01542 - Litigasi Dalam Perspektif Hukum Islam: Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Peradilan Agama Di Indonesia

Litigation in Islamic Law Perspective: Dispute Resolution Through the Religious Court System in Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji litigasi dalam perspektif hukum Islam sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, khususnya dalam konteks peradilan agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan kajian literatur sistematis, tulisan ini menelaah basis konseptual al-qaḍā' sebagai forum adjudikatif dalam tradisi hukum Islam, artikulasinya dalam sistem peradilan agama, serta hukum materiel dan formil yang digunakan untuk menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa litigasi dalam hukum Islam menempatkan al-qaḍā' sebagai mekanisme terakhir setelah al-ṣulḥ (perdamaian) dan al-taḥkīm (arbitrase) tidak tercapai. Dalam konteks Indonesia, forum litigasi untuk sengketa ekonomi syariah telah ditetapkan secara absolut pada Pengadilan Agama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Meskipun demikian, efektivitas litigasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, meliputi ketergantungan pada hukum acara perdata umum, implementasi asas sederhana-cepat-biaya ringan, kompetensi sumber daya manusia, eksekusi putusan, serta harmonisasi norma lintas rezim peradilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan litigasi menurut hukum Islam memerlukan tidak hanya basis kewenangan kelembagaan, tetapi juga jaminan kepatuhan syariah secara substantif, peningkatan kompetensi hakim, pembaruan prosedur, dan pembangunan kepercayaan publik.

Kata kunci: litigasi; hukum Islam; al-qaḍā'; peradilan agama; ekonomi syariah; penyelesaian sengketa

________________________________________

ABSTRACT

This article examines litigation in Islamic law perspective as a mechanism for dispute resolution through court proceedings, particularly within the context of the Religious Court system in Indonesia. Employing a normative-juridical approach and systematic literature review, this study analyzes the conceptual basis of al-qaḍā' as an adjudicative forum in the Islamic legal tradition, its articulation within the Religious Court system, and the substantive and procedural laws applied to ensure sharia compliance in judicial decisions. The findings demonstrate that litigation in Islamic law positions al-qaḍā' as the last resort after al-ṣulḥ (reconciliation) and al-taḥkīm (arbitration) have failed or proven inadequate. In the Indonesian context, the litigation forum for sharia economic disputes has been exclusively assigned to the Religious Courts through the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. Nevertheless, the effectiveness of sharia litigation continues to face significant challenges, including reliance on general civil procedural law, implementation of the principles of simple, swift, and low-cost proceedings, human resource competency, enforcement of judgments, and normative harmonization across judicial regimes. This article concludes that strengthening litigation under Islamic law requires not only an institutional jurisdictional basis, but also substantive sharia compliance guarantees, enhanced judicial competency, procedural reform, and the building of public trust.

Keywords: litigation; Islamic law; al-qaḍā'; religious courts; sharia economy; dispute resolution

________________________________________

PENDAHULUAN

Dalam tradisi hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak dipahami sebagai satu jalur tunggal, melainkan sebagai spektrum mekanisme yang menempatkan perdamaian sebagai nilai etik utama, sementara proses peradilan (al-qaḍā'/litigasi) diposisikan sebagai forum otoritatif ketika perdamaian tidak tercapai. Beberapa kajian menegaskan bahwa etika penyelesaian sengketa dalam Islam mengenal tahapan yang menekankan al-ṣulḥ (perdamaian) terlebih dahulu, kemudian al-taḥkīm (arbitrase), dan pada akhirnya al-qaḍā' (proses peradilan) ketika penyelesaian damai mengalami kebuntuan (Suadi, 2020). Pemikiran serupa juga ditunjukkan dalam pembahasan konsep penyelesaian sengketa dalam Islam melalui ṣulḥ, taḥkīm, dan wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman) (Musjtari, 2016), serta pemetaan model klasik—al-ṣulḥ, taḥkīm, dan wilāyat al-qaḍā'—yang kemudian dipertautkan dengan model hukum positif Indonesia (litigasi dan non-litigasi). Dengan demikian, ketika topik "litigasi menurut hukum Islam" dibahas dalam konteks penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, diskusi tersebut secara konseptual mengarah pada wilayah al-qaḍā' sebagai mekanisme pengakhiran sengketa yang menghasilkan putusan otoritatif, meskipun secara etik Islam tetap mendorong adanya perdamaian sebagai horizon nilai (Suadi, 2020).

Dalam praktik Indonesia, diskursus litigasi dalam hukum Islam paling sering dibahas dalam ranah muʿāmalāt kontemporer—misalnya ekonomi dan perbankan syariah—karena berkembangnya aktivitas bisnis berbasis prinsip syariah membutuhkan kepastian kelembagaan dan prosedural untuk penyelesaian sengketa (Novianti & Fadila, 2022). Sejumlah penelitian mengaitkan dinamika ini dengan otoritas peradilan agama sebagai forum litigasi yang diberi mandat untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah (Solihin et al., 2024). Kajian lain menekankan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua jalur, yakni litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan) (Mukharom et al., 2020). Oleh karena itu, memahami litigasi menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia berarti mengkaji (i) basis konseptual Islam tentang al-qaḍā' sebagai forum adjudikatif, dan (ii) artikulasinya dalam sistem peradilan agama beserta hukum materiel-formil yang dipakai untuk mewujudkan kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam putusan (Himayasari et al., 2022).

________________________________________

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-yuridis (normative legal research) yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik litigasi dalam hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mengidentifikasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan bahan hukum serta literatur yang relevan guna membangun argumentasi yang koheren mengenai posisi, mekanisme, dan tantangan litigasi menurut hukum Islam dalam konteks sistem hukum Indonesia.

