01550 - Maqāṣid al-Sharī'ah: Tujuan-Tujuan Utama Hukum Islam dalam Menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta

Abstract

Maqāṣid al-sharī'ah represents the objectives and purposes underlying Islamic legal rulings, encompassing the preservation of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). This article synthesizes existing literature to examine the conceptual framework, hierarchical structure, and contemporary applications of maqāṣid theory in Islamic jurisprudence. The study demonstrates that maqāṣid operates not merely as an ethical catalogue but as an operational logic within a three-tiered hierarchy (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt), exhibiting both stability in its five core objectives and flexibility in priority-setting during emergencies and conflicts of interest. Methodological instruments such as sadd al-dharā'i' (blocking means to harm) and i'tibār al-ma'ālāt (consideration of consequences) reinforce the dual constructive-preventive function of maqāṣid in Islamic law. Contemporary applications ranging from pandemic-era mosque closures to bioethical debates and digital finance confirm the theory's ongoing relevance as a normative reference for public policy and legal reasoning.

Keywords: maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, Islamic law, ḍarūriyyāt, legal objectives

________________________________________

Abstrak

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan tujuan dan maksud yang mendasari penetapan hukum Islam, mencakup penjagaan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Artikel ini menyintesiskan literatur yang ada untuk mengkaji kerangka konseptual, struktur hierarki, dan aplikasi kontemporer teori maqāṣid dalam fikih Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa maqāṣid tidak sekadar berfungsi sebagai daftar nilai etika, melainkan sebagai logika operasional dalam hirarki tiga tingkat (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) yang menampilkan stabilitas pada lima tujuan inti sekaligus fleksibilitas dalam penentuan prioritas pada situasi darurat dan benturan kepentingan. Perangkat metodologis seperti sadd al-dharā'i' dan i'tibār al-ma'ālāt memperkuat fungsi konstruktif-preventif maqāṣid dalam hukum Islam. Aplikasi kontemporer mulai dari penutupan masjid pada masa pandemi hingga perdebatan bioetika dan keuangan digital menegaskan relevansi teori ini sebagai rujukan normatif bagi kebijakan publik dan penalaran hukum.

Kata Kunci: maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, hukum Islam, ḍarūriyyāt, tujuan hukum

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam kajian hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah (maqashid syariah) dipahami sebagai pendekatan yang menekankan "maksud" dan "tujuan" di balik penetapan hukum, sehingga pemahaman syariat tidak berhenti pada makna literal teks, tetapi juga menangkap dimensi moral, kemaslahatan, dan hikmah yang menjadi orientasi umum syariat (Al-Hamdani, 2022; الحمدانی, 2019). Sejumlah kajian menegaskan bahwa penggunaan maqashid—bersama konsep maṣlaḥah (kemaslahatan)—sering dipandang penting untuk menjembatani keterbatasan teks yang terbatas dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga ijtihad dapat bergerak dari pembacaan tekstual semata menuju pembacaan yang lebih substansial dan kontekstual (Al-Hamdani, 2022; ادعين, 2022).

Pada saat yang sama, literatur yang membahas hubungan antara "kaidah-kaidah umum" dan "nash-nash parsial" menekankan bahwa syariat memiliki perangkat kulliyyāt (prinsip-prinsip universal) yang mampu mengikat banyak rincian hukum dan menolong penalaran fikih agar tidak terpecah pada detail yang tak berujung (Arabiyat, 2020). Dengan demikian, maqashid bukan sekadar tema etika, tetapi juga "bahasa metodologis" untuk menilai bagaimana hukum Islam menjaga keteraturan hidup manusia dan menolak kerusakan (mafsadah) (Al-Hamdani, 2022; Arabiyat, 2020).

Dalam berbagai artikel yang disediakan, maqashid juga ditautkan dengan agenda perlindungan hak dan ketertiban sosial: maqashid darūriyyah (tujuan primer/necessities) dipaparkan sebagai pusat perhatian syariat karena menyangkut keberlangsungan kehidupan manusia dan tegaknya kemaslahatan umum (الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019). Karena itu, maqashid sering diposisikan sebagai rujukan normatif untuk menjelaskan mengapa syariat menetapkan larangan dan perintah tertentu, serta bagaimana prioritas ditentukan ketika terjadi benturan kepentingan (الحمدانی, 2019; مكطوف, 2024). Kerangka ini tampak jelas ketika maqashid dipakai untuk membaca persoalan kontemporer—misalnya perdebatan penutupan masjid saat pandemi—yang dianalisis sebagai "tazāhum" (saling-berdesakan) antara tujuan menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan tujuan menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) melalui syiar jamaah (العمري, 2026).

________________________________________

B. Definisi Maqāṣid, Maṣlaḥah, dan Basis Normatifnya dalam Hukum Islam

Rujukan yang tersedia memuat beberapa definisi maqashid. Misalnya, satu artikel merangkum definisi 'Allāl al-Fāsī yang memaknai maqashid sebagai "tujuan dan rahasia syariat yang diletakkan oleh Pembuat Hukum (al-Shāri') pada setiap hukum-hukumnya," serta mengutip al-Raysūnī yang menekankan maqashid sebagai "tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan demi kemaslahatan hamba" (Al-Hamdani, 2022). Dalam kerangka ini, maqashid bergerak searah dengan gagasan bahwa syariat datang untuk menarik kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan menolak kerusakan (dar' al-mafāsid), sebuah rumusan yang juga ditegaskan dalam tulisan tentang relasi maqashid dan kebijakan (al-siyāsah al-shar'iyyah) yang menempatkan kaidah-kaidah fikih seperti "bahaya harus dihilangkan" (al-ḍarar yuzāl) dan "darurat membolehkan yang terlarang" sebagai instrumen operasional untuk menjaga kemaslahatan (ادعين, 2022).

