01551 - Materieel Recht dalam Perspektif Hukum Islam: Konseptualisasi, Norma Substantif, dan Positivisasi dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji konsep materieel recht (hukum materiil) dalam perspektif hukum Islam, khususnya pada ranah muamalah dan hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual dan kajian literatur, artikel ini memetakan norma-norma substantif syariah/fikih yang mengatur keabsahan akad, struktur hak dan kewajiban para pihak, larangan-larangan materiil (riba, gharar, rekayasa kontrak), serta konsekuensi pelanggaran kewajiban. Kajian ini juga menelusuri bagaimana norma materiil Islam dipositivisasi di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN-MUI, serta bagaimana interaksinya dengan hukum positif dan hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa materieel recht dalam hukum Islam berfungsi sebagai norma substantif yang menjadi standar evaluasi keadilan kontraktual, sekaligus membutuhkan perangkat formil untuk mewujudkan dan melindungi keadilan tersebut dalam praktik sosial dan kelembagaan.

Kata Kunci: Materieel Recht; Hukum Materiil Islam; Akad; Muamalah; Hukum Ekonomi Syariah; KHES; DSN-MUI

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of materieel recht (substantive law) from the perspective of Islamic law, particularly within the domain of muamalah and Islamic economic law. Employing a conceptual analysis and literature review approach, this article maps the substantive norms of sharia/fiqh governing the validity of contracts (akad), the structure of rights and obligations of contracting parties, material prohibitions (riba, gharar, and contractual engineering), as well as the consequences of breach of obligation. The study also traces how Islamic substantive norms are positivized in Indonesia through the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and DSN-MUI fatwas, and how they interact with positive law and procedural law in the resolution of Islamic economic disputes. The findings indicate that materieel recht in Islamic law functions as a substantive norm serving as a standard for evaluating contractual justice, while simultaneously requiring procedural instruments to realize and protect that justice within social and institutional practice.

Keywords: Materieel Recht; Islamic Substantive Law; Akad; Muamalah; Islamic Economic Law; KHES; DSN-MUI

________________________________________

1. Pendahuluan

Pembedaan antara hukum materiil dan hukum formil merupakan salah satu distingsi fundamental dalam teori hukum modern. Hukum materiil (materieel recht) mengatur substansi hak dan kewajiban subjek hukum, sedangkan hukum formil mengatur prosedur pelaksanaan dan penegakannya. Dalam konteks hukum Islam, distingsi ini memiliki relevansi yang sangat signifikan, terutama ketika norma-norma syariah/fikih diterapkan dalam sistem hukum positif suatu negara.

Di Indonesia, perkembangan hukum ekonomi syariah—yang ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama—menuntut pemahaman yang mendalam tentang substansi normatif (materieel recht) yang menjadi landasan transaksi dan penyelesaian sengketa. Tanpa pemahaman yang tepat tentang hukum materiil Islam, penerapan hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berpotensi kehilangan arah normatifnya.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengonseptualisasikan materieel recht dalam perspektif hukum Islam; (2) memetakan norma-norma substantif syariah/fikih dalam muamalah sebagai isi hukum materiil; (3) menganalisis positivisasi hukum materiil Islam di Indonesia; serta (4) menjelaskan hubungan fungsional antara hukum materiil dan hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

________________________________________

2. Konseptualisasi Materieel Recht dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Dalam kajian teori hukum modern, pembedaan antara hukum materiil dan hukum formil sering dijelaskan melalui padanan istilah "hukum substantif" dan "hukum prosedural," di mana hukum prosedural memuat tata cara untuk melaksanakan aturan substantif (Lailyah et al., 2021). Dalam kerangka tersebut, hukum formil tidak menentukan "apa" hak dan kewajiban itu, melainkan "bagaimana" hak dan kewajiban itu ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan dan prosedur yang sah (Lailyah et al., 2021).

Perspektif filsafat hukum Islam juga menegaskan bahwa keadilan substantif (materiil) adalah dimensi hukum yang berisi nilai—misalnya maslahat dan keadilan—sedangkan keadilan prosedural merupakan aspek eksternal yang menjadi medium realisasi keadilan substantif di ruang praktik sosial (Maulidizen & Borhan, 2017). Sejalan dengan itu, kajian tentang penegakan hukum di Indonesia menunjukkan pentingnya keseimbangan antara unsur formal dan materiil, termasuk kebutuhan untuk memperhitungkan "hukum yang hidup" (living law) dalam rangka mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formalistik (Maulidizen & Borhan, 2018).

Oleh karena itu, membahas materieel recht menurut hukum Islam berarti memusatkan perhatian pada norma-norma substansial syariah/fikih yang menetapkan status hak–kewajiban subjek hukum—misalnya dalam akad muamalah—sekaligus memahami relasinya dengan perangkat formil ketika norma tersebut diterapkan dalam penyelesaian sengketa (Lailyah et al., 2021; Maulidizen & Borhan, 2018).

