01546 - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Perspektif Hukum Islam: Kompatibilitas, Ketegangan, dan Negosiasi Legitimasi

International Criminal Court (ICC) in the Perspective of Islamic Law: Compatibility, Tensions, and Legitimacy Negotiation

Abstract

The International Criminal Court (ICC) is a permanent international criminal court established under the Rome Statute to prosecute individuals for four core crimes: genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. This article synthesizes literature on the relationship between ICC and Islamic law from two primary axes: (i) substantive compatibility between prohibitions of serious international crimes and the principles of Islamic criminal law, and (ii) points of tension regarding sources of law, sovereignty, procedure, and the cultural legitimacy of ICC in Muslim communities. The literature affirms the existence of shared humanitarian objectives between Islamic law and international criminal law, while simultaneously inventorying objections raised by some scholars and Muslim-majority states regarding the potential "replacement" of sharia jurisdiction by "man-made" law under the Rome Statute regime. This article concludes that the relationship between ICC and Islamic law is best understood as conditional compatibility: compatible in its objective of punishing perpetrators of serious crimes, yet requiring more plural legitimacy and interpretive strategies, including utilization of general principles under Article 21(1)(c) of the Rome Statute to accommodate non-Western legal traditions. The complementarity principle further provides that national enforcement — including legal systems that accommodate sharia — retains a primary role, with the ICC functioning as a supplementary mechanism when national systems fail.

Keywords: International Criminal Court; Islamic Law; Rome Statute; Core Crimes; Complementarity; Sharia; Eurocentrism

________________________________________

Abstrak

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) adalah pengadilan pidana internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma untuk mengadili individu atas empat core crimes: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Artikel ini mensintesis literatur mengenai hubungan antara ICC dan hukum Islam dari dua poros utama: (i) kompatibilitas substantif antara larangan-larangan kejahatan berat internasional dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, dan (ii) titik-titik ketegangan terkait sumber hukum, kedaulatan, prosedur, serta legitimasi kultural ICC di masyarakat Muslim. Literatur menegaskan adanya irisan tujuan kemanusiaan antara hukum Islam dan hukum pidana internasional, sekaligus menginventarisasi keberatan-keberatan yang muncul dari sebagian sarjana dan negara mayoritas Muslim terkait potensi "penggantian" jurisdiksi syariah oleh hukum "buatan manusia" dalam rezim Statuta Roma. Artikel ini menyimpulkan bahwa hubungan antara ICC dan hukum Islam paling tepat dibaca sebagai kompatibilitas yang bersyarat: kompatibel dalam tujuan penghukuman pelaku kejahatan berat, namun menuntut strategi legitimasi dan interpretasi yang lebih plural, termasuk pemanfaatan prinsip-prinsip umum berdasarkan Pasal 21(1)(c) Statuta Roma untuk mengakomodasi tradisi hukum non-Barat. Prinsip komplementaritas lebih lanjut memberikan kerangka bahwa penegakan nasional — termasuk sistem hukum yang memberi tempat pada syariah — tetap memiliki peran utama, dengan ICC berfungsi sebagai pelengkap ketika mekanisme nasional gagal.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional; Hukum Islam; Statuta Roma; Core Crimes; Komplementaritas; Syariah; Eurosentrisme

________________________________________

1. Pendahuluan

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) — pengadilan pidana internasional yang berwenang mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi — merupakan institusi hukum internasional yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, budaya, dan norma hukum yang beragam di tingkat global.

Dalam diskursus hukum Islam, perbincangan mengenai ICC cenderung bergerak pada dua poros utama: (i) kompatibilitas substantif antara larangan-larangan kejahatan berat internasional dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, dan (ii) titik-titik ketegangan terkait sumber hukum, kedaulatan, prosedur, serta legitimasi kultural ICC di masyarakat Muslim (Fraser, 2020a; شكرى, 2022).

Artikel ini mensintesis literatur yang menegaskan adanya irisan tujuan kemanusiaan antara hukum Islam dan hukum pidana internasional (AlShehhi & Yaacob, 2022; شكرى, 2022), sekaligus menginventarisasi keberatan-keberatan yang muncul dari sebagian sarjana dan negara mayoritas Muslim terkait potensi "penggantian" jurisdiksi syariah oleh hukum "buatan manusia" dalam rezim Statuta Roma (Fraser, 2020a; Johnson, 2019).

________________________________________

2. ICC sebagai Institusi Hukum: Mandat, Desain Yurisdiksi, dan Dimensi Politik

Statuta Roma dipaparkan sebagai instrumen sentral yang mengatur yurisdiksi ICC atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, sekaligus mengatur hukum yang berlaku, admissibility, penyelidikan-penuntutan, komposisi administrasi peradilan, upaya hukum, penegakan putusan, serta kerja sama internasional (Steinberg, 2024). ICC juga dijelaskan sebagai organisasi internasional independen dengan identitas hukum sendiri, berbeda dari pengadilan ad hoc seperti ICTY/ICTR, dan yurisdiksi pidananya bersifat subsidiary terhadap penuntutan nasional, yakni penegakan nasional didahulukan (Fraser, 2020b). Dengan demikian, secara desain, ICC tidak dimaksudkan menggantikan pengadilan nasional, melainkan melengkapi ketika negara "tidak mau" atau "tidak mampu" secara sungguh-sungguh menindak kejahatan inti (Dauster, 2020; Fraser, 2020b).