Literatur lain tentang teori maṣlaḥah menegaskan bahwa pada prinsipnya maṣlaḥah adalah "mengambil manfaat dan menolak mudarat" demi menjaga tujuan-tujuan syara', dan bahwa tingkat ḍarūriyyāt adalah tingkat yang mesti diwujudkan agar kemaslahatan agama dan dunia dapat tegak (Al-Melahi, 2025), sejalan dengan penjelasan maqashid sebagai "pijakan" dalam merumuskan prinsip muamalah yang menghindari bahaya, ketidakadilan, dan praktik eksploitatif (Al-Melahi, 2025).

Kerangka maqashid juga dipaparkan melalui cara syariat "menjaga" kebutuhan-kebutuhan manusia dari dua sisi: dari sisi keberadaan (mewujudkan dan menguatkan) dan dari sisi ketiadaan (mencegah dan menutup jalan kerusakan) (الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019). Artikel tentang stabilitas sosial menekankan bahwa penjagaan atas kebutuhan-kebutuhan primer ini dapat dilihat "dari جهة الوجود dan جهة العدم" (dari sisi ada dan dari sisi peniadaan sebab-sebab rusak), sehingga maqashid bukan hanya agenda larangan, tetapi juga agenda pembangunan dan penguatan institusi sosial (الجهيم, 2022). Di sini tampak bahwa maqashid berfungsi ganda: (i) memberi orientasi nilai pada penetapan hukum, dan (ii) memberi perangkat penilaian untuk menilai konsekuensi kebijakan dan praktik sosial agar tidak merusak tujuan-tujuan primer syariat (الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019).

________________________________________

C. Hirarki Maqāṣid: Ḍarūriyyāt, Ḥājiyyāt, Taḥsīniyyāt—dan Dinamika Penyusunan Prioritas

Sumber-sumber yang disediakan secara konsisten menempatkan "lima perlindungan" sebagai inti ḍarūriyyāt, tetapi juga menekankan bahwa teori maqashid klasik mengenal hirarki: ḍarūriyyāt (primer), ḥājiyyāt (sekunder/komplementer), dan taḥsīniyyāt (tersier/penyempurna) (Al-Hamdani, 2022; الكبيسي, 2025). Dalam kajian mengenai maqashid dalam pengembangan ekonomi Islam, hirarki ini dijelaskan sebagai pengembangan teori klasik yang membagi tujuan hukum menurut tingkat kebutuhan dan kepentingannya (Al-Hamdani, 2022). Artikel tentang sistem waris juga secara eksplisit menerapkan pembagian tiga tingkat ini ketika menafsirkan rincian hukum waris sebagai sarana mewujudkan maslahat darūriyyah, ḥājiyyah, dan taḥsīniyyah (الكبيسي, 2025). Selain itu, studi lain juga menegaskan pembagian tersebut saat menjelaskan bagaimana al-Shāṭibī membagi maslahat maqashid ke dalam tiga kategori (ميلاد, 2023).

Namun, beberapa sumber menunjukkan adanya nuansa dan perbedaan dalam urutan prioritas "lima perlindungan" di antara ulama. Sebuah artikel tentang keuangan sosial Islam menyebut adanya perbedaan versi pengurutan al-kulliyyāt al-khams di antara tokoh-tokoh seperti al-Ghazālī, al-Rāzī, al-Āmidī, dan al-Shāṭibī (هلال, 2023). Kajian tentang moderasi fatwa pada masa pandemi juga menegaskan bahwa para ulama tidak selalu sepakat dalam "merangkai" urutan lima tujuan itu, dan menyebutkan variasi urutan dalam penyebutan al-Shāṭibī, sekaligus menekankan bahwa al-dīn dan al-nafs sering didahulukan dalam penyebutan tersebut (شكشم, 2026).

Sementara itu, studi manajemen anggaran berbasis maqashid menegaskan bahwa pada kondisi tertentu (misalnya situasi darurat), perlindungan jiwa dapat diprioritaskan, sehingga hierarki tidak dipahami secara kaku dan harus dibaca dalam konteks kebutuhan dan kondisi (taḥqīq al-manāṭ) (Hasan, 2022). Dengan demikian, teori maqashid di dalam sumber-sumber ini sekaligus menunjukkan stabilitas (lima perlindungan sebagai inti) dan fleksibilitas (prioritas dapat berubah sesuai konteks benturan dan darurat) (Hasan, 2022; هلال, 2023).

________________________________________

D. Al-Kulliyyāt al-Khams (Lima Tujuan Utama Hukum Islam) sebagai Inti Maqāṣid Darūriyyah

Dalam rujukan yang tersedia, "tujuan-tujuan utama" yang paling sering disebut sebagai inti maqashid darūriyyah adalah: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa/nyawa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql), menjaga keturunan/keluarga/nasab (ḥifẓ al-nasl atau kadang dikaitkan dengan al-'irḍ), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl) (الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019; الشارخ, 2025). Artikel tentang legislasi Irak merumuskan maqashid sebagai "kulliyyāt syar'iyyah yang lima" dan menyebutnya sebagai "ḍarūriyyāt al-khams" (lima kebutuhan primer) yang dijaga syariat melalui ketentuan-ketentuan besar (الشارخ, 2025). Artikel tentang teori maṣlaḥah dalam ekonomi Islam juga menegaskan bahwa maṣlaḥah darūriyyah mencakup lima penjagaan tersebut (Al-Melahi, 2025). Bahkan dalam kajian tentang kejahatan (pencegahan kriminal), kelima tujuan ini disebut sebagai "kemaslahatan dasar" yang disepakati syariat untuk dijaga karena tanpa itu kehidupan manusia tidak tegak (عطيوة, 2025).

