01543 - Locus Delicti: Tempat Dilakukannya Tindak Pidana sebagai Penentu Kompetensi Pengadilan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Abstract

Locus delicti — the place where a criminal act is committed — serves as a critical juridical parameter in determining both the applicability of criminal law and the relative competence of the court (forum rei sitae). This article examines the concept of locus delicti from two perspectives: Indonesian positive law and Islamic law (fiqh jināyah). Through a normative-juridical approach with a comparative analytical method, this study finds that in Indonesian criminal procedure law, locus delicti constitutes a mandatory element in the indictment (surat dakwaan) and determines the relative competence of the district court under Article 84 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Several theories for determining locus delicti — including the material act theory, instrument theory, consequence theory, and the plural place theory (meervoudige pleats) — are operationalized particularly in addressing cross-border and cybercrime cases. From the perspective of Islamic law, the concept does not stand alone as a single geographic determinant of forum; rather, it is embedded within the framework of legitimate authority (wilāyat al-maẓālim), the type of case (jarimah), and political-territorial categories (dār al-salām) in fiqh siyāsah. In the institutionalized context of Islamic criminal law in Indonesia — particularly through the Mahkamah Syar'iyah in Aceh — territorial location within Aceh combined with the qualification of the act under qanun jināyat constitutes the primary gateway for determining judicial competence. This study concludes that the concept of locus delicti in the perspective of Islamic law is more accurately understood as a synthesis between the administrative-judicial necessity of modern legal systems and the normative principles of Islamic juridical tradition.

Keywords: locus delicti; relative competence; fiqh jināyah; Mahkamah Syar'iyah; cybercrime; wilāyat al-maẓālim

________________________________________

Abstrak

Locus delicti — tempat dilakukannya tindak pidana — merupakan parameter yuridis yang krusial dalam menentukan berlaku atau tidaknya suatu hukum pidana sekaligus kompetensi relatif pengadilan yang berwenang (forum rei sitae). Artikel ini mengkaji konsep locus delicti dari dua perspektif: hukum positif Indonesia dan hukum Islam (fiqh jināyah). Melalui pendekatan normatif-yuridis dengan metode analisis komparatif, studi ini menemukan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia, locus delicti merupakan elemen wajib dalam surat dakwaan dan menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri berdasarkan Pasal 84 KUHAP. Beberapa teori penentuan locus delicti — meliputi teori perbuatan materiil, teori alat/instrumen, teori akibat, dan teori tempat jamak (meervoudige pleats) — dioperasionalkan terutama dalam menghadapi kejahatan lintas batas dan siber. Dari perspektif hukum Islam, konsep ini tidak berdiri sendiri sebagai penentu forum berbasis koordinat geografis tunggal, melainkan melekat pada kerangka otoritas yang sah (wilāyat al-maẓālim), jenis perkara (jarimah), serta kategori wilayah politik (dār al-salām) dalam fiqh siyāsah. Dalam konteks hukum pidana Islam yang terlembagakan di Indonesia — khususnya melalui Mahkamah Syar'iyah di Aceh — letak kejadian di wilayah Aceh beserta kualifikasi perbuatan sebagai pelanggaran qanun jināyat menjadi pintu masuk utama penentuan kewenangan mengadili. Studi ini menyimpulkan bahwa konsep locus delicti dalam perspektif hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai sintesis antara kebutuhan administratif-peradilan sistem hukum modern dengan prinsip-prinsip normatif tradisi hukum Islam.

Kata Kunci: locus delicti; kompetensi relatif; fiqh jināyah; Mahkamah Syar'iyah; kejahatan siber; wilāyat al-maẓālim

________________________________________

A. Pendahuluan: Makna Locus Delicti dan Fungsi Yuridisnya

Dalam terminologi hukum pidana modern, locus delicti dipahami sebagai tempat terjadinya tindak pidana (tempat kejadian perkara/TKP) yang menjadi parameter penting untuk memastikan dapat atau tidaknya suatu hukum pidana diberlakukan, sekaligus untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (kompetensi relatif). Pemahaman ini tampak konsisten dalam kajian-kajian tentang locus delicti di Indonesia yang menegaskan bahwa kejelasan tempat kejadian diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam penyusunan surat dakwaan dan untuk menetapkan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri. Pernyataan tersebut muncul baik dalam konteks umum maupun dalam konteks kejahatan siber yang menuntut kejelasan locus delicti karena kompleksitas cara kerja dan dampak delik di ruang digital (Purwaningsih & Putranto, 2023; Simada et al., 2024). Bahkan, sejumlah tulisan menekankan bahwa perumusan locus delicti yang keliru dalam surat dakwaan dapat berkonsekuensi serius karena syarat materiil dakwaan mensyaratkan uraian "cermat, jelas, dan lengkap" termasuk penyebutan waktu dan tempat tindak pidana, serta dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat dinilai batal demi hukum (Lahadi & Rosmaidar, 2022).

