01547 - Majelis Hakim dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Kolegialitas, Kewenangan, dan Maqāṣid Peradilan

Abstract

This article examines the concept of majelis hakim (judicial panel) from the perspective of Islamic law, understood as a collegial arrangement of three or more judges who jointly examine and adjudicate cases. Using a normative-qualitative approach based on fiqh literature and empirical studies of Islamic judicial institutions in Indonesia, this study demonstrates that the judicial panel model has historical precedents in local Islamic court practice in the archipelago—particularly in the Bima Sultanate—and continues to be practiced in modern religious court systems through deliberative (musyawarah) mechanisms. Normatively, the panel is directed toward realizing the maqāṣid of justice: upholding truth, independence, and evidence-based adjudication. In the domain of ḥudūd, the panel is bound by textual provisions, with its primary role confined to verification of evidentiary elements; whereas in ta'zīr, the panel operates within a broader space of ijtihad, requiring adherence to the principles of justice, legal certainty, and utility (maṣlaḥah) to prevent arbitrary discretion and manage sentencing disparity. The panel format is therefore not merely administrative, but also an instrument for richer deliberation, internal collegial control, and legitimacy of judicial decisions.

Keywords: majelis hakim, Islamic law, collegiality, maqāṣid al-justice, ta'zīr, ḥudūd, judicial independence

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep majelis hakim dalam perspektif hukum Islam, yang dipahami sebagai susunan kolegial tiga hakim atau lebih yang bersama-sama memeriksa dan memutus perkara. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis literatur fikih dan kajian empiris kelembagaan peradilan Islam di Indonesia, studi ini menunjukkan bahwa model majelis hakim memiliki preseden historis dalam praktik peradilan Islam lokal di Nusantara—khususnya di Kesultanan Bima—dan tetap dipraktikkan dalam sistem peradilan agama modern melalui mekanisme musyawarah. Secara normatif, majelis diarahkan untuk mewujudkan maqāṣid peradilan: penegakan kebenaran, independensi, dan putusan berbasis pembuktian. Dalam wilayah ḥudūd, majelis terikat pada ketentuan nash dengan peran utama pada verifikasi unsur pembuktian; sedangkan pada wilayah ta'zīr, majelis beroperasi dalam ruang ijtihad yang lebih luas sehingga memerlukan pedoman asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan guna mencegah kesewenang-wenangan dan mengelola disparitas putusan. Format majelis hakim dengan demikian bukan sekadar administratif, melainkan juga merupakan instrumen untuk menghadirkan deliberasi yang lebih kaya, kontrol internal kolegial, dan legitimasi putusan.

Kata Kunci: majelis hakim, hukum Islam, kolegialitas, maqāṣid peradilan, ta'zīr, ḥudūd, independensi kehakiman

________________________________________

1. Pendahuluan: Kedudukan Peradilan dan Hakim dalam Hukum Islam

Dalam kerangka hukum Islam, pelaksanaan dan penegakan hukum pidana (fiqh jināyah) dipahami sebagai bagian dari syariat yang bersifat publik, sehingga implementasinya memerlukan otoritas negara/penguasa (imām/ulī al-amr) dan wakil-wakilnya, termasuk para hakim, untuk menerapkan sanksi—baik ḥudūd, ta'zīr, maupun bentuk sanksi lainnya yang dikenal dalam kajian hukum pidana Islam (Musyafa'ah, 2015). Sejalan dengan itu, kebutuhan umat Islam terhadap peradilan untuk penegakan hukum juga ditegaskan dalam diskursus hubungan Islam dan sistem peradilan, termasuk pembahasan fikih mengenai cara pengangkatan hakim (qāḍī) oleh pemimpin (waliy al-amr) (Mustakhim, 2015).

Dengan demikian, pembahasan "majelis hakim" (panel hakim) dalam perspektif hukum Islam perlu ditempatkan sebagai bagian dari institusionalisasi kewenangan negara untuk memutus sengketa dan perkara secara adil, berbasis sumber-sumber hukum Islam, sekaligus menjaga kemaslahatan (maqāṣid) peradilan—seperti tersedianya unsur penegak kebenaran, independensi, dan penyerahan objek sengketa kepada pihak yang berhak.