Namun demikian, literatur juga menekankan bahwa ICC adalah institusi hukum yang embedded dalam politik internasional: politik membentuk Statuta Roma dan sekaligus membatasi operasi ICC; bahkan agenda perumus Statuta Roma dipengaruhi norma dan kepentingan negara pihak serta mewarisi garis keturunan norma Eropa (European lineage) (Fraser, 2020a). Di tingkat penerapan, dinamika politik turut memengaruhi persebaran geografis penyelidikan dan penuntutan ICC serta memicu klaim bias dan krisis legitimasi. Misalnya, perhatian awal yang terpusat pada Afrika menjadi salah satu katalis keluhan negara-negara Afrika terhadap ICC (Fraser, 2020a), dan diskursus Eurosentrisme serta selektivitas penegakan kembali menguat dalam konteks pascainvasi Ukraina 2022 (Mollah, 2019).

Kerangka ini penting bagi analisis "ICC menurut hukum Islam" karena penerimaan sosial terhadap ICC di komunitas Muslim tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian norma, tetapi juga persepsi keadilan global dan ketidakberpihakan institusi (Fraser, 2020a; شكرى, 2022).

________________________________________

3. Cara Pandang Hukum Islam: Sumber Hukum, Fiqh, dan Konstruksi Jurisdiksi Pidana

Literatur yang digunakan membedakan beberapa konsep kunci. "Syariah" kadang dipakai sebagai rujukan hukum ilahi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan "fiqh" dipahami sebagai aktivitas intelektual manusia untuk merumuskan kaidah dari sumber-sumber tersebut beserta korpus yurisprudensinya; sementara "qanun" merujuk pada legislasi negara modern (Fons, 2022). Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak monolitik: ia mencakup syariah (divine law) dan fiqh (produk ijtihad), serta dapat berinteraksi dengan legislasi negara (qanun/siyasa shar'iyya) (Alotaibi, 2021; Fons, 2022). Karena itu, ketika perdebatan tentang ICC mempersoalkan "hukum Tuhan" versus "hukum manusia," yang kerap dipersoalkan sejatinya adalah relasi kewenangan antara syariah/fiqh dan rezim hukum internasional yang dikodifikasi dalam Statuta Roma (Fons, 2022; Fraser, 2020a).

Dari sudut hukum pidana Islam, literatur menegaskan adanya klasifikasi tindak pidana dan jenis sanksi. Syariah dipaparkan sebagai guiding way yang terkait langsung dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah serta bersifat mengikat (mandatory) (Alotaibi, 2021). Dalam tradisi fiqh, dikenal kategori-kategori seperti hudud (dipahami sebagai rights of God dan kejahatan terhadap Tuhan), di samping kategori lain — misalnya pembedaan klasik yang dalam konteks Afghanistan disebut hadd, diat, qisas, dan ta'zir — yang digunakan untuk mengklasifikasi kejahatan dan jenis sanksi, sebagian bersifat tetap dan sebagian diskresioner (Badar et al., 2026; Khodadadipour & Moghaddam, 2019).

Literatur mengenai pembuktian juga menekankan bahwa standar pembuktian dalam hudud sangat ketat dan menaruh bobot besar pada kesaksian manusia; modernisasi pembuktian (misalnya teknologi dan DNA) diperdebatkan batas penggunaannya terutama untuk hudud karena pertimbangan tujuan syariah dan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman (Badar et al., 2026). Karakter "abstrak" dan prinsipil dalam penjabaran norma syariah/fiqh — yang memberi ruang interpretasi — sering dipertentangkan dengan prosedur ICC yang rinci dan kodifikatif dalam Statuta Roma serta perangkat proseduralnya (Badar et al., 2026; Fraser, 2020a).

________________________________________

4. Titik Temu Substansi: Empat Core Crimes dan Larangan dalam Hukum Islam

Sejumlah literatur secara eksplisit menyatakan bahwa kejahatan inti Statuta Roma — genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi — juga dilarang dalam hukum Islam (شكرى, 2022). Argumen kompatibilitas ini dipertegas oleh kajian yang menyebut bahwa tujuan hukum Islam dan hukum internasional dapat "beririsan" karena sama-sama mengejar dunia yang lebih manusiawi dan menolak impunitas pelaku pelanggaran berat (شكرى, 2022). Dalam kerangka Malekian, disebutkan bahwa tindak-tindak yang menjadi yurisdiksi ICC adalah juga prosecutable and punishable under Islamic jurisdiction, sehingga secara prinsip tidak harus dianggap kontradiktif ketika ICC menuntut pelaku kejahatan berat yang juga dipandang dosa/kezaliman dalam perspektif Islam (AlShehhi & Yaacob, 2022; Korbatieh, 2020). Bahkan, narasi dukungan moral terhadap penegakan akuntabilitas ini dikaitkan dengan pernyataan Bassiouni saat adopsi Statuta Roma bahwa Statuta tersebut menegaskan impunitas atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tidak lagi ditoleransi — dikaitkan dengan gagasan Nabi Muhammad bahwa wrongs must be righted (شكرى, 2022).

