01544 - Mahkamah Agung Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kelembagaan, Ijtihad Yudisial, Dan Tata Kelola Peradilan Di Indonesia

Abstrak

Artikel ini menganalisis kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dalam perspektif hukum Islam, dengan mengaitkan konsep wilāyat al-qaḍā', ijtihad yudisial, dan prinsip siyāsah dustūriyyah terhadap desain kelembagaan MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman dalam empat lingkungan peradilan. Melalui metode kajian normatif-konseptual dengan pendekatan komparatif antara hukum positif Indonesia dan tradisi hukum Islam klasik, artikel ini menunjukkan bahwa MA tidak hanya berfungsi sebagai forum kasasi, melainkan juga sebagai arena ijtihad yudisial melalui pembentukan yurisprudensi, standardisasi substansi hukum Islam melalui KHI dan KHES, serta modernisasi akses keadilan melalui e-court dan sidang keliling. Pembacaan "MA menurut hukum Islam" mengungkap koherensi antara fungsi korektif tertinggi MA dengan prinsip otoritas kehakiman Islam, sekaligus tegangan antara independensi dan akuntabilitas etik yang dapat diperbandingkan dengan konsep hisbah dalam tradisi siyāsah dustūriyyah. Artikel ini menyimpulkan bahwa MA dalam konteks Indonesia merepresentasikan konfigurasi dinamis antara norma Islam, politik hukum, dan tata kelola negara hukum Pancasila.

Kata kunci: Mahkamah Agung, hukum Islam, wilāyat al-qaḍā', ijtihad yudisial, siyāsah dustūriyyah, peradilan agama

________________________________________

Abstract

This article analyzes the position and function of the Supreme Court (Mahkamah Agung/MA) of the Republic of Indonesia from an Islamic law perspective, connecting the concepts of wilāyat al-qaḍā', judicial ijtihad, and siyāsah dustūriyyah principles to the institutional design of the MA as the apex of judicial power across four judicial environments. Through a normative-conceptual method with a comparative approach between Indonesian positive law and classical Islamic legal tradition, this article demonstrates that the MA functions not only as a cassation forum but also as an arena of judicial ijtihad through jurisprudence formation, standardization of Islamic legal substance through KHI and KHES, and modernization of access to justice through e-court and circuit court hearings. The reading of "the MA according to Islamic law" reveals coherence between the MA's highest corrective function and the principles of Islamic judicial authority, while also exposing the tension between independence and ethical accountability, which can be compared to the concept of hisbah in the siyāsah dustūriyyah tradition. This article concludes that the MA in the Indonesian context represents a dynamic configuration among Islamic norms, legal politics, and the governance of the Pancasila rule-of-law state.

Keywords: Supreme Court, Islamic law, wilāyat al-qaḍā', judicial ijtihad, siyāsah dustūriyyah, religious court

________________________________________

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman secara konstitusional ditempatkan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) beserta badan-badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, yaitu umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) (Dewi, 2021; Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Permata & Ali, 2022; Rianda, 2020). Rumusan ini menegaskan posisi MA sebagai pengadilan negara tertinggi dalam "puncak" peradilan bagi empat lingkungan peradilan tersebut, sekaligus menempatkan MA sebagai simpul utama kesatuan peradilan (unity of jurisdiction) dalam praktik peradilan nasional (Candra, 2020; Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Permata & Ali, 2022).

Di sisi lain, karena Indonesia juga mengakui dan memfasilitasi peradilan bagi umat Islam melalui Peradilan Agama, termasuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh, pembahasan mengenai "Mahkamah Agung menurut hukum Islam" perlu dipahami sebagai analisis yang mengaitkan: (i) konsep peradilan dan otoritas kehakiman dalam tradisi hukum Islam (wilāyat al-qaḍā', ijtihād hakim, dan hisbah/pengawasan); dengan (ii) peran MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Pancasila yang mengadministrasikan, membina, dan mengoreksi putusan peradilan, termasuk perkara-perkara yang berbasis hukum Islam positif Indonesia seperti KHI, KHES, qanun Aceh, dan yurisprudensi (Alauddin et al., 2023; Chayani, 2023; Fariana, 2016; Suadi, 2018).