Meski demikian, beberapa sumber menggunakan terminologi yang sedikit berbeda pada salah satu unsur: ada yang menyebut ḥifẓ al-'irḍ (menjaga kehormatan) beriringan dengan atau sebagai ekspresi dari penjagaan nasab/keturunan, dan ada pula yang menyandingkan "nasl" dengan "nasab" dan "'irḍ" dalam satu bahasan (الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019; ظنش, 2023). Artikel tentang stabilitas sosial secara eksplisit membahas "ḥifẓ al-nasl wa al-nasab wa al-'irḍ" (menjaga keturunan, nasab, dan kehormatan) dalam kaitannya dengan stabilitas masyarakat (الجهيم, 2022). Nuansa istilah ini penting dicatat agar tidak terjadi salah paham: substansi yang tampak dalam rujukan adalah bahwa syariat menaruh perhatian kuat pada perlindungan keluarga, keturunan, dan kehormatan yang terkait dengan integritas nasab (الجهيم, 2022; ظنش, 2023).

1. Ḥifẓ al-Dīn (Menjaga Agama): Menjaga Iman, Ibadah, dan Syiar

Dalam sumber-sumber yang disediakan, ḥifẓ al-dīn ditempatkan sebagai tujuan primer yang terkait dengan pemeliharaan ajaran, ibadah, dan identitas keagamaan (الشارخ, 2025; العمري, 2026). Artikel tentang penutupan masjid saat pandemi memotret perdebatan kontemporer: sebagian ulama membolehkan penutupan masjid untuk merealisasikan tujuan menjaga jiwa dari bahaya, sementara sebagian lain menilai penutupan itu berpotensi menangguhkan salah satu syiar lahir Islam (shalat berjamaah) (العمري, 2026). Kajian tersebut menegaskan bahwa shalat berjamaah dipahami sebagai kepentingan yang "melengkapi" (mukammil) tujuan darūriyyah menjaga agama, sementara menjaga jiwa merupakan maslahat darūriyyah yang sangat kuat karena bahaya hilangnya nyawa tidak dapat diganti (العمري, 2026). Dengan demikian, ḥifẓ al-dīn dalam praktik ijtihad tidak berdiri sendirian, melainkan berinteraksi dengan tujuan lain melalui mekanisme prioritas maqashid (العمري, 2026; مكطوف, 2024).

Sejumlah rujukan juga menunjukkan bahwa ḥifẓ al-dīn mencakup perlindungan terhadap sumber otoritatif dan simbol fundamental agama. Studi tentang "menjaga maqam kenabian" menyimpulkan bahwa perlindungan kehormatan dan kedudukan Nabi berada dalam ḥifẓ al-dīn sebagai bagian dari kewajiban agama, dan memperlihatkan berbagai aplikasi fikih di bidang ibadah, muamalah, dan jinayah yang diarahkan untuk menjaga maqam tersebut ("سدّ الذّرائع وأثرُه في حفظِ مقاصدِ الشّريعةِ (نماذجُ تطبيقيّةٌ)," 2025). Di wilayah kebijakan dan hukum publik, kajian tentang relasi maqashid dan siyāsah shar'iyyah menyatakan bahwa pembacaan maqashid berkaitan dengan kaidah-kaidah pengelolaan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam urusan masyarakat (ادعين, 2022). Sementara itu, artikel tentang legislasi Irak menyebut adanya penegasan konstitusional dan legal agar tidak disahkan teks hukum yang bertentangan dengan maqashid syariah (الشارخ, 2025).

Dalam sintesis ini, ḥifẓ al-dīn tidak hanya berarti menjaga ritual, tetapi juga menjaga "kerangka normatif" yang memungkinkan agama dijalankan dan dihormati dalam ruang sosial dan hukum (ادعين, 2022; الشارخ, 2025; "سدّ الذّرائع وأثرُه في حفظِ مقاصدِ الشّريعةِ (نماذجُ تطبيقيّةٌ)," 2025).

2. Ḥifẓ al-Nafs (Menjaga Jiwa/Nyawa): Perlindungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan

Rujukan yang tersedia menegaskan bahwa menjaga jiwa adalah tujuan darūriyyah yang kuat dan menjadi alasan bagi banyak ketentuan syariat, khususnya dalam bab jinayah dan pencegahan kriminal (العمري, 2026; عطيوة, 2025). Artikel tentang pencegahan kejahatan menampilkan larangan pembunuhan dan menjelaskan bahwa syariat mensyariatkan qiṣāṣ untuk memerangi kejahatan pembunuhan serta menjaga kemaslahatan dasar yang dikenal sebagai lima kebutuhan primer (عطيوة, 2025). Dalam kajian penutupan masjid saat pandemi, perlindungan jiwa dipertegas sebagai maslahat darūriyyah karena meletakkan nyawa pada bahaya dipandang sebagai kerusakan yang berat; dari sini disimpulkan bahwa perlindungan jiwa lebih kuat tingkatannya dibanding tujuan shalat berjamaah yang diposisikan sebagai pelengkap bagi tujuan menjaga agama (العمري, 2026). Kajian anggaran berbasis maqashid juga menegaskan bahwa pada kondisi darurat, perlindungan jiwa dapat menjadi prioritas dibanding perlindungan tujuan lain, yang memperlihatkan fleksibilitas hierarki maqashid saat darurat (Hasan, 2022).