Dalam konteks hukum Islam—khususnya muamalah—norma materiil tampil dominan melalui konsep akad (kontrak) yang melahirkan akibat hukum pada objek transaksi dan membentuk struktur hak dan kewajiban para pihak (Cindawati, 2017; Prawiro, 2022). Literatur hukum ekonomi syariah menempatkan akad sebagai instrumen sentral untuk melegitimasi perikatan, karena akad dipahami sebagai pertemuan ijab dan kabul yang sah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Cindawati, 2017; Musanna, 2022). Pada tataran operasional lembaga keuangan syariah, perumusan akad yang memenuhi rukun dan syarat menjadi bagian dari tuntutan kepatuhan syariah (shariah compliance), sebab akad menentukan apakah suatu transaksi merupakan jual beli yang dibolehkan atau justru mengandung unsur terlarang seperti riba atau gharar (Harissa, 2023; Susila, 2017).

Dengan demikian, materieel recht dalam hukum Islam secara konseptual dapat dipahami sebagai keseluruhan kaidah dan norma syariah/fikih yang mengatur substansi hak, kewajiban, larangan, dan akibat hukum perbuatan hukum para subjek—sedangkan hukum formil adalah perangkat prosedural untuk mengimplementasikan dan menegakkan norma-norma tersebut (Lailyah et al., 2021; Maulidizen & Borhan, 2017).

________________________________________

3. Syariah, Fikih, dan Ruang Lingkup Materiil dalam Hukum Islam

Literatur hukum Islam membedakan dua istilah yang kerap dipakai bergantian: "syariah Islam" dan "fikih Islam," di mana dalam literatur berbahasa Inggris syariah sering disebut law sedangkan fikih disebut Islamic jurisprudence (Tutik, 2016). Pada saat yang sama, pemetaan bidang-bidang ajaran Islam juga menunjukkan bahwa syariah/fikih memiliki cakupan yang terstruktur, misalnya meliputi bidang ubudiyah (ibadah), munakahat, jinayat, dan muamalah (Fauzi, 2018).

Karena itu, ketika topik "hukum materiil menurut hukum Islam" dibahas, ia tidak hanya menyangkut dimensi moral-teologis, tetapi juga menyangkut norma hukum yang mengatur hubungan antarmanusia terkait harta, hak, dan penyelesaian sengketa—yakni karakter yang secara eksplisit dilekatkan pada muamalah dalam kajian fikih kontemporer (Chair & Abdillah, 2022). Penjelasan ini penting karena muamalah—yang sering dipersamakan dengan transaksi—dipahami sebagai hubungan-hubungan manusia mengenai kekayaan dan hak, termasuk aspek penyelesaian sengketa atas hal-hal tersebut (Chair & Abdillah, 2022).

Dengan demikian, kerangka materieel recht dalam hukum Islam dapat dipetakan—setidaknya dalam ranah muamalah—sebagai perangkat norma substantif yang mengatur keabsahan akad, distribusi hak-kewajiban, batasan larangan (riba, gharar, penipuan), serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran seperti wanprestasi (Cindawati, 2017; Kasim, 2022; Prawiro, 2022; Syaparuddin, 2014).

Keterhubungan syariah/fikih dengan konteks kenegaraan juga tampak dalam diskursus sumber hukum: "sumber hukum" dapat dimaknai sebagai sumber hukum materiil dalam arti "bahan isi" bagi sumber hukum formal (Fauzi, 2018). Dengan rumusan ini, hukum Islam—khususnya pada ranah kontrak dan perikatan (akad)—dapat dipahami sebagai sumber nilai dan norma yang, dalam konteks tertentu, dipositivisasi menjadi perangkat hukum formal melalui regulasi, fatwa kelembagaan, atau kompilasi yang dipakai pengadilan (Dayyan, 2021; Fauzi, 2018). Perspektif ini menempatkan hukum materiil Islam sebagai substansi normatif yang dapat menjadi isi bagi perangkat formil—misalnya kompilasi atau regulasi—ketika negara memfasilitasi penerapannya pada sengketa ekonomi syariah (Dayyan, 2021; Fauzi, 2018).

________________________________________

4. Sumber dan Karakter Hukum Materiil Islam: Nash, Kaidah Fikih, Fatwa, dan 'Urf

Dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, substansi fatwa DSN-MUI dirujukkan pada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, ijmak, kaidah fikih, serta pendapat ulama yang relevan dengan muamalah (Dayyan, 2021). Pada saat yang sama, kajian tentang transaksi kontemporer menekankan urgensi ijtihad untuk merespons perubahan zaman, dengan argumen bahwa Al-Qur'an dan Sunnah menyediakan instrumen hukum yang fleksibel untuk menghadapi persoalan muamalah modern (Chair & Abdillah, 2022).