Kesesuaian substansi juga tampak pada konsep pembatasan dalam perang. Literatur menyebut bahwa, seperti hukum humaniter internasional (IHL), hukum Islam menyerukan pembatasan (constraint) dalam peperangan, termasuk bukti bahwa Nabi menginstruksikan pasukan Muslim untuk menunjukkan restraint and humanitarianism in war (شكرى, 2022). Malekian juga mengaitkan perkembangan prinsip pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional — war crimes, crimes against humanity, genocide, aggression — dengan kebutuhan penegakan yang sejalan dengan kepentingan umat manusia, dan menempatkan penuntutan pelaku sebagai bagian dari pencegahan impunitas (AlShehhi & Yaacob, 2022; Korbatieh, 2020).

Secara konseptual, titik temu ini membuka ruang untuk membaca ICC bukan sebagai "musuh" syariah, melainkan sebagai mekanisme tambahan (komplementer) yang dapat mendukung tujuan penghukuman atas kezaliman berat — meski penerapannya tetap menimbulkan isu-isu lain yang dibahas pada bagian-bagian berikut (AlShehhi & Yaacob, 2022; Fraser, 2020b).

________________________________________

5. Titik Ketegangan: Sumber Hukum, Kedaulatan, dan Kekhawatiran Usurpation terhadap Jurisdiksi Syariah

Meskipun terdapat irisan substansi, literatur menggarisbawahi adanya kekhawatiran fundamental dari sebagian sarjana, pemimpin, dan negara mayoritas Muslim terkait "sumber hukum" yang akan diterapkan bila bergabung dengan ICC. Kekhawatiran ini dirumuskan sebagai anggapan bahwa keanggotaan ICC dapat "mengusurp" jurisdiksi eksklusif syariah di negara-negara tersebut, menggantikan "hukum Tuhan" dengan "hukum manusia" (Fraser, 2020a). Kekhawatiran serupa juga dihubungkan dengan faktor institusional: beberapa analisis menyebut bahwa negara-negara yang beridentitas hukum Islam khawatir hakim non-Muslim tidak familiar atau tidak sensitif terhadap prinsip syariah, bahkan dikaitkan dengan pandangan bahwa di bawah prinsip tertentu "Muslim may not be judged by non-Muslim judges" (Johnson, 2019), sehingga keanggotaan pada lembaga peradilan internasional yang komposisinya tidak menjamin representasi Islam dapat memicu resistensi (Fraser, 2020a; Johnson, 2019).

Ketegangan ini juga muncul dalam bentuk perbedaan gaya normatif-prosedural. Dalam perundingan Statuta Roma, dicatat adanya argumen bahwa aturan prosedural ICC yang rinci dan standar pembuktian atau proses yang terformat dapat "berkonflik" dengan pendekatan hukum Islam yang lebih abstrak dalam menafsirkan prinsip syariah (Fraser, 2020a). Di sisi lain, sebagian aturan klasik yang dikembangkan fukaha (classical Muslim jurists) disebut tidak selalu konsisten dengan IHL, dan sejumlah posisi kontemporer sebagian yuris Arab juga dinilai tidak konsisten dengan kodifikasi Statuta Roma yang merepresentasikan IHL "Barat" (Fraser, 2020a; شكرى, 2022).

Bentuk refleksi praktis dari ketegangan norma ini dicontohkan melalui praktik reservasi "Sharia reservations" pada perjanjian HAM untuk menghindari inkompatibilitas dengan prinsip syariah versi negara yang bersangkutan (Fraser, 2020a). Dengan demikian, isu kedaulatan tidak semata bersifat "politik luar," melainkan terkait persepsi otoritas normatif dan kompatibilitas internal sistem hukum (Fons, 2022; Fraser, 2020a).

________________________________________

6. Kontestasi Isu Gender dan Definisi Kejahatan: Contoh Forced Pregnancy dan Perundingan Statuta Roma

Ketegangan antara syariah dan Statuta Roma juga tercermin pada perdebatan mengenai elemen-elemen kejahatan kekerasan berbasis gender. Literatur mencatat upaya beberapa delegasi negara Arab untuk mengecualikan berbagai elemen kejahatan kekerasan gender, termasuk yang terkait forced pregnancy (Fraser, 2020a). Pada saat yang sama, literatur lain yang membahas Statuta Roma dalam konteks debat kedaulatan menegaskan bahwa forced pregnancy justru termasuk dalam spektrum kejahatan terhadap kemanusiaan yang dirumuskan Statuta Roma (Alashti & Bojnordi, 2021).