Dalam kerangka itu, pertanyaan "locus delicti menurut hukum Islam" perlu dipahami secara hati-hati, karena: (i) istilah locus delicti sendiri berasal dari tradisi terminologi hukum Barat/Latin dan kemudian menjadi bahasa teknis dalam hukum acara pidana Indonesia; sementara (ii) diskursus hukum pidana Islam (fiqh jināyah) memiliki penekanan konseptual yang tidak selalu identik dengan pemetaan kompetensi pengadilan berbasis wilayah sebagaimana dalam hukum acara pidana modern. Hal ini antara lain tersirat dari pandangan bahwa dalam hukum pidana Islam, yurisdiksi tidak dijadikan ukuran utama dalam penegakan hukum, berbeda dengan konstruksi yurisdiksi-peradilan dalam sistem pidana nasional (Ali & Rauf, 2021). Karena itu, "locus delicti menurut hukum Islam" lebih tepat dijelaskan sebagai hasil sintesis antara: (a) kebutuhan sistem peradilan modern (termasuk Indonesia) yang mensyaratkan penentuan TKP untuk kompetensi relatif dan legalitas dakwaan, dengan (b) prinsip-prinsip dan institusi dalam tradisi hukum Islam yang menekankan otoritas peradilan dan penyelesaian kezaliman (misalnya wilāyat al-maẓālim) dengan jangkauan kewenangan yang dapat lebih luas daripada desain pengadilan khusus modern (Ali & Rauf, 2021; Ikhwan, 2017).

________________________________________

B. Locus Delicti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia sebagai "Bahasa Operasional" Penentuan Pengadilan Berwenang

Dalam hukum positif Indonesia, relevansi locus delicti terutama menonjol pada dua level. Pertama, locus delicti berfungsi untuk menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili suatu tindak pidana berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif), sebagaimana dirujuk dalam pembacaan terhadap Pasal 84 KUHAP yang menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Pratidina, 2017; Purwaningsih & Putranto, 2023). Kedua, locus delicti menjadi elemen penting dalam surat dakwaan karena penuntut umum memerlukan kepastian tempat kejadian untuk menyusun dakwaan, dan syarat materiil dakwaan menuntut penyebutan waktu serta tempat tindak pidana (Purwaningsih & Putranto, 2023; Lahadi & Rosmaidar, 2022). Karena KUHAP dinilai tidak mengatur secara eksplisit bagaimana metode penentuan tempus dan locus delicti harus dituliskan secara teknis dalam dakwaan, praktiknya bergantung pada teori-teori dan praktik peradilan pidana (Pakaya & Mahyani, 2022; Purwaningsih & Putranto, 2023; Susanti, 2023).

Ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut justru membuat konstruksi teoritis locus delicti menjadi "alat kerja" yang menentukan: (i) apakah hukum pidana Indonesia berlaku — dengan mengaitkannya pada prinsip berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat, yang juga dikaitkan dengan Pasal 2–8 KUHP dalam sejumlah kajian — dan (ii) pengadilan mana yang berwenang mengadili secara relatif (Budiarsih, 2021; Doloksaribu, 2023; Pakaya & Mahyani, 2022). Karena itu, literatur menempatkan locus delicti bukan sekadar informasi faktual TKP, melainkan simpul yang menghubungkan legalitas penerapan hukum, desain yurisdiksi teritorial, dan administrasi peradilan pidana — khususnya dalam tahap penuntutan (Doloksaribu, 2023; Finot et al., 2021; Purwaningsih & Putranto, 2023).