Fleksibilitas itu terumuskan, antara lain, melalui kaidah dasar muamalah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (mubah) kecuali terdapat dalil yang melarang, serta kaidah bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi (Chair & Abdillah, 2022). Dua kaidah tersebut menunjukkan karakter materiil hukum Islam: ia menetapkan batasan substantif (halal/haram, sah/batal/fasid) sembari membuka ruang pembaruan melalui ijtihad yang tetap berpijak pada sumber dan metodologi fikih (Chair & Abdillah, 2022).

Selain nash dan metodologi ijtihad, dimensi sosial juga diakui sebagai bagian dari sumber hukum—dalam pengertian materiil—melalui 'urf atau kebiasaan. Kajian tentang karakteristik sumber materiil hukum Islam di Indonesia mengidentifikasi bahwa keyakinan dan/atau kebiasaan sosial ('urf) merupakan salah satu karakter sumber materiil yang terpantau dalam fatwa lembaga-lembaga keagamaan tertentu (Lailyah et al., 2021). Perspektif ini selaras dengan gagasan bahwa adat ('urf) memiliki posisi normatif tertentu—bahkan dirumuskan dalam kaidah "adat itu adalah hukum"—sehingga adat yang baik dapat dikukuhkan dan adat yang buruk dihapus sebagai bagian dari tujuan syariat (Tanjung, 2023).

Dalam praktik sosial, penelitian mengenai budaya perjanjian jual beli di Aceh menunjukkan adanya penggabungan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat dalam transaksi tertentu, sehingga kebutuhan harmonisasi menjadi isu materiil dan kelembagaan sekaligus (Cipta, 2016). Dengan demikian, materieel recht menurut hukum Islam—khususnya di ruang sosial Indonesia—dapat beroperasi sebagai norma fikih yang bersumber pada nash dan kaidah, sekaligus berinteraksi dengan 'urf dan pluralisme hukum selama tidak menyalahi prinsip syariah (Chair & Abdillah, 2022; Cipta, 2016; Lailyah et al., 2021; Tanjung, 2023).

________________________________________

5. Akad sebagai Inti Hukum Materiil Muamalah: Definisi, Rukun, dan Prinsip Substantif

Hukum materiil muamalah menempatkan akad sebagai inti karena akad adalah dasar terbentuknya perikatan yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Cindawati, 2017; Musanna, 2022). Secara konseptual, akad dipahami sebagai kesepakatan/perikatan yang terwujud melalui penawaran (ijab) dan penerimaan (kabul) yang sah menurut syarak (Cindawati, 2017; Musanna, 2022). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian (Nugroho, 2022), yang memperkuat pemahaman bahwa akad berfungsi sebagai instrumen normatif untuk membentuk hubungan hak-kewajiban para pihak dalam transaksi (Nugroho, 2022; Prawiro, 2022).

Dalam kajian transaksi lintas konteks—misalnya perdagangan perbatasan—dijelaskan pula bahwa tercapainya tujuan akad tercermin pada lahirnya akibat hukum. Pada akad jual beli misalnya, tujuan pemindahan milik barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan merupakan akibat hukum yang melekat pada akad tersebut (Cindawati, 2017). Dengan demikian, pembahasan hukum materiil dalam Islam berfokus pada keabsahan akad dan konsekuensi substansinya—hak milik, kewajiban pembayaran, kewajiban penyerahan barang, dan seterusnya—bukan sekadar prosedur pembuktiannya (Cindawati, 2017; Prawiro, 2022).

Prinsip-prinsip substantif dalam akad juga ditegaskan sebagai syarat etis-yuridis agar kontrak menghasilkan kemaslahatan dan mencegah penipuan. Diskursus konsep dan prinsip akad menekankan bahwa keberadaan akad yang selaras dengan prinsip Islam akan menjaga kemaslahatan serta menghindari deception dan fraud antara para pihak (Nugroho, 2022). Perlindungan dan keseimbangan hak-kewajiban juga ditekankan dalam studi perlindungan nasabah melalui transaksi rahn: implementasi hukum akad/kontrak meniscayakan bahwa pihak-pihak memiliki kewajiban yang berpadanan dengan hak—misalnya dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang (menjadi hak pembeli) dan pembeli berkewajiban menyerahkan uang (menjadi hak penjual) (Prawiro, 2022).

Selain itu, perbedaan konsekuensi hukum antara "janji" dan "kontrak" juga dijelaskan: kontrak dipandang mengikat (mulzim), wajib dilaksanakan secara hukum dan agama apabila persyaratannya terpenuhi (Prawiro, 2022). Rangkaian konsep ini memperlihatkan bahwa materieel recht dalam hukum Islam beroperasi sebagai norma substantif yang menentukan: (i) kapan perikatan lahir; (ii) apa hak-kewajiban yang lahir; dan (iii) bagaimana akibat hukum jika syarat substantif dilanggar (Cindawati, 2017; Nugroho, 2022; Prawiro, 2022).