________________________________________

2. Terminologi "Majelis Hakim" dan Relevansinya dalam Praktik Peradilan Bernuansa Islam

Istilah "majelis hakim" dalam praktik peradilan di Indonesia lazim dipahami sebagai susunan kolegial—bukan hakim tunggal—yang memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan dan permusyawaratan, yang dalam praktiknya dapat berjumlah tiga orang hakim atau lebih. Sumber-sumber yang dikaji tidak memuat satu ketentuan tunggal yang menyatakan bahwa hukum Islam secara normatif mensyaratkan jumlah tertentu untuk qāḍī dalam semua konteks. Namun, sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa model kolegial berupa majelis—dengan ketua dan anggota—pernah dan/atau masih dipraktikkan dalam institusi yang menerapkan hukum Islam, serta dipandang sebagai mekanisme untuk memperkuat musyawarah, pertimbangan, dan legitimasi putusan.

Sebagai contoh historis, di Kesultanan Bima, "majelis hakim" yang memeriksa dan memutus perkara disebut terdiri dari seorang ketua dan tiga orang anggota—sehingga berjumlah empat—dengan komposisi jabatan keagamaan tertentu sebagai unsur majelisnya. Di sisi lain, dalam pembahasan kontemporer tentang kelembagaan kehakiman Islam, juga muncul uraian bahwa qāḍī yang memiliki kewenangan memutus berada pada posisi "hakim ketua", sedangkan hakim anggota diposisikan memberi masukan dan pertimbangan bila diperlukan. Kedua gambaran ini sama-sama memperlihatkan adanya konsepsi kolegialitas—meski dengan penekanan yang berbeda—dalam praktik lembaga peradilan yang berangkat dari tradisi atau nilai hukum Islam.

________________________________________

3. Susunan "Tiga Hakim atau Lebih": Bentuk, Komposisi, dan Rasionalitas Kolegialitas

Praktik susunan tiga hakim atau lebih dapat dipahami melalui dua jalur penjelasan yang sama-sama muncul dalam kajian yang ada.

Pertama, jalur institusional-prosedural. Dalam konteks peradilan anak di Indonesia, dikenal pembedaan bahwa perkara tertentu dapat diperiksa oleh hakim tunggal, sedangkan perkara lain—misalnya yang ancaman hukumannya lebih berat dan pembuktiannya sulit—diperiksa oleh hakim majelis. Walaupun norma tersebut merupakan rujukan hukum positif, ia relevan untuk menjelaskan mengapa majelis dipilih sebagai bentuk pemeriksaan: yakni untuk memperkuat kecermatan pemeriksaan dan pertimbangan dalam perkara yang kompleks, yang secara prinsip sejalan dengan maqāṣid peradilan Islam yang menekankan pentingnya kualifikasi pemutus perkara—cerdas, cermat, berilmu, independen, dan 'ādil.

Kedua, jalur historis-praktik peradilan Islam lokal. Pada Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, majelis hakim secara eksplisit disebut terdiri dari seorang ketua dan tiga anggota yang bersama-sama memeriksa dan memutus perkara. Bukti historis ini mendukung pemahaman bahwa panelisasi—lebih dari satu hakim—dapat menjadi desain kelembagaan dalam penerapan hukum Islam, setidaknya pada konteks sosio-historis tertentu di Nusantara (Musyafa'ah, 2015).

Selain itu, sumber-sumber yang menyinggung praktik majelis di peradilan modern juga menekankan bahwa putusan kolegial dicapai melalui musyawarah antar hakim. Dalam kajian persepsi masyarakat mengenai keabsahan putusan hakim perempuan di Pengadilan Agama, misalnya, dijelaskan bahwa dalam praktik majelis, putusan ditempuh lewat musyawarah di antara tiga orang hakim. Narasi tersebut sekaligus dipakai untuk menerangkan mengapa sebagian pihak memandang putusan kolektif sebagai lebih "kuat" karena memungkinkan saling melengkapi di antara anggota majelis. Meskipun ini adalah deskripsi persepsi sosial—bukan ketentuan fikih yang final—ia tetap menunjukkan rasionalitas yang sering dilekatkan pada majelis: kolegialitas dipandang meningkatkan kualitas deliberasi dan mengurangi kelemahan individual.