________________________________________

KERANGKA KONSEPTUAL HUKUM ISLAM: WILĀYAT AL-QAḌĀ', IJTIHĀD HAKIM, DAN PENGAWASAN (HISBAH)

Dalam tradisi hukum Islam klasik, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dapat dipetakan ke beberapa model, di antaranya al-ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman/peradilan) (Suadi, 2018). Kerangka ini penting karena menunjukkan bahwa "peradilan" (qaḍā') dalam perspektif Islam bukan sekadar forum prosedural, melainkan institusi normatif untuk merealisasikan keadilan (al-'adl) melalui putusan hakim (qāḍī) yang mengikat. Dalam konteks modern, institusi tersebut dapat berinteraksi dengan perangkat hukum positif berupa undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan (Hayati, 2021; Suadi, 2018). Dalam konteks Indonesia, beberapa kajian menegaskan bahwa produk hukum Islam tidak hanya ditemukan dalam kitab fikih atau fatwa ulama, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sehingga putusan hakim, termasuk putusan MA, dapat dipahami sebagai salah satu wahana artikulasi dan transformasi norma syariah/fiqh dalam praktik ketatanegaraan (Hayati, 2021; Naelufar et al., 2022).

Pada saat yang sama, tradisi siyāsah dustūriyyah (fikih ketatanegaraan) menekankan pentingnya tata kelola kekuasaan yang tidak menumpuk pada satu organ dan perlunya mekanisme pengawasan agar lembaga peradilan tidak berada "di luar kontrol etik". Gagasan ini dalam literatur kontemporer sering dikaitkan dengan konsep wilāyat al-ḥisbah, yakni pengawasan terhadap perilaku dan etika (Agustian et al., 2023; Chayani, 2023; Ibrahim et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, wacana ini relevan ketika hubungan antarlembaga, misalnya antara Komisi Yudisial dengan lembaga peradilan, diperdebatkan dalam bingkai independensi kehakiman sekaligus kebutuhan pengawasan etik. Isu ini secara konseptual dapat dibaca paralel dengan kebutuhan "hisbah" dalam teori siyāsah dustūriyyah (Agustian et al., 2023; Chayani, 2023).

Dengan demikian, membaca MA "menurut hukum Islam" tidak berarti mengubah MA menjadi institusi syariah, melainkan menilai bagaimana fungsi puncak peradilan, pembinaan, ijtihad yudisial, dan pengawasan etik dalam sistem MA dapat dipahami secara kompatibel, atau justru dalam ketegangannya, dengan prinsip-prinsip dasar qaḍā' dan siyāsah dalam khazanah hukum Islam (Agustian et al., 2023; Chayani, 2023; Suadi, 2018).

________________________________________

KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PUNCAK KEKUASAAN KEHAKIMAN: STRUKTUR EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

Sejumlah kajian hukum tata negara dan peradilan menegaskan bahwa MA merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu umum, agama, militer, dan tata usaha negara (Candra, 2020; Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Permata & Ali, 2022; Rianda, 2020). Secara konseptual, penempatan MA sebagai puncak peradilan ini dikaitkan dengan gagasan kesatuan peradilan (eenheid van rechtspraak), walaupun dalam sistem Indonesia juga terdapat MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar, bukan subordinat, dengan MA (Dewi, 2021; Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Permata & Ali, 2022). Dengan kata lain, MA adalah "puncak" bagi jalur penyelesaian perkara, terutama melalui kasasi dan mekanisme korektif lain yang diatur, sedangkan MK menjalankan yurisdiksi konstitusional yang berbeda. Desain kelembagaan Indonesia dengan demikian memperlihatkan pembagian fungsi dalam ranah yudisial (Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Permata & Ali, 2022; Putra, 2020).

Dalam sistem peradilan kontinental yang mengenal kasasi, MA dipahami memiliki fungsi utama mengawasi penerapan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya, sekaligus menjalankan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan (Fadzlurrahman & Madrah, 2023). Literatur klasik mengenai sistem peradilan Indonesia juga menekankan bahwa MA memiliki peran pengawasan dan bahkan memiliki ruang fungsi pengaturan untuk menutup kekurangan dalam hukum acara melalui "peraturan" yang dibuatnya sendiri dalam kerangka kewenangan yang pernah diatur dalam undang-undang tentang MA (Fadzlurrahman & Madrah, 2023). Dalam perkembangan mutakhir, kebutuhan kesatuan penerapan hukum direpresentasikan pula melalui kebijakan internal MA seperti penerapan sistem kamar, yang ditujukan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum, konsistensi putusan, peningkatan profesionalitas hakim agung, dan percepatan penyelesaian perkara (Adhani, 2019; Suparto, 2020).