________________________________________

6. Substansi Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli dan Pembiayaan: Transparansi, Penangguhan, dan Hubungan Utang

Dalam jual beli dan pembiayaan berbasis jual beli, hukum materiil Islam menekankan kejelasan objek, harga, dan kesepakatan. Studi tentang mekanisme akad menyatakan bahwa hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksudkan, sehingga substansi hak-kewajiban terletak pada pemindahan milik dan pembayaran imbalan (Cindawati, 2017). Dalam praktik murabahah, definisi materiilnya dijelaskan sebagai akad jual beli dengan menyatakan harga pokok dan menambahkan keuntungan yang diketahui/disepakati (Maulana, 2014), dan kajian akuntansi murabahah juga menggarisbawahi bahwa jual beli amanah menuntut penjual memberitahukan harga pokok dan keuntungan secara jujur kepada pembeli (Faisal, 2015).

Secara normatif, penelitian rekonstruksi murabahah menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI menghendaki informasi harga perolehan, keuntungan, dan harga jual dinyatakan dalam kontrak tertulis murabahah (Susila, 2017). Dengan demikian, pada level materieel recht, murabahah bukan sekadar "pembiayaan" secara fungsional, tetapi kontrak jual beli yang meniscayakan transparansi harga, kejelasan margin, dan struktur kewajiban pembayaran yang lahir dari jual beli tersebut (Faisal, 2015; Susila, 2017).

Dalam isu penangguhan pembayaran (jual beli kredit/angsuran), literatur menunjukkan adanya legitimasi fikih dengan syarat harga ditetapkan sejak awal kontrak. Kajian penjadwalan semula murabahah menyebut bahwa jumhur ulama dan sebagian sarjana kontemporer mengharuskan kenaikan harga karena penangguhan pembayaran dengan syarat harga jual sudah dinyatakan dalam kontrak pada tahap awal. Pada sisi lain, kajian tentang praktik mindring menilai bentuk kontrak yang tepat untuk pola jual beli bayar tangguh adalah bai' al-taqsith, dan menemukan ketidaksesuaian praktik tertentu dengan fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli (Atikah & Maimunah, 2022).

Kajian tentang praktik kredit menurut literatur fikih klasik juga menunjukkan adanya perbedaan pendapat (ikhtilaf) mengenai kebolehan jual beli kredit, yang diperdebatkan antara pihak yang melarang karena dianggap mengandung dua akad/unsur riba dan pihak yang membolehkan dengan syarat-syarat penetapan harga yang wajar (Fajri, 2022). Nuansa ini menunjukkan bahwa materieel recht Islam bukan hanya memuat "jawaban tunggal," tetapi juga memuat struktur argumentasi fikih (ikhtilaf) yang kemudian—dalam konteks kelembagaan—dijembatani melalui fatwa atau pedoman standar agar praktik lembaga keuangan tidak keluar dari prinsip syariah (Atikah & Maimunah, 2022; Fajri, 2022).

________________________________________

7. Batasan Materiil: Riba, Gharar, dan Larangan Rekayasa Kontrak

Salah satu penanda utama hukum materiil Islam dalam muamalah adalah pembedaan substantif antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. Studi tentang dana bergulir dalam perspektif hukum ekonomi syariah mengutip QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai dasar normatif bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Kasim, 2022). Diskursus perbankan syariah yang membahas riba juga menegaskan pengharaman riba melalui Al-Qur'an dan Hadis, dan memetakan bentuk-bentuk riba—misalnya riba nasi'ah terkait penangguhan—sebagai isu materiil yang memengaruhi penilaian hukum transaksi (Bachro, 2010).

Karena itu, kaidah materiil tidak berhenti pada "label akad," tetapi menilai substansi pertambahan manfaat dalam hubungan utang (qard) sebagai riba yang terlarang—sebuah prinsip yang juga dipakai untuk menilai biaya/denda dalam penjadwalan ulang murabahah (Maulidizen & Mohamad, 2017).

Selain riba, gharar menjadi batasan materiil yang penting. Kajian tentang gharar dalam regulasi pasar modal syariah mendefinisikan gharar sebagai unsur tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi para pihak dalam transaksi, serta menyebut adanya dasar larangan transaksi yang mengandung gharar dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk pernyataan bahwa Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (Syaparuddin, 2014). Dengan demikian, dalam kerangka materieel recht, transaksi dinilai cacat bukan karena prosedur pembuktiannya semata, melainkan karena substansi ketidakjelasan/ketidakpastian objek atau syarat yang mengandung bahaya bagi pihak yang bertransaksi (Syaparuddin, 2014). Perspektif ini juga sejalan dengan kajian perubahan konsep kontrak pada produk Ar-Rahnu di Malaysia yang menilai restrukturisasi konsep kontrak dapat memberi dampak positif karena transaksi menjadi lebih jelas dan "tanpa unsur gharar" (Zulkifli & Zakaria, 2021).

