01549 - Mala Prohibita dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual tentang Larangan Berbasis Regulasi dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Mala Prohibita in the Perspective of Islamic Law: A Conceptual Study on Regulatory-Based Prohibition and Its Relevance in the Indonesian Criminal Law System

Abstract

This article examines the concept of mala prohibita — acts prohibited solely because a law forbids them — in the perspective of Islamic law, within the context of Indonesia's modern legal system. Using a conceptual-comparative approach, this study analyzes the relationship between mala prohibita and the principle of legality (nullum crimen, nulla poena sine lege), the category of jarimah, the domain of ta'zir, and the rationale of maslahah in Islamic criminal law discourse. The findings indicate that while the term mala prohibita does not originate from classical Islamic jurisprudence, its substance finds a conceptual parallel in the Islamic legal tradition, particularly in the ta'zir domain where state authorities are empowered to determine the scope and form of sanctions for the sake of public benefit. Concrete examples such as halal product labeling regulations and mosque campaign prohibitions demonstrate how regulatory-based prohibitions can be justified through the framework of maslahah and the prevention of mudarat. Nevertheless, this study also identifies the limitations of formal legality that confines criminal law to mala prohibita, which risks neglecting victim protection, and therefore calls for a balance between legal certainty, utility, and justice — all grounded in the goal of honoring human dignity as recognized in Islamic criminal law.

Keywords: mala prohibita, Islamic criminal law, legality principle, ta'zir, maslahah, criminalization

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep mala prohibita — perbuatan yang dilarang semata-mata karena ada undang-undang yang melarangnya — dalam perspektif hukum Islam, dalam konteks sistem hukum modern Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-komparatif, kajian ini menganalisis relasi antara mala prohibita dengan asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege), kategori jarimah, ranah ta'zir, serta rasionalitas kemaslahatan dalam diskursus hukum pidana Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun istilah mala prohibita tidak berasal dari khazanah fikih klasik, substansinya menemukan padanannya dalam tradisi hukum Islam, khususnya dalam ranah ta'zir di mana otoritas pemimpin negara berwenang menentukan kadar dan bentuk sanksi demi kemaslahatan umum. Contoh konkret seperti regulasi keterangan produk tidak halal dan larangan kampanye di masjid memperlihatkan bagaimana larangan berbasis regulasi dapat dijustifikasi melalui kerangka kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Meskipun demikian, kajian ini juga mengidentifikasi keterbatasan legalitas formal yang mengunci hukum pidana pada mala prohibita, yang berpotensi mengabaikan perlindungan korban, dan karenanya menghendaki penyeimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan — semuanya dijangkarkan pada tujuan pemuliaan manusia yang diakui dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: mala prohibita, hukum pidana Islam, asas legalitas, ta'zir, kemaslahatan, kriminalisasi

________________________________________

1. Pendahuluan: Konsep Mala Prohibita dan Relevansinya ketika Dibaca "Menurut Hukum Islam"

Dalam teori hukum pidana, pembedaan klasik antara mala in se dan mala prohibita dipakai untuk menjelaskan mengapa suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan: mala in se adalah perbuatan yang dipandang jahat pada dirinya, sedangkan mala prohibita adalah perbuatan yang dipandang "jahat/terlarang" karena perbuatan itu sudah terlebih dahulu dirumuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Hafizah et al., 2022; Pratama, 2022). Rumusan ini juga ditegaskan dalam diskursus hukum pidana tradisional bahwa mala prohibita menunjuk pada perbuatan yang dianggap jahat semata-mata karena dilarang oleh suatu tata sosial positif, yakni hukum positif, sehingga kualitas "pidana"-nya sangat bergantung pada tindakan legislasi (kriminalisasi) (Kawakib, 2022; Sirjon & Sakti, 2023).

Dalam konteks Indonesia yang menempatkan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum pidana karena karakter civil law dan kodifikasi, konsekuensi praktisnya ialah: tindakan menjadi delik karena undang-undang mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana, bukan semata karena ia buruk secara moral (Sirjon & Sakti, 2023; Yuherawan, 2012). Dengan kerangka ini, pembahasan "mala prohibita menurut hukum Islam" tidak berarti istilah Latin tersebut berasal dari khazanah klasik fikih, melainkan sebuah upaya konseptual untuk membaca ruang larangan/kriminalisasi yang muncul karena "aturan penguasa/undang-undang" dan bukan semata karena larangan nash yang eksplisit, sebagaimana dapat ditautkan dengan gagasan jarimah dan kewenangan penguasa dalam ta'zir serta kebijakan kemaslahatan (Adismana et al., 2022; Kawakib, 2022).