________________________________________

C. Teori-Teori Penentuan Locus Delicti dan Implikasinya bagi Kompetensi Pengadilan

Karena hukum acara tidak memberi satu definisi operasional yang tunggal, ilmu hukum pidana dan yurisprudensi membangun beberapa teori penentuan locus delicti. Literatur merangkum setidaknya empat teori, yaitu: (1) teori perbuatan materiil, yakni tempat pelaku melakukan perbuatan jasmaniah; (2) teori alat atau instrumen, yakni tempat alat yang dipakai bekerja atau bereaksi; (3) teori akibat, yakni tempat akibat timbul; dan (4) teori tempat jamak (meervoudige pleats) yang menggabungkan beberapa titik sekaligus (Galih, 2019; Susanti, 2023). Rumusan yang selaras juga muncul dalam kajian lain yang menyatakan bahwa penentuan locus delicti dapat didasarkan pada lokasi kejadian, alat yang dipergunakan, serta konsekuensi atau akibat dari perbuatan (Doloksaribu, 2023; Finot et al., 2021). Bahkan pada tindak pidana tertentu — misalnya kasus yang melibatkan alat seperti bom — penjelasan tentang locus delicti dikaitkan dengan tempat alat menimbulkan akibat, misalnya tempat bom meledak, sehingga menegaskan kedekatan teori instrumen dengan teori akibat dalam praktik (Pratidina, 2017; Susanti, 2023).

Penting dicatat bahwa teori-teori ini tidak hanya bersifat akademik, melainkan menentukan "alamat" kompetensi relatif pengadilan. Karena pengadilan memiliki wilayah yurisdiksi yang berbeda, kepastian tempat tindak pidana menjadi prasyarat praktis agar pengadilan dapat menangani perkara yang berada dalam jangkauan administratifnya (Finot et al., 2021; Purwaningsih & Putranto, 2023). Dalam konteks ini, locus delicti berperan sebagai pengikat antara fakta tindak pidana dan struktur kewenangan mengadili (forum) (Finot et al., 2021; Pratidina, 2017).

________________________________________

D. Tantangan Kejahatan Lintas Batas (Cybercrime dan Transnasional): Locus Delicti sebagai Multi-Lokasi

Kejahatan siber sering digambarkan sebagai borderless crime sehingga penentuan locus delicti dan yurisdiksi menjadi sulit karena pelaku, korban, dan infrastruktur — misalnya server — dapat berada di wilayah berbeda (Galih, 2019; Purwaningsih & Putranto, 2023). Studi tentang kejahatan siber di Indonesia menunjukkan bahwa penentuan locus delicti dalam cybercrime dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server yang digunakan; dan penentuan tersebut dinilai penting untuk menetapkan yurisdiksi pengadilan yang berwenang (Simada et al., 2024). Kajian lain menegaskan bahwa kejahatan dunia maya membutuhkan locus delicti yang jelas karena menjadi syarat pemeriksaan oleh penegak hukum serta diperlukan dalam penyusunan dakwaan, sementara KUHAP tidak mengatur secara eksklusif cara menyebutkannya sehingga teori-teori penentuan tempat kejadian dipakai sebagai solusi (Purwaningsih & Putranto, 2023; Susanti, 2023).

Dalam situasi multi-lokasi seperti itu, teori akibat dan teori tempat jamak menjadi relevan karena memungkinkan penautan forum pada tempat timbulnya dampak (kerugian) atau pada kombinasi beberapa titik sekaligus (Galih, 2019; Susanti, 2023). Penelitian tentang pornografi di ruang siber, misalnya, menyoroti hambatan penyusunan dakwaan ketika tempat tindakan dan tempat korban berada di wilayah berbeda, sehingga penuntut umum menggunakan teori akibat untuk merumuskan locus delicti (Susanti, 2023). Dengan demikian, untuk delik modern, locus delicti berkembang dari konsep "satu TKP" menjadi konsep yang dapat memuat pluralitas lokasi, namun tetap diarahkan pada tujuan praktis: memastikan kompetensi relatif pengadilan dan keabsahan dakwaan (Simada et al., 2024; Susanti, 2023).