________________________________________

SISTEM SATU ATAP (ONE ROOF SYSTEM) DAN MAKNA INDEPENDENSI: PEMBACAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI PRINSIP ISLAM

Sistem peradilan satu atap dipaparkan sebagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, terutama dengan memindahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dari cabang eksekutif menuju MA (Candra, 2020; Permata & Ali, 2022; Situmeang, 2022). Dalam kerangka ini, "kekuasaan kehakiman yang merdeka" diartikan sebagai ketiadaan campur tangan kekuasaan eksekutif atau kekuasaan ekstra-yudisial dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Sistem satu atap dipandang sebagai wujud desain untuk mendekatkan cita negara hukum pada peradilan yang independen (Candra, 2020; Situmeang, 2022).

Sejalan dengan itu, kajian tentang dinamika Peradilan Agama menegaskan bahwa sebelum reformasi, pembinaan Peradilan Agama pernah berada pada pola "dua atap", yaitu di bawah Kementerian Agama dan MA. Pada era reformasi, pola tersebut bergeser menjadi pembinaan satu atap oleh MA, yang memengaruhi revitalisasi kelembagaan, proses, sumber daya manusia, dan layanan publik peradilan (Hardiati & Widiana, 2021; Situmeang, 2022).

Relevansinya dengan hukum Islam dapat dijelaskan melalui narasi bahwa pemisahan relatif antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif dipandang penting untuk menjaga keadilan. Beberapa kajian yang membandingkan konsep peradilan Islam, misalnya gagasan Umar bin Khattab dalam Risālah al-Qaḍā', dengan Peradilan Agama era reformasi menilai terdapat kesesuaian pada aspek pemisahan yudikatif–eksekutif serta prinsip pemeriksaan yang adil, meskipun tetap ada perbedaan pada rincian etika atau pedoman tertentu (Fariana, 2016; Hardiati & Widiana, 2021). Dalam batas tertentu, hal ini menunjukkan bahwa argumen "independensi peradilan" memiliki korespondensi normatif dengan tujuan qaḍā' untuk menegakkan keadilan tanpa intervensi, walaupun manifestasinya dalam negara modern diwujudkan melalui desain kelembagaan dan regulasi positif (Candra, 2020; Fariana, 2016; Situmeang, 2022).

________________________________________

MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN AGAMA: HUBUNGAN PUNCAK PERADILAN DENGAN PERSONALITAS KEISLAMAN DAN KOMPETENSI ABSOLUT

Peradilan Agama diposisikan sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah MA yang diperuntukkan bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pembahasan yuridis, lembaga ini sering dikaitkan dengan asas personalitas keislaman dalam menentukan ruang beracara dan kompetensi absolutnya (Rianda, 2020; Sofian et al., 2023; Supraptiningsih, 2019). Kajian tentang asas personalitas keislaman menunjukkan bahwa prinsip ini berperan dalam membuka konfigurasi kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa tertentu, termasuk dalam konteks sengketa antara Muslim dan non-Muslim pada perkara-perkara seperti perceraian, waris, dan ekonomi syariah, dengan rujukan pada peraturan perundang-undangan, KHI, PERMA, dan yurisprudensi (Sofian et al., 2023).

Pada level puncak, MA berperan melalui putusan kasasi dan pembentukan yurisprudensi yang memperkuat atau mengarahkan praktik asas personalitas tersebut, misalnya melalui rujukan yurisprudensi MA terkait perkara tertentu dalam lingkungan Peradilan Agama (Nuzha, 2020; Sofian et al., 2023). Dalam perkembangan kompetensi, literatur menyebutkan adanya dinamika kompetensi absolut Peradilan Agama, termasuk perluasan kewenangan dalam bidang ekonomi syariah yang kemudian memunculkan kebutuhan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia serta pedoman hukum materiil dan formil yang lebih spesifik (Naelufar et al., 2022; Rifqi, 2020).

Di titik ini, MA tidak hanya menjadi forum kasasi, tetapi juga menjadi pembina teknis-yudisial yang dapat menerbitkan regulasi berupa PERMA dan pedoman teknis untuk memastikan konsistensi praktik peradilan agama. Fungsi ini dalam perspektif hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai fasilitasi "tertib qaḍā'" (tata kelola peradilan) agar putusan dapat menghadirkan kepastian dan kemaslahatan (Hayati, 2021; Naelufar et al., 2022; Rifqi, 2020).