________________________________________

4. Kerja Majelis Hakim: Musyawarah, Pertimbangan Hukum, dan Pembuktian

Sumber-sumber yang mengkaji putusan pengadilan dalam perkara pidana dan/atau jinayah berulang kali menunjukkan bahwa majelis hakim, ketika memutus perkara, mendasarkan diri pada rangkaian pertimbangan: keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti, serta faktor yang memberatkan dan meringankan (Azkha et al., 2020; Fasial, 2023).

Dalam perkara penadahan dengan sistem gadai, misalnya, majelis hakim mempertimbangkan saksi dan alat bukti serta hal-hal yang memberatkan/meringankan sebagai dasar putusan, yang kemudian dikaitkan dengan kategori jarīmah dan ta'zīr dalam fiqh jināyah. Pola pertimbangan serupa juga tampak dalam kajian putusan perkara membawa lari anak perempuan dan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang menegaskan peran majelis dalam menilai fakta persidangan serta faktor meringankan/memberatkan sebelum menjatuhkan putusan (Fasial, 2023). Bahkan, dalam studi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, pembacaan putusan memperlihatkan dimensi prosedural internal majelis, yakni adanya rapat permusyawaratan majelis hakim sebelum putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Rangkaian ini menunjukkan bahwa "bersama-sama memeriksa dan memutus" dalam majelis tidak hanya berarti hadir bersama, melainkan juga menimbang fakta dan menyatukan penilaian dalam deliberasi internal.

Dalam perspektif hukum Islam, penekanan pada pembuktian juga dinyatakan dengan tegas: hakim tidak boleh memutus perkara ketika tidak ada bukti (Azkha et al., 2020). Bahkan dalam pembahasan pembuktian, disebutkan adanya alat bukti yang disepakati ulama fikih seperti persaksian (asy-syahādah) di majelis persidangan (Azkha et al., 2020). Prinsip kehati-hatian dalam pembuktian ini relevan dengan maqāṣid peradilan yang menghendaki kesaksian berdasarkan fakta terpercaya dan dokumentasi, dan juga selaras dengan kebutuhan menjaga martabat pengadilan serta kebebasan hakim dari intervensi agar putusan sungguh bertumpu pada fakta hukum (Hasibuan, 2019).

________________________________________

5. Batas Kewenangan Majelis: Ḥudūd (Ketentuan Pasti) dan Ta'zīr (Diskresi Hakim/Penguasa)

Salah satu aspek penting untuk memahami fungsi majelis hakim menurut hukum Islam adalah pembedaan jenis jarīmah dan konsekuensi kewenangannya.

Dalam jarīmah ḥudūd, sanksi dipandang telah ditentukan oleh nash, sehingga—ketika unsur terpenuhi dan terbukti—hakim/penguasa pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk mencampuri substansi sanksi selain menjatuhkan hukuman sebagaimana ketentuan syara'. Dalam pembahasan jarīmah ḥudūd, ditegaskan bahwa hakim tidak boleh melebihi atau mengurangi batas-batas yang telah ditentukan; jika keluar dari batas itu, keputusan dapat dinyatakan batal dan hakim bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Sejalan dengan itu, studi tentang klasifikasi jarīmah ḥudūd menegaskan bahwa apabila pelaku terbukti melakukan jarīmah yang diancam had, hakim/penguasa tidak memiliki hak campur tangan selain menjatuhkan hukuman yang ditentukan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam konteks Aceh, kajian tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga menegaskan bahwa pada wilayah ḥudūd yang "jelas bentuk dan ukurannya", hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menemukan hukuman lain; ijtihad lebih diarahkan pada penetapan apakah tindak pidana benar terjadi, dan bila terbukti maka hukuman yang telah tersedia diterapkan.

Sebaliknya, dalam jarīmah ta'zīr, sumber-sumber yang tersedia menegaskan adanya fleksibilitas karena bentuk dan kadar sanksi tidak ditentukan secara rinci di dalam Al-Qur'an, sehingga ijtihad penguasa atau hakim menjadi faktor kunci dalam menentukan bentuk dan berat-ringannya hukuman (Fasial, 2023; Hasibuan, 2019). Definisi ta'zīr sebagai sanksi yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya secara spesifik—dan karenanya diserahkan kepada penguasa/hakim—muncul secara eksplisit dalam kajian tindak pidana pembakaran hutan maupun pembahasan ta'zīr secara konseptual (Fasial, 2023).