________________________________________

2. Mala Prohibita sebagai Konsekuensi Asas Legalitas: Titik Temu Awal dengan Wacana Hukum Pidana Islam

Konsep mala prohibita secara operasional terkait langsung dengan asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege), karena asas ini menuntut adanya larangan pidana yang dirumuskan terlebih dahulu dalam aturan tertulis sebelum seseorang dapat dipidana (Adismana et al., 2022; Yuherawan et al., 2021). Dalam literatur hukum pidana Indonesia, perbuatan yang "dilarang oleh undang-undang pidana" disebut sebagai mala prohibita (perbuatan yang strafbaar/dapat dipidana), sedangkan perbuatan yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana disebut crimina extra ordinaria dan karenanya tidak dapat dituntut walaupun dapat menimbulkan kerugian besar (Anindyajati et al., 2016; Yuherawan et al., 2021).

Garis batas ini juga diuraikan sebagai implikasi asas legalitas: hanya legislator yang berwenang mengkualifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana; selain itu dilarang "mengada-adakan" kualifikasi pidana di luar undang-undang (prinsip non-analogi menurut sebagian perumusan asas legalitas modern), dan dilarang pula memberlakukan undang-undang pidana secara surut (Anindyajati et al., 2016; Khasan, 2017). Dengan demikian, "perbuatan yang dilarang hanya karena ada undang-undang yang melarangnya" adalah definisi yang tepat untuk mala prohibita dalam makna legalitas formal (Hafizah et al., 2022; Pratama, 2022; Yuherawan et al., 2021).

Namun, sejumlah kajian yang membandingkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam menegaskan bahwa hukum pidana Islam juga mengenal gagasan yang sepadan dengan asas legalitas: selama tidak ada ketentuan hukum (perintah/larangan), maka tidak ada "hukum" bagi seseorang atas perbuatan tertentu (Adismana et al., 2022). Argumentasi ini dinisbahkan pada dasar Al-Qur'an yang disebutkan dalam kajian perbandingan asas legalitas, misalnya rujukan pada beberapa ayat yang substansinya sama: tidak ada pembebanan hukum tanpa adanya ketentuan (Adismana et al., 2022). Dalam kerangka itu, larangan yang menjadi dasar penuntutan dipahami sebagai "batas" yang menutup peluang kesewenang-wenangan penguasa; pelaku tidak dituntut selama perbuatannya bukan mala prohibita (bertentangan dengan undang-undang) dan penguasa tidak boleh menuntut crimina extra ordinaria (Adismana et al., 2022; Khasan, 2017). Di sinilah titik temu awal: baik dalam konsepsi legalitas modern maupun dalam rumusan yang disandarkan pada dalil-dalil normatif Islam, tindakan pemidanaan diposisikan bergantung pada adanya larangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Adismana et al., 2022; Khasan, 2017; Yuherawan et al., 2021).

________________________________________

3. Nuansa Penting: Apakah Legalitas dalam Hukum Pidana Islam Identik dengan Legalitas "Undang-Undang Tertulis"?

Walaupun terdapat titik temu pada ide "tiada pemidanaan tanpa dasar larangan", beberapa sumber menekankan nuansa perbedaan cara kerja legalitas. Di satu sisi, kajian perbandingan asas legalitas menyatakan bahwa pemaknaan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam "tidak jauh berbeda", tetapi terdapat perbedaan penting: dalam hukum pidana Islam "tidak ada larangan untuk menggunakan analogi", sedangkan dalam hukum pidana Indonesia analogi tidak diperbolehkan (Adismana et al., 2022). Di sisi lain, ada juga rumusan yang memasukkan "larangan analogi" sebagai salah satu makna asas legalitas, bahkan ketika membahas asas legalitas hukum pidana Islam (Khasan, 2017).

Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa pemetaan hubungan antara legalitas, sumber norma (nash, ijtihad, qanun), dan metode penemuan hukum, misalnya qiyas dalam usul fikih, dapat dipahami secara berbeda oleh para penulis, sehingga "mala prohibita" dalam horizon hukum Islam perlu dibaca dengan hati-hati: ia bisa dipahami sebagai "larangan yang telah ditetapkan secara sah" (oleh nash dan/atau otoritas yang diakui), bukan semata "larangan tertulis negara" sebagaimana model legalitas formal civil law (Adismana et al., 2022; Khasan, 2017).

Nuansa tersebut menjadi penting karena kritik terhadap legalitas formal menekankan bahwa orientasi yang terlalu menomorsatukan undang-undang dapat menimbulkan keterbatasan perlindungan, khususnya bagi korban: hanya tindakan yang telah menjadi mala prohibita yang bisa diproses, sedangkan tindakan yang "patut dipidana" tetapi belum dilarang undang-undang tidak dapat dituntut (Anindyajati et al., 2016; Yuherawan et al., 2021). Kritik ini juga didukung oleh analisis bahwa asas legalitas secara aksiologis cenderung memberikan nilai manfaat terutama kepada pelaku (offender-oriented) dan tidak otomatis memberi perlindungan yang seimbang bagi kepentingan korban maupun kepentingan publik (Anindyajati et al., 2016; Yuherawan et al., 2021). Karena itu, ketika konsep mala prohibita dibawa ke diskusi "menurut hukum Islam", diskusinya lazim berkembang ke pertanyaan: siapa otoritas penentu larangan, apa rasionalitas kemaslahatan yang melandasinya, dan bagaimana menjaganya agar tidak menjadi sarana kesewenang-wenangan baru (Adismana et al., 2022; Kawakib, 2022; Yuherawan et al., 2021).

________________________________________

4. Membaca Mala Prohibita melalui Kategori Jarimah dan Ruang Ta'zir: Larangan karena "Aturan Penguasa" dalam Kerangka Syariah

Dalam diskursus hukum pidana Islam kontemporer, istilah "jarimah" dijelaskan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir (Adismana et al., 2022). Dengan rumusan ini, tidak semua larangan pidana harus berada pada ranah sanksi had yang telah ditentukan; ada pula wilayah ta'zir yang, dalam uraian tentang sanksi ta'zir, kadar dan penetapannya menjadi hak pemimpin negara sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan (Suherman, 2020). Rumusan mengenai ta'zir sebagai sanksi yang penetapan kadarnya menjadi ranah otoritas pemimpin negara ini secara konseptual membuka ruang "larangan karena regulasi", yakni larangan yang ditetapkan penguasa untuk kemaslahatan, sehingga mendekati logika mala prohibita — dalam arti: suatu perbuatan dapat diposisikan sebagai terlarang dan disanksi karena ada keputusan normatif dari otoritas yang sah, bukan semata karena ia "secara inheren jahat" (Kawakib, 2022; Suherman, 2020).

Keterkaitan antara kebijakan penguasa, regulasi, dan kemaslahatan juga tampak pada kajian yang menempatkan nilai ajaran Islam sebagai pertimbangan penentuan kemaslahatan umum, sebagaimana dibahas dalam usul fikih, dan contoh yang disebutkan secara eksplisit adalah pelanggaran atas peraturan lalu lintas (Kawakib, 2022). Contoh ini penting karena pelanggaran lalu lintas bukan tipikal "kejahatan bermuatan had", melainkan larangan administratif yang logika kriminalisasinya sangat dekat dengan mala prohibita: perbuatan menjadi delik karena dilarang oleh peraturan yang ditetapkan demi ketertiban dan kemaslahatan (Kawakib, 2022; Sirjon & Sakti, 2023). Dengan kata lain, dalam praktik pengaturan sosial, hukum Islam dalam pengertian kebijakan syariah yang mempertimbangkan kemaslahatan dapat memberikan justifikasi normatif bagi hadirnya larangan-larangan berbasis regulasi yang berfungsi menjaga ketertiban umum (Adismana et al., 2022; Kawakib, 2022).