________________________________________

PEMBAHASAN

A. Definisi Litigasi dan Karakter Dasarnya: Proses Adjudikasi di Pengadilan

Secara konseptual dalam literatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, litigasi dipahami sebagai penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui pengadilan. Penjelasan serupa juga muncul dalam pemetaan mekanisme penyelesaian sengketa yang membagi secara tegas "penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)" versus "penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi)" (Mukharom et al., 2020). Dalam kerangka tersebut, litigasi menandai jalur formal negara untuk mengakhiri sengketa melalui pemeriksaan perkara dan pembentukan putusan oleh hakim yang berwenang (Wahyudi, 2019). Bahkan, pembahasan mengenai putusan peradilan menegaskan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir dalam bentuk tertulis yang diputus oleh pejabat negara (hakim) untuk mengakhiri atau menyelesaikan gugatan karena adanya sengketa di persidangan (Wahyudi, 2019). Dengan demikian, litigasi dalam konteks hukum Islam yang dipositifkan dalam peradilan agama tidak hanya dipahami sebagai "beracara di pengadilan", tetapi juga sebagai proses yang berujung pada "produk negara" berupa putusan yang mengikat dan membuka ruang upaya hukum sesuai sistem peradilan yang berlaku (Abdillah & Susilawati, 2020; Wahyudi, 2019).

Pada saat yang sama, literatur sosio-legal menunjukkan bahwa proses litigasi sering dipersepsi memiliki kelemahan praktis dibanding mekanisme damai, yakni prosedur yang formal, potensi waktu penyelesaian yang panjang, pembuktian yang ketat, biaya yang dapat membesar, serta keluaran yang cenderung win–lose (Alaqoh & Mujib, 2023; Ramadhan et al., 2024). Analisis tentang kecenderungan pelaku usaha memilih mekanisme non-litigasi menyebut lamanya proses, sifat pemeriksaan yang terbuka, dan karakter "generalis" hakim sebagai faktor pendorong untuk menghindari litigasi (Alaqoh & Mujib, 2023). Kritik terhadap prosedur peradilan agama juga menyoroti bahwa hukum acara yang merujuk pada hukum acara perdata umum dinilai rumit dan memerlukan waktu, sehingga berpotensi bertentangan dengan kebutuhan bisnis yang bergerak cepat dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Fariana, 2016; Triana, 2018).

Namun demikian, beberapa studi juga menekankan bahwa sekalipun litigasi dipandang kurang efisien, peradilan agama tetap diminati karena memiliki daya eksekutorial dan jangkauan kelembagaan yang luas—tersebar pada wilayah kabupaten/kota—sementara lembaga arbitrase syariah tidak selalu tersedia merata (Anugrah et al., 2020). Artinya, litigasi tetap berfungsi sebagai last resort yang menjanjikan kepastian formal dan daya paksa putusan dalam penyelesaian sengketa muʿāmalāt (Anugrah et al., 2020; Suadi, 2020; Wahyudi, 2019).

________________________________________

B. Landasan Normatif Litigasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Peradilan Agama sebagai Forum Utama

Sejumlah kajian menyatakan bahwa Pengadilan Agama memperoleh kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui perluasan kompetensi dalam undang-undang peradilan agama (Mukharom et al., 2020; Solihin et al., 2024). Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam konteks perbankan syariah melalui pengaturan penyelesaian sengketa yang menempatkan litigasi pada peradilan agama (Batubara & Fatimah, 2017; Sofiana & Utama, 2021). Literatur yang mengkaji perkembangan kewenangan ini menekankan adanya problem dualisme kewenangan—peradilan umum versus peradilan agama—yang bersumber dari konstruksi pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan kemudian menjadi objek uji materiil (Batubara & Fatimah, 2017; Hariyanto et al., 2022).

Sejalan dengan itu, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan norma yang menimbulkan ketidakpastian dan "dualitas" forum litigasi, sehingga penyelesaian sengketa ekonomi/perbankan syariah melalui litigasi diarahkan menjadi kewenangan absolut peradilan agama (Hariyanto et al., 2022; Jamal et al., 2021). Dalam rumusan lain, putusan tersebut dipahami menghapus dualisme litigasi dan menegaskan peradilan agama sebagai satu-satunya institusi litigasi bagi sengketa ekonomi syariah, sedangkan kesepakatan para pihak tentang forum hanya dapat direalisasikan dalam ranah non-litigasi—misalnya arbitrase atau ADR—dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hariyanto, 2019; Jamal et al., 2021).

Kerangka ini juga ditegaskan dalam kajian yang menyebut bahwa pencari keadilan tetap memiliki opsi litigasi dan non-litigasi, tetapi litigasi untuk sengketa ekonomi syariah ditempuh melalui pengadilan agama yang telah diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan non-litigasi dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah (Sofiana & Utama, 2021; Syaifuddin, 2023). Penelitian lain menambahkan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, klausul pemilihan forum litigasi ke peradilan umum tidak lagi relevan untuk sengketa ekonomi syariah, meskipun para pihak tetap dapat memilih jalur non-litigasi (Hariyanto, 2019; Wahyudi, 2019). Dengan demikian, litigasi menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia—khususnya pada perkara muʿāmalāt modern—menunjuk pada forum peradilan agama sebagai manifestasi kewenangan al-qaḍā' yang dilembagakan dalam struktur kekuasaan kehakiman (Hariyanto, 2019; Sofiana & Utama, 2021; Syaifuddin, 2023).