Pada tingkat transnasional, locus delicti juga terhubung dengan kerja sama penegakan hukum seperti ekstradisi, karena ekstradisi sering dipahami sebagai sarana agar pelaku dapat diadili oleh negara locus delicti atau negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut (Tobing, 2022; Wahid, 2023). Dalam literatur ekstradisi di Indonesia, ekstradisi diletakkan sebagai instrumen untuk "menembus" batas yurisdiksi ketika pelaku melarikan diri ke negara lain agar proses peradilan di negara yang berkepentingan — termasuk negara tempat kejahatan dilakukan — dapat berjalan (Damayanti, 2019; Nuryani, 2022). Dengan kata lain, locus delicti tidak hanya menentukan "pengadilan mana" di dalam satu negara, tetapi juga dapat menjadi argumen "negara mana" yang paling berkepentingan untuk mengadili dalam konflik yurisdiksi lintas negara (Fitriliani, 2015; Wahid, 2023).

________________________________________

E. Titik Masuk Hukum Islam: Fiqh Jināyah, Institusi Peradilan, dan Problem Yurisdiksi

Dalam literatur yang membahas hukum pidana Islam, istilah yang lazim dipakai adalah fiqh jināyah, yang dipahami sebagai dimensi fiqh tentang perbuatan pidana atau dosa (jināyah) dan konsekuensi hukumnya (Fahmi, 2015; Harizona, 2018). Pada level kategorisasi delik dan sanksi, sejumlah tulisan menyebut pembagian jarimah — misalnya ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, dan ta'zīr — sebagai struktur dasar hukum pidana Islam (Leksono & Dona, 2024). Namun, pembahasan "tempat terjadinya tindak pidana untuk menentukan pengadilan berwenang" tidak selalu tampil sebagai pusat diskursus yang setara dengan hukum acara modern, karena ada pandangan eksplisit bahwa dalam hukum pidana Islam, yurisdiksi tidak menjadi ukuran dalam penegakan hukum (Ali & Rauf, 2021). Pernyataan ini penting karena menunjukkan perbedaan aksentuasi: hukum acara modern memerlukan kepastian forum berbasis wilayah; sementara sebagian pemaknaan hukum pidana Islam — terutama pada diskusi nilai dan tujuan penegakan — dapat menempatkan penegakan hukum sebagai kewajiban normatif yang tidak sepenuhnya dibatasi oleh perdebatan yurisdiksi teritorial (Ali & Rauf, 2021).

Walaupun demikian, tradisi hukum Islam juga mengenal institusi dan ruang lingkup kewenangan tertentu. Artikel tentang wilāyat al-maẓālim menegaskan bahwa institusi ini memiliki titik fokus yurisdiksi untuk mengadili "kezaliman" atau kesewenang-wenangan tindakan terhadap rakyat sipil yang secara substantif dapat memenuhi syarat sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan yurisdiksinya bahkan dinilai lebih luas serta mencakup tugas atau wewenang yang dalam kerangka modern dapat menyerupai beberapa lembaga sekaligus (Ikhwan, 2017). Literatur lain yang membahas penyelesaian pelanggaran HAM pada masa Nabi juga menggambarkan mekanisme penyelesaian melalui proses peradilan biasa yang diakhiri keputusan hakim atau diakhiri iṣlāḥ (perdamaian), serta mekanisme rekonsiliasi atau pengungkapan kebenaran tanpa melalui proses berperkara, yang menunjukkan variasi cara penyelesaian perkara dalam horizon hukum Islam (Ikhwan, 2011). Dalam konteks ini, "forum" dalam hukum Islam dapat lebih ditentukan oleh jenis persoalan — misalnya kezaliman oleh penguasa — dan mekanisme penyelesaian (putusan hakim vs. iṣlāḥ), bukan semata-mata oleh lokasi geografis tunggal sebagaimana locus delicti dalam konstruksi KUHAP (Ikhwan, 2011, 2017).