________________________________________

MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI ARENA IJTIHAD YUDISIAL: PENEMUAN HUKUM, YURISPRUDENSI, DAN TRANSFORMASI NORMA ISLAM

Salah satu jembatan paling nyata antara MA dan hukum Islam adalah praktik penemuan hukum (rechtsvinding/ijtihad hakim) dalam perkara-perkara perdata Islam, mencakup bidang keluarga, waris, wakaf, dan sebagainya, yang menghasilkan putusan MA dan kemudian berfungsi sebagai yurisprudensi rujukan bagi hakim di bawahnya (Nuzha, 2020; Suntana & Alfaridah, 2022). Kajian tentang penemuan hukum oleh hakim MA dalam perkara kewarisan Islam menekankan bahwa perkara-perkara baru yang masuk ke MA menuntut hakim agung untuk memutus sesuai kewenangannya, dan putusan tersebut memiliki dimensi penerapan hukum pada peristiwa konkret sekaligus berpotensi membentuk arah perkembangan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat (Nuzha, 2020; Suntana & Alfaridah, 2022).

Dengan kata lain, ketika norma yang tersedia, misalnya dalam KHI atau peraturan lain, tidak secara eksplisit menyelesaikan problem sosial tertentu, MA dapat berperan menstrukturkan solusi melalui argumentasi hukum. Praktik ini kompatibel dengan gagasan bahwa hukum Islam di Indonesia hadir pula melalui putusan pengadilan, tidak hanya melalui fikih dan fatwa (Hayati, 2021; Naelufar et al., 2022; Nuzha, 2020).

Contoh yang secara eksplisit dibahas dalam literatur adalah penggunaan analogi dan konstruksi "wasiat wajibah" sebagai penemuan hukum oleh hakim MA dalam sengketa waris beda agama. Hal ini menggambarkan MA sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika berhadapan dengan kompleksitas sosial-keagamaan (Sofian et al., 2023). Studi lain juga menegaskan bahwa putusan MA dalam bidang hukum keluarga Islam yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi yang dipakai oleh hakim Peradilan Agama sebagai rujukan, dan diidealkan untuk mengarah pada kemaslahatan serta penjagaan tujuan-tujuan hukum Islam (maqāṣid) dalam praktik (Suntana & Alfaridah, 2022).

Dengan demikian, "MA menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai MA yang, ketika mengadili perkara perdata Islam, menjalankan fungsi ijtihad yudisial dalam kerangka negara hukum: mengolah norma positif, pedoman berupa KHI/KHES, dan kebutuhan keadilan sosial untuk melahirkan putusan yang operasional bagi sistem peradilan agama (Hayati, 2021; Naelufar et al., 2022; Sofian et al., 2023; Suntana & Alfaridah, 2022).

________________________________________

KHI, KHES, DAN FUNGSI PEMBINAAN MA: KODIFIKASI, STANDARDISASI, SERTA PROBLEM KEDUDUKAN NORMATIF

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipaparkan sebagai rujukan materiil yang digunakan hakim Peradilan Agama dalam perkara perkawinan, waris, dan wakaf. Penyusunannya dikaitkan dengan peran MA dalam pembinaan teknis-yudisial Peradilan Agama serta kebutuhan standardisasi putusan (Butarbutar, 2012; Elsafitri et al., 2024). Literatur mengenai kedudukan KHI menegaskan bahwa KHI digunakan oleh hakim sebagai hukum materiil di Peradilan Agama, namun juga menggarisbawahi problematik kedudukan KHI dalam tata urutan perundang-undangan karena KHI diberlakukan melalui Instruksi Presiden. Format ini dipersoalkan setelah berlakunya rezim pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu (Elsafitri et al., 2024; Shobirin, 2018).

Di sini tampak nuansa yang perlu dicermati: di satu sisi, KHI berfungsi sebagai instrumen unifikasi praktik hukum keluarga Islam; di sisi lain, status normatifnya diperdebatkan sehingga secara akademik membuka diskursus pembaruan dasar hukum KHI (Elsafitri et al., 2024; Shobirin, 2018). Dalam bidang ekonomi syariah, MA juga dikaitkan dengan pembentukan pedoman materiil melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan berdasarkan PERMA, sehingga memperkuat kesiapan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah (Raus et al., 2022; Rifqi, 2020).

Studi mengenai regulasi ekonomi syariah menempatkan Peradilan Agama di bawah MA sebagai lingkungan yang berkompetensi dalam penerapan KHES karena secara materiil KHES adalah hukum Islam dan menjadi bagian dari politik regulasi ekonomi syariah melalui peraturan, SEMA, dan PERMA (Raus et al., 2022). Dengan demikian, melalui KHI dan KHES, MA tampil bukan hanya sebagai pengadilan kasasi, tetapi juga sebagai aktor institusional yang mengorkestrasi standardisasi substansi hukum Islam yang "dipositifkan" agar dapat dioperasikan secara seragam dalam peradilan (Butarbutar, 2012; Elsafitri et al., 2024; Raus et al., 2022).