Dalam aplikasi kontemporer, beberapa studi menghubungkan ḥifẓ al-nafs dengan isu-isu medis dan teknologi. Artikel tentang penggunaan robot dalam operasi bedah menempatkan pembahasan pada kerangka nash, kaidah fikih, dan maqashid—dengan penekanan bahwa tujuan utamanya adalah menjaga jiwa—serta menyimpulkan bahwa penggunaan robot bedah tunduk pada syarat-syarat syar'i agar mewujudkan maslahat pasien dan mencegah bahaya (الحرازي, 2020). Studi tentang tanggung jawab medis (fikih dan hukum Libya) juga menyatakan bahwa pembahasan pertanggungjawaban dokter relevan dengan maqashid dalam menjaga jiwa dan harta, dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan antara dokter dan pasien (القادر, 2025). Demikian pula, artikel tentang "gas beracun" memusatkan pembahasan pada dampak bahaya gas terhadap makhluk hidup dan menekankan rekomendasi untuk menguatkan perangkat hukum internasional dengan rujukan syariat yang dipandang mendahului hukum positif dalam menjaga jiwa manusia dari racun ("الْمَقَاصِدُ الشّرعِيّة فِي حِفْظ مقَامِ النّبوّةِ نماذجُ فقهيّةٌ تطبيقيّةٌ," 2025).

Dengan demikian, ḥifẓ al-nafs dalam rujukan-rujukan ini tampil sebagai tujuan yang melingkupi larangan kekerasan, pembentukan mekanisme pencegahan, dan pengaturan teknologi/medis agar keselamatan manusia terjaga (الحرازي, 2020; "الْمَقَاصِدُ الشّرعِيّة فِي حِفْظ مقَامِ النّبوّةِ نماذجُ فقهيّةٌ تطبيقيّةٌ," 2025; عطيوة, 2025).

3. Ḥifẓ al-'Aql (Menjaga Akal): Perlindungan Kesadaran, Kemampuan Bernalar, dan Pencegahan Perusakan Akal

Sejumlah rujukan menempatkan ḥifẓ al-'aql sebagai maqashid primer yang dijaga dengan melarang segala hal yang merusak akal dan kesadaran (Al-Melahi, 2025; بوشرتيلة, 2026). Artikel tentang "tanggulangan narkoba oleh institusi pendidikan" secara eksplisit memusatkan kajian pada ḥifẓ al-'aql sebagai salah satu dari lima maqashid besar, menegaskan bahwa Islam mengharamkan segala yang menonaktifkan atau merusak akal, dan menekankan pentingnya integrasi pendekatan fikih, hukum, dan pendidikan untuk pencegahan (بوشرتيلة, 2026). Studi perbandingan tentang "narkoba sebagai penghalang kecakapan" juga menyimpulkan bahwa syariat mengaitkan kriminalisasi narkoba dengan tujuan menjaga akal, sementara hukum positif lebih menekankan perlindungan kesehatan umum dan ketertiban; kesimpulan ini memperlihatkan orientasi maqashid sebagai kerangka etik dan sosial bagi pelarangan hal-hal yang merusak akal (Zakariyah et al., 2020). Selain itu, teori maṣlaḥah dalam ekonomi Islam memasukkan penjagaan akal dalam lima tujuan darūriyyah yang menjadi fondasi kemaslahatan (Al-Melahi, 2025).

Di sisi metodologis, beberapa rujukan menunjukkan bahwa penjagaan akal juga terkait dengan pembentukan "kesadaran" dan "rasionalitas" dalam tata kelola dan pengambilan keputusan. Kajian tentang "i'tibār al-ma'ālāt" (mempertimbangkan akibat/konsekuensi) menyebut prinsip ini sebagai salah satu fondasi usul fikih yang menuntut penilaian akibat tindakan sebelum menetapkan hukum, serta menyatakan bahwa prinsip tersebut membantu menjaga lima kebutuhan primer termasuk akal (النماصي, 2023). Dalam ranah tata kelola pemerintahan, studi integrasi maqashid dengan gagasan good governance mengaitkan prinsip musyawarah/konsultasi dengan ḥifẓ al-'aql (pemeliharaan akal) (بومعزة, 2020).

Sintesis dari rujukan-rujukan ini memperlihatkan bahwa ḥifẓ al-'aql bukan hanya soal larangan zat memabukkan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas bernalar, pendidikan, dan kebijakan pencegahan agar masyarakat tidak jatuh pada kerusakan yang bersumber dari rusaknya akal dan pertimbangan (بوشرتيلة, 2026; بومعزة, 2020).

4. Ḥifẓ al-Nasl (Menjaga Keturunan/Nasab/Keluarga): Integritas Garis Keturunan dan Perlindungan Institusi Keluarga

Dalam rujukan yang tersedia, ḥifẓ al-nasl dipaparkan sebagai maqashid darūriyyah yang berkaitan dengan perlindungan keturunan, nasab, dan kehormatan keluarga (Devabe, 2025; الجهيم, 2022). Artikel tentang pembuktian nasab menegaskan bahwa nasab memiliki kedudukan tinggi dalam syariat sebagai bagian dari kebutuhan primer (ḍarūriyyāt) dan merupakan inti dari maqashid "menjaga keturunan"; ia juga menekankan bahwa perlindungan nasab membawa konsekuensi hak-hak material dan moral, serta dipandang sebagai "hak umum" karena mencegah kekacauan nasab dan menjaga struktur keluarga/masyarakat (Devabe, 2025). Artikel tentang stabilitas sosial juga menghubungkan penjagaan keturunan/nasab/kehormatan dengan stabilitas masyarakat, menempatkannya sebagai salah satu pilar yang harus dijaga agar tatanan sosial tetap tegak (الجهيم, 2022).