________________________________________

F. Locus Delicti "Menurut Hukum Islam" dalam Konteks Indonesia: Pelajaran dari Penerapan Jinayat Aceh

Dalam konteks Indonesia kontemporer, pembicaraan locus delicti menurut hukum Islam paling operasional ketika dikaitkan dengan penerapan hukum jinayat di Aceh yang dilembagakan dalam Mahkamah Syar'iyah. Sejumlah kajian menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kompetensi absolut di bidang jinayat (pidana) sepanjang diatur dalam Qanun Aceh, sekaligus memiliki posisi yang berbeda dari Pengadilan Agama di luar Aceh yang pada umumnya hanya berwenang pada ranah privat atau hukum keluarga dan tidak memiliki yurisdiksi atas perkara pidana KUHP (Wahyudani et al., 2023). Dengan demikian, apabila suatu perbuatan dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum syariah yang diatur dalam qanun dan terjadi dalam ruang pemerintahan Aceh, maka pemetaan kewenangan mengadili bergerak ke Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan syariah yang beroperasi dalam kerangka negara (Wahyudani et al., 2023). Dalam praktik ini, locus delicti (tempat terjadinya perbuatan) menjadi relevan setidaknya dalam arti administratif-teritorial: apakah peristiwa terjadi dalam wilayah Aceh yang tunduk pada rezim qanun jināyat dan institusi Mahkamah Syar'iyah (Wahyudani et al., 2023).

Lebih jauh, tulisan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam praperadilan menunjukkan bahwa aturan praperadilan dalam lingkungan peradilan syariah Aceh diatur dalam Qanun tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga Mahkamah Syar'iyah tidak hanya memeriksa perkara pokok jinayat, tetapi juga perkara-perkara terkait praperadilan sebagai konsekuensi kewenangan absolutnya di bidang jinayat (Oslami, 2022). Kajian komparatif proses penyidikan antara KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat juga menegaskan bahwa Aceh memiliki pengaturan prosedural sendiri (Qanun Hukum Acara Jinayat) karena KUHAP sebagai hukum formil peradilan umum dinilai belum sepenuhnya menampung prinsip-prinsip acara pidana Islam sesuai kebutuhan Peradilan Syariat Islam (Daipon, 2020). Kedua rujukan ini memperlihatkan bahwa "penentuan forum" dalam praktik jinayat Aceh bukan sekadar perdebatan teoretis, melainkan dijalankan melalui desain kewenangan lembaga dan hukum acara yang spesifik, yang pada akhirnya tetap memerlukan identifikasi "peristiwa ini terjadi di mana" untuk memutus jalur peradilan yang tepat (Daipon, 2020; Oslami, 2022).

Namun, penerapan tersebut juga memperlihatkan problem kompetisi forum yang tidak selalu diselesaikan hanya oleh locus delicti. Studi tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh Utara menyatakan adanya kompetisi hukum: ketika Mahkamah Syariah diberi kewenangan dalam kerangka jinayat, maka sanksi dalam undang-undang nasional dan qanun perlindungan anak dinyatakan tidak berlaku, dan dalam praktiknya pelaku melalui penasihat hukum dapat memohon diadili di Mahkamah Syariah karena sanksi dipandang lebih ringan dibanding Pengadilan Negeri (Abdullah et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks "hukum Islam yang terlembagakan" di Indonesia, penentuan forum tidak hanya bergantung pada tempat (Aceh), tetapi juga pada rezim norma yang dipakai (qanun jināyat vs. undang-undang nasional), sehingga diskursus locus delicti perlu dilengkapi dengan analisis kompetensi absolut (jenis perkara) di samping kompetensi relatif (wilayah) (Abdullah et al., 2022; Wahyudani et al., 2023).

________________________________________

G. Fiqh Siyāsah dan Lintas-Wilayah: Dār al-Salām sebagai "Batas Teritorial" Penegakan Hukum

Walaupun Ali dan Rauf menegaskan bahwa yurisdiksi tidak menjadi ukuran dalam penegakan hukum pidana Islam (Ali & Rauf, 2021), literatur fiqh siyāsah tentang ekstradisi menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam tetap mengenal batas politik-teritorial tertentu — misalnya klasifikasi dār al-salām — terutama ketika berbicara tentang kerja sama antarnegara dan penyerahan pelaku. Kajian tentang perjanjian ekstradisi dalam perspektif fiqh siyāsah menyatakan bahwa fiqh siyāsah mengenal konsep perjanjian ekstradisi, tetapi ada ketidaksesuaian substansial dengan praktik modern mengenai negara mana yang dapat mengadakan perjanjian, karena dalam fiqh siyāsah negara yang dapat mengadakan perjanjian ekstradisi adalah negara-negara yang termasuk dār al-salām, sedangkan yang termasuk dār al-kuffār tidak dapat mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara dār al-salām (Fathanah & Akhsanuddin, 2021). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pada isu lintas batas, "tempat" dan "status wilayah politik" tetap relevan dalam hukum Islam — setidaknya dalam pembacaan fiqh siyāsah — walaupun formatnya berbeda dari konsep locus delicti KUHAP yang diarahkan terutama pada kompetensi relatif pengadilan negeri (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Purwaningsih & Putranto, 2023).