________________________________________

FUNGSI REGULATIF MA: PERMA, SEMA, DAN SISTEM KAMAR SEBAGAI INSTRUMEN TATA KELOLA PUTUSAN

Kewenangan regulatif MA, yakni kemampuan menerbitkan peraturan untuk mengisi kekosongan atau melengkapi kebutuhan penyelenggaraan peradilan, diuraikan dalam berbagai kajian sebagai bagian dari tata kelola peradilan modern Indonesia (Adhani, 2019; B. & Fariana, 2017; Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Suparto, 2020). Dalam diskursus tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dinyatakan bahwa MA dapat mengeluarkan peraturan untuk memastikan kelancaran jalannya peradilan ketika terdapat kekosongan dalam undang-undang, dan SEMA dipahami sebagai pedoman internal yang mengikat dalam lingkungan peradilan (B. & Fariana, 2017). Pada wilayah Peradilan Agama, SEMA juga dapat menjadi salah satu sumber rujukan hukum acara atau pedoman teknis, khususnya ketika dikaitkan dengan hasil rapat pleno kamar yang bertujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan (Adhani, 2019; Suparto, 2020).

Penerapan sistem kamar di MA, yang ditandai dengan keputusan pimpinan MA pada tahun 2011, dipaparkan sebagai respons terhadap problem penanganan perkara yang tidak selalu sesuai dengan keahlian hakim agung. Sistem ini diarahkan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum, meningkatkan profesionalitas, serta mempercepat penyelesaian perkara (Adhani, 2019; Suparto, 2020). Dalam konteks "MA menurut hukum Islam", keberadaan kamar agama menjadi signifikan karena menjadi ruang institusional di MA yang secara fungsional menangani perkara-perkara perdata Islam, baik bidang keluarga maupun ekonomi syariah. Pembentukan rumusan kamar dan yurisprudensi berpotensi memengaruhi arah praktik hukum keluarga Islam dan keseragaman penerapannya di Peradilan Agama (Adhani, 2019; Suntana & Alfaridah, 2022).

________________________________________

MODERNISASI PERADILAN DAN KEMASLAHATAN: E-COURT/E-LITIGATION, SIDANG KELILING, DAN PRINSIP SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN

MA dalam beberapa kajian diposisikan sebagai penggerak modernisasi layanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk e-court dan e-litigation, yang diatur melalui PERMA dan didorong untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Hartono & Habir, 2022; Khiyaroh, 2020; Sufiarina, 2017). Kajian mengenai perkembangan teknologi informasi di Peradilan Agama menegaskan bahwa e-court dan e-litigation mencakup pendaftaran gugatan daring (e-filing), pembayaran elektronik (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), dan persidangan elektronik (e-litigation), sebagai implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Khiyaroh, 2020; Sufiarina, 2017). Studi lain di lingkungan Peradilan Agama juga menilai bahwa e-court dapat memberikan efisiensi serta membantu perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, walaupun terdapat kendala yang bersumber dari para pihak berperkara dan kesiapan infrastruktur (Hartono & Habir, 2022; Sufiarina, 2017).

Dari perspektif normatif Islam, beberapa penelitian secara eksplisit mengaitkan modernisasi prosedur tersebut dengan nilai keadilan, kecepatan, dan keterjangkauan dalam penyelesaian sengketa, serta menilai kebijakan teknologi peradilan dapat selaras dengan prinsip-prinsip Islam terkait kemaslahatan (Asmar et al., 2023; Sufiarina, 2017). Bahkan terdapat kajian yang menilai penerapan e-litigation pada masa pandemi dapat dipahami dalam perspektif al-maṣlaḥah sebagai kebutuhan yang bermanfaat untuk menghindari mudarat tertentu, walaupun efektivitasnya masih menghadapi hambatan sosiologis dan teknis di lapangan (N. Putra, 2022; Siswajanthy & Abid, 2021). Dengan demikian, "MA menurut hukum Islam" dapat dibaca sebagai MA yang memodernisasi mekanisme akses keadilan dengan instrumen-instrumen administratif yang, dalam sejumlah analisis, dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan dan realisasi keadilan substantif bagi para pencari keadilan (Asmar et al., 2023; N. Putra, 2022; Siswajanthy & Abid, 2021).