Larangan materiil juga muncul pada persoalan penggabungan akad (multi akad) yang menimbulkan hubungan yang dilarang. Kajian DSN-MUI tentang multi akad mengutip hadis yang melarang penggabungan pinjaman dengan jual beli (bai' wa salaf), serta menjelaskan bahwa penggabungan akad jual beli dan akad utang dalam satu transaksi dilarang karena berpotensi menimbulkan riba (Ubaidillah & Nawawi, 2017). Literatur yang sama menekankan bahwa para fukaha sepakat tidak boleh ada persyaratan jual beli dalam akad utang (Ubaidillah & Nawawi, 2017).

Pada titik ini, materieel recht berfungsi sebagai "penjaga substansi" agar rekayasa kontrak tidak mengubah riba menjadi seolah-olah jual beli, sekalipun secara formal tercantum sebagai akad jual beli (Mulyawisdawati & Afif, 2018; Ubaidillah & Nawawi, 2017). Hal ini paralel dengan kritik terhadap praktik murabahah perbankan yang dipandang berpotensi tidak berbeda jauh dari kredit konvensional karena secara substansi dapat menyerupai hubungan utang-piutang berbunga, meskipun dibingkai sebagai jual beli mark-up (Badruzaman, 2019).

________________________________________

8. Wanprestasi, Denda, dan Penjadwalan Ulang: Distingsi Materiil antara Disiplin Kontrak dan Riba

Hukum materiil Islam juga mengatur konsekuensi pelanggaran kewajiban (wanprestasi) dalam akad, termasuk batasan apakah boleh ada sanksi denda. Kajian penjadwalan semula murabahah membedakan penambahan biaya yang dibolehkan (penambahan kos sebenar/biaya riil) dan penambahan yang dilarang (denda keterlambatan yang mengarah pada keuntungan bank), dengan argumen bahwa denda keterlambatan tidak dibenarkan karena termasuk riba, terutama ketika nasabah dalam kesulitan. Kajian penjadwalan ulang murabahah di Indonesia juga menyimpulkan adanya praktik yang tidak sepenuhnya sesuai syariah ketika bank mengenakan biaya selain biaya sesungguhnya pada proses penjadwalan ulang (Maulidizen & Mohamad, 2017). Dengan demikian, norma materiilnya ialah: restrukturisasi boleh dilakukan, tetapi tidak boleh menjadi instrumen untuk mengambil manfaat tambahan dari utang yang ditangguhkan (Maulidizen & Mohamad, 2017).

Di sisi lain, terdapat nuansa dalam penerapan sanksi denda yang ditujukan bukan untuk mengambil keuntungan dari kesulitan, melainkan untuk mendisiplinkan pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Kajian tentang denda nasabah mampu menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 membolehkan bank syariah memberlakukan denda kepada nasabah yang secara finansial mampu tetapi tidak membayar kewajibannya sebagaimana disepakati dalam akad (Fernanda & Nugroho, 2023). Artikel tentang dualisme yurisdiksi sengketa ekonomi syariah juga menegaskan bahwa sanksi—baik denda maupun dwangsom—dapat dijatuhkan sepanjang telah disepakati dalam akad dan ditujukan untuk menegakkan maqasid syariah agar nasabah lebih disiplin, dengan rujukan pada fatwa DSN tersebut.

Maka, hukum materiil di sini bekerja melalui diferensiasi status subjek (mampu vs. kesulitan) dan tujuan normatif sanksi (disiplin kontraktual vs. keuntungan ribawi), sehingga penerapannya bergantung pada struktur akad dan fakta kemampuan para pihak.

________________________________________

9. Jaminan (Rahn/Fidusia) sebagai Rezim Materiil Aksesoir: Perlindungan Hak dan Mekanisme Eksekusi

Dalam transaksi pembiayaan, hukum materiil Islam juga mencakup instrumen jaminan sebagai akad tambahan (asesoir) yang mengikuti akad pokok. Studi mekanisme rahn tasjily pada pembiayaan bank syariah menegaskan bahwa konstruksi jaminan di Indonesia sering dibangun melalui harmonisasi dan integrasi prinsip syariah dengan regulasi konvensional (perdata), serta rahn tasjily dipahami sebagai perjanjian aksesoir atas akad pembiayaan pokoknya (Hidayati et al., 2018). Penelitian yang membandingkan proses penyitaan jaminan fidusia dan prinsip syariah menyatakan bahwa dalam hukum Islam, jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai rahn tasjily (Nasyiah & Chusna, 2012).

Dengan demikian, pada level materieel recht, jaminan bukan sekadar instrumen teknis, melainkan bagian dari struktur hak-kewajiban: ia membatasi tindakan debitur atas objek jaminan dan memberi landasan pemenuhan piutang kreditur jika terjadi gagal bayar, sambil tetap menjaga prinsip perlindungan konsumen dan larangan pemindahan kepemilikan secara otomatis tanpa mekanisme yang dibenarkan (Nasyiah & Chusna, 2012; Warhamna, 2022).