________________________________________

5. Mala Prohibita dalam Kebijakan Kriminalisasi Modern Bernuansa Syariah: dari "Mubah" Menjadi "Terlarang" oleh Aturan

Konsep kriminalisasi dalam kebijakan hukum pidana modern juga menerangkan bahwa suatu perbuatan yang semula tidak dipidana dapat dijadikan tindak pidana melalui penetapan aturan; dalam istilah teori, penentuan suatu perbuatan yang semula boleh menjadi dilarang dalam kebijakan hukum pidana dikenal sebagai kriminalisasi (Muksalmina et al., 2023). Studi tentang reformasi hukum keluarga menunjukkan pergeseran dari fikih ke hukum perundang-undangan, misalnya pada pengaturan bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan; regulasi ini diposisikan sebagai perlindungan bagi perempuan dari praktik talak yang sewenang-wenang (Muksalmina et al., 2023). Rangkaian penjelasan tersebut menggambarkan bagaimana sebuah praktik yang dalam fikih dapat terjadi "di mana saja dan kapan saja" kemudian dibatasi oleh hukum negara, sehingga tindakan tertentu yang tidak sesuai prosedur menjadi terlarang dan bahkan dikenai konsekuensi hukum (Muksalmina et al., 2023).

Secara konseptual, ini memperlihatkan mekanisme mala prohibita dalam ruang norma bernuansa Islam: sebuah larangan muncul terutama karena kebijakan legislasi/prosedural negara yang ditujukan untuk kemaslahatan (perlindungan dari mudarat), bukan karena tindakan tersebut selalu diposisikan sebagai kejahatan in se pada tataran moral yang sama di semua konteks (Muksalmina et al., 2023; Wicaksono, 2022).

Dalam konteks pembentukan peraturan pidana, kajian konstitusionalitas sanksi pidana menekankan bahwa ketika suatu perbuatan termasuk kategori mala prohibita, penetapan statusnya sebagai tindak pidana merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang, sehingga pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan konsepsi ultimum remedium, konsepsi mala in se dan mala prohibita, serta konsepsi hak asasi manusia (Wicaksono, 2022). Dengan demikian, "mala prohibita bernuansa Islam" pada level negara modern dapat dibaca sebagai produk pilihan kebijakan hukum yang perlu dijustifikasi secara kemaslahatan dan diuji terhadap prinsip-prinsip fundamental (kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan) (Wicaksono, 2022), sekaligus selaras dengan cara pandang bahwa nilai ajaran Islam dipertimbangkan untuk penentuan kemaslahatan umum (Adismana et al., 2022; Kawakib, 2022).

________________________________________

6. Contoh Konkret Mala Prohibita yang Dikaitkan dengan Implementasi Prinsip Syariah dalam Hukum Positif

Salah satu contoh yang terang tentang larangan berbasis undang-undang yang dikaitkan dengan prinsip syariah adalah pengaturan Jaminan Produk Halal: pemerintah mengesahkan undang-undang yang mengatur sertifikasi halal, label halal, dan keterangan tidak halal, dan pengesahan regulasi tersebut dipahami sebagai upaya menerapkan prinsip syariah dalam regulasi (Supriyadi & Harahab, 2012). Dalam analisis kriminalisasi kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk, pelanggaran atas kewajiban tersebut diposisikan sebagai tindak pidana, dan jenis tindak pidana "pelanggaran" disebut juga mala prohibita karena masyarakat menyadari sebagai tindak pidana terutama karena undang-undang merumuskannya sebagai delik dan mengancamnya dengan sanksi (Supriyadi & Harahab, 2012).

Di sini, struktur mala prohibita tampak jelas: inti larangannya bersifat normatif-positif (ditetapkan undang-undang), dan argumentasi kebijakannya dihubungkan dengan perlindungan konsumen Muslim serta penerapan prinsip syariah dalam regulasi (Supriyadi & Harahab, 2012). Dengan demikian, "mala prohibita menurut hukum Islam" dalam konteks negara modern dapat berupa pelarangan dan pemidanaan yang ditopang oleh rasionalitas syariah (perlindungan kemaslahatan), tetapi bentuk operasionalnya ditetapkan melalui undang-undang (Adismana et al., 2022; Supriyadi & Harahab, 2012).

Contoh lain yang juga merepresentasikan pola ini adalah larangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye dalam undang-undang pemilu. Kajian perbandingan dengan perspektif siyasah fiqh menjelaskan bahwa fiqih siyasah (atau siyasah syar'iyyah) membahas kebijakan dan regulasi yang dibuat penguasa sesuai prinsip syariat demi kemaslahatan umat; dan sekalipun aktivitas politik di masjid dapat diperdebatkan, prinsip fiqih siyasah menekankan penghindaran mudarat lebih daripada pencapaian manfaat (Febri, 2023). Pola kebijakan ini koheren dengan karakter mala prohibita: larangan menjadi mengikat karena regulasi yang ditetapkan negara, sementara justifikasi normatifnya dikaitkan dengan kerangka kemaslahatan dan pencegahan mudarat yang dikenal dalam nalar kebijakan syariah (Febri, 2023; Kawakib, 2022).