Selain digitalisasi, inovasi akses keadilan juga tampak dalam kebijakan bantuan hukum dan sidang di luar gedung (sidang keliling), yang dalam beberapa kajian dipaparkan sebagai respons MA untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat yang terkendala jarak, biaya, atau keterbatasan akses (Hasanudin, 2021; Helmi, 2016). Studi mengenai sidang keliling di Peradilan Agama menegaskan bahwa kebijakan tersebut diatur melalui PERMA tentang pedoman pemberian bantuan hukum dan diprogramkan untuk menjangkau masyarakat tidak mampu atau yang tinggal di wilayah sulit akses (Hasanudin, 2021; Helmi, 2016). Dalam optik hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan kemudahan (taysīr) dalam pelayanan keadilan, kebijakan akses seperti sidang keliling dapat disepadankan sebagai strategi institusional untuk mengurangi kesulitan beracara dan memperluas kemanfaatan layanan peradilan (Asmar et al., 2023; Hasanudin, 2021; Helmi, 2016).

________________________________________

KEKHUSUSAN ACEH: MAHKAMAH SYAR'IYAH, QANUN, DAN RELASINYA DENGAN MA SEBAGAI PUNCAK KASASI

Dalam konteks Aceh, Mahkamah Syar'iyah dipaparkan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang tetap berada dalam orbit sistem peradilan Indonesia. Secara struktur, lembaga ini mencakup Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota (tingkat pertama) serta Mahkamah Syar'iyah Aceh (tingkat banding), dengan kasasi tetap berada pada MA (Alauddin et al., 2023; Mahardika, 2023). Kajian tentang konstitusionalitas Mahkamah Syar'iyah dan penerapan qanun menekankan adanya kekhususan Aceh yang diakui dalam kerangka konstitusional tertentu, sekaligus menyebut bahwa pengelolaan teknis menghadapi tantangan karena koeksistensi qanun daerah dengan undang-undang nasional, yang memicu sejumlah pengujian norma di MK (Alauddin et al., 2023; Mahardika, 2023).

Literatur lain menambahkan dimensi problematik, yakni bahwa Mahkamah Syariah di Aceh secara kelembagaan merupakan bagian dari Peradilan Agama namun memiliki lingkup kewenangan yang lebih luas. Dalam konteks kasasi, MA akan bersandar pada ketentuan perundangan nasional, termasuk KHI sebagai rujukan yang memiliki keabsahan yuridis dalam praktik (Nursalam et al., 2024; Rosadi, 2019). Dengan konstruksi ini, MA berfungsi sebagai puncak koreksi (kasasi) sekaligus simpul integrasi sistem peradilan ketika Mahkamah Syar'iyah menjalankan kewenangan yang beririsan dengan norma lokal (qanun) dan norma nasional (Alauddin et al., 2023; Nursalam et al., 2024; Rosadi, 2019).

Dari sudut pandang "MA menurut hukum Islam", pengalaman Aceh menunjukkan bagaimana institusi puncak peradilan nasional tetap menjadi forum tertinggi untuk memastikan keterpaduan hukum dan prosedur peradilan, meskipun substansi hukum yang diproses di Mahkamah Syar'iyah bersandar pada syariat dan qanun lokal yang khas (Mahardika, 2023; Nursalam et al., 2024; Rosadi, 2019).

________________________________________

REKRUTMEN HAKIM DAN INDEPENDENSI: TEGANGAN ANTARA IDE PERADILAN MERDEKA DAN DESAIN KELEMBAGAAN

Independensi MA sebagai lembaga yudikatif sering ditegaskan sebagai prinsip dasar, namun beberapa kajian menunjukkan adanya ruang-ruang ketegangan dalam desain pengangkatan dan pemberhentian hakim agung serta relasi antarlembaga, yaitu Presiden, DPR, dan Komisi Yudisial, yang secara teoretik dapat memengaruhi persepsi atau psikologi independensi hakim dalam perkara tertentu (Agustina, 2022; Setiawan et al., 2019). Dalam konteks rekrutmen hakim tingkat pertama, terdapat kajian yang menyoroti dampak Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menghapus kewenangan Komisi Yudisial untuk bersama MA dalam proses seleksi hakim pengadilan tingkat pertama, sehingga rekrutmen dilaksanakan MA sendiri dan menimbulkan perdebatan tentang desain checks and balances dalam rekrutmen (Phahlevy, 2014; Subekti, 1983).

Kajian lain bahkan menyebut bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi tidak niscaya mengganggu independensi selama tidak masuk ranah teknis-yustisial, yakni pemeriksaan, persidangan, dan putusan. Perdebatan independensi dengan demikian harus dibedakan antara ranah etik/pengawasan dengan ranah teknis mengadili (Nugraha et al., 2020; Phahlevy, 2014). Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, kebutuhan adanya mekanisme pengawasan profesi hakim, yang diilustrasikan melalui konsep wilāyat al-ḥisbah, dipandang penting agar tidak ada institusi yang sepenuhnya lepas dari pengawasan. Relasi pengawasan eksternal dapat dibaca sebagai kebutuhan tata kelola etika kehakiman, bukan intervensi terhadap independensi teknis memutus perkara (Agustian et al., 2023; Chayani, 2023).