Akan tetapi, fleksibilitas ini juga mengandung implikasi: karena ta'zīr memungkinkan variasi pemidanaan, maka "kejadian yang sama" dapat diputus berbeda oleh hakim yang berbeda karena perbedaan situasi latar (contextual background) yang dipertimbangkan. Dalam konteks ini, majelis hakim sebagai bentuk kolegial dapat dipandang sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan diskresi dengan deliberasi bersama, sekalipun sumber-sumber yang tersedia tidak menyatakan secara eksplisit bahwa majelis selalu menghilangkan disparitas.

________________________________________

6. Disparitas Putusan Antarmajelis dan Kebutuhan Standar Pertimbangan

Sumber-sumber yang dikaji juga menunjukkan problem praktis yang sering muncul dalam rezim yang memberi ruang diskresi, baik karena rancangan delik maupun variasi pertimbangan antarmajelis. Dalam kajian rumusan jarīmah pemerkosaan dalam Qanun Aceh, ditunjukkan adanya disparitas pemidanaan: pelaku pertama dijatuhi 130 kali cambukan, sedangkan pelaku kedua dalam perkara serupa dijatuhi 125 kali cambukan oleh majelis hakim yang berbeda. Kajian tersebut menegaskan bahwa disparitas antarmajelis bisa terjadi dan tidak otomatis dinilai seratus persen salah, tetapi ia menunjukkan probabilitas disparitas yang melekat pada rumusan delik dan praktik pemidanaan. Pada saat yang sama, teori tentang ta'zīr juga menyatakan bahwa perbedaan latar situasi dapat melahirkan putusan berbeda oleh hakim lain dalam perkara yang tampak serupa, sehingga disparitas menjadi isu yang perlu dikelola agar tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian, dan kemaslahatan (Hasibuan, 2019).

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman hakim juga ditegaskan. Kajian ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana Islam menekankan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada asas keadilan (proporsional), kepastian hukum, dan kemanfaatan—dengan melihat manfaat-mudarat (Hasibuan, 2019). Prinsip tersebut dapat dibaca sebagai kerangka etik-yuridis untuk menuntun majelis hakim ketika melakukan musyawarah, terutama dalam wilayah ta'zīr yang memberi ruang ijtihad (Hasibuan, 2019). Bahkan pada isu talak di Pengadilan Agama, kajian maqāṣid menegaskan adanya maṣlaḥah dari keharusan ikrar talak di depan majelis hakim, yang dikaitkan dengan equality before the law dan kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa majelis tidak hanya dipahami sebagai format organisasi, melainkan juga sebagai instrumen untuk memastikan proses yang lebih akuntabel dan pasti, sesuai orientasi kemaslahatan.

________________________________________

7. Independensi dan Wibawa Majelis Hakim: Perlindungan dari Intervensi dan Penghormatan Pengadilan

Keberfungsian majelis hakim juga terkait erat dengan independensi dan wibawa peradilan. Dalam kajian contempt of court perspektif hukum Islam, ditegaskan bahwa kedudukan hakim penting dan terhormat, sehingga hakim harus memiliki wibawa, dan pencari keadilan juga harus menghormati lembaga pengadilan dan hakim. Kajian tersebut juga menekankan bahwa hakim—sebagai bagian dari kepemimpinan—wajib menjalankan amanah dan memutus perkara secara adil, dan bahwa bila ketentuan hukuman tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, hakim dapat memutus berdasarkan ijtihadnya dalam kerangka ta'zīr. Perspektif maqāṣid peradilan pun menekankan pentingnya pemutus perkara yang independen dan 'ādil, yang secara konseptual mendukung kebutuhan menjaga majelis dari tekanan eksternal agar deliberasi bersama benar-benar berorientasi pada kebenaran faktual dan keadilan.

Sumber historis dari Bima juga menekankan syarat penting bagi hakim/majelis hakim: dalam memberikan keputusan, hakim atau majelis hakim harus terbebas dari tekanan pihak-pihak tertentu yang menginginkan perkaranya dimenangkan, serta harus berada dalam kondisi sehat jasmani dan pikiran. Walaupun uraian ini berasal dari konteks sejarah lokal, ia selaras dengan gagasan bahwa majelis hakim bukan sekadar kumpulan personel, tetapi institusi etis yang harus dijaga integritasnya agar pemeriksaan bersama dan putusan kolektif tidak terdistorsi.