Pada titik ini, locus delicti menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai konsep yang tidak berdiri sendiri sebagai "alamat pengadilan," melainkan melekat pada kerangka kewenangan politik-hukum (siapa otoritas yang sah) dan kategori wilayah (misalnya dār al-salām) dalam urusan hubungan lintas negara, serta melekat pada institusi yurisdiksi substantif seperti wilāyat al-maẓālim untuk kasus kezaliman oleh penguasa (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Ikhwan, 2017). Pandangan lain dalam literatur tentang kekebalan diplomatik perspektif siyāsah dauliyyah juga menegaskan adanya konsep perlindungan (akad amān) bagi diplomat yang diutus ke wilayah Islam dan di saat yang sama menyatakan tidak ada sumber hukum Islam yang memungkinkan kesepakatan untuk melepaskan penjahat yang terang-terang melakukan kejahatan yang harus dihukum lalu membiarkannya diadili oleh hakim negara lain dengan dasar perundang-undangan non-Islam (Wulan, 2019). Walaupun konteksnya bukan locus delicti dalam pengertian KUHAP, rujukan ini memperlihatkan adanya konsepsi otoritas dan wilayah yang memengaruhi "ke mana" proses peradilan seharusnya diarahkan dalam perspektif tertentu dari hukum Islam (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Wulan, 2019).

________________________________________

H. Sintesis: Merumuskan "Locus Delicti Menurut Hukum Islam" secara Konseptual dan Praktis

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, locus delicti menurut hukum Islam dapat dirumuskan dalam dua lapis pemahaman yang saling melengkapi.

Pada lapis konseptual-normatif, terdapat pandangan bahwa yurisdiksi tidak menjadi ukuran dalam penegakan hukum pidana Islam (Ali & Rauf, 2021); yang, bila disandingkan dengan karakter institusi wilāyat al-maẓālim yang berfokus pada pengadilan atas kezaliman dengan yurisdiksi luas (Ikhwan, 2017), memperlihatkan bahwa penentuan forum dalam tradisi hukum Islam dapat lebih bertumpu pada otoritas yang sah dan jenis perkara — misalnya mazālim dan perkara yang diakhiri dengan iṣlāḥ — daripada sekadar koordinat geografis tunggal (Ikhwan, 2011, 2017).

Pada lapis praktis-kelembagaan — khususnya dalam negara modern seperti Indonesia — locus delicti tetap beroperasi sebagai kebutuhan administratif-peradilan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang, sebagaimana tampak pada sistem KUHAP yang memerlukan penentuan tempat kejadian untuk kompetensi relatif pengadilan negeri dan untuk keabsahan dakwaan (Pratidina, 2017; Purwaningsih & Putranto, 2023); serta tampak pada penerapan jinayat Aceh yang membedakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk pelanggaran qanun jināyat di Aceh dari kewenangan pengadilan lain, dan menata hukum acara khusus melalui Qanun Hukum Acara Jinayat (Daipon, 2020; Oslami, 2022; Wahyudani et al., 2023).

Dengan demikian, apabila pertanyaan "tempat dilakukannya tindak pidana menentukan pengadilan yang berwenang" hendak dijawab "menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia, jawaban yang paling evidensial adalah sebagai berikut. Pertama, dalam praktik hukum acara pidana nasional, locus delicti merupakan elemen wajib yang menentukan kompetensi relatif pengadilan dan validitas dakwaan (Purwaningsih & Putranto, 2023; Pratidina, 2017). Kedua, dalam penerapan hukum pidana Islam yang terlembagakan (Aceh), tempat kejadian dalam wilayah Aceh dan kualifikasi perbuatan sebagai jarimah dalam qanun menjadi pintu masuk utama untuk menentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai forum berwenang, termasuk untuk isu prosedural seperti praperadilan (Oslami, 2022; Wahyudani et al., 2023). Ketiga, dalam horizon normatif hukum Islam, terdapat tradisi yang menekankan otoritas dan jenis perkara — misalnya mazālim dan iṣlāḥ — serta, pada isu lintas batas, kategori wilayah politik seperti dār al-salām dalam fiqh siyāsah, sehingga "tempat" tidak selalu dipakai sebagai satu-satunya penentu forum, tetapi tetap berinteraksi dengan konsep otoritas dan legitimasi peradilan (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Ikhwan, 2011, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A., Yuslem, N., & Hafsah, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Utara. Istinbath, 21(1), 27–56. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.485