Dalam isu kontemporer medis dan bioetika, rujukan memperlihatkan bagaimana ḥifẓ al-nasl berinteraksi dengan ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-dīn. Studi tentang "penerapan maqashid pada keputusan Majma' Fiqh Internasional" menegaskan pentingnya kajian maqashid (termasuk menjaga keturunan) untuk istinbath hukum pada masalah-masalah baru seperti pemeriksaan medis pra-nikah dan operasi tertentu (خير, 2026). Artikel tentang transfer mitokondria (sebagai bentuk terapi genetik) menyatakan bahwa isu ini dapat berada pada "wilayah antara" tujuan menjaga agama, jiwa, dan keturunan menurut model al-Shāṭibī, serta menimbangnya dalam kerangka teori maqashid—dengan catatan adanya pertimbangan lain seperti posisi "menjaga nasab" dalam level kebutuhan yang tidak selalu diperlakukan sama dengan "menjaga keturunan dari kebinasaan" (الانسي, 2025). Selain itu, studi tentang adopsi menegaskan prinsip bahwa adopsi dalam hukum Islam tidak memutuskan nasab anak dari orang tua biologisnya dan tidak menciptakan nasab baru dengan orang tua angkat, sehingga "perlindungan nasab" tetap menjadi prinsip dasar meskipun praktik sosial adopsi berlangsung (Ali & Amanullah, 2025).

Sintesis ini menunjukkan bahwa ḥifẓ al-nasl mencakup perlindungan institusi keluarga dan ketertiban nasab, sekaligus menjadi pertimbangan utama dalam merespons inovasi medis dan praktik sosial yang berpotensi mengaburkan relasi keturunan (Ali & Amanullah, 2025; Devabe, 2025).

5. Ḥifẓ al-Māl (Menjaga Harta): Perlindungan Kepemilikan, Keadilan Transaksi, dan Pencegahan Perampasan/Kerugian

Banyak rujukan menegaskan bahwa menjaga harta adalah salah satu dari lima maqashid primer dan syariat menetapkan ketentuan untuk melindunginya (Al-Melahi, 2025; الشارخ, 2025). Studi komparatif tentang "menjaga harta" menyatakan bahwa syariat menetapkan berbagai ketentuan fikih untuk mewujudkan tujuan ini—misalnya perlindungan harta publik, perlindungan wakaf, dokumentasi akad, penghormatan terhadap harta orang lain, serta pencegahan praktik seperti penimbunan—dan menilai bahwa legislasi positif (dalam konteks Kuwait pada artikel itu) dapat sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (Janah & Ghofur, 2018). Artikel tentang khiyār al-sharṭ menegaskan bahwa mekanisme opsi dalam akad dapat dipahami sebagai bentuk pemeliharaan ḥifẓ al-māl karena memberi perlindungan dan keadilan bagi para pihak, serta menunjukkan bagaimana pembahasan fikih dapat dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen modern (شامة, 2013). Selain itu, studi tentang "ghasb (perampasan)" menegaskan bahwa ghasb mengganggu stabilitas muamalah dan merusak hak orang lain, sehingga larangannya dipahami dalam kerangka penjagaan lima kebutuhan primer—dengan perhatian khusus pada pemeliharaan harta (ظنش, 2023).

Pada isu keuangan modern, rujukan juga menunjukkan bagaimana ḥifẓ al-māl dipakai sebagai lensa penilaian risiko dan ketertiban ekonomi. Studi tentang bitcoin menyatakan bahwa bitcoin diperdagangkan secara digital tanpa otoritas pengatur pusat, menilai fungsi dan syarat uang tidak terpenuhi, serta menyimpulkan pelarangan penerbitan dan penggunaannya "dalam kondisi dan sistemnya saat ini," antara lain karena bertentangan dengan maqashid syariat dalam menjaga harta dan stabilitas ekonomi (Ghazal & Awwad, 2022). Di bidang teknologi finansial, artikel tentang e-wallet menilai penggunaan e-wallet untuk transaksi elektronik selaras dengan konsep ḥifẓ al-māl dan menekankan pentingnya kesesuaian syariah dalam medium transaksi modern (علي, 2025). Dalam konteks pengelolaan harta pihak yang berada di bawah perwalian, studi tentang pemanfaatan sistem cerdas dalam urusan wilāyah/waṣāyah menyimpulkan bahwa sistem cerdas tidak memiliki "wilayah" atau "ahliyyah" syar'iyyah, melainkan hanya alat bantu yang harus berada di bawah pengawasan manusia, dengan syarat-syarat seperti mewujudkan maslahat dan menghindari gharar/mukhāṭarah, demi menjaga harta (dan juga akal) (الحراري, 2025).

Rangkaian rujukan ini memperlihatkan bahwa ḥifẓ al-māl bukan hanya larangan pencurian, tetapi juga etika kelembagaan dan tata kelola ekonomi agar harta tidak rusak oleh ketidakpastian, eksploitasi, dan risiko sistemik (Janah & Ghofur, 2018; الحراري, 2025).

________________________________________

E. Cara Syariat Merealisasikan Maqāṣid: dari "Mewujudkan" hingga "Mencegah" (Min Jānib al-Wujūd wa al-'Adam)

Beberapa rujukan menegaskan bahwa pemeliharaan maqashid dilakukan melalui dua arah: (i) mewujudkan faktor-faktor yang menguatkan tujuan (aspek al-wujūd), dan (ii) mencegah sarana/penyebab yang merusak tujuan (aspek al-'adam) (الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019). Artikel tentang stabilitas sosial secara eksplisit menggunakan kerangka "wujūd dan 'adam" untuk menjelaskan bagaimana syariat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan/nasab/kehormatan, dan harta (الجهيم, 2022). Studi tentang "tujuan darūriyyah untuk menjaga hak asasi manusia" juga menggambarkan bahwa teks-teks syariat di berbagai bab hukum berputar pada maqashid universal ini dan menjadikan penjagaan hak manusia sebagai poros, yang menegaskan dimensi protektif sekaligus konstruktif maqashid (الحمدانی, 2019). Dalam kajian pemeliharaan harta menurut Ibn Nujaym (Hanafi), perhatian syariat pada menjaga harta "dari sisi ada dan tiada" ditegaskan melalui perangkat pencegahan dan sanksi terhadap tindakan seperti perampokan, pencurian, dan bentuk agresi lain terhadap harta (عبدالرحمن & حريش, 2026).