________________________________________

8. Isu Gender dan Majelis Hakim: Kolegialitas sebagai Ruang Legitimasi Sosial

Sumber-sumber yang dikaji memperlihatkan bahwa diskursus mengenai hakim perempuan sering bersinggungan dengan gagasan kolegialitas majelis. Studi persepsi tokoh masyarakat di Kota Malang menunjukkan adanya pandangan yang menyamakan keabsahan putusan hakim perempuan dengan hakim laki-laki karena putusan dianggap berlandaskan kuat dan hakim dipandang kompeten; namun ada pula pandangan yang cenderung membedakan, yakni menganggap putusan hakim perempuan "sah" bila berada dalam putusan kolektif (majelis), terutama bila dalam satu majelis terdapat hakim laki-laki. Sekali lagi, ini adalah peta persepsi sosial—bukan rumusan fikih yang disepakati—tetapi ia menunjukkan bagaimana format majelis (kolektif) dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial atas otoritas kehakiman dalam masyarakat plural.

Di sisi lain, dalam kerangka organisasi keagamaan, terdapat pandangan yang menilai pertanyaan "bolehkah perempuan menjadi hakim" tidak tepat lagi dipersoalkan pada masa kini, sebagaimana dinyatakan dalam ulasan tentang keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan mengaitkan dua sumber tersebut, dapat disimpulkan secara terbatas—sesuai bukti yang tersedia—bahwa majelis hakim kadang dipersepsikan sebagai sarana penguat legitimasi oleh sebagian masyarakat, sementara sebagian otoritas pemikiran Islam modern Indonesia menekankan penerimaan atas peran perempuan sebagai hakim tanpa menjadikannya problem normatif utama.

________________________________________

9. Penutup

Berdasarkan kajian sumber-sumber yang ada, "majelis hakim menurut hukum Islam"—dalam pengertian susunan tiga hakim atau lebih yang bersama-sama memeriksa dan memutus perkara—lebih tepat dipahami sebagai model kelembagaan yang:

1. memiliki preseden historis dalam praktik peradilan Islam lokal di Nusantara, misalnya di Bima, dengan satu ketua dan tiga anggota;

2. dipraktikkan dalam sistem peradilan modern melalui musyawarah majelis—sering digambarkan beranggotakan tiga hakim—sebagai sarana memperkuat deliberasi dan kualitas pertimbangan; serta

3. secara normatif diarahkan untuk mewujudkan maqāṣid peradilan seperti penegakan kebenaran, independensi, dan keadilan berbasis pembuktian (Azkha et al., 2020).

Dalam wilayah ḥudūd, majelis—sebagaimana hakim pada umumnya—terikat pada ketentuan nash sehingga ruangnya terutama pada pembuktian dan pemastian terpenuhinya unsur jarīmah. Sedangkan pada wilayah ta'zīr, majelis beroperasi dalam ruang ijtihad yang lebih luas sehingga memerlukan pedoman asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar diskresi tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan serta agar disparitas putusan dapat dikelola secara bertanggung jawab (Hasibuan, 2019).

Dengan demikian, format majelis hakim tidak hanya berdimensi administratif, melainkan juga merupakan instrumen untuk menghadirkan pertimbangan yang lebih kaya, kontrol internal deliberatif, dan legitimasi putusan—selama integritas, independensi, dan standar pembuktian tetap dijaga.

________________________________________

Daftar Pustaka

Azkha, U., Abbas, S., & Din, Mohd. (2020). Analisis yuridis terhadap rumusan jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 191. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1784

Fasial, A. (2023). Hubungan Islam dengan sistem peradilan di Indonesia. Warta Dharmawangsa, 17(2), 632–649. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177

Hasibuan, Z. (2019). Penyebaran ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana Islam. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 12(2), 183–203. https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4497

Mustakhim, M. (2015). Hukuman bagi pelaku tindak pidana membawa lari anak perempuan. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 313–320. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.313-320

Musyafa'ah, A. W. N. (2015). Hukuman bagi pelaku tindak pidana penadahan dengan sistem gadai. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 336–341. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.336-341