________________________________________

C. Subjek, Ruang Lingkup, dan Prinsip "Personalitas Keislaman" dalam Litigasi

Landasan filosofis kompetensi peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah kerap dijelaskan melalui prinsip personalitas keislaman, yakni keterkaitan subjek atau relasi hukum dengan penerapan prinsip syariah dalam hubungan hukumnya (Elvia et al., 2023). Kerangka ini berdampak pada perluasan subjek hukum yang dapat berperkara di peradilan agama: bukan hanya Muslim, tetapi juga non-Muslim atau badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam untuk perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama (Elvia et al., 2023; Hadiyanto, 2020). Penjelasan serupa muncul dalam inventarisasi subjek sengketa ekonomi syariah yang mencakup orang Islam, orang non-Islam yang menundukkan diri, dan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam (Astanti et al., 2019; Hadiyanto, 2020). Karena itu, litigasi menurut hukum Islam dalam konteks peradilan agama Indonesia tidak semata ditentukan oleh identitas agama para pihak secara sempit, melainkan oleh karakter hubungan hukum atau akad yang berbasis prinsip syariah dan adanya penundukan diri pada rezim hukum Islam (Astanti et al., 2019; Elvia et al., 2023).

Dari sisi ruang lingkup, beberapa studi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan sesuai prinsip syariah, termasuk aktivitas lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah (Astanti et al., 2019; Baagil et al., 2021). Literatur lain menekankan bahwa sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata (muʿāmalāt) yang bisa diselesaikan melalui proses peradilan (litigasi) atau mekanisme perdamaian di luar pengadilan (non-litigasi) (Triana, 2018a). Konsep ini selaras dengan pandangan bahwa penyelesaian sengketa dalam Islam menyediakan kanal damai (ṣulḥ) dan arbitrase (taḥkīm) di samping kanal adjudikasi (qaḍā') (Musjtari, 2016; Suadi, 2020). Dengan demikian, litigasi tetap menjadi bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa syariah, tetapi ia bekerja sebagai forum yang memberikan "putusan" dan legitimasi negara ketika mekanisme non-adjudikatif tidak memadai atau tidak disepakati (Anugrah et al., 2020; Suadi, 2020; Wahyudi, 2019).

________________________________________

D. Hukum Materiel Litigasi: Akad, KHES, Fatwa DSN-MUI, Fikih, dan Kepatuhan Syariah

Dalam penyelesaian sengketa muʿāmalāt melalui litigasi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya bertumpu pada undang-undang, tetapi juga pada berbagai bahan hukum dan sumber normatif yang terkait langsung dengan prinsip syariah. Analisis terhadap putusan pengadilan agama dalam sengketa perbankan syariah menyatakan bahwa hakim merujuk pada kontrak/akad (isi perjanjian), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008, yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, serta fikih sebagai doktrin pengetahuan hukum Islam (Baagil et al., 2021; Hidayah & Azis, 2023). Kajian lain tentang penerapan hukum progresif dalam putusan sengketa perbankan syariah menegaskan komposisi sumber materiel yang serupa: akad, KHES (PERMA No. 2/2008), yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, dan fikih (Abdillah & Susilawati, 2020; Hidayah & Azis, 2023). Di sisi lain, penelitian mengenai kompetensi hakim juga menyatakan bahwa dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, rujukan dapat mencakup Al-Qur'an dan Hadis, peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah, KHES, yurisprudensi, dan kebiasaan sebagai kaidah sosial. Konsistensi rujukan ini memperlihatkan bahwa litigasi menurut hukum Islam di peradilan agama berupaya menautkan "prinsip syariah" sebagai norma substansial dengan tata hukum positif yang mengatur kewenangan dan prosedur (Baagil et al., 2021; Hidayah & Azis, 2023).

Secara historis, KHES dipahami sebagai jawaban atas perluasan kewenangan peradilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah, dan disusun serta dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung. KHES diposisikan sebagai pedoman atau pegangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah, sekaligus dipahami sebagai upaya kodifikasi atau positifisasi fiqh muʿāmalāt dalam bahasa hukum (Najib, 2020). Namun, terdapat nuansa penting: kajian tentang kedudukan KHES juga menyebut bahwa KHES berfungsi sebagai rujukan putusan hakim di peradilan agama, tetapi diperdebatkan sebagai "peraturan perundang-undangan semu/pseudo legislation" sehingga muncul dorongan agar derajatnya diperkuat dalam hierarki regulasi (Najib, 2020). Implikasi perdebatan ini relevan bagi litigasi, karena kepastian hukum materiel dalam adjudikasi muʿāmalāt memerlukan rujukan yang stabil dan diakui, terutama ketika kontrak dan produk keuangan syariah terus berkembang (Najib, 2020).

Sejalan dengan itu, beberapa studi menekankan pentingnya sharia compliance dalam keseluruhan siklus transaksi dan penyelesaian sengketa. Perlindungan "hak spiritual" nasabah perbankan syariah dikaitkan dengan kewajiban agar proses penyelesaian sengketa—baik litigasi maupun non-litigasi—berbasis prinsip syariah, serta memerlukan aparatur (hakim/arbiter/mediator) yang memahami hukum ekonomi syariah dan tidak menggunakan rujukan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Ardli et al., 2024; Lahaji & Maulasa, 2023). Gagasan "jaminan hak spiritual" juga ditekankan dalam rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa yang mengingatkan bahwa proses sejak penerimaan perkara hingga putusan harus berlandaskan prinsip syariah dan dijalankan oleh aparatur yang menjunjung akhlak Islam agar hak spiritual para pihak terpenuhi (Radliyah et al., 2018). Dengan demikian, litigasi menurut hukum Islam bukan hanya soal forum (pengadilan), melainkan juga soal substansi dan kompetensi etik-teknis para penegak hukum agar putusan benar-benar kompatibel dengan prinsip syariah yang menjadi dasar akad (Lahaji & Maulasa, 2023; Radliyah et al., 2018).