Kontradiksi posisi ini memperlihatkan bahwa keberatan yang dikaitkan dengan syariah sering kali bukan pada tujuan umum perlindungan martabat manusia, melainkan pada bagaimana suatu perbuatan didefinisikan dan diletakkan dalam tipologi delik internasional, serta bagaimana implikasi sosial-keagamaannya dibaca di masyarakat Muslim (Alashti & Bojnordi, 2021; Fraser, 2020a).

________________________________________

7. Agresi (Crime of Aggression) dan Basis Penggunaan Kekuatan: Irisan Problem Definisi, Yurisdiksi, dan Legitimasi

Literatur menyebut "basis legitimasi penggunaan kekuatan" sebagai salah satu area kontensi antara sebagian interpretasi syariah dan hukum Statuta Roma (Fraser, 2020a). Dalam kerangka ICC sendiri, agresi ditempatkan sebagai salah satu core crimes, tetapi sejarah pengaturan dan aktivasi yurisdiksinya dipandang kompleks dan relatif restriktif (Ruano, 2022; Wahyuningsih et al., 2023). Pollman menunjukkan bahwa aktivasi yurisdiksi agresi dikaitkan dengan Resolusi ASP (Assembly of States Parties) 14 Desember 2017, tetapi yurisdiksi agresi dipahami sempit dan dibatasi oleh kondisi prosedural tertentu, termasuk persoalan consent negara agresor dalam jalur tertentu (Ruano, 2022). Literatur lain menyatakan ICC "dari Juli 2018" menjalankan yurisdiksi agresi, sambil menekankan bahwa konsep pertanggungjawaban individu untuk agresi menghadapi kesulitan dalam definisi dan penerapan yurisdiksi, termasuk kaitannya dengan ratifikasi amandemen Kampala (Wahyuningsih et al., 2023).

Pada titik ini, terdapat pula nuansa historis: Malekian (2011) menyatakan agresi adalah satu-satunya kejahatan yang does not appropriately come under the jurisdiction of the ICC karena ICC is not empowered untuk menanganinya (AlShehhi & Yaacob, 2022). Klaim Malekian ini perlu dibaca sebagai gambaran problem kompetensi agresi pada tahap perkembangan tertentu, yang kemudian dilanjutkan oleh literatur mutakhir yang menunjukkan adanya aktivasi tetapi tetap dengan pembatasan yurisdiksi dan perdebatan tentang efektivitas/deterrence (Ruano, 2022; Wahyuningsih et al., 2023).

Nuansa tersebut relevan bagi pembacaan hukum Islam karena perdebatan agresi sering bersinggungan dengan diskursus legitimasi penggunaan kekuatan, otoritas negara, dan relasi hukum internasional dengan norma keagamaan — yakni tema-tema yang juga tampak dalam Sharia reservations serta kekhawatiran kedaulatan (Fraser, 2020a; Ruano, 2022).

________________________________________

8. Komplementaritas ICC dan Konsep Jurisdiksi Pidana dalam Negara Muslim: Domestikasi, Kedaulatan, dan Primacy Pengadilan Nasional

Komplementaritas merupakan konsep kunci yang menjelaskan kapan ICC dapat bertindak. Dauster menegaskan yurisdiksi ICC bersifat subsidiary vis-à-vis national war crime prosecution, artinya penuntutan nasional mendahului dan ICC berperan ketika mekanisme nasional tidak memadai (Fraser, 2020b). Putri dan Sefriani juga menekankan bahwa Statuta Roma memposisikan ICC sebagai "komplemen" bagi yurisdiksi pidana nasional; ICC menjalankan yurisdiksi jika negara terkait tidak mau atau tidak mampu melakukan penyelidikan atau penuntutan yang relevan, dan prinsip komplementaritas dihubungkan dengan admisibilitas perkara (Dauster, 2020).

Dalam literatur Malaysia, pendekatan domestikasi juga dipandang sebagai cara menegaskan primacy pengadilan nasional atas kejahatan inti; misalnya, rekomendasi agar legislasi implementasi menegaskan bahwa adopsi Statuta Roma tidak menghilangkan hak utama Malaysia untuk mengadili kejahatan ICC (Wimpelmann, 2017). Dalam debat kedaulatan, Hamid menolak anggapan bahwa aksesi pada Statuta Roma otomatis "menghancurkan kedaulatan," dan menyatakan bahwa memasuki perjanjian dapat dipahami sebagai ekspresi kedaulatan; sekaligus ia menguraikan relasi antara kejahatan inti, jus cogens, dan kewajiban menuntut atau mengekstradisi pelaku (Alashti & Bojnordi, 2021). Sein juga menekankan bahwa menghukum kejahatan inti "tidak akan bertentangan" dengan presepm dasar hukum pidana Islam karena kejahatan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, dan Islam diposisikan bersifat universal, bukan untuk satu ras atau bangsa (Wimpelmann, 2017).

