi Hakim Kasus Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B. Al-Usroh, 2(1), 264–278. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636

Syaifudin, A. (2017). Studi Komparasi Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Al-Hukama, 7(2), 412–436. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436

Syufa'at, S. (2018). Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 1(1), 21–36. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1678

Tunajah, R. (2020). Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang). Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 19(2). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3316

Usman, B. (2018). Peranan Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7(2). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i1.3415

Utomo, K. U., Lahmuddin, L., & Mailin, M. (2023). Memetakan Pola Komunikasi Dinas Tenaga Kerja dalam Memediasi Konflik Industrial di Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal Komunikasi, 17(2). https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art2

Wijaya, I. K. L. B., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 88–92. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92

Yakub, H. (2019). Dakwah Mediasi: Perspektif Sejarah Islam. Dakwah Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 21(1), 67–85. https://doi.org/10.15408/dakwah.v21i1.11811

Yakub, M. (2018). Dakwah Mediasi: Perspektif Sejarah Islam. Wardah, 18(2), 131. https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1779

Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10

Zaidah, Y. (2015). Wakaf di Indonesia Potensi dan Cara Penyelesaiannya Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 14(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v14i2.531