________________________________________

E. Hukum Formil Litigasi: Hukum Acara Perdata Umum, PERMA, dan Kebutuhan Prosedur Khusus

Dalam hukum acara, beberapa penelitian menegaskan adanya problem struktural: peradilan agama belum memiliki hukum acara khusus yang komprehensif untuk sengketa ekonomi syariah, sehingga proses beracara tetap merujuk pada hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, kecuali diatur khusus (Abdillah & Susilawati, 2020; Hidayah & Azis, 2023; Himayasari et al., 2022; Sofiana & Utama, 2021). Ketentuan bahwa hukum acara di peradilan agama mengikuti hukum acara perdata umum—kecuali ada aturan khusus—juga disebut secara eksplisit dalam kajian mengenai penerapan hukum progresif dalam sengketa perbankan syariah (Abdillah & Susilawati, 2020). Literatur lain mengkritik kondisi ini karena prosedur perdata umum dipandang kompleks dan berpotensi lama, sehingga dinilai tidak sejalan dengan tuntutan dunia bisnis syariah yang memerlukan penyelesaian cepat dan efisien (Fariana, 2016; Triana, 2018b). Kerangka kritik ini juga muncul dalam pembahasan tantangan penyelesaian sengketa bisnis syariah di peradilan agama yang menyoroti bahwa kebutuhan bisnis yang cepat tidak selalu diimbangi oleh ketersediaan hukum acara yang sesuai (Triana, 2018b).

Mahkamah Agung merespons kebutuhan tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk PERMA, antara lain PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah (Sofiana & Utama, 2021; Syaifuddin, 2023). Penelitian mengenai efektivitas PERMA di pengadilan agama menyatakan bahwa PERMA dipakai untuk mengisi kekosongan hukum formal karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama belum memiliki undang-undang formal khusus, serta dikaitkan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Sofiana & Utama, 2021). Namun, terdapat penilaian empiris bahwa efektivitas implementasi regulasi semacam ini tidak selalu tercapai; misalnya, kajian tentang gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah menyimpulkan masih adanya proses yang dipandang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, antara lain terkait eksekusi dan waktu pemeriksaan (Sa'diyah et al., 2021). Kajian lain tentang implementasi gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa proses "lebih mudah, cepat, dan murah" yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik dan memerlukan peningkatan sosialisasi (Prakoso, 2017; Syaifuddin, 2023). Dengan demikian, meskipun litigasi syariah memiliki basis kelembagaan dan regulasi, praktik beracaranya masih menunjukkan ketegangan antara tuntutan efisiensi, kepatuhan syariah, dan struktur prosedural perdata umum (Fariana, 2016; Syaifuddin, 2023; Triana, 2018b).

________________________________________

F. Alur Litigasi di Peradilan Agama: Gugatan, Mediasi Wajib, Pemeriksaan, Pembuktian, Putusan, dan Upaya Hukum

Dalam konteks litigasi perdata, beberapa studi menegaskan peran mediasi sebagai bagian dari tata kelola penyelesaian sengketa di pengadilan. Penelitian mengenai sengketa perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa mediasi diatur melalui PERMA—disebutkan PERMA No. 1 Tahun 2008—dan bahwa hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai (Hidayah & Azis, 2023). Kajian lain yang secara khusus menelaah mediasi sengketa ekonomi syariah pada masa pandemi menjelaskan alur ketika mediasi tidak berhasil: mediator membuat laporan kegagalan mediasi kepada hakim pemeriksa, lalu perkara dilanjutkan ke pokok perkara dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban (Puneri, 2021). Dalam kondisi persidangan elektronik, jawaban, replik, dan duplik dapat diunggah melalui e-litigation (Puneri, 2021). Rangkaian ini menunjukkan bahwa litigasi di peradilan agama bukan sekadar "sidang putusan", melainkan proses berjenjang yang memadukan upaya damai (mediasi) sebagai perwujudan nilai ṣulḥ dalam kerangka formal, sebelum beralih ke adjudikasi penuh (Hidayah & Azis, 2023; Puneri, 2021; Suadi, 2020).

Namun, efektivitas mediasi dalam perkara ekonomi syariah tidak selalu tinggi. Penelitian tentang mediasi di wilayah Yogyakarta menyatakan tingkat keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah masih rendah dan dikaitkan dengan faktor keterbatasan mediator bersertifikat—termasuk sertifikat ekonomi syariah—itikad baik para pihak, serta kendala regulasi teknis selama pandemi (Puneri, 2021). Studi empiris di Pengadilan Agama Surabaya juga menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa ekonomi syariah tidak selalu berhasil; penelitian tersebut melaporkan persentase keberhasilan mediasi dan mengaitkan kegagalan dengan itikad baik serta pengetahuan para pihak tentang mediasi (Hassan et al., 2022). Di sisi lain, penelitian tentang fasilitasi penyelesaian sengketa oleh OJK—sebagai mekanisme non-litigasi—justru menekankan capaian penyelesaian pengaduan dalam batas waktu tertentu dan tingkat keberhasilan yang dilaporkan tinggi, sehingga memperlihatkan bahwa sebagian sengketa finansial syariah dapat diselesaikan sebelum litigasi (Effendi, 2018). Dengan demikian, litigasi tetap penting sebagai kanal formal, tetapi efektivitasnya dalam mempromosikan perdamaian melalui mediasi bergantung pada desain kelembagaan, kompetensi mediator/hakim, dan perilaku para pihak (Effendi, 2018; Puneri, 2021).