Sintesisnya: maqashid bukan sekadar "daftar nilai," melainkan logika operasional yang menjelaskan mengapa syariat mengatur ibadah, muamalah, dan jinayah sebagai rangkaian mekanisme perlindungan yang saling menopang (الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019; عبدالرحمن & حريش, 2026).

Dua perangkat metodologis yang tampak penting dalam rujukan adalah (a) sadd al-dharā'i' (menutup jalan menuju kerusakan) dan (b) i'tibār al-ma'ālāt (mempertimbangkan akibat). Studi tentang sadd al-dharā'i' menjelaskan kaidah ini sebagai upaya mencegah sarana yang mengantarkan kepada haram demi mewujudkan maqashid (menarik maslahat dan menolak mafsadah), serta menegaskan keterkaitannya dengan perlindungan lima kebutuhan primer (أوغلو, 2025). Artikel lain tentang sadd al-dharā'i' juga menegaskan perannya sebagai alat preventif untuk mencegah kerusakan dan melindungi maslahat umum, khususnya dalam muamalah dan uqubat (الكتبي et al., 2021). Adapun kajian i'tibār al-ma'ālāt menempatkannya sebagai prinsip usul fikih besar yang mengaitkan penetapan hukum dengan proyeksi akibat dan kesesuaiannya dengan maqashid (termasuk penjagaan lima kebutuhan primer) (النماصي, 2023). Di atas itu, studi tentang peran ilmu usul fikih dalam menjaga "karakteristik syariah" menggambarkan usul fikih sebagai pagar metodologis yang menjaga rujukan wahyu, mengatur proses ijtihad, dan mencegah dominasi hawa nafsu atau rasionalitas lepas-kendali dalam penetapan hukum (الدين والحضارة حفظ العمران: مقصد شرعي, 2018).

Dengan demikian, realisasi maqashid dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai gabungan orientasi nilai (lima perlindungan) dan perangkat metodologis (kaidah preventif, pertimbangan akibat, dan disiplin usul) (أوغلو, 2025; الدين والحضارة حفظ العمران: مقصد شرعي, 2018).

________________________________________

F. Ketika Tujuan Saling Bertemu atau Berbenturan: Tanāzu' vs Ta'āruḍ dan Prinsip Prioritas

Salah satu rujukan khusus membedakan dua fenomena dalam maqashid: tanāzu' (satu perbuatan bisa mengandung lebih dari satu tujuan) dan ta'āruḍ (benturan yang memaksa pilihan satu tujuan pada satu level tertentu) (مكطوف, 2024). Artikel itu memberi contoh bahwa satu larangan dapat mengandung lebih dari satu maqashid (misalnya larangan khamr terkait menjaga akal, tetapi juga dapat menyentuh dimensi lain), sehingga analisis maqashid sering bersifat "berlapis" (مكطوف, 2024). Akan tetapi, ketika terjadi ta'āruḍ, diperlukan mekanisme prioritas: rujukan tersebut menyatakan bahwa pada situasi tertentu tidak selalu mungkin menjaga dua tujuan sekaligus pada level yang sama, sehingga didahulukan tujuan yang lebih kuat tingkatannya (مكطوف, 2024).

Contoh praktis mekanisme prioritas itu muncul jelas dalam kajian penutupan masjid saat pandemi. Studi tersebut menyatakan terjadi pertentangan antara dua tujuan yang berbeda levelnya: menjaga jiwa sebagai maslahat darūriyyah dan menjaga agama melalui jamaah sebagai kepentingan yang melengkapi (mukammil) tujuan darūriyyah menjaga agama; dari pertimbangan tingkatannya, perlindungan jiwa dipandang lebih didahulukan dan penutupan masjid diposisikan sebagai rukhṣah (dispensasi) sementara yang diukur sesuai kadar daruratnya (العمري, 2026). Konsisten dengan itu, studi manajemen anggaran berbasis maqashid juga mengingatkan bahwa urutan hierarki tidak selalu diterapkan kaku karena dalam kondisi darurat perlindungan jiwa dapat diprioritaskan, sekaligus menegaskan bahwa kategori-kategori penjagaan sering saling bertaut (misalnya pembiayaan pendidikan dapat terkait dengan perlindungan akal sekaligus agama) (Hasan, 2022).

Dengan demikian, maqashid di dalam rujukan yang tersedia tampil sebagai teori tujuan sekaligus teori "penimbangan" (balancing) yang sensitif pada tingkat kebutuhan dan kondisi darurat (Hasan, 2022; العمري, 2026; مكطوف, 2024).

________________________________________

G. Catatan tentang Perluasan Maqāṣid: Tetap Berpusat pada Lima Tujuan, tetapi Terbuka pada Pengembangan

Meskipun tema inti yang dominan dalam rujukan adalah lima maqashid darūriyyah, sebagian literatur yang disediakan memperlihatkan wacana pengembangan. Misalnya, sebuah artikel berupaya menegaskan "ḥifẓ al-qalb" (menjaga hati) sebagai tujuan tambahan yang mendukung dan memperkuat lima maqashid yang dikenal luas (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), serta menyatakan bahwa perbaikan hati berkontribusi pada penguatan tujuan-tujuan tersebut (مطر, 2025). Di sisi lain, karya prosiding/monograf yang tersedia memusatkan perhatian pada "ḥifẓ al-'umrān" (menjaga peradaban/'umrān) sebagai tujuan syar'i yang dapat menjadi lensa untuk memahami orientasi syariat dalam membangun dan memelihara kehidupan sosial (قبيسي, 2022). Selain itu, studi tentang paradigma multidimensional maqashid pada pemikiran Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah mengangkat gagasan pengembangan maqashid dari lima menuju jumlah yang lebih luas dan membaginya ke dimensi individu, keluarga, ruang publik, dan kemanusiaan (صاحب & حسن, 2019).