Hukum materiil juga mengatur bagaimana eksekusi jaminan dilakukan dan bagaimana hasilnya dibagikan. Kajian prosedur lelang barang gadai di pegadaian syariah menyebut bahwa mekanisme lelang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang rahn: ketika jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk melunasi utang; jika tidak mampu, marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang; hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan biaya terkait; kelebihan menjadi milik rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin (Hasan & Luntajo, 2021). Pola yang sama ditegaskan dalam kajian penyelesaian sengketa gadai syariah yang juga merujuk Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan marhun dan pembagian hasil penjualan (Sohibi, 2023).

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum materiil Islam memberi struktur perlindungan: eksekusi jaminan tidak serta-merta mengalihkan kepemilikan objek kepada kreditur, tetapi dilakukan melalui penjualan/pelelangan dengan aturan distribusi hasil yang menjaga hak rahin (Hasan & Luntajo, 2021; Sohibi, 2023). Bahkan, kajian tentang pengalihan kepemilikan tanah karena utang-piutang menyimpulkan bahwa menjadikan barang jaminan otomatis beralih kepada pemberi utang dinilai batal demi hukum menurut hukum Islam, dan seharusnya jaminan dijual untuk menutupi utang serta sisa hasil—jika ada—dikembalikan kepada pengutang (Warhamna, 2022). Dengan demikian, materieel recht Islam menetapkan bukan hanya "boleh tidaknya jaminan," tetapi juga batas pemenuhan piutang dan mekanisme adil dalam eksekusi (Hasan & Luntajo, 2021; Sohibi, 2023; Warhamna, 2022).

________________________________________

10. Positivisasi Hukum Materiil Islam di Indonesia: KHES, Fatwa DSN-MUI, dan Harmonisasi dengan Hukum Positif

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap hukum materiil terapan untuk sengketa ekonomi syariah mendorong pembentukan perangkat kompilasi. Kajian kepailitan dalam perspektif perbankan syariah menegaskan bahwa karena hukum materiil terkait ekonomi syariah belum dikodifikasi sebelumnya, Mahkamah Agung menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum materiil terapan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama (Dayyan, 2021). Pada saat yang sama, diskursus mengenai kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menekankan bahwa meskipun Pengadilan Agama diberi kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah, perangkat hukum materiil maupun formil perlu terus dibenahi (Musanna, 2022).

Dua temuan ini menunjukkan bahwa positivisasi norma materiil Islam di Indonesia bersifat bertahap: KHES berfungsi sebagai rujukan materiil, tetapi pengembangannya masih dipandang sebagai pekerjaan berkelanjutan agar mampu menjawab kompleksitas transaksi kontemporer (Dayyan, 2021; Musanna, 2022).

Interaksi dengan hukum positif juga menjadi isu materiil karena banyak akad lembaga keuangan syariah beroperasi dalam kerangka peraturan perdata umum. Artikel tentang adopsi hukum asing/Barat pada perjanjian bank syariah menyatakan telah terjadi "pencangkokan" ketentuan-ketentuan perjanjian KUHPerdata pada akad pembiayaan bank syariah yang seharusnya berbasis ketentuan hukum Islam; namun penerapan hukum perjanjian Islam bersama KUHPerdata dipandang terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah belum lengkap, dan hal tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Djuniarti, 2018). Sejalan dengan itu, kajian pengembangan dan inovasi produk lembaga keuangan syariah menekankan perlunya sinergi dan harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi disharmoni, termasuk dalam isu jual beli dan pengikatan jaminan (Djamil, 2016).

Dengan demikian, materieel recht Islam dalam praktik Indonesia sering tampil sebagai norma yang "bernegosiasi" dengan konstruksi hukum positif: ia menjaga prinsip syariah, tetapi sekaligus membutuhkan bentuk formal (akta, pendaftaran, klausul) agar dapat dieksekusi dalam sistem hukum negara (Djamil, 2016; Djuniarti, 2018; Hidayati et al., 2018).

Kebutuhan harmonisasi ini tampak pula pada kritik terhadap praktik perbankan syariah yang cenderung memperlakukan murabahah sebagai utang-piutang, bukan jual beli. Penelitian tentang pembebanan hak tanggungan pada akad murabahah menyimpulkan bahwa dalam praktik tertentu, prinsip murabahah sebagai perjanjian jual beli tidak dilaksanakan secara benar melainkan dianggap sebagai perjanjian utang-piutang, sehingga dinilai tidak sesuai dengan rujukan normatif seperti fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan standar produk perbankan syariah (Jamilah et al., 2021). Kritik serupa muncul dalam artikel rekonstruksi subjek dan peristiwa hukum akad murabahah yang menyatakan praktik murabahah perbankan syariah masih ambigu dari segi rukun (pilar) perbuatan hukum dan subjeknya, sehingga perlu rekonstruksi agar akad lebih merealisasikan maslahat dan keadilan distributif ekonomi (Atikah & Maimunah, 2022).