Dengan demikian, bila dibaca dari kerangka komplementaritas, keterlibatan ICC tidak harus dipersepsikan sebagai pengambilalihan jurisdiksi syariah, melainkan sebagai mekanisme "cadangan" ketika negara gagal menegakkan akuntabilitas — meski kekhawatiran usurpation tetap muncul dalam literatur tertentu dan perlu dijawab dengan desain implementasi nasional yang sensitif terhadap struktur hukum domestik (Fraser, 2020a; Wimpelmann, 2017).

________________________________________

9. Akuntabilitas Individu dan Isu Imunitas Kepala Negara: Resonansi dengan Prinsip Non-Impunitas dalam Hukum Islam

Dalam wacana ICC, literatur menyebut ICC menolak argumen bahwa kepala negara kebal secara mutlak, dan menegaskan bahwa pemimpin dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan berat (Steinberg, 2024). Hassan dan Osman menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban negara pihak Statuta Roma untuk menangkap atau menyerahkan kepala negara dalam konteks rujukan DK PBB, dengan klaim imunitas kepala negara dalam hukum kebiasaan internasional serta keputusan AU dan bilateral agreements tertentu; namun mereka berargumen kewajiban Statuta Roma dan norma jus cogens menuntut akuntabilitas atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi (Mazzinghy, 2023). Hamid juga mengaitkan kejahatan inti dengan jus cogens dan konsekuensi seperti kewajiban prosecute or extradite dan universality of jurisdiction, termasuk irrespective of status pelaku, termasuk kepala negara (Alashti & Bojnordi, 2021).

Dalam perspektif Malekian, baik sistem internasional maupun Islamic justice menolak perlindungan impunitas bagi pelaku kejahatan berat; ia menyatakan sumber-sumber Islam tidak mengizinkan impunitas untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida, sehingga pelaksanaan yurisdiksi ICC atas kejahatan Statuta Roma does not create any contradiction to Islamic law sejauh menyasar kejahatan yang sama-sama dikutuk (AlShehhi & Yaacob, 2022; Korbatieh, 2020). Dengan demikian, pada tingkat prinsip akuntabilitas, literatur yang tersedia cenderung membuka ruang kompatibilitas normatif, walau perbedaan prosedural dan persepsi legitimasi tetap signifikan (AlShehhi & Yaacob, 2022; Fraser, 2020a).

________________________________________

10. Praktik ICC di Konteks Negara/Komunitas Muslim: Darfur sebagai Ilustrasi Hubungan ICC–DK PBB dan Problem Penegakan Nasional

Contoh empiris yang sering dibahas adalah Darfur. Fraser mencatat ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 2009 terhadap Presiden Sudan Omar Al-Bashir — disebut sebagai kepala negara yang sedang menjabat pertama yang wanted oleh ICC — dengan dugaan kejahatan di Darfur, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (شكرى, 2022). Gunawan dkk. menekankan bahwa ICC memiliki dasar yurisdiksi di Darfur melalui perintah atau rujukan Dewan Keamanan PBB, dan mengaitkan hal ini dengan kegagalan atau ketidakefektifan pengadilan nasional Sudan serta tidak diakuinya genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai "international crime" dalam hukum pidana Sudan pada saat itu (Setiawati & Naranta, 2022).

Pada tataran desain institusional, Shukri juga menegaskan bahwa meskipun ICC pada umumnya berfokus pada negara pihak, DK PBB dapat menggunakan kewenangan rujukan untuk membawa situasi negara non-pihak ke dalam yurisdiksi ICC (Steinberg, 2024). Dalam bingkai "ICC menurut hukum Islam," Darfur memperlihatkan dua hal yang berjalan bersamaan: pertama, klaim kompatibilitas tujuan non-impunitas yang juga ditegaskan Malekian sebagai prinsip yang tidak bertentangan dengan sumber Islam (AlShehhi & Yaacob, 2022; Korbatieh, 2020); kedua, realitas politik dan resistensi kerja sama yang menjadi bagian dari problem legitimasi ICC, yang dibahas sebagai karakter inheren ICC yang terbenam dalam politik internasional (Fraser, 2020a; Mazzinghy, 2023). Darfur karenanya sering menjadi laboratorium argumen, baik untuk mendukung ICC sebagai "beacon of hope" bagi korban maupun untuk mengkritik selektivitas dan politik yurisdiksi (Fraser, 2020a; Steinberg, 2024).