Produk akhir litigasi adalah putusan. Kajian mengenai putusan pengadilan agama pada perkara ekonomi syariah menjelaskan putusan sebagai produk pengadilan dan membahas pula jenis serta perkembangan putusan, termasuk upaya hukum terhadap putusan ekonomi syariah (Wahyudi, 2019). Dalam perspektif perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa, proses litigasi di pengadilan juga dipahami memiliki prosedur bertingkat, sedangkan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) (Siraji & Alamudi, 2023; Witro, 2021). Meskipun beberapa uraian tentang "jenjang" litigasi diuraikan secara umum, poin pentingnya ialah: litigasi menyediakan struktur upaya hukum, sedangkan arbitrase menutup sengketa secara final pada tingkat putusan arbitrase (Kholifah et al., 2022; Siraji & Alamudi, 2023). Oleh karena itu, litigasi menurut hukum Islam dalam kerangka negara modern memperlihatkan dua wajah: ia memberi kesempatan kontrol yudisial melalui upaya hukum, namun juga memerlukan waktu dan prosedur yang lebih panjang dibanding mekanisme final seperti arbitrase (Kholifah et al., 2022; Ramadhan et al., 2024; Siraji & Alamudi, 2023).

________________________________________

G. Gugatan Sederhana, Asas Sederhana-Cepat-Biaya Ringan, dan Problem Implementasi Litigasi

Litigasi di peradilan agama idealnya bergerak dalam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Beberapa studi menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dalam bentuk PERMA untuk mendukung prinsip tersebut dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Prakoso, 2017; Sofiana & Utama, 2021). Gugatan sederhana dipahami sebagai instrumen yang menjembatani karakter fleksibel ADR dengan otoritas pengadilan, dan dikaitkan dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta perubahan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019, termasuk keterkaitannya dengan PERMA No. 14 Tahun 2016 yang membuka penggunaan mekanisme tersebut bagi perkara ekonomi syariah (Sa'diyah et al., 2021; Syaifuddin, 2023). Kajian tentang gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah menyimpulkan bahwa implementasinya masih menyisakan proses yang dipandang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, termasuk isu eksekusi dan waktu pemeriksaan (Sa'diyah et al., 2021). Kajian lain yang menilai implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019 juga menyatakan harapan "lebih mudah, cepat, dan murah" belum terwujud sesuai PERMA dan membutuhkan perhatian serta sosialisasi lebih kuat (Prakoso, 2017; Syaifuddin, 2023).

Selain itu, penilaian terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada putusan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama tertentu menunjukkan adanya gap implementasi terhadap standar yang diharapkan (Hartati et al., 2024). Kritik yang serupa juga muncul pada kajian yang menyoroti bahwa prosedur perdata umum yang dipakai di peradilan agama sering dipandang rumit dan lama, sehingga memunculkan persepsi biaya litigasi menjadi tinggi dan kurang sesuai dengan kebutuhan bisnis (Fariana, 2016; Triana, 2018b). Dengan demikian, sekalipun litigasi merupakan kanal formal penyelesaian sengketa menurut hukum Islam yang dipositifkan, kualitas implementasinya masih menjadi locus perbaikan agar nilai kemaslahatan (maṣlaḥah) dan keadilan substantif yang diidealkan dalam muʿāmalāt dapat lebih tercermin dalam proses peradilan (Abdillah & Susilawati, 2020; Hartati et al., 2024; Suadi, 2020).

________________________________________

H. Eksekusi Putusan, Hak Tanggungan, Kepailitan, dan Tarik-Menarik Kewenangan: Titik Rawan Litigasi Syariah

Salah satu tantangan litigasi adalah fase pascaputusan, yakni eksekusi. Studi lapangan tentang eksekusi hak tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan bahwa eksekusi dapat dijalankan berdasarkan putusan pengadilan agama dan pelaksanaannya berpedoman pada HIR/RBg, dengan struktur kelembagaan yang mencakup peran ketua pengadilan, hakim, juru sita/eksekutor, hingga keterlibatan kantor lelang negara pada tahap lelang (Maskun et al., 2019). Namun, penelitian tersebut juga mencatat adanya hambatan faktual dalam eksekusi—misalnya ketidaksesuaian sertifikat dengan kondisi aktual dan resistensi debitur—yang menunjukkan bahwa efektivitas litigasi tidak berhenti pada putusan, melainkan bergantung pada kemampuan eksekusi (Maskun et al., 2019). Kajian filosofis tentang eksekusi hak tanggungan menegaskan masih adanya konflik regulasi karena pelaksanaan eksekusi hak tanggungan kerap dipandang domain pengadilan negeri, sehingga peradilan agama sebagai garda depan sengketa ekonomi syariah belum sepenuhnya mendapatkan ruang untuk menyelesaikan sengketa "secara keseluruhan" (Dahlan, 2018). Nuansa konflik kewenangan ini menunjukkan bahwa litigasi syariah masih menghadapi problem harmonisasi kewenangan pada level implementasi eksekusi (Dahlan, 2018; Maskun et al., 2019).