________________________________________

7. Relasi dengan Tujuan-Tujuan Pemuliaan Manusia dan Kemaslahatan: Mengapa "Larangan Undang-Undang" Tetap Memerlukan Legitimasi Syariah

Kajian perbandingan asas legalitas menyatakan bahwa tujuan asas legalitas dalam hukum pidana Islam dipahami sebagai upaya memuliakan manusia dengan memelihara keturunan, harta, akal, jiwa, dan agama (Adismana et al., 2022). Rumusan tujuan tersebut memberi horizon evaluatif bagi mala prohibita yang ditetapkan negara: larangan yang hanya berbasis "ada undang-undang" perlu dinilai dari kontribusinya pada pemeliharaan kemaslahatan manusia. Pada saat yang sama, analisis tentang hukum pidana Islam dalam sistem nasional menegaskan bahwa larangan-larangan syara' dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan, dan pelanggaran atas ketentuan syariat dapat diancam hukuman had atau ta'zir (Kawakib, 2022). Dengan kerangka ini, larangan yang bersumber dari otoritas negara, misalnya dalam wilayah ta'zir, idealnya tetap diletakkan dalam garis kemaslahatan dan tujuan pemeliharaan dasar — sebagaimana nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum (Adismana et al., 2022; Kawakib, 2022).

Kerangka ini juga menjelaskan mengapa terdapat kehati-hatian dalam memposisikan sanksi pidana sebagai instrumen regulasi: kajian konstitusionalitas norma sanksi pidana mengingatkan perlunya menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dan mempertimbangkan hak asasi manusia ketika pembentuk undang-undang menetapkan kriminalisasi, khususnya pada perbuatan yang bersifat mala prohibita (Wicaksono, 2022). Dalam horizon Islam, penetapan sanksi ta'zir juga digambarkan sebagai ranah otoritas pemimpin negara sesuai tingkat kejahatan (Suherman, 2020), yang berarti kebijakan pidana harus dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional dan maslahat. Dengan demikian, "mala prohibita menurut hukum Islam" yang paling dapat dipertahankan secara akademik adalah mala prohibita yang tidak semata formal-positif, tetapi juga dapat dijustifikasi melalui pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan nilai-nilai dasar manusia (Adismana et al., 2022; Kawakib, 2022; Wicaksono, 2022).

________________________________________

8. Ketegangan dan Kritik: Keterbatasan Mala Prohibita (Legalitas Formal) dan Wacana Perluasan Sumber Hukum

Kritik terhadap dominasi mala prohibita dalam legalitas formal menegaskan adanya problem perlindungan korban: apabila hanya perbuatan yang dilarang undang-undang yang dapat dituntut, maka perbuatan yang menimbulkan kerugian besar tetapi belum menjadi mala prohibita tidak dapat diproses pidana (Anindyajati et al., 2016; Yuherawan et al., 2021). Kritik lain menekankan bahwa asas legalitas formal memunculkan larangan non-analogi dan non-retroaktif, serta memusatkan kualifikasi tindak pidana pada undang-undang, yang berimplikasi pada ketertutupan sistem terhadap hukum tidak tertulis (Anindyajati et al., 2016). Dalam wacana pembaruan, ada gagasan untuk merekonstruksi asas legalitas agar mampu mengakomodasi "hukum yang hidup dalam masyarakat" dan memperluas jangkauan dari hanya mala prohibita menuju juga perbuatan di luar kategori itu (yang dalam diskursus tertentu disebut crimina extra ordinaria) (Sirjon & Sakti, 2023; Sudibyo & Rahman, 2021). Dalam konteks ini, konsep "tiada kejahatan tanpa pidana" dibedakan dari "tiada kejahatan tanpa pidana berdasarkan undang-undang pidana", dan pembahasan menunjukkan bahwa daya jangkau prinsip yang kedua hanya terhadap mala prohibita (Sirjon & Sakti, 2023; Sudibyo & Rahman, 2021).