Namun, rujukan-rujukan ini tidak meniadakan posisi lima tujuan primer; justru, ia memperlihatkan bagaimana lima maqashid dapat dipandang sebagai fondasi yang kemudian diperluas untuk kebutuhan konseptual dan aplikatif tertentu (صاحب & حسن, 2019; مطر, 2025).

________________________________________

H. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang disediakan, maqashid syariah dalam hukum Islam dipahami sebagai tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan pencegahan kerusakan, dengan inti ḍarūriyyāt yang dirumuskan sebagai lima penjagaan: agama, jiwa, akal, keturunan/nasab (sering dikaitkan pula dengan kehormatan), dan harta (الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019; الشارخ, 2025). Teori maqashid beroperasi dalam hirarki kebutuhan (ḍarūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt) dan menunjukkan fleksibilitas prioritas ketika terjadi benturan tujuan atau kondisi darurat, sebagaimana tampak dalam analisis pandemi dan kebijakan publik (Hasan, 2022; العمري, 2026; شكشم, 2026).

Implementasi maqashid diwujudkan melalui mekanisme konstruktif dan preventif—"dari sisi ada dan tiada"—serta diperkuat oleh perangkat metodologis seperti sadd al-dharā'i' dan pertimbangan akibat (i'tibār al-ma'ālāt), yang semuanya diarahkan untuk menjaga keteraturan hidup, hak manusia, dan stabilitas masyarakat (أوغلو, 2025; الجهيم, 2022; الحمدانی, 2019; النماصي, 2023). Akhirnya, meski terdapat wacana perluasan maqashid, rujukan menunjukkan bahwa lima tujuan primer tetap menjadi pusat konseptual yang paling mapan untuk memahami "tujuan-tujuan utama" hukum Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Melahi, 2025; الجهيم, 2022; الشارخ, 2025).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Hamdani, F. (2022). The effect of the necessary purposes in preserving human rights. College of Basic Education Research Journal, 18(1), 284–302. https://doi.org/10.33899/berj.2022.173394

Al-Melahi, A. A. A. (2025). حفظ القلب: مقصد مُكَمِّل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 8(1), 129–171. https://doi.org/10.46722/hikmah.v8i1.569

Ali, M., & Amanullah, M. (2025). The purpose of saving money in Islamic law and its applications according to Ibn Nujaym Al-Hanafi: An analytical study. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, 34(01), 181–204. https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3401/882

Arabiyat, E. A. R. A. (2020). The efforts of the readers of the Levant in teaching the Holy Quran in the 9th century AH. Journal of Social Sciences (Coes&rj-Jss), 9(3), 1085. https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.3.1085.1143

Devabe, E. (2025). مقاصد علم الاقتصاد الإسلامي. Marifetname, 12(2), 633–668. https://doi.org/10.47425/marifetname.vi.1638846

Ghazal, A. M. D. J. A., & Awwad, A. M. D. A. F. (2022). الذمة المالية للزوجة في الفقه الإسلامي. Journal of the College of Basic Education, 115(28), 169–188. https://doi.org/10.35950/cbej.v115i28.5773

Hasan, Z. (2022). Teori maslahah dalam ekonomi Islam. Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 4(2), 65–81. https://doi.org/10.55606/ai.v4i2.379

Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid as-syari'ah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 20(2), 167. https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045

Zakariyah, H., Al-Marri, T. O., & Ghalia, B. (2020). Ighlāq al-masājid man'an lī intishār fayrūs corona dirāsah taḥlīlīyah fī ḍaw' maqāṣid al-sharī'ah. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 15(2), 326–350. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.4018

أوغلو، أ. ح. (2025). أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: تأصيل شرعي وحوكمة تطبيقية. Mesopotamian Journal of Quran Studies, 2025, 109–123. https://doi.org/10.58496/mjqs/2025/011

ادعين، ع. ع. (2022). مقاصد الشريعة الاسلامية في التشريع العراقي. Journal of College of Education, 3(46), 431–444. https://doi.org/10.31185/eduj.vol3.iss46.2266

الانسي، ا. ا. ع. ا. ح. غ. (2025). تأصيل اعتبار المآلات في الفقه الإسلامي: دراسة تحليلية وتطبيقات معاصرة. مجلة الدراسات الإسلامية - جامعة كابل, 2(1), 205–229. https://doi.org/10.62810/jis.v2i1.186

الجهيم، خ. ي. (2022). مقصد حفظ الأموال بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي - دراسة تطبيقية مقارنة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 37(131). https://doi.org/10.34120/jsis.v37i131.2957

الحراري، أ. خ. ا. (2025). فتح المنّان في شرح منظومة المحجوب في التصوف والإحسان. مجلة الجامعة الأسمرية, 38(2), 548–577. https://doi.org/10.59743/jau.v38i2.2243

الحرازي، ا. ب. م. (2020). مقاصد الشريعة الضرورية وأثرها في تحقيق الاستقرار المجتمعي. مجلة الآداب, 1(16), 155–258. https://doi.org/10.35696/.v1i16.668

الحمدانی، ف. ی. (2019). دافعیَّة المقاصد الضروریة لحفظ حقوق الإنسان دراسة مقاصدیة. اداب الرافدین, 49(79), 733–752. https://doi.org/10.33899/radab.2019.165079

الدين والحضارة حفظ العمران: مقصد شرعي. (2018). https://doi.org/10.56656/101153

الشارخ، م. ه. (2025). خيار الشرط بين الفقه الإسلامي وقانون حماية المستهلك الكويتي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 40(142), 261–294. https://doi.org/10.34120/jsis.v40i142.433