Tarik-menarik kewenangan juga terlihat pada isu kepailitan dan PKPU yang melibatkan bank syariah. Kajian normatif menyatakan bahwa meskipun secara normatif pasca Putusan MK 93/PUU-X/2012 sengketa ekonomi Islam merupakan kompetensi absolut peradilan agama, pada level empiris masih terdapat perkara kepailitan/PKPU bank syariah yang diputus pengadilan niaga, yang dipahami muncul karena konflik norma, kekosongan hukum terkait kepailitan berbasis akad syariah, dan belum finalnya pedoman materiil tertentu (Puneri et al., 2019). Penelitian tersebut juga mengemukakan konsekuensi bahwa penyelesaian di pengadilan niaga berpotensi "memaksa" substansi ekonomi syariah ke dalam kerangka ekonomi konvensional dan menimbulkan ketidakselarasan antara akad dan model penyelesaian sengketa (Puneri et al., 2019). Di sisi lain, kajian tentang eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah juga menunjukkan dualisme kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama dalam aspek eksekusi atau pembatalan putusan arbitrase syariah, yang dinilai mencerminkan ketidakpastian hukum dan membutuhkan pembenahan regulasi untuk jangka panjang (Bustamin et al., 2022). Dengan demikian, litigasi syariah di Indonesia tidak hanya soal "mengadili di peradilan agama", tetapi juga soal konsistensi sistemik dalam eksekusi dan sinkronisasi norma lintas rezim peradilan (Bustamin et al., 2022; Dahlan, 2018).

Problem implementasi juga tampak pada praktik lelang hak tanggungan di salah satu bank syariah yang dinilai tidak sesuai dengan kerangka Pasal 55 UU Perbankan Syariah dan konfirmasi Putusan MK 93/PUU-X/2012, serta mendorong kebutuhan harmonisasi dan rujukan pemenuhan prinsip syariah melalui fatwa DSN-MUI (Safilah et al., 2022). Di titik ini, litigasi dan non-litigasi berkelindan: sengketa dapat berujung pada eksekusi/lelang, sementara kepatuhan syariah tetap menuntut rujukan normatif yang jelas agar tindakan eksekutorial tidak menyimpang dari prinsip syariah (Baagil et al., 2021; Safilah et al., 2022).

________________________________________

I. Litigasi Digital: E-Court, E-Litigation, dan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Syariah

Perkembangan litigasi modern juga mencakup digitalisasi. Kajian tentang bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama selama periode Covid-19 menyebut bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi terkait persidangan elektronik melalui aplikasi e-court dan e-litigation untuk menghindari penumpukan perkara dan mengurangi kerumunan di pengadilan (Puneri, 2021). Kajian tersebut juga menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam perkara perdata diperlakukan sebagai bukti tertulis sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin integritasnya, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dalam perspektif hukum Islam bukti elektronik dapat diterima karena termasuk kategori alat bukti lain menurut ahli hukum Islam (Puneri, 2021). Keterangan ini memperlihatkan bahwa litigasi menurut hukum Islam dalam pengadilan agama bergerak menuju bentuk-bentuk modern tanpa melepaskan kebutuhan validasi syariah atas proses pembuktian dan prosedur beracara (Puneri, 2021).

Isu digital juga muncul dalam kajian formulasi penyelesaian sengketa fintech syariah yang menyatakan bahwa sengketa fintech dapat diajukan ke pengadilan agama melalui gugatan sederhana atau gugatan biasa, dan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik (e-litigation) (Pramudya, 2018). Walaupun kajian tersebut menyebut belum ditemukan contoh perkara fintech syariah tertentu, pokok argumennya adalah bahwa litigasi syariah di pengadilan agama diproyeksikan kompatibel dengan mekanisme persidangan elektronik serta kerangka prosedural yang ada (Pramudya, 2018; Puneri, 2021). Dengan demikian, litigasi sebagai jalur peradilan dalam hukum Islam menunjukkan adaptasi institusional untuk menjaga akses keadilan sekaligus mengembangkan efisiensi prosedural (Pramudya, 2018; Puneri, 2021).

________________________________________

J. Dimensi Sosio-Institusional Litigasi: Kompetensi Hakim, Kepercayaan Publik, dan Budaya Hukum

Litigasi syariah sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan legitimasi sosial. Kajian tentang peran pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah menegaskan perlunya penguatan institusional dan SDM, termasuk wacana dukungan regulasi acara dan bahkan pertimbangan hakim ad hoc untuk mempercepat proses (Jamaludin & Buang, 2019). Sejalan dengan itu, penelitian lain menyatakan bahwa hakim pengadilan agama tidak hanya dituntut memahami aspek syariah, tetapi juga memahami aspek bisnis dan politik hukum ekonomi karena akad-akad modern sering merupakan modifikasi konsep fikih muʿāmalāt yang berinteraksi dengan praktik bisnis kontemporer. Dalam kerangka peningkatan kapasitas, Mahkamah Agung disebut melakukan program penyiapan SDM, mulai dari bimbingan teknis hingga pendidikan dan pelatihan bersertifikat di bidang hukum ekonomi syariah. Kajian tentang optimalisasi peningkatan kompetensi hakim juga menautkan pentingnya kurikulum pelatihan dan sertifikasi hakim ekonomi syariah dengan kebutuhan profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menempatkan PERMA No. 14/2016 dan PERMA No. 4/2019 sebagai konteks regulasi kapasitas tersebut (Syaifuddin, 2023).

Namun, beberapa penelitian menyoroti problem kepercayaan publik dan kompetensi. Studi tentang kepercayaan publik terhadap peradilan agama menyimpulkan bahwa kepercayaan publik masih rendah karena: (i) sejarah dan ketidaklengkapan regulasi pendukung proses peradilan sengketa ekonomi syariah; (ii) tuntutan budaya bisnis yang menghendaki penyelesaian efektif-efisien serta keterbatasan sarana-prasarana; dan (iii) rendahnya literasi hukum pelaku ekonomi syariah (Novianti & Fadila, 2022). Kajian lain mengenai peran ADR juga mencatat hambatan di pengadilan agama berupa kurangnya pemahaman aparatur terhadap aktivitas ekonomi dan lembaga keuangan syariah serta citra inferior peradilan agama yang sulit dihapus (Solihin et al., 2024). Bahkan, studi kebijakan layanan terpadu satu pintu dalam sistem peradilan agama menyebut masalah kompetensi hakim yang minimal dan seleksi yang longgar sehingga dapat berdampak pada preferensi hakim pada hukum materiel formal dibanding presep Islam dalam praktik tertentu (Dispute Resolution in Indonesian Islamic Banking: Previous Trends and Future Perspectives, 2023). Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa litigasi menurut hukum Islam membutuhkan bukan hanya dasar kewenangan, tetapi juga legitimasi sosial dan kapasitas teknis yang konsisten agar sharia compliance dan rasa keadilan dapat diwujudkan dalam putusan (Lahaji & Maulasa, 2023; Novianti & Fadila, 2022; Solihin et al., 2024).