Ketegangan tersebut relevan bagi pembacaan "menurut hukum Islam" karena sebagian argumentasi menempatkan hukum Islam sebagai the living law yang berakar pada budaya masyarakat, dan proses akomodasinya ke hukum pidana nasional terus diperjuangkan, termasuk melalui penerapan hukuman cambuk di Aceh sebagai fase baru akomodasi hukum pidana Islam (Rofi'i et al., 2022). Pada level kebijakan, ini menunjukkan dialektika antara legalitas formal (yang cenderung mengunci delik pada mala prohibita) dan aspirasi memasukkan nilai-nilai/hukum yang hidup yang dipandang sejalan dengan kemaslahatan dan nilai syariah (Rofi'i et al., 2022; Sirjon & Sakti, 2023). Karena itu, pembahasan mala prohibita "menurut hukum Islam" selalu bersinggungan dengan pertanyaan metodologis: apakah cukup berpegang pada larangan tertulis (positif), atau perlu ruang yang lebih luas untuk menilai "kepantasan dipidana" berdasarkan nilai yang hidup dan tujuan kemaslahatan, tanpa merusak jaminan kepastian hukum dan pencegahan kesewenang-wenangan (Anindyajati et al., 2016; Sirjon & Sakti, 2023; Yuherawan et al., 2021).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, mala prohibita dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang menjadi terlarang dan dapat dipidana karena larangan itu ditetapkan oleh aturan (undang-undang) (Hafizah et al., 2022; Pratama, 2022; Yuherawan et al., 2021). Ketika dibaca "menurut hukum Islam", konsep ini paling koheren jika ditempatkan pada wilayah jarimah yang sanksinya tidak harus had dan dapat berada dalam ranah ta'zir, yakni wilayah di mana otoritas pemimpin negara berwenang menetapkan kadar sanksi sesuai tingkat kejahatan dan kebijakan kemaslahatan (Kawakib, 2022; Suherman, 2020).

Di ranah kebijakan publik, contoh mala prohibita yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kemaslahatan ialah larangan administratif demi ketertiban dan perlindungan, misalnya pelanggaran lalu lintas, serta kriminalisasi tertentu yang dikaitkan dengan implementasi prinsip syariah dalam regulasi, misalnya kewajiban keterangan tidak halal pada produk (Kawakib, 2022; Supriyadi & Harahab, 2012). Meski demikian, pembacaan ini harus tetap mengakui kritik bahwa legalitas formal yang mengunci pidana pada mala prohibita berpotensi mengabaikan perlindungan korban dan memerlukan penyeimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Anindyajati et al., 2016; Wicaksono, 2022; Yuherawan et al., 2021), sekaligus mempertimbangkan tujuan pemuliaan manusia yang dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam (Adismana et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adismana, O. H., Akub, S., & Burhamzah, O. D. (2022). Kriminalisasi terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada Produk. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 110. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p110-118

Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. Jurnal Konstitusi, 12(4), 872. https://doi.org/10.31078/jk12410

Febri, N. P. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Pengabulan Permohonan Perkawinan Beda Agama. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(03), 1167–1178. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.850

Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Mahadi Indonesia Journal of Law, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311

Kawakib, A. N. (2022). Quo Vadis Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Al-Adillah Jurnal Hukum Islam, 2(2), 130–140. https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i2.468

Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 21. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133

Muksalmina, M., Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). Khalwat dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 2(4), 435–441. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806

Pratama, M. B. (2022). Kriminalisasi Perbuatan Zina Sebagai Perwujudan Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 583–590. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1956

Rofi'i, H. Y., Zaki, H. M., Faizal, L., & Qohar, Abd. (2022). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 93–104. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1576

Sirjon, L., & Sakti, L. O. A. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 12(1), 53. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017

Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. Journal Presumption of Law, 3(1), 55–79. https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985

Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Bina Hukum Lingkungan, 5(1), 133. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133

Supriyadi, Mr., & Harahab, Y. (2012). Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 589. https://doi.org/10.22146/jmh.16283

Wicaksono, D. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 181–196. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360

Yuherawan, D. S. (2012). Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. Jurnal Dinamika Hukum, 12(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.32

Yuherawan, D. S., Juita, S. R., Utari, I. S., & Soraya, J. (2021). Asas Nullum Crimen Sine Poena pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2(1), 1–19. https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.8