________________________________________

11. Timbuktu, Al Mahdi, dan "Justifikasi Islam": dari Penghancuran Warisan Budaya ke Problem Ekstremisme

Literatur tentang Mali menampilkan bagaimana ICC berhadapan dengan tindakan yang oleh pelaku dibingkai atas nama interpretasi Islam. Higgins dan Badar menjelaskan bahwa ICC pada 2016 mengadili Prosecutor v. Al Mahdi terkait penghancuran properti budaya di Timbuktu dalam konflik bersenjata non-internasional; terdakwa didakwa berdasarkan Statuta ICC Pasal 8 atas kejahatan perang directing attacks against cultural property, dan ia merupakan anggota Ansar Dine serta memimpin Hisbah (morality brigade) di Timbuktu (Tijani, 2023). Mereka juga mencatat rasionalisasi penghancuran situs-situs religius tersebut dikaitkan dengan interpretasi Wahabi atas konsep ziyara (visitation), di mana veneration terhadap monumen pemakaman yang umum pada komunitas Sufi lokal dipandang idolatrous (Tijani, 2023).

Fons menempatkan Al Mahdi sebagai preseden penting untuk yurisdiksi, akuntabilitas, dan penjatuhan putusan, dan menegaskan bahwa "terorisme" tidak diakui secara eksplisit sebagai kejahatan tersendiri dalam Statuta Roma, sehingga penuntutan dilakukan melalui kategori yang ada, misalnya war crimes dan crimes against humanity (Malekian, 2011). Dari sisi yurisdiksi, Fons menyebut Mali menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma, dan otoritas Mali merujuk situasi ke ICC pada 13 Juli 2012; kemudian Jaksa ICC menyimpulkan adanya bukti memadai untuk pelanggaran yang berada dalam cakupan Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan Pasal 8 (kejahatan perang) (Malekian, 2011).

Pembacaan ini relevan bagi diskursus hukum Islam karena menunjukkan bahwa tindakan yang "dibenarkan" oleh kelompok ekstremis dengan klaim Islam dapat tetap dikualifikasi sebagai kejahatan inti Statuta Roma, sementara pada saat yang sama literatur Fraser mendorong agar ICC dapat merujuk hukum Islam untuk menandingi klaim ekstremis dan meningkatkan legitimasi putusan di komunitas Muslim (Malekian, 2011; شكرى, 2022).

________________________________________

12. Al Hassan dan Perdebatan Eurosentrisme: Ketika Penerapan Hukuman Syariah Diposisikan sebagai Bukti Kejahatan Inti

Perdebatan yang lebih tajam muncul dalam konteks Prosecutor v. Al Hassan (juga terkait Timbuktu). Badar dkk. menekankan bahwa dalam menilai dakwaan terhadap Al Hassan, ICC "dipaksa" berhadapan langsung dengan hukum pidana Islam: Trial Chamber X, mengikuti argumentasi penuntut, memandang hukuman-hukuman syariah yang diterapkan oleh "Islamic court" dan "Islamic police" sebagai bukti adanya kebijakan organisasi untuk melakukan serangan meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, dan bahkan menerima kesimpulan penuntut bahwa penerapan berbagai hukuman syariah tersebut mencapai ambang "torture" (Gunawan et al., 2021). Badar dkk. memperingatkan bahwa pandangan yang "expansive" semacam ini berpotensi mengirim pesan yang mengasingkan (alienating) komunitas Muslim, terutama negara atau komunitas yang menerapkan hukum pidana syariah (Gunawan et al., 2021).

Mereka juga menilai ICC cenderung tunduk pada agenda universalistis/Eurocentric dengan "dismiss" tradisi Islam secara menyeluruh, padahal praktik hukuman berbasis syariah memiliki nilai spiritual dan religius yang dipandang penting dalam masyarakat Muslim (Gunawan et al., 2021). Badar dkk. sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer bukan artefak masa lalu: ada banyak negara mayoritas Muslim yang menerapkan syariah secara penuh atau parsial termasuk sanksi-sanksinya — mereka menyebut Sudan, Mauritania, Nigeria; Arab Saudi, Qatar, UEA; Malaysia, Brunei, Indonesia, Maladewa; serta Afghanistan dan Pakistan (Gunawan et al., 2021).

Dalam konteks applicable law, mereka mengusulkan bahwa Pasal 21(1)(c) Statuta Roma dapat menjadi pintu masuk untuk memasukkan prinsip umum hukum dari berbagai sistem hukum dunia, termasuk hukum nasional yang normally exercise jurisdiction, namun praktik ICC dinilai kerap mengabaikan pemeriksaan hukum nasional Global South; mereka mengutip temuan studi bahwa dari 16.192 rujukan dalam putusan ICC, pengadilan rarely merujuk hukum nasional, dan ketika merujuk, lebih sering mengutip hukum Inggris atau Amerika Serikat daripada Afrika dan Global South (Gunawan et al., 2021). Keseluruhan perdebatan ini memperkuat argumen Fraser bahwa legitimasi kultural ICC di komunitas Muslim dapat terbantu bila ICC secara selektif dan hati-hati merujuk norma dan prinsip hukum Islam yang relevan, tentu tanpa menyerahkan penafsiran syariah kepada outsiders, melainkan melalui pakar yang berkualifikasi (Gunawan et al., 2021; شكرى, 2022).