Dari perspektif budaya hukum, literatur menunjukkan bahwa masyarakat sering lebih memilih jalur damai—negosiasi atau mediasi—atau melibatkan tokoh agama dalam penyelesaian sengketa, meskipun peradilan agama memiliki kewenangan litigasi. Studi tentang praktik ash-shulh pada lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan kecenderungan masyarakat memilih perundingan atau mediasi dengan melibatkan kyai dan lebih percaya tokoh agama dibanding institusi mediasi formal di pengadilan, walaupun keputusan pengadilan agama tetap menjadi rujukan hukum (Nurjaman & Witro, 2022). Kajian tentang "justice in many rooms" dalam sengketa perbankan syariah juga menegaskan bahwa mekanisme non-litigasi sering dipilih karena dianggap lebih memuaskan kedua pihak dan mendekati win–win solution, sementara litigasi cenderung jarang digunakan karena kelemahan praktis seperti waktu dan biaya serta hasil win–lose (Hidayah et al., 2023; Ramadhan et al., 2024). Dengan demikian, litigasi syariah harus dipahami berdampingan dengan realitas sosial bahwa Islam secara etik mempromosikan perdamaian, dan masyarakat sering menginternalisasi nilai itu dalam praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Nurjaman & Witro, 2022; Suadi, 2020).

________________________________________

SIMPULAN

Litigasi menurut hukum Islam—dipahami sebagai manifestasi al-qaḍā'—berfungsi sebagai mekanisme adjudikatif yang mengakhiri sengketa melalui putusan otoritatif, terutama ketika jalur ṣulḥ (perdamaian) dan taḥkīm (arbitrase) tidak memadai atau tidak berhasil (Suadi, 2020). Dalam konteks Indonesia, litigasi ekonomi syariah dilembagakan terutama melalui peradilan agama yang diberi dan ditegaskan kewenangannya pasca perkembangan regulasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan konsekuensi bahwa forum kesepakatan para pihak lebih relevan pada ranah non-litigasi (arbitrase/ADR) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hariyanto, 2019; Jamal et al., 2021; Sofiana & Utama, 2021). Namun, berbagai kajian memperlihatkan bahwa efektivitas litigasi syariah masih menghadapi tantangan pada level hukum formil—ketergantungan pada hukum acara perdata umum—implementasi asas sederhana-cepat-biaya ringan, kompetensi SDM, eksekusi putusan, serta harmonisasi norma lintas rezim, misalnya hak tanggungan, kepailitan, dan eksekusi putusan arbitrase (Bustamin et al., 2022; Fariana, 2016; Maskun et al., 2019; Triana, 2018b).

Karena itu, litigasi menurut hukum Islam tidak cukup dinilai hanya dari "kewenangan pengadilan agama", melainkan dari kemampuan sistem peradilan untuk menjamin sharia compliance melalui rujukan akad, KHES, fatwa DSN-MUI, fikih, dan regulasi; melindungi hak spiritual pihak berperkara; serta membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kompetensi hakim atau mediator dan pembaruan prosedur yang lebih responsif terhadap karakter sengketa muʿāmalāt modern (Baagil et al., 2021; Lahaji & Maulasa, 2023; Novianti & Fadila, 2022; Radliyah et al., 2018). Dalam horizon yang lebih luas, perkembangan e-litigation dan penerimaan bukti elektronik menunjukkan bahwa litigasi syariah dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman, tetapi adaptasi itu harus tetap dikawal oleh kepastian hukum dan keselarasan dengan prinsip syariah yang menjadi identitas transaksi dan alasan utama para pihak memilih sistem ekonomi syariah (Ardli et al., 2024; Pramudya, 2018; Puneri, 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Alaqoh, S., & Mujib, A. (2023). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 179–194. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065

Anugrah, M. W., Hamsir, H., & Anis, M. Y. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 201–211. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793

Ardli, M. N., Luayyin, R. H., & Arifin, M. (2024). Handling Sharia Economic Disputes Through Non-Litigation and Its Relation to Maṣlaḥaḥ. JSE Jurnal Sharia Economica, 3(1), 50–60. https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.1108

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 167. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94

Baagil, S., Supriyatni, R., & Lita, H. N. (2021). Eksistensi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 218–236. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.338

Batubara, C., & Fatimah, F. (2017). Struggling to Survive in Complex and Modern Era. Al Qalam, 34(1), 39. https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i1.1797

Bustamin, A., Muthia, A. A., & Barus, S. I. (2022). The Protection of Spiritual Rights in the Sharia Banking Dispute Settlement: Overview of the Sharia Banking Law in Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 9(3), 388–407. https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a5

Dahlan, N. K. (2018). Alternative Dispute Resolution for Islamic Finance in Malaysia. MATEC Web of Conferences, 150, 05077. https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005077

Dispute Resolution in Indonesian Islamic Banking: Previous Trends and Future Perspectives. (2023). International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education, 02(05). https://doi.org/10.58806/ijirme.2023.v2i5n04