Dengan demikian, "MA menurut hukum Islam" dapat dibaca secara kritis: ideal independensi (istiqlāl al-qaḍā') menuntut kebebasan dari intervensi substantif dalam putusan, namun tata kelola modern tetap memerlukan desain akuntabilitas etik yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (Chayani, 2023; Nugraha et al., 2020; Phahlevy, 2014).

________________________________________

NUANSA DATA DAN DINAMIKA KELEMBAGAAN PERADILAN AGAMA DI BAWAH MA

Literatur memberikan data kuantitatif yang tidak selalu seragam mengenai jumlah satuan kerja Peradilan Agama setelah integrasi satu atap di bawah MA. Satu kajian menyebut bahwa setelah bergabung di bawah MA, Peradilan Agama terdiri dari 359 pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan tingkat banding (Butarbutar, 2012), sedangkan kajian historis lain menyebut bahwa setelah sistem satu atap secara organisatoris terdapat 343 Pengadilan Agama tingkat pertama dan 24 Pengadilan Tinggi Agama tingkat banding (Hardiati & Widiana, 2021).

Perbedaan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan sumber yang tersedia, namun menunjukkan bahwa angka-angka kelembagaan Peradilan Agama dapat berubah menurut periode, pemekaran, dan cara pencatatan institusional yang dirujuk oleh masing-masing penelitian (Butarbutar, 2012; Hardiati & Widiana, 2021). Di luar perbedaan angka, kedua sumber tetap konsisten pada tesis utama bahwa Peradilan Agama berada dalam sistem satu atap di bawah MA, yang memengaruhi pembinaan sumber daya manusia, pelayanan publik, dan integrasi manajemen peradilan (Butarbutar, 2012; Hardiati & Widiana, 2021).

________________________________________

KESIMPULAN

Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dalam sistem Indonesia memiliki kedudukan sentral untuk memeriksa dan mengoreksi putusan peradilan dalam empat lingkungan peradilan serta membina tata kelola peradilan melalui fungsi pengawasan dan fungsi regulatif berupa PERMA, SEMA, dan instrumen internal lainnya (Adhani, 2019; Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Permata & Ali, 2022; Rianda, 2020). Dalam pembacaan "menurut hukum Islam", MA dapat dipahami memainkan peran yang koheren dengan prinsip wilāyat al-qaḍā' sebagai otoritas korektif tertinggi, khususnya ketika mengadili perkara perdata Islam melalui kamar agama, serta menjadi arena ijtihad yudisial melalui yurisprudensi dan penemuan hukum yang mentransformasikan norma Islam ke dalam praktik hukum positif (Nuzha, 2020; Sofian et al., 2023; Suadi, 2018; Suntana & Alfaridah, 2022).

Namun, literatur juga menegaskan bahwa independensi sebagai nilai inti memerlukan keseimbangan dengan akuntabilitas etik dan desain pengawasan yang tidak memasuki ranah teknis-yustisial. Isu ini dapat diperdebatkan baik dalam kerangka konstitusional modern maupun dalam analogi konseptual hisbah dalam siyāsah dustūriyyah (Agustina, 2022; Chayani, 2023; Phahlevy, 2014). Pada akhirnya, MA dalam konteks Indonesia menunjukkan bentuk "peradilan puncak" yang bukan hanya mengoreksi putusan, tetapi juga menata standardisasi substansi hukum Islam melalui KHI dan KHES, memperluas akses keadilan melalui modernisasi berupa e-court, e-litigation, dan sidang keliling, serta mengintegrasikan kekhususan daerah (Aceh) ke dalam sistem peradilan nasional. Konfigurasi ini menggambarkan interaksi dinamis antara norma Islam, politik hukum, dan tata kelola negara hukum (Alauddin et al., 2023; Elsafitri et al., 2024; Hasanudin, 2021; Khiyaroh, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adhani, H. (2019). Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Jurnal Konstitusi, 16(3), 606. https://doi.org/10.31078/jk1638

Agustian, T., Setiawati, D., & Alexander, O. (2023). Problematika Pengangkatan dan Perberhentian Hakim Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Hutanasyah Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 67–81. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.514

Agustina, S. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 6(1), 71–83. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v6i1.285