________________________________________

13. Terorisme, Jihadisme, dan Batas Yurisdiksi ICC: "Bukan Delik Terorisme," tetapi Dapat Masuk Core Crimes

Sumber-sumber yang tersedia konsisten menyatakan bahwa Statuta Roma membatasi yurisdiksi ICC pada empat kejahatan inti; terorisme sebagai delik berdiri sendiri tidak termasuk dalam Pasal 5 (Al-Haj, 2024; Malekian, 2011). Kleczkowska menekankan bahwa tidak ada organ permanen internasional — termasuk ICC — yang memiliki yurisdiksi atas "crime of terrorism" sebagai kejahatan spesifik; namun tindakan teror tertentu, bila memenuhi elemen tambahan, dapat dikualifikasi sebagai crimes against humanity, war crimes, atau bahkan genocide (Al-Haj, 2024). Desmonda dan Christianti juga berargumen bahwa tindakan terorisme, misalnya oleh ISIS atau Foreign Terrorist Fighters (FTFs), dapat "fit" ke elemen core crimes seperti crimes against humanity, war crimes, dan genocide, meskipun terorisme belum diakui sebagai core international crime tersendiri menurut hukum kebiasaan internasional (Hamid, 2019).

Fons, dalam fokus Sub-Sahara Afrika, menambahkan bahwa penuntutan pelaku jihadisme telah mulai dilakukan melalui kategori war crimes — dan situasi Mali juga memberikan materi yang sedang diperiksa sebagai crimes against humanity — sehingga ICC dapat berperan memerangi kekejaman berbasis klaim religius tanpa perlu menunggu amandemen Statuta untuk memasukkan terorisme sebagai delik tersendiri (Malekian, 2011). Bagi diskursus hukum Islam, konfigurasi ini penting karena memperlihatkan pembedaan antara "Islam" sebagai tradisi hukum/etika dan "klaim Islam" oleh kelompok ekstremis. Fraser secara eksplisit menyarankan bahwa rujukan pada hukum Islam dapat membantu ICC menandingi interpretasi ekstremis dan mendorong interpretasi yang lebih sejalan dengan hukum internasional, dengan catatan proses tafsir syariah harus dilakukan oleh ahli internal yang kompeten (Malekian, 2011; شكرى, 2022).

Dengan demikian, pembingkaian "ICC versus Islam" menjadi reduktif: literatur justru menyoroti ruang bagi ICC untuk mengurangi klaim legitimasi keagamaan kelompok kekerasan, sambil tetap memperhatikan sensitivitas kultural agar putusan tidak dipersepsikan sebagai delegitimasi menyeluruh atas tradisi hukum Islam (Gunawan et al., 2021; شكرى, 2022).

________________________________________

14. Kesimpulan

Literatur yang disintesis menunjukkan bahwa, pada tingkat substansi, terdapat klaim kuat mengenai irisan tujuan dan larangan: kejahatan inti Statuta Roma dipandang juga terlarang dalam hukum Islam, dan prinsip non-impunitas atas kezaliman berat dapat dipahami selaras dengan etos keadilan dalam tradisi Islam (AlShehhi & Yaacob, 2022; Wimpelmann, 2017; شكرى, 2022). Akan tetapi, penerimaan terhadap ICC dalam komunitas dan negara mayoritas Muslim tidak ditentukan oleh substansi semata. Sumber-sumber menekankan adanya kekhawatiran atas sumber hukum yang diterapkan, potensi usurpation terhadap jurisdiksi syariah, persoalan representasi dan kesensitifan hakim terhadap syariah, serta potensi konflik prosedural dan sebagian konflik norma — misalnya dalam isu kekerasan gender tertentu dan perdebatan agresi (Fraser, 2020a; Johnson, 2019). Selain itu, ICC sendiri dipaparkan sebagai institusi yang tidak dapat dilepaskan dari politik internasional serta kritik selektivitas dan Eurosentrisme, yang berimplikasi pada legitimasi di Global South termasuk masyarakat Muslim (Fraser, 2020a; Gunawan et al., 2021; Mollah, 2019).