Effendi, C. S. (2018). The Analysis of Obligation Disputes on Returned Partnership Funds in Religious High Court of Medan. International Journal of Nusantara Islam, 5(2), 174–187. https://doi.org/10.15575/ijni.v5i2.1917

Elvia, E. E., Mujib, A., Nor, A., & Akbar, M. I. (2023). Basyarnas as a Place for Dispute Resolution of Musyarakah Financing in Sharia Banking in the Disruption Era. El-Mashlahah, 13(1), 39–56. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345

Fariana, A. (2016). Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 228–251. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720

Hadiyanto, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 3(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5644

Hariyanto, E. (2019). The Settlement of Sharia Banking Dispute based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(2), 301–316. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.1888

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Faidi, Ach., & Umam, H. (2022). Ash-Shulh as an Attempt of Sharia Microfinance Institutions to Solve Sharia Economic Disputes in Madura Society. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 12(2), 258–274. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.13531

Hartati, S. Y., Windiani, A., & Mardani, M. (2024). The Prospects for Equitable Sharia Insurance Dispute Resolution in an Ideal Arrangement, Basyarnas, Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 24(1), 88. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.4207

Hassan, R., Ilias, I. I., & Ibrahim, T. N. H. T. (2022). Islamic Banking Dispute Resolution: The Experience of Malaysia and Indonesia. IIUM Law Journal, 30(S2), 317–358. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30is2.771

Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of Progressive Law in Sharia Banking Dispute Settlement: Case Study of Religious Court Decisions in Indonesia. Ulumuna, 27(1), 227–257. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652

Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. A. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 23(1), 75–92. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347

Himayasari, N. D., Anshori, A. R., & Maulida, I. S. R. (2022). Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court. Mizan Journal of Islamic Law, 6(1), 77. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072

Jamal, M., Mahfudz, A. A., Syamsuri, S., & Handayani, R. (2021). Analysis of Alternative Dispute Resolution in Non-Litigation Dispute Resolution on Islamic Mortgage: at the Ombudsman Institution Yogyakarta. Tsaqafah, 17(1). https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.6760

Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2019). Talfīq Sebagai Salah Satu Metod Penyelesaian Hukum di Institusi-Institusi Kewangan Islam di Malaysia: Suatu Ulasan Literatur. Jurnal Syariah, 27(1), 77–112. https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.4

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Lahaji, L., & Maulasa, A. (2023). The Integration of One-Stop Integrated Service Policy in the Religious Judicial System in Indonesia. Al-Ulum, 23(1), 240–264. https://doi.org/10.30603/au.v23i1.4132

Maskun, M., Achmad, A., Naswar, N., Bakti, F. P., & Amaliyah, A. (2019). Arbitration: Understanding It in Theory and Indonesian Practice. Hasanuddin Law Review, 5(2), 220. https://doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1945

Mukharom, M., Triasih, D., & Septiandani, D. (2020). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14894

Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Media Hukum, 23(1), 62–75. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0068.62-75

Najib, A. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861. https://doi.org/10.31078/jk1649

Novianti, T., & Fadila, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. Petita, 4(1), 65–78. https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4354

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 59–67. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356

Pramudya, K. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 35. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216

Puneri, A. (2021). Dispute Resolution for Islamic Banks in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(SI). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i0.10084

Puneri, A., Nazarov, I. I., Ahmat, M. C., & Arif, M. I. (2019). The Litigation Process in Handling Murabahah Cases: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 307–316. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-023

Radliyah, N., Musjtari, D. N., & Setyowati, R. (2018). Fatwa DSN MUI in Managing The Dispute Settlement of Sharia Economic in Indonesia Through Basyarnas. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2), 123. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1346

Ramadhan, M. S., Hadi, B. K., Raharjo, D. G., Arfa, M. F. A., & Saputra, M. A. (2024). Dispute Resolution of Mudharabah Contract Financing Through Basyarnas. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 975–987. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.21285

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Safilah, D., Syafii, Moch., & Syahril, S. (2022). Effectiveness of Murabaha Financing Dispute Settlement Through Mediation at Indonesian Islamic Banks. Journal of Legal Research, 4(4), 1001–1018. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.28112

Siraji, M., & Alamudi, I. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi Secara Non-Litigasi Baik yang Diatur Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Mitsaqan Ghalizan, 2(2), 25–36. https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5411

Sofiana, R., & Utama, S. (2021). Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR). Teraju, 3(01), 41–49. https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.224

Solihin, D., Setiadi, S., Bunyamin, B., Yusup, D. K., & Ridwan, A. (2024). Simplified Lawsuits in Dispute Resolution Within Sharia Economic Law in Indonesia. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 6(1), 86. https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.37265

Suadi, A. (2020). Judicial Authority and the Role of the Religious Courts in the Settlement of Sharia Economic Disputes. Lex Publica, 7(2), 1–14. https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.1-14

Syaifuddin, S. (2023). Dispute Settlement in Sharia Banking in Indonesia. Randwick International of Social Science Journal, 4(2), 297–309. https://doi.org/10.47175/rissj.v4i2.671

Triana, N. (2018a). Execution of Security Rights in Islamic Banking at the Religious Court of Purbalingga. International Conference of Moslem Society, 2, 51–61. https://doi.org/10.24090/icms.2018.1906

Triana, N. (2018b). Justice in Many Rooms in Sharia Banking Dispute Resolution to Achieve Justice. Diponegoro Law Review, 3(1), 43. https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.43-64

Wahyudi, F. (2019). The Quo Vadis of Bankruptcy Settlement and PKPU Laws on Sharia Banking. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20

Witro, D. (2021). Decisions and Authority of The Religious Courts on Sharia Economic Disputes. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 165. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.311