Dalam praktik transaksi non-bank, studi tentang mindring modern menemukan ketidaksesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli, dan mengusulkan bai' al-taqsith sebagai akad yang lebih tepat (Atikah & Maimunah, 2022). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa hukum materiil Islam bukan hanya "teori," tetapi menjadi standar evaluasi substantif terhadap praktik kontrak: apakah akad sungguh-sungguh merepresentasikan jual beli yang sah atau sekadar rekayasa pembiayaan yang berisiko menyimpang dari prinsip syariah (Atikah & Maimunah, 2022; Badruzaman, 2019; Jamilah et al., 2021).

________________________________________

11. Hukum Formil sebagai Instrumen Pelaksanaan: Penyelesaian Sengketa dan Yurisdiksi (Litigasi vs. Non-Litigasi)

Walaupun fokus materieel recht adalah substansi hak-kewajiban, implementasinya mensyaratkan hukum formil yang memadai. Kajian mengenai kedudukan hukum perbankan syariah dan kajian sengketa L/C syariah sama-sama menegaskan bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi dan non-litigasi; litigasi menjadi kewenangan absolut peradilan agama, sedangkan non-litigasi memberi ruang pilihan para pihak sesuai kontrak—dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Tutik, 2016a, 2016b). Artikel tentang tumpang tindih kewenangan juga menempatkan isu ini dalam kerangka perlunya pembenahan perangkat hukum materiil dan formil agar kewenangan peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah dapat berjalan efektif (Musanna, 2022).

Dengan demikian, perbedaan materiil–formil menjadi operasional: norma materiil menetapkan apa yang adil dan sah dalam akad, sedangkan norma formil menentukan forum, prosedur, dan mekanisme pembuktian serta eksekusi untuk menegakkan norma materiil tersebut (Lailyah et al., 2021; Musanna, 2022; Tutik, 2016b, 2016a).

Penyelesaian sengketa non-litigasi juga memiliki akar dalam tradisi hukum Islam. Kajian tentang arbitrase dalam tata hukum Islam klasik menjelaskan bahwa jalur damai (al-sulh) dapat ditempuh melalui pengangkatan hakam (referee) atau negosiasi sendiri, dan mekanisme ini dipandang mirip dengan arbitrase dalam istilah hukum modern (Salim, 2018). Dalam konteks Indonesia, kajian penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS memosisikan arbitrase syariah sebagai salah satu kanal non-litigasi yang merujuk fatwa-fatwa DSN-MUI terkait akad-akad muamalah (Alaqoh & Mujib, 2023). Selain itu, artikel mengenai wanprestasi dalam kontrak bisnis syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis—terutama wanprestasi—dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, konsiliasi, arbitrase) (Isima & Subeitan, 2021).

Dengan demikian, hukum formil dalam sengketa ekonomi syariah menyediakan "jalur" realisasi hak-kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum materiil akad, baik melalui adjudikasi di peradilan agama maupun melalui mekanisme alternatif yang disepakati para pihak (Alaqoh & Mujib, 2023; Isima & Subeitan, 2021; Salim, 2018; Tutik, 2016b).

________________________________________

12. Penutup: Sintesis Materiil–Formil dalam Kerangka Hukum Islam

Berdasarkan literatur yang tersedia, materieel recht menurut hukum Islam—terutama pada ranah muamalah dan hukum ekonomi syariah—dapat disintesiskan sebagai norma substantif yang mengatur: (i) keabsahan akad (rukun, syarat, ridha, transparansi); (ii) struktur hak dan kewajiban—misalnya kewajiban penyerahan barang dan pembayaran harga; (iii) batasan larangan materiil (riba, gharar, rekayasa penggabungan akad tertentu); serta (iv) konsekuensi pelanggaran, yakni wanprestasi, restrukturisasi yang dibolehkan hanya sebatas biaya riil, dan pembedaan denda untuk pihak mampu yang menunda (Cindawati, 2017; Prawiro, 2022; Syaparuddin, 2014).

Dalam konteks Indonesia, norma materiil tersebut dipositivisasi dan dioperasionalisasi melalui KHES sebagai rujukan materiil terapan di peradilan agama dan melalui fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan substansi hukum transaksi ekonomi syariah (Dayyan, 2021; Susila, 2017). Pada saat yang sama, efektivitasnya bergantung pada perangkat formil: pengaturan yurisdiksi, prosedur litigasi, serta mekanisme non-litigasi seperti arbitrase syariah yang memungkinkan para pihak menegakkan haknya secara prosedural tanpa menanggalkan prinsip syariah (Isima & Subeitan, 2021; Salim, 2018; Tutik, 2016b, 2016a).