العمري، ح. ب. م. ب. ق. (2026). أثر علم أصول الفقه في حفظ خصائص الشريعة (الربانية – الإحكام – العموم – اليسر – الكمال). Journal of Islamic Scientific Research, 23(80), 247. https://doi.org/10.55625/joisr-8008

القادر، م. م. آ. ر. إ. ع. (2025). ضمان العقار المغصوب - دراسة فقهية. مجلة كلية العلوم الاسلامية (Jcis), 26(34), 681–696. https://doi.org/10.33899/jcis.v26i34.61295

الكبيسي، ا. ا. ا. ب. م. (2025). التنازع والتعارض في مقاصد الشريعة. مجلة مدارات الحكمة للعلوم الانسانية, 1(1), 136–159. https://doi.org/10.71461/wpqpwh47

الكتبي، ع.، الرفاعي، ح.، والنعيمي، آ. (2021). أدوات وطرق حماية الغير "حَسَن النِّيَّة" عند تصفية وقسمة موجودات شركة المساهمة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية, 17(1), 832–860. https://doi.org/10.36394/jsis.v17.i1.25

النماصي، ب. ج. ن. (2023). الجوانب التربوية المستنبطة من حقوق المستأمنين في الفقه الإسلامي. مجلة العلوم التربوية والنفسية, 7(6), 43–57. https://doi.org/10.26389/ajsrp.j061022

الْمَقَاصِدُ الشّرعِيّة فِي حِفْظ مقَامِ النّبوّةِ نماذجُ فقهيّةٌ تطبيقيّةٌ. (2025). Journal of the College of Islamic Sciences, (81), 343–391. https://doi.org/10.51930/jcois.21.2025.81.0391

بوشرتيلة، أ. ع. ف. (2026). المسؤولية الطبية بين الضمان الشرعي والتنظيم القانوني دراسة تحليلية مقارنة. مجلة جامعة درنة للعلوم الإنسانية والاجتماعية, 4(7), 339–361. https://doi.org/10.58987/dujhss.v4i7.226

بومعزة، إ. (2020). مقصد الأمن في الشريعة الإسلامية وأثر الإرهاب عليه. Mieyar, 24(3), 369–389. https://doi.org/10.37138/almieyar.v24i3.3042

خير، م. ع. ا. (2026). الصكوك الإسلامية الخضراء ومشروعيتها، وتكييفها وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية (دراسة تأصيلية). Journal of Islamic Scientific Research, 23(81), 185. https://doi.org/10.55625/joisr-8107

سدّ الذّرائع وأثرُه في حفظِ مقاصدِ الشّريعةِ (نماذجُ تطبيقيّةٌ). (2025). Journal of the College of Islamic Sciences, (83), 100–150. https://doi.org/10.51930/jcois.21.2025.83.0100

شامة، أ. ا. م. أ. (2013). ملامح رؤية مقاصدية لعلاج مشكلة الفقر. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 28(94). https://doi.org/10.34120/jsis.v28i94.2099

شكشم، ع. م. أ. ع. (2026). سد الذرائع وتطبيقاته عند المالكية. Comprehensive Journal of Science, 10(ملحق 39), 1178–1194. https://doi.org/10.65405/1868n561

صاحب، ع. م.، وحسن، ن. ع. (2019). التنظيم القانوني والشرعي لحق الجنين في الميراث والوصية. لارك, 1(22), 284–293. https://doi.org/10.31185/lark.vol1.iss22.600

ظنش، خ. (2023). عملة البتكوين تقدير اقتصادي إسلامي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية, 20(3). https://doi.org/10.36394/jsis.v20.i3.20

عبدالرحمن، م. د. د. س.، وحريش، أ. م. د. ع. ح. (2026). دور المؤسسات التعليمية في الوقاية من المخدرات – حفظ العقل أنموذجًا/ دراسة فقهية قانونية. مجلة الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية, 6(1), 231–253. https://doi.org/10.56961/mejhss.v6i1.1297

عطيوة، س. أ. ا. ع. ب. (2025). الشهادة على إثبات النسب في الفقه الإسلامي. Comprehensive Journal of Science, 10(38), 3008–3024. https://doi.org/10.65405/zazkee30

علي، ج. ش. (2025). حكم قرض الإسكان في الفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء الواقع المعاصر. Wisdom Journal for Studies & Research, 5(05), 54–85. https://doi.org/10.55165/wjfsar.v5i05.620

قبيسي، إ. ب. م. (2022). وقفات مع السلوك الأخلاقي لقائدي السيارات. مجلة آداب الفراهيدي, 14(50), 281–300. https://doi.org/10.51990/jaa.14.50.3.16

مطر، ح. ك. (2025). عوارض الأهلية - المخدرات أنموذجًا دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون. Islamic Sciences Journal, 16(12), 233–249. https://doi.org/10.25130/jis.25.16.12.1.11

مكطوف، ر. (2024). حفظ مقصد النسل وأثره في قرارات مجمع الفقه الدولي المتعلقة بالفحص الطبي وإجراء العمليات. Journal of Prospective Researches, 24(3), 58–62. https://doi.org/10.61704/jpr.v24i3.pp58-62

ميلاد، أ. س. خ. ا. (2023). المقاصد العامة في نظام الميراث. مجلة المنارة العلمية, (5), 267–281. https://doi.org/10.37376/asj.vi5.4099

هلال، ه. (2023). حكم نقل الميتوكوندريا من خلال قياسه على الرضاع وتعريف مكانته ضمن المنظومة المقاصدية. Journal of Islamic Ethics, 7(1–2), 202–229. https://doi.org/10.1163/24685542-20230090