Ali, M., & Rauf, Moh. Abd. (2021). Problem yuridis penyelesaian perkara HAM berat dalam sistem pidana Indonesia dan pidana Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), 469–494. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494

Budiarsih, B. (2021). Buku ajar tindak pidana khusus. https://doi.org/10.31219/osf.io/y9dc4

Daipon, D. (2020). Komparatif hukum acara pidana positif dan hukum acara pidana Islam (jinayah) Aceh dalam proses penyidikan. El-Mashlahah, 10(1), 47–63. https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1780

Damayanti, N. S. (2019). Kedudukan perjanjian ekstradisi dan pengembalian aset dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 1(2). https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5549

Doloksaribu, E. I. (2023). Kajian hukum pidana terkait praktik binary option. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 8(2), 105–140. https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i2.4683

Fahmi, M. R. (2015). Overmacht dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia perspektif fiqh jināyah. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 327–335. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.327-335

Fathanah, N., & Akhsanuddin, A. (2021). Perjanjian ekstradisi perspektif fiqih siyasah. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 10(2), 130–152. https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.788

Finot, P., Faniyah, I., & Wibowo, A. (2021). Strategi penentuan locus delicti tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di kawasan cagar alam Maninjau pada tingkat penyidikan. Unes Journal of Swara Justisia, 5(1), 53. https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.197

Fitriliani, Y. (2015). Jurisdiksi negara dalam kejahatan terorisme. Adil: Jurnal Hukum, 4(1), 207–224. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.34

Galih, Y. S. (2019). Yurisdiksi hukum pidana dalam dunia maya. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7(1), 59. https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2138

Harizona, D. (2018). Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut hukum acara pidana dan hukum Islam (penggunaan rekaman gambar closed circuit television). Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 7(1), 81–98. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342

Ikhwan, I. (2011). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa Rasulullah SAW. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 35(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.148

Ikhwan, I. (2017). Peranan wilāyat al-maẓālim dan relevansinya dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 258–278. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.258-278

Lahadi, J. S., & Rosmaidar. (2022). Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap anak dalam tindak pidana narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unaaha). Lakidende Law Review, 1(2), 221–232. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.24

Leksono, A. F., & Dona, F. (2024). Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif perspektif hukum pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi, 45–64. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9050

Nuryani, D. (2022). Realization of extradition based on United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the role of immigration in implementation. Journal of Law and Border Protection, 4(1), 57–66. https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.287

Oslami, A. F. (2022). Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam pemeriksaan praperadilan. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 11(1), 135. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874

Pakaya, R. D., & Mahyani, A. (2022). Landasan perumusan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan siber. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(1), 673–686. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.160

Pratidina, I. G. (2017). Penerapan forum rei sitae dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Yuridika, 30(1), 1. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4870

Purwaningsih, R., & Putranto, R. D. (2023). Tinjauan yuridis terhadap penetapan locus delicti dalam kejahatan dunia maya (cyber crime) berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mimbar Keadilan, 16(1), 130–138. https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.8021

Simada, A., Kalo, S., Ekaputra, M., & Leviza, J. (2024). Penentuan locus delicti dalam tindak pidana cyber crime (merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi milik orang lain). Locus Journal of Academic Literature Review, 3(4), 349–361. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.314

Susanti, H. S. (2023). Penentuan locus delicti pada surat dakwaan dalam kejahatan pornografi. Verstek, 11(1), 021. https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70956

Tobing, C. I. (2022). Ekstradisi dan mutual legal assistance sebagai sarana penegakan hukum pidana internasional. JH, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998

Wahid, A. (2023). Pemberlakuan hukum ekstradisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jurnal USM Law Review, 6(1), 34–51. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130

Wahyudani, Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Aspek pidana dalam hukum keluarga dan penyelesaiannya pada lembaga hukum di Indonesia. Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, 8(1), 75–90. https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 perspektif siyāsah dauliyyah. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859