Dengan demikian, pemahaman materieel recht dalam hukum Islam menuntut pembacaan integratif: norma substantif akad dan larangan syariah menjadi "isi" keadilan, sedangkan hukum formil menjadi "cara" untuk mewujudkan dan melindungi keadilan tersebut dalam praktik sosial dan kelembagaan (Dayyan, 2021; Lailyah et al., 2021; Maulidizen & Borhan, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alaqoh, S., & Mujib, A. (2023). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 179–194. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065

Atikah, I., & Maimunah, M. (2022). Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah Melalui Transaksi Gadai Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Hukum Islam, 21(2), 236. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10774

Bachro, R. S. (2010). Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah yang Berkeadilan Sebagai Salah Satu Upaya Pengembangan Bank Syariah. Sosiohumaniora, 12(3). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v12i3.11554

Badruzaman, D. (2019). Isu Kontemporer Peran Notaris Dalam Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syari'ah. Muslim Heritage, 4(1), 141. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1589

Chair, W., & Abdillah, K. (2022). Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syari'ah. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(2), 211–231. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5071

Cindawati, C. (2017). Perkembangan Perjanjian Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 219. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3717

Cipta, H. (2016). Diskursus Konsep dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 1(1), 63–90. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.666

Dayyan, M. (2021). Rekonstruksi Subjek dan Peristiwa Hukum Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 23(1), 16. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9315

Djamil, F. (2016). Pengembangan dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah dan Hukum Positif). Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 147–164. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6327

Djuniarti, E. (2018). Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 497–512. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.497-512

Faisal, F. (2015). Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(3), 382. https://doi.org/10.22146/jmh.16032

Fajri, I. (2022). Kewenangan Makamah Syar'iyah di Aceh Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Makamah Konstitusi Pasca Hadirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 81–90. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2117

Fauzi, M. (2018). Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(02), 1–21. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.408

Fernanda, S., & Nugroho, A. A. (2023). Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka. Jurnal USM Law Review, 6(1), 191–208. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6726

Harissa, M. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Aset Bank Syariah yang Tidak Dapat Menguasai Barang yang Telah Dibelinya Melalui Lelang oleh Bank Syariah. Jurist-Diction, 6(1), 103–134. https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43553

Hasan, F., & Luntajo, Moh. M. R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 1(2), 65. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1811

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) Dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 1(2), 104. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809

Jamilah, S., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. (2021). Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Pada Akad Murabahah. Adil: Jurnal Hukum, 12(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1915

Kasim, A. (2022). Analisis Iqalah pada E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 25. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1979

Lailyah, N., Yasin, R. M., & Saputri, P. L. (2021). Analisis Praktik Mindring Modern. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 403–423. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4630

Maulana, M. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 72. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80

Maulidizen, A., & Borhan, J. T. (2017). Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 16(1), 91–109. https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.740

Maulidizen, A., & Borhan, J. T. (2018). Pelaksanaan Penjadualan Semula Pembiayaan Mikro Murābaḥah di Bank Syariah Mandiri Cawangan Dumai, Indonesia. Jurnal Syariah, 26(2), 231–266. https://doi.org/10.22452/js.vol26no2.3

Maulidizen, A., & Mohamad, M. T. (2017). Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murābaḥah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 17(1), 169. https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1636

Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M. (2018). Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 67–77. https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835

Musanna, K. (2022). Contemporary Era of Credit Practices According to Classical Jurisprudence Scholars. Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 85. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2489

Nasyiah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Prawiro, A. (2022). Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah. Tasyri': Journal of Islamic Law, 1(2), 215–252. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30

Salim, A. (2018). Al-Ṣulḥ dalam Arbitrase Tata Hukum Islam Klasik. Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 5(2), 91–107. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.118

Sohibi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah. Indonesia Berdaya, 4(4), 1453–1478. https://doi.org/10.47679/ib.2023588

Susila, J. (2017). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2(2). https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.497

Syaparuddin, S. (2014). Kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada Bank Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 375. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.375-388

Tanjung, I. (2023). Tinjauan Filosofis tentang Adat Bersendikan Syarak – Syarak Bersendikan Kitabullah Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana di antara Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. Jurnal Normatif, 3(1), 255–270. https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.274

Tutik, T. T. (2016a). Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27

Tutik, T. T. (2016b). Penyelesaian Sengketa Letter of Credit Ekspor-Impor Syariah Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.43-66

Ubaidillah, U., & Nawawi, N. (2017). Tinjauan Istihsan terhadap Bai' Al-Wafa' dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 1(2), 112–141. https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.103

Warhamna. (2022). Keabsahan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Transaksi Hutang Piutang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 81–93. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2024

Zulkifli, A. R., & Zakaria, Z. (2021). Analisis Perubahan Konsep Kontrak dalam Prosedur Pelaksanaan Produk Ar-Rahnu dan Kesannya. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2021.6.2.15