Karena itu, "ICC menurut hukum Islam" paling tepat dibaca sebagai kompatibilitas yang bersyarat: kompatibel dalam tujuan penghukuman pelaku kejahatan berat, tetapi menuntut strategi legitimasi dan interpretasi yang lebih plural, termasuk pemanfaatan kanal general principles — misalnya Pasal 21(1)(c) Statuta Roma — untuk mengakui tradisi hukum non-Barat sebagai bahan pertimbangan yang relevan ketika konteks perkara menuntutnya (Gunawan et al., 2021; شكرى, 2022). Pada saat yang sama, prinsip komplementaritas menyediakan kerangka bahwa penegakan nasional — termasuk sistem hukum yang memberi tempat pada syariah, fiqh, dan qanun — tetap memiliki peran utama, dan ICC berfungsi sebagai pelengkap ketika mekanisme nasional gagal; suatu desain yang oleh sebagian literatur dipahami tidak harus bertentangan dengan kedaulatan maupun tujuan universal Islam untuk melindungi kemanusiaan (Dauster, 2020; Fraser, 2020b; Wimpelmann, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Haj, A. A. (2024). The concept of global jurisdiction in international law pertaining to the crime of genocide. Pakistan Journal of Criminology, 16(3), 311–326. https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.311.326

Alashti, Z. F., & Bojnordi, A. J. J. (2021). Islam and Iran's post-revolution war on drugs: A Durkheimian analysis. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 11(2), 327–350. https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.327-350

AlShehhi, S. A. M. A., & Yaacob, A. B. C. (2022). The role of Arab and international legal legislations in curbing rumours. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i9/15016

Alotaibi, H. A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. Cogent Social Sciences, 7(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413

Badar, M. E., Altuntas, U., & Amin, E. M. A. (2026). Human dignity at crossroads: Navigating Eurocentrism in Sharia punishments in Prosecutor v. Al Hassan. Leiden Journal of International Law, 39(1), 252–284. https://doi.org/10.1017/s0922156525100587

Dauster, M. (2020). Post-mortem protection of human dignity. Bratislava Law Review, 4(1), 19–32. https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.154

Fons, A. Q. (2022). Religious persecution in Sub-Saharan Africa: Jihadism and ICC prosecution. Religions, 13(9), 784. https://doi.org/10.3390/rel13090784

Fraser, J. (2020a). Exploring legal compatibilities and pursuing cultural legitimacy: Islamic law and the ICC. https://doi.org/10.4337/9781839107306.00029

Fraser, J. (2020b). Intersections of law and culture at the International Criminal Court. https://doi.org/10.4337/9781839107306

Gunawan, Y., Rakhmawati, A. M., Pratiwi, S. R., Nopiyaranie, A., & Nuraini, F. (2021). ICC's involvement in Darfur conflict: Possibility and prospect. Varia Justicia, 17(1), 1–18. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4254

Hamid, A. (2019). Malaysia and the Rome Statute: The issue of sovereignty. IIUM Law Journal, 27(2), 279–316. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v27i2.509

Johnson, D. (2019). The problem of the terror non-state: Rescuing international law from ISIS and Boko Haram. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3380809

Khodadadipour, S., & Moghaddam, B. S. (2019). Legitimate defense dimensions according to international law against ISIS. Gênero & Direito, 8(1). https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2019v8n1.45962

Korbatieh, S. (2020). Evidence laws in Sharia and the impact of modern technology and DNA testing. Australian Journal of Islamic Studies, 5(3), 4–29. https://doi.org/10.55831/ajis.v5i3.303

Malekian, F. (2011). Islamic criminal jurisdiction within the ICC. Dalam Principles of Islamic international criminal law (hlm. 339–358). https://doi.org/10.1163/ej.9789004203969.i-452.132

Mazzinghy, Á. (2023). Beyond a reasonable doubt. https://doi.org/10.59484/vrpi5861

Mollah, Md. A. H. (2019). War crimes trials in Bangladesh: Justice or politics? Journal of Asian and African Studies, 55(5), 652–665. https://doi.org/10.1177/0021909619890117

Ruano, D. S. (2022). Fiqh and legislation in the Middle East and Africa (hlm. 105–139). https://doi.org/10.1142/9781800611689_0006

Setiawati, D., & Naranta, E. H. G. (2022). Erdogan's foreign policy against Kurds in Syria: A Turkish military and political strategy. Law and Justice, 7(1), 14–34. https://doi.org/10.23917/laj.v7i1.583

Steinberg, R. H. (2024). Politics and justice at the International Criminal Court. Israel Law Review, 57(2), 308–350. https://doi.org/10.1017/s0021223724000049

Tijani, N. (2023). The effective prosecution of the crime of terrorism and terrorism related offences in Nigeria: Challenges and prospects. Beijing Law Review, 14(1), 300–323. https://doi.org/10.4236/blr.2023.141017

Wahyuningsih, S., Valevi, M. R., & Mashdurohatun, A. (2023). Absolute competence of religious jurisdiction in deciding cases of zakat violation through the Sharia court in Aceh Indonesia. International Journal of Social Science and Human Research, 6(3). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i3-20

Wimpelmann, T. (2017). Intrusions, invasions, and interventions: Histories of gender, justice, and governance in Afghanistan (hlm. 27–50). https://doi.org/10.1525/luminos.32.b

شكرى, م. ن. ي. ر. ع. (2022). Analyzing the politics and the limitations of the International Criminal Court. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية - المنوفية. https://doi.org/10.21608/jslem.2022.179994.1205