Alauddin, R., Conoras, B., & Ajid, S. A. (2023). Efektivitas Sidang di Luar Gedung dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Labuha. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(11), 6713–6725. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13913

Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti, S. (2023). Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 557. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.344

B., R. S., & Fariana, A. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 68–79. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4361

Butarbutar, E. N. (2012). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(1), 188. https://doi.org/10.22146/jmh.16214

Candra, M. (2020). Eksistensi Pengadilan Agama Pasca Penyatuan Satu Atap (Independensi dan Pengembangannya). Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 1(1), 16–23. https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12782

Chayani, D. (2023). Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes. Justices Journal of Law, 2(2), 105–112. https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.50

Dewi, A. A. (2021). Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Elsafitri, M., Khan, M. D. A., & Hidayat, H. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4618–4625. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1241

Fadzlurrahman, F., & Madrah, M. Y. (2023). Paradigma Baru dalam Pelaksanaan E-Court di Peradilan Agama Ditinjau dari Teori Efektifitas Hukum. Adhki Journal of Islamic Family Law, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114

Fariana, A. (2016). Peran Strategis Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 228–251. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720

Hardiati, N., & Widiana, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan, 1(5), 485–497. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80

Hartono, H., & Habir, Y. (2022). Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Al-maslahah. Synotic Law Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 103–114. https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.8

Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 43. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942

Hayati, D. K. (2021). Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999–2004). Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(2), 121–141. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.26

Helmi, M. I. (2016). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia. Mazahib, 139–150. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616

Ibrahim, M., Warsito, T., Jatmika, S., & Pribadi, U. (2020). Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 52(2), 261. https://doi.org/10.14421/ajish.v52i2.500

Khiyaroh, K. (2020). Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 8(2), 311–332. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.311-332

Mahardika, A. G. (2023). Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311

Naelufar, N., Maryandi, Y., & Rojak, E. A. (2022). Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama pada Asas Peradilan. Bandung Conference Series Islamic Family Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2715

Nugraha, X., Iqbal, F. R., Firmansyah, R., & Cahyawati, G. D. (2020). Lampau dan Sekarang: Analisis Kompetensi Absolut dalam Perselisihan Hak pada Pengadilan Agama. Mizan Journal of Islamic Law, 4(2), 141. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.799

Nursalam, N., Shuhufi, M., & Sultan, L. (2024). Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Ahkam, 3(2), 503–516. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3030

Nuzha, N. (2020). Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.108

Permata, C., & Ali, Z. Z. (2022). Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama. Dialog, 45(2), 181–194. https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663

Phahlevy, R. R. (2014). Aceh Shariah Court in The Unitary State of the Republic of Indonesia and Human Rights Context. Rechtsidee, 1(1), 71–84. https://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.103

Putra, N. (2022). Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Rechtenstudent, 3(1), 80–91. https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.105

Putra, S. G. M. S. R. (2020). Hukum Internasional di Pengadilan Nasional (Suatu Tawaran Gagasan Awal untuk Rekonstruksi Praktik di Indonesia). Prosiding Seminar Nasional Pakar. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6881

Raus, A., Utamy, H. R., & Efendi, R. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia "Bidang Peradilan Agama." El-Hekam, 7(2), 171. https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.7496

Rianda, H. G. (2020). Recruitment of First Level Court Judges in a State Administration Perspective in Indonesia. Constitutionale, 1(1), 27–38. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2014

Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 7(1), 70–82. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935

Rosadi, A. (2019). Dinamika dan Sistem Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia. Al-Ahkam, 15(1), 20. https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.2024

Setiawan, P., Mulyadi, L., & Nurharyanto, E. (2019). Peran Panitera dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 3(2), 215. https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1203

Shobirin, S. (2018). Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia pada Tahun 1995–2014. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9(1), 152. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3678

Siswajanthy, F., & Abid, A. (2021). Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 147–159. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3737

Situmeang, T. (2022). Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Honeste Vivere, 32(2), 108–122. https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138

Sofian, M., Azhari, A. F., & Harun, H. (2023). Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Negara sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis). Amnesti Jurnal Hukum, 5(2), 207–224. https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.2847

Suadi, A. (2018). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22

Subekti, S. (1983). Sistem Peradilan Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 13(5), 404. https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no5.985

Sufiarina, S. (2017). Urgensi Pengadilan Agama sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(2), 204. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no2.1489

Suntana, I., & Alfaridah, D. I. (2022). Hubungan Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN), 1(2). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.29

Suparto, S. (2020). Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim. Sasi, 26(2), 266–279. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.252

Supraptiningsih, U. (2019). Peradilan Satu Atap sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2(2), 291–